PT BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 107/Pdt/2014/PT BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------------------------------PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT cq. KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT, alamat di jalan Dago No 358 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Hj. Yessi Esmiralda, SH.MH. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat , R. Ruddy Gandakusumah, SH.MH., Denny Wahjudin, SH.MH., Tatang Firmansyah, SH.MH., Yusuf Supriatna, SH. Dewi Martiningsih, SH.MH., Ariz Ekha Suprapto, SH., M. Fahmi Haikal, SH. dan Firman M. Alamsyah, SH.MH., semuanya adalah Anggota Tim Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berkantor pada Kantor Gubernur Jawa Barat, di jalan Diponegoro No 22 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 593/389/Disnak/2013 tanggal 7 Pebruari 2013; ----------------------------------------------------------------- PEMBANDING, Semula PENGGUGAT/PEMBANTAH; --------------------------------------------------------------- l a w a n : ----------------------------------------------1. Rd. IPIT SUMPENA ADIKOESOEMAH, selaku Ahliwaris Ny. Jd. Raden Anon Saribanon binti Raden Toha cs dan Rd. Adi Kusumah, alamat di Gg. Dadali Rt 001 Rw 002 Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor; ------2. Rd. ENAY SOPYATI YUSUP, selaku Ahliwaris Rd. Johendi Adi Koesoemah, alamat di Kp/Desa Kadudampit Rt 05 Rw 01, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi; -------------------------------------------------------------------------3. RENI HERLIA, R. SAPUTRA ADIKUSUMAH DIKDIK, LIA KUSMALIA, R. ANDI KUSUMAH, R. YANTI SUSANTY, R. ERWIN KUSUMAH, masingmasing selaku Ahliwaris Rd. Johana Adikoesoemah, semuanya beralamat di Jalan Panca Tengah I Rt 01 Rw 05 Kelurahan Cisaranten, Kecamatan Arcamanik, Bandung; --------------------------------------------------------------------------4. R.A METTY S. ADIKUSUMAH, R. DANI SUDANI ADIKUSUMAH, R. ERNI SUNARNI ADIKUSUMAH, masing-masing selaku Ahliwaris Raden Memet Adikoesoemah, semuanya beralamat di Jalan Sawah Kurung Dalam No 33A Rt 002 Rw 003, Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, Bandung; ------------------

Halaman 1 dari 18 halaman putusan No. 107/Pdt/2014/PT.BDG

5. Rd. SOFIANI ADIKUSUMAH, Rd. TOMMY SUPARMAN ADIKUSUMAH, Rd. DANIEL ASHARIDIKUSUMAH, Rd. DESY HANDAYANI, ST., dan Rd. BUDI SEMBADA

KUSUMAH,

masing-masing

selaku

Ahliwaris

Rd.

Sofyan

Adikoesoemah, semuanya beralamat di Jalan Melong Asih Blok 10 No 50 Rt 002 Rw 019 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi; -----------6. R. CIPTA ADIKUSUMAH, alamat di Jalan Panca Tengah I Rt 01 Rw 05 Kelurahan Cisaranten, Kecamatan Arcamanik, Bandung; ----------------------------nomor 3, 4 dan 6 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : M. Irwan Nasution, SH. dan T.M. Raihansyah, SH., keduanya Advokat, berkantor di Sudirman Plaza AA-01 Jalan Jenderal Sudirman No 91 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 dan 24 Pebruari 2014; ------------------------------------------------------------------ TERBANDING, Semula para TERGUGAT/TERBANTAH --------------PENGADILAN TINGGI tersebut; ----------------------------------------------------Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; ------------------------------------- TENTANG DUDUKNYA PERKARA ; ---------------------------Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Oktober 2013 Nomor 57/Pdt/Bth/2013/PN.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : ------------------------------------------------------------------------------------ Menolak eksepsi para Tergugat/Terbantah untuk seluruhnya; ------------------------DALAM POKOK PERKARA : ----------------------------------------------------------------------1. Menyatakan Penggugat/Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar; -----2. Menolak Bantahan Penggugat/Pembantah untuk seluruhnya; ----------------------3. Menghukum Penggugat/Pembantah untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 4.741.000,-(Empat juta Tujuh Ratus empat puluh Satu Ribu Rupiah); ------------------------------------------------------------Mengingat akan akta/risalah pernyataan permohonan banding Nomor 145/Pdt.B/2013/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan,

bahwa

pada

tanggal 12 November 2013 penggugat/

pembantah dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan


banding mana telah diberitahukan kepada para terbanding/tergugat – terbantah I pada tanggal 30 Desember 2013, kepada tergugat – terbantah II pada tanggal 11 Desember 2013, kepada tergugat – terbantah III pada tanggal 03 Desember 2013, kepada tergugat – terbantah IV pada tanggal 02 Desember 2013, kepada tergugat – terbantah V pada tanggal 09 Desember 2013, dan kepada tergugat – terbantah VI pada tanggal 03 Desember 2013; ----------------------------------------------Memperhatikan, memori banding tertanggal 16 Januari 2014 yang diajukan oleh kuasa pembanding/semula penggugat – pembantah dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Januari 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada terbanding/para tergugat - terbantah masing-masing pada tanggal 27 Januari 2014, tanggal 28 Januari 2014, tanggal 3 Pebruari 2014, dan tanggal 28 Pebruari 2014; ---------------Memperhatikan pula, kontra memori banding tertanggal 5 Maret 2014 yang diajukan oleh kuasa terbanding/tergugat – terbantah III, IV dan VI dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 05 Maret 2014; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan pada tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, yaitu sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) masing-masing kepada pembanding/penggugat – pembantah

pada tanggal 19 Pebruari 2014,

kepada terbanding I/tergugat – terbantah I pada tanggal 28 Pebruari 2014, kepada terbanding II/tergugat – terbantah II pada tanggal 07 Pebruari 2014, kepada terbanding III-IV-VI/tergugat – terbantah III-IV-VI pada tanggal 28 Januari 2014, dan kepada terbanding V/tergugat – terbantah V pada tanggal 03 Pebruari 2014; -------------------------------------- TENTANG HUKUMNYA : ------------------------------------Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut dijatuhkan pada tanggal 30 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh para pihak berperkara, dan selanjutnya penggugat - pembantah dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Nopember 2013, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; --------------------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang,

bahwa

adapun

alasan-alasan

yang

dikemukakan

pembanding/penggugat - pembantah dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------1. Bahwa pertimbangan dan pendapat Pengadilan Negeri yang menolak gugatan/bantahan penggugat – pembantah dengan alasan bahwa substansi isi bantahan

pembantah

mempermasalahkan

kembali

materi

yang

telah

dipertimbangkan dan diputus dalam putusan peninjauan kembali, adalah pendapat yang tidak tepat. Bahwa apa yang didalilkan pembantah adalah bukan semata-mata bermaksud mengoreksi putusan Majelis PK dalam perkara No 444 PK/Pdt/1993 tanggal 29 April 1997, karena rasanya memang mustahil Judex Facti membatalkan putusan PK. ----------------------------------------------------Bahwa yang dipermasalahkan penggugat/pembantah dalam perkara ini adalah adanya kesalahan persil obyek sengketa yang termuat dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No 10/Pdt/Eks/1989/PN Bdg jo No 247/Pdt/G/1989/PN Bdg jo No 444 PK/Pdt/1993 tanggal 22 Januari 2013; -----Bahwa atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh para terbantah / sekarang terbanding, Ketua Pengadilan Negeri Bandung telah mengeluarkan Penetapan No 10/Pdt/Eks/1998/PN Bdg jo No 247/Pdt/G/1989/PN Bdg tanggal 20 Pebruari 1998 perihal Penetapan Peneguran, yaitu atas putusan No 247/Pdt/G/1989/PN Bdg jo putusan PK Mahkamah Agung No 444 PK/Pdt/1993. Bahwa selanjutnya dalam rangka pelaksanaan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Bandung telah memerintahkan untuk dilaksanakannya

Pemeriksaan

Setempat

yaitu

untuk

memastikan

obyek sengketa yang akan dieksekusi, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat No 10/Pdt/Eks/1998/PN Bdg jo No 247/Pdt/G/1989/PN Bdg tanggal 03 April 1998. ---------------------------------------Bahwa

berdasarkan

Berita

Acara

Pemeriksaan

Setempat

No

10/Pdt/Eks/1998/PN Bdg jo No 247/Pdt/G/1989/PN Bdg tanggal 03 April 1998 itulah diketahui adanya fakta dan bukti telah terjadi kekeliruan atau kesalahan penyebutan obyek sengketa dan adanya perbedaan persil yang menjadi dasar putusan PK Mahkamah Agung No 444 PK/Pdt/1993/ tanggal 29 April 1997, dengan fakta-fakta dan kenyataan dilapangan; ---------2. bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan PK nya No 444 PK/Pdt/1993, disebutkan adanya fakta bahwa : --------------------


a) Raden Adikoesoemah (almarhum) membeli tanah milik Moesnan dan Madkasim, seluas 0,029 Ha, Kohir No 496 persil 46 d3; seharga tigaratus lima puluh gulden; -------------------------------------------------------------------------b) Raden Adikoesoemah (almarhum) membeli tanah milik Nalim seluas 0,050 Ha, Kohir No 2049 persil 46 d3; seharga tujuhratus lima puluh gulden; ---c) Raden Adikoesoemah (almarhum) membeli tanah milik Madkasim seluas 0,107 Ha, Kohir No 496, persil 46 d3; seharga seribu lima ratus gulden; -d) Raden Adikoesoemah (almarhum) membeli tanah milik H. Kuraesin seluas 0,041 Ha, Kohir No 1622, persil 46 d3; seharga enamratus gulden; -------e) Raden Adikoesoemah (almarhum) membeli tanah milik Winata Aspah seluas 0,042 Ha, Kohir No 1107 persil 46 d3; seharga limaratus dua puluh lima gulden; ---------------------------------------------------------------------------------f)

Raden Adikoesoemah (almarhum) membeli tanah milik Adak Moenan, seluas 0,026 Ha, Kohir No 1106 persil 46 d3; seharga tigaratus limabelas gulden; -----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum lainnya, Majelis PK mengemukakan bahwa berdasarkan bukti baru berupa surat hibah tanah Mad Sarip dan tanah H. Kuraesin yang dibeli oleh almarhum Raden Adi Koesoemah, lokasinya berbatasan langsung dengan tanah Mad Sarip, jelas nomor persilnya adalah No 46 d3; ------------------------------------------------Bahwa oleh karena itu jelas sekali bahwa tanah yang dimaksud dalam amar putusan PK Mahkamah Agung No 444 PK/Pdt/1993 tanggal 29 April 1997 adalah tanah persil 46 d3 atau 46 D.III; -----------------------------------------Bahwa ternyata pula telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, bahwa tanah persil yang didalilkan sebagai

milik penggugat/sekarang

terbanding adalah tanah persil 46 d3, sedangkan tanah yang sekarang ditempati oleh pembantah/pembanding sekarang (Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat) adalah tanah persil 24 D.I; ---------------------------------------------------Bahwa tanah persil 24 D.I yang dikenal sebagai Jalan Dago No 358 Bandung, adalah dikenal sebagai Blok Dago, sedangkan tanah sengketa yang di klaim oleh sekarang terbanding letaknya di Blok ROI, yaitu persil 46 D.III. Jadi apa yang diputus dalam putusan PK No 444 PK/Pdt/1993 tanggal 29 April 1997 yang semestinya dimohon eksekusi adalah tanah persil 46 D.III


yang terletak di Blok Roi, bukan tanah persil 24 D.I yang terletak di Jalan Dago No 358 Bandung, setempat dikenal di Blok Dago; -------------------------------------Bahwa oleh karena itulah tepat Ketua Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan Penetapan No 10/Pdt/Eks/1998/PN Bdg jo No 247/Pdt G/1989/PN Bdg tertanggal 24 April 1998 yang isinya menyatakan bahwa putusan PK Mahkamah Agung No 444 PK/Pdt/1993 tanggal 29 April 1997 tidak dapat dilaksanakan (non executable) karena adanya kesalahan obyek (error in objecto); ---------------------------------------------------------------------Bahwa demikian juga Ketua Pengadilan Negeri Bandung berikutnya (Soemarno, SH.) kembali menerbitkan Penetapan No 10/Pdt/Eks/1998/PN Bdg jo No 247/Pdt G/1989/PN Bdg tanggal 22 April 2002 menyatakan putusan PK No 444 PK/Pdt/1993 tanggal 29 April 1997 tidak mempunyai kekuatan eksekusi (non executable). Oleh karenanya ketika Jurusita Pengadilan Negeri Bandung akan melakukan Sita eksekusi terhadap obyek sengketa, tidak dapat dilaksanakan; -------------------------------------------------------------------------------------Adalah fakta bahwa tanah persil 24 D.I yang dikenal sebagai Jalan Dago No 358 Bandung (terkenal dengan nama Blok Dago) terletak jauh dari tanah persil 46 D.III yang terletak di Blok Roi. Dan atas tanah persil 24 D.I tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai No 17/Kel. Dago atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq Dinas Peternakan seluas 2.910 M2. Bahwa karena itu pula Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No 10/Pdt/Eks/1998/PN Bdg jo No 247/Pdt G/1989/PN Bdg jo No 444 PK/Pdt/1993 tanggal 22 Januari 2013 adalah keliru dan tidak beralasan, tidak istiqamah dan tidak menjamin adanya kepastian hukum; ---------------------------------------------------------------------3. bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Bandung konsisten dengan dua penetapan yang pernah diterbitkan berkenaan dengan masalah obyek sengketa. Namun nyatanya tidak dilaksanakan, bahkan Pengadilan Negeri menuruti kemauan massa yang berdemo di Pengadilan, demo/unjuk rasa yang dilakukan oleh LSM Manggala Garuda; ---------------------------------------------------4. bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan sertifikat tanah sengketa atas nama pembantah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal, adalah pertimbangan yang tidak benar dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan PTUN; ----------------------------------------------------------------------


Bahwa dalam putusan PK No 444 PK/Pdt/1993 tanggal 29 April 1997 sama sekali tidak pernah membicarakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No 17/Kel. Dago atas nama pembanding Bahwa pembanding yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai tersebut adalah sah sebagai pemilik sesuai pasal 32 PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Karena itu keberadaan Sertifikat Hak Pakai No 17/Kel. Dago tidak boleh dikesampingkan begitu saja, karena diterbitkan oleh Kantor BPN secara sah dan sesuai prosedur lagi pula sampai saat ini para terbanding tidak pernah mengajukan

permohonan/gugatan pembatalan

Sertifikat tersebut; -------------------------------------------------------------------------------5. bahwa Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan karena mengabaikan saksi-saksi pembanding yang relevan yaitu saksi Ispriyadi Nurhantara, SH. (Kepala Seksi Sengketa Konflik perkara pada Kantor Pertanahan Kota Bandung) maupun saksi Raden Yusuf (pegawai Kantor Kecamatan Coblong) yang antara lain menjelaskan tentang keberadaan tanah-tanah yang berbatasan dengan tanah Hak Pakai No 17/Kel. Dago atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu masing-masing SHM No 2774/Kel. Dago, SHM No 2773/Kel. Dago, SHM No 2775/Kel. Dago, SHM No 2778/Kel. Dago, SHM No 1815/Kel. Dago, SHM No 5827/Kel. Dago, yang semuanya menunjuk pada tanah persil 24 D.II, dan tidak ada tanah persil 46 D.III yang diklaim oleh para terbanding; ----------------------------------------------------------------------------------------6. bahwa selain itu saat Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 yang dilaksanakan di dua lokasi, yaitu lokasi pertama di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat di Jalan Dago No 358 Bandung dan lokasi kedua di kawasan Perumahan Dago Asri, antara lain telah dapat disimpulkan bahwa tanah yang dipergunakan sebagai Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jalan Dago No 358 Bandung, tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai No 17/Kel. Dago seluas 2.910 M2, atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq Dinas Peternakan, asalnya adalah tanah persil 24 D.I, bukan berasal dari persil 46 D.III seperti yang diklaim oleh para terbanding/ahliwaris Raden Adi Koesoemah sebagaimana disebut dalam putusan PK No 444 PK/Pdt/1993. Hal tersebut dibenarkan dan dikuatkan oleh saksi Ispriyadi Nurhantara, SH. dari Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menyatakan bahwa di sekitar kawasan Jalan Dago No 358 tidak ada tanah yang berasal dari persil 46 D.III. Sebaliknya para terbanding tidak dapat


membuktikan bahwa tanah yang ditempati Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat itu berasal dari persil 46 D.III. Dan ternyata saat itu saksi Raden Yusuf (petugas Kantor Kecamatan Coblong) dapat menunjukkan lokasi/keberadaan tanah persil 46 D.III yang diklaim para terbanding, yaitu berlokasi di Jalan Dago Asri (tepat di dalam perumahan Dago Asri, di belakang Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat), sekalipun demikian dari data di Kantor Kecamatan Coblong, tanah persil 46 D.III bukan tercatat atas nama terbanding, melainkan atas nama orang lain; --------------------------------------------Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dan selanjutnya mengabulkan gugatan/bantahan pembanding; --------------------------Menimbang, bahwa sebaliknya terbanding III, IV dan VI/ terbantah III, IV dan VI dalam kontra memori bandingnya antara lain mengemukakan : ---------------1. bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Bandung telah tepat dan benar, dan karenanya harus dikuatkan; -------------------------------------2. bahwa

alasan-alasan

yang

dikemukakan

pembanding

dalam

memori

bandingnya adalah keliru dan merupakan pengulangan atas dalil-dalilnya yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri; -----------------------------------------3. bahwa pelawan/pembanding bukanlah pihak ketiga yang berhak mengajukan perlawanan. Terlebih lagi bahwa apa yang disampaikan, merupakan penilaian atas substansi yang telah diputus dalam tingkat peninjauan kembali; ------------Bahwa karena itu terbanding berharap Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung yang dimohonkan banding tersebut; -----------------Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan/bantahan penggugat/pembantah,

Jawaban

para

tergugat/terbantah,

bukti-bukti

yang

diajukan para pihak berperkara kemuka persidangan, berita acara persidangan Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri

dalam

putusannya

serta

alasan-alasan

yang

dikemukakan

penggugat/pembantah dalam memori bandingnya, maupun kontra memori banding dari terbanding/terbantah III, IV dan VI, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------


1. bahwa dalam perkara/gugatan yang diajukan oleh para penggugat Ny. Jd. Raden Anon Saribanon binti Raden Toha dkk dalam perkara nomor 247/Pdt.G/1989/PN Bdg, secara jelas didalilkan bahwa tanah obyek sengketa yang diakui sebagai miliknya hasil pembelian pewaris mereka (Raden Adi Koesoemah) pada tanggal 7 Maret 1941 adalah tanah persil 46 D3, jadi bukan tanah persil 24 D.I; -------------------------------------------------------------------Bahwa dalam perkara tersebut, gugatan para penggugat/Ny. Jd. Raden Anon Saribanon dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 September 1990 No 247/Pdt G/1989/PN Bdg (bukti P4); Bahwa salah satu pertimbangan hukum tidak dapat diterimanya gugatan tersebut adalah adanya ketidakjelasan, kekaburan obyek gugatan yaitu apakah tanah persil 46 D3 ataukah tanah persil 24 D.I. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No 247/Pdt G/1989/PN Bandung tersebut telah berkekuatan hukum tetap oleh karena tidak diajukan permohonan banding; ---------------------2. bahwa ternyata setelah berlalu 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan kemudian, yaitu tanggal

1

peninjauan

Maret

1993

kembali

ke

para

penggugat

Mahkamah

mengajukan

Agung,

dengan

permohonan alasan

ada

ditemukannya bukti baru berupa Surat Zegel hibah tertanggal 21 Maret 1992 yaitu hibah mutlak dari Bapak Naisan dan Amboe Naisan kepada anak laki-lakinya bernama MADSARIP. ----------------------------------------------------------Bahwa ternyata bukti Surat Zegel hibah tertanggal Tjoblong 21 Maret 1992 tersebut, oleh Mahkamah Agung/majelis PK dianggap sebagai novum/bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara No 247/Pdt G/1989/PN Bdg diperiksa di Pengadilan Negeri Bandung tidak dapat diketemukan (sesuai pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 14 tahun 1985); ----------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa dengan tidak bermaksud untuk menilai pertimbangan dan materi/ substansi putusan PK tersebut, namun perlu dikemukakan disini, bahwa perkara perdata No 247/Pdt G/1989/PN Bdg, telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 September 1990. Sedangkan bukti surat berupa surat zegel hibah mutlak dari Bapak Naisan dan Amboe Naisan kepada Madsarip adalah tertanggal Tjoblong 21 Maret 1992. Hal itu berarti surat hibah tersebut baru dibuat pada tanggal 21 Maret 1992. Dengan demikian tepatkah bukti surat yang baru dibuat tanggal 21 Maret 1992 dianggap sebagai novum atau bukti baru yang dapat diajukan sebagai alasan


peninjauan kembali menurut pasal 67 b Undang-undang No 14 tahun 1985. Itulah fakta yang kiranya dapat dijadikan pelajaran dan renungan kita bersama. Disamping itu, bukti zegel hibah tersebut bukan membuktikan dan bukan surat jual beli antara Raden Adi Koesoemah dengan Madsarip atas tanah sengketa, melainkan hanya dapat ditelusuri bahwa Madsarip sipenerima hibah telah menjual sebagian tanahnya tersebut kepada H. Patonah yang bersebelahan dengan tanah sengketa, yang mempunyai nomor persil yang sama, yaitu persil 46 D3; ----------------------------------------------------------------------------------------------3. bahwa telah ternyata pula putusan peninjauan kembali No 444 PK/Pdt/1993 tanggal 29 April 1997 menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa dan dituntut oleh para penggugat (sekarang terbanding/terbantah) adalah tanah persil 46 D3 di Jalan Dago No 358 dan No 360 Bandung, seluas 3.250 M2; ----------------Bahwa dengan demikian baik dalam gugatan maupun putusan PK, sama sekali tidak berkenaan dengan tanah persil 24 D.I; ------------------------------------4. bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagai berikut : -------1) Berita Acara Pemeriksaan Sidang Ditempat tanggal 9 Maret 1990 No 247/Pdt G/1989/PN Bdg, (bukti P1) telah terungkap benar bahwa tanah persil 46 D3 yang dimaksud oleh penggugat dan diakui sebagai miliknya adalah terletak di Desa Cisitu, bukan terletak di Jalan Dago No 358 Bandung. Karena dilokasi tanah Jalan Dago No 358 Bandung dimana sekarang berdiri gedung/bangunan Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan Blok Dago, dan tanahnya adalah tanah persil 24 D.I; -----------------------------------------------------------------------2) bahwa dalam bukti tertanda P2 berupa Surat Kepada Kantor Pelayanan PBB

Bandung

Satu

tertanggal

9

Januari

1990

No

S.91/WPJ.07/KB.01/1990, antara lain juga dijelaskan dan ditegaskan bahwa tanah persil 46 D3 yang diakui sebagai milik penggugat dalam perkara pokok (Rd Ipit Sumpena Adi Koesoemah dkk) baik yang tersebut dalam posita gugatannya No 247/Pdt G/1989/PN Bdg, (bukti P4) maupun dalam putusan PK No 444 PK/Pdt/1993 tanggal 29 April 1997 (bukti P5) adalah juga disebut tanah persil 46 D3, yang berarti terletak di Blok Roi desa Cisitu, Bandung, bukan tanah persil 24 D.I di Blok Dago yang kini berdiri Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat; ---------------


3) Bahwa didalam bukti P6 berupa gambar lokasi tanah/peta Desa, tertanggal 9 Januari 1990 yang diketahui oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu, akan nampak secara jelas bahwa tanah persil 46 D3 adalah berlokasi di desa Cisitu, yaitu satu komplek atau satu lokasi/berdekatan dengan tanah persil 45 d, persil 47 D, persil 48 D. Sedangkan tanah persil 24 D.I dimana sekarang berdiri Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah terletak di Jalan Dago No 358 Bandung, setempat dikenal dengan Blok Dago, dimana disekitarnya adalah tanah-tanah persil D 20, D 21, D 22, D 23, D 25 dan seterusnya. Jadi jelas berbeda tanah persil 46 D3 di blok Roi desa Cisitu, dan tanah persil 24 D.I di blok Dago; ---------------------------------------------------------------4) bahwa selanjutnya berkenaan dengan adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Ny. Jd. Anon Saribanon binti Rd Toha dkk terhadap putusan PK No 444 PK/Pdt/1993 Pengadilan Negeri Bandung terlebih dahulu telah melakukan pengecekan atas lokasi sengketa/yang akan dieksekusi dengan jalan mengadakan pemeriksaan setempat, dimana Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan penetapannya tanggal 17 Maret 1998 No 10/Pdt/Eks/1998/PN Bdg jo No 247/Pdt G/1989/PN Bdg telah menugaskan sebuah Majelis Hakim yang terdiri dari Lilya Susanti, SH., Soedarmadi, SH. dan Djoko Soetono P, SH. dengan didampingi Sirod Somantri, SH. (Panitera Pengganti), yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat No 10/PDT/EKS/1998/PN Bdg jo No 247/PDT/G/1989/PN Bdg tertanggal 03 April 1998. Bahwa dari berita acara pemeriksaan setempat mana dapat ditemukan fakta-fakta : ------------

bahwa memang Madsarip mempunyai tanah berdasarkan hibah dari orang tuanya, yang sebagiannya dijual kepada H. Patonah, adalah tanah yang terletak di Blok Roi didesa Cisitu persil 43, yang berdasarkan Sistimatika pemberian nomor persil memang berdekatan dengan persil 46 yang semuanya terletak di desa Cisitu; ---------------

-

bahwa

dari

hasil

pemeriksaan

setempat

mana,

baik

setelah

mencocokkan dengan buku C Desa 1949 yang asli maupun peta wilayah Kecamatan Coblong, disimpulkan bahwa tanah persil 46 D3 yang diaku oleh ahliwaris Raden Adi Koesoemah baik yang tersebut dalam perkara No 247/Pdt G/1989/PN Bdg maupun putusan PK No 444 PK/Pdt/1993, adalah bukan tanah yang terletak di Jalan Dago No 358 (No 210 lama). ------------------------------------------------------


Disimpulkan pula bahwa berdasarkan fakta-fakta dilapangan, terbukti bahwa tanah persil 46 D3 bukan tanah persil 24 D.I, karena tanah persil 46 D3 terletak di Blok Roi desa Cisitu, sedangkan tanah persil 24 D.I terletak di Jalan Dago No 358 (No 210 lama), Kecamatan Coblong, Bandung; ---------------------------------

Bahwa atas dasar alasan itulah maka dengan tepat Ketua Pengadilan Negeri Bandung telah menerbitkan Penetapan No 10/PDT/EKS/1998/PN

BDG

jo

No

247/PDT/G/1989/PN

BDG

tertanggal 24 April 1998 yang menyatakan bahwa eksekusi putusan Peninjauan Kembali No 444 PK/Pdt/1993, tidak dapat dilaksanakan (Non Executable) karena adanya kesalahan obyek (Error in objecto) (bukti tertanda P12); ----------------------------------------5) bahwa ternyata kemudian ahliwaris Raden Adi Koesoemah, tetap mengajukan permohonan eksekusi atas putusan PK No 444 PK/Pdt/1993 tersebut diatas. Bahwa untuk itulah Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan suratnya tanggal 05 Januari 1999 No W8-DN.AT.01.04 – 17 (bukti P13) telah meminta bantuan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung untuk mengadakan penelitian dan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa yang tercantum dalam perkara No 247/Pdt G/1989/PN Bdg, termasuk apakah tanah tersebut telah di sertifikatkan serta asal-usulnya; ------------------------------------------------------------------------6) bahwa berkenaan dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Bandung tersebut diatas, maka pihak Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bandung telah menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian data yuridis (administrasi) maupun data fisik/data lapangan terhadap tanah di Jalan Dago No 358 (dahulu No 210) Bandung seluas + 3.250 M2 dan di Jalan Dago No 360 (dahulu No 210) Bandung seluas + 300 M2, antara lain dijelaskan : ------------------------------------------------------------------------------------

bahwa tanah di Jalan Dago No 358 (dahulu No 210) seluas + 3.250 M2 ditempat mana kini berdiri Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah berasal dari tanah persil 24 D.I Kohir 2647, dan kini tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai No 17/Kel. Dago atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq Dinas Peternakan; ----------------


-

bahwa sedangkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No 247/Pdt G/1989/PN Bdg jo putusan PK No 444 PK/Pdt/1993, adalah tanah persil 46 D3 yang dibeli oleh Rd Adi Koesoemah dari 6 orang pemilik pada tanggal 7 Maret 1941, yang ternyata berdasarkan Surat Keterangan Camat Coblong tanggal 17 Pebruari 1999 No 48/KT/III/1999 dapat diketahui bahwa tanah persil 46 D3 yang dibeli oleh Rd Adi Koesoemah, tidak pernah ada dan tidak pernah tercatat dalam buku C Desa tahun 1949, sedangkan yang ada adalah persil 46 D.V; ---------------------------------------------------------------------------

-

bahwa sedangkan tanah di Jalan Dago No 360 (dahulu No 210) berasal dari persil 24 D.I Kohir 1988 seluas + 300 M2 atas nama Pakih yang kemudian dilepaskan hak nya kepada Pemda Kota Bandung, dan kini berdiri bangunan Puskesmas Kecamatan Coblong (perhatikan bukti P14) Periksa pula Berita Acara Penelitian Data Yuridis dan Data Fisik atas tanah yang terletak di Jalan Dago No 358 dan No 360 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung, tertanggal 17 Pebruari 1999 yang dilakukan oleh sebuah Tim dari Kantor BPN Kota Bandung dengan disertai oleh Lurah Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Sekretaris Kelurahan Dago dan seorang Staf Kelurahan Dago. ----------------------------------------------------------------Bahwa dari penelitian data Yuridis maupun data Lapangan tersebut ternyata bahwa tanah di Jalan Dago No 358 (dahulu No 210) Bandung yang kini berdiri bangunan Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dan telah terbit Sertifikat Hak Pakai No 17/Dago adalah berasal dari persil 24 D.I Kohir 2647, demikian pula bangunan Puskesmas Kecamatan Coblong (belum bersertifikat) adalah diatas tanah persil 24 D.I; ----------------------------------------------------------------------------------------Dengan demikian jelas dan tegas bahwa lokasi tanah di Jalan Dago No 358 Bandung yang diatasnya berdiri bangunan Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, adalah berasal tanah persil 24 D.I, bukan berasal dari tanah persil 46 D.III yang diklaim sebagai milik ahliwaris Rd Adi Koesoemah sebagaimana tercantum dalam perkara No 247/Pdt G/1989/PN Bdg maupun putusan Mahkamah Agung No 444 PK/Pdt/1993; --------------------------------------------------------


7) bahwa Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan suratnya tertanggal 01 April 1999 No W8.DN.AT.01.04 – 1763 yang disusul dengan suratnya tanggal 6 April 1999 (bukti P15 dan bukti P16) secara jelas dan tegas menjelaskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, bahwa eksekusi putusan PK No 444 PK/Pdt/1993 tidak dapat dilaksanakan (Non executable) karena adanya kesalahan obyek (Error in objecto). Laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung mana telah ditindak lanjuti oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan melaporkan kepada Mahkamah Agung dengan surat tanggal 6 Mei 1999 No W8.DA.HT-04.10 – 948, dimana Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No 10/Pdt.Eks/1998/PN Bdg jo No 247/Pdt G/1989/PN Bdg tanggal 24 April 1998 yang menyatakan eksekusi putusan Peninjauan Kembali No 444 PK/Pdt/1993 tidak dapat dilaksanakan, karena adanya kesalahan obyek, telah benar, (periksa bukti P17dan P18); ---------------------------------8) bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2002, kembali ahliwaris Rd Adi Koeseomah telah mengajukan permohonan eksekusi putusan No 247/Pdt G/1989/PN Bdg jo No 444/PK/Pdt/1993. Bahwa untuk itu dalam rangka pelaksanaan putusan PK No 444 PK/Pdt/1993 tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri Bandung merasa perlu memastikan mengenai lokasi, batas-batas, luas dan persil obyek sengketa, mengingat atas tanah sengketa telah terbit sertifikat. Untuk itulah dalam rangka penyitaan eksekusi, Pengadilan Negeri Bandung telah meminta bantuan BPN Kota Bandung dan Instansi terkait guna mendapat kepastian mengenai obyek sengketa. Bahwa ternyata atas tanah sengketa telah terbit Sertifikat Hak Pakai No 17/Kel. Dago seluas 2.910 M2 atas nama Pemda Provinsi Jawa Barat cq Dinas Peternakan dan Sertifikat Hak Pakai No 57/Kel. Dago seluas 278 M2 atas nama Pemerintah Kota Bandung (berdiri Puskesmas Dago). Sedangkan tentang tanah sengketa (persil 46 D.III) sebagaimana dimaksud dalam putusan Peninjauan Kembali No 444 PK/Pdt/1993 tidak ada. Karenanya rencana penyitaan eksekusi atas obyek tanah yang tercantum dalam putusan PK tersebut tidak dapat dilaksanakan; --------------------------------------------------------------------------------


Bahwa selain itu juga adanya fakta dan bukti dari para pihak berkenaan dengan tanah persil di Jalan Dago No 358 (dahulu No 210) Bandung telah ternyata dan terbukti bahwa tanah persil 46 D3 sebagaimana disebut dalam putusan PK No 444 PK/Pdt/1993, adalah bukan persil 24 D.I, oleh karena tanah persil 46 D3 terletak di Blok Roi Desa Cisitu, sedangkan tanah yang terletak di Jalan Dago No 358 (dahulu No 210), Kecamatan Coblong, Kota Bandung adalah tanah persil 24 D.I dimana diatas tanah tersebut telah terbit dua buah Sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Pakai No 17/Kel. Dago seluas 2910 M2 atas nama Pemda Jawa Barat cq Dinas Peternakan, berikut bangunan berlantai 4 berupa gedung/Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dan Sertifikat Hak Pakai No 57/Kel. Dago seluas 278 M2 atas nama Pemerintah Kota Bandung yang dijadikan bangunan gedung Puskesmas Dago; ------------------------------------------------Bahwa karena itu pula Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan Penetapannya tanggal 5 Juni 2002 No 10/Pdt/Eks/1998/PN Bdg jo No 247/Pdt G/1989/PN Bdg telah menyatakan dan menegaskan bahwa putusan PK No 444 PK/Pdt/1993 tidak dapat dilaksanakan (Non executable) (bukti P27); -----------------------------------------------------------------9) bahwa dari bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya dari hasil pemeriksaan setempat tanggal 12 September 2013 telah terbukti bahwa tanah yang diklaim sebagai milik terbanding/ahliwaris maupun ahliwaris pengganti dari almarhum Raden Adi Koesoemah seperti tersebut dalam perkara No 247/Pdt G/1989/PN Bdg jo putusan PK No 444 PK/Pdt/1993, adalah tanah persil 46 D.III yang ternyata berada dan berlokasi di Jalan Dago Asri, tepat didalam komplek perumahan Dago Asri di belakang Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, bukan tanah dimana sekarang berdiri Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dan Puskesmas Kecamatan Coblong yang terletak di Jalan Dago No 358 Bandung, dimana berdiri Kantor Dinas Peternakan tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai No 17/Dago, yang berasal dari persil 24 D.I Kohir 2647; ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat dan

berkeyakinan

bahwa

gugatan

para

terbanding/ahliwaris

Raden

Adi

Koesoemah dalam perkara No 247/Pdt G/1989/PN Bdg jo No 444 PK/Pdt/1993 secara Yuridis dan Fisik telah terjadi kekeliruan atau Error in objecto dan karenanya putusan Mahkamah Agung tanggal 29 April 1997 No 444 PK/Pdt/1993,


tidak berkenaan, tidak mengikat dan tidak berlaku sepanjang mengenai tanah persil 24 D.I setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Djuanda No 358 Bandung (dahulu Jalan Dago No 210 Bandung) yang diatasnya berdiri Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Pakai No 17/Dago dan Puskesmas Kecamatan Coblong; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan/bantahan penggugat/ pembantah adalah beralasan sehingga dapat dikabulkan, dan karenanya pula putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Oktober 2013 Nomor 57/Pdt/Bth/2013/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terbanding semula tergugat/terbantah adalah pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -------------------------------------------------------------------------------------Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E N G A D I L I : -----------------------------------------

Menerima permohonan banding dari Pembanding : ------------------PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT cq KEPALA DINAS PETERNAKAN

PROVINSI

JAWA

BARAT,

semula

penggugat/pembantah; ---------------------------------------------------------

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30

Oktober

2013

Nomor

57/Pdt/Bth/2013/PN.Bdg

yang

dimohonkan banding tersebut; ------------------------------------------------------------------------------------- MENGADILI SENDIRI : --------------------------------------DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------

Menolak eksepsi para Tergugat/Terbantah seluruhnya; --------------

DALAM POKOK PERKARA : ----------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan/bantahan dari penggugat/pembantah untuk seluruhnya; ------------------------------------------------------------------------


2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak dan dikenal di Jalan Ir. H. Djuanda No 358 (d/h Jalan Dago No 210) Bandung sebagaimana tercatat di dalam Sertifikat Hak Pakai No 17/Kel. Dago atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq Dinas Peternakan seluas 2.910 M2 (dua ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) merupakan tanah yang dahulunya adalah persil 24 D.I yang terletak di Blok Dago, SEDANGKAN tanah yang dimaksud di dalam amar putusan Peninjauan Kembali No 444 PK/Pdt/1993 tertanggal 29 April 1997 adalah mengenai tanah persil 46 D.III yang terletak di Blok Roi; -----------------------------------3. Menyatakan bahwa PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IA BANDUNG Nomor 10/PDT/EKS/1998/PN BDG Jo Nomor 247/PDT/G/1989/PN Bdg jo Nomor 444 PK/PDT/1993 tanggal 22 Januari 2013 tidak dapat dilaksanakan (non executable) karena adanya kesalahan objek (error in objecto) yaitu adanya perbedaan lokasi persil; ----------------------------------------------------------------------4. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak dan dikenal di Jalan Ir. H. Djuanda No 358 Bandung (d/h Jalan Dago No 210) adalah tanah dan bangunan yang sah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum di dalam Sertifikat Hak Pakai No 17/Kel. Dago atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq Dinas Peternakan seluas 2.910 M2 (dua ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) yang dahulunya adalah persil 24 D.I yang terletak di Blok Dago; ----------------------------------5. Menghukum

terbanding

semula

tergugat/terbantah

untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp 4.714.000,- (empat juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); --------------

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : RABU tanggal 20 AGUSTUS 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh : Moerino, SH. Wakil Ketua/ Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, Ny. Hj. Jurnalis Amrad, SH.MH. dan H. Neris, SH.MH. masing-


masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh Asep Gunawan, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara; -----------------------------

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ny. Hj. Jurnalis Amrad, SH.MH. Moerino, SH.

H. Neris, SH.MH. Panitera Pengganti

Asep Gunawan, SH.

Rincian biaya perkara : 1. Materai ..............…………… Rp.

6.000,-

2. Redaksi ............……………. Rp.

5.000,-

3. Pemberkasan …………….… Rp. 139.000,Jumlah …………………………

Rp. 150.000,-


PT BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents