PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 260/PDT/2017/PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Dra. Erma Wardani, beralamat di Jl. Ir. Juanda Nornor 212. RT.002/RW.021, Kelurahan

Margahayu,

Kecamatan

Bekasi

Timur,

Kotamadya Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Denny Karel T, S.H., M.H. dan Naomi E. Bakhu, S.H., Advokat-Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum

Law

Office

Denny

&

Partners,

yang

berkedudukan di Perumahan Greenhill Blok C 15 / Jatisari, Kecamatan Jatiasih,Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa

tanggal 9 Maret

2017, didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register No. 348/SK/2017/PN.Bks. tertanggal 13 Maret 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat

dalam

Konvensi/Tergugat

dalam

Rekonvensi; Melawan 1. Rohim Mintarja, alamat Kampung Leweng Malang RT. 02 RW. 01 Desa Sukaresmi,

Kecamatan

Lemah

Abang,

Kabupaten

Bekasi; 2. Lamjah HS, Desa Pasir Sari RT. 07 RW. 03. Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi; 3. H. Cecep Muntasar, Kp. Rawa Begel RT. 01 RW 02, Kelurahan Warga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi; Ketiganya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Naupal Al Rasyid, S.H., M.H. Advokat dari Kantor Advokat Naupal Al Rasyid, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Lt. 2 Gd Giant Jl. Raya Pekayon No. 1 Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017, selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 29 halaman putusan Nomor 260/PDT/2017/PT.BDG

sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi; Dan 4. Camat Cikarang Selatan, dahulu Camat Lemah Abang, Kantor Kecamatan Cikarang Selatan, Desa Jatibaru, Kabupaten Bekasi. Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

Turut

Terbanding semula Turut Tergugat dalam Konvensi; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat

yang berhubungan

dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARA Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 07 September

2016

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 08 September 2016 dengan register perkara perdata Nomor : 475/Pdt.G/2016/PN. Bks. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa, pada tahun 1994 Penggugat membutuhkan tanah di lokasi zona industri di Kawasan Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dan untuk kebutuhan tanah tersebut Penggugat menghubungi Tergugat III (waktu itu sebagai pegawai/staff bagian perekonomian Kotib Kabupaten Bekasi) karena Penggugat sudah mengenalnya cukup lama yaitu sejak tahun 1985; 2. Bahwa, untuk kebutuhan tanah tersebut Tergugat III membawa Penggugat untuk meninjau tanah di beberapa lokasi, akhirnya Penggugat tertarik dan menyetujui tanah yang terletak di Desa Pasir Sari, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat; 3. Bahwa, setelah Penggugat tertarik dan menyetujui tanah yang terletak di Desa Pasir Sari. Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat tersebut, beberapa hari kemudian Tergugat III datang bersama Tergugat I, dan Tergugat III menjelaskan dan meyakinkan Penggugat bahwa tanah yang hendak dibeli oleh Penggugat tersebut pemiliknya adalah Tergugat I sesuai pengakuan Tergugat I bahwa tanah tersebut adalah miliknya, dimana yang murni surat-surat tanah dimaksud atas nama Tergugat I ada seluas 3 Ha (tiga hektar) sedangkan selebihnya telah dibebaskan dari masyarakat, adapun tentang surat-surat tanah tersebut


belum dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I adalah dikarenakan tanah tersebut dimaksudkan hendak dijual kembali oleh Tergugat I; 4.

Bahwa, karena Penggugat berkeyakinan tentang penjelasan dan informasi yang diberikan Tergugat III tersebut apalagi antara Penggugat dengan Tergugat III sudah cukup lama berkenalan yaitu sejak tahun 1985, Penggugat yakin dan akhirnya terjadi

antara

Penggugat

dengan Tergugat I

tawar-menawar harga tanah yang dibutuhkan oleh Penggugat, dan

akhirnya disepakati harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/meter persegi untuk luas 30 Ha (tiga puluh hektar); 5.

Bahwa, kemudian pada tanggal 23 Maret 1994 Penggugat telah menyerahkan tanda jadi (uang muka) kepada Tergugat I untuk pembelian tanah seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) tersebut sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) dan disepakati perjanjian jual beli dan aktaakta tanah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku akan dibuatkan kemudian dimana uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Tergugat I tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran pertama;

6.

Bahwa, untuk pengurusan seluruh perizinan tanah seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang dibutuhkan oleh Penggugat tersebut dari instansi-instansi terkait disanggupi akan dilakukan oleh Tergugat III;

7.

Bahwa, sebelum perjanjian jual beli tanah dimaksud ditandatangani Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat I sudah datang berulang kali menemui Penggugat untuk meminta pembayaran dengan alasan pemilik asal sebagian tanah yang hendak dibeli oleh Penggugat tersebut meminta uang pembayaran, dan permintaan Tergugat I tersebut disanggupi oleh Penggugat;

8.

Bahwa, pada saat perjanjian jual beli tanah dimaksud ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 10 Mei 1994, Penggugat telah menyerahkan

uang

pembayaran

kepada

Tergugat

I

sebesar

Rp.

755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah); 9.

Bahwa, Akta Jual Beli tanah seluas 5.4 Ha (lima koma empat hektar) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I di hadapan Turut Tergugat;


10. Bahwa Tergugat I bertanggung jawab atas kekurangan tanah seluas 32.350 M2 sesuai surat pernyataan tertanggal 24 Juli 1999; 11. Bahwa, setelah perjanjian jual beli ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana disebutkan di atas, dan selanjulnya akta-akta Jual beli tanah dimaksud sebagian sudah selesai, kemudian akta-akta tanah dimaksud diserahkan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II kepada Penggugat, dan pada saat itu Tergugat I menyarankan kepada Penggugat untuk akta-akta jual beli tanah berikutnya apabila sudah selesai selanjutnya akan diserahkan oleh Tergugat II, dan Tergugat I juga menyarankan kepada Penggugat supaya pembayarannya diserahkan melalui Tergugat II, karena Tergugat I lagi sangat banyak kesibukan; 12. Bahwa, kemudian atas saran Tergugat I tersebut sejak tanggal 13 Agustus 1994, Penggugat menyerahkan uang pembayaran tanah dimaksud ada yang langsung kepada Tergugat I dan sebagian lagi kepada Tergugat II dengan kwitansi yang berbeda sesuai dengan uang yang diterimanya, dan setiap pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat selalu disaksikan oleh Tergugat III sebagai kepercayaan Penggugat dalam hal pengurusan surat-surat tanahtanah tersebut instansi-instansi terkait; 13. Bahwa, untuk pembelian tanah di Desa Pasir Sari, Kecamatan Lemah Abang, Bekasi tersebut Penggugat telah menyerahkan pembayaran kepada Tergugat I dan Tergugat II yang disaksikan oleh Tergugat III sebesar Rp. 1.679.727.500,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah); 14. Bahwa, seiring dengan berjalannya waktu Penggugat merasa untuk pengurusan surat-surat tanah dimaksud dari instansi terkait oleh Tergugat III sudah banyak mengalami keterlambatan dari yang seharusnya, dan apabila Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat III perihal keterlambatan pengurusan surat-surat tanah tersebut selalu saja ada alasan yang diberikan oleh Tergugat III; 15. Bahwa, dengan melihat keadaan tersebut Penggugat mulai merasa curiga, dan kemudian melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi akan kebenaran akta-akta jual beli tanah yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat yang diserahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, akhirnya dari hasil pemeriksaan Penggugat di lokasi ditemukan fakta bahwa sebagian dari akta-akta jual beli tanah tersebut tidak ada tanahnya seluas


36.624 M2 (tiga puluh enam

ribu enam

ratus dua puluh empat meter

persegi) dengan perincian sebagai berikut : 1. Akta No 590, pemilik asal Dios-Kemab, pembeli Erma, luas tanah 4.245 M2 2. Akta No 129, pemilik asal Iban-Jaung, pembeli Erma, luas tanah 1.770 M2 3. Akta No 130, pemilik asal Ombri, pembeli Erma, luas tanah 8.965 M2 4. Akta No 590, pemilik asal Dudung, pembeli Erma, luas tanah 3.164 M2 5. Akta No 127,pemilik asal Ena Bin Baan,pembeli Erma, luas tanah 2.740 M2 6. Akta No 338, pemilik asal Amih, pembeli Erma, luas tanah 13.500 M2 7. Akta No 129, pemilik asal Intun-Mairan, pembeli Erma, luas tanah 2.240 M2 Total 36.624 M2 16. Bahwa, setelah Penggugat menemukan fakta di lapangan tentang akta-akta jual beli tanah yang tidak ada tanahnya seluas 36.624 M2 (tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) tersebut, kemudian Penggugat

menanyakan

penyelesaiannya

atau

pertanggungjawaban

Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III, hal tersebut adalah wajar karena Tergugat I Penggugat kenal melalui Tergugat III, sedangkan Tergugat II Penggugat kenal melalui Tergugat I serta kuat dugaan dan persangkaan bahwa tindakan tersebut adalah merupakan kerjasama atau persekongkolan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III; 17. Bahwa, atas usaha yang dilakukan oleh Penggugat menyangkut kekurangan tanah seluas 36.624 M2 (tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) tersebut, selanjutnya Tergugat I dengan disaksikan oleh Tergugat II serta diketahui oleh Tergugat III pada tanggal 24 bulan Juli Tahun 1999 menyanggupi akan mengganti kekurangan tanah tersebut hanya seluas 32.350 M2 (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan tanah di lokasi lain dengan harga pada saat itu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, dan kesanggupan Tergugat I tersebut disetujui oleh Penggugat; 18. Bahwa, dalam Surat Pernyataan tanggal 24 Juli 1999 disebutkan penyerahan tanah pengganti oleh Tergugat I kepada Penggugat seluas 32.350 M2 (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 minggu atau 14 hari terhitung mulai tanggal 24 Juli 1999 saat pernyataan tersebut dibuat;


19. Bahwa, sampai 2 minggu atau 14 hari sesuai batas waktu yang telah dijanjikan oleh Tergugat I dalam Surat Pernyataan tanggal 24 Juli 1999 yang disaksikan oleh Tergugat II serta diketahui oleh Tergugat III, Tergugat I tidak pernah melaksanakan penyerahan tanah pengganti kepada Penggugat seluas 32.350 M2 ( Tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) sehingga perbuatan tersebut adalah jelas Cidera Janji (Wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yaitu tidak dapat dikuasainya tanah seluas 32.350 M2 (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang seharusnya telah menjadi milik Penggugat; 20. Bahwa, Penggugat telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III setelah batas waktu 2 minggu atau 14 hari sebagaimana isi Surat Pernyataan tertanggal 24 Juli 1999, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya; 21. Bahwa, sampai gugatan ini diajukan tidak ada itikad baik dari Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III untuk melaksanakan penggantian tanah seluas 32.350 M2 (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan tertanggal 24 Juli 1999; 22. Bahwa, dari uraian tersebut di atas Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III telah jelas terbukti melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata yang merugikan Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan tanah pengganti kepada Penggugat seluas 32.350 M2 (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi); 23. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 64.700.000.000,- (enam puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah ) yaitu luas tanah 32.350 M2 X harga/meter Rp. 2.000.000,- akibat tidak dilaksanakannya penyerahan tanah sebagaimana diatur dalam Surat Pernyataan tanggal 24 Juli 1999, oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III harus dihukum untuk mengganti kerugian tersebut secara tanggung renteng; 24. Bahwa, ketentuan pasal 1238 KUHPerdata juga menyatakan si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan : 24.1 Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 24 Juli 1999 telah disanggupi penyerahan tanah pengganti kepada Penggugat seluas


32.350 M2 (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yaitu selambat-lambatnya 2 minggu atau 14 hari dihitung dari surat pernyataan dibuat; 24.2

Bahwa, hingga gugatan ini diajukan penyerahan tanah pengganti kepada Penggugat seluas 32.350 M2 (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) tidak pernah dilakukan oleh karenanya telah terbukti Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) karena lalai dan melampaui waktu yang telah ditentukan ;

25. Bahwa, pendapat Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian" (Jakarta : Pembimbing Masa, 1970, Hal. 50) yang mengemukakan bahwa "wanprestasi" itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu : 1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya; 2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. 3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; 4. Melakukan suat perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan (cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat). 25.1. Bahwa, Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III jelas melakukan wanprestasi sebagaimana diuraikan Prof. R. Subekti, SH., karena tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya yaitu berupa penyerahan tanah seluas 32.350 M2 (tiga puluh dua ribu tiga ratus luma puluh meter persegi) kepada Penggugat; 25.2. Bahwa, dalam Surat Pernyataan tanggal 24 Juli 1999 telah disanggupi oleh Tergugat I yang disaksikan Tergugat II serta diketahui Tergugat III penyerahan tanah pengganti kepada Penggugat seluas 32.350 M2 (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yaitu selambat-lambatnya 2 minggu atau 14 hari dihitung dari surat pernyataan dibuat, namun hingga gugatan ini diajukan tidak pernah melaksanakannya; 26. Bahwa, akibat Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III telah mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat, maka menurut hukum Tergugat I, Tergugat II


serta Tergugat III wajib memberikan ganti kerugian kepada Penggugat yaitu sebagai berikut: Kerugian Materiil: Kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III karena lalai melaksanakan isi Surat Pernyataan tertanggal 24 Juli 1999 untuk melaksanakan penggantian tanah seluas 32.350 M2 (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) kepada Penggugat, mengingat harga tanah di lokasi tersebut saat ini yang telah mencapai Rp. 2.000.000,sampai dengan Rp. 2.500.000,- permeter persegi. Sehingga Rinciannya adalah : Luas tanah 32.350 M2 x Rp. 2.000.000,-

= Rp. 64.700.000.000,-

(enam puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah ) Kerugian Immateriil : Kerugian immateriil yang dialami Penggugat yaitu hilangnya waktu pikiran, biaya-biaya selama mengurusi permasalahan tersebut dengan Tergugat I, Tergugat II sertra Tergugat III sebenarnya kerugian tersebut tidak ternilai harganya dengan uang, namun demi tegaknya hukum dan keadilan maka sangatlah pantas jika ditetapkan suatu jumlah tertentu sebagai pengganti kerugian immateriil dengan jumlah Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) yang harus dibayar Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III kepada Penggugat; 27. Bahwa, untuk menjamin serta tidak sia-sia (illusoir) isi putusan perkara aquo, dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III tidak beritikad baik untuk menjalankan isi putusan untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ) perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap : Harta milik Tergugat I berupa : 1. Sebidang tanah beserta bangunan milik Tergugat yang terletak di Kampung Leweng Malang RT.02/RW.01 Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat; 2.

Sebidang tanah beserta bangunan milik tergugat di Cikarang Cibarusah, Kampung Leweng Malang, Desa Sukaresmi RT.007, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi;


27. Bahwa untuk memberikan jaminan gugatan Penggugat menjadi tidak siasia di kemudian hari, yaitu Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III lalai menjalankan putusan perkara ini maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatannya menjalankan isi putusan perkara aquo ; 28. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan dalil-dalil disertai alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum, oleh karena itu Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (uitvoorbaar bij voorrad) vide Pasal 180 (1) HIR dan SEMA No. 3 tahun 2000, SEMA No. 4 tahun 2001; 29. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum disertai alat bukti yang kuat dan sah, Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka karena Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara vide Pasal 181 (1) HIR ; Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) yang merugikan Penggugat; 3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat berupa : Kerugian Materiil: Kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III karena lalai melaksanakan isi Surat Pernyataan tertanggal 24 Juli 1999 untuk melaksanakan penggantian tanah seluas 32.350 M2 (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) kepada Penggugat, mengingat harga tanah di lokasi tersebut saat ini yang telah mencapai Rp. 2.000.000,sampai dengan Rp. 2.500.000,- per meter persegi.


Sehingga Rinciannya adalah : Luas tanah 32.350 M2 x Rp. 2.000.000,-= Rp. 64.700.000.000,- (enam puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah ) Kerugian Immateriil : Kerugian immateriil yang dialami Penggugat yaitu hilangnya waktu pikiran, biaya-biaya selama mengurusi permasalahan tersebut dengan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III sebenarnya kerugian tersebut tidak ternilai harganya dengan uang, namun demi tegaknya hukum dan keadilan maka sangatlah pantas jika ditetapkan suatu jumlah tertentu sebagai pengganti kerugian immateriil dengan jumlah Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) yang harus dibayar Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III kepada Penggugat; 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini; 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III secara tanggung renteng

untuk

membayar

uang

paksa

(dwangsom)

sebesar

Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, setiap

hari

keterlambatannya apabila lalai menjalankan isi putusan aquo ; 6. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara aquo 7. Menyatakakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (uitvoorbaar bij voorrad); 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini. Atau Apabila Pengadilan Negeri Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Membaca perbaikan gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagai berikut: 1. Pada halaman 1 point 4 tertulis : " Camat Cikarang Timur, dahulu Camat Lemah Abang, Kantor Kecamatan Cikarang Timur, Desa Jatibaru, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat" Dirubah menjadi:


" Camat Cikarang Selatan, dahulu Camat Lemah Abang, Kantor Kecamatan Cikarang Selatan, Desa Jatibaru, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat"; Membaca jawaban dari Tergugat I, II dan III sebagai berikut : 1. Bahwa sebelumnya perkara ini sudah pernah diputus dalam perkara perdata Nomor 505/Pdt.G/2015/PN.Bks pada tanggal, 20 Mei 2016 dan merupakan gugatan dengan obyek dan subyek yang sama di Badan Peradilan yang sama Pengadilan Negeri Bekasi yang telah diputus sebagai berikut:  Subjek yang sama dalam Perkara perdata No. 505/Pdt.G/2015/PN.Bks pada tanggal, 20 Mei 2016 telah diputus gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), dan sekarang dalam Perkara Perkara No. 475/Pdt.G/2016/PN.Bks adalah: Pihak Penggugat: Dra. ERMA WARDANI, beralamat di Jl. Ir. Juanda No. 212 RT/RW. 002/021 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Pihak Tergugat: H. ROHIM MINTAREJA, S.Sos., M.Si, beralamat Jl. Cibarusah RT.007/RW.001 Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi 

Obyek yang sama dalam Perkara perdata No. 505/Pdt.G/2015/PN.Bks pada tanggal, 20 Mei 2016 telah diputus, dan dalam Perkara Perkara No. 475/Pdt.G/2016/PN.Bks, adalah: Surat Pernyataan tanggal, 24 Juni 1999, sudah diganti Tergugat dengan tanah seluas 6 Hektar di Jonggol Kabupaten Bogor Jawa Barat kepada Alm Ibu Gusnidar semasa hidup yang diketahui oleh Penggugat dan sampaikan sekarang masih dikuasai oleh Penggugat (surat-surat dalam bentuk Pelepasan Hak (PH) dari pemilik awal diserahkan kepada Penggugat sebagai bentuk pengalihan hak), sehingga sudah ditindak lanjuti dengan Surat Penyataan Tergugat tertanggal, 12 Pebruari 2000. Sehingga perkara a quo merupakan Perkara yang sama dengan Perkara No. 505/Pdt.G/2015/PN.Bks pada tanggal, 20 Mei 2016 telah diputus gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard,).

Dengan pembacaan putusan yang dihadirnya kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I dengan amar putusan sebagai berikut:


MENGADILI: DALAM REKONVENSI Dalam Provisi - Menolak tuntutan provisi Penggugat; Dalam Eksepsi - Mengabulkan Eksepsi Tergugat; DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) Dalam Rekonvensi - Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.266.000,- (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); 2. Bahwa kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus dengan Mengabulkan Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut : a. Menimbang, bahwa oleh sdr Lamjah (sekarang Tergugat II) mengetahui secara detail dari proses jual beli hingga transaksi dan proses administrasi atas tanah yang dibeli Alm. Gusnidar dengan diatas namakan Penggugat, maka sudah seharusnya sdr. Lamjah (sekarang Tergugat II) harus dijadikan pihak dalam perkara aquo. b. Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan aquo Sdr. Lamjah (sekarang Tergugat II) tidak ikut digugat, maka eksepsi yang menyatakan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (plurium litis

consortium)/gugatan

kurang

pihak

cukup

beralasan

untuk

dikabulkan sejalan dengan putusan MA tanggal, 28 Januari 1976 No. 201K/Sip/1974, menyatakan: "Surat gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang ikut digugat tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard)", maka dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut patut dikabulkan. Sehingga dasar pertimbangan putusan dalam perkara perdata Nomor 505/Pdt.G/2015/PN.Bks pada tanggal, 20 Mei 2016 gugatan Penggugat


tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sebagaimana dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 1149/K/Sip/1975 tanggal

17 April 1975 jo Putusan Mahkamah Agung

Rl No.

565/K/Sip/1973 tanggal, 21 Agustus 1973, jo Putusan Mahkamah Agung Rl No. 1149/K/Sip/1979 tanggal, 7 April 1979 yang menyatakan, "bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”; 3. Bahwa fakta hukum dengan putusan dalam perkara perdata Nomor 505/Pdt.G/2015/PN.Bks pada tanggal, 20 Mei 2016 gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), yang mengandung cacat formil (surat kuasa, error in persona, obscuur libel, premature, kedaluwarsa, ne bis in idem), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan

gugatan

tidak

dapat

diterima

(niet

ontvankelijke

verklaard)". Bahwa ada berbagai cacat formil yang melekat pada gugatan Penggugat, antara lain, gugatan yang ditanda tangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, dan dijelaskan pula oleh M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2005 Jakarta Smar Grafika. hal. 811), bahwa ada berbagai cacat formil yang melekat pada gugatan, antara lain, "surat gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang ikut digugat tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard)", yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, dihubungkan perkara perdata Nomor 505/Pdt.G/2015/PN.Bks pada tanggal, 20 Mei 2016 gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Bahwa selanjutnya eksepsi atau keberatan dan jawaban Para Tergugat kami ajukan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut: DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI 1.

Bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.


2.

GUGATAN PENGGUGAT BUKAN ORANG YANG BERHAK (ERROR IN PERSONA) Bahwa dalam mengajukan gugatan a quo ini Penggugat tidak memiliki kualitas (persona standi in judicio) sebagai Penggugat karena Penggugat adalah bukan ahli waris yang sah dari (Alm) Ibu Gusnidar sebagai pihak yang melakukan perjanjian dengan Tergugat I, sedangkan Penggugat adalah orang yang bekerja pada (Alm) Ibu Gusnidar selama ini sebagaimana fakta dan sepengetahuan Para Tergugat, dimana pencatatan nama Penggugat dalam perjanjian-perjanjian dan akta hanya pinjaman nama saja bukan berarti sebagai pemilik (prinsipal) sebab (Alm) Ibu Gusnidar adalah sebagai pihak pemilik (prinsipal) sebenarnya, sehingga untuk melanjutkan perkara, maka Penggugat

terlebih dahulu

mengurus penetapan ahli waris atau Surat Keterangan Ahli Waris dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri (bagi yang bukan beragama Islam) atau sekarang cukup Surat keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat dan diketahui oleh Camat. Kemudian, secara tertulis menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bekasi tentang kehendaknya melanjutkan perkara a quo, sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio didepan Pengadilan Negeri Bekasi karena Penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya, tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat serta gugatan Penggugat jelas tidak memiliki landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar gugatan yang tidak cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (rechtsver houding) antara diri Penggugat dengan obyek sengketa perkara a quo. Berdasarkan yurisprudensi yang kaidah hukum tentang persona standi in judicio karena penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat: 1. Putusan MA-RI No.431.K/Sip/1973; tanggal, 9 Mei 1974. Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur. 2. Putusan MA-RI No.516.K/Sip/1973; tanggal, 25 Nopember 1975. Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena


menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, tidak diharuskan semua ahli waris menggugat. Dengan tidak terpenuhi syarat formal dalam gugatan a quo dengan alasan Penggugat tidak memiliki kualitas (persona standi in judicio) sebagai Penggugat yang dikualifikasikan Penggugat bukan orang yang berhak (Error in persona), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijke verklaard). 3. GUGATAN PENGGUGAT YANG DIAJUKAN EXCEPTIO NEBIS IN IDEM. Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan dengan obyek dan subyek yang sama di Badan Peradilan yang sama Pengadilan Negeri Bekasi yang telah diputus sebagai berikut: 8. Subjek yang sama dalam Perkara perdata No. 505/Pdt.G/2015/PN.Bks pada tanggal, 20 Mei 2016 telah diputus gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), dan sekarang dalam Perkara Perkara No. 475/Pdt.G/2016/PN.Bks adalah: Pihak Penggugat: Dra. ERMA WARDANI, beralamat di Jl. Ir. Juanda No. 212 RT/RW. 002/021 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Pihak Tergugat: H. ROHIM MINTAREJA, S.Sos., M.Si, beralamat Jl. Cibarusah RT.007/RW.001 Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi 9. Obyek yang sama dalam Perkara perdata No. 505/Pdt.G/2015/PN.Bks pada tanggal, 20 Mei 2016 telah diputus, dan dalam Perkara Perkara No. 475/Pdt.G/2016/PN.Bks, adalah: Surat Pernyataan tanggal, 24 Juni 1999, sudah diganti Tergugat dengan tanah seluas 6 Hektar di Jonggol Kabupaten Bogor Jawa Barat kepada (Alm) Ibu Gusnidar semasa hidup yang diketahui oleh Penggugat dan sampai sekarang masih dikuasai oleh Penggugat (surat-surat dalam bentuk Pelepasan Hak (PH) dari pemilik awal diserahkan kepada Penggugat sebagai bentuk pengalihan hak), sehingga sudah ditindak lanjuti dengan Surat Penyataan Tergugat tertanggal, 12 Pebruari 2000. Sehingga perkara a quo merupakan Perkara yang sama dengan Perkara No. 505/Pdt.G/2015/PN.Bks pada tanggal, 20 Mei 2016 telah


diputus gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Maka sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdata dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl yang menyatakan: Bahwa ada atau tidaknya asas Ne bis In Idem tidak semata ditentukan oleh Para Pihak saja melainkan terutama bila diputus lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Denpasar, dan telah mempunyai kekuatan pasti, dan alasannya adalah sama. Sehingga perkara tersebut Nebis In Idem. (jo Putusan Mahkamah Agung Rl, TGL. 13-4-1 976. Wo : W7 K/SlP/1973, dalam Perkara I Nengah Ngembeng Dkk, Lawan I Komang Pica). Sehingga patut dan berdasarkan hukum, bahwa gugatan Penggugat tersebut

dinyatakan

tidak

dapat

diterima

(niet

ontvantkelijke

verklaard). DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Para Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini; 2. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalildalil dalam gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat; 3. Bahwa benar dalam posita Penggugat poin 8 dan 9 pada tanggal, 10 Mei 1994 Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kontrak Jual Beli Tanah, rencana untuk pembelian tanah dahulu terletak dilokasi yang beralamat di Desa Pasir Sari, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang direncanakan saat itu seluas 30 H (tiga puluh Hektar); 4. Bahwa benar, sebelum ditandatangani pada tanggal, 10 Mei 1994 (Alm) Ibu Gusnidar melalui Penggugat dan Tergugat I menandatangani Perjanjian Kontrak Jual Beli Tanah tersebut, Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat uang sebesar Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah), karena uang sebesar Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) diserahkan seluruhnya oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang mana penyerahan itu diketahui oleh Penggugat dan Tergugat III;


5. Bahwa uang Penggugat yang telah diserahkan kepada Tergugat I sebesar Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah), sebagaimana dalam posita Penggugat poin 8 dan 9 pada tanggal, 10 Mei 1994 telah dibelikan tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II terletak dilokasi yang beralamat di Desa Pasir Sari, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi Jawa Barat seluas 2,7 Ha (dua koma tujuh Hektar) dan sudah diserahkan kepada Penggugat yang selanjutnya pada saat itu Penggugat telah pula menjual kembali kepada PT. Karya Deka (pengelolah kawasan di Jababeka) dengan nilai lebih kurang Rp. 1.620.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) dikalkulasikan dengan harga Rp. 60.000 permeter pada saat itu; 6. Bahwa sebenarnya, sebagaimana dalam posita Penggugat poin 8 dan 9 pada tanggal, 10 Mei 1994 telah dihubungkan dengan Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat uang sebesar Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah), Penggugat telah mendapatkan keuntungan Rp. 865.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) pada saat itu hasil kerjasama Penggugat dan Tergugat I yang dibuat pada tanggal, 10 Mei 1994 (posita Penggugat poin 8 dan 9); 7. Bahwa sesuai Perjanjian Kontrak Jual Beli Tanah dan selanjutnya rencana untuk pembelian tanah dahulu terletak dilokasi yang beralamat di Desa Pasir Sari, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang direncanakan saat itu seluas 30 H (tiga puluh Hektar) diluar yang telah dibelikan tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II terletak dilokasi yang beralamat di Desa Pasir Sari Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Bekasi Jawa Barat seluas 2,7 Ha (dua koma tujuh Hektar) dikalkulasikan dengan harga Rp. 60.000 permeter pada saat itu, selanjutnya Penggugat telah pula menjual kembali kepada PT. Karya Deka (pengelolah kawasan di Jababeka) dengan nilai lebih kurang Rp. 1.620.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah), maka tahapan awal Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat uang sebesar Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) sudah selesai dengan keuntungan Penggugat Rp. 865.000.000,- (delapan ratus juta enam puluh lima juta rupiah) pada saat itu hasil kerjasama Penggugat dan Tergugat I yang dibuat pada tanggal, 10 Mei 1994 (posita Penggugat poin 8 dan 9).. 8. Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat kemudian menyerahkan kepada Tergugat 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Panin Bank sebagai berikut:


- Bilyet

Giro

Panin

Bank

tertanggal,

25

Januari

1995

sebesar

30

Januari

1995

sebesar

15

februari

1995

sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). - Bilyet

Giro

Panin

Bank

tertanggal,

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). - Bilyet

Giro

Panin

Bank

tertanggal,

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Tetapi ke 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Panin Bank milik Penggugat tidak dapat dicairkan oleh Tergugat I karena tidak adanya saldo Penggugat, sehingga nyata-nyata perbuatan Penggugat adalah suatu perbuatan melawan melawan hukum. 9. Bahwa dalam posita Penggugat poin 10 dan 11, yang pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan, akta-akta Jual Beli tanah sebagaian sudah selesai dan dalil Tergugat I juga menyarankan kepada Penggugat supaya pembayarannya diserahkan melalui Tergugat II karena Tergugat I sangat banyak kesibukan dan kwitansi yang berbeda sesuai dengan uang yang diterima dan setiap pembayaran yang dilakukan Penggugat selalu disaksikan oleh Tergugat III; 10. Bahwa dihubungkan dengan akta-akta Jual Beli tanah sebagian sudah selesai terletak dilokasi yang beralamat di Desa Pasir Sari, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi Jawa Barat seluas 2,7 Ha (dua koma tujuh Hektar) dan sudah diserahkan kepada Penggugat yang selanjutnya pada saat itu Penggugat telah pula menjual kembali kepada PT. Karya Deka (pengelolah kawasan di Jababeka) dengan nilai lebih kurang Rp. 1.620.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) dikalkulasikan dengan harga Rp. 60.000 permeter pada saat itu, Penggugat telah mendapatkan keuntungan Rp. 865.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) pada saat itu hasil kerjasama Penggugat dan Tergugat I; 11. Bahwa sebagaimana posita Penggugat poin 12, 13 dan 14, nyata-nyata telah terbantahkan dan gugur dengan sendirinya, dimana Penggugat telah menikmati dan menjual tanah, oleh karena perbuatan Tergugat tersebut di atas yang didalilkan Penggugat sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi) adalah tidak berdasar dan karena sejak tanggal, 15 Februari 1995 Tergugat sudah tidak ada hubungan dengan Penggugat, karena diakibatkan oleh adanya fakta 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Panin Bank milik Penggugat yang faktanya tidak dapat dicairkan oleh Tergugat I karena


tidak adanya saldo Penggugat, sehingga nyata-nyata perbuatan Penggugat adalah suatu perbuatan melawan melawan hukum, dan tidak benar pula atas saran Tergugat I sejak tanggal, 13 Agustus 1994, Penggugat menyerahkan uang pembayaran tanah langsung kepada Tergugat I dan sebagaian lagi kepada Tergugat II karena ke 3 (tiga ) lembar Bilyet Giro Panin Bank milik Penggugat tidak dapat dicairkan oleh Tergugat karena tidak adanya saldo Penggugat, sehingga sepanjang 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Panin Bank milik Penggugat adalah perbuatan Penggugat adalah suatu perbuatan melawan melawan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar hukum, sehingga sepatutnyalah harus dinyatakan ditolak. 12. Bahwa dalam posita Penggugat poin 15, dan 16, pada pokoknya Penggugat mendalilkan ada Akta Jual Beli tanah yang tidak ada tanahnya seluas 36.624 M2 (tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) dan kemudian Penggugat menanyakan penyelesaian atau pertanggungjawaban Tergugat I, berkaitan dengan pertanggungjawaban seluruh

Para

Tergugat

atas

kerugian

Penggugat

adalah

tidak

berdasarkan hukum, seandainya benar Akta Jual Beli tanah yang nyatanyata atas nama Penggugat, dimana pencatatan nama Penggugat dalam perjanjian-perjanjian dan akta hanya pinjaman nama saja bukan berarti sebagai pemilik /prinsipal sebab (Alm) Ibu Gusnidar adalah sebagai pihak pemilik /prinsipal sebenarnya, tidak ada tanahnya quod non, maka Akta Jual Beli tanah a quo secara yuridis tetap sah karena telah dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Serta Akta Jual Beli tanah quo telah memenuhi syarat perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, dengan mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian itu mengikat kedua belah pihak, maka posita Penggugat poin 15, dan 16 patut dan layak untuk dikesampingkan seluruhnya. 13. Bahwa benar dalam posita Penggugat poin 17, 18 dan 19 yang sebenarnya tidak ada lagi perjanjian dan prestasi karena adanya fakta 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Panin Bank milik Penggugat yang tidak dapat dicairkan oleh Tergugat I karena tidak adanya saldo Penggugat tetapi dengan niat baik Tergugat I telah menyanggupi akan mengganti kekurangan tanah tersebut dengan dibuat Surat Pernyataan tanggal, 24


Juni 1999 semasa hidup (Alm) Ibu Gusnidar dengan tanah seluas 6 Hektar

di Jonggol Kabupaten Bogor Jawa Barat kepada (Alm) Ibu

Gusnidar semasa hidup. 14. Bahwa kemudiaan dalam posita Penggugat poin 17, 18 dan 19, pada pokoknya Penggugat mendalilkan ada Surat Pernyataan tanggal, 24 Juni 1999 tidak pernah menyerahkan tanah pengganti, sehingga perbuatan Tergugat adalah cidera janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil, dari fakta- fakta yang ada Surat Pernyataan tanggal, 24 Juni 1999 sudah tidak relevan lagi karena semasa hidup (Alm) ibu

Gusnidar (dimana pencatatan nama Penggugat dalam perjanjian-

perjanjian dan akta hanya pinjaman nama saja bukan berarti sebagai pemilik (prinsipal) sebab (Alm) Ibu Gusnidar adalah sebagai pihak pemilik /principal sebenarnya), dan tidak ada lagi perjanjian dan prestasi karena adanya fakta 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Panin Bank milik Penggugat yang tidak dapat dicairkan oleh Tergugat I karena tidak adanya saldo Penggugat, tetapi dengan niat baik Tergugat I telah menyanggupi akan mengganti kekurangan tanah tersebut dengan dibuat Surat Pernyataan tanggal, 24 Juni 1999 semasa hidup (Alm) Ibu Gusnidar dengan tanah seluas 6 Hektar di Jonggol Kabupaten Bogor Jawa Barat kepada (Alm) Ibu Gusnidar semasa hidup yang diketahui oleh Penggugat dan sampai sekarang masih dikuasai oleh Penggugat (surat-surat dalam bentuk Pelepasan Hak (PH) dari pemilik awal diserahkan kepada Penggugat sebagai bentuk pengalihan hak), sehingga perbuatan hukumnya sudah ditindaklanjuti dengan Surat Penyataan Tergugat tertanggal, 12 Pebruari 2000, serta ditembuskan kepada pihak dan instansi yang terkait. Dengan demikian Surat Pernyataan tanggal, 24 Juni 1999 telah kehilangan legitimasi atau daya berlaku, sehingga posita maupun petitum Penggugat yang didasarkan pada adanya cidera janji (wanprestasi) harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan patut ditolak. 15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat dalam posita Penggugat poin 26, pada pokoknya Penggugat mendalilkan kerugian Materiil sebesar Rp. 64.700.000.000,- (enam puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah) harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat. Maka sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat diatas, berkaitan dengan pertanggungjawaban seluruh Para Tergugat atas kerugian


Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya wajar dan adil apabila posita Penggugat poin 26, ditolak seluruhnya. 16. Bahwa berdasarkan seluruh Jawaban Para Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum tang dalam hal ini menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal. 84, "Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verlaard)." Oleh karena itu adalah wajar dan adil apabila posita Penggugat poin 26, ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verlaard). 17. Bahwa selanjutnya Para Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat dalam posita Penggugat poin 27, 28, dan 29 oleh karena Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil, maka dengan sendirinya permohonan Penggugat untuk memberikan putusan dalam Provisi yaitu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) tehadap harta milik Tergugat menjadi tidak beralasan hukum, sehingga sangat beralasan untuk ditolak. DALAM REKONPENSI 1. Bahwa mohon dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi. 2. Bahwa didalam gugatan Rekonpensi ini, Para Tergugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi. 3. Bahwa pada tanggal, 8 September 2016, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Surat Gugatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonpensr di Pengadilan Negeri Bekasi. 4. Bahwa adapun dalii-dalil Surat Gugatan cidera janji (wanprestasi) Tergugat Rekonpensi mengajukan kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana posita surat gugatan Tergugat Rekonpensi dalam posita Penggugat poin 17, 18 dan 19, pada pokoknya Tergugat Rekonpensi mendalilkan ada Surat Pernyataan tanggal, 24 Juni 1999 tidak pernah menyerahkan tanah pengganti, sehingga perbuatan Penggugat Rekonpensi adalah cidera janji


(wanprestasi) yang merugikan Tergugat Rekonpensi baik materiil maupun immateriil. 5. Bahwa sebagaimana fakta-fakta posita-posita dalam Surat Gugatan cidera janji (wanprestasi) Tergugat Rekonpensi tersebut telah diajukan tanpa dasar hukum dan sepatutnya ditolak, bahkan yang ada Surat Pernyataan tanggal, 24 Juni 1999 sudah tidak relevan lagi karena semasa hidup (Alm) Ibu Gusnidar (dimana pencatatan nama Penggugat dalam perjanjianperjanjian dan akta hanya pinjaman nama saja bukan berarti sebagai pemilik (prinsipal) sebab (Alm) Ibu Gusnrdar adalah sebagai pihak pemilik (prinsipal) sebenarnya), dengan niat baik Tergugat I telah menyanggupi akan mengganti kekurangan tanah tersebut dengan dibuat Surat Pernyataan tanggal, 24 Juni 1999 semasa hidup (Alm) Ibu Gusnidar dengan tanah seluas 6 Hektar di Jonggol Kabupaten Bogor Jawa Barat kepada (Alm) Ibu Gusnidar semasa hidup yang diketahui oleh Penggugat dan sampai sekarang masih dikuasai oleh Penggugat (surat-surat dalam bentuk Pelepasan Hak (PH) dari pemilik awal diserahkan kepada Penggugat sebagai bentuk pengalihan hak), sehingga sudah ditindak lanjuti dengan Surat Penyataan Tergugat tertanggal, 12 Pebruari 2000 dan ditembuskan kepada pihak dan instansi yang terkait. Dengan demikian Surat Pernyataan tanggal, 24 Juni 1999 telah kehilangan legitimasi atau daya berlaku. 6. Bahwa dengan demikian, sebagaimana fakta-fakta posita-posita dalam surat gugatan cidera janji (wanprestasi) Tergugat Rekonpensi tersebut jelas-jelas telah merugikan Penggugat Rekonpensi dengan menuduh Penggugat Rekonpensi dalam posita Penggugat poin 18, 19 dan 20, pada pokoknya Tergugat Rekonpensi mendalilkan ada Surat Pernyataan tanggal, 24 Juni 1999 tidak pernah menyerahkan tanah pengganti, sehingga perbuatan Penggugat Rekonpensi adalah cidera janji (wanprestasi) yang merugikan Tergugat Rekonpensi baik materiil maupun immateriil, tanpa ada alat bukti yang jelas dan kuat. 7. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonpensi dalam Surat Gugatan cidera janji (wanprestasi) Tergugat Rekonpensi tersebut jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat Rekonpensi.


8. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil dalam bentuk sebagai berikut: 8.1 Bahwa akibat yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi adalah rusak dantercemarnya namai baik Penggugat Rekonpensi ditengah-tengah masyarakat dan telah membentuk opini dimasyarakat seolah-olah benar Penggugat Rekonpensi melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi). 8.2 Bahwa akibat tuduhan perbuatan Penggugat Rekonpensi adalah cidera janji (wanprestasi) yang merugikan Tergugat Rekonpensi baik materiil maupun immateriil, kredibilitas Penggugat Rekonpensi ditengah-tengah masyarakat menjadi berkurang dan tidak baik. 9. Bahwa akibat dari tuduhan itu semua, Penggugat Rekonpensi telah menderita kerugian materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut: 9.1.

Kerugian materiil Penggugat Rekonpensi berupa segala biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

9.2.

Kerugian materiil Penggugat Rekonpensi yang jumlahnya tidak dapat nilai dengan uang, akan tetapi kredibilitas Penggugat Rekonpensi ditengah-tengah masyarakat menjadi berkurang dan tidak baik, maka Penggugat Rekonpensi menganggap layak dan memadai apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini, yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

9.3.

Bahwa

oleh

Rekonpensi

karena, rusak

dan

perbuatan

melawan

tercemarnya

nama

hukum baik

Tergugat Penggugat

Rekonpensi ditengah-tengah masyarakat dan telah membentuk opini dimasyarakat seolah-olah benar Penggugat Rekonpensi melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan mengakibatkan tekanan psikis, maka layak apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk meminta ma'af secara tertulis kepada Penggugat Rekonpensi. 10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI


Menerima eksepsi Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya. DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar: • Ganti rugi materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). • Ganti rugi immateriil sebesarRp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Total materiil dan immateriil sebesar Rp. 2.100.000.000.,- (,dua milyar seratus juta rupiah). 4. Menghukum Tergugat

Rekonvensi untuk meminta ma'af secara tertulis

kepada Penggugat Rekonpensi. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSISIDER Mohon Majelis memberi putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono); Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Maret 2017 Nomor 475/Pdt.G/2016/PN.Bks. yang amarnya sebagai berikut : Dalam Konvensi : Dalam Eksepsi; -

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara: -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi : -

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

untuk

seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi :


-

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.051.000.-(satu juta lima puluh satu ribu rupiah).Membaca

Surat

Pernyataan

Pemohonan

Banding

Nomor

475/Pdt.G/2016/PN.Bks. jo. No. 18/Bdg/2017/PN.Bks. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melalui perantaraan kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dalam Konvensi/ Penggugat I dan II dalam Rekonvensi masing-masing pada tanggal 3 April 2017, kepada Terbanding III semula Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi pada tanggal 18 Mei 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam Konvensi pada tanggal 5 April 2017; Membaca memori banding yang diajukan kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tertanggal 23 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 Maret 2017, memori banding tersebut diberitahukan secara patut kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dalam Konvensi/ Penggugat I dan II dalam Rekonvensi masing-masing pada tanggal 3 April 2017, kepada Terbanding III semula Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi pada tanggal 18 Mei 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam Konvensi pada tanggal 5 April 2017; Membaca kontra memori banding yang diajukan kuasa Hukum para Terbanding

semula para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam

Rekonvensi tertanggal 27 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 April 2017; Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 475/Pdt.G/2016/PN.Bks. jo. No. 18/Bdg/2017/PN.Bks., yang menyatakan bahwa kepada kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 18 April 2017, kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dalam Konvensi/Penggugat I dan II dalam Rekonvensi masing-masing pada tanggal 3 April 2017, kepada Terbanding III semula Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi pada tanggal 18 Mei 2017 serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam Konvensi

pada tanggal 5 April 2017 telah diberi kesempatan untuk


mempelajari berkas perkara Nomor 475/Pdt.G/2016/PN.Bks. sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk diperiksa dalam tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya tertanggal 23 Maret 2017, Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi

telah

menyampaikan

permohonan

agar

Pengadilan

Tinggi

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Maret 2017 Nomor 475/Pdt.G/2016/PN.Bks dengan alasan-alasan: -

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak dan/atau belum memeriksa secara seksama gugatan Pembanding/Penggugat dalam pokok perkara;

-

Bahwa

Pembanding/Penggugat

mempertanyakan

dasar

daripada

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat belum/tidak mendapat penggantian kekurangan luas tanah yang dibelinya dari Tergugat I, dan yang sesunggunya Penggugat/ Pembanding belum/tidak mendapat penggantian kekurangan luas tanah yang telah dibelinya dari Terbanding I/Tergugat I; -

Bahwa Majelis Hakim memutuskan perkara ini hanya dari saksi yang tidak berkualitas yakni saksi Sarnita Bin Liong dan saksi Kambon, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasar pada sumber pengetahuan yang jelas, dimana sumber yang dibenarkan hukum dan merupakan pengalaman, penglihatan dan pendengaran yang bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam perkara ini. Karena keterangan saksi-saksi hanya bersumber dari orang lain, tanpa mendengan, melihat dan mengalami peristiwa hukum;

-

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak memeriksa secara seksama ada tidaknya bukti surat tanah pengganti di daerah Jonggol Kab. Bogor dan tidak mengetahui lokasi tanah tersebut, karena tidak pernah melakukan pemeriksaan setempat;


-

Bahwa tidak ada bukti yang menyatakan tanah di daerah Jonggol adalah milik Terbanding I;

-

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak konsisten dan tidak dapat membandingkan antara bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Terbanding; Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula

Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut diatas, kuasa para Terbanding semula para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Kontra memori banding tertanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya : -

Bahwa pada prinsipnya Terbanding menolak dan membantah seluruh alasan-alasan Pembanding dalam memori bandingnya dan tetap sepakat dengan

putusan

Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Bekasi

dalam

memutuskan perkara a quo; -

Bahwa berdasarkan alasan Kontra Memori Banding para Terbanding semula para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Barat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam

perkara ini, maka seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara tersebut di atas, dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi didalam memori bandingnya, ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, begitu pula dengan kontra memori banding yang disampaikan oleh para Terbanding semula para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi, terhadap kontra memori banding tersebut diberlakukan pertimbangan yang sama dengan memori banding; Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta lampirannya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Maret 2017

Nomor 475/Pdt.G/2016/PN.Bks. dan memori banding maupun


kontra memori banding yang disampaikan oleh para pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Maret 2017 Nomor 475/Pdt.G/2016/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, HIR, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI -

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi; -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Maret 2017 Nomor 475/Pdt.G/2016/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017, oleh kami Djernih Sitanggang, Bc.Ip, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Syafaruddin, S.H. dan Sugito, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 31 Mei 2017 Nomor 260/PEN/PDT/2017/PT.BDG, putusan mana diucapkan


dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Fattah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Syafaruddin, S.H. Ttd

Djernih Sitanggang, Bc.Ip, S.H., M.H.

Sugito, S.H., M.H. Panitera Pengganti Ttd Abdul Fattah, S.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Meterai ..............……… Rp.

6.000,00

2. Biaya Redaksi putusan ……. Rp.

5.000,00

3. Biaya Pemberkasan ……….

Rp. 139.000,00

Jumlah ……………………….... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents