PUTUSAN
Nomor 172/Pdt/2016/PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----------------------------------------------------------------------------
Jembar, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan
Otista RT.001/RW.001 Kel.Nangeleng Kec.Citameang Kota Sukabumi dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama E.Sophan Irawan, SH
Advokat dari Kantor Biro Bantuan Hukum Siliwangi di Jl. RA. Kosasih NO. 123 Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; ----------------------------------------------------------------------------Melawan
1. PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Cianjur, beralamat di Jl. Taifur Yusuf No. 37 Cianjur dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Ervianto Braviaji, M. Janjan Wijana, Mohammad Yogaswara kesemuanya karyawan PT Bank BRI Syariah berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan
Penugasan Nomor : SKU.B.052-MDR/04-2016, tanggal 06 April 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I; -----------------
2. Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Cianjur, beralamat di Jl. Taifur Yusuf No.37 Cianjur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Indriati Tri Handayani, Choirul Anam, Agustono Prakoso, Muhammad Yogaswara, Ervianto Braviaji, Akhmad Bayu Sutomo, M. Janjan Wijana, Tony Kurniawan Afandi, Ismail Adam, Adam Adharna kesemuanya
karyawan di Unit Kerja kantor Cabang Cianjur dan Corporate Secretary Group PT Bank BRI Syariah berdasarkan surat khusus dan Penugasan
Nomor : SKU.B.052-MDR/04-2016 tertanggal 06 April 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II; -------------------------------
Pengadilan Tinggi tersebut; --------------------------------------------------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat
yang berhubungan
dengan perkara ini; --------------------------------------------------------------------------------
Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.BDG
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal
4 September 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut : ----------------------
Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 Pengajuan Pinjaman dari Penggugat
Kepada Pihak Tergugat I dan II di setujui dengan Skim Pembiayaan ALMurabahah dengan nama Produk Murabahah Konsumen lKPR dengan Jaminan Surat Hak Milik Nomor 816 sebesar Rp. 450.000.000 (Empat
-
Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); ----------------------------------------------------------
Bahwa penggugat melakukan cicilan sesuai yang di tentukan Pihak
Tergugat I dan II sebesar Rp. 8.900.000 (Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya dan berjalan dengan baik selama 10
bulan. Ketika sedang berjalan Penggugat mengalami musibah kecelakaan
sehingga kewajiban pembayaran (cicilan) kepada Pihak Tergugat I terhenti -
dan hal ini di ketahui oleh Pihak Tergugat I; -------------------------------------------
Bahwa Penggugat menyadari sepenuhnya yang namanya utang - piutang
tetap harus dibayar sampai kapanpun; -------------------------------------------------
Bahwa Pihak Penggugat merasa utang - piutang kepada Pihak Tergugat
harus di bayar, maka itikad baik Penggugat direalisasikan dengan mengutus salah seorang bernama Arfan Bakrie beralamat di Villa Taman Edelweiss Sukabumi untuk mengadakan negosiasi sehubungan dengan utang -
-
piutang Penggugat kepada Pihak Tergugat I; -----------------------------------------
Bahwa hasil negosiasi dan atas saran Tergugat II maka dibuatlah surat
kesedian membayar tertanggal 27 Maret 2015 dengan jatuh tempo pada
tanggal 30 Mei 2015 dengan kewajiban Penggugat akan melunasi semua kewajiban hutangnya yaitu sebesar Rp. 370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh -
Puluh Juta Rupiah); --------------------------------------------------------------------------
Bahwa ternyata ketika utusan dari Penggugat tersebut di atas mendatangi
Tergugat II dengan maksud membayar lunas seluruh hutang Penggugat
namun Pihak Tergugat II tidak bisa di hubungi sehingga seolah-olah hak dari Penggugat hilang begitu saja dan sampai saat ini tidak ada
pemberitahuan kepada pihak Penggugat dari pihak Tergugat bagaimana -
kejadian yang sebenamya; -----------------------------------------------------------------
Bahwa seharusnya Pihak Tergugat I dan II lebih melindungi kepentingan
Nasabahnya dalam hal ini adalah Penggugat, bukannya dibiarkan tanpa ada
Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.BDG
konfirmasi, pemberitahuan segala sesuatunya yang menyangkut perkreditan antara Penggugat dengan Tergugat. Maka sudah jelas dengan pembiaran
tersebut Pihak Tergugat I dan II sudah melakukan kelalaian sehingga -
merupakan suatu perbuatan melawan hukum; ---------------------------------------
Bahwa melalui gugatan ini Penggugat masih beritikad baik untuk membayar
(melunasi) Utangnya kepada pihak Tergugat oleh karena itu kiranya yang
terhormat Ketua Pengadilan Cianjur Melalui Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini mengijinkan kepada Penggugat untuk membayar (melunasi) seluruh hutangnya yaitu sebesar Rp. 370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat I dan II baik secara langsung maupun secara consinyasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dan
mewajibkan Pihak Tergugat I dan II untuk menyerahkan jaminan berupa -
Sertifikat Hak Milik nomor 816 kepada Penggugat; ----------------------------------
Maka berdasarkan gugatan kami di atas kiranya Yth. Ketua Pengadilan
Negeri Cianjur melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut : ------------------------------------------------
1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; --------------
2. Menyatakan para Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan Hukum; --------------------------------------------------------------------------------------
3. Menyatakan mengijinkan Penggugat membayar hutangnya kepada Tergugat I dan II sebesar Rp. 370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta
Rupiah) baik langsung maupun melalui consinyasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur; ------------------------------------------------------------
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik nomor 816 (yang dijadikan jaminan dalam perkreditan tersebut); ------------
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya dalam perkara ini; ----------------------------------------------------------------------------------
6. Keputusan ini mempunyai kekuatan Hukum untuk dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Banding atau kasasi dari para Tergugat I dan II (uit voerbaar bijvoeraad); ----------------------------------------
7. Apabila Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain kami mohon (Penggugat) untuk memutus seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku.
Demikian gugatan ini kiranya yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat; ---------------------------------------
Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.BDG
Menimbang,
bahwa
atas
gugatan
pihak
Penggugat
tersebut
dipersidangan pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis yang menyatakan sebagai berikut : -------------------------------------------------
JAWABAN TERGUGAT I : --------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------
GUGATAN KURANG PIHAK : -----------------------------------------------------------------
1. Bahwa ternyata pemilik tanah dan bangunan yang menjadi jaminan atas
fasilitas pembiayaan yang telah dinikmati oleh Penggugat tidak dijadikan
pihak dalam perkara aquo, yaitu Ellis Dewati Setianegara. Adapun Ellis Dewati Setianegara tercantum namanya sebagai pemilik atas tanah dan
bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 816 Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang Kotamadya Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Sukabumi pada tanggal 15 Mei 1997 dengan Surat Ukur Nomor 250/1997 tanggal 29 Maret 1997; ---------------------------------------------------------------------------------------------
2. Bahwa Ellis Dewati Setianegara telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 505/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang dibuat oleh PPAT Luciana Tirtaman, SH yang telah diterbitkan Sertipikat Hak
Tanggungan Nomor 213/2010 tanggal 30 Maret 2010 untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Jembar berdasarkan Akta Pembiayaan Murabahah Nomor 8 tanggal 26 Oktober 2009 yang dibuat
oleh Notaris Evita Mayasari Rifayantini, SH dengan pokok pembiayaan sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan
kewajiban yang harus dikembalikan Penggugat kepada Tergugat secara murabahah sebesar Rp 513.864.000.- (lima ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah); ---------------------------------------------------
3. Bahwa pokok permasalahan dari gugatan aquo adalah sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang telah dinikmati oleh Penggugat, namun kemudian
dengan suatu alasan, angsuran yang seharusnya dibayar oleh Penggugat terhenti, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat sehingga setelah
diberikan peringatan sebanyak tiga kali sejak peringatan pertama pada
tanggal 25 Maret 2011, Penggugat tidak juga memenuhi kewajibannya. Adapun Penggugat berdasarkan gugatan aquo bermaksud untuk meminta
agar Tergugat 1 menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 816 sebagaimana dinyatakan pada halaman dua gugatan aquo; ----------------------------------------
Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.BDG
4. Bahwa Ellis Dewati Setianegara sebagai penjamin dari fasilitas pembiayaan
Penggugat sudah sewajarnya dijadikan pihak dalam perkara aquo karena memiliki kepentingan atas putusan dari perkara aquo, namun faktanya Ellis Dewati Setianegara tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan aquo, maka sudah sewajarnya gugatan aquo DITOLAK atau TIDAK DITERIMA. Hal ini berdasarkan pada yurisprudensi Putusan
DAPAT
Mahkamah
Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan secara tegas dan berbunyi sebagai berikut : ------------------------------------------
"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara." --------------------------------------------GUGATAN
SEHINGGA
PENGGUGAT
PENGADILAN
MENYALAHI
NEGERI
KEWENANGAN
CIANJUR
TIDAK
ABSOLUT
BERWENANG
MENGADILI PERKARA AQUO; ---------------------------------------------------------------
5. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan Perbankan Syariah diajukan ke Pengadilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad. Adapun mengenai sengketa dengan perbankan syariah
tersebut telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Perkara
Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) UndangUndang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa terkait dengan perbankan syariah; -------------
6. Bahwa Tergugat 1 adalah institusi Perbankan Syariah yang menjalankan
usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan UndangUndang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga
Tergugat 1 tunduk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah diuji dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012; ---------------------------------------
7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Cianjur,
yang mana berdasarkan uraian Tergugat 1 di atas, Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang mengadili sengketa dengan perbankan syariah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah diuji dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 sehingga sudah sepantasnya
gugatan aquo DITOLAK dalam putusan sela karena Pengadilan Negeri Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.BDG
Cianjur tidak berwenang mengadili perkara aquo; -----------------------------------
GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCURI LIBELLI); --------
8. Bahwa Penggugat dalam menyusun posita gugatan tidak jelas apakah
masuk dalam qualifikasi gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi; ------------------------------------------------------------------------------------
9. Bahwa posita gugatan aquo secara keseluruhan membahas mengenai adanya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat 1 sebagaimana secara eksplisit dinyatakan oleh Penggugat dalam halaman pertama
gugatan aquo sebagai berikut, "Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009
Pengajuan Pinjaman dari Penggugat Kepada Pihak Tergugat I dan II disetujui dengan Skim Pembiayaan AI-Murabahah dengan nana produk Murabahah Konsumen/KPR dengan Jaminan Surat Hak Milik Nomor 816 sebesar Rp.450.000.000 (Empat ratus lima puluh juta rupiah)"; -----------------
10. Bahwa sudah sangat jelas ternyata sudah ada perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat, namun faktanya perkara aquo diajukan oleh Penggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum; -------------------------------------------------------------------------------------------
11. Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat dalam petitumnya bermaksud
meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum, padahal faktanya Penggugat dalam
positanya jelas mendalilkan gugatannya berdasarkan wanprestasi sehingga tidak ada kesinambungan antara posita dan petitum dengan demikian
gugatan Penggugat menjadi TIDAK JELAS DAN KABUR, maka sudah
selayaknya gugatan Penggugat untuk DITOLAK. Adapun yang menjadi dasar penolakan tersebut adalah: --------------------------------------------------------
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 tertanggal 8 Desember 1982; ------------------------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima; -----------
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2123 K/Sip/1996 tertanggal 29 Juni 1998; ---------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu
pihak maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah salah
satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut; ------------------------------------------------------------------
Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.BDG
DALAM POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------------------TIDAK
ADA
PEMBIARAN
TERHADAP
NASABAH
KHUSUSNYA
PENGGUGAT; --------------------------------------------------------------------------------------
12. Bahwa dasar gugatan aquo adalah adanya pembiaran terhadap fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat
sehingga Penggugat merasa dirugikan, dalam hal ini Tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, padahal proses musyawarah, pertemuan-pertemuan maupun komunikasi melalui telepon
telah dilakukan sebelumnya yang pada akhirnya peringatan tertulis disampaikan kepada Penggugat, dan peringatan tertulis tersebut sudah disampaikan sebanyak tiga kali; ----------------------------------------------------------
13. Bahwa selama masa pembiayaan yang dijadwalkan selama 60 (enam
puluh) bulan terhitung sejak 26 Oktober 2009 sampai dengan 26 Oktober 2014, pada bulan Maret 2011 Penggugat telah menunggak selama 11 bulan angsuran atau sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran; ----------
14. Bahwa dalam rangka menyelamatkan aset bermasalah yang sebenarnya
juga membantu nasabah untuk melunasi kewajibannya, maka adalah wajar
apabila Tergugat 1 mengajukan lelang terhadap agunan yang menjadi jaminan. Adapun proses lelang telah dilakukan sebanyak dua kali, yang
pertama dilakukan pada tahun 2012 namun tidak ada peminat, sedangkan yang kedua dilakukan di tahun 2015; ---------------------------------------------------
15. Bahwa atas proses lelang terhadap jaminan Penggugat sudah beberapa kali disampaikan melalui surat yang dikirim oleh Tergugat maupun oleh KPKNL setempat, bahkan sudah pula dilakukan pengumuman di koran sehingga secara publisitas sudah terpenuhi; -------------------------------------------------------
16. Bahwa selama lelang belum dilakukan, Tergugat masih membuka diri untuk
adanya penyelesaian, namun proses penyelesaian tersebut tidak juga dilakukan oleh Penggugat, sehingga adalah wajar apabila Tergugat melanjutkan proses lelang; -----------------------------------------------------------------
17. Bahwa berdasarkan uraian dari Tergugat di atas, bahwa Penggugat
dibiarkan oleh Tergugat adalah suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena berdasarkan fakta yang sebenarnya musyawarah telah dilakukan, bahkan Tergugat telah memberikan waktu yang
cukup
selama
kurang
lebih
empat
tahun
agar
Penggugat
Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.BDG
menyelesaikan kewajibanya terhadap Tergugat, namun sampai lelang kedua dilakukan, Penggugat juga tidak melakukan kewajibannya; --------------
18. Bahwa pernyataan Penggugat yang mengatakan adanya pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat sama sekali tidak terbukti dan merupakan suatu pernyataan sepihak sehingga sudah sepantasnya DITOLAK; --------------------
PENGGUGAT TELAH MENERIMA KERINGANAN HUTANGNYA DARI TERGUGAT 1; --------------------------------------------------------------------------------------
19. Bahwa secara sepihak Penggugat menyatakan akan membayar hutangnya
sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), padahal
berdasarkan Akta Pembiayaan Murabahah Nomor 8 tanggal 26 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Evita Mayasari Rifayantini, SH, Penggugat
memiliki total kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp 513.864.000,- (lima
ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan yang telah dibayar dengan angsuran oleh Penggugat total hanya sebesar Rp 44.244.014,- (empat puluh empat juta dua ratus ratus empat puluh empat ribu empat belas rupiah) sehingga sisa kewajiban yang harus dibayar oleh
Penggugat adalah sebesar Rp 469.619.986,- (empat ratus enam puluh
sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah); ----------------------------------------------------------------------------------
20. Bahwa sisa kewajiban Penggugat tersebut belum termasuk denda dan ta'wid (ganti rugi) yang harus dibayar oleh Penggugat karena berhenti
melakukan pembayaran sehingga merugikan Penggugat, namun dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat dipertanggungjawabkan, Tergugat 2 dapat memberikan keringanan kepada Penggugat; ------------------
21. Bahwa setelah sekian tahun atau kurang lebih empat tahun lamanya
Penggugat diberikan kesempatan oleh Tergugat 1 untuk menyelesaikan kesulitannya, apabila merujuk pada gugatan aquo, Penggugat tiba-tiba datang (apabila dapat dibuktikan oleh Penggugat) bermaksud untuk melunasi fasilitas pembiayaannya, namun sayangnya sudah terlambat dan Tergugat 2 telah memberikan waktu yang lebih dari cukup sehingga permintaan Penggugat tersebut harus DITOLAK; -----------------------------------
TERGUGAT 1 PIHAK YANG BERITIKAD BAIK SEHINGGA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG; --------------------------------------------------------------------
22. Bahwa Penggugat adalah nasabah Tergugat 1 yang telah menikmati
Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.BDG
fasilitas pembiayaan dari Tergugat 1 dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 816 Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang Kotamadya
Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Sukabumi pada tanggal 15 Mei 1997 dengan Surat Ukur Nomor 250/1997 tanggal 29 Maret 1997 atas nama Ellis Dewati Setianegara (pihak yang seharusnya disertakan dalam gugatan aquo); -------
23. Bahwa proses perikatan akad pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat oleh pejabat publik yang berwenang sehingga mempunyai bukti
yang otentik dan jaminan telah juga dibuat oleh pejabat publik serta telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Setempat sehingga sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang; ---------------------
24. Bahwa berdasarkan Pasal 533, Pasal 1338, Pasal 1340 dan Pasal 1341
KUHPerdata, Tergugat 1 telah melakukan semua proses pembiayaan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan itikad baik sehingga dilindungi undang-undang dan tidak dapat menanggung kerugian;
25. Bahwa gugatan aquo mendasarkan pada bukti yang lemah apalagi otentik sehingga tidak pada tempatnya putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu, sehingga permintaan Penggugat agar putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu harus DITOLAK; -----------------------------
Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat 1 di atas, mohon
kiranya Majelis Hakim dalam perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ------DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------
1. Menerima eksepsi Tergugat 1 secara keseluruhan; ---------------------------------
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ----------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------
1. Menolak gugatan Penggugat sepenuhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -------------------------------------------------------------------------
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang
timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; ----------------------------------------------------
Halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.BDG
JAWABAN TERGUGAT II : --------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : ------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT 2 BUKAN PIHAK DALAM PERKARA AQUO; --------------------------
1. Bahwa Penggugat ternyata tidak mengerti mengenai ketentuan - ketentuan
yang diatur dalam perseroan terbatas sehingga salah dalam mengambil kesimpulan. Adapun Tergugat 2 yang seharusnya tidak menjadi pihak disertakan dalam perkara aquo, justru orang yang mempunyai kepentingan yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara aquo tidak disertakan dalam gugatan aquo yaitu Ellis Dewati Setianegara; -----------------------------------------
2. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat 2 jelas salah alamat
karena yang dimaksud Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Cianjur tidak pernah ada, yang ada adalah Pemimpin Cabang sebagai pemimpin wilayah tertinggi di Kantor Cabang; ----------------------------------------
3. Bahwa Tergugat 2 adalah Direktur dari Tergugat 1 yang berkantor di Jakarta
sesuai dengan kedudukan perseroan bukan di Cianjur. Adapun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Direktur atau Direksi adalah salah satu organ perseroan yang yang diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perseroan. Pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tersebut adalah sebagai berikut: -------------------------------------------Pasal 1 butir 2
Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris; ---------------------------------------------------------------------------Pasal 1 butir 5
Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pasal 92
Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; ---------------------------------
Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar; ----------------
Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.BDG
Pasal 94
(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS; ----------------------------------------------
4. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat 2 tersebut di atas, Tergugat 2 adalah organ perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan yang
dalam hal ini adalah Tergugat 1 sehingga gugatan yang ditujukan kepada Tergugat 2 adalah sia-sia karena Tergugat 2 tidak mempunyai legal
standing sebagai pihak. Dalam hal berhadapan dengan pihak ketiga, tidak
mungkin Tergugat 2 bertindak untuk dirinya sendiri kecuali bertindak untuk dan atas nama Tergugat 1. Hal ini sejalan dengan pemikiran Retnowulan Sutantio, seorang mantan Hakim Agung yang menyatakan, "Perseroan Terbatas atau P.T. yaitu suatu badan hukum dapat juga menjadi pihak
dalam perkara. Yang harus bertindak untuk dan atas nama hukum tersebut berdasarkan anggaran dasarnya, adalah direktur P.T. tersebutl." Dengan demikian adalah wajar apabila Tergugat 2 dikeluarkan dari perkara aquo; ---
GUGATAN KURANG PIHAK; ------------------------------------------------------------------
5. Bahwa ternyata pemilik tanah dan bangunan yang menjadi jaminan atas
fasilitas pembiayaan yang telah dinikmati oleh Penggugat tidak dijadikan
pihak dalam perkara aquo, yaitu Ellis Dewati Setianegara. Adapun Ellis Dewati Setianegara tercantum namanya sebagai pemilik atas tanah dan
bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 816 Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang Kotamadya Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Sukabumi pada tanggal 15 Mei 1997 dengan Surat Ukur Nomor 250/1997 tanggal 29 Maret 1997; ---------------------------------------------------------------------------------------------
6. Bahwa Ellis Dewati Setianegara telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 505/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang dibuat oleh PPAT Luciana Tirtaman, SH yang telah diterbitkan Sertipikat Hak
Tanggungan Nomor 213/2010 tanggal 30 Maret 2010 untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Jembar berdasarkan Akta Pembiayaan Murabahah Nomor 8 tanggal 26 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Evita Mayasari Rifayantini, SH.; -----------------------------------------
7. Bahwa Ellis Dewati Setianegara sebagai penjamin dari fasilitas pembiayaan
Penggugat sudah sewajarnya dijadikan pihak dalam perkara aquo karena memiliki kepentingan atas putusan dari perkara aquo, namun faktanya Ellis Dewati Setianegara tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan aquo,
Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.BDG
maka sudah sewajarnya gugatan aquo DITOLAK atau TIDAK DITERIMA. Hal ini berdasarkan pada yurisprudensi Putusan
DAPAT
Mahkamah
Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan secara tegas dan berbunyi sebagai berikut: -------------------------------------------
"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara." ---------------------------------------------
GUGATAN
SEHINGGA
PENGGUGAT
PENGADILAN
MENYALAHI
NEGERI
KEWENANGAN
CIANJUR
TIDAK
ABSOLUT
BERWENANG
MENGADILI PERKARA AQUO; ---------------------------------------------------------------
8. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan Perbankan Syariah diajukan ke Pengadilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad. Adapun mengenai sengketa dengan perbankan syariah
tersebut telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Perkara
Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) UndangUndang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa terkait dengan perbankan syariah; -------------
9. Bahwa urusan gugat menggugat ini antara Penggugat dan Tergugat 1, yang
mana Tergugat 2 adalah organ perseroan dari Tergugat 1. Dalam hal ini Tergugat 1 adalah institusi Perbankan Syariah yang menjalankan usaha
perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan UndangUndang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga
Tergugat 1 tunduk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah diuji dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012; ---------------------------------------
10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Cianjur,
yang mana berdasarkan uraian Tergugat 2 di atas, Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang mengadili sengketa dengan perbankan syariah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah diuji dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 sehingga sudah sepantasnya
gugatan aquo DITOLAK dalam putusan sela karena Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang mengadili perkara aquo; -----------------------------------
Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.BDG
GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCURI LIBELLI); --------
11. Bahwa Penggugat dalam menyusun posita gugatan mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi; ------------
12. Bahwa posita gugatan aquo secara keseluruhan membahas mengenai adanya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat 1 sebagaimana secara eksplisit dinyatakan oleh Penggugat dalam halaman pertama
gugatan aquo sebagai berikut, "Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 Pengajuan Pinjaman dari Penggugat Kepada Pihak Tergugat I dan II
disetujui dengan Skim Pembiayaan AI-Murabahah dengan nana produk Murabahah Konsumen/KPR dengan Jaminan Surat Hak Milik Nomor 816 sebesar Rp.450.000.000 (Empat ratus lima puluh juta rupiah)"; -----------------
13. Bahwa sudah sangat jelas ternyata sudah ada perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat, namun faktanya perkara aquo diajukan oleh Penggugat berdasarkan perbuatan melawan
hukum serta dalam petitumnya bermaksud meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal faktanya Penggugat dalam positanya jelas
mendalilkan gugatannya berdasarkan wanprestasi sehingga tidak ada
kesinambungan antara posita dan petitum dengan demikian gugatan Penggugat menjadi TIDAK JELAS DAN KABUR, maka sudah selayaknya
gugatan Penggugat untuk DITOLAK. Adapun yang menjadi dasar penolakan tersebut adalah: ----------------------------------------------------------------
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 tertanggal 8 Desember 1982; ------------------------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum
bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2123 K/Sip/1996 tertanggal 29 Juni 1998; ------
Dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu
pihak maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah salah
satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut; ------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------
TERGUGAT 2, DALAM KAPASITASNYA TIDAK SEDANG BERTINDAK
UNTUK DAN ATAS NAMA TERGUGAT 1, TIDAK PERNAH BERTEMU
Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.BDG
DENGAN PENGGUGAT APALAGI MEMBUAT PERJANJIAN DENGAN PENGGUGAT; --------------------------------------------------------------------------------------
14. Bahwa Penggugat mengaku telah bertemu, melakukan negosiasi dan
membuat perjanjian dengan Tergugat 2, padahal faktanya pertemuan dan
perjanjian tersebut tidak pernah terjadi apalagi bertemu dengan utusan Penggugat; -------------------------------------------------------------------------------------
15. Bahwa sepertinya Penggugat bingung sendiri dengan siapa yang dimaksud
dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 karena berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai organ
perseroan, Tergugat 2 adalah bagian dari Tergugat 1. Hal ini membuktikan Penggugat tidak memahami undang-undang sehingga mendapatkan kesimpulan yang keliru maka sudah sepantasnya gugatan aquo DITOLAK;
TERGUGAT 2,
DALAM KAPASITASNYA TIDAK SEDANG BERTINDAK
UNTUK DAN ATAS NAMA TERGUGAT 1, TIDAK MUNGKIN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT; ------------------------
16. Bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 2 adalah untuk
kepentingan dan atas nama Tergugat 1 sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 butir 5 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga tindakan Tergugat 2
mencerminkan tindakan Tergugat 1. Apabila tindakan Tergugat 2 yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat 1 telah melakukan perbuatan
melawan hukum (apabila dapat dibuktikan) (faktanya posita gugatan
mendasarkan pada perjanjian sehingga seharusnya gugatan didasarkan pada wanprestasi), maka yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah hanya Tergugat 1 tidak termasuk Tergugat 2; ------------------------------
17. Bahwa dalam gugatan aquo, Penggugat menyatakan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pembiaran
terhadap Penggugat. Jelas berdasarkan uraian Tergugat 2 di atas, yang mana Tergugat 2 bertindak untuk dan atas nama Tergugat 1 tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga sudah sewajarnya gugatan DITOLAK; -----------------------------------------------------------
18. Bahwa gugatan aquo mendasarkan pada bukti yang lemah apalagi otentik sehingga tidak pada tempatnya putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu, sehingga permintaan Penggugat agar putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu harus DITOLAK; -----------------------------
Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.BDG
Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat 2 di atas, mohon
kiranya Majelis Hakim dalam perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ------DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------
1. Menerima eksepsi Tergugat 2 secara keseluruhan; ---------------------------------
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ----------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------
1. Menolak gugatan Penggugat sepenuhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -------------------------------------------------------------------------
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang
timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; ----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan
putusan sela dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Cjr. tanggal 16 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut : --------------------------------------------------------
- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri Cianjur; ----------------------------------------
- Menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang mengadili perkara ini; --------------------------------------------------------------------------------------------------
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghentikan perkara ini;
- Menghukum kepada pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah); --------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut Penggugat melalui
perantaraan kuasanya telah menyatakan banding pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor
34/Pdt.G/2015/PN.Cjr. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 10 Maret 2016; -----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
terhadap
permohonan
bandingnya
tersebut,
Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang
Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.BDG
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 15 Maret
2016, dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 24 Maret 2016; -------------
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding
tersebut, Terbanding I dan II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 20 April 2016;
Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah
diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum berkas
tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal
15 Maret 2016 dan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masingmasing pada tanggal 24 Maret 2016; --------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang
ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; --------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Pembanding didalam memori bandingnya pada
pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut : ----------------------------------
1. Bahwa menurut Pengadilan Negeri Cianjur dalam putusan selanya menyatakan perkara a quo haruslah diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dengan pertimbangan hukum melihat penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-undang No 21 tahun 2008; -----------------
2. Bahwa putusan Sela Pengadilan Negeri Cianjur No 34/Pdt/G/2015/PN.Cjr memutus bukan berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh eksepsi para Terbanding sebab para Terbanding mendalilkan Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan alasan telah ada putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012; -------------------------------------------3. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan sela Pengadilan Negeri Cianjur adalah diperluas dengan memuat pertimbangan hukum sendiri tanpa didalilkan oleh para Terbanding. Adalah putusan tahun 2012 sedangkan akad kredit antara Pembanding dengan para Terbanding tahun 2009 oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 tidak berlaku surut. Sehingga dalil para Terbanding dalam eksepsinya haruslah ditolak; --Menimbang, bahwa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II
terhadap memori banding dari Pembanding tersebut telah mengajukan kontra Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.BDG
memori banding yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan
putusan
sela
Pengadilan
Negeri
Cianjur
Nomor
34/Pdt.G/2015/PN.Cjr tanggal 16 Februari 2016; ----------------------------------------Menimbang, bahwa
setelah Pengadilan Tinggi membaca dan
mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari gugatan Penggugat,
jawaban para Tergugat, berita acara sidang Pengadilan Negeri, alat-alat bukti yang diajukan para Tergugat kemuka persidangan dan pertimbangan hukum
yang menjadi dasar dan alasan putusan sela Pengadilan Negeri, memori
banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari para Terbanding Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut; ------------------------------------------
Menimbang, bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri
dalam putusan selanya yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai kompetensi absolut adalah telah tepat dan
benar menurut hukum, dan oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih
sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; -----------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula
Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut menurut
Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan
Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat
tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih
lanjut; -------------------------------------------------------------------------------------------------diatas,
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka
putusan
sela
Pengadilan
Negeri
Cianjur
Nomor
34/Pdt.G/2015/PN.Cjr., tanggal 16 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; ------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, dalam
perkara ini tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos
perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan dicantumkan dalam diktum putusan ini; ------------------------------------------------------
Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pemeriksaan
Ulang di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum; ----------------------------------------------------------------------------------
Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.BDG
-
-
Menerima
MENGADILI
permohonan
banding
dari
Pembanding
semula
Penggugat; -------------------------------------------------------------------------
Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Cianjur Nomor
34/Pdt.G/2015/PN.Cjr. tanggal 16 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut; -----------------------------------------------------------------
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar
ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); ------------------------------------------------------------------------------
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan
Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, oleh kami
SULAIMAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAFARUDDIN, S.H. dan HARTONO ABDUL MURAD, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 172/Pen/Pdt/2016/PT.BDG, tanggal 13 April 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh ABDUL FATTAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. --------------------------------------Hakim-hakim Anggota Ttd
SYAFARUDDIN, S.H. Ttd
Hakim Ketua Majelis Ttd SULAIMAN, S.H., M.H.
HARTONO ABDUL MURAD, S.H., M.H. Panitera Pengganti Ttd
ABDUL FATTAH, S.H.
Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.BDG
Perincian biaya perkara :
1. Biaya Materai ..............……… Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan …….
Rp.
Jumlah ………………………...
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
3. Biaya Pemberkasan ……….
5.000,-
Rp. 139.000,-
Halaman 19 dari 19 halaman putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.BDG
