PT. BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR :204/PDT/2017/PT. BDG “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : ----------------------------------------------------------PT. MEIRA MANUFACTURING INDONESIA, berkedudukan di Kawasan Industri Mitra Karawang (KIM) Jl. Mitra Raya II Blok F No 5-6 Desa

Parung

Mulya

Kecamatan

Ciampel

Kabupaten

Karawang, dalam hal ini diwakili oleh Supriyadi, S.Hi., Alex Safri Winando, S.E., S.H.,

Regi Julian, S.H., Wahyu

Anggara, S.H. dan Candra Irawan, S.H., para Advokat / Penasihat

Hukum

pada

Kantor

Hukum

Supriyadi

&

Associates beralamat di Jl. Tarumanegara (Fly Over) Ruko Tunas Dharma No.7, Kabupaten Karawang, Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepanteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 1 Februari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ; -----------MELAWAN: PT. SARANA ALLOY CASTING, dalam hal ini diwakili oleh Rohendra Fathammubina, S.H., M.H,. Adyan Lubis, S.H., M.H. dan Zulkarnaini, S.H., M.H. para Advokat pada Kantor Hukum ADDIN beralamat di Jl. Malabar No. 20 C, Kelurahan Karangpawitan,Kecamatan

Karawang

Barat,Kabupaten

Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September

2016,

yang

didaftarkan

di

Kepanteraan

Pengadilan Negeri Karawang tanggal 19 September 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No. 204/Pdt/2017/PT.Bdg

Pengadilan Tinggi tersebut ; ------------------------------------------------------------Setelah membaca berkas perkara tanggal 26 Januari 2017 Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Kwg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----------------------------------------------------------------------------------------

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa

Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19

September 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 19 September 2016 dibawah Register Nomor 68/ PDT.G/2016/ PN.Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----------1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan,pengelolaan,penimbunan dan pemanfaatan limbah B3 yang resmi dan terdaftar serta memiliki izin dari Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia; 2. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor yang akan beroperasi pada akhir tahun 2016 dan menghasilkan limbah berupa skrap/besi yang rata-rata akan menghasilkan limbah sekitar 60 ton setiap bulannya untuk limbah scrap/besi,belum termasuk sampah kemasan; 3. Bahwa Penggugat sebagai Perusahan yang resmi serta memiliki izin tentang pengelolaan limbah B3 dari Kementrian Lingkungan Hidup RI; 4. Bahwa antara Penggugat yang diwakili oleh HADI MUSTOPA selaku General Manager

Perusahaan telah beberapa kali mengadakan

pertemuan-pertemuan dengan Manajemen pihak Tergugat termasuk membahas segala sesuatu tentang perizinan dan sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan limbah (limbah domestic,limbah B3,scrap dan sampah kemasan lainnya); 5. Bahwa akhirnya segala sarana dan prasarana untuk pengelolaan Limbah untuk

Tergugat

telah

berhasil

Penggugat

siapkan

dan

telah

menghabiskan biaya sebesar Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) antara lain : 

Sarana penampungan dan pengelolaan limbah B3/Tungku Instalator kurang lebih sebesar Rp2.000.000.000,-(dua milyar rupiah),




Alat-alat berat termasuk truk-truk pengangkut kurang lebih sebesar Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah),



Biaya

proses

ijin

Amdal

Pengelolaan

Limbah

B3

sebesar

Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) 6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat dimana Penggugat ditunjuk sebagai pihak pengelola limbah domestik,limbah B3,skrap dan sampah kemasan lainnya dari Tergugat yang dituangkan dalam surat Penunjukan Nomor : 005/MM/IV/HR/2016 tanggal 27 April 2016; 7. Bahwa

tiba-tiba

pada

Juli

2016

Penggugat

mendapat

surat

pemberitahuan Nomor : 001/MMI/VII/HR/2016 tertanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani oleh saudara Andri Gunawan selaku Manager HRD & GA

yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat yang

memberitahukan kepada Penggugat tentang penerbitan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan batas waktu 6 (enam) harisejak diberitahu tentang syarat untuk penerbitan SPK yaitu : 7.1.

Mempunyai Izin Pengelolaan limbah B3 dan Limbah domestik dari instansi terkait,

7.2.

Memperoleh surat dukungan/rekomendasi dari Pemerintah Desa setempat (Kepala Desa Parung Mulya),

7.3.

Membantu pengurusan perpanjangan Surat Keterangan Domisili PT MEIRA MANUFACTURING INDONESIA (Tergugat),

8. Bahwa Syarat 1 (pertama) tentang izin pengeloaan limbah B3 Penggugat telah memilikinya dan syarat tersebut memang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk itu,namun syarat kedua yaitu surat dukungan dari Kepala Desa Parung Mulya adalah akal-akalan Tergugat karena syarat tersebut adalah illegal yang bermuara pada praktek pungli dan

pemerasan

dan

adapun

syarat

ketiga

tentang

pengurusan

perpanjangan surat keterangan domisili Tergugat merupakan kewajiban Tergugat,sehingga surat tersebut jelas tidak sah dan merupakan akalakalan Tergugat; 9. Bahwa kemudian keluar surat tertanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani sdr.Andri Gunawan selaku HRD & GA Manager dengan Nomor 008/MMI/HR &GA/VIII/2016 tentang Pembatalan Surat Penunjukkan Nomor 005/MMI/IV/HR/2016 tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh Isao

Ogawa

selaku

Finance

Director,secara

administrasi jelas surat ini janggal dan tidak lazim serta tidak sah;


10. Bahwa kemudian keluar penunjukkan baru kepada pihak lain untuk menggantikan Penggugat sebagai pengelola Limbah B3 yang nota bene kemungkinan tidak memiliki izin Pengelolaan limbah B3 sebagaimana yang diwajibkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 11. Bahwa akibat surat pemutusan yang tidak sah yang dikeluarkan Tergugat juga membawa dampak psikologis dengan berkurang bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat khususnya perusahaan-perusahaan yang akan bekerjasama dengan Penggugat yang mana menimbulkan kerugian immaterial terhadap Penggugat namun cukup adil jika ditaksir sekitar Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah); 12. Bahwa mengingat selama ini tidak ada itikad baik dari Tergugat dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia dikemudian hari terdapat jaminan bagi Penggugat, maka mohon kiranya Majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk berkenan meletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap

harta

kekayaan

milik

Tergugat

sampai

putusan

aqua

berkekuatan hukum tetap; Maka berdasarkan seluruh uraian dali-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan

perbuatan Wanprestasi/ingkar

janji yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat; 3. Menyatakan surat Penunjukan No : 005/MMI/IV/HR/2016 tanggal 27 April 2016, adalah sah dan mengikat bagi Penggugat maupun Tergugat; 4. Menyatakan surat Nomor : 008/MMI/HR & GA/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, tidak berkekuatan hukum; 5. Menyatakan Tergugat dan para pihak yang berkaitan dengan surat Penunjukan Nomor: 005/MMI/IV/HR/2016, tanggal 27 April 2016 untuk patuh dan melaksanakan surat Penunjukan tersebut; 6. Menyatakan pihak Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak membawa segala limbah (limbah domestik, limbah B3, scarp dan sampah kemasan lainnya) dari pabrik milik Tergugat; 7. Menyatakansah dan berharga Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) terhadap harta kekayan Tergugat berupa pabrik dan peraltan mesin yang ada didalamnya yang ada di Kawasan Industri Mitra Karawang (KIM) Jl. Mitra Raya II Blok F No 5-6, Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang;


8. Menghukum Tergugat jika tidak mematuhi dan melaksanakan surat Penunjukan Nomor: 005/MMI/IV/HR/2016 , membayar kerugian material sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dan Kerugian Immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, maupun verzet (uit voerbaar voj voorraad); 10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari bila lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilaksanakan putusan ini; 11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; Atau, Apabila Pengadilan Negeri Karawang Cq Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan

surat jawabannya

tertanggal 2 November 2016 dengan

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----------------------------------------------------------DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terguggat. I.

Surat kuasa tidak jelas ; 2. Bahwa Penggugat tidak mencantumkan siapa pemberi kuasa yang mewakili kepentingan hukum PT. Sarana Alloy Casting, Penggugat tidak mencantumkan akta Notaris Nomor berapa yang dapat menjadi acuan apakah si pemberi kuasa adalah orang yang berwewenang dalam hal mewakili kepentingan badan hukum didalam dan di luar pengadilan, dengan tidak jelas siapa pemberi kuasa atas surat kuasa Penggugat tersebut menyebabkan surat kuasa cacat formal yang berakibat gugatan penggugat cacat formal, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

II.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;


3. Bahwa Penggugat pada halam 2 angka 8 mendalilkan bahwa “......dsb........namun syarat kedua yaitu surat dukungan dari Kapla Desa Parung Mulya adalah akal-akalan Tergugat karena syarat tersebut adalah ilegal yang bemuara pada praktek pungli dan pemerasan.....dst.........”

dalil

ini

mengandung

Fitnah

dan

menyudutkan Desa Parung Mulya, maka untuk membuat terang persoalan apakah surat dukungan/rekomendasi dari Pemerintahan Desa mutlak harus dimiliki atau hanya rekayasa Tergugat, seharusnya Penggugat menarik Desa Parung Mulya sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan tidak ditariknya Desa Parung Mulya tersebut

menyebabkan

gugatan

kurang

pihak

dan

haruslah

dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Bahwa

Penggugat

pada

halam

2

angka

11

mendalilkan

bahwa“......dsb....adanya penunjukan baru kepada pihak lain untuk menggantikan Penggugat sebagai pengelola Limbah B3...dst.....” dalil ini menunjukkan adanya pihak lain yang harus ditarik sebagi para pihak dalam perkara aquo, dengan tidak ditariknya pihak lain yang dimaksud oleh Penggugat tersebut menyebabkan Gugatan Penggugat kurang pihak dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. III.

GugatanPenggugat Tidak Memiliki Dasar HukumGugatan; 5. Bahwa tidak ada satupun dalilPenggugat yang menyatakan antara Penggugat

dengan

Tergugat

adanya

perjanjian,

Penggugat

mendasari gugatan berupa Surat Penunjukan, dimana surat tersebut tidak memuat hak dan kewajiban para pihak antara Penggugat dengan Tergugat, surat tersebut hanya langkah awal menuju perjanjian atau yang lazim disebutSPK (Surat Perjanjian Kerjasama) pengelolaan limbah, dimana SPK akan dibuat jika Penggugat dapat memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan pengola limbah yaitu berupa

surat

dukungan/rekomendasi

dari

Pemerintah

Desa,

sepanjang surat tersebut tidak didapatkan oleh Penggugat maka tidak dapat dilanjutkan kepada tahap berikutnya berupa pembuatan SPK., dengan demikianPenggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan, dengan demikian menyebabkan gugatan tidak dapat diterima dan harus ditolak.


6. Bahwa tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat, dimana limbah yang dimaksud oleh Penggugat belum ada dan mesin Penggugat belum beroperasi sehingga belum menghasilkan limbah, hal ini juga diketahui oleh Penggugat sebagaimana dalil Penggugat halam 1 angka 3, oleh karena tidak adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka patutlah dianggap gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak. IV.

Gugatan Obscuur Libel (Tidak Jelas/Kabur) ; 7. Bahwa antara posita dan petitumPenggugat saling bertentangan, dimana dalam posita halam 2 angka 3 Penggugat mendalilkan Telah mengeluarkan biaya untuk sarana dan prasarana pengelolaan limbah Tergugat, sedangkan Penggugat tidak mendalilkan adanya kerugian materil yang disebebkan oleh Tergugat, akan tetapi dalam petitum halam 3 angka 8 Penggugat meminta agar Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan tidak bersesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat menyebabkan gugatan a quo menjadi tidak jelas atau kabur., olehkarenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa dengan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum menyebabkan Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Tidak Jelas/Kabur), serta tidak adanya perjanjian yang mengikat antara Tergugat dengan Penggugat, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini. 2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. 3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 2 angka 4, dimana syarat adanya dukungan dari pemerintah desa setempat yaitu Desa Paung Mulya adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi bagai perusahaan yang akan mengelola limbah diwilayah desa tersebut, hal mana bertujuan agar menjaga kondudifitas diwilayah tempat usaha, dikarenakan arogansi Penggugat yang tidak mau berkejasama dan merangkul pemerintahan Desa setepat, dan ketidak pengetahuan Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No. 204/Pdt/2017/PT.Bdg

Penggugat akan fungsi rekomendasi dari desa sehingga Penggugat menagnagap surat rekomendasi dari desa merupakan ilegal, pendapat tersebut bertentangan dengan pengakuan Penggugat yang merupakan kesepakatan antara tergugat dan Penggugat untuk meneribtkan SPK harus memiliki perizinan. 4. Bahwa pada replik haiaman 2 anagka 4, penggugat mengatakan Penggugat memepersiapkan persyaratan yang dipersyaratkan oleh para pihak, arainya sejak awal Penggugat sudah mengetahui adanya syarat berup rekomendasi dari Desa Setempat. 5. ............... 6. Bahwa gugatan a quo diajukan oleh Penggugat hanya akal-akalan Penggugat guna menutupi ketidak mampuan Penggugat bekerjasama dengan Pemerintahan Desa parung Mulya, hal mana juga menunjukkan Penggugat

sebagai

pengusaha

yang

tidak

berlaku

baik

dalam

menjalankan usahanya, hal ini terbukti dari tidak adanya dukungan dari pemerintahan desa setempat (Desa Parung Mulya) dan masyarakat sekitar lokasi Pabrik Tergugat. 7. Bahwa Penggugat pada halam 1 angka 1 dan angka 3 mendalilkan bahwa Pengugat adalah Perusahaan yang resmi dan memiliki izin sebagai Pengangkut, pengelola, penimbun dan pemanfaat limbah B3, pernyataan tersebut bersesuaian dengan dalil Penggugat halam 2 angka 5, dimana perusahaan pengelola limbah B3 harus memiliki sarana dan prasarana

berupa

sarana

penampung

dan

pengelolaan

limbah

B3/Tungku Instalator, alat-alat berat termasuk truk-truk pengangkut dan Amdal Pengelolaan Limbah B3sebelum mendapatkan perizinan terkait pengelolaan Limbah B3, oleh karena itu sarana dan prasarana tersebut dibangun bukan dalam rangka untuk mengelola limbah Tergugat, karena Tergugat belum menghasilkan limbah, hal ini juga diketahui dan diakui oleh Penggugat sebagaimana dalil Penggugat halam 1 angka 2. 8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halam 1 angka 4 dan halam 2 angka 5 yang menyatakanBahwa sarana dan prasarana tersebut sebagaiman dalil penggugat halaman 2 angka 5 dibangun dalam rangka pengelolaan limbah Tergugat sangat tidak masuk akal dan tidak beralasan hukum, sarana dan prasarana tersebut dibangun oleh Penggugat karena merupakan syarat utaman bagi setiap perusahaan


yang hendak mendapatkan izin pengelolaan limbah B3, oleh karena itu tidak ada relefansinya antara dibangunnya sarana dan prasarana milik Penggugat dengan pengelolaan limbah Tergugat, oleh karena itu Penggugat MENSOIR Penggugat untuk membuktikan kapan sarana dan prasarana tersebut dibangun, dan apa menunjukkan bukti bahwa Tergugat meminta agar Penggugat membangun fasilitas tersebut untuk kepentingan Penggugat. 9. Bahwa surat Dukungan/Rekomendasi

dari Desa merupakan syarat

mutlak yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha yang akan mengelola limbaha di kawasan Mitra Karawang, syarat tersebut berlaku umum untuk setiap pengusaha dan perusahaan yang akan bekerjasama dalam hal pengelolaan limbah, surat dukungan/rekomendasi tersebut diperlukan guna menjaga kondusifitas diwilayah perusahaan dan dikawasan industri, dimana jika pengelola limbah didukung oleh pemerintah Desa dan masyarakat tersebut maka pengelolaan limbah bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta kondusifitas dilingkunagn perusahaan akan terkendali, oleh karena itu surat dukungan/rekomendasi bukan lah akal-akalan Tergugat, surat tersebut mutlak harus dimiliki Penggugat jika hendak mendapatkan SPK dari Tergugat, dengan tidak adanya surat tersebut maka Tergugat berhak untuk tidak memberikan SPK kepada Penggugat. 10. Bahwa surat penunjukan Nomor: 005/MM/IV/HR/2016, tanggal 27 April 2016., adalah merupakan penunjukan yang akan digunakan Penggugat untuk berkomunikasi dengan pihak Pemerintahan Desa dan Pemuda Desa Parung Mulya, surat tersebut diberikan atas permintaan Penggugat untuk kepentingan Penggugat, dengan kosekuensi apabila Penggugat tidak mendapatkan surat dukungan/rekomendasi dari Desa Parung Mulya maka surat tersebut tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar Penggugat mengelola limbah Tergugat, diman surat tersebut juga hanya sebagai langkah awal untuk menuju dibuatnya SPK (surat perjanjian kerja) pengelolaan limbah milik Tergugat, sepanjang tidak ada SPK antara Tergugat dan Penggugat maka tidak dapat dikatakan Penggugat sebagai orang yang berhak mengelolah limbah B3 Tergugat. 11. Bahwa terhadap surat penunjukan Nomor: 005/MM/IV/HR/2016, tanggal 27 April 2016 tidak mencantumkan batas waktu berlakunya tersebut, hal mana juga membuat ketidak pastian bagi Tergugat, terhadap hal tersebut


Tergugat mengeluarkan surat Nomor: 001/MMI/VII/HR/2016 tanggal 14 April 2016 dengan tujuan sebagai peringatan bagi Penggugat agar segera memenuhi persyaratan untuk pembuatan SPK, akan tetapi sampai tanggal yang telah disepakati penggugat tidak dapat memenuhi syarat

tersebut,

maka

Tergugat

memberikan

surat

Nomor:

008/MMI/HR&GA/VIII/2016, tanggal 27 April 2016 tentang Pembatalan Surat Penunjukan Nomor: 005/MII/IV/HR/2016, tanggal 27 April 2016. 12. Bahwa terhadap surat Nomor: 008/MMI/HR&GA/VIII/2016, tanggal 27 April

2016

tentang

Pembatalan

Surat

Penunjukan

Nomor:

005/MII/IV/HR/2016, tanggal 27 Aapril 2016 adalah merupakan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat yang tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Penggugat, dimana sebelum surat tersebut diterbitkan terlebih dahulu Tergugat memperingati Penggugat dengan suratNomor: 001/MMI/VII/HR/2016 tanggal 14 Juli 2016, seharusnya jika Penggugat sebagai pengusaha yang beritikad baik maka Penggugat memenuhi persyaratan sebagaiman dimaksud dalam surat tersebut, dikarenakan Penggugat tidak memiliki kemampuan memenuhi persyaratan tersbut maka surat pemutusan tersebut telah bersesuaian dengan etika berbisnis, oleh karenanya surat tersebut haruslah dinyatakan surat yang berharga dan dinyatakan sah menurut hukum. 13. Bahwa

dikarenakan

tidak

ada

perjanjian

yang

mengikat

yang

menyebutkan hak dan kewajiban antara Tergugat dengan penggugat dalam hal pengelolaan limbah B3, dan juga tidak tergambar dimana perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat sehingga menyebabkan kerugian materil dan imateril bagi Penggugat, maka tuntutan kerugian imateril sebagaimana dalil penggugat halam 2 angka 11 haruslah ditolak. Bahwa berdasarkan uraian tersebut patut dan pantas lah Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagi berikut : Dalam Eksepsi : 1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 2. MenghukumPenggugat untuk membayar biaya perkara.


Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil adilnya ( Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Januari 2017 Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Kwg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --------------1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan

perbuatan Wanprestasi/ingkar

janji yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat; 3. Menyatakan surat Penunjukan No : 005/MMI/IV/HR/2016 tanggal 27 April 2016, adalah sah dan mengikat bagi Penggugat maupun Tergugat; 4. Menyatakan surat Nomor : 008/MMI/HR & GA/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, tidak berkekuatan hukum; 5. Menyatakan Tergugat dan para pihak yang berkaitan dengan surat Penunjukan Nomor: 005/MMI/IV/HR/2016, tanggal 27 April 2016 untuk patuh dan melaksanakan surat Penunjukan tersebut; 6. Menyatakan pihak Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak membawa segala limbah (limbah domestik, limbah B3, scarp dan sampah kemasan lainnya) dari pabrik milik Tergugat; 7. Menghukum Tergugat jika tidak mematuhi dan melaksanakan surat Penunjukan Nomor: 005/MMI/IV/HR/2016, membayar kerugian material sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah); 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 581.000,-(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah); 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 68/Pdt.G/2016/PN.Kwg. tanggal 1 Februari 2017, yang dibuat oleh Ridwan Nurdin, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri

Karawang

tanggal

26

Januari

2017,

Nomor

:

68/Pdt.G/2016/PN.Kwg, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 20 Februari 2017 ; --------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 27 Februari 2017 memori banding


tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 13 Maret 2017 : -------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

Pengadilan

Negeri

Karawang

telah

memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 16 Februari 2017 dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 20 Februari 2017, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan pada tingkat banding ; --------------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ------Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 27 Februari 2017, yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut : ------------------------------------------------Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal di bawah ini : 1. Mohon pemeriksaan ulang secara keseluruhan perkara a quo, dengan alasan-alasan: -

Didalam salinan putusan tidak mencantumkan keterangan saksi ;

-

Tidak dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap tanah yang dibeli, alat-alat yang dibeli benar-benar ada atau tidak ;

-

Hakim tidak fair, kesempatan kepada Pembanding tidak diberi cukup luas untuk membuktikannya, oleh karenanya melalui Pengadilan tinggi Pembanding menyampikan bukti yang dapat menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingggi;

2. Mohon bukti surat yang telah dimaterai cukup berupa surat kuasa Nomor: 007/MMI/HRD&GA/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang baru diajukan pada Pengadilan Tingkat Banding dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ;


3. Mohon diperiksa ulang saksi-saksi yang telah diperiksa Hakim Judex Facti khususnya

saksi

Hadi

Mustopa,

karena

keterangan

saksi

ini

mengandung kebohongan dimana saksi ini seharusnya menjadi Prinsipal sebagai Penggugat karena saksi ini yang mendapat penunjukan dari Pembanding/Tergugat sesuai dengan Bukti T – 1 dan Bukti P1 ; 4. Mohon dilakukan sidang lapangan (Pemeriksaan Setempat) untuk memeriksa sarana dan prasarana yang disiapkan Terbanding/Penggugat untuk Pembanding / Tergugat, sesuai dalil Terbanding/Penggugat point (5) hal ini sangat penting untuk membuktikan apakah sarana tersebut benar adanya atau mengandung penipuan (bedrog) kebohongan / akalakalan Terbanding / Penggugat untuk memaksa Pembanding / Tergugat memberikan SPK kepada Terbanding / Penggugat ; 5. Mohon diperiksa saksi – saksi Pembanding/Tergugat yang ditolak oleh hakim Judex Facti pada saat diajukan oleh Pembanding / Tergugat. Bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) pada Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 68/Pdt.G/ 2016/PN.Kwg, tertanggal 26 Januari 2016 yaitu sebagai berikut : A. Tidak mempertimbangakan eksepsi Pembanding. 1. Bahwa gugatan a quo diajukan oleh Terbanding/Penggugat karena adanya

surat

pembatalan

Nomor:

008/MMI/HR&GA/VIII/2016,

tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangi oleh Andri Gunawan selaku HRD&GA Manager, surat tersebut membatalkan surat Penunjukan Nomor: 005/MMI/IV/HR/2016, tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani Isao Ogawa selaku Finance Direktur, dimana surat pembatalan

tersebut

sebelumnya

sudah

dibuat

berdasarkan

ada

kuasa

direksi

pemberitahuan

dan

kepada

Terbanding/Penggugat dengan surat Nomor: 001/MMI/VII/HR2016, tertanggal 14 Juli 2016, oleh karenanya perkara a quo tidak termasuk kualifikasi perbuatan wanprestasi melainkan kualifikasi perbuatan melawan hukum karena pemutusan dilakukan HRD&GA bukan badan hukumnya, dengan demikian gugatan a quo harus dinyatakan gugatan yang tidak berdasar hukum dan harus lah ditolak ; 2. Bahwa

adanya

pembatalan

surat

penunjukan

dikarenakan

Terbanding/Penggugat tidak mendapatkan surat rekomendasi Desa, sebagai pengelola limbah, dengan demikian tidak ada wanprestasi yang dilakukan Pembanding/Tergugat dalam hal pemutusan tersebut, Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No. 204/Pdt/2017/PT.Bdg

lagi pula sebelumnya Terbanding/Penggugat sudah diberitahukan melalui Hadi Mustopa selaku Pengurus PT. Sarana Alloy Casting ; 3. Bahwa

dalil

Terbanding/Penggugat

focus

terhadap

syarat

mendapatkan SPK adalah surat rekomendasi dari Desa, dimana Terbanding / Penggugat mendalilkan syarat tersebut mengadangada, sedangkan Pembanding / Tergugat mensyaratkan surat tersebut, dimana sudah berlaku umum setiap pengelola limbah harus mendapatkan surat rekomendasi dari Desa, dengan tidak mampunya Terbanding / Pembanding mendapatkan surat rekomendasi Desa tersebut maka seharusnya dengan sendirinya surat penunjukan tidak berlaku dan SPK tidak dapat diterbitkan, oleh karenanya apakah surat rekomendasi merupakan syarat yang sah, seharusnya Kepala Desa juga ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan tidak ditariknya Kepala Desa menjadi pihak menyebabkan gugatan Terbanding / Penggugat kurang pihak dan harus lah dinyatakan tidak dapat diterima ; 4. Bahwa Terbanding/Penggugat juga mendalilkan ada pihak lain yang menarik limbah atau mendapatkan SPK dari Pembanding/Tergugat, maka oleh karenanya seharusnya pihak lain tersebut ditarik sebagai pihak guna pihak lain tersebut membela hak-haknya, dengan tidak ditariknya pihak lain tersebut menyebabkan gugatan kurang pihak dan gugatan harus ditolak. B. HAKIM JUDEX FACTI MEMUTUS PERKARA TIDAK BERDASAR HUKUM

YANG

BERKAITAN

DENGAN

PRESTASI

DAN

WANPRESTASI : 1. Bahwa antara Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat tidak ada perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang melahirkan hak dan kewajiban, yang ada hanya surat penunjukan dimana surat tersebut hanya

perbuatan

sepihak

Pembanding / Tergugat yang jika diakhiri tidak harus mendapatkan persetujuan dari pihak lain. Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdata, wujud prestasi ada tiga, yaitu : (a) Memberikan sesuatu (b) Berbuat sesuatu (c) Tidak berbuat sesuatu., prestasi harus dilahirkan dari perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak, jika ada salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dimaksud dalam


perikatan tersebut maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan atau tuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata ; 2. Bahwa bentuk – bentuk Wanprestasi adalah -

Tidak melaksanakan prestasi sama sekali ;

-

Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) ;

-

Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjiakan ;

-

Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan.

Sebelum diajukan gugatan seharusnya diberi peringatan / somasi sesuai Pasal 1238 KUHPerdata., fakta hukum terungkap bahwa Terbanding/Penggugat tidak pernah memperingati / mensomasi Pembanding/Tergugat,

oleh

karenanya

gugatan

Terbanding/Penggugat prematur dan harus dinyatakan di tolak. C. HAKIM MEMUTUS PERKARA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTIBUKTI SURAT : 1. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Judex Facti pada halaman 16 paragraf 2 “Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Muchtar B dan saksi Entang somantri yang menerangkan bahwa benar Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk pengkondisian dilapangan namun jumlahnya saksi – saksi tidak mengetahuinya dan juga berdasarkan keterangan saksi Hadi mustopa yang menerangkan bahwa Penggugat telah mengeluarkan uang sejumlah 3 (tiga) milyar untuk pembelian tanah dan peralatan forklip sebanyak 2 (dua) unit serta truk bekas dihubungkan dengan bukti P-7 maka Majelis Hakim menilai adalah wajarTergugat dihukum untuk membayar uang sejumlah 3 (tiga) milyar rupiah jika Tergugat tidak mematuhi dan melaksanakan surat penunjukan Nomor : 005/MM/IV/ HR/2016 tersebut” ; -

Bahwa bukti P – 7 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, dimana bukti tersebut merupakan bukti yang tidak memiliki pembuktian, seharusnya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;

-

Bahwa tidak ada satu saksi pun yang menyatakan Penggugat dirugikan oleh Tergugat, dan tidak ada bukti baik surat maupun keterangan saksi yang menyatakan adanya perintah dari Pembanding/Tergugat

agar



mengeluarkan biaya baik untuk pembelian tanah, pembuatan gudang maupun untuk pembelian alat-alat berat forklip dan truk ; -

Kemudian keterangan Hadi Mustopa tidak ada yang menyatakan bahwa


mengeluarkan

biaya

untuk

Pembanding/Tergugat, yang ada adalah Terbanding/Penggugat mengeluarkan

biaya

untuk

pengkondisian,

tidak

jelas

pengkondisian apa???.... tidak ada bukti kwitansi pengeluaran yang

dilakukan

oleh


untuk

Pembanding/Tergugat -

Hadi Mustopa tidak bisa dijadikan saksi karena Hadi Mustopa orang yang ditunjuk oleh Pembanding/Tergugat sesuai dengan surat Penunjukan Nomor: 005/MMI/IV/HR/2016 tanggal 27 April 2016, seharusnya Hadi Mustopa menjadi prinsipal dalam perkara a quo Saksi Hadi Mustopa memiliki hubungan pekerjaan dengan Terbanding/Penggugat,

hal

ini

juga

sesuai

dengan

dalil

Terbanding/Penggugat angka 4 yang menyatakan “Bahwa antara Penggugat yang diwakili oleh HADI MUSTOPA selaku General Manager

Perusahaan

pertemuan-pertemuan Tergugat...dst...”

telah

beberapa

dengan

kali

mengadakan

Manajemen

pihak

hal ini menunjukkan keterangan saksi hadi

mengandung kebohongan dan dapat dipidana sesuai Pasal 242 KUHPidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun penjara. -

Bahwa pembelian truk juga tidak bersesuaian dengan peristiwa yang terjadi jika dihubungkan dengan Bukti P – 1/ Bukti T – 1 tidak ada kesesuaian waktu pembelian truk dengan peristiwa penunjukan tersebut, dimana truk tersebut sudah dimiliki oleh Terbanding / Penggugat (PT. Sarana Alloy Casting) pada tanggal 15 Desember 2015 berdasarkan Bukti P – 4.

2. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Judex Facti pada halaman 1 pragraf 3 yang menyatakan “bahwa sura tpembatalan tersebut ditandatangani oleh Andri gunawan sebagai Manager HRD & GA PT. MEIRA MANUFACTURING INDONESIA dimana bukan sebagai Direksi dari Perseroan tersebut dan tidak ada surat kuasa dari Direksi Perseroan,

maka

surat

pembatalan

Nomor

:

008/MMI/HR&GA/VIII/2016 Vide bukti P-3/T-3 adalah bertentangan dengan hukum dan dianggap tidak sah” pertimbangan tersebut


bertentangan

dengan

Bukti

P-3/T-3

diamana

surat

tersebut

dikeluarkan menggunakan kop surat Pembanding / Tergugat dan distempel menggunakan stempel Pembanding / Tergugat, dengan demikian surat tersebut adalah surat yang sah dan resmi dari Perseroan dan memiliki kekuatan hukum. D. HAKIM JUDEX FACTI TIDAK MEMUAT DASAR ALASAN YANG JELAS DAN RINCI DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO. 1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Judex Facti karena Hakim Judex Facti tidak memuat dasar yang jelas dan rinci dalam memutus perkara aquo, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada surat perjanjian atau perikatan yang mengikat para pihak yang melahirkan hak dan kewajiban 2. Bahwa adanya surat penunjukan Nomor: 005/MMI/IV/HR/2016 Tanggal 27 April 2016 merupakan permintaan Terbanding/Penggugat yang disampikan melalui Hadi Mustopa / Pengurus PT. Sarana Alloy Casting yang menemui Pegawai Pembanding/Tergugat HRD Andri Gunawan untuk meneribtkan surat penunjukan yang akan digunakan oleh Terbanding guna berkomunikasi dengan pihak pemerintahan Desa, oleh karenanya surat penunjukan tersebut tidak mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan ; 3. Bahwa dikarenakan Terbanding tidak dapat memenuhi syarat guna pembuatan SPK berupa surat rekomendasi dari Desa, maka oleh karenanya surat penunjukan tersebut tidak berlaku ; 4. Bahwa sebelum dianggap tidak berlaku surat penunjukan Nomor: 005/MMI/IV/HR/2016 tanggal 27 April 2016 tersebut, terlebih dahulu HRD memberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dengan surat Nomor: 001/MMI/VII/HR/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang disampaikan melalui Hadi Mustopa / Pengurus PT. Sarana Alloy Casting yang disampaikan HRD agar Terbanding/Penggugat segera memenuhi persyaratan untuk pembuatan SPK, jika tidak dipenuhi maka surat penunjuakn

akan

sebelumnya

telah

diputus,

dengan

diberitahukan

adanya

maka

tidak

pemutusan ada

yang

perbuatan

wanprestasi yang dilakukan Pembanding/Tergugat. 5. Bahwa tidak ada bukti yang relefan dengan kerugian yang dimaksud Terbanding/Penggugat

dengan

peristiwa

penunjukan


Nomor:

005/MMI/IV/HR/2016 tanggal 27 April 2016, tidak ada juga kerugian yang dialami Terbanding / Penggugat yang disebabkan oleh Pembanding / Tergugat, adapun biaya kordinasi itu bukan syarat untuk mendapatkan SPK dan tidak ada perintah dari Pembanding / Tergugat untuk mengeluarkan biaya tersebut, selain itu kordinasi dengan siapa sampai mengeluarkan biaya sebesar Rp. 3 milyar, jika kordinasi menyebabkan kerugian seharusnya orang yang menerima uang

kordinasi

tersebutlah

yang

harus

mengganti

kerugian

Terbanding / Penggugat bukan dibebankan kepada Pembanding / Tergugat. 6. Pertimbangan hukum yang keliru jika surat penunjukan dianggap sebagai surat perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban, selain daripada itu surat penunjukan juga tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan demikian surat tersebut hanya surat yang mengikat pemberi penunjukan dapat dipersamakan dengan surat kuasa, jadi kapanpun bisa dicabut secara sepihak tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak lain. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan : 1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / Tergugat ; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 68/Pdt.G/ 2016/PN.Kwg, tertanggal 11 Januari 2016 - : MENGADILI SENDIRI PERKARA INI, MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT: Dalam Eksepsi : 1. Menerima Eksepsi Tergugat; 2.

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

DalamPokokPerkara : 1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya. 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil- adilnya (ExAequo Et Bono).


Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, sampai perkara ini diputus pada tingkat banding, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan a quo, seluruh alasan - alasan keberatan baik yang dimuat dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ; ---------------Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara berserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Kwg, dan fakta-fakta dipersidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 26 Januari 2017, Nomor : 68/Pdt.G/2016/PN.Kwg, dan setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Tergugat,

Majelis

Hakim

tingkat

banding tidak

pertimbangan hukum Majelis Hakim

tingkat

sependapat

pertama

dengan

tersebut

yang

mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian, maka Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan yang masih mempunyai kewenangan pemeriksaan dan memutus sebagai judex factie pada tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut : ----------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan ; -----------------------------------------------------Dalam Eksepsi : Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

setelah

mencermati dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang telah tepat dan benar, oleh karenanya putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; ------------------------------------------------------------------------------------Dalam pokok perkara : Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya adalah karena adanya Surat Pembatalan Nomor : 008/MMI/HR&GA/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh Andri Gunawan jabatan Manager HRD & GA, PT. Meira Manufacturing Indonesia, (bukti P.3 = T.3), Perihal Surat Pembatalan tentang Surat Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No. 204/Pdt/2017/PT.Bdg

Penunjukan Nomor : 005/MMI/IV/HR/2016, tanggal 27 April 2016,yang ditanda tangani oleh Isao Ogawa jabatan Finance Director PT. Meira Manufacturing Indonesia (bukti P.1 = T.1) ; --------------------------------------------Menimbang, bahwa Surat Penunjukan sebagaimana tersebut diatas adalah menunjuk Terbanding semula Penggugat yaitu Perusahaan PT. Sarana Alloy Casting, sebagai Perusahaan Pengelola Limbah (Limbah Domestik, Limbah B3, Scrap dan sampah kemasan lainnya) di tempat Pembanding semula Tergugat yaitu PT. Meira Manufacturing Indonesia ; ---Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Surat Penunjukan Nomor : 005/MMI/IV/HR/2016, tanggal 27 April 2016, (bukti P.1 = T.1) yang diberikan kepada Terbanding semula Penggugat yaitu PT. Sarana Alloy Casting hanya merupakan Surat Penunjukan yang bersifat sepihak, yang akan ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dalam Pengelolaan Limbah ((Limbah Domestik, Limbah B3, Scrap dan sampah kemasan lainnya) tersebut, dengan mensyaratkan kepada Terbanding semula Penggugat yaitu PT. Sarana Alloy Casting untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Mempunyai Ijin Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Domestik dari instansi terkait . 2. Memperoleh Surat Dukungan dari Pemrintah Desa Setempat (Kepala Desa Parungmulya) . 3. Membantu pengurusan perpanjangan Surat keterangan Domisili PT. Meira Manufacturing Indonesia . Menimbang.

Bahwa

sehubungan

dengan

pengurusan

untuk

diterbitkannya Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tersebut, Terbanding semula Penggugat yaitu PT. Sarana Alloy Casting harus memenuhi persyaratan tersebut sesuai bukti P.2 = T.2, akan tetapi sampai Surat Pembatalan Nomor : 008/MMI/HR&GA/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016, (bukti P.3 = T.3), dikeluarkan oleh Pembanding semula Tergugat yaitu PT. Meira Manufacturing Indonesia yang ditanda tangani oleh Andri Gunawan sebagai Manager HRD & GA, persyaratan tersebut, yaitu : -

Point 2 Memperoleh Surat Dukungan dari Pemrintah Desa Setempat (Kepala Desa Parungmulya) .

-

Point 3 Membantu pengurusan perpanjangan Surat keterangan Domisili PT. Meira Manufacturing Indonesia .


tidak bisa dipenuhi oleh Terbanding semula Penggugat PT. Sarana Alloy Manufacturing ; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Pembatalan Nomor : 008/MMI/HR&GA/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016, (bukti P.3 = T.3), oleh Pembanding semula Tergugat yaitu PT. Meira Manufcturing Indonesia telah diberikan Surat Pemberitahuan Nomor : 001/MMI/VII/HR/2016, tanggal 14 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Andri Gunawan Manger HRD & GA (bukti P.2 = T.2) , dimana dalam Surat Pemberitahuan tersebut telah diberikan tenggang waktu kepada Terbanding semula Penggugat yaitu PT. Sarana Alloy Casting untuk memenuhi persyaratan tersebut sampai dengan tanggal 21 Juli 2016, akan tetapi sejak Surat Pemberitahuan tersebut dikeluarkan tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tenggang waktu tanggal 21 Juli 2016, bahkan sampai dengan

dikeluarkannya Surat Pembatalan Nomor :

008/MMI/HR&GA/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016, Terbanding semula Penggugat PT. Sarana Alloy Casting tidak bisa memenuhi Persyaratan tersebut, sedangkan persyaratan tersebut wajib dipenuhi oleh suatu Perusahaan Pengelola Limbah Industri (formalitas dan legalitas yang harus dipenuhi) ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Surat Pembatalan Nomor : 008/MMI/HR&GA/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh Andri Gunawan jabatan Manager HRD & GA, PT. Meira Manufacturing Indonesia, (bukti P.3 = T.3), sedangkan Surat Penunjukan Nomor : 005/MMI/IV/HR/2016, tanggal 27 April 2016,yang ditanda tangani oleh Isao Ogawa jabatan Finance Director PT. Meira Manufacturing Indonesia (bukti P.1 = T.1), Terbanding semula Penggugat yaitu PT. Sarana Alloy Casting mendalilkan dalam gugatannya bahwa secara admnistrasi jelas surat ini janggal dan tidak lazim serta tidak sah, dan menyatakan dalam petitum gugatan bahwa Pembanding semula Tergugat yaitu PT. Meira Manufcturing Indonesia telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji yang menimbulkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat ; ---------------------Menimbang, bahwa merujuk kepada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pembanding semula Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No. 204/Pdt/2017/PT.Bdg

Tergugat yaitu PT. Meira Manufacturing Indonesia, dalam menerbitkan Surat Pembatalan Nomor : 008/MMI/HR&GA/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016 (bukti P.3 = T.3), terhadap Surat Penunjukan Nomor : 005/MMI/IV/HR/2016, tanggal 27 April 2016, (bukti P.1 = T.1), seyogyanya juga ditandatangani oleh Direksi dalam hal ini adalah Isao Ogawa selaku Finance Director, yang sebelumnya mengeluarkan dan menandatangani Surat penunjukan Nomor : 005/MMI/IV/ HR/2016, tanggal 27 April 2016, (bukti P.1 = T.1) ; -----------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat yaitu PT. Meira Manufacturing

Indonesia

dalam

memori

bandingnya

mohon

kepada

Pengadilan Tinggi yang merupakan judex factie pada peradilan tingkat banding untuk menerima dan memasukan penambahan surat bukti berupa Surat Kuasa Nomor : 007/MMI/HRD & GA/VIII/2016, tanggal 01 Agustus 2016, yang telah di cap POS dan dibubuhi materai, serta telah dilegalisir dan dibayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 27 Februari 2017, yang menyatakan bahwa Isao Ogawa selaku Finance Dierctor pada PT. Meira Manufacturing Indonesia telah Memberi Kuasa kepada Andri Gunawan selaku Manager HRD & GA pada PT. Meira Manufacturing Indonesia khusus untuk mewakili dan

bertindak

untuk

dan

atas

nama

Pemberi

Kuasa

guna

menandatangani Surat Pembatalan terhadap Surat Penunjukan Nomor : 005/MMI/IV/HR/2016, tanggal 27 April 2016, (bukti P.1), dengan Perihal : Surat Pembatalan PT. Sarana Alloy Casting sebagai Pengelola Limbah di PT. Meira Manufacturing Indonesia ; --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, yang berbunyi “.... jika dikehendaki (pemohon banding), dapat disertai dengan surat memori dan surat lain yang danggap perlu ...” dan pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan


menyatakan “ Kedua belah pihak boleh memasukan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu dibeirkan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu”, dengan demikian karena legalitas surat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya telah terpenuhi sehingga surat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar, Pembanding semula Tergugat yaitu PT. Meira Manufacturing Indonesia telah melaksanakan prosedur dan proses penerbitan Surat Pembatalan Nomor : 008/MMI/HR&GA/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016 (bukti P.3 = T.3), sesuai pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu dengan memberi Kuasa kepada Andri Gunawan selaku Manager HRD & GA pada PT. Meira Manufacturing Indonesia, untuk menerbitkan Surat Pembatalan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat

banding

penerbitan

Surat

Pembatalan

Nomor

:

008/MMI/HR&GA/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016 (bukti P.3 = T.3) telah sesuai dengan Undang-Undang dan dinyatakan sah menurut hukum ; Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pembatalan Nomor : 008/MMI/ HR&GA/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016 (bukti P.3, T.3) dinyatakan sah menurut hukum, maka dengan sendirinya Surat Penunjukan Nomor : 005/MMI/IV/HR/2016, tanggal 27 April 2016, (bukti P.1 = T.1), dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum ; ----------------------------------------------------Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas ternyata Pembanding

semula

Tergugat

telah

berhasil

membuktikan

dalil-dalil

sangkalan nya terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat, sedangkan Terbanding semula Penggugat telah gagal membuktikan gugatannya,


sehingga

gugatan

Terbanding

semula

Penggugat

sepatutnya

untuk

dinyatakan ditolak ; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan ditolak, sehingga petitum gugatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri, sebagaimana amar putusan dibawah ini Menimbang,

bahwa

oleh

karena

gugatan

Terbanding

semula

Penggugat ditolak, maka kepada Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; ------------------Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Jo. UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ; --------------------------------------------------------------------------------MENGADILI -

Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat ; -----

-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 26 Januari 2017 Nomor : 68/Pdt.G/2016/PN.Kwg. yang dimohonkan banding tersebut ; MENGADILI SENDIRI

-

Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ; ------

-

Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; --

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 oleh kami, Dr. H. Ridwan Ramli, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muchtadi Riva’ie, S.H., M.H. dan Amril, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 204/PEN/PDT/2017/PT.BDG. tanggal 25 April 2017, putusan tersebut pada hari Rabu

tanggal 31 Mei 2017 diucapkan


dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bambang Belardaya, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya ,Hakim Anggota, TTD MUCHTADI RIVA’IE, S.H., M.H.

Hakim Ketua, TTD Dr. H. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.

TTD A M R I L, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti, TTD BAMBANG BELARDAYA, S.H.

Perincian Biaya Perkara : - Materai Putusan

Rp.

6.000,00,-

- Redaksi /putusan

Rp.

5.000,00,-

- Pemberkasan Rp. 139.000,00,==========================================================+ Jumlah ………………………… Rp. 150.000,00,(Seratus lima puluh ribu rupiah


PT. BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents