PUTUSAN Nomor 425/PDT/2014/PT BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------------------------------JULUIS SENTANI SUTISNA, wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Kanoman No 66 Kota Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Satia Laksana, SH. Advokat, alamat di jalan Sasana Budaya No G-4 Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2014; ------------------------------------ PEMBANDING, Semula PELAWAN; --------------------Lawan: 1. ABDUL MALIK bin ABDUL SAPARI, wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 01, Rt. 003/Rw. 003 Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : H. Agus Suprianto, SH. dan Berty Semuel Mantiri, SH., Advokat pada Kantor hukum “H. Agus Suprianto, SH. & Rekan”, alamat di jalan Pancuran Utara No 10 Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon; -------------------------------------------2. 1. INGGRID ANGGAWIJAYA d/h THE JAUW ING; ----------------------2. WENNY CHANDRA GOUW d/h WIE NIE; -------------------------------3. WELLY CHANDRA GOUW d/h GOUW WIE NIE; ---------------------4. DADY ADHIWIRAWAN; ------------------------------------------------------5. WENNA CHANDRA GOUW d/h GOUW WIE NA; ---------------------6. YENNA CHANDRA GOUW d/h GOUW YEE NA; ---------------------7. DADY GUNAWAN GOUW; --------------------------------------------------semuanya dahulu bertempat tinggal di Jalan Pulasaren No 104 Kota Cirebon, kini tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar negeri; -------------------------------------------------------------------------------------------------- TERBANDING I-II Semula TERLAWAN I-II ---------------Dan : -----------------------------------------------------------------------------------------3. EDY HARYADI, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Kota Cirebon, alamat di Jalan Suradinaya No 208 Kota Cirebon,
Halaman 1 dari 17 halaman putusan No. 425/Pdt/2014/PT.BDG
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Dudung Hidayat, SH.MH., Advokat,
alamat
di
Petireman
No
09
Rt.
11
Pegambiran,
Lemahwungkuk, Kota Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2014; -----------------------------------------------------4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON,
alamat
di
Jalan Dr. Wahidin S. No. 44 Kota Cirebon; ---------------------------------5. PT
BANK
NUSANTARA
PARAHYANGAN
Tbk.
CABANG
CIREBON, alamat di jalan Yos Sudarso No 2 Cirebon; ------------------------------- TURUT TERBANDING, semula TURUT TERLAWAN I, II dan III; ---------------------------------------------------------------------PENGADILAN TINGGI tersebut; ----------------------------------------------------Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; ------------------------------------- TENTANG DUDUKNYA PERKARA ; ---------------------------Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 10 Juni 2014 Nomor 83/Pdt.Plw/2013/PN.Cn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------DALAM PROVISI : ------------------------------------------------------------------------------------
Menolak gugatan Provisi Pelawan untuk seluruhnya; ---------------------------------
DALAM EKSEPSI : -----------------------------------------------------------------------------------
Menolak Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya; ------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : --------------------------------------------------------------------1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; --------------------------------------2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; ------------------3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.541.000,( tiga juta limaratus empat puluh satu ribu rupiah ); ------------------------------------Mengingat akan akta/risalah pernyataan permohonan banding No 83/Pdt.Plw/2013/PN.Cn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 pelawan dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut, permohonan
banding
Halaman 2 dari 17 halaman putusan No. 425/Pdt/2014/PT.BDG
mana telah diberitahukan kepada terbanding I/semula terlawan I pada tanggal 1 Juli 2014, kepada terbanding II/semula terlawan II pada tanggal 17 Juni 2014, dan kepada turut terbanding/semula turut terlawan I, II dan III pada tanggal 20 Juni 2014; -----------------------------------------------------------------------------------------------------Memperhatikan memori banding tertanggal 1 Juli 2014 yang diajukan oleh kuasa pembanding/pelawan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 8 Juli 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada terbanding I/terlawan I pada tanggal 17 Juli 2014, kepada terbanding II/terlawan II pada tanggal 15 Juli 2014, kepada turut terbanding/turut terlawan I dan III tanggal 17 Juli 2014 dan kepada turut terbanding/turut terlawan II pada tanggal 16 Juli 2014; -----------------------------------------------------------------------Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 21 Juli 2014 yang diajukan oleh kuasa terbanding I/terlawan I dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 21 Juli 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pembanding/pelawan pada tanggal 18 Agustus 2014; --------------------------------------------------------------------------Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 22 September 2014 yang diajukan oleh kuasa turut terbanding I/turut terlawan I dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 23 September 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pembanding/ pelawan dan kepada terbanding I/terlawan I, serta kepada turut terbanding III/turut terlawan III masing-masing pada tanggal 30 September 2014; --------------------------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, yaitu sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada pembanding/pelawan dan terbanding II/terlawan II pada tanggal 27 Agustus 2014, dan kepada terbanding I/terlawan I dan turut terbanding/turut terlawan I, II dan III pada tanggal 29 Agustus 2014; --------------------------------------------------------------------------------------------- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : ---------------------Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut dijatuhkan pada tanggal 10 Juni 2014 dengan dihadiri oleh kuasa pelawan, kuasa terlawan I, turut terlawan II dan III, dan pelawan mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Juni 2014, dengan demikian permohonan banding tersebut
Halaman 3 dari 17 halaman putusan No. 425/Pdt/2014/PT.BDG
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
adapun
alasan-alasan
yang
dikemukakan
pembanding/semula pelawan dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------1. bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri yang menolak tuntutan provisi adalah tidak tepat menurut hukum, oleh karena sebelumnya yaitu dengan penetapannya tanggal 19 Pebruari 2014 No 02/Pen.Pdt.Eks/2009/ PN Cn oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah diterbitkan penetapan / perintah penundaan / penangguhan eksekusi obyek sengketa berkenaan dengan adanya perlawanan ini serta fakta hukum bahwa obyek yang dimohonkan eksekusi telah dipasang Hak Tanggungan di PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk Cabang Cirebon; --------------------------------------------------------2. bahwa yang menjadi obyek perkara dalam perlawanan ini adalah tanah dan bangunan SHM No 1256 Kelurahan Pekalipan terletak di jalan Pulasaren 104 Kota Cirebon seluas 360 M2 milik pelawan/pembanding (bukti P1=TT.II 1 dan TT-III-1); -------------------------------------------------------------------------------------------bahwa tanah dan bangunan tersebut sah milik pelawan berdasarkan SHM No 1256 tersebut serta sesuai dengan UUPA No 5 tahun 1960 serta pasal 32 ayat (1) PP No 24 tahun 1997, tanah dan bangunan mana pelawan peroleh secara sah dan menurut hukum, yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No 592/2007 tanggal 26 Desember 2007 yang dibuat dihadapan PPAT; ------------------------3. bahwa menurut hukum dan yurisprudensi MA, pelawan sebagai pembeli beritikad baik atas tanah dan bangunan sengketa harus dilindungi secara hukum. Bahwa pelawan/pembanding memperoleh hak atas tanah dan bangunan sengketa secara sah menurut hukum, yaitu berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26 Desember 2007 No 392/2007, yaitu membeli dari Ny. Inggrid Anggawijaya dkk (terlawan II) dengan akte yang dibuat dihadapan Edy Haryadi, SH. PPAT Kota Cirebon (turut terlawan I); -----------------------------------Bahwa sedangkan Ny Inggrid Anggawijaya dkk tersebut memperolah obyek sengketa secara sah karena warisan dari orang tuanya (Gouw Candra Gunawan) yaitu berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris No 4/2001 tanggal 15-1-2001 yang dibuat oleh Morini Basuki, SH., Notaris/PPAT Kota Cirebon; ---
Halaman 4 dari 17 halaman putusan No. 425/Pdt/2014/PT.BDG
Bahwa sedangkan sebelumnya, Gouw Candra Gunawan tersebut memperoleh obyek sengketa tersebut dengan dasar membeli secara sah dari Arifin Gunawan (Tjie Koen Gwan) dengan akta jual beli No 83/61/1985/1987 tanggal 16 Maret 1987 yang dibuat oleh Morini Basuki, SH., Notaris/PPAT Kota Cirebon. Sedangkan Arifin Gunawan tersebut asalnya membeli dari Achmad Joni Benbela, Achmad Chalwani dan H. Sumiati Arofah dengan akte jual beli No 167/PPAT/1985 tanggal 24-9-1985 yang dibuat oleh Nany Susanty, SH., Notaris/PPAT Kota Cirebon; ------------------------------------------------------------------Bahwa dengan demikian sejarah perolehan dan pemilikan pelawan atas tanah/ bangunan obyek perkara secara material maupun yuridis formal adalah sah menurut hukum dan karenanya harus dilindungi; ---------------------------------------4. bahwa pendapat Pengadilan Negeri yang menyatakan peralihan obyek perkara
dari
Inggrid
Anggawijaya
dkk
kepada
pelawan/pembanding
bertentangan dengan hukum atas dasar alasan obyek perkara dalam keadaan diletakkan sita jaminan, adalah pendapat dan pertimbangan yang tidak benar, sebab tata cara, proses dan prosedur perolehan dan pembelian obyek perkara oleh pelawan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, dihadapan pejabat pembuat akta tanah yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku; -----------------------------------------------------Bahwa demikian pula perolehan hak oleh Inggrid Anggawijaya dkk adalah berdasarkan alas hak yang sah, yaitu mewaris dari orang tuanya yang bernama Gouw Candra Gunawan (Gouw Kang Tjan), sedangkan Gouw Candra Gunawan berasal membeli dari Arifin Gunawan (Tjie Koen Gwan) berdasarkan akta jual beli yang sah. Dan Arifin Gunawan membeli dari Achmad Joni Benbela, Achmad Chalwani dan H. Sumiati Arofah; -----------------Disamping itu sewaktu pelawan membeli obyek perkara, status obyek perkara adalah telah bersih, bebas dari sitaan dan tanpa beban apapun, karena sekalipun obyek perkara pernah diletakkan sita jaminan, akan tetapi telah dicabut/diangkat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 18 Juni 2003 No 06/Pen.Pdt.Eks/2003/PN. Cn.; -----------------------------Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh terbanding I/semula terlawan I didalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------1. bahwa
alasan-alasan
yang
dikemukakan
pembanding
dalam
memori
bandingnya sangat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pembanding
Halaman 5 dari 17 halaman putusan No. 425/Pdt/2014/PT.BDG
bukanlah pemilik dan pembeli yang harus mendapat perlindungan hukum, oleh karena tanah dan bangunan sengketa telah diletakkan sita jaminan; -------------2. bahwa adalah tidak mungkin pelawan (pembanding) dan turut terbanding I (turut terlawan I) tidak mengetahui kalau obyek sengketa dalam status diletakkan sita jaminan; ------------------------------------------------------------------------3. bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara ini adalah telah tepat dan benar, lagi pula perlawanan pelawan/pembanding tidaklah menangguhkan eksekusi, sehingga atas obyek sengketa telah dilakukan eksekusi, dan masih terbuka kemungkinan bagi pelawan untuk mengajukan gugatan; ------------------------------------------------------Bahwa karena itu adalah beralasan apabila permohonan banding dari pelawan/pembanding ditolak; ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan yang disampaikan turut terbanding/semula turut terlawan I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------1. bahwa turut terbanding I/turut terlawan I sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan pembanding didalam memori bandingnya, yang intinya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 10 Juni 2014 No 83/Pdt.Plw/2013/PN Cn dibatalkan; --------------------------------------------------------2. bahwa tindakan pembanding/pelawan bersama dengan terbanding II/terlawan II menghadap turut terbanding I selaku PPAT dengan maksud hendak mengadakan jual beli atas obyek perkara, adalah benar dan syah menurut hukum. Hal ini disebabkan, dari hasil penelitian dan validasi data obyek jual beli, ternyata tidak ada permasalahan. Demikian juga ketika turut terlawan I mengadakan pengecekan
data di BPN Kota Cirebon atas obyek jual beli,
ternyata tidak ada permasalahan terutama yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian pembanding/pelawan adalah pembeli yang beritikad baik yang menurut hukum harus dilindungi. Bahwa oleh karenanya pula pemilikan pembanding/pelawan, atas tanah dan obyek bangunan yang terletak di jalan Pulasaren No 104 Kota Cirebon seperti tersebut dalam SHM No 1256 Kelurahan Pekalipan seluas 360 M2 adalah sah menurut hukum; terlebih lagi berdasarkan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997; -------Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil perlawanan pelawan, jawaban terlawan, bukti-bukti yang diajukan para pihak berperkara kemuka Halaman 6 dari 17 halaman putusan No. 425/Pdt/2014/PT.BDG
persidangan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, alasan-alasan yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari terbanding/terlawan I maupun turut terbanding/turut terlawanI, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut: ----Menimbang, bahwa menurut hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain dinyatakan bahwa perlawanan terhadap eksekusi yang telah selesai dilaksanakan tidak dapat lagi diajukan, melainkan harus melalui dan dalam bentuk gugatan bantahan terhadap eksekusi tersebut. Bantahan terhadap putusan yang sudah dieksekusi tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata, upaya hukum yang seharusnya dilakukan adalah gugatan biasa. Demikian pula bantahan/perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga diluar para pihak dalam perkara perdata yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan sudah selesai dieksekusi, tidak dapat diajukan dan menurut hukum acara perdata, pihak ketiga tersebut harus mengajukan dalam bentuk “gugatan” dan bukan dalam bentuk “bantahan” atau “perlawanan”; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa perlawanan pelawan (Juluis Sentani Sutisna) dalam perkara ini diajukan oleh pelawan berkenaan dengan adanya rencana eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan yang terletak di jalan Pulasaren No 104 Kota Cirebon seperti yang dituangkan dalam Penetapan Ketua
Pengadilan
Negeri
Cirebon
tanggal
27
Januari
2014
Nomor
02/PDT.EKS/2009/PN.Cn yaitu terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 21 Pebruari 2001 No 33/Pdt.G/2000/PN.Cn jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Agustus 2001 No 302/Pdt/2001/PT Bdg jo putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Januari 2008 No 1258 K/Pdt/2004; -----------------------Menimbang,
bahwa
dalam
perkara
tersebut
diatas
yaitu
yang
dimohonkan eksekusinya oleh Abdul Malik bin Abdul Sapari, kedudukan pelawan (Juluis Sentani Sutisna) adalah bukan sebagai pihak berperkara, tegasnya bahwa pelawan bukanlah pihak-pihak berperkara dalam perkara tersebut, dan karenanya pelawan tidak terikat dan tidak tunduk pada putusan tersebut; ----Menimbang, bahwa dengan demikian perlawanan yang diajukan oleh pelawan terhadap rencana eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cirebon, adalah termasuk perlawanan pihak ke III atau derden verzet; -------
Halaman 7 dari 17 halaman putusan No. 425/Pdt/2014/PT.BDG
Menimbang,
bahwa
menurut
hukum
acara
perdata
maupun
yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, bantahan atau verzet atau perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga, diluar para pihak berperkara dalam perkara perdata yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan sudah selesai dieksekusi, tidak dapat diajukan, dan menurut hukum acara perdata, pihak ketiga tersebut harus mengajukannya dalam bentuk “gugatan” dan bukan dalam bentuk “bantahan atau perlawanan”; -----------------------------------------------Menimbang,
bahwa
karena
itu
perlu
dipertimbangkan
apakah
perlawanan pelawan tersebut dapat dibenarkan, ataukah harus diajukan dalam bentuk gugatan; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
ternyata
perlawanan
pelawan
tertanggal
9
Desember 2013 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 10 Desember 2013 dibawah Nomor Register : 83/Pdt.Plw/2013/ PN Cn; --------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa perintah eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan sengketa yang terletak di jalan Pulasaren No 104 Kota Cirebon adalah dilakukan dan dituangkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 27 Januari 2014 Nomor 02/Pdt.Eks/2009/PN Cn; ---------Menimbang, bahwa penetapan eksekusi tersebut diatas terbit karena ada permohonan eksekusi lanjutan yang diajukan oleh kuasa Abdul Malik bin Abdul Sapari tertanggal 14 Nopember 2013; --------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena itu perlawanan yang diajukan oleh pelawan Juluis Sentani Sutisna, dilakukan sebelum eksekusi tersebut dilaksanakan; -----Menimbang, bahwa disamping itu pelawan Juluis Sentani Sutisna dan pihak PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk Cabang Cirebon telah mengajukan permohonan perlindungan hukum yaitu masing-masing dengan surat tertanggal 17 Pebruari 2014 dan tanggal 14 Pebruari 2014 yang intinya mengajukan keberatan terhadap rencana eksekusi tersebut dan karenanya memohon penundaan eksekusi; ------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan bukti sertifikat tanah sengketa SHM No 1256 tercatat atas nama pelawan Juluis Sentani Sutisna, lagi pula saat itu dan sampai saat ini status tanah/bangunan sengketa telah diagunkan dan dipasang Hak Tanggungan di Bank Nusantara Parahyangan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 3 Juli 2009 No 78/2009 yang dibuat dihadapan Morini Basuki, SH., Notaris/PPAT di Kota Halaman 8 dari 17 halaman putusan No. 425/Pdt/2014/PT.BDG
Cirebon, dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Cirebon, maka Pengadilan Tinggi Bandung dengan suratnya tanggal 18 Pebruari 2014 No W11.U/502/HK.02/II/2014
telah
meminta
dan
menghimbau
kepada
Ketua
Pengadilan Negeri Cirebon untuk menunda eksekusi dimaksud, setidaknya sampai perkara perlawanan tersebut diputus; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah menerbitkan Penetapan Penundaan/Penangguhan Eksekusi tanggal 19 Pebruari 2014 No 02/Pdt.Eks/2009/PN Cn. Bahwa namun akibatnya Pengadilan Negeri Cirebon telah didemo dan mendapat tekanan dari keluarga pemohon eksekusi dan dari kalangan LSM, antara lain ancaman secara psykis dan mengancam akan menduduki Pengadilan Negeri Cirebon apabila sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 eksekusi tidak dilaksanakan (surat Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 4 Maret 2014 No W11.U.3/304/HT.01.10/III/2014 yang berisi laporan pasca penundaan eksekusi) maupun surat Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 10 Maret 2014 No W11.U.3/228/HT.01.10/III/2014 perihal Aksi Unjuk Rasa Pengadilan Rakyat; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena keadaan dan situasi tidak kondusif lagi, khususnya adanya hujatan, pelecehan dan ancaman terhadap pejabat pengadilan maupun Ketua Pengadilan Negeri Cirebon serta dari hasil pembicaraan dengan pihak keamanan terkait, maka diadakanlah pertemuan antara Ketua Pengadilan Negeri Cirebon dan Humas dengan pihak keluarga maupun pemohon eksekusi (terlawan I) yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Cirebon, Kapolsek Cirebon Kota Utara-Barat, pihak Polresta Cirebon Kota, anggota Kodim Kota Cirebon dan LSM terkait, akhirnya disepakati dan diambil langkah-langkah berupa pencabutan penetapan penundaan eksekusi dan selanjutnya melaksanakan eksekusi yang dimohonkan pemohon eksekusi (terlawan I), dengan syarat pemohon eksekusi (terlawan I) menjamin dan membuat pernyataan untuk tidak mengalihkan obyek sengketa dalam bentuk apapun juga sampai perkara perlawanannya diputus (tersebut dalam Surat Pernyataan pemohon eksekusi tanggal 12 Maret 2014 yang diketahui/ disaksikan oleh kuasanya) serta berjanji tidak akan melakukan tindakan anarkis terhadap pejabat Pengadilan Negeri Cirebon maupun gedung Pengadilan Negeri Cirebon. Hal mana tertuang dalam surat Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 13 Maret 2014 No W11.U3/341/HT.01.10/III/2014 perihal Laporan Pasca Penundaan Eksekusi No 02/Pdt.Eks/2009/PN. Cn; --------------------Bahwa kemudian terbitlah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon No 02/Pen.Pdt.Eks/2009/PN Cn yang berisi pencabutan penetapan Ketua Pengadilan
Halaman 9 dari 17 halaman putusan No. 425/Pdt/2014/PT.BDG
Negeri Cirebon tanggal 19 Pebruari 2014 No 02/Pdt.Eks/2009/PN Cn. tentang Penundaan
pelaksanaan
putusan
(eksekusi)
pengosongan
berdasarkan
penetapan No 02/Pdt.Eks/2009/PN Cn tanggal 27 Januari 2014, dan terbit pula Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon No 02/Pen.Pdt.Eks/2009/PN Cn tanggal 13 Maret 2014 yang berisi perintah kepada Panitera atau wakilnya yang sah untuk melanjutkan/melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap tanah dan bangunan sengketa dan menyerahkannya kepada pemohon eksekusi (terlawan I); Bahwa oleh karena itu akhirnya telah terlaksana pula eksekusi pengosongan dan penyerahan atas obyek sengketa atas putusan Pengadilan Negeri Cirebon No 33/Pdt.G/2000/PN
Cn
jo
putusan
Pengadilan
Tinggi
Bandung
No
302/Pdt/2001/PT Bdg jo putusan Mahkamah Agung No 1258 K/Pdt/2004; -------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian secara kronologis dan faktafakta tersebut diatas telah terbukti bahwa perlawanan yang diajukan oleh pelawan
(pembanding)
adalah
sebelum
dilaksanakannya
eksekusi
pengosongan/penyerahan obyek sengketa, dan karenanya menurut hukum perlawanan pelawan tersebut dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, dan karenanya secara formal dapat diterima; -Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah secara material perlawanan pelawan tersebut beralasan menurut hukum ataukah tidak; -----------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut hukum dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dan lainlain; ------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk itu harus dibuktikan adakah pelawan/ pembanding mempunyai alas hak yang dapat dijadikan dasar dan alasan untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi tersebut; --------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P2 berupa Akta Jual Beli No 592/2007 tanggal 26 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Edy Haryadi, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cirebon, telah ternyata bahwa pelawan/ pembanding : Juluis Sentani Sutisna telah membeli tanah/bangunan seluas 360 M2 yang terletak di jalan Pulasaren No 104 Kota Cirebon (yang ternyata adalah obyek sengketa) dari penjual Ny Inggrid Anggawijaya (d/h The Jauw Ing) dkk, yaitu
Halaman 10 dari 17 halaman putusan No. 425/Pdt/2014/PT.BDG
pemilik tanah/bangunan tersebut seperti tersebut dalam SHM No 1256/Kelurahan Pekalipan; ---------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa proses dan prosedur jual beli tanah/bangunan mana dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maupun pasal 2 Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1998 tentang PPAT serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 3 tahun 1997; -----------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa proses peralihan hak dan jual beli tanah dan bangunan tersebut dari Ny Inggrid Anggawijaya dkk kepada pelawan Juluis Sentani Sutisna secara yuridis adalah sah menurut hukum, apalagi sebelum dibuatkan akta jual belinya, oleh pihak PPAT (turut terlawan I) telah melakukan pengecekan data dan validasi ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon yang ternyata diperoleh keterangan dan data bahwa status tanah/ bangunan tersebut adalah bersih, tidak ada permasalahan hukum dan tidak dalam sengketa; -----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa telah ternyata pula dari bukti berupa Sertifikat Hak Milik No 1256/Kelurahan Pekalipan, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1985 No 1178/1985 seluas 360 M2, semula tercatat atas nama Achmad Joni Benbella, Achmad Chalwani dan H. Sumiati Arofah. Bahwa selanjutnya oleh Achmad Joni Benbella dkk tersebut tanah dan bangunan SHM No 1256 diatas dialihkan dan dijual kepada Arifin Gunawan (d/h Tjie Koen Gwan) sesuai dengan akta jual beli No 167/PPAT/1985 tanggal 24 September 1985 yang dibuat dihadapan Nany Susanty, SH., Notaris/PPAT di Kota Cirebon; -----------------------------------------------Bahwa dengan demikian proses peralihan hak dan jual beli tanah dan bangunan tersebut kepada Arifin Gunawan telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997; ------------------------Menimbang, bahwa ternyata pula atas tanah dan bangunan di jalan Pulasaren No 104 Kota Cirebon tersebut oleh Arifin Gunawan (d/h Tjie Koen Gwan) dialihkan dan dijual kepada Gouw Candra Gunawan (d/h Gouw Kang Tjan), berdasarkan Akta Jual Beli No 83/61/Kodya/1987 tanggal 16 Maret 1987 yang dibuat dihadapan Morini Basuki, SH. Notaris/PPAT di Kota Cirebon. Bahwa dengan demikian proses peralihan hak dan jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997; ---------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut beralih dari Gouw Chandra Gunawan (d/h Gouw Kang Tjan) kepada para
Halaman 11 dari 17 halaman putusan No. 425/Pdt/2014/PT.BDG
ahli warisnya yaitu Inggrid Anggawijaya (d/h The Jauw Ing), Wennny Chandra Gouw (d/h Wie Nie), Wellie Chandra Gouw (d/h Gouw Wie lie), Dedy Adhiwirawan, Wenna Chandra Gouw (d/h Gouw Wie Na), Yenna Chandra Gouw (d/h Gouw Yee Na) dan Dody Gunawan Gouw (masing-masing adalah terlawan II/terbanding II) yaitu berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris No 4/2001 tanggal 15 Januari 2001 yang dibuat dihadapan Morini Basuki, SH. Notaris/PPAT di Kota Cirebon; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa barulah tanah dan bangunan seluas 360 M2 yang terletak di jalan Pulasaren No 104 Kota Cirebon, SHM No 1256 oleh Inggrid Anggawijaya dkk tersebut diatas dialihkan dan dibeli oleh pelawan Juluis Sentani Sutisna, yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No 592/2007 tanggal 26 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Edy Haryadi, SH. PPAT di Kota Cirebon, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas; --------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya tanah dan bangunan tersebut oleh Juluis Sentani Sutisna, dijaminkan/diagunkan ke Bank (PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk Cabang Cirebon) yaitu sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 78/2009 tanggal 3 Juli 2009, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Morini Basuki, SH. Notaris/PPAT Kota Cirebon, pemberian Hak Tanggungan mana telah dilaporkan dan didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan
Kota
Cirebon,
sebagaimana
tersebut
dalam
Sertifikat
Hak
Tanggungan Nomor 839/2009 tanggal 17 Juli 2009; ------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata dan terbukti bahwa pemberian dan pembebanan hak tanggungan atas tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 8, 9, 10, 11, 13 dan 14 Undang-undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah juncto Surat Edaran Menteri Negara Agraria/kepala BPN No 600-1035A tentang Persyaratan Pendaftaran Hak Tanggungan juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 5 tahun 1996 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan; -------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk Cabang Cirebon adalah pemegang hak tanggungan yang sah dan beritikad baik dan karenanya harus dilindungi secara hukum; ---------------Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebelum putusan perkara No 33/Pdt.G/2000/PN Cn jo No 302/Pdt/2001/PT Bdg berkekuatan hukum tetap berhubung sedang dalam proses pemeriksaan kasasi (yang berakhir dengan
Halaman 12 dari 17 halaman putusan No. 425/Pdt/2014/PT.BDG
keluarnya putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Januari 2008 No 1258 K/Pdt/2004, pihak Abdul Malik (sekarang terlawan I/terbanding I) telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Cirebon atas putusan Pengadilan Negeri Cirebon No 48/Pdt.G/1987/PN Cn jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 408/Pdt/1988/PT Bdg jo putusan Mahkamah Agung No 3750 K/Pdt/1989 yang juga berkenaan dengan tanah dan bangunan sengketa di jalan Pulasaren No 104 Kota Cirebon, seluas 360 M2 SHM No 1256/Kelurahan Pekalipan, Kota Cirebon; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena termohon eksekusi Ny Inggrid Anggawijaya dapat memperlihatkan bukti-bukti kepemilikannya atas tanah/ bangunan sengketa baik berupa akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT maupun bukti SHM nya, yaitu dari Arifin Gunawan ke Gouw Chandra Gunawan, yang kemudian diwariskan kepada Ny Inggrid Anggawijaya dkk proses peralihan hak mana dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka Ketua Pengadilan Negeri Cirebon menerbitkan Penetapan No 6/Pen.Pdt.Eks/2003/PN Cn tanggal 9 Juni 2003 yang antara lain berisi pernyataan bahwa putusan sepanjang menyangkut obyek sengketa (tanah dan bangunan seluas 360 M 2 di jalan Pulasaren No 104 Kota Cirebon, SHM 1256) – non eksekutabel; ---------------------Bahwa oleh karena itu pula dilanjutkan dengan perintah pengangkatan/ pencabutan kembali sita jaminan yang telah dilaksanakan atas tanah/bangunan sengketa
sebagaimana
tersebut
dalam
berita
acara
sita
jaminan
No
04/BA.Eks/1988/PN Cn tanggal 22 Oktober 1988, dalam perkara antara Abdul Malik bin Abdul Sapari lawan Achmad Chalwani dkk, juga pencabutan sita jaminan atas obyek sengketa seperti tersebut dalam berita acara sita jaminan No 38/BA.Pdt.G/2000/PN Cn tanggal 20 Pebruari 2000 dalam perkara Abdul Malik lawan Helmy dan Lutfi dkk; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian pada waktu pelawan Juluis Sentani Sutisna membeli tanah dan bangunan sengketa di jalan Pulasaren No 104 Kota Cirebon seluas 360 M2 SHM No 1256/Kelurahan Pekalipan dari Ny Inggrid Anggawijaya, status hukum tanah/bangunan tersebut adalah telah jelas, bebas dari masalah hukum, tidak tersangkut perkara dan sudah tidak ada beban apapun diatasnya dan tidak dalam keadaan disita, ditambah lagi jual belinya dilakukan sesuai tata cara dan prosedur hukum yang berlaku, melalui Notaris/PPAT, dan telah di validasi ke Kantor Pertanahan setempat, sehingga menurut hukum pelawan haruslah dianggap dan dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik, dan karenanya
pula menurut hukum maupun sesuai dengan
Halaman 13 dari 17 halaman putusan No. 425/Pdt/2014/PT.BDG
yurisprudensi, seorang pembeli yang beritikad baik, dalam hal ini pelawan, harus dilindungi; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa demikian pula kepentingan dan hak PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk Cabang Cirebon selaku pemegang hak tanggungan yang beritikad baik haruslah memperoleh perlindungan hukum; ------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian eksekusi pengosongan dan penyerahan atas tanah/bangunan sengketa yang dimohonkan terlawan I yang telah dilaksanakan, sedangkan perkara perlawanan ini belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap harusnya dinyatakan cacat hukum dan karenanya status tanah dan bangunan sengketa harus dikembalikan keposisi semula, yaitu sebagai milik sah dari pelawan yang sedang dijadikan jaminan/dipasang hak tanggungan kepada PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk Cabang Cirebon (turut terbanding/turut terlawan III); -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut hukum maupun yurisprudensi, oleh karena pada waktu itu barang yang akan dieksekusi (tanah dan bangunan di jalan Pulasaren No 104 Kota Cirebon) tidak berada ditangan tergugat/termohon eksekusi (pihak tergugat dalam perkara No 33/Pdt.G/2000/PN Cn jo No 302/Pdt/2001/PT Bdg jo No. 1258 K/Pdt/2004 akan tetapi sudah menjadi milik sah pelawan Juluis Sentani Sutisna sebagai pembeli yang beritikad baik bahkan telah menjadi jaminan/hak tanggungan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk Cabang Cirebon, maka seharusnya eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah/ bangunan sengketa tidak dilaksanakan, dan kalaupun pihak pemohon eksekusi (Abdul Malik bin Abdul Sapari)/terlawan I merasa berkepentingan dan akan menuntut haknya, adalah dengan mengajukan gugatan dan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang terkait, antara lain Achmad Joni Benbella dkk ataupun pihak-pihak lain yang menurut terlawan I dianggap bertanggung jawab; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pelawan telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil perlawanannya, dan karenanya harus dikabulkan; --------------Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 10 Juni 2014 Nomor 83/Pdt.Plw/2013/PN Cn yang dimohonkan banding tersebut dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini; ------------------------------------------------------------------------
Halaman 14 dari 17 halaman putusan No. 425/Pdt/2014/PT.BDG
Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pelawan dalam provisinya haruslah ditolak oleh karena ternyata atas tanah/bangunan sengketa telah terlanjur dieksekusi sehingga tidak relevant lagi memerintahkan menangguhkan eksekusi. Terlebih lagi perkaranya adalah sudah dalam tahap pemeriksaan tingkat banding, sedangkan tuntutan provisi semestinya dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama sebelum memutus pokok perkaranya. Bahwa untuk itu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara eksekusi pemulihan dan pengembalian status obyek sengketa dalam posisi semula yaitu sebagai milik sah pelawan yang sedang menjadi jaminan hutang pada turut terlawan III; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai eksepsi terlawan I adalah tepat apabila ditolak karena tidak beralasan; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terbanding I/semula terlawan I adalah pihak yang dikalahkan maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -------------------------------------------------------------------------------------Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang No 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 600-1035A jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 5 tahun 1996 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan; ---------------------------------------------------- MENGADILI : -----------------------------------------------
Menerima permohonan banding dari Pembanding : ------------------JULUIS SENTANI SUTISNA, semula Pelawan; ------------------------
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 10 Juni 2014 Nomor 83/Pdt.Plw/2013/PN.Cn yang dimohonkan banding tersebut; -------------------------------------------------------------------------------------------- MENGADILI SENDIRI : -------------------------------------DALAM PROVISI : --------------------------------------------------------------
Menolak tuntutan provisi dari penggugat; ----------------------------
DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------
Menolak ekseksi terlawan I; ----------------------------------------------
Halaman 15 dari 17 halaman putusan No. 425/Pdt/2014/PT.BDG
DALAM POKOK PERKARA : -----------------------------------------------1. Mengabulkan perlawanan pelawan untuk sebagian; -------------2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar; ---------------3. Menyatakan menurut hukum bahwa pelawan : Juluis Sentani Sutisna adalah pembeli yang beritikad baik dan pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Pulasaren No 104 Kota Cirebon seluas 360 M2 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No 1256/Kelurahan Pekalipan Kecamatan Kota Cirebon Timur, Kota Cirebon Gambar Situasi No 1178/1985 tanggal 16-10-1985, tercatat atas nama Juluis Sentani S; -------------------------------------------------------------------4. Menyatakan menurut hukum bahwa PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk Cabang Cirebon
(Turut terbanding/turut
terlawan III) adalah pemegang hak tanggungan peringkat I (kesatu) yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Pulasaren No 104 Kota Cirebon seluas 360 M2 sebagaimana
tersebut
dalam
Sertifikat
Hak
Milik
No
1256/Kelurahan Pekalipan, Gambar Situasi No 1178/1985 tanggal 16-10-1985, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 78/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Morini Basuki, SH. Notaris/PPAT Kota Cirebon serta Sertifikat Hak Tanggungan No 839/2009 tanggal 17 Juli
2009
yang
diterbitkan/dikeluarkan
oleh
Kantor
Pertanahan Kota Cirebon; ---------------------------------------------5. Menghukum terlawan II dan para turut terlawan untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini; --------------------------------------------6. Menolak perlawanan pelawan yang selebihnya; -------------------7. Menghukum terbanding I/semula terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp 3.541.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); --------
Halaman 16 dari 17 halaman putusan No. 425/Pdt/2014/PT.BDG
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : KAMIS tanggal 5 PEBRUARI 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh : Moerino, S.H. Wakil Ketua/Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua, Abid Saleh Mendrofa, S.H. dan H. Neris, S.H.M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh Dra Dedeh Sumiati J. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara; --------------------------------------
Hakim Anggota
Hakim Ketua
Ttd
Ttd
Abid Saleh Mendrofa, S.H. Moerino, S.H. Ttd H. Neris, S.H.M.H. Panitera Pengganti Ttd Dra Dedeh Sumiati J.
Rincian biaya perkara : 1. Materai ..............…………… Rp.
6.000,-
2. Redaksi ............……………. Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan …………….… Rp. 139.000,Jumlah …………………………
Rp. 150.000,-
Halaman 17 dari 17 halaman putusan No. 425/Pdt/2014/PT.BDG
