PUTUSAN NOMOR
288/Pdt/2014/PT. Bdg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; ABDUL RAHMAN, S.H., beralamat di Jalan Setrasari Raya No. 1 RT. 03/03 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya PATRIANA PURWA, S.H. dan FIRMAN ARIEF, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PATRIANA PURWA & PARTNERS, beralamat Kantor di Komplek Ruko Setrasari Mall Blok C-2 No. 29 Jalan Surya Sumantri Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 01 November 2013 dan 02 Desember 2013 ; ---PENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI /PEMBANDING;
LAWAN
FANDAM DARMAWAN, beralamat di Jalan Elang IV No. 3 RT. 04/010, Kecamatan Andir, Kelurahan Maleber, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. BALYAN HASIBUAN, S.H. dan ROHMAT M, S.H., keduanya adalah Advokat dan Pengacara di Kantor Hukum H. BALYAN HASIBUAN, S.H. & REKAN, beralamat Kantor di Hasmentco Building
Lt. 1
Ruang 2 Jalan Emong No. 7 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014 ; -----------------------------TERGUGAT DALAM KONPENSI/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/TERBANDING ; DAN : Hal 1 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
TRI NURSEPTARI, S.H., Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Sarimanah Raya No. 72 Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya PAUL ARUAN, S.H., Advokat pada Kantor Hukum PAUL ARUAN, S.H. & REKAN, beralamat Kantor di Jalan Garuda No. 4-A Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2013, ; ------------------TURUT TERGUGAT/ TURUT TERBANDING ;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -------------------------------------------Telah
membaca
berkas
perkara
berikut
surat
-
surat
yang
berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 503/Pdt.G/2013/PN. Bdg, tanggal 24 Maret 2014; --------
TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 503/Pdt.G/2013/PN. Bdg, tanggal 24 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ------------------------------------------------------------DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : -
Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ; ---------
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ---------------------------------
DALAM REKONPENSI : -
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ; ----------
-
Menyatakan Akta Kuasa Menjual No. 63 tanggal 30 Januari 2012, Akta Pengikatan Jual Beli No. 64 tanggal 30 Januari 2012 dan Akta Addendum
Hal 2 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
Pengikatan Jual Beli No. 14 tanggal 17 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat adalah sah dan berharga ; -----------------------------------------
Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Pemakaian Tanah tanggal 31 Juli 2012 ; -------------------------------------------------------------------------------
-
Menyatakan sah dan berdasar menurut hukum tindakan penguasaan dan pembangunan yang dilaksanakan Pengugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Konpensi atas objek sengketa ; ----------------------------------------------
-
Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi / Penggugat Dalam Konpensi melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah / bangunan objek sengketa ; -----------------------------------------------------------------------------------
-
Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi / Penggugat Dalam Konpensi dan atau siapa saja memperoleh hak daripadanya untuk mengsosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Konpensi ; ------------------------------------------------------------
-
Menolak gugatan selebihnya ; ---------------------------------------------------------
DALAM KONPENSI / DALAM REKONPENSI : -
Menghukum Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan konpensi dan dalam gugatan rekonpensi sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; --------------------------------------------------------------------------------
Membaca
risalah
pernyataan
permohonaan
banding
nomor
38/Pdt.B/2014/PN. Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 02 April 2014 menyatakan bahwa Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Pembanding telah
menyatakan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 503/Pdt.G/2013/PN. Bdg, tanggal 24 Maret 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 5 Mei 2014, kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 12 Mei 2014 ; -------Membaca
memori banding yang diajukan oleh Penggugat dalam
Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Pembanding tertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Mei 2014 Hal 3 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 18 Juni 2014 dan kepada Turut Tergugat /Turut Terbanding semula pada tanggal 30 Juni 2014 ; -----------------------------------------------------------------------------Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Terbanding tertanggal 11 Agustus 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Agustus 2014, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2014 kepada Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Pembanding dan kepada Turut Tergugat /Turut Terbanding ; ----------------------------------------------------------------------Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 503/Pdt.G/2013/PN, Bdg jo No 38/Pdt.B/2014/PN, Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Badung pada tanggal 17 Juni 2014 untuk memberitahukan
kepada
Penggugat
dalam
Konpensi/Tergugat
dalam
Rekonpensi/Pembanding, kepada Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 5 Mei 2014 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 12 Mei 2014, untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -----------------------------------------------------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding dari
Penggugat
dalam
Konpensi/Tergugat
dalam
Rekonpensi/Pembanding
diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------------------------------------------
Hal 4 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penggugat dalam
Konpensi/Tergugat
dalam
Rekonpensi/Pembanding
pada
pokoknya
sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat judex tingkat awal, Terbanding dalam melakukan pembangunan terhadap tanah yang terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Bandung milik Pembanding adalah berdasarkan Surat izin Membangun Bangunan (IMB) Nomor : 503.648.1/BPPT (bukti T.DK-12/P,DR-12) yang dimana hal tersebut sudah dibatalkan berdasarakn putusan Tata Usaha Negara Nomor 71/G/2013/PTUN-BDG (bukti P-15) yang dimana hal tersebut secara tegas diakui oleh Terbanding, yang mana pengakuan tersebut ditujukan dengan Terbanding mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 71/G/2013/PTUN-BDG yang buktikan sendiri oleh
Terbanding dalam bukti T.DK-17/P.DK-17 dan
bukti T.DK-16/P.DK-16. Tentulah tidak berdasar kepada hukum apabila kemudian judex factie tingkat awal mengabulkan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Terbanding yang dimana dalam salah satu amarnya memutuskan : -------------------------------------------------------------“
Menyatakan sah dan berdasar kepada tindakan penguasaaan dan
hukum
pembangunan yang
dilakukan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi atas objek senketa
“
Bagaimana mungkin judex factie tingkat awal memberikan putusan untuk menyatakan sah dan berdasar kepada hukum tindakan penguasaan dan pembangunan yang dilakukan oleh Terbanding sementara dasar dari Terbanding melakukan pembangunan ditanah milik
Pembanding
tersebut
sudah
dibatalkan
melalui
putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 71/G/2013/PTUN-BDG, hal tersebut tentu sangatlah bertentangan dengan hukum dimana judex factie tingkat awal tidak memberikan pertimbangan secara tepat dan bijak terhadap apa yang diputuskannya ; --------------------------------------
Bahwa berdasarkan fakta hukum disidang Pengadilan Tingkat Pertama, Terbanding telah melakukan bukti surat T.DK-16/P.DK-16 berupa surat permohonan banding dalam perkara nomor 71/G/2013/PTUN-BDG dan Hal 5 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
bukti surat T.DK-17/P.DK-17 berupa surat akta banding dalam perkara Nomor 71/G/2013/PTUN-BDG. Bukti-butki surat ini telah membuktikan fakta hukum bahwa pembangunan dan renovasi objek sengketa Jalan Dayang Sumbi No., 2 Bandung yang dilakukan oleh Terbanding adalah belum dapat dikatakan sah, karena masih dalam tingkat banding, tatapi Pengadilan Tingakt Pertama telah menyatakan penguasaan dan pembangunan atas objek Jalan Dayang Sumbi No. 2 Bandung tersebut oleh Terbanding sah adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah ; ------------------------------------------------------------------------
Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa bukti P-15 selain tidak dapat menunjuklan aslinya juga tidak ada kaitannya
dengan
yang
dipersengketakan
Penggugat
(vide
pertimbangan hukum Mejelis hal 50 alinea ke 2 putusan) pertimbangan hukum Majelis tersebut adalah keliru karena justru bukti P-15 berupa putusan perkara Nomor 71/G/2013/PTUN-BDG tersebut menyatakan IMB (Ijin Membangun) yang diberikan kepada Terbanding adalah tidak sah dan batal demi
hukum dan IMB tesebut adalah ijin untuk
membangun objek yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga jika ada kaitannya dengan gugatan
Penggugat
dalam perkata ini. Oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti P-15 dari Penggugat ; -------------------------------
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum jual beli, hal ini terlihat dari pertimbangan hukumnya halaman 51 alinea ke – 1, ke-2, ke-3 yang menyatakan pada intinya bahwa berdasarkan bukti T.Dk.-3/P.DK-3 tentang akta Addendum No. 14 maka Tergugat berhak menguasai dan mempergunakan serta membangun objek sengketa/Pertimbangan hukum Mejelis Hakim tersebut adalah keliru karena berdasarkan pasal 1459, pasal 1478, pasal 1513 dan pasal 1517 KUHPerdata, selama Tergugat belum membayar lunas harga pembelian maka objek jual beli (objek sengketa) belum beralih atau dengan kata lain kepemilikan belum beralih dari Penjual ke pembeli, dengan demikian penguasaan dan pembangunan oleh Tergugat seolah-olah sebagai pemilik atas objek sengketa adalah tidak dibenarkan oleh hukum dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, tindakan Terbanding yang belum membayar lunas sisa pembayaran serta telah mengausai dan
membangunan seolah-oleh sebagai pemilik, maka Hal 6 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
Terbanding telah dapat dikatakan wanprestasi/ingkar janji dalam melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati tersebut ; ----
Bahwa Mejelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya hal 51 alinea ke-4, yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan bukti T.DK-10/P.DK-10 tentang surat perjanjian pemakaian tanah telah terbukti Tegugat mempunyai hak untuk melakuka pembangunan dan renovasi atas tanah/bangunan objek sengketa. Pertimbangan hukum terseburt adalah keliru karena dalam surat perjanjian pemakaian tanah tersebut tidak ada kalimat ataupun kata-kata yang
memberikan ijin
kepada Tergugat dari Penggugat untuk melakukan tindakan renovasi dan pembangunan atas objek sengketa surat perjanjin pemakaian tanah (bukti T.DK-10/P.DK-10) hanya sebagai dasar bagi Tergugat untuk syarat mengajukan permohonaan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) atas objek sengketa, tetapi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang didapat oleh Tegugat tersebut, kemudian telah dibatalkan oleh PTUN-Bdg dalam perkara Nomor 71/G/2013/PTUN-BDG, sehingga penguasaan serta melakukan pembangunan atas objek sengketa tidak sah dilakan oleh Tergugat ; ---------------------------------------------------------------------------------
Bahwa berdasarkan perjanjian pengikatan jula beli No. 64 tertanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding (bukti P-7) didalam pasal 1 huruf a menyatakan : “ Segala sesuatu yang akan dijual dan dibeli itu, terhitung mulai saat PELUNASAN menjadi milik pihak kedua dan segala keuntungan dan kerugian yang didapat atau diderita dengannya menjadi hak serta tanggung jawab pihak kedua”. Dari ketentuan pasal 1 huruf a tersebut jelas bahwa tidak ada peralihan hak antara Pembanding dengan Terbanding atas objek tanah perkara a quo
sebelum adanya pelunasan dari Terbanding kepada
Pembanding ; ---------------------------------------------------------------------------Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila kemudian Pembanding (dahulu Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi) memohon kapada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung agar membatalkan patusan Pengadilan Negeri Kls I A Bandung Nomor 503/Pdt.G/2013/PN. Bdg tertanggal 24 Maret 2014 dengan putusannya sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------
Hal 7 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding seluruhnya ; ---2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kls I A Bandung Nomor 503/Pdt.G/2013/PN. Bdg tertanggal 24 Maret 2014 ; -------------------MENGADILI SENDIRI : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : -
Menolak Eksepsi yang dikemukakan oleh Terbanding/Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dan Turut Tergugat Dalam Konpensi/Dalam Rekonpensi ;
DALAM POKOK PERKARA : PRIMAIR : 1. Megabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --------------2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah melangar perjanjian perikatan jual beli Nomor 64 tertanggal 30 Januari 2012 merupakan perbuatan ingkar janji (wenprestasi) ; ----------3. Menyatakan perjanjian jual beli Nomor 64 dan surat kuasa menjual Nomor 65 tertanggal 30 Januari 2012 serta addendum pengikatan jual beli tertanggal 17 Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat adalah batal demi hukum ; -------------------------------------------------4. Menyatakan Penggugat untuk mengembalikan uang yang telah dikluarkan
Tergugat
kepada
Penggugat
sebesar
Rp. 4.500.000.000.- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sebagi akibat atas pembatalan perjanjian jual beli nomor 64 dan surat kuasa menjual Nomor 65 antara Pengugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat tertanggal 30 Januari 2012 melalui konsinyasi si Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls I A Bandung untuk selanjutnya diserahkan kepada Tegugat ; -------5. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tersebut
diatas dan selanjutnya
tanah dan bangunan
menyerahkannya
Penggugat
dalam
keadan
kosong
tanpa
Penggugat
untuk
memikul
beban
apapun
kepada
mengharuskan dan
apabila
Hal 8 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
diipandang perlu dengan bantuan alat negara (polisi dan lain sebagainya) ; -------------------------------------------------------------------6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pengugat masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan atas perkara ini ; ------------------------------7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ; --------------------------------------------------------------------8. Menyatakan
bahwa
putusan
dalam
perkara
ini
dapat
dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada melakukan upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi (iut voerbaar bij voorraad) ; ---------------------------------------------------------------------9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; --------------------------------------------------DALAM REKONPENSI : -
Menolak
gugatan
Rekonpensi Tergugat
Dalam
Konpensi/
Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ; ------------------
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Pembanding tersebut, Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya sebagai berikut : -----------------------------------------------------------
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup dan berimbang atas dalil dan bukti-bukti pihak-pihak yang berperkara ; ------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa bukti surat P-15 berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 71/G/2013/PTUN-BDG yang didalilkan Pembanding (semula Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi) haruslah ditolak karena sesuai butki T.DK-16/P.DK-16 dan T.Dk17/P.DK-17)
yang
diajukan
Terbanding
(Tergugat
Dalam
Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi) membuktikan bahwa bukti P15 tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti karena
Hal 9 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
pihak Tergugat II Intervensi dan juga Tergugat dalam perkara tersebut telah menggunakan upaya hukum banding lagipula bukti surat P.15 hanya berupa foto copy yang aslinya tidak diperlihatkan dimuka persidangan sehingga menurut hukum tidak memeliki nilai pembuktian dan karenanya telah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingat Pertama didalam putusan halaman 50 yang menyatakan : “ Menimbang,
tentang bukti surat
produk P.15 (salinan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
71/G/2013/PTUN-
BDG) selain karena alat bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, juga karena yang dinilai dalam putusan tersebut tidak ada kaitannya dengan yang dipersengketakan Penggugat yaitu tentang Tergugat
telah
wanprestasi
karena
malakukan
perbuatan
Mempergunakan secara sepihak objek tanah a quo seolah-olah sudah menjadi milik dari Tergugat sendiri dan serta merta merobohkan beberapa bangunan dan mendirikan bangunan lain secara illegal diatas tanah a quo tapa sepengetahuan dan atas ijin dari Penggugat” dengan demikian
maka
alat
bukti
surat
produk
P-15
tersbut
harus
dikesampingkan” ; ----------------------------------------------------------------------
Bahwa
tindakan
Konpensi/Penggugat
Terbanding dalam
(semula
Rekonpensi)
Tergugat
dalam
Dalam
menguasai
dan
mendirikan bangunan diatas tanah objek sengketa dilakukan secara legal dan sah dan karenanya bukan tindakan wanprestasi atau melawan hukum,
karena
Pembanding
(Semula
Penggugat
Dalam
Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi) dalam kapasitas selaku kuasa dari Ny Hj Siti HADIJAH dan Ny ROSY ROSTIKA, telah memberi ijin kepada Terbanding (semula
Tergugat dalam Konpensi/Penggugat
dalam Rekonpensi) untuk memakai tanah dan bangunan objek sengeta dan selanjutnya diberikan ijin pula untuk melakukan pengurusan surat ijin mendirikan Bangunan yang semuanya tercantum dalam surat perjanjian pemakai tanah tertanggal 31 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Pembanding (semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi)
dan
Konpensi/Penggugat
Terbanding dalam
(semula
Rekonpensi)
tertanggal 31 Juli 1012 yang juga
dan
Tergugat surat
dalam
pernyataan
ditandatangani oleh Pembanding
(semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi) vide bukti surat T.DK-10/P.DK-10 dan T.DK-11/P.DK-11 dan berdasarkan Hal 10 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
kedua
surat
tersebut,
Terbanding
(semula
Tergugat
dalam
Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi) mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Kota Bandung dan Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah diberi SIMB Nomor 503.648.1/1059/BPPT tanggal 04 Maret 2013 (vide bukti surat T.DK121/P.DK-12) dengan demikian telah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 52 yang menyatakan : “Menimbang,
bahwa
dengan
pertimbangan
diatas,
maka
penguasaan/ijin membangun diatas tanah/bangunan objek sengketa adalah seijin dari Penggugat, dengan
demikian kedudukan hukum
Tergugat menguasai dan membanguan
adalah sah dan tidak
bertentangan dengan kepentingan hukum Penggugat, oleh karenanya pula penguasaan Tergugat atas pembangunan yang dilakukan Tergugat atas objek sengketa harus dilindungi” : -------------------------------------------
Banwa sebagaimana tercantum pada halaman 3 Akta pengikatan jual beli nomor 64 tanggal 30 Januari 2012, harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 9.500.000.000.- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk
tahap
pertama
Terbanding
(semula
Tergugat
dalam
Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi) telah membayar kepada Pembanding (semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi)
sebesar
Rp.
3.000.000.000.-
(tiga
milyar
rupiah)
sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.500.000.000.- (enam milyar lima ratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh Terbanding (semula Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi) kepada Pembanding (semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi) pada saat penandatanganan akta jual beli dan sertifikat telah terbit ; -----------
Bahwa sekalipun kewajiban Terbanding (semula Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi) untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 6.500.000.000.- (enam milyar lima ratus juta rupiah) adalah pada saat penandatanganan akta jual beli dan telah terbit Sertifikat akan tetapi Pembanding (semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi) meminta tambahan pembayaran dari Terbanding (semula Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi) dengan ketentuan Pembanding (semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam
Rekonpensi)
bangunan
kepada
akan
menyerahkan
Terbanding
kunci-kunci
(semula
rumah
Tergugat
dan
dalam
Hal 11 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi)
dan atas permintaannya
tersebut, Terbanding (semula Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi) telah menyerahkan tambahan pembayaran tanah berikut bangunan rumah terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Bandung sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada dan
diterima
oleh
Pembanding
(semula
Penggugat
dalam
Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi) sedangkan akta jual beli belum ditandatangani karena Sertifikat belum keluar dari Kantor Pertanahan Kota Bandung (vide bukti surat T.Dk-4/P.Dk-4 sampai dengan T.DK9/P.DK-9) ; ------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbanding (semula Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi) mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------------------
Menolak
permohonan
Penggugat
dalam
banding
dari
Konpensi/Tergugat
Pembanding dalam
(semula
Rekonpensi)
seluruhnya ; ------------------------------------------------------------------------
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kls I A Bandung Nomor 503/Pdt.G/2013/PN. Bdg tertanggal 24 Maret 2014 ; ------------------
-
Menghukum
Pembanding
(semula
Penggugat
dalam
Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi) untuk mebayar biaya perkara ini ; -------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kls I A Bandung Nomor 503/Pdt.G/2013/PN. Bdg tertanggal 24 Maret 2014 yang memuat kejadian-kejadian serta bukti-bukti yang diajukan para pihak pada persidangan pengadilan tingkat pertama, serta memori banding dari Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Pembanding dan kontra memori
banding
dari
Tergugat
dalam
Konpensi/Penggugat
dalam
Rekonpensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------------------------------Hal 12 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan eksepsi dari Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Terbanding tentang Penggugat tidak memiliki legal standing (persona standing in judicio), kuasa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum membuat, menandatangani, mengajukan surat gugatan dan mewakili Penggugat, maupun eksepsi dari Turut Terbanding/Turut Tergugat tentang tidak lengkap karena tidak menarik pemerintah Kota Bandung Cq Kantor BPPT Kota Bandung yang telah mengeluarkan Ijin membangun/merenovasi berdasarkan SIMB No. 503.648.1/1059/BPPT tanggal 4 Maret 2013, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan ; --------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat
dengan
alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara dan Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca tentang alasan hukum dalam perkara a quo , maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi mengungkapkan kembali permasalahan hukum yang timbul antara Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Terbanding adalah sebagai berikut : -----
Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012
Penggugat telah melakukan
perjanjian pengikatan jual beli dengan Tergugat dihadapan Turut
Hal 13 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
Tergugat (Akta Notaris No. 64) dan pada tanggal yang sama Penggugat telah membuat surat kuasa menjual dengan Tergugat dihadapan Turut Tergugat (Akta Notaris No. 65) atas tanah Hak Milik No 285/Lebak Siliwangi seluas 2.291 M2 terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2, Kelurahan Lebah Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota
Bandung,
dimana pengikatan jual beli, tanggal 30 Januari 2012 (Akta Notaris No. 64)
tersebut
telah
ditetapkan
harga
tanah
dimaksud
sebesar
Rp. 9.500.000.000.- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) ; --------------
Bahwa perjanjian pengikatan jual beli tanggal 30 Januari 2012 tersebut dengan ketentuan sebagai berikut : ----------------------------------------------pasal 1 huruf a menyatakan : “ Segala sesuatu yang akan dijual dan dibeli itu, terhitung mulai saat PELUNASAN menjadi milik pihak kedua dan segala kewajiban dan kerugian yang didapat atau diderita dengannya menjadi hak serta tanggungan pihak kedua” ; -------------------------
-
Bahwa dengan adanya perjanjian pengikatan jual beli tersebut Penggugat telah menerima uang muka dari Tergugat sebesar Rp. 4.500.000.000.- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ; -----------------
-
Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi karena belum melunasi harga tanah sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) tetapi telah melakukan kegiatan merobohkan bangunan dan mendirikan bangunan lain secara illegal diatas objek sengketa tanpa sepengetahuan dan atau seijin dari Penggugat seolah-olah sudah menjadi milik Tergugat padahal Tergugat belum melunasi sisa uang tersebut diatas ; -------------------------------------------------------------------------
Hal 14 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
-
Bahwa karena Tergugat telah wanprestasi maka perjanjian a quo antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2012 dihadapan Turut Tergugat dinyatakan batal demi hukum ; ---------------------------------
Menimbang,
bahwa
setelah
melihat
masalah
hukum
antara
Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan
mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat
mempunyai hak untuk mengadakan perjanjian pengikatan jual beli dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut : ------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-6 yakni pengikatan jual beli No. 62 dan kuasa menjual No. 63 masing-masing tertanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat menyatakan bahwa Ny Hj Siti Hadijah dan Ny Rosi Rostika telah mengadakan pengikatan jual beli dan kuasa menjual kepada ABDUL RAHMAN, SH (Penggugat) atas tanah Hak Milik Nomor 285/Lebak Siliwangi seluas 2.291 M2 terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kelurahan Coblong, Kota Bandung dan dengan adanya bukti P-5 dan bukti P-6 tersebut Penggugat
mempunyai kewenangan
untuk melakukan perbuatan hukum dengan Tergugat : -----------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan adanya perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dihadapan Turut Tergugat atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 285/Lebak Siliwangi seluas 2.291 M2 terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kelurahan Coblong, Kota Bandung pada tanggal 30 Januari 2012 Nomor 64 dengan harga sebesar Rp. 9.500.000.000.- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah)(vide bukti P-7) dan diikuti dengan akta kuasa menjual yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2012
Hal 15 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
Nomor 65 (vide bukti P-8), maka tanah yang diperjual belikan tersebut diatas sudah menjadi hak milik sah Tergugat, akan dipertimbangkan dibawah ini ; --------Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.DK-4/P.DK-4, T.DK-5/P.DK5, T.DK-6/P.DK-6, T,DK-7/P.DK-7, T.DK-8/P.DK-8 dan T.DK-9/P.DK-9 maka uang yang telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat atas perjanjian pengikatan jual beli tanggal 30 Januari 2012 No. 64 tersebut yang semuanya
berjumlah
Rp. 4.500.000.000.- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sehingga yang masih merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat yakni Rp. 9.500.000.000.(sembilan milyar lima ratus juta rupiah) - Rp. 4.500.000.000.- (empat milyar lima ratus juta rupiah)= Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) ; --------------------------Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan tersebut diatas telah terbukti bahwa kewajiban hukum Tergugat pada Penggugat sehubungan dengan perjanjian pengikatan jual beli tanggal 30 Januari 2012 No. 64 tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) tanah sengketa telah menjadi hak Tergugat ; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.DK-10/P.DK-10 tanggal 31 Juli 2012 yakni perjanjian pemakaian tanah oleh Tergugat yang didalam pasal 2 menyatakan surat perjanjian ini disepakati kedua belah pihak dan sebagai persyaratan permohonan surat ijin mendirikan bangunan ke Pemerintah Kota Bandung, hal ini berkaitan dengan bukti T.DK-11/P.DK-11 yang adalah surat pernyataan dari Penggugat untuk memberikan ijin kepada Tergugat untuk melakukan pengurusan surat ijin mendirikan bangunan atas rumah yang terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Bandung
berdasarkan akta pengikatan jual beli
tanggal 30 Januari 2012 Nomor 64 ; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa bukti T.DK-10/P.Dk-10 dan bukti T.DK-11/P.Dk-11 dikaitkan dengan keterangan saksi Tergugat, DEDIH SUPRIATNA, SH yang menyatakan bahwa surat perjanjian pemakaian tanah tersebut dibuat
untuk
Hal 16 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
dijadikan satu persyaratan IMB, bahwa IMB untuk tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi No 2 Bandung terbit setelah adanya surat pernyataan pemakaian tanah tersebut ; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, maka surat perjanjian pemakaian tanah bukanlah diberikan untuk Tergugat melaksanakan kegiatan diatas tanah objek sengketa, akan tetapi hanya merupakan persyaratan untuk memperoleh IMB dari Pemerintah Kota Bandung, karena tanpa surat perjanjian pemakaian tanah tersebut tidaklah mungkin Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan bukti T.DK-12/P.Dk-12, yakni surat ijin nomor 503.648.1/1059/BPPN tentang ijin mendirikan bangunan ; ---------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat HERI HERMAWAN, bahwa saksi adalah sebagai pemborong dan Tergugat telah menyuruh saksi bekerja dirumah yang terletak di Jalan Duyang Sumbi No. 2 Bandung dan borongan rumah tersebut mulai Juli 2012 dan diatas tanah tersebut sebelumnya sudah ada bangunan dan rumah tersebut di renovasi akan tetapi pekerjaan tersebut belum selesai karena
telah dihentikan oleh Penggugat
dihubungkan pula dengan bukti P-13 dan P-12 dimana Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Terbanding telah dilaporkan kepihak Kepolisian
tentang
pembongkaran
dan
somasi
tentang
pemberhentian
pembongkaran bangunan diatas tanah sengketa ; -----------------------------------------Menimbang, bahwa apakah dengan adanya Tergugat melakukan pembongkaran dan pembangunan
bangunan lain diatas tanah sengketa telah
melanggar perjanjian pengikatan jual beli No. 64 tanggal 30 Januari 2012 yang merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) akan dipertimbangkan sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa telah diungkapkan dimuka bahwa kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat belum juga dilaksanakan yakni sisa uang
Hal 17 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) dari harga tanah sesuai perjanjian pengikatan jual beli pada tanggal 30 Januari 2012 No. 64 atas tanah sengketa tersebut ; ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa walaupun kewajiban hukum Tergugat tersebut belum
dilaksanakan
Tergugat
telah
melaksanakan
pembongkaran
dan
membangunan bangunan diatas tanah sengketa dengan berdasarkan pada bukti T.DK-10/P.DK-10 dan bukti T.DK-11/P.DK-11 ; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa bukti T.DK-10/P.DK-10 dan bukti T.DK-11/P.DK-11 bukanlah surat untuk pemakaian tanah secara mutlak tetapi kedua bukti tersebut dipergunakan sebagai persyaratan untuk diajukannya permohonan IMB ke Pemerintah Kota Bandung, hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh saksi Tergugat DEDIH SUPRIATNA, SH yang mengatakan bahwa surat pemakaian tanah tersebut dibuat untuk dijadikan satu persayaratan IMB tanggal 31 Juli 2012 ; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa surat perjanjian pemakaian tanah (vide bukti T.DK-10/P.DK-10) hanya merupakan syarat diperolehnya IMB, tetapi bukan dipergunakan untuk pemakaian tanah sengketa sebab permakaian tanah sengketa oleh Tergugat haruslah tunduk dan dipenuhinya ketentuan pasal 1 huruf a perjanjian pengikatan jual beli tanggal 30 Januari 2012 No. 64 yang berbunyi : “ Segala sesuatu yang akan dijual dan dibeli itu terhitung mulai saat PELUNASAN menjadi milik pihak kedua dan segala keuntungan dan kerugian yang didapat atau diderita dengannya menjadi hak serta tanggung jawab pihak kedua ” ; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Penggugat yakni belum membayar sisa uang harga tanah sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) dan telah membongkar bangunan yang ada diatas tanah tersebut dan membangun bangunan yang lain,
Hal 18 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
padahal Tergugat belum melunasi sisa pembayaran uang tersebut diatas dan dengan tindakan/perbuatan Tergugat membongkar bangunan dan melakukan pembangunan diatas tanah sengketa seolah-olah tanah sengketa sudah menjadi milik yang sah, hal ini telah menyalahi/melanggar ketentuan yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat sendiri sebagaimana tertuang/tertera pada pasal 1 huruf a “ Segala sesuatu yang akan dijual terhitung mulai saat PELUNASAN menjadai milik pihak kedua (Tergugat) dan seterusnya .................. , perjanjian pengikatan jual beli No. 64 tertanggal 30 Januari 2012, maka telah terbukti menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan demikian petitum 2 patut dikabulkan ; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat sebagaimana diutarakan diatas, maka dengan sendirinya hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat sebagaiamana tertera didalam pejanjian pengikatan jual beli No. 64 dan surat kuasa menjual No. 65 tertanggal 30 Januari 2012 serta addendum pengikatan jual beli tertanggal 17 Juli 2012 dinyatakan batal demi hukum, dengan demikian petitu 3 patut dikabulkan ; --------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pengikatan jual beli No. 64 dan surat kuasa menjual No. 65 tanggal 30 Januari 2012 serta addendum pengikatan jual beli tanggal 17 Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh
Turut Tergugat
telah dibatalkan demi hukum, dimana
berdasarkan butki T.DK-4/P.DK-4, T.DK-5/P.DK-5, T.DK-6/P.DK-6, T.DK-7/P.DK-7, T.DK-8/P.DK-8 dan T.DK-9/P.DK-9. Tergugat telah memberikan uang muka sebesar Rp. 4.500.00.000.- (empat milyar lima ratus juta rupiah), maka Penggugat patut dihukum untuk mengembalikan uang muka yang telah diterima tersebut diatas, melalui konsinyasi di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls I.A Bandung
Hal 19 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
untuk selanjutnya diserahkan kepada Tergugat, dengan demikian posita 4 patut dikabulkan ; -------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (dwangsom) tidak diperkenankan pada tuntutan pembayaran sejumlah uang, oleh karena itu petitum Nomor 6 harus ditolak ; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini dan dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, dengan sendirinya petitum 7 patut dikabulkan ; --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa tentang putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipuun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi (uit voorrbaar bij voorraad) patutlah ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yang diharuskan dalam pasal 180 HIR dan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 ; -----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa
dalam perkara ini tidak seluruh petitum
Penggugat dapat dikabulkan, oleh karenanya gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak petitum selebihnya ; ----------------------------------Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Pembanding semula Penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, telahpula turut dipertimbangkan memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut diatas ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan
bahwa putusan Pengadilan Negeri
Bandung Nomor 503/Pdt.G/2013/PN. Bdg tanggal 24 Maret 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan
selanjutnya Pengadilan Tinggi akan
mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini ; ------------------------------
Hal 20 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
DALAM REKONPENSI : Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sepandapat dengan alasan-alasan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi, dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
Tergugat
Konpensi/Penggugat
Rekonpensi/Terbanding dalam mengajukan gugatanya berdasar pada hal-hal yang sama
dengan
dasar
gugatan
Penggugat
Konpensi/Tergugat
Rekonpensi/Pembanding oleh karenanya hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dalam
Konpensi, dimana
telah
dinyatakan Tergugat
Konpensi/Penggugat
Rekonpensi/Terbanding telah dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) ; ---------------Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya ; -------------------Menimbang,
bahwa
oleh
karena
gugatan
Tergugat
dalam
Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara seperti tersebut dalam amar putusan ini ; ----------------------------------------------------------------------------------DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menimbang,
bahwa
oleh
karena
gugatan
Tergugat
Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Terbandig ditolak seluruhnya dan berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan seperti tersebut dalam amar putusan ini ; -----------------------------Mengingat pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR, Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentanag Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan Undang-undang lainnya yang bersangkutan ; -------------------
Hal 21 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
ME N GADI LI -
Menerima
permohonan
:
banding
dari
Penggugat
dalam,
Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Pembanding, tersebut ; -
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 503/Pdt.G/2013/PN. Bdg, tanggal 24 Maret 2014
yang
dimohonkan banding tersebut dan ; -----------------------------------MENGADILI SENDIRI : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : -
Menolak Eksepsi Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam
Rekonpensi/Terbanding
Turut
Tergugat/Turut
Terbanding untuk seluruhnya ; -------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan
gugatan
Penggugat
dalam
Konpensi/
Tergugat dalam Rekonpensi/Pembanding untuk sebagian ; 2. Menyatakan
bahwa
Tergugat
yang
telah
melanggar
perjanjian pengikatan jual beli No. 64 tertanggal 30 Januari 2012 merupakan ingkar janji (wanprestasi) ; -------------------3. Menyatakan Perjanjian jual beli No. 64 dan surat kuasa menjual No. 65 tertanggal 30 Januari 2012 serta addendum pengikatan jual beli tertanggal 17 Juli 2012 antara Penggugat
dalam
Rekonpensi/Pembanding
Konpensi/ dan
Tergugat Tergugat
dalam dalam
konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/ Terbanding adalah batal demi hukum ; ----------------------------------------------------4. Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Pembanding untuk mengembalikan uang yang
Hal 22 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
telah dikeluarkan Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/ Terbanding kepada Penggugat dalam Konpensi/
Tergugat
dalam
Rekonpensi/Pembanding
sebesar Rp. 4.500.000.000.- (empat milyar lima ratus juta rupiah)
sebagai
akibat
atas
pembatalan
perjanjian
pengikatan jual beli No. 64 dan surat kuasa menjual No. 65 antara
Penggugat
dalam
Rekonpensi/Pembanding
Konpensi/ dan
Tergugat
Tergugat
dalam dalam
konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/ Terbanding yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat tertanggal 30 Januari 2012 melalui konsinyasi di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls I.A Bandung untuk selanjutnya diserahkan kepada Tergugat ; -----------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/ Terbanding dan/atau siapapun yang mendapat hak
dari
padanya
untuk
mengosongkan
tanah
dan
bangunan tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat
dalam
Konpensi/Tergugat
dalam
Rekonpensi/Pembanding dalam keadaan kosong tanpa mengharuskan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Pembanding untuk memikul beban apapun, dan apabila dipandang perlu dengan bantuan alat negara (Polri) dan sebagainya ; ---------------------------------------------6. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ; ---------------------------------7. Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Pembanding untuk yang selebihnya ; --
Hal 23 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
DALAM REKONPENSI : -
Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -
Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------------
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari SENIN tanggal
22 SEPTEMBER 2014
oleh kami H. NUZUARDI, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SYAMSUL ALI, SH, MH. dan ENOS RADJAWANE, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 288/PEN/PDT/2014/PT.Bdg, tanggal 21 Juli 2014, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 25 SEPTEMBER 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh ANWAS MUNAJAT ARDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri kedua belah pihak atau kuasanya; ---------------------------------------------------------------------------------------------HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
Ttd
Ttd.
H. SYAMSUL ALI, SH, MH
H. NUZUARDI, SH. MH
Ttd
ENOS RADJAWANE, SH
PANITERA PENGGANTI, Ttd
ANWAS MUNAJAT ARDI, SH Hal 24 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
Perincian biaya perkara : Materai ………………………………………. Rp. 6.000.Redaksi ………………………………………. Rp. 5.000.Pemberkasan …………………………….. Rp. 139.000.-+ Jumlah ………. Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal 25 dari 25 Hal, Putusan Nomor : 288/Pdt/2014/PT. Bdg
