PUTUSAN Nomor 79 / PDT / 2015 / PT. BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : 1. EFFIE YULIATY; Bertempat tinggal di Jl. Culan Nomor: 4, RT 004/ RW 008, Kelurahan Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung; 2. HENNY KARLINA SUMAWI, bertempat tinggal di Jl.Culan No.4 RT.004RW.008, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 19 Desember 2013, diwakili oleh kuasanya bernama H.Kuswara S Taryono,SH.MH., Rina ST Suhara,SH.MH.,
Affandi Arpan,SH., M.Firdaus
Januarto, SH.MH. dan Djulianto Rochadi,SH.MH., masingmasing Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Kuswara S Taryono,SH.MH & Associates” yang berkantor di Sarimas Regensi, Jl.Sarimas Raya No.26-28 Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding, semula Penggugat I dan Penggugat II ; -----------------------
LAWAN 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa
Barat
Cq.
Bupati
SUBANG
Cq.
PANITIA
PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIKOPO- PALIMANAN KABUPATEN SUBANG (P2T) Drs. H. Rahmat Solihin; beralamat terakhir: di Jalan Dewi Sartika Nomor:2 Subang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I
semula
TERGUGAT I ; --------------------------------------------------------2. MENTERI PEKERJAAN UMUM
cq
DIRJEN BINA MARGA
cq
DIREKTUR BINA TEKNIK cq KETUA TIM PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIKOPO - PALIMANAN WILAYAH I Ir. Eten Roseli, beralamat terakhir di Jl. Sanggar Kencana XV No.10 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. HK.08.01 / TPT-
Halaman 1 dari halaman 5 Putusan Nomor: 79 / PDT / 2015 / PT.BDG
Cipal/I/ 12 tanggal 20 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 23 Januari 2014, telah diwakili oleh kuasanya bernama Putantra
Setyanugraha,
SH.MSi.
dkk.nya,
semuanya
Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula Tergugat II ; --------------------------------------------------PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----------------------------------------------------------Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 79 / PEN / PDT / 2015 / PT. BDG tanggal 23 Februari 2015, tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama kedua belah pihak tersebut di atas ; ---------------------------------------------------------------------2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor: 37 / Pdt.G / 2013 / PN.Sbg tanggal 11 Juli 2014 berikut surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut TENTANG DUDUK PERKARA Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor: 37 / Pdt.G / 2013 / PN.Sbg tanggal 11 Juli 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI. - Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya; DALAM PROVISI. - Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA. 1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.717.000,-- (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah); Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 37 / Pdt.G / 2013 / PN. Sbg yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014, Kuasa para Penggugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor: 37 / Pdt.G / 2013 / PN. Sbg tanggal 11 Juli 2014 ; ---------Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 37 / Pdt.G / 2013 / PN. Sbg yang ditanda tangani masing-masing oleh
Halaman 2 dari halaman 5 Putusan Nomor: 79 / PDT / 2015 / PT.BDG
Jurusita/Jurusita-pengganti Pengadilan Negeri Subang dan Pengadilan Negeri Bandung, pengajuan
permohonan
banding oleh para Pembanding tersebut
diatas telah diberitahukan secara patut kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2014 dan tanggal 15 Agustus 2014; --------------------------Menimbang,
bahwa
untuk
melengkapi
permohonan
bandingnya,
Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 31 Oktober 2014, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 12 November 2014 ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut diatas, Tergugat II/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 17 Desember 2014, yang mana kontra memori banding telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Pembanding dan Terbanding I masing-masing pada tanggal 12 Januari 2015 dan tanggal 23 Desember 2014; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
Relaas
/
Risalah
Pemberitahuan
Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) No.37 / Pdt.G / 2013 / PN. Sbg yang ditanda tangani masing-masing oleh Jurusita/Jurusita-pengganti Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Subang, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ; ------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima atau tidak, Majelis Hakim Tingkat Banding akan terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan mengenai upaya hukum yang berlaku bagi pihakpihak yang keberatan terhadap penetapan besarnya ganti rugi atas pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut ketentuan lama yang diatur dalam pasal 18A Peraturan Presiden (PERPRES) No.65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PERPRES No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bagi pihak/pemilik tanah yang keberatan atas besarnya nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah dapat
Halaman 3 dari halaman 5 Putusan Nomor: 79 / PDT / 2015 / PT.BDG
menempuh upaya hukum dengan langsung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi agar ditetapkan ganti rugi sesuai Undang-Undang No.20 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1973, sedangkan menurut ketentuan baru yang diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, upaya hukumnya adalah mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan apabila yang bersangkutan masih tetap keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat langsung mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia ; ----Menimbang, bahwa sekalipun persengketaan antara Penggugat dengan para Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2008-2009, dimana pada saat itu aturan yang berlaku bagi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah aturan lama yaitu PERPRES No.65 Tahun 2006, akan tetapi karena gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 9 Desember 2013, yang mana pada saat itu sudah berlaku aturan baru dan keberatannyapun juga diajukan ke Pengadilan
Negeri,
maka
dapatlah
diartikan
bahwa
Penggugat
telah
menggunakan upaya hukum yang diatur dalam aturan baru yaitu pasal 38 Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga dengan merujuk pada ketentuan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tersebut, apabila yang bersangkutan tetap keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri, upaya hukumnya bukan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, melainkan langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ; ------------------------------------------Menimbang, bahwa karena upaya hukum yang harus dilakukan oleh pihakpihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Negeri mengenai besarnya nilai ganti rugi menurut ketentuan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima ; ------------------------------------Menimbang, bahwa karena pengajuan permohonan banding dari Kuasa Pembanding secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding; -----------------------------------------------------------------------------Mengingat, selain pada
Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juga pada Undang-Undang Nomor
Halaman 4 dari halaman 5 Putusan Nomor: 79 / PDT / 2015 / PT.BDG
2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; ---------------------------M E N G A D I L I : 1. Menyatakan permohonan banding dari para Pembanding, semula para Penggugat tidak dapat diterima ; --------------------------------------------------2. Menghukum
para
Pembanding,
semula
para
Penggugat
untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding berjumlah Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -------Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015 dalam musyawarah
Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Bandung
dengan susunan
EDI WIDODO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, WILLEM DJARI, S.H., dan SYAMSUL ALI, S.H., M.H. putusan mana pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DEDE SOBARI, S.H., M.H. selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -------------------
Hakim Anggota
Hakim Ketua
Ttd
Ttd
WILLEM DJARI, S.H.
EDI WIDODO, S.H., M.Hum.
Ttd
SYAMSUL ALI, S.H., M.H. Panitera-pengganti Ttd
DEDE SOBARI, S.H., M.H Perincian Biaya : - Meterai
………….
Rp.
6.000,-
- Redaksi Putusan …………. Rp.
5.000,-
- Pemberkasan ….…………. Rp. 139.000,Jumlah
Rp. 150.000,-
( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ---------------------------------------------------
Halaman 5 dari halaman 5 Putusan Nomor: 79 / PDT / 2015 / PT.BDG
