PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 256 / PDT / 2017 / PT. BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : YUSUP SUPRIYADI dan MARATI, keduanya beralamat di Jalan Mesjid Hudal Islam Nomor : 14, Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutela, S.H., dan Aum Muharam, S.H., keduanya adalah Advokat dari Kantor Advokat dan Penasihat Hukum SUTELA, S.H., & REKAN, yang beralamat kantor di Jalan Pendawa Raya Blok A-11 Nomor : 4 Ruko Bumi Indraprasta Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2015, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING

semula

PENGGUGAT ; LAWAN AHMAD MULYANA,dalam hal kapasitasnya sebagai pribadidan Direktur CV.TRI DAYA PERKASA yang mewakili CV TRI DAYA PERKASA yang berkedudukan di Bogor, beralamat di Kampung Tengah Rt. 007 Rw. 004 Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga Perdana,

S.H., M.H., Advokat dari Kantor Advokat ANGGA PERDANA & PATNERS, beralamat kantor di Jalan Malabar, Maxindo 4 Rt.01/Rw.05 Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26Mei 2017Nomor 256 / PEN / PDT / 2017 / PT. BDG tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; 2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari halaman 15 Putusan Nomor256/PDT /2017/PT.BDG

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 16 Oktober 2015 dengan daftar register Nomor 204/Pdt.G/2015/PNCbi. telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa peristiwa hukumnya semula terjadi pada tanggal 04 Maret 2009 dimana telah terjadi perikatan hukum antara Penggugat/Yusup Supriyadi dan Tergugat sebagai Direktur CV.Tri Daya Perkasa dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 1 antara Penggugat/Yusup Supriyadi dan Tergugat selaku Direktur Cv Tri Daya Perkasa yang dibuat di hadapan Nitaris Partono, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor; 2. Bahwa di dalam akta perjanijan kerjasama a quo menyebutkan secara jelas bahwa lingkup dari perjanjian kerjasama a quo adalah penambangan pasir milik dari Tergugat, dimana Penggugat adalah sebagai pihak penyetor modal atau investor, sedangkan Tergugat sebagai pemakai modal dari Penggugat yang akan menggunakan modal a quo untuk melakukan penambangan pasir milik dari Tergugat; 3. Bahwa berdasarkan akta perjanjian kerjasama a quo sebagai pihak investor Penggugat dijanjikan oleh Tergugat akan mendapatkan keuntungan dari pemakai modal in casu Tergugat yaitu sebesar 30 % dari hasil penjualan setelah

dipotong

keuntungan

jika

biaya

tambang,

Penggugat

sebagai

pengembalian

menginvestasikan

dananya

modal

dan

sebesar

Rp.

9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) kepada Tergugat; 4. Bahwa atas dasar akta perjanjian kerjasama a quo, Penggugat kemudian tergerak untuk secara bertahap baik tunai maupun melalui transfer antar bank menyetorkan sejumlah modal uang kepada Tergugat yang jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; 5. Bahwa namun pada kenyataannya sejak ditandatanganinya akta perjanjian kerjasama a quo dan diterimanya modal yang disetorkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan sekarang, Penggugat sama sekali tidak menerima dan mendapatkan laporan keuangan dan laporan tentang kegiatan usaha penambangan sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian kerjasama a quo justru, termasuk Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan pembagian penghasilan berupa keuntungan dan pengembalian modal kepada Penggugat; 6. Bahwa atas perbuatan Tergugat a quo yang sengaja mengabaikan, mengingkari

dan

sama

sekali

tidak

mempunyai

itikad

baik


untuk

melaksanakan

kewajibannya

sebagaimana

yang

diperjanjikan

dalam

perjanjian kerjasama a quo, Penggugat pada akhirnya mengalami kerugian, baik berupa tidak diterima pembagian hasil keuntungan maupun tidak dikembalikannya modal yang telah disetorkan Penggugat kepada Tergugat; 7. Bahwa atas perbuatan Tergugat a quo, kemudian Penggugat melakukan upaya dengan menegur dan meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat agar Tergugat mengembalikan modal yang telah disetorkan Penggugat kepada Tergugat beserta keuntungan yang dijanjikan; 8. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2010, berdasarkan upaya teguran yang dilakukan Penggugat, Tergugat kemudian mengakui bahwa Tergugat telah menerima dan menggunakan uang titipan berupa modal yang disetorkan dari Penggugat sebesar

Rp.

penambangan mengembalikan

2.000.000.000,galian

pasir

modal

(dua milik

yang

milyar

rupiah)

untuk

Tergugat,

dan

Tergugat

disetorkan

Penggugat.

kerjasama bersedia

Adapun

cara

pengembalian yang ditawarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, semula dengan cara pemberian kompensasi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter kubik dari hasil penjualan produksi penambangan pasir sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) permeter kubik. Akan tetapi, kemudian cara tersebut diubah yaitu dengan cara pengembalian dalam bentuk hasil penambangan pasir sejumlah 5.800 (lima ribu delapan ratus) rit/truck secara bertahap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; 9. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya, upaya cara-cara pengembalian yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sampai saat ini sama sekali tidak ada realisasainya dan sama sekali tidak dipenuhi oleh Tergugat, bahkan upaya yang dilakukan Tergugat a quo hanyalah akal-akalan belaka yang berdasarkan itikad yang tidak baik dari Tergugat untuk menghindar dan menghapus kewajibannya kepada Penggugat. Akibatnya, hingga sampai saat ini Penggugat tetap mengalami kerugian berupa modal yang disetorkan kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,-

(dua milyar rupiah) dan

keuntungan yang diharapkan dari hasil penambangan pasir; 10. Bahwa perbuatan Tergugat a quo yang berkali-kali mengingkari atau menciderai janji untuk mengendalikan modal yang disetorkan Penggugat berikut

keuntungannya,

adalah

merupakan

perbuatan

ingkar

janji

(wanprestasi) yang melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata; 11. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi), Penggugat telah mengalami kerugian dan berupa modal yang disetorkan Penggugat kepada Tergugat, oleh sebab itu sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengembalikan modal yang disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat


secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat sebagai akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dari Tergugat adalah hilangnya modal yang disetorkan

dari

Penggugat

kepada

Tergugat

adalah

sebesar

Rp.

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); 12. Bahwa oleh karena Penggugat telah menyetorkan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang digunakan Tergugat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama penambangan pasir, maka wajar menurut hukum Tergugat dibebani bunga morotoir sebagai keuntungan yang diharapkan

(gederfdewinst)

Penggugat

dari

perjanjian

kerjasama

penambangan pasir a quo yang dibayarkan sekaligus dan seketika, yaitu sebesar 10 % per tahun atau

0.8 % per bulan dikalikan modal yang

disetorkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terhitung dari sejak bulan Maret 2009 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu : 0.8 % X Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) X 80 bulan = Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah); 13. Bahwa oleh karena Tergugat berkali-kali mengingkari atau menciderai dan sama tidak beritikad baik untuk mematuhi perjanjian kerja sama a quo maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mohonkan agar akta perjanjian kerjasama a quo berikut perjanjian-perjanjian lain turunannya dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku karena alasan ingkar janji (wanprestasi), dengan membebankan Tergugat dihukum secara sekaligus dan seketika mengembalikan kepada Penggugat berupa modal yang telah disetorkan Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan keuntungan

yang

diharapkan

berupa

bunga

morotoir

sebesar

Rp.

1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.280.000.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah); 14. Bahwa dengan demikian pada saat gugatan ini diajukan, sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat dihukum untuk mengembalikan kepada Penggugat berupa modal yang telah disetorkan dan keuntungan yang diharapkan (gederfewinsf) secara sekaligus dan seketika, yang perinciannya adalah sebegai berikut : 1.

Modal

yang

disetorkan

Penggugat

kepada

Tergugat

sebesar

diharapkan

sebesar

Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); 2.

Bunga Rp.

morotoir

sebagai

1.280.000.000,-

(satu

keuntungan

yang

milyar

ratus delapan

dua

puluh

rupiah);


juta

Jumlah keseluruhan adalah : Rp. 3.280.000.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah); 15. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (ilusioner), maka sangatlah beralasan berdasarkan pasal 227 HIR mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap: a. Tanah dan bangunan rumah tinggal seluas ± 700 (tujuh ratus) meter persegi milik Tergugat yang terletak di Kampung Tengah Rt.007/Rw.004 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dengan batasbatas : -

Sebelah Utara

: Tanah milik PT Global;

-

Sebelah Selatan

: Rumah Bapak Surya;

-

Sebelah Barat


-

Sebelah Timur

: Tanah milik Dayah;

b. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner warna hitam keluaran tahun 2014 dengan Nomor Polisi B 1862 EJB; c. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris warna putih keluaran tahun 2014 Nomor Polisi B 1165 ZFO; 16. Bahwa apabila Tergugat tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya membayar kerugian kepada Penggugat tersebut, maka sangat beralasan Tergugat dihukum untuk menyerahkan seluruh barang-barang yang diletakkan sita jaminan a quo kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan lelang secara umum dan terbuka guna menutupi kerugian yang dialami Penggugat; 17. Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan hakim bilamana Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat ini, Penggugat mohonkan agar Pengadilan menetapkan hukuman uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Tergugat untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan perkara ini; 18. Bahwa gugatan ini telah diajukan atas dasar bukti otentik atau tulisan yang mengandung pembuktian, dan karena itu tepatlah putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi; Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi); 3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan modal yang disetorkan secara sekaligus dan seketika serta ditambah dengan keuntungan yang diharapkan Halaman 5 dari halaman 15 Putusan Nomor256/PDT /2017/PT.BDG

berupa bunga morotoir kepada Penggugat, dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.280.000.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), yang perinciannya adalah sebagai berikut : a.

Modal

yang

disetorkan

Penggugat

kepada

Tergugat

sebesar

diharapkan

sebesar

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); b. Bunga Rp.

morotoir

sebagai

1.280.000.000,-

(satu

keuntungan

yang

milyar

ratus delapan

dua

puluh

juta

rupiah); 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang berupa : a. Tanah dan bangunan rumah tinggal seluas ± 700 (tujuh ratus) meter persegi milik Tergugat yang terletak di Kampung Tengah Rt.007/Rw.004 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dengan batasbatas : - Sebelah Utara


- Sebelah Selatan

: Tanah milik Bapak Surya;

- Sebelah Barat


- Sebelah Timur


b. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Warna Hitam Keluaran Tahun 2014 dengan Nomor Polisi B 1862 EJB; c. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris Warna Putih Keluaran Tahun 2014 Nomor Polisi B 1165 ZFO; 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang-barang berupa : a. Tanah dan bangunan rumah tinggal seluas +_ 700 (tujuh ratus) meter persegi milik Tergugat yang terletak di Kampung Tengah Rt.007/Rw.004 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dengan batasbatas : - Sebelah Utara


- Sebelah Selatan

: Tanah milik Bapak Surya;

- Sebelah Barat


- Sebelah Timur


b. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Warna Hitam Keluaran Tahun 2014 dengan Nomor Polisi B 1862 EJB; c. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris Warna Putih Keluaran Tahun 2014 Nomor Polisi B 1165 ZFO; kepada Penggugat untuk dijual melalui lelang secara umum dan terbuka, dimana hasilnya digunakan untuk memenuhi kewajiban Tergugat membayar dan mengembalikan modal yang disetor beserta keuntungan yang diharapkan


kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.280.000.000,(tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah); 6. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 1 tanggal 04 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Partono, S.H.,

Notaris di

turunannya

karena

Kabupaten alasan

Bogor, ingkar

beserta janji

perjanjian-perjanjian

(wanprestasi),

dengan

lain tetap

membebankan Tergugat secara sekaligus dan seketika mengembalikan kepada Penggugat berupa modal yang telah disetorkan dan keuntungan yang diharapkan berupa bunga morotoir, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.280.000.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah); 7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan perkara ini; 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; ATAU Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dan sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan atau Kualifikasi Sebagai Penggugat (disqualificatoir); Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah menyetorkan sejumlah uang baik tunai maupun transfer antar bank sejumlah modal kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan perjanjian tanggal 04 Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat sebagai Direktur CV. Tri Daya Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Partono, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor. Namun pada faktanya bukan Penggugat yang memberikan uang tersebut, melainkan Sdr. Wawan Setiawan yang kemudian modal tersebut diberikan kepada Dedy Mulyadi sebagai Joint Opration sebagaimana kwitansi penerimaan uang tertanggal 15 Juni 2009 dan Surat Perjanjian Kerjasama pada hari Kamis tanggal 1 September 2010;


Bahwa dari fakta tersebut perihal modal yang disetorkan oleh Sdr. Wawan Setiawan kepada Sdr. Dedy Mulyadi maka Penggugat tidak memiliki kualifikasi sebagai Penggugat untuk menggugat Tergugat. Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum. Serta tidak ada hak dan kewajiban Tergugat kepada Penggugat; 2. Para Pihak Dalam Gugatan

Penggugat

Tidak Lengkap/Plurium Litis

Consortium; Bahwa pihak-pihak dalam gugatan Penggugat tidak lengkap. Sebab gugatan tersebut tidak mencantumkan atau menyertakan pihak-pihak yang mempunyai peranan penting dalam perkara ini yaitu Sdr. Dedy Mulyadi dan Sdr. Wawan Setiawan dimana Penggugat hanya menyebut Tergugat saja, bahkan Penggugat cenderung menutupinya; Bahwa pihak yang menikmati modal yang disetorkan Sdr. Wawan Setiawan bukan Tergugat melainkan Sdr. Dedy Mulyadi sebagaimana kwitansi tertanggal 15 Juni 2009 dan perjanjian Penggugat dengan Sdr. Dedy Mulyadi yang seharusnya digugat oleh Penggugat dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan mengandung cacat yang sangat prinsipil; Putusan

Pengadilan

Tinggi

Bandung

tanggal

27

Oktober

1970

No.167/1970/Perd/PTB yang berbunyi : “ tuntutan/gugatan yang belum lengkap yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) “; (Kutipan Proyek Yurisprodensi JABAR 1969-1972); 3. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obsrum Libbelum). Bahwa berdasarkan substantierings theorie yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya memutuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan peranan Sdr. Dedy Mulyadi dan Sdr.Wawan Setiawan sehingga menyulitkan Tergugat dalam memberikan jawaban ; 4. Penggugat Dengan Mengajukan Gugatannya Telah Melakukan Perbuatan Licik (Exceptio Doli Prae Sintis); Bahwa

Penggugat

dalam

gugatannya

Penggugat

mendalilkan

telah

menyetorkan modal Rp. 2.000.000.000,- (dua miliyar rupiah) kepada Penggugat namun sebenarnya bukanlah Penggugat yang menyetorkan modal


tersebut pada Sdr. Dedy Mulyadi melainkan Sdr. Wawan Setiawan sehingga yang memiliki hak dan kewajiban adalah Sdr. Dedy Mulyadi dan Sdr. Wawan Setiawan, bukan Tergugat; Bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan Penggugat secara terangterangan telah memaksakan kehendak yang bukan haknya kepada Tergugat yang tujuannya semata-mata untuk mencari keuntungan fimansial; Hal ini menunjukan Penggugat telah melakukan perbuatan licik, yaitu mengajukan gugatan dengan tujuan mencari keuntungan finansial sematamata walau sudah diketahuinya bahwa gugatan tersebut salah sasaran dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat; 5. Eksepsi Non Adimpleti Contractus; Bahwa jika mengacu pada Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat di hadapan Notaris Partono, SH., Notaris di kabupaten Bogor, maka yang melakukan wanprestasi tersebut adalah Penggugat, bukan Tergugat sebagaimana Pasal 1 dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa modal

yang

9.000.000.000,-

seharusnya (sembilan

disetorkan miliyar

oleh

rupiah)

Penggugat barulah

sebesar

Penggugat

Rp.

berhak

mendapatkan penghasilan dari Tergugat sebagaimana yang telah disepakati sebesar 30 % dari hasil penjualan setelah dipotong biaya tambang. Namun pada faktanya Penggugat menyetorkan modal tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliyar rupiah) sehingga usaha yang akan dijalankan antara Penggugat dan Tergugat menjadi terhambat; Bahwa patut dipertimbangkan pendapat M. Yahya Harahap,SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan di Indonesia, Penerbit CV Zahir Trading CO, Medan 1977, hal 157-165 yang menyatakan : “.... adalah sangat bertentangan dengan kepentingan proses beracara, jika asas-asas pada Pasal 136v HIR/162 Rbg itu dipegangi secara “ kalimat mati “ yakni harus ditimbang dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hakim dapat saja memutuskan perkara atas dasar eksepsi dengan satu keputusan akhir (eind vonnis) sekalipun perkara pokok belum lagi diperiksa, misalnya dalam hal dimana Tergugat

mengajukan bantahan eksepsi

disqualificatoir yang dapat diterima oleh Hakim, yaitu misalnya Penggugat bukan orang yang berhak bertindak sebagai Penggugat, maka Hakim sudah pantas mengambil putusan akhir, sebab akan percuma dia nanti akan memeriksa perkara pokok, karena putusan yang diambilpun nantinya akan tetap berlandaskan atas bantahan eksepsi tersebut yang akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima .......;


Maka adalah sangat beralasan bila Majelis Hakim memberikan putusan akhir yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa pokok perkara; Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan : - Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; - Menolak

gugatan

Penggugat

untuk

seluruhnya

atau

setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; DALAM KONVENSI 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini; 2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, maka secara mutatis mutandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini; 3. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dilapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum kecuali dalil yang diakui oleh Tergugat; 4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Maret 2009 terjadi perikatan hukum dimana Tergugat sebagai Direktur CV. Tri Daya Perkasa dalam akta pendirian kerjasama di hadapan Notaris Partono, S.H., Notaris di kabupaten Bogor; 5. Bahwa benar dalam perjanjian kerjasama tersebut penambangan pasir tersebut milik Tergugat dan Penggugat adalah penyetor modal atas investor; 6. Bahwa benar sebagaimana perjanjian tersebut nilai investasi Penggugat sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliyar rupiah) dan Penggugat mendapatkan hak keuntungan dari modal tersebut sebesar 30 % dari hasil penjualan setelah dipotong biaya tambang; 7. Bahwa sampai saat ini Penggugat harus menyetorkan modal tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliyar rupiah) oleh Sdr. Wawan Setiawan pada Sdr. Dedy Mulyadi berdasarkan kwitansi tertanggal 15 Juni 2009 dan perjanjian antara Penggugat dengan Sdr. Dedy Mulyadi yang dimana uang modal tersebut sampai saat ini belum di setorkan pada Tergugat;


8. Bahwa

dengan

baru

disetorkannya

modal

tersebut

sebesar

Rp.

2.000.000.000,- (dua miliyar rupiah) oleh Penggugat maka secara hukum dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat belum lah mendapat hak untuk keuntungan sebesar 30 % dari hasil penjualan pasir tersebut. Karena seharusnya Penggugat menyetorkan modal tersebut sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah); 9.

Bahwa dari apa yang dikemukakan diatas sebenarnya Penggugat lah yang ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Notaris Partono, S.H., dimana modal yang disetorkan seharusnya Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) baru menerima hak-haknya bukan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

10. Bahwa

dikarenakan

Penggugat

memberikan

uang

modal

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut lewat Sdr. Wawan Setiawan kepada Sdr. Dedy Mulyadi dan telah membuat perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Sdr. Dedy Mulyadi maka yang seharusnya bertanggung jawab terhadap modal Rp. 2.000.000.000,- (dua miliyar rupiah) tersebut adalah Sdr. Dedy Mulyadi. Hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah menerima modal Rp. 2.000.000.000,- (dua miliyar rupiah) baik dari Penggugat maupun dari Sdr. Dedy Mulyadi; 11. Bahwa adalah hal yang wajar apabila Tergugat tidak mengidahkan segala permintaan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tersebut. Karena dalam hal ini Penggugatlah yang telah melakukan Wanprestasi atau ingkar janji; 12. Bahwa yang dimaksud keadilan sejati (norgeode justitierechtdoon) dalam perkara ini, adalah ketika Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; DALAM REKONVENSI 1. Bahwa Tergugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini; 2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi di atas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi; 3. Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam rekonvensi, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;


Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenaan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut: Dalam Eksepsi - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Dalam Konvensi - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini; Dalam Rekonvensi - Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya; Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab jinawab yang tertuang dalam Replik Penggugat tertanggal 31Mei 2016 dan Duplik Tergugat tertanggal 07Juni 2016, kesemuanya terlampir dalam berkas perkara, dan telah termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 06September 2016, Nomor 204 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbiyang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI - Menerima eksepsi Tergugat; DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; DALAM REKONVENSI DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:


- Menghukum

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah); Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri 20September

2016

Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal

Pembanding

semula

Penggugat

telah

mengajukan

permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 06September 2016 Nomor 204 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbi untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 07Nopember 2016, pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat; Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 204 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbi tanggal 15 Mei 2017 ; Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzage) Nomor: 204/ Pdt.G / 2015 / PN. Cbi tanggal 22Maret 2017

dan

tanggal

31Maret

2017kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan memori

banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera

Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 204 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbi tanggal 15 Mei 2017 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara yang memuat Berita Acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat bukti, keterangan saksi serta salinan


resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal

06September

2016

Nomor204 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbi, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena

dalam

pertimbangan-pertimbangan

hukumnya

telah

memuat

dan

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-petimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding

sendiri,

sehingga

putusan

Pengadilan

Negeri

Cibinong tanggal

06September 2016 Nomor204 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbi dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat

Ketentuan

Peraturan

Perundang-undangan

yang

bersangkutan dengan perkara ini. M E N G A D I L I 1.

Menerima

permohonan

banding

dari Pembanding semula

Penggugat ; 2.

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Cibinong

tanggal

06September 2016 Nomor 204 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbi yang dimohonkan banding tersebut ; 3.

Menghukum Pembanding semula Penggugat

untuk membayar

biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) ; DEMIKIANLAH

diputus dalam rapat permusywaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari 26JULI2017,

ini : RABUtanggal

oleh kami : SYAFARUDDIN, S.H. Hakim Tinggi Bandung sebagai

Hakim Ketua Majelis, dengan DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip. S.H., M.H. dan SUGITO, S.H., M.H. masing–masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hariSENIN tanggal31JULI2017oleh Ketua Majelis Hakim


dengan dihadiri Para Hakim Anggota

tersebut dalam

persidangan

yang

dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.DEDE SOBARI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip. S.H., M.H. SYAFARUDDIN, S.H

Ttd SUGITO, S.H., M.H PANITERA PENGGANTI Ttd H.DEDE SOBARI, S.H., M.H.

Perincian Biaya : - Meterai

………. Rp. 6.000,00.

- Redaksi Putusan …..….. Rp.5.000,00. - Pemberkasan ….………. Rp.139.000,00 Jumlah

Rp. 150.000,00. (Seratus lima puluh ribu rupiah)



PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents