P U T U S A N Nomor : 15/TIPIKOR/2013/PT. Bdg.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa : Nama lengkap
:
EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si.
Tempat lahir
:
Kendal
Umur/tanggal lahir
:
38 tahun / 1 Februari 1974
Jenis kelamin
:
Laki-laki
Kebangsaan
:
Indonesia
Tempat tinggal
:
Permata Indah Arcamanik D.15, RT.01/ RW.11, Kel. Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung.
Agama
:
Islam
Pekerjaan
:
Pegawai Negeri Sipil ( PNS )/ Lurah Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara (periode Maret 2010 s.d sekarang).
Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, B. Latief Saleh, SH., Dwi Librianto, SH., MKn dan Djenny Suharso, SH., masing-masing advokat dari “Kantor Hukum LS & Rekan”, beralamat di Plaza Bisnis Kemang, jalan Kemang Raya No.2 Kemang, Jakarta., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2012 ; ----------------------------------------------------------------------------------------
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 7 Pebruari 2013 Nomor : 68/ Pid.Sus/ TPK/ 2012/ PN.Bdg ; ------------------------------
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 18 Maret 2013 Nomor : 16/PEN/TIPIKOR/2013/
PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; ---------------------------------------------------------------------------------------------
Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : reg.perk.pds-02/cmh/10/2012, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :
PRIMAIR : Bahwa terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si., selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mempunyai jabatan sebagai Lurah Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 821.27/Kep.127-KKD/2010 tertanggal 12 Maret 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, bersama-sama dengan YULIANTI, S.Sos. dan WAHYU RESDIAN, S.S.iT. (dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah), pada bulan 2010 Maret sampai dengan Agustus 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2010, bertempat di Kantor Kelurahan Cibabat Jln. Sirnarasa No. 18 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
Nomor
:191/
KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; perbuatan terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2010 Kantor Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi melaksanakan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA). Bahwa peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi sebagaimana Surat Lurah Cibabat Nomor : 594/49.a/Pem tertanggal 6 April 2010
Hal 2 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 28/KEP2.32.77/IV/2010 tertanggal 6 April 2010, adalah sebagai berikut : NO
NAMA
1
2
ALAMAT 3
1
SARJA
Cibabat
2
SUDIRAN /LIOH
Pasantren
3
ADIM ETOY
Pasantren
4
HARUN RONI PERMANA
Buni Sugih
5
ASEP DANI
Babut Girang
6
NANDANG IRWANSYAH
Pasantren
7
KUSAERI
Pasantren
8
ENI MELANI
Pasantren
9
RIVAN GUNAWAN
Pasantren
10
PARWANTO
Pasantren
11
MAKMURIYAH
Serut
12
IDAH HAMIDAH
Cibeureum
13
ADE SUDANA
Sirnarasa
14
DEDI RUSMANA
Sirnarasa
15
DYAH NOERMAROETTY
Babut
16
JAJA SUKARYA
Buni Sugih
17
KIKI SOPANDI
Babut
18
ANIH WIDANINGSIH
Sirnarasa
19
MOHAMMAD NASEH
Sirnarasa
20
HANDI SUHENDI
Babut Tengah
21
USEP SOMANTRI
Pasantren
22
DIDIT SULUH PUTRA
Pasantren
23
ALIYUDIN MUSTOFA
Buni Sugih
24
ELNITA
Babut Girang
4 R T R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T.
5 6 3 / 5 / 1 / 4 / 4 / 6 / 3 / 4 / 5 / 7 / 5 / 5 / 3 / 6 / 1 / 8 / 4 / 3 / 3 / 1 / 8 / 5 / 5 / 4 /
7 R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W.
8 2 1 7 1 5 1 5 1 1 1 5 1 5 1 5 7 7 7 7 2 1 2 1 1 1 7 1 1 2 1 2 1 1 1 7 7 7 1 1
9 Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT
Hal 3 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
25
MEMED
Pasantren
26
IMAS KARYATI
Buni Sugih
27
TURACHMAN
Serut
28
BENNY ABDILLAH ARIEF
Babut
29
FEMMY SANTI
Cibabat
30
NANDANG BADRUSALAM
Serut
31
SURAHMAN
Buni Sugih
32
TATI SUMARDI
Cibabat
33
TATI PURWATI DKK
Cibabat
34
WATIAH
Pasantren
35
JUJU Dkk
Babut Girang
36
TJEPTJEP RAHAYU. T.P.DR
Babut Girang
37
MAI SARAH
Babut
38
ENTIN HENDRAWATI
Babut Tengah
39
ENOK ROHANAH
Babut
40
AMID WARSOMA
Babut Tengah
41
ITING
Pasantren
42
ASEP SETIAWAN
Babut Tengah
43
H. HANDI SEHENDI
Babut
44
AGUSTIANA
Buni Sugih
45
AKMAL BAINUDDIN, Ir
Babut
46
H. HANDI SEHENDI
Babut Girang
47
SITI PATIMAH
Pasantren
48
AGA ADIWIRIA
Jati
49
NENAH
Babut Hilir
50
EDIE KARTONO
Babut
51
DADANG
Buni Sugih
R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T.
5 / 2 / 5 / 3 / 1 / 5 / 5 / 1 / I
/
5 / 2 / 1 / 5 / 4 / 1 / 1 / 6 / 1 / 4 / 5 / 2 / 2 / 5 / 2 / 3 / 3 /
6 /
R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W.
1 6 1 6
Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT
1 5
Kel. CIBABAT
7 7 7 1 1 2 1 7 7 2 1 2 1 7 1 9 1 1 1 1 1 0 9 1 0 1 6 1 9 1 1 7 1 1 2 0 7 9
Hal 4 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
52
EDIE KARTONO
Babut
53
NOPIANTI
Pasantren
54
DUDI SUPRIADI
Pasantren
55
DADAN MUSTOFA
Buni Sugih
56
SUGIANTO SYARIFUDIN
Serut
57
JUARIAH
Pasantren
58
ONG KENG HIN
Babut
59 60
RITA SETIAWATY BENY SUGIANTO SYARIFUDIN
Babut Serut
61
ADUNG KARNADI
Citaman
62
TINY SUHARTINI DKK
Babut
63
DINDIN DAMSUDIN
Pasantren
64
Dra. Hj. ASIAH SETIAPUTRI dkk
Sentral
65
DEDI SYARIFUDIN
Babut
66
RUSMIDA SIPAYUNG
Babut Girang
67
RUSMANA
Babut
68
WIDA KUSUMAWATI
Babut
69
ATANG RACHMAT
Citaman
70
AGUS SUSANTO
Serut Girang
Bahwa
sebelum
pelaksanaan
Kegiatan
R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T.
3 / 1 / 5 / 1 / 3 / 3 / 5 / 3 / 3 / 4 / 1 / 8 / 3 / 4 / 3 / 1 / 1 / 7 / 3 /
R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W.
Percepatan
1 6 7 7 1 5 7 2 2 0 1 9 7 1 6 1 9 7 1 2 1 9 1 1 4 1 8 1 6 8
Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT
Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah (PRONA) tersebut, telah ada kesepakatan lisan antara terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si dan YULIANTI, S.Sos dengan WAHYU RESDIAN, S.S.iT. dari Kantor Pertanahan Kota Cimahi agar tidak dilakukan penyuluhan kepada masyarakat atau peserta di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi bahwa terdapat program pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan para peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) tidak dikenakan biaya (gratis). Bahwa sebagai tindak lanjutnya dibuat laporan seolah-olah pada hari Selasa tanggal 30 – 03 – 2010 telah dilakukan Penyuluhan Dalam Rangka
Hal 5 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona) di Aula Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara. Bahwa Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah merupakan pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Adapun tujuan penyelenggaraan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah adalah untuk melaksanakan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali melalui proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan tanah di seluruh Indonesia.
Pembiayaan Kegiatan Percepatan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Program Pengelolaan Pertanahan. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional menentukan : Pasal 23 (1). Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dari Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a. (2). Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a.
Masyarakat tidak mampu ;
sehingga seharusnya untuk Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tersebut para peserta tidak dibebankan membayar biaya pembuatan sertifikat karena selain berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Jo. Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2010 tersebut di atas, pembiayaan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan
Pendaftaran
Tanah
tersebut
telah
dibiayai
dari
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Program Pengelolaan Pertanahan, yaitu sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 67/SKPA/PRONA/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 yang kemudian direvisi dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran No.67/ SKPA/ PRONA/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 dan Surat Keputusan Otorisasi SKU-05/ WPB.13/KP.0121/2010 tanggal 09 Maret 2010. Bahwa pada kenyataannya, terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. selaku Lurah Cibabat bersama-sama dengan YULIANTI, S.Sos selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Cibabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini WAHYU RESDIAN, S.S.iT. dari Kantor Pertanahan Hal 6 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
Kota Cimahi, telah meminta kepada peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi untuk membayar biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut
dialokasikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pihak Kelurahan Cibabat yakni antara lain untuk terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. dan YULIANTI, S.Sos., sedangkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi untuk disetorkan kepada WAHYU RESDIAN, S.S.iT. dari Kantor Pertanahan Kota Cimahi. Bahwa mekanisme penarikan/pemungutan biaya dari para peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 yang dilakukan pada kantor Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yaitu para peserta baik secara langsung atau pun melalui Ketua RT mendaftar dan menyerahkan berkas-berkas permohonan beserta uangnya kepada YULIANTI, S.Sos, kemudian oleh YULIANTI, S.Sos dibuatkan kuitansi. Bahwa dari 70 (tujuh puluh) peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, terdapat 2 (dua) orang peserta yang pengurusannya tidak melalui Kelurahan Cibabat melainkan melalui WAHYU RESDIAN, S.SiT selaku Pegawai Kantor Pertanahan Kota Cimahi, yaitu peserta yang bernama ASEP SETIAWAN yang beralamat di Babut Tengah RT.1 RW. 19, dan peserta yang bernama DADANG MUSTOFA yang beralamat di Pesantren RT.1 RW.15. Bahwa jumlah uang seluruhnya yang Terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si bersama-sama dengan YULIANTI, S.Sos. terima dari 68 (enam puluh delapan) peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi untuk pembayaran pembuatan sertifikat adalah sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah). Bahwa uang sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si dan YULIANTI, S.Sos dialokasikan dengan perincian sebagai berikut : - Uang sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Cimahi melalui WAHYU RESDIAN, S.SiT sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada ILING sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); - Uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya pemberkasan; dan
Hal 7 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
- Uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) disimpan oleh YULIANTI, S.Sos atas arahan Terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. yang rencananya akan dibagi-bagikan untuk Terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Sekertaris Lurah (ARI BACHTIAR) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), YULIANTI, S.Sos. sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), staf pemerintahan (sdr. ARIS dan sdr AOS) masing-masing Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) ; ---------------------------------------------------------------------------
Perbuatan Terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 UndangUndang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ; --------------------------------------------------------------------
SUBSIDIAIR :
Bahwa terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si., selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mempunyai jabatan sebagai Lurah Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 821.27/Kep.127-KKD/2010 tertanggal 12 Maret 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, bersama-sama dengan YULIANTI, S.Sos. dan WAHYU RESDIAN, S.S.iT. (dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah), pada bulan Maret 2010 sampai dengan Agustus 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2010, bertempat di Kantor Kelurahan Cibabat Jln. Sirnarasa No. 18 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
Nomor
:
191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, , yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya
Hal 8 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
yang bertentangan dengan kewajibannya;
perbuatan terdakwa EKO
INPRASNO SURVIANTO, M.Si. dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
Bahwa pada tahun 2010 Kantor Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi melaksanakan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA). Bahwa peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi sebagaimana Surat Lurah Cibabat Nomor : 594/ 49.a/ Pem tertanggal 6 April 2010 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 28/KEP2.32.77/IV/2010 tertanggal 6 April 2010, adalah sebagai berikut : NO
NAMA
1
2
ALAMAT 3
1
SARJA
Cibabat
2
SUDIRAN /LIOH
Pasantren
3
ADIM ETOY
Pasantren
4
HARUN RONI PERMANA
Buni Sugih
5
ASEP DANI
Babut Girang
6
NANDANG IRWANSYAH
Pasantren
7
KUSAERI
Pasantren
8
ENI MELANI
Pasantren
9
RIVAN GUNAWAN
Pasantren
10
PARWANTO
Pasantren
11
MAKMURIYAH
Serut
12
IDAH HAMIDAH
Cibeureum
13
ADE SUDANA
Sirnarasa
14
DEDI RUSMANA
Sirnarasa
15
DYAH NOERMAROETTY
Babut
16
JAJA SUKARYA
Buni Sugih
17
KIKI SOPANDI
Babut
4 R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T.
5 6 3 / 5 / 1 / 4 / 4 / 6 / 3 / 4 / 5 / 7 / 5 / 5 / 3 / 6 / 1 / 8 / 4 /
7 R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W.
8 2 1
R W.
1 1
7 1 5 1 5 1 1 1 5 1 5 1 5 7 7 7 7 2 1 2 1 1 1 7
9 Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT
Hal 9 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
18
ANIH WIDANINGSIH
Sirnarasa
19
MOHAMMAD NASEH
Sirnarasa
20
HANDI SUHENDI
Babut Tengah
21
USEP SOMANTRI
Pasantren
22
DIDIT SULUH PUTRA
Pasantren
23
ALIYUDIN MUSTOFA
Buni Sugih
24
ELNITA
Babut Girang
25
MEMED
Pasantren
26
IMAS KARYATI
Buni Sugih
27
TURACHMAN
Serut
28
BENNY ABDILLAH ARIEF
Babut
29
FEMMY SANTI
Cibabat
30
NANDANG BADRUSALAM
Serut
31
SURAHMAN
Buni Sugih
32
TATI SUMARDI
Cibabat
33
TATI PURWATI DKK
Cibabat
34
WATIAH
Pasantren
35
JUJU Dkk
Babut Girang
36
TJEPTJEP RAHAYU. T.P.DR
Babut Girang
37
MAI SARAH
Babut
38
ENTIN HENDRAWATI
Babut Tengah
39
ENOK ROHANAH
Babut
40
AMID WARSOMA
Babut Tengah
41
ITING
Pasantren
42
ASEP SETIAWAN
Babut Tengah
43
H. HANDI SEHENDI
Babut
AGUSTIANA
Buni Sugih
44
R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T.
3 / 3 / 1 / 8 / 5 / 5 / 4 / 5 / 2 / 5 / 3 / 1 / 5 / 5 / 1 / I
/
5 / 2 / 1 / 5 / 4 / 1 / 1 / 6 / 1 / 4 /
5 /
R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W.
2 1 2 1 1 1 7 7 7 1 1 7 7 7 1 1 2 1 7 7 2 1 2 1 7 1 9 1 1 1 1 1 0 9 1 0 1 6 1 9 1 1 7
Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT
Hal 10 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
45
AKMAL BAINUDDIN, Ir
Babut
46
H. HANDI SEHENDI
Babut Girang
47
SITI PATIMAH
Pasantren
48
AGA ADIWIRIA
Jati
49
NENAH
Babut Hilir
50
EDIE KARTONO
Babut
51
DADANG
Buni Sugih
52
EDIE KARTONO
Babut
53
NOPIANTI
Pasantren
54
DUDI SUPRIADI
Pasantren
55
DADAN MUSTOFA
Buni Sugih
56
SUGIANTO SYARIFUDIN
Serut
57
JUARIAH
Pasantren
58
ONG KENG HIN
Babut
59 60
RITA SETIAWATY BENY SUGIANTO SYARIFUDIN
Babut Serut
61
ADUNG KARNADI
Citaman
62
TINY SUHARTINI DKK
Babut
63
DINDIN DAMSUDIN
Pasantren
64
Dra. Hj. ASIAH SETIAPUTRI dkk
Sentral
65
DEDI SYARIFUDIN
Babut
66
RUSMIDA SIPAYUNG
Babut Girang
67
RUSMANA
Babut
68
WIDA KUSUMAWATI
Babut
69
ATANG RACHMAT
Citaman
70
AGUS SUSANTO
Serut Girang
Bahwa
sebelum
pelaksanaan
Kegiatan
R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T.
2 / 2 / 5 / 2 / 3 / 3 / 6 / 3 / 1 / 5 / 1 / 3 / 3 / 5 / 3 / 3 / 4 / 1 / 8 / 3 / 4 / 3 / 1 / 1 / 7 / 3 /
R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W.
Percepatan
1 1 2 0 7 9 1 6 1 6 1 5 1 6 7 7 1 5 7 2 2 0 1 9 7 1 6 1 9 7 1 2 1 9 1 1 4 1 8 1 6 8
Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT
Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah (PRONA) tersebut, telah ada kesepakatan lisan antara Hal 11 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si dan YULIANTI, S.Sos dengan WAHYU RESDIAN, S.S.iT. dari Kantor Pertanahan Kota Cimahi agar tidak dilakukan penyuluhan kepada masyarakat atau peserta di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi bahwa terdapat program pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan para peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) tidak dikenakan biaya (gratis). Bahwa sebagai tindak lanjutnya dibuat laporan seolah-olah pada hari Selasa tanggal 30 – 03 – 2010 telah dilakukan Penyuluhan Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona) di Aula Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara. Bahwa Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah merupakan pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Adapun tujuan penyelenggaraan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah adalah untuk melaksanakan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali melalui proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan tanah di seluruh Indonesia.
Pembiayaan Kegiatan Percepatan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Program Pengelolaan Pertanahan. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional menentukan : Pasal 23 (1). Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dari Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a. (2). Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a.
Masyarakat tidak mampu;
sehingga seharusnya untuk Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tersebut para peserta tidak dibebankan membayar biaya pembuatan sertifikat karena selain berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Jo. Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2010 tersebut di atas, pembiayaan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan
Pendaftaran
Tanah
tersebut
telah
dibiayai
dari
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Program Pengelolaan Pertanahan, yaitu sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: Hal 12 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
67/SKPA/PRONA/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 yang kemudian direvisi dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran No. 67/ SKPA/ PRONA/ III/2010 tanggal 01 Maret 2010 dan Surat Keputusan Otorisasi SKU-051/ WPB.13/ KP.0121/2010 tanggal 09 Maret 2010. Bahwa pada kenyataannya, terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. selaku Lurah Cibabat bersama-sama dengan YULIANTI, S.Sos selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Cibabat, telah menerima biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari setiap peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, dimana uang sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta
rupiah) tersebut dialokasikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pihak Kelurahan Cibabat yakni antara lain untuk terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. dan
YULIANTI, S.Sos., sedangkan sebesar Rp.500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) lagi untuk disetorkan kepada WAHYU RESDIAN, S.S.iT. dari Kantor Pertanahan Kota Cimahi. Padahal seharusnya terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si., YULIANTI, S.Sos dan WAHYU RESDIAN, S.S.iT. tidak boleh menerima pembayaran pembuatan sertifikat dari setiap peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tersebut karena kegiatan tersebut telah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Program Pengelolaan Pertanahan. Bahwa mekanisme penarikan/pemungutan biaya dari para peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 yang dilakukan pada kantor Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yaitu para peserta baik secara langsung atau pun melalui Ketua RT mendaftar dan menyerahkan berkas-berkas permohonan beserta uangnya kepada YULIANTI, S.Sos, kemudian oleh YULIANTI, S.Sos dibuatkan kuitansi. Bahwa dari 70 (tujuh puluh) peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, terdapat 2 (dua) orang peserta yang pengurusannya tidak melalui Kelurahan Cibabat melainkan melalui WAHYU RESDIAN, S.SiT selaku Pegawai Kantor Pertanahan Kota Cimahi, yaitu peserta yang bernama ASEP SETIAWAN yang beralamat di Babut Tengah RT.1 RW. 19, dan peserta yang bernama DADANG MUSTOFA yang beralamat di Pesantren RT.1 RW.15. Bahwa jumlah uang seluruhnya yang Terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si bersama-sama dengan YULIANTI, S.Sos. terima dari 68 (enam puluh delapan) peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Hal 13 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi untuk pembayaran pembuatan sertifikat adalah sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah). Bahwa uang sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si dan YULIANTI, S.Sos dialokasikan dengan perincian sebagai berikut : -
Uang sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Cimahi melalui WAHYU RESDIAN, S.SiT sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada ILING sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
-
Uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya pemberkasan; dan
-
Uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) disimpan oleh YULIANTI, S.Sos atas arahan Terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. yang rencananya akan dibagi-bagikan untuk Terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Sekertaris Lurah (ARI BACHTIAR) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), YULIANTI,
S.Sos.
sebesar
Rp.6.000.000,-
(enam
juta
rupiah),
staf
pemerintahan (sdr. ARIS dan sdr AOS) masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; ---------------------------------------------------------------------------------------
Perbuatan Terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 UndangUndang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ; --------------------------------------------------------------------
LEBIH SUBSIDIAIR : Bahwa terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si., selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mempunyai jabatan sebagai Lurah Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 821.27/Kep.127-KKD/2010 tertanggal 12 Maret 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, bersama-sama dengan YULIANTI, S.Sos. dan WAHYU RESDIAN, S.S.iT. (dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah), pada bulan Maret 2010 sampai dengan Agustus 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2010, bertempat di Kantor Kelurahan Cibabat Jln. Sirnarasa No. 18 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi atau Hal 14 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
Nomor
:
191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
perbuatan terdakwa EKO INPRASNO
SURVIANTO, M.Si. dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2010 Kantor Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi melaksanakan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA). Bahwa peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi sebagaimana Surat Lurah Cibabat Nomor : 594/49.a/Pem tertanggal 6 April 2010 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 28/KEP2.32.77/IV/2010 tertanggal 6 April 2010, adalah sebagai berikut : NO
NAMA
1
2
ALAMAT 3
1
SARJA
Cibabat
2
SUDIRAN /LIOH
Pasantren
3
ADIM ETOY
Pasantren
4
HARUN RONI PERMANA
Buni Sugih
5
ASEP DANI
Babut Girang
6
NANDANG IRWANSYAH
Pasantren
7
KUSAERI
Pasantren
8
ENI MELANI
Pasantren
9
RIVAN GUNAWAN
Pasantren
10
PARWANTO
Pasantren
4 R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T.
5 6 3 / 5 / 1 / 4 / 4 / 6 / 3 / 4 / 5 / 7 /
7 R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W.
8 2 1 7 1 5 1 5 1 1 1 5 1 5 1 5 7 7
9 Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT
Hal 15 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
11
MAKMURIYAH
Serut
12
IDAH HAMIDAH
Cibeureum
13
ADE SUDANA
Sirnarasa
14
DEDI RUSMANA
Sirnarasa
15
DYAH NOERMAROETTY
Babut
16
JAJA SUKARYA
Buni Sugih
17
KIKI SOPANDI
Babut
18
ANIH WIDANINGSIH
Sirnarasa
19
MOHAMMAD NASEH
Sirnarasa
20
HANDI SUHENDI
Babut Tengah
21
USEP SOMANTRI
Pasantren
22
DIDIT SULUH PUTRA
Pasantren
23
ALIYUDIN MUSTOFA
Buni Sugih
24
ELNITA
Babut Girang
25
MEMED
Pasantren
26
IMAS KARYATI
Buni Sugih
27
TURACHMAN
Serut
28
BENNY ABDILLAH ARIEF
Babut
29
FEMMY SANTI
Cibabat
30
NANDANG BADRUSALAM
Serut
31
SURAHMAN
Buni Sugih
32
TATI SUMARDI
Cibabat
33
TATI PURWATI DKK
Cibabat
34
WATIAH
Pasantren
35
JUJU Dkk
Babut Girang
36
TJEPTJEP RAHAYU. T.P.DR
Babut Girang
37
MAI SARAH
Babut
R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T.
5 / 5 / 3 / 6 / 1 / 8 / 4 / 3 / 3 / 1 / 8 / 5 / 5 / 4 / 5 / 2 / 5 / 3 / 1 / 5 / 5 / 1 / I
/
5 / 2 / 1 / 5 /
R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W.
1 9 1 1
Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT
1 1
Kel. CIBABAT
7 7 2 1 2 1 1 1 7 1 1 2 1 2 1 1 1 7 7 7 1 1 7 7 7 1 1 2 1 7 7 2 1 2 1 7
Hal 16 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
38
ENTIN HENDRAWATI
Babut Tengah
39
ENOK ROHANAH
Babut
40
AMID WARSOMA
Babut Tengah
41
ITING
Pasantren
42
ASEP SETIAWAN
Babut Tengah
43
H. HANDI SEHENDI
Babut
44
AGUSTIANA
Buni Sugih
45
AKMAL BAINUDDIN, Ir
Babut
46
H. HANDI SEHENDI
Babut Girang
47
SITI PATIMAH
Pasantren
48
AGA ADIWIRIA
Jati
49
NENAH
Babut Hilir
50
EDIE KARTONO
Babut
51
DADANG
Buni Sugih
52
EDIE KARTONO
Babut
53
NOPIANTI
Pasantren
54
DUDI SUPRIADI
Pasantren
55
DADAN MUSTOFA
Buni Sugih
56
SUGIANTO SYARIFUDIN
Serut
57
JUARIAH
Pasantren
58
ONG KENG HIN
Babut
59 60
RITA SETIAWATY BENY SUGIANTO SYARIFUDIN
Babut Serut
61
ADUNG KARNADI
Citaman
62
TINY SUHARTINI DKK
Babut
63
DINDIN DAMSUDIN
Pasantren
64
Dra. Hj. ASIAH SETIAPUTRI dkk
Sentral
R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T. R T.
4 / 1 / 1 / 6 / 1 / 4 / 5 / 2 / 2 / 5 / 2 / 3 / 3 / 6 / 3 / 1 / 5 / 1 / 3 / 3 / 5 / 3 / 3 / 4 / 1 / 8 / 3 /
R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W. R W.
1 0
R W.
1 2
9 1 0 1 6 1 9 1 1 7 1 1 2 0 7 9 1 6 1 6 1 5 1 6 7 7 1 5 7 2 2 0 1 9 7 1 6 1 9 7
Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT
Hal 17 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
65
DEDI SYARIFUDIN
Babut
66
RUSMIDA SIPAYUNG
Babut Girang
67
RUSMANA
Babut
68
WIDA KUSUMAWATI
Babut
69
ATANG RACHMAT
Citaman
70
AGUS SUSANTO
Serut Girang
Bahwa
sebelum
pelaksanaan
Kegiatan
R T. R T. R T. R T. R T. R T.
4 / 3 / 1 / 1 / 7 / 3 /
R W. R W. R W. R W. R W. R W.
Percepatan
1 9 1 1 4 1 8 1 6 8
Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT Kel. CIBABAT
Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah (PRONA) tersebut, telah ada kesepakatan lisan antara terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si dan YULIANTI, S.Sos dengan WAHYU RESDIAN, S.S.iT. dari Kantor Pertanahan Kota Cimahi agar tidak dilakukan penyuluhan kepada masyarakat atau peserta di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi bahwa terdapat program pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan para peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) tidak dikenakan biaya (gratis). Bahwa sebagai tindak lanjutnya
dibuat laporan seolah-olah pada hari
Selasa tanggal 30 – 03 – 2010 telah dilakukan Penyuluhan Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona) di Aula Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara. Bahwa Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah merupakan pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah.Adapun tujuan penyelenggaraan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah adalah untuk melaksanakan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali melalui proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan tanah di seluruh Indonesia.
Pembiayaan Kegiatan Percepatan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Program Pengelolaan Pertanahan. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional menentukan : Pasal 23
Hal 18 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
(1). Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dari Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a. (2). Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a.
Masyarakat tidak mampu;
sehingga seharusnya untuk Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tersebut para peserta tidak dibebankan membayar biaya pembuatan sertifikat karena selain berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Jo. Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2010 tersebut di atas, pembiayaan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan
Pendaftaran
Tanah
tersebut
telah
dibiayai
dari
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Program Pengelolaan Pertanahan, yaitu sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 67/SKPA/PRONA/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 yang kemudian direvisi dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran No. 67/ SKPA/ PRONA/ III/2010 tanggal 01 Maret 2010 dan Surat Keputusan Otorisasi SKU-051/ WPB.13/ KP.0121/ 2010 tanggal 09 Maret 2010. Bahwa pada kenyataannya, terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. selaku Lurah Cibabat bersama-sama dengan YULIANTI, S.Sos selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Cibabat, telah meminta kepada peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi untuk membayar biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dialokasikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pihak Kelurahan Cibabat yakni antara lain untuk terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. dan YULIANTI, S.Sos., sedangkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi untuk disetorkan kepada WAHYU RESDIAN, S.SiT dari Kantor Pertanahan Kota Cimahi. Bahwa para peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi bersedia membayar biaya pembuatan sertifikat karena para peserta beranggapan bahwa pembayaran tersebut merupakan suatu keharusan untuk dapat diterbitkannya sertifikat atas tanah para peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) dikarenakan yang meminta biaya tersebut adalah Terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. selaku Lurah Cibabat dan YULIANTI, S.SOs. selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Cibabat.
Hal 19 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
Bahwa mekanisme penarikan/pemungutan biaya dari para peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 yang dilakukan pada kantor Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yaitu para peserta baik secara langsung atau pun melalui Ketua RT mendaftar dan menyerahkan berkas-berkas permohonan beserta uangnya kepada YULIANTI, S.Sos, kemudian oleh YULIANTI, S.Sos dibuatkan kuitansi. Bahwa dari 70 (tujuh puluh) peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, terdapat 2 (dua) orang peserta yang pengurusannya tidak melalui Kelurahan Cibabat melainkan melalui WAHYU RESDIAN, S.SiT selaku Pegawai Kantor Pertanahan Kota Cimahi, yaitu peserta yang bernama ASEP SETIAWAN yang beralamat di Babut Tengah RT.1 RW. 19, dan peserta yang bernama DADANG MUSTOFA yang beralamat di Pesantren RT.1 RW.15. Bahwa jumlah uang seluruhnya yang Terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si bersama-sama dengan YULIANTI, S.Sos. terima dari 68 (enam puluh delapan) peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2010 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi untuk pembayaran pembuatan sertifikat adalah sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah). Bahwa uang sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si dan YULIANTI, S.Sos, dialokasikan dengan perincian sebagai berikut : - Uang sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Cimahi melalui WAHYU RESDIAN, S.Sit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada ILING sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); - Uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya pemberkasan; dan - Uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) disimpan oleh YULIANTI, S.Sos atas arahan Terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. yang rencananya akan dibagi-bagikan untuk Terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Sekertaris Lurah (ARI BACHTIAR) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), YULIANTI, S.Sos. sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), staf pemerintahan (sdr. ARIS dan sdr AOS) masing-masing Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) ; ---------------------------------------------------------------------------
Hal 20 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
Perbuatan Terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ; -------------------------------------------------------------------------------
Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Reg. Perkara No : PDS-02/CMH/10/2012 tanggal 7 Januari 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri / Tipikor Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO,M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; 2. Menyatakan terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO,M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiair Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; 3. Menyatakan terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO,M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidiair Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -------------------4. Menjatuhkan
pidana
penjara
terhadap
terdakwa
EKO
INPRASNO
SURVIANTO, M.Si. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ; ---------------------------------------------------------5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Walikota Cimahi Nomor 821.27/Kep.127-KKD/2010 tanggal 12 Maret 2010 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dan 1 (satu) eksemplar legalisir Daftar Nominatif Peserta Sertifikat PRONA 2010 Kelurahan Cibabat. Hal 21 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
Terlampir dalam berkas perkara A.n. Terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. 6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1.
Menyatakan Terdakwa Eko Inprasno Surviato, M.Si yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair.
2.
Membebaskan Terdakwa Eko Inprasno Survianto, M.Si dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
3.
Menyatakan Terdakwa Eko Inprasno Survianto, M.Si telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan
tindak
pidana
“Korupsi yang
dilakukan secara bersama-sama”. 4.
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5.
Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
6.
Menyatakan barang bukti berupa : -
1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Walikota Cimahi Nomor 821.27/Kep.127-KKD/2010 tanggal 12 Maret 2010 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
-
1 (satu) eksemplar legalisir Daftar Nominatif Peserta Sertifikat PRONA 2010 Kelurahan Cibabat. Terlampir dalam berkas perkara ; -------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tipikor Bandung masing-masing pada tanggal 14 Pebruari 2013, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Bdg, permintaan banding Terdakwa Hal 22 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Pebruari 2013 dan tanggal 8 Maret 2013 ; -------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung pada tanggal 26 Februari 2013, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2013 ; ---------------------------------------
Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya 1. H. KUSWARA S. TARYONO, SH., MH., 2. RINA ST. SUHARA, SH., MH., 3. AFFANDI ARPAN, SH., MH., 4. M. FIRDAUS JANUARTO, SH., MH., 5. DJULIANTO ROCHADI, SH., MH., Advokat pada kantor Advokat dan Penasihat Hukum KUSWARA S. TARYONO, SH., MH., & ASSOCIATER berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Pebruari 2013 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung pada tanggal 12 April 2013 ;
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung ; ----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ------------------------------
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Bahwa Jaksa Penuntut Umum secara prinsip sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, tetapi mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa terlalu ringan ; Bahwa
Jaksa
Penuntut
Umum
berpendapat
pemidanaan
yang
dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan hal ini didasarkan bahwa Hakim Tingkat Pertama yang juga menjatuhkan pidana yang sama Hal 23 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
kepada Sdr. YULIANTI, S.Sos., yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair
1
(satu) bulan
kurungan,
padahal
secara
structural,
kewenangan, beban tanggung jawab dan besarnya uang yang dinikmati Terdakwa dari para peserta PRONA lebih besar dibandingkan dengan Sdri. YULIANTI, S.Sos., sehingga dirasakan kurang adil apabila pemidanaannya disamakan dengan Sdri. YULIANTI, S.Sos. ; Bahwa kegiatan PRONA tersebut diperuntukkan terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lembah sampai dengan menengah dimana pembiayaannya bersumber dari APBN, sehingga seharusnya untuk kegiatan tersebut para peserta tidak dibebankan membayar biaya pembuatan sertifikat ;
Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi maupun verifikasi atas kegiatan PRONA di Kelurahan Cibabat, hal ini berarti kelalaian atas perbuatan yang dilakukan oleh saksi YULIANTI, S.Sos., selaku kasi di Kelurahan Cibabat ; Bahwa tidak ada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang membuktikan perbuatan Terdakwa yang terkait dengan menerima hadiah atau janji khususnya terhadap pembuatan sertifikat ; Bahwa Terdakwa baru dilantik sebagai lurah pada tanggal 23 Maret 2010, sangat beralasan apabila tidak mengetahui secara jelas dan pasti mengenai program PRONA, apalagi mengenai Surat Keputusan dari Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 26/KEP-2.2.77/III/2010 yang terbit tertanggal 5 Maret 2010, Terdakwa hanya meneruskan program yang telah berjalan/dilaksanakan oleh Lurah sebelumnya yaitu Hendra Gunawan ; Bahwa Terdakwa tidak mengetaui adanya Surat Keputusan dari Kantor pertanahan Kota Cimahi Nomor 26/KEP-2.2.77/III/2010 tertanggal 5 Maret 2010 tentang susunan dan tugas panitia pemeriksaan tanah “A” dalam kegiatan PRONA dan tidak mengetahui program ini seharusnya tidak dipungut biaya ; Bahwa pembuatan sertifikat masal yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi melalui saksi Sdr. Wahyu Resdian tidak pernah memberitahukan kepada saksi Yulianti, S.Sos., selaku Kasi
Hal 24 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
Pemerintahan di Kelurahan Cibabat, dimana tersebut adalah program prona yang tidak dipungut biaya ; Bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya kegiatan PRONA tersebut pada saat telah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Cimahi dan pembayaran untuk biaya sertifikat telah dilakukan sebelum Terdakwa menjabat sebagai Lurah Cibabat, oleh karena itu kemudian Terdakwa langsung memerintahkan Yulianti, S.Sos., selaku Kasi Pemerintahan di Kelurahan Cibabat untuk mengembalikan uang kepada peserta sertifikasi PRONA ; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan faktafakta yang terungkap dalam persidangan, dimana telah terungkap sebagian besar tanda terima pembayaran biaya proses sertifikat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditandatangani oleh Yulianti, S.Sos. dan tanggal tanda penerimaan biaya tersebut adalah sebelum Tergugat menjabat sebagai Lurah Cibabat ;
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh keduabelah pihak pada dasarnya tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama ; -----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara ini kecuali : 1. Mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ; 2. Mengenai uang Pengganti ; 3. Mengenai Subsidair pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung akan menambah pertimbangan sebagai berikut : Menimbang bahwa Bahwa Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah merupakan pelaksanaan pendaftaran tanah (PRONA) diperuntukkan bagi Hal 25 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah ; --------------------
Menimbang bahwa
Pembiayaan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Program Pengelolaan Pertanahan ; ---------------------------
Menimbang Bahwa Berdasarkan PP No 13 Tahun 2010 Tentang Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional dalam Pasal 23 disebutkan Bahwa Terhadap Pihak Tertentu Dapat Dikenakan Tarif Sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Dari Pelayanan Pendaftaran Tanah Berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 15 Huruf A ; -----------------------------------------
Menimbang bahwa pasal 15 huruf a PP No 13 Tahun 2010 Tentang Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional disebutkan bahwa Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya terdiri atas masyarakat tidak mampu ; --------------------------------------------------------------------------------
Menimbang bahwa terdakwa Eko Inprasno Survianto, M.Si. Lurah Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara dalam program PRONA tersebut melakukan pungutan kepada masyarakat tidak mampu yang merupakan golongan yang dibebaskan biaya dalam rangka Pelayanan Pendaftaran Tanah sesuai dengan PP No 13 tahun 2010 ; ------------------------------------------------------------------------------
Menimbang bahwa tindak pidana korupsi ini yang dilakukan oleh terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si., sebagai Lurah Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi bersama-sama dengan YULIANTI, S.Sos. dan WAHYU RESDIAN, S.S.iT selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Cibabat (dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah) ; --------------------------
Menimbang bahwa terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si., sebagai Lurah merupakan pimpinan tertinggi dalam instansi kelurahan tersebut selayaknya bertanggung jawab terhadap pengembalian uang masyarakat tidak mampu yang telah menyetorkan uangnya untuk pendaftaran tanah (PRONA) ; ----
Hal 26 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
Menimbang bahwa terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si., sebagai lurah adalah pejabat lini terdepan didaerah yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat seharusnya memberikan pelayanan publik yang baik berupa perwujudan hak-hak masyarakat ; -----------------------------------------------------
Menimbang dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat untuk menaikkan penjatuhan pidana penjara bagi terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. ; -
Menimbang bahwa pengembalian terhadap jumlah uang yang dikumpulkan dari masyarakat sebesar Rp, 68.000.000,- sebagian besar telah dikembalikan kepada masyarakat tersebut ; ---------------------------------------------------------------------
Menimbang bahwa jumlah uang yang telah dikembalikan seluruhnya kepada masyarakat yang telah menyetorkan uangnya dalam rangka pendaftaran tanah (PRONA) berjumlah Rp. 22.500.000,- dengan jumlah masyarakat sebanyak 45 orang ; -----------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang bahwa pungutan yang dikenakan pada masyarakat tidak mampu dalam rangka dalam program PRONA oleh terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si., sebagai Lurah sebesar Rp. 500.000 dari Rp. 1.000.000,- ; ----
Menimbang bahwa dari total Rp. 68.000.000 uang yang terkumpul yang diperuntukkan untuk Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara sebesar Rp.500.000,- dari setiap orang yang hendak mendaftarkan tanahnya ; ----------------
Menimbang dengan demikian terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si., sebagai Lurah bertanggungjawab untuk mengembalikan sisa pengembalian uang dengan perhitungan sbb:
Total pungutan yang telah dilakukan
= Rp68.000.000
Pengembalian yang telah dilakukann
= Rp22.500.000 _
Sisa yang belum dikembalikan
= Rp45.500.000
Menimbang bahwa pungutan yang dikenakan pada masyarakat tidak mampu dalam rangka program pendaftaran tanah (PRONA) oleh terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si., sebesar Rp. 500.000 adalah separuh dari biaya total perorangnya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- ; ------------------------------------------Hal 27 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
Menimbang dengan demikian pidana uang pengganti yang harus dikembalikan kepada masyarakat oleh terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si., sebagai Lurah Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang telah menyetorkan uangnya adalah sebesar Rp. 45.500.000,- : 2 = Rp. 22.750.000,- ; --
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----
Mengingat pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Undang-undang Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hokum yang berkenaan dengan perkara ini ; -----------------------------------------------------------
MENGADILI:
-
Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
-
Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 7 Pebruari 2013 Nomor : 68/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : 1. Menyatakan
terdakwa
EKO
INPRASNO
SURVIANTO,
M.Si,
tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair ; 2. Membebaskan Terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ; ----------------------------------3. Menyatakan terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si tersebut di atas telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersamasama” ; -------------------------------------------------------------------------------4. Menjatuhkan
pidana
kepada
terdakwa
EKO
INPRASNO
SURVIANTO, M.Si tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Hal 28 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -------------------------5. Menghukum Terdakwa EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang jika tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----6. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar legalisir petikan Keputusan Walikota Cimahi Nomor 821.27/Kep.127-KKD/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi ;
1 (satu) eksemplar legalisir Daftar Nominatif Peserta Sertifikat PRONA 2010 Kelurahan Cibabat ;
Terlampir dalam berkas perkara ; ------------------------------------------8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; ---------------------------------------------
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung pada hari : Rabu tanggal 17 April 2013 oleh kami SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH., M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sebagai Ketua Majelis, KORNEL SIANTURI, SH., MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dan Dr. Ir. H. FONTIAN MUNZIL, SH., MH., ME, CFP, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari R a b u tanggal 24 April 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh
Hal 29 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
NURDIANA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta Penuntut Umum ; --------------------------------------------------------------------------------------------------
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KORNEL SIANTURI, SH., MH.,
Dr. Ir. H FONTIAN MUNZIL, SH., MH. ME, CFP
HAKIM KETUA MAJELIS,
SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH., M.Hum.,
PANITERA PENGGANTI,
N U R D I A N A, SH
Hal 30 dari 30 halaman perkara No.15/Tipikor/2013/PT.Bdg
