PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 519/PDT/2016/PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---------------------------------------------------------------------------ZAINUDIN, lahir di Sumedang tanggal 17 Agustus 1959, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Cimuruy Rt. 003 Rw. 001, Desa Mekarmulya, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; --------------------MELAWAN: 1. H. IHUD SUHARJA, lahir di Sumedang tanggal 05 Desember 1939, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Sadang Rt. 003 Rw. 004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja,

Kabupaten

Sumedang,

Pekerjaan

Pensiunan,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I; -----2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan cq. Gubernur Jawa Barat cq. Bupati Kabupaten Sumedang

cq.

Satuan

Kerja

Non

Vertikal

Tertentu

Pembangunan Waduk Jatigede cq. Verivikasi Dan Validasi Lapangan,

beralamat

di

Kecamatan

Jatigede

Kabupaten

Sumedang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II; -------------------------------------------------------------Pengadilan Tinggi tersebut; --------------------------------------------------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat

yang berhubungan

dengan perkara ini; -------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARA Membaca surat gugatan tertanggal 12 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri

Sumedang pada tanggal 14 April

2016 No.29/Pdt.G/2016/PN.Smd yang uraian selengkapnya sebagai berikut : ---

Halaman 1 dari 22 halaman putusan Nomor 519/PDT/2016/PT.BDG



Bahwa dahulu telah hidup suami isteri Bapak Ihud Suharja dengan ibu Rodiah bertempat tinggal di Dusun Sadang, RT.003 Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat; ----------



Bahwa Bapak Ihud Suharja dengan ibu Rodiah memiliki rumah tinggal permanen yang ditempatinya sebagai tempat tinggal yang berdiri diatas tanah Milik seluas 381 M2 kelas DII, No.C731, Persil 266a yang terletak di Dusun Sadang, RT.003 Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat; -----------------------------------------



Bahwa Bapak Ihud Suharja dengan ibu Rodiah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: -------------------------------------------------------------------------------------1. ZAINUDIN, Lahir di Sumedang. Tanggal 17 Agustus 1959, Jenis kelamin laki-laki (Penggugat); -------------------------------------------------------2. KOMARUDIN, Lahir di Sumedang, tanggal 11 April 1962, Jenis kelamin laki-laki; -----------------------------------------------------------------------------------3. KARTINI, Lahir di Sumedang, tanggal 26 Juni 1965, Jenis kelamin perempuan; ------------------------------------------------------------------------------4. ATIN PATIMAH, Lahir di Sumedang, tanggal 6 Maret 1968, Jenis kelamin perempuan; -------------------------------------------------------------------5. SAEPUL ANWAR, Lahir di Sumedang, tanggal 10 April 1975, Jenis kelamin laki-laki; ------------------------------------------------------------------------6. DEWI AUDAELA, Lahir di Sumedang, tanggal 15 Juli 1977, Jenis kelamin perempuan; --------------------------------------------------------------------



Bahwa setelah lulus kuliah di IKIP Bandung tahun 1982 Penggugat kerja ke Jakarta pada perusahaan swasta; -------------------------------------------------------



Bahwa uang penghasilan dari kerja Penggugat tabung dan mengirimkannya kepada Tergugat I; ---------------------------------------------------------------------------



Bahwa sekitar akhir tahun 1983 uang tabungan hasil kerja Penggugat, Tergugat digunakan untuk membangun rumah tinggal panggung untuk Penggugat diatas tanah milik Tergugat I; ----------------------------------------------



Bahwa rumah tinggal panggung milik Penggugat tersebut berdiri diatas tanah kelas DII, No.C 36, Persil 2660, yang terletak di Dusun Sadang, RT.003

Rw.004,

Desa

Cipaku,

Kecamatan

Darmaraja,

Kabupaten

Sumedang, Propinsi Jawa Barat; ---------------------------------------------------------




Bahwa pada sekitar tahun 1984 rumah tinggal Bapak Ihud Suharja dengan ibu Rodiah (orang tua Penggugat) dan Rumah tinggal Penggugat sendiri terdata dalam proyek Waduk Jati Gede oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan Panitia sembilan pendataan daerah genangan Waduk Jati Gede; ------------------------



Bahwa rumah tinggal milik permanen Bapak Ihud Suharja dengan ibu Rodiah (orang tua Penggugat) berupa bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah Milik atas nama Suharja bin Asji kelas DII, No.C731, Persil 266a terdaftar dalam proyek jati gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 136 dengan nomor Peta 1678 yang terletak di Dusun Sadang, RT.003

Rw.004,

Desa

Cipaku,

Kecamatan

Darmaraja,

Kabupaten

Sumedang, Propinsi Jawa Barat; --------------------------------------------------------

Bahwa rumah tinggal milik Penggugat berupa bangunan rumah tinggal panggung yang berdiri diatas tanah Milik atas nama Suharja Bin Asji kelas DII, No.C 36, Persil 2660 terdaftar dalam proyek Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 137 dengan nomor Peta 1680 yang terletak di Dusun Sadang, RT.003 Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat; ---------------------------------------------------------



Bahwa karena Penggugat pada waktu pendataan sedang berada di Jakarta, sehingga pada waktu pendataan oleh Panitia proyek Waduk Jati Gede rumah tinggal milik Penggugat berupa bangunan rumah tinggal panggung yang berdiri diatas tanah Milik atas nama Suharja bin Asji kelas DII, No.C 36, Persil 2660 terdaftar dalam proyek jati gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 137 dengan nomor Peta 1680 yang terletak di Dusun Sadang, RT.003 Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, diatas namakan Suharja Bin Asji / Ihud Suharja (Tergugat I); -------------------------------------------------------------------------



Bahwa sekitar tahun 1984 rumah tinggal Tergugat I (orangtua Penggugat) dan rumah tinggal Penggugat tersebut dalam data proyek Waduk Jati Gede atas nama Bapak Suharja Bin Asji, mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek jati Gede; -----------------------------



Bahwa rumah tinggal milik Tergugat I (orang tua Penggugat) berupa bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah Milik Suharja Bin Asji seluas 381 M2 kelas DII, No.C731, Persil 266a Peta Bidang Nomor Urut 136 dengan nomor Peta 1678 yang terletak di Dusun Sadang, RT.003


Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut mendapat ganti rugi sebesar Rp. 2.711.067,50 (dua juta tujuh ratus sebelas ribu enam puluh tujuh rupiah lima puluh sen); 

Bahwa rumah tinggal milik Penggugat berupa bangunan rumah tinggal panggung yang berdiri diatas tanah Milik kelas DII, No.C 36 Persil 2660, terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 137 dengan nomor Peta 1680 yang terletak di Dusun Sadang, RT.003 Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi

Jawa

Barat

tersebut,

mendapat

ganti

rugi

sebesar

Rp.

1.337.078,50 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen); ---------------------------------------------------------------------

Bahwa yang menerima uang ganti rugi rumah tinggal Penggugat adalah Tergugat I (ayah Penggugat); -------------------------------------------------------------



Bahwa setelah diterimanya uang ganti rugi yang menjadi hak Penggugat tidak lama Bapak Wilastra langsung memberikannya kepada Penggugat di Jakarta dan uang tersebut Penggugat tabungkan kembali; -----------------------



Bahwa pada tanggal 6 Mei 1985 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Rohyati sampai sekarang; --------------



Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat beserta isteri tinggal dirumah tinggal Penggugat tersebut; ----------------------------------------------------



Bahwa waktu itu pihak proyek /pemerintah berjanji kepada warga daerah genangan waduk Jati Gede yang telah diganti rugi rumah tinggalnya akan direalokasikan tanah rumah tinggalnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 15 Tahun 1975; ----------------------------------------------



Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 15 Tahun 1975 tersebut menjanjikaan setiap rumah tinggal akan direlokasikan kembali sesuai kepemilikan masing-masing warga genangan yaitu dalam artian walaupun memiliki rumah tinggal lebih dari satu akan diganti sesuai dengan banyaknya kepemilikan rumah; -----------------------------------------------------------



Bahwa walaupun dalam data proyek atas nama Tergugat I, Penggugat yakin rumah tinggalnya akan diganti dengan rumah tinggal di pemukiman yang baru yang diberikan oleh pemerintah; -------------------------------------------




Bahwa sampai sekarang apa yang dijanjikan dalam peraturan Meneteri Dalam Negeri RI. Nomor 15 Tahun 1975 tidak ada realisasi, akan tetapi Pemerintah malah memberikan pasilitas lain yaitu berupa uang santunan secara tunai dengan adanya Peraturan Presiden RI. Nomor1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015; -------------------------------------



Bahwa yang menangani pelaksanaan pemberian uang santunan dimaksud dilaksanakan oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisadarung, Cq. SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE (Tergugat II); --------------------------------------------------------------------



Bahwa rumah tinggal Penggugat berupa bangunan rumah tinggal panggung yang berdiri diatas tanah Milik kelas DII, No.C 36, Persil 2660 terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 137 dengan nomor Peta 1680 yang terletak di Dusun Sadang, RT.003 Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut yang dahulu mendapat ganti rugi Rp. 1.337.078,50 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen) tidak terdaftar dalam data Tergugat II dan tidak mendapat nomor ID; ----------



Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendapat informasi bahwa rumah tinggal milik Penggugat yang dahulu tahun 1985 mendapat uang ganti rugi dari proyek Jatigede sebesar Rp. 1.337.078,50 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen) tersebut, sekarang akan mendapat Uang santunan/Kadeudeuh/uang karohiman berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) dari SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE (Tergugat II); -------------------------------



Bahwa Tergugat I telah menerima uang santunan dari Tergugat II sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) atas rumah tinggalnya yang berdiri diatas

tanah Milik kelas DII, No.C731, Persil 266a

Peta Bidang Nomor Urut 136 dengan nomor Peta 1678 yang terletak Dusun Sadang, RT.003 Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut yang dahulu mendapat ganti rugi sebesar Rp. 2.711.067,50 (dua juta tujuh ratus sebelas ribu enam puluh


tujuh rupiah lima puluh sen) terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede atas nama Suharja Bin Asji; ---------------------------------------------------------------

Bahwa pada bulan September 2015 Penggugat mengajukan uang santunan rumah tinggal milik Penggugat berupa bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah Milik kelas DII, No.C 36, Persil 2660 terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 137 dengan nomor Peta 1680 yang terletak di Dusun Sadang, RT.003 Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat

tersebut yang dahulu mendapat ganti rugi

Rp. 1.337.078,50 (satu

juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen) tenyata rumah tinggal Penggugat tidak terdaftar dan tidak mendapat No. ID sehingga tidak mendapat uang santunan dari Tergugat II sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah); ---------------------------

Bahwa alasan Tergugat II menolak untuk memproses pemberian uang santunan rumah tinggal milik Penggugat berupa bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah Milik kelas DII, No.C 36, Persil 2660 terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 137 dengan nomor Peta 1680 yang terletak di Dusun Sadang, RT.003 Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi

Jawa

Barat

tersebut

yang

dahulu

mendapat

ganti

rugi

Rp. 1.337.078,50 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen) terdaftar dalam data proyek atas nama Bapak suharja bin Asji tersebut, karena diprediksi satu Kartu Keluarga yang telah diterima oleh Tergugat I; -----------------------------------------------------------

Bahwa sudah jelas antara Rumah tinggal milik Tergugat I dengan rumah tinggal Penggugat, rumah tinggal yang berbeda lokasinya dan dalam data proyek pun berbeda nomor Peta bidangnya sehingga Penggugat haruslah terdaftar yang tergolong katagori A sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud; ---------------------------------------------------------------------------------------



Bahwa perbuatan almarhum Bapak Wilastra yang dulu mendaftarkan rumah tinggal Penggugat dalam proyek Waduk Jati Gede atas namanya sendiri dan Tergugat II yang menolak memberikan uang santunan sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluhdua juta rupiah) sudah tentu merugikan


dan

mensengsarakan

Warga

genangan

waduk

Jatigede

terutama

Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II tersebut secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum; ------------

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut; ------------------------------------------Berdasarkan Uraian-uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----------------------------PRIMAIRE : ----------------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat; ------------------------------------2. Menyatakan bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah Milik kelas DII, No.C 36, Persil 2660 terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 137 dengan nomor Peta 1680 atas nama Suharja bin Asji yang terletak di Dusun Sadang, RT.003 Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut yang dahulu mendapat ganti rugi Rp. 1.337.078,50 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen) adalah milik Penggugat; -------------------------------------------------------------------3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----------------------------------------------------------------------------4. Menyatakan Penggugat yang berhak menerima uang tunai untuk rumah pengganti sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana

Peraturan

Presiden

RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan

pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud; ----------------------------5. Menghukum Tergugat II segera menyerahkan uang untuk rumah pengganti sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat; --------------------------------------------------------6. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng; -----------------------------------------------------------------SUBSIDAIR: ----------------------------------------------------------------------------------------


Apabila Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya; --------------------------------------------------------------------------------------Membaca, Surat Jawaban Tergugat I

yang uraian selengkapnya

sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa pada pokoknya Tergugat I membenarkan apa yang menjadi alasan Penggugat yang didalilkannya dalam surat gugatnya tersebut, akan tetapi dalil dalam posita surat gugat halaman 4 point ke 5 yaitu “Bahwa Perbuatan Tergugat I yang tanpa hak telah merubah/mengganti nama ZAINUDIN (Penggugat) pada data proyek menjadi atas nama IHUD SUHARJA (Tergugat I), maka secara hukum Tergugat I dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum” Tergugat I sangatlah keberatan; -----------------------------------------------------------------------------Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum Tergugat I mengemukan alasan keberatan tersebut diatas, Tergugat I terlebih dahulu akan menerangkan apa yang menjadi alasan Tergugat I mengganti data Penggugat dalam proyek menjadi data nama Tergugat I; ----------------------------------------------------------------Yang Mulia Majelis Hakim, pada waktu itu sekitar tahun 1981 ada pendataan tanah dan bangunan yang berada di daerah genagan proyek Jati Gede, ketika itu Tergugat I dan Penggugat; -----------------------------------------------Bahwa rumah tinggal milik Tergugat I (orang tua Penggugat) berupa bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah Milik Suharja Bin Asji seluas 381 M2 kelas DII, No.C731, Persil 266a Peta Bidang Nomor Urut 136 dengan nomor Peta 1678 yang terletak di Dusun Sadang, RT.003 Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut mendapat ganti rugi sebesar Rp. 2.711.067,50 (dua juta tujuh ratus sebelas ribu enam puluh tujuh rupiah lima puluh sen); --------------------------Bahwa rumah tinggal milik Penggugat berupa bangunan rumah tinggal panggung yang berdiri diatas

tanah Milik kelas DII, No.C 36, Persil 2660

terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 137 dengan nomor Peta 1680 yang terletak di Dusun Sadang, RT.003 Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, mendapat ganti rugi sebesar Rp. 1.337.078,50 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen); ---------------------------


Yang Mulia Majelis Hakim, rumah tinggal Penggugat dan Tergugat I letak dan bidang tanah yang berbeda akan tetapi lokasinya dan jaraknya berdekatan; -----------------------------------------------------------------------------------------Yang Mulia Majelis Hakim, pada saat pendataan orang tua Penggugat sedang kerja dan berada di Jakarta sehingga pihak Panitia Proyek dahulu Panitia Sembilan dalam hal ini sekarang Tergugat II mendapat kesulitan dalam pendataan tersebut; ------------------------------------------------------------------------------Kemudian Tergugat I dan Tergugat II (pihak Proyek Waduk Jati Gede pada waktu itu) dengan alasan untuk mempermudah pendataan, sehingga Rumah tinggal Penggugat dalam data proyek atas nama Tergugat I dengan catatan bilamana mendapat uang ganti rugi atas rumah tersebut harus diberikan kepada orang tua Penggugat sebagai yang berhak atas rumah tinggal tersebut; Yang Mulia Majelis Hakim, sekitar tahun 1984 Tergugat I telah menerima uang ganti rugi hak Tergugat I atas bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah Milik Suharja Bin Asji seluas 381 M2 kelas DII, No.C731, Persil 266a Peta Bidang Nomor Urut 136 dengan nomor Peta 1678 yang terletak di Dusun Sadang, RT.003 Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut mendapat ganti rugi sebesar Rp. 2.711.067,50 (dua juta tujuh ratus sebelas ribu enam puluh tujuh rupiah lima puluh sen) dan atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat berupa bangunan rumah tinggal panggung yang berdiri diatas diatas tanah Milik kelas DII, No.C 36, Persil 2660 terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 137 dengan nomor Peta 1680 yang terletak di Dusun Sadang, RT.003 Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, mendapat ganti rugi sebesar Rp. 1.337.078,50 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen); -----------------------------------------------Yang

Mulia

Majelis

Hakim,

sesuai

dengan

kesepakatan

dan

kesanggupan Tergugat I pada waktu itu, setelah menerima uang ganti rugi hak milik Penggugat sebesar Rp. 1.337.078,50 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen) tersebut, Tergugat I langsung memberikannya kepada Penggugat; --------------------------------------------------------Yang Mulia Majelis Hakim, pada waktu itu sekira tahun 1981 pemerintah dalam hal ini yang dikenal dengan Panitia Sembilan, menjajikan setiap rumah tinggal yang kena dampak genangan Waduk Jati Gede selain


mendapatkan ganti rugi, akan diberirealokasi Tanah dan Rumah Tinggal, sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Kep Mendagri No. 15 Tahun 1975, itu pun Tergugat ingat ketika waktu itu diberi pengarahan dari pihak Panitia Proyek/Pemerintah; ------------------------------------------------------------------------------Yang Mulia Majelis Hakim, Penggantian data Rumah Tinggal atas nama Penggugat yang dirubah menjadi atas nama Tergugat I, pada waktu itu Tergugat I berpikir hanyalah untuk mempermudah proses dan tidak akan mengurangi

ataupun

menghilangkan

hak-hak

Penggugat

atas

Rumah

tinggalnya yang kena dampak genangan Waduk Jati Gede tersebut, karena setiap ada hak yang diberikan dari Proyek Pembangunan Waduk Jati Gede akan selalu diberikan kepada Penggugat; --------------------------------------------------Yang Mulia Majelis Hakim, sampai sekarang apa yang dijanjikan pemerintah tentang realokasi tanah dan rumah tinggal tidak terealisasi, akan tetapi yang ada dari pihak pemerintah (Tergugat II) memberikan dana konpensasi/kerohiman berupa uang tunai Sebesar Rp. 122.000.000,-(seratus dua puluh dua juta rupiah) atas rumah tinggal yang berada dalam daerah genangan Waduk Jati Gede yang telah mendapatkan ganti rugi pada tahun 1984 sampai tahun 1986; -----------------------------------------------------------------------Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 yang lalu Tergugat I telah menerima uang santunan tunai pengganti rumah tinggal dari Tergugat II sebesar Rp. 122.000.000,-(seratus dua puluh dua juta rupiah) atas bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah Milik Suharja Bin Asji seluas 381 M2 kelas DII, No.C731, Persil 266a Peta Bidang Nomor Urut 136 dengan nomor Peta 1678 yang terletak di Dusun Sadang, RT.003 Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, atas nama Tergugat I; ------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa bangunan rumah tinggal milik Penggugat berupa bangunan rumah tinggal panggung yang berdiri diatas tanah Milik kelas DII, No.C 36, Persil 2660 terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 137 dengan nomor Peta 1680 yang terletak di Dusun Sadang, RT.003 Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, yang dahulu tahun 1984, mendapat ganti rugi sebesar Rp. 1.337.078,50 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen), oleh Tergugat II tidak diberikan uang konpensasi / uang Kerohiman dengan alasan berdasarkan Peraturan Menteri


Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Walaupun rumah tinggal dalam data proyek lebih dari satu, akan tetapi uang tunai konpensasinya hanya mendapatkan 1 (satu) hak saja sehingga Tergugat II tidak memberikan nomor ID (tidak menyediakan/memberikan uang santunan untuk Penggugat); -----------Yang Mulia Majelis Hakim, bangunan rumah tinggal panggung yang berdiri diatas tanah Milik kelas DII, No.C 36, Persil 2660 terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 137 dengan nomor Peta 1680 yang terletak di Dusun Sadang, RT.003 Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, bukan milik Tergugat I akan tetapi benar-benar milik dan hak Penggugat; ------------------------Yang Mulia Majelis Hakim, perbuatan Tergugat II tidak memberikan uang konpensasi/uang Kerohiman atas banguan rumah tinggal panggung yang berdiri diatas tanah Milik kelas DII, No.C 36, Persil 2660 terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 137 dengan nomor Peta 1680 yang terletak di Dusun Sadang, RT.003 Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, tentu merugikan Penggugat; ---------------------------------------------------------------------------Bahwa dahulu ketika pendataan, tidak ada yang dijanjikan pemerintah Panitia Sembilan (Tergugat II) mengenai uang konpensasi/uang kerohiman yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut diatas, tapi yang dijanjikan pada waktu itu tentang realokasi tanah dan rumah tinggal, sehingga setiap rumah tinggal penduduk yang berada di daerah genangan Waduk Jati Gede akan mendapatkan rumah tinggal yang disediakan pemerintah; -----------------------------------------------------------------------------------------Yang Mulia Majelis Hakim, perbuatan perubahan data dalam proyek yang seharusnya atas nama orang Penggugat diganti atas nama Tergugat I, tidaklah dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan Tergugat I tidak ada maksud untuk menguasai atau mengambil alih hak orang Penggugat, hal itu telah dibuktikan, ganti rugi pada tahun 1984 sebesar rugi sebesar Rp. 1.337.078,50 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen)

atas banguan rumah tinggal panggung yang

berdiri diatas tanah Milik kelas DII, No.C 36, Persil 2660 terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 137 dengan nomor Peta 1680 yang terletak di Dusun Sadang, RT.003 Rw.004, Desa Cipaku, Kecamatan


Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, Tergugat I langsung serahkan kepada Penggugat waktu itu juga; ---------------------------------Yang Mulia Majelis Hakim, pada prinsipnya Tergugat I, tidak keberatan dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatnya tersebut, dan Tergugat I menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa, dan memberikan putusan yang seadil-adilnya; ----------Membaca, Surat Jawaban Tergugat II

yang uraian selengkapnya

sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------------I.

DALAM EKSEPSI : ---------------------------------------------------------------------------A. Eksepsi Error in Persona Bahwa Penggugat (Zainudin) tidak ada kaitan dengan obyek sengketa; ---Bahwa berdasarkan data/dokumen : --------------------------------------------------Model C: Daftar pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan desa Cipaku, tanggal 12 Nopember 1984 Nomor Peta 1.678 pemilik Suharja bin Asji, berupa bangunan rumah tinggal diterima langsung oleh pemiliknya Suharja Bin Asji, sebesar Rp. 2.711.067,50 (dua juta tujuh ratus sebelas ribu enam puluh tujuh rupiah dan lima puluh sen), dan ---------------Model C: Daftar pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan desa Cipaku, tanggal 12 Nopember 1984 Nomor Peta: 1.680, pemilik Suharja bin Asji, berupa bangunan rumah tinggal diterima langsung oleh pemiliknya Suharja bin Asji, sebesar Rp. 1.337.078,50 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan dan lima puluh sen); -----------------Model B: Pendataan Bangunan yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Sumedang tahun 1984 Nomor Peta 1.678 pemilik Suharja Bin Asji, berupa bangunan rumah tinggal diterima langsung oleh pemiliknya Suharja bin Asji, sebesar Rp. 2.711.067,50 (dua juta tujuh ratus sebelas ribu enam puluh tujuh rupiah dan lima puluh sen), dan ---------------Model B: Pendataan Bangunan yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Sumedang tahun 1984 Nomor Peta: 1.680, pemilik Suharja bin Asji, berupa bangunan rumah tinggal diterima langsung oleh pemiliknya Suharja bin Asji, sebesar Rp. 1.337.078,50 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan dan lima puluh sen); ------------------


Bahwa Zainudin sebagai Penggugat, tidak ada kaitan dengan kepemilikan rumah tinggal dan pembayaran ganti rugi obyek sengketa, Penggugat tidak ada hubungan dengan obyek sengketa; --------------------------------------Berdasarkan dalil di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima; ------------------------------------------------------------------------------B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Bahwa Penggugat terkesan mengada-ada dalam membuat dalil gugatan; Bahwa sejak pembayaran ganti rugi bangunan rumah tinggal tanggal 12 Nopember 1984, desa Cipaku, khususnya rumah tinggal Nomor Peta 1.678 pemilik Suharja Bin Asji diterima langsung oleh pemiliknya Suharja bin Asji, sebesar Rp. Rp. 2.711.067,50 (dua juta tujuh ratus sebelas ribu enam puluh tujuh rupiah dan lima puluh sen), dan Nomor Peta: 1.680, pemilik Suharja bin Asji, berupa bangunan rumah tinggal diterima langsung oleh pemiliknya Suharja bin Asji, sebesar Rp. 1.337.078,50 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan dan lima puluh sen), tidak ada komplen atau gugatan apapun, tentang kepemilikan bangunan rumah tinggal, namun sekarang setelah ada kebijakan pemerintah mengenai pemberian uang tunai pengganti rumah tinggal, yang sejatinya adalah uang relokasi, yang diberikan kepada Kepala Keluarga (KK), baru timbul gugatan mempermasalahkan kepemilikan bangunan rumah tinggal panggung darurat, terkesan gugatan tersebut mengada-ada; -----------------Bahwa berdasarkan dalil di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima; -----------------------------------------------------------------------II. DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------1. Bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara; --2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat II; --------------------------------------------3. Berdasarkan

data/dokumen

pada

Satker

Pembangunan

Waduk

Jatigede Model B: Pendataan Bangunan yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Sumedang Nomor Peta 1.678 pemilik


Suharja Bin Asji, berupa bangunan rumah tinggal diterima langsung oleh pemiliknya Suharja bin Asji, sebesar Rp. 2.711.067,50 (dua juta tujuh ratus sebelas ribu enam puluh tujuh rupiah dan lima puluh sen), disebut Rumah ke I. Nomor Peta: 1.680, pemilik Suharja bin Asji, berupa bangunan rumah tinggal diterima langsung oleh pemiliknya Suharja bin Asji, sebesar Rp. 1.337.078,50 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan dan lima puluh sen), disebut Rumah ke II; -------------4. Bahwa pemilknya Suharja Bin Asji telah menerima “Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal (Uang Relokasi)” sebesar Rp. 122.591.200,(seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), adalah untuk Rumah ke I dan Rumah ke II; ------------------5. Bahwa “Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal (Uang Relokasi)” sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), diberikan kepada Kepala Keluarga (KK) dan hanya satu kali diberikan, dimaksudkan agar KK tersebut segera pindah memperoleh rumah tinggal yang baru, yang lebih sesuai dengan keinginan mereka; -----------------------------------------6. Bahwa “Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal (Uang Relokasi)” sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), bukan untuk membayar kembali rumah yang dimiliki, meskipun rumah itu berjauhan atau beda lokasi, Rumah ke I maupun Rumah ke II, karena rumah yang dimiliki yaitu, Rumah ke I dan Rumah ke II sudah dibayarkan semua pada tanggal 12 Nopember 1984, dan tidak ada pembayaran kedua kali; ----7. Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka kewajiban Pihak Tergugat atau Pemerintah sudah selesai; --------------------------------------8. Bahwa hal itu seudah dijelaskan oleh Tim Validasi dan Verifikasi Lapangan, bahwa Suharja Bin Asji berhak hanya 1 (satu) uang relokasi saja; ---------------------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tidak ada hal-hal, atau perbuatan dari Tergugat untuk perbuatan melawan hukum; ---------------9. Penggugat kabur atau tidak jelas dalam menafsirkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, Penggugat menafsirkan: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tersebut


menjanjikan setiap rumah tinggal akan direalokasikan kembali sesuai kepemilikan masing-masing warga genangan yaitu dalam artian walaupun memilik rumah tinggal lebih dari satu akan diganti sesuai dengan kepemilikan rumah.” Penggugat telah mencampuradukkan “pengertian relokasi” dengan “pengertian ganti rugi rumah”, padahal kalau relokasi adalah untuk KK, hanya satu, sedangkan ganti rugi rumah ya memang adalah untuk semua kepemilikan rumah, memiliki bangunan rumah berapa saja pasti diganti rugi semua, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah atau Tergugat; --------------------------------------------------------------------------------10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah: --------Pasal 13, Ayat (1): --------------------------------------------------------------------Apabila pembebasan tanah yang oleh berkepentingan meliputi areal yang luas, dalam mana pelaksanaan pembebasan tanah tersebut mengakibatkan pemindahan pemukiman penduduk, maka pemberian ijin pembebasan tanah disertai pula kewajiban bagi pihak yang memerlukan

tanah

untuk

menyediakan

tempat

penampungan

pemukiman baru; ----------------------------------------------------------------------Pasal 13, Ayat (2): --------------------------------------------------------------------Kewajiban untuk menyediakan tempat penampungan dalam rangka pembebasan tanah tersebut dalam ayat (1) di atas merupakan keharusan disamping kewajiban ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; -------------------------------------------------------------------------11. Pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa “tidak ada realisasi” adanya relokasi adalah tidak benar; ----------------------------------------------Sebagai pelaksanaan kewajiban dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, khususnya mengenai penyediaan tempat penampungan pemukiman baru, maka Pemerintah atau Kementerian Pekerjaan

Umum,

atau

Satuan

Kerja

Non

Vertikal

Tertentu

Pembangunan Waduk Jatigede telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------a. Pada tahun 1985 melaksanakan transmigrasi ke Lampung, Jambi, dan Kalimantan dengan sistem “Bedol desa”, mereka mendapatkan tanah, rumah, kebun kelapa sawit, bantuan untuk kehidupan


sementara waktu. Dalam perkembangannya, ternyata banyak diantara warga tersebut yang kembali ke daerah asal, yaitu daerah genangan yang dulu telah dibebaskan, yang telah dibayarkan ganti ruginya. Mereka menempati kembali tanahnya yang dulu, mereka menggarap kembali sawah-sawahnya, padahal tanah dan sawah tersebut sudah menjadi tanah negara, bukan miliknya lagi. Bahkan mereka beranak cucu dan mendirikan bangunan yang baru di atas tanah negara tersebut; ----------------------------------------------------------b. Pemerintah sekitar tahun 1994 menyediakan kembali transmigrasi lokal yang letaknya di daerah Arinem di kabupaten Garut, juga Koleberes dan Sukasari di Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, yang

berjumlah

105

(seratus

lima)

unit

rumah.

Mereka

mendapatkan tanah, rumah dan bantuan sapi dari Australia, bantuan untuk kehidupan untuk sementara waktu. Namun dalam kenyataannya rumah, tanah, dan juga sapi banyak yang dipindah tangankan, dijual, dan mereka kembali lagi ke daerah genangan yang sudah dibebaskan dan sudah menjadi tanah negara. Bahkan mereka beranak cucu dan mendirikan bangunan yang baru diatas tanah negara tersebut; ----------------------------------------------------------c. Pada

tahun

2013

yaitu

bersamaan

dengan

berjalannya

pembangunan konstruksi Bendungan Jatigede, Pemerintah yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede membangun kembali pemukiman baru tepatnya didaerah Sakurjaya dan Conggeang di Kabupaten Sumedang, sebanyak 1.100 (seribu seratus) unit rumah, dilengkapi dengan sarana antara lain: jalan lingkungan, air bersih, listrik. Lokasi tersebut dipilih sesuai dengan arah minat yang masyarakat minta, namun dalam kenyataannya setelah rumah tersebut siap huni ternyata tidak ada warga yang bersedia pindah kesana, dengan berbagai alasan; --------------------------------------------12. Dengan berbekal pada pengalaman-pengalaman tersebut diatas, yaitu memberikan tempat penampungan baru berupa rumah tinggal secara fisik, atau Transmigrasi keluar Pulau jawa, atau Transmigrasi Lokal untuk saat sekarang dipandang tidak tepat lagi; -------------------------------


13. Disamping kewajiban tersebut diatas yaitu menyediakan tempat penampungan

baru

berupa

rumah

tinggal,

Pemerintah

yaitu

Kementerian Pekerjaan Umum Cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembagunan Waduk Jatigede harus segera mengosongkan daerah genangan Waduk Jatigede, karena pengisian awal waduk akan segera dilakukan. Maka secara intensif telah dilakukan pembahasan yang diikuti oleh semua instansi terkait di bawah naungan Kementerian Koordinator Perekonomian, mencari solusi bentuk apa yang paling tepat diberikan kepada masyarakat OTD (Orang Terkena Dampak), untuk segera pindah dari lokasi genangan Waduk Jatigede; --------------14. Disimpulkan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembagunan Waduk Jatigede memberikan tempat penampungan baru tersebut dalam bentuk uang tunai. Dimaksudkan dengan uang tunai tersebut masyarakat OTD dapat mencari sendiri tempat lokasi pemukiman baru yang lebih sesuai dengan keinginannya; ----------------------------------------------------------------15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2015, tanggal 2 Januari 2015, Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede; --------------------------------------------------Pasal 2 ayat (1): ----------------------------------------------------------------------Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), adalah: -------------------a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namum belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah, dan ------------------------------------------Pasal 3 ayat (1): ----------------------------------------------------------------------Kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a. Diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai; -----------------------------------Pasal 3 ayat (2): -----------------------------------------------------------------------


Uang tunai sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diperuntukkan sebagai: ---------------------------------------------------------------------------------a. Penggantian bangunan, --------------------------------------------------------b. Penggantian pengadaan tanah, dan ----------------------------------------c. Tunjangan kehilangan pendapatan; -----------------------------------------Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----------------------------PRIMAIRE : -----------------------------------------------------------------------------------------1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ------------------------------------2. Menyatakan bahwa bangunan rumah tinggal berdasarkan data pada Proyek Pembangunan

Waduk

Jatigede,

Model

B:

Bangunan,

NomorUrut:

1.680,yang terletak di Dusun Sadang, RT. 003, RW. 004, desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, yang telah dibayarkan ganti ruginya sebesar Rp. 1.337.078,50 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan dan lima puluh sen) yang diterima oleh pemiliknya langsung oleh Suharja Bin Asji, adalah millik Suharja Bin Asji seperti apa adanya; -------------------------------------------------------------------------------------------3. Berkaitan dengan permohonan Nomor 2 tersebut diatas, tidak ada kewajiban Tergugat II untuk membayar Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal (Uang Relokasi) sebesar Rp. 122.591.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); ------------------------------------4. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan prosedur pembebasan tanah atas obyek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---------------------------------------------------------------------------------5. Menyatakan syah secara hukum pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah atas obyek sengketa; -------------------------------------------------------6. Menyatakan Tergugat II tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum; --------7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; ---------------------SUBSIDAIR : ---------------------------------------------------------------------------------------Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); -------------------------------------------------------------------------------------------------


Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Smd yang amarnya sebagai berikut : --DALAM EKSEPSI : ---------------------------------------------------------------------------------

Menolak Eksepsi Tergugat II; ----------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------------1. Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima; ------------------------2. Menghukum

Penggugat

untuk

membayar

biaya

perkara

sejumlah

Rp. 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah); --------------Membaca Akta Pemohonan Banding Nomor 29/Pdt.G/2016 PN.Smd. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, Penggugat telah mengajukan permohonan

banding terhadap putusan tersebut, permohonan

banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 September 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 September 2016; -----------------------------------------Membaca

memori

banding

yang

diajukan

Pembanding

semula

Penggugat tertanggal 12 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 16 September 2016, memori banding tersebut diberitahukan secara patut kepada Terbanding I

semula

Tergugat I pada tanggal 19 September 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 September 2016; -------------------------------------------Membaca kontra memori banding yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 26 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 27 September

2016, kontra

memori banding tersebut diberitahukan secara patut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 September 2016; ---------------------------------Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Smd, yang menyatakan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 September 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 September 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor

29/Pdt.G/2016/PN.Smd

sebelum

berkas

perkara

dikirimkan

ke

Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk diperiksa dalam tingkat banding; --------------


TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima; -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

didalam

memori

bandingnya

tertanggal

12

September 2016, Pembanding semula Penggugat pada pokoknya telah menyampaikan keberatan terhadap putusan yang menyatakan gugatan kabur dan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan ada kekaburan antara fundamentum petendi dengan petitum surat gugatan dari Penggugat tentang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum apakah Bapak Ihud Suhardja (Tergugat I) dan Tergugat II atau bapak Wilastra. Bahwa ketika Pemohon banding membuat surat gugatan, karena keterbatasan kemampuan Penggugat sendiri untuk menyusun surat gugatan, Penggugat minta bantuan teman yang telah lebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumedang, sehingga diberi sop copy surat gugatan teman sehingga

dalam

pembuatan

surat

gugatan

tersebut,

Penggugat

lupa

menghapus/mengganti nama “Wilastra” yang seharusnya tertulis nama H. Ihud Suharja (Tergugat I); selengkapnya memori banding tersebut sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 12 September 2016 ;-------------- -Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding II semula Tergugat II didalam kontra memori bandingnya telah membantah semua alasan-alasan Pembanding

semula

Penggugat

dan

mohon

agar

Pengadilan

Tinggi

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Smd; ---------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

setelah

mempelajari keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dibahas secara khusus, sebab keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya sudah tercakup dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dipertimbangkan; --------------------------Menimbang, bahwa begitu pula dengan kontra memori banding yang disampaikan pihak Terbanding II semula Tergugat II, terhadap kontra memori


banding tersebut diberlakukan pertimbangan yang sama dengan memori banding; ---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara dengan seksama yang terdiri dari Berita Acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 16 Agustus 2016

Nomor.

29/Pdt.G/2016/PN.Smd. memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; ----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Smd., yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; -------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka dihukum pula untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan; -------------------------------------------------------------------------Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum; ----------------------------------------------------------------------------------MENGADILI -

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat; -------------------------------------------------------------------------

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Smd. yang dimohonkan banding tersebut; -----------------------------------------------------------------

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); ---------------------------------------------------------


Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016,

oleh kami Muchtadi Rivaie, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H. dan Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 519/PEN/PDT/2016/PT.BDG, tanggal 7 Nopember 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakimhakim Anggota serta dihadiri oleh Tawid Taryono, S.H., M.H.

Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. -----------------------------------------------------------------------------------------Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd Ttd Dr. H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H. Muchtadi Rivaie, S.H., M.H. Ttd Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H. Panitera Pengganti

Ttd Tawid Taryono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............……… Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan …….

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ……….

Rp. 139.000,-

Jumlah ………………………...

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents