PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 129/PDT/2017/PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Utuy Dudung Dumyati, S.H. alamat di Jl. Gongseng Raya Rt.06 Rw.10 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat I; Lawan : 1. PT. BPR Arta Sentana Hardja, beralamat di Jl. Jatiwaringin No. 1, Pertokoan Dunia Baru, Pondok Gede, Bekasi selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I; 2. PT.

Balai

Lelang

Indonesia, beralamat

di

Graha

BALINDO,

Jl.

Woltermonginsidi No. 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II; Dan : 3. Nani Yuningsih alias Nyi Nani, alamat di Jl. Gongseng Raya Rt.06 Rw.10 Kel.

Cijantung

Kec.

Pasar

Rebo

Jakarta

Timur

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Penggugat II; 4. Notaris & PPAT, Eva Junaida, SH, beralamat di JL Raya Condet No. 27 C, Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I; 5. Notaris & PPAT, Erika Feni Masyitho, SH, beralamat di JL Pajajaran, Depok selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II; 6. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, beralamat di Dr. Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III;

Halaman 1 dari 26 halaman putusan Nomor 129/PDT/2017/PT.BDG

Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat

yang berhubungan

dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARA Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 Mei 2015 dibawah Register No. 363/Pdt.G/2015/PN.Bks. yang pada pokoknya : Adapun

yang

menjadi

duduk

perkaranya

diajukannya

gugatan

perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat I berdasarkan Perjanjian Kredit No. 119/ASH/KRD/1V/06 tanggal 21-4-2006 pernah mendapatkan kredit untuk tambahan modal kerja sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal 21 April 2006 sampai dengan tanggal 21 Juli 2006. Namun uang sejumlah Rp. 90.000.000,- tersebut tidaklah diterima oleh PENGGUGAT I, akan tetapi yang riil diterima oleh PENGGUGAT I dari TERGUGAT I hanya sebesar Rp. 76.740.300,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) karena dilakukan pemotongan-pemotongan yang perinciannya adalah sebagai berikut: a. Provisi

Rp.

900.000,-

b. Administrasi

Rp.

2.700.

c. SKMHT

Rp. 1.000.000,-

d. Materai

Rp.

e. Disconto (bunga dimuka)

Rp. 9.100.0.00.

f. Asurarnsi

Rp.

g. Total yang dipotong

Rp.13.259.700,-

30.000,529.700,-

Dengan demikian jumlah yang seharusnya diterima Penggugat I setelah dipotong-potong adalah sebesar Rp.76.740.300,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah); 2. Bahwa penerimaan riil yang diterima oleh Penggugat I dari TERGUGAT I hanyalah sebesar Rp. 76.740.300,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) yang ditarik dengan cara sebagai berikut: a. ditarik tunai

Rp. 20.000.000,-

b. ditarik dengan cek

Rp. 56.740.300,-


3. Bahwa semula Penggugat I berusaha memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT I dengan melakukan pembayaran-pembayaran, akan tetapi karena perhitungan bunga dan denda-denda melampaui batas-batas yang ditentukan Undang-Undang dan juga bertentangan dengan bunga Bank yang berlaku maka Pengguat I menjadi terjebak dalam permaian rentenir dari Tergugat I yang sudah seharusnya perjanjian tersebut tidak berlaku atau batal demi hukum karena ada syarat-syarat yang memberatkan yaitu antara lain: a. Pasal 1, berbunyi sebagai berikut: "Debitur, mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman dari BANK, untuk tambahan modal kerja sebagaimana oleh Bank telah menyerahkan kepadanya uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Pinjaman tersebut akan lunas dalam jangka waktu 3 bulan terhitung dari tanggal 21 April 2006 sehingga pinjaman tersebut harus lunas pada tanggal 21 Juli 2006. Debitur berjanji kepada pihak Bank untuk membayar lunas kredit yang diterimanya dengan mengangsur setiap bulan sejumlah pokok sebesar Rp. - dan bunga sebesar Rp. 2.700.000,(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus dibayar untuk pertama kali pada tanggal 27 Mel 2006." Dengan demikian jumlah yang seharusnya diterima oleh Penggugat I setelah dipotong-potong adalah sebesar Rp. 76.740.300,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah); "Bilamana Debitur tidak membayar kembali hutangnya kepada BANK dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh BANK, baik hutang yang ditimbulkan karena perjanjian ini maupun karena apapun juga yang dapat timbul pada suatu ketika serta termasuk perhitungan bunga, denda dan semua biaya-biaya lalinnya, maka atas permintaan pertama dari BANK, berdasarkan kredit wajib dan harus menyerahkan kepada BANK barangbarang yang dijaminkan kepada BANK berdasarkan perjanjian ini untuk dijual, baik dibawah tangan maupun dengan jalan menyerahkan dengan/dalam komisi kepada pihak ketiga untuk dijual dengan segala hutang yang mengambil kredit kepada BANK tidak terbebas dari pembayaran kembali atas sisa jumlah pinjaman yang mungkin masih ada berhubung dengan pendapatan penjualan tersebut diatas." ;


b. Pasal 7, berbunyi sebagai berikut: "Segala biaya-biaya tersebut dalam perjanjian ini, termasuk biaya-biaya yang bertalian dengan penyimpangan dan pemilikan dari barang-barang tanggungan, upah 'kepada mereka yang diserahi tugas untuk melakukan penagihan-penagihan hutang bersangkutan dengan perantara hakim, biaya legalisasi, biaya kepada pengacara atau juru sita dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan legalisasi penjualan barang-barang jaminan tersebut, termasuk pula komisi pembayaran lainnya yang berhubungan dengan legalisasi penjualan barang jaminan tersebut, termasuk pula komisi pembayaran lainnya pada pihak ketiga, materai dan biaya-biaya lainnya oleh perjanjian ini menjadi tanggungan Debitur." 4. Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit No. 119/ASH/KRD/IV/06 tanggal 21-4-2006 bertentangan dengan Stb. 1938 No. 524 tanggal 17 Juli 1916 (UU Tentang PJBA Tahun 1938) jo UU Tentang Pelepas Uang (Rentenier) Stb. 1938 No. 523 jo. Stb. 1039 No. 611, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum karena kausanya tidak halal; 5. Bahwa

kemudian

Tergugat

I

menulis

Surat

Somasi

I

No.

141/ASH/KRD/VI/07 tanggal 18 Juni 2007 tetapi dasarnya adalah Surat Penegasan Kredit No. 783/SPPK/ASH/II/2007 tanggal 28 Februari 2007 dan bukan Perjanjian Kerdit No. 119/ASH/KRD/IV/06 tanggal 21-4-2006.; 6. Bahwa kemudian TERGUGAT I memberi kuasa kepada Bobby H. Sinulingga, SH tanggal 18 Desember 2007 dan kemudian membuat somasi kepada Pengggugat I sesuai Surat Somasi No. 021/ASH/XII/07 tanggal 18 Desember 2007 dengan membuat perhitungan bahwa jumlah tunggakan Penggugat I puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: - Pinjaman Pokok

Rp. 90.000.000,-

- Tunggakan bunga Rp. 54.000.000,- Denda Jumlah

Rp.

2.700.000,- +

Rp. 146.700.000,-

7. Bahwa kemudian kuasa hukum Tergugat I membuat Surat Somasi ke-II No. 022/ASH/XII/07 tanggal 28 Desember 2007, yang tetap menagih kewajiban sebesar Rp. 146.700.000,8. Bahwa kemudian dalam Surat Somasi ke-III dari kuasa hukum Tergugat I menagih hutang Penggugat I sebesar Rp. 146.835.000,-yang terdiri dari:


- Pinjaman Pokok

Rp. 90.000.000,-

- Tunggakan bunga Rp. 54.000.000,- Denda

Rp.

Jumlah

2.835.000,- +

Rp. 146.835.000,-

Bahwa kemudian berdasarkan outstanding (perincian kewajiban debitur) tanggal 7 Agustus 2008 dirinci kewajiban Penggugat I sebesar Rp. 187.335.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Bahwa kemudian berdasarkan surat

TERGUGAT I

Desember 2008, jumlah hutang PENGGUGAT I

pada tanggal 2 ditagih sebesar

RP.209.145.000,-(Dua ratus Sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut : -

Berdasarkan data pembukuan sesuai yang tercantum dalam surat Somasi No.27/ASH/I/2008, sebesar: Pokok Rp. 90.000.000,Bunga tertunggak Rp. 54.000.000,Denda Rp. 2.835.000,= Jumlah Rp.146.835.000,-

-

Perhitungan bunga berjalan dari 1 Januari 2008 – 31 Desember 2008, adalah sebagai berikut : Bungan tertunggak 12 bulan : Rp. 32.400.000,Denda : Rp. 8.910.000,Jumlah : Rp. 41.310.000,-

-

Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan Kredit Macet adalah sebagai berikut : Biaya Pengadilan Aanmaning : Rp. 6.000.000,Biaya Pengacara : Rp. 15.000.000,Jumlah : Rp. 21.000.000,Total Kewajiban adalah sebesar : Rp. 209.145.000,-(Dua ratus Sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

11. Bahwa perincian hutang debitur sebesar Rp. 209.145.000,- adalah bersifat manipulatif karena sudah ditagih biaya pengacara dan biaya annmaning padahal

tidak

pernah

diajukan

permohonan

annmaning,

sehingga

Penggugat I menolak kebenaran perincian tersebut dan tidak pernah membuat perincian berapa jumlah yang sudah dibayar oleh Penggugat I secara keseluruhan dan tidak pernah membuat laporan statement account setiap bulannya;


12. Bahwa kemudian Penggugat I dan Penggugat II dengan sedikit ancaman dan pemaksaan dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Kredit No. 119/ASH/KRD/ IV/06 tanggal 21-4-2006, yang seolah-olah Penggugat I pernah menerima kredit sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 Januari 2009 sampai dengan 12 Januari 2010 dengan total angsuran setiap bulan menjadi Rp. 4.400.000,(empat juta empat ratus ribu rupiah)., padahal jumlah hutang pokok Penggugat I yang sebenarnya hanya Rp. 90.000.000,13. Bahwa oleh karena dasar-dasar penandatanganan Perjanjian Kredit No.1994/ASH/KRD/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang dilegalisir oleh Notaris Erika Feni Masyitho, SH, dibawah No. 355/Leg/XII/2008, didasarkan pada data-data yang manipulatif dan fiktif serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya maka karena ada unsur penipuan, kekhilafan dan pemaksaan maka sudah sepatutnya Perjanjian Kredit tersebut harus dibatalkan; 14. Bahwa kemudian Tergugat I menekan Penggugat I dan Penggugat II untuk menyerahkan barang jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya untuk dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai dengan diminta menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 36/2009 tanggal 27 Januari 2009, diatas barang jaminan berupa SHM No. 1617/Cijantung tanggal 8-1-1999 jo Surat Ukur No. 02280/1999 tanggal 4 Januari 1999; 15. Bahwa karena perjanjian pokok berupa No. 1994/ASH/KRD/1/2009 tanggal 12 Januari 2009 bermula dari Perjanjian Kredit No 119/ASH/KRD/IV/06 tanggal 21-4-2006 yang belum pernah dibatalkan maka sebetulnya terjadi dualisme perjanjian kredit yang sebetulnya didasarkan kepada kausa yang tidak halal sehingga perjanjian kredit tersebut sudah batal demi hukum; 16. Bahwa karena perjanjian kreditnya didasarkan kepada kausa yang tidak halal maka semua pembebanan hak tanggungan atas barang milik berupa harta bersama antara Penggugat I dan Pengggugat II harus batal juga demi hukum karena bersifat acesoir; 17. Bahwa karena Perjanjian Kredit No. 1994/ASH/KRD/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 sudah batal demi hukum karena terdapat unsur-unsur manipulasi, pemaksaan dan kekhilafan atau kekeliruan maka Akta Hak Tanggungan No. 36/2009 tanggal 27 Januari 2009 jo Sertipikat Hak


Tanggungan No. 36/2009 yang dibuat oleh Notaris 1-iva Junaida, SI I sudah batal demi hukum; 18. Bahwa kemudian berdasarkan surat PT. Balai Lelang Indonesia No. 375/BLI/Lgl/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 telah menulis surat kepada Para Penggugat akan melakukan eksekusi lelang atas tanah dan bangunan milik Para Penggugat tanpa melalui Pengadilan Negeri yang berwenang sehingga melanggar ketentuan hukum dan tindakan dari Tergugat II ingin melelang langsung barang jaminan Para Penggugat adalah persengkokolan yang jahat antara Tergugat I dan Tergugat II; 19. Bahwa dengan surat Tergugat I tanggal 18 Agustus 2010 dibuat perincian total hutang Penggugat sebesar Rp. 261.628.222,- (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), padahal sebelumnya Penggugat telah membayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun tidak pernah dibuat perincian yang jelas dan jumlah hutang Para Penggugat selalu berubah-rubah dan meloncat seperti argo kuda tanpa didasarkan pada statement account yang teratur dan terperinci sehingga tidak ada alasan untuk melakukan eksekusi tanpa ada suatu perincian hutang yang pasti; 20. Bahwa karena perjanjian kredit maupun Akta Hak Tanggungan serta Sertipikat Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan milik Para Penggugat didasarkan pada hal-hal yang bersifat melanggar hukum maka sudah sepatutnya diletakan sita jaminan terlebih dahulu atas tanah milik Para Penggugat tersebut agar tidak secara leluasa melakukan eksekusi dibawah tangan; 21. Bahwa karena Tergugat I adalah kreditur yang tidak beritikad baik yang melakukan

persengkongkolan

dengan

TERGUGAT

II

maka

sudah

sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat; 22. Bahwa karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III

melakukan

pekerjaannya

berdasarkan

akta-akta

yang

sengaja

dimanipulasi maka sudah sepatutnya tunduk pada putusan dalam perkara ini; 23. Bahwa diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini di Pengadilan Negeri Kelas I A Bekasi adalah berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1)


dan ayat (2) HTR jo. Putusan Mahkamah Agung Rl No. 2142 K/PDT/2013 tanggal 13 Mei 2014; Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi berkenan untuk memutusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat; 3. Menyatakan batal Akta Perjanjian-Kredit No 119/ASH/KRD/IV/06 tanggal 21-4-2006 dan Perjanjian Kredit No. 1994/ASH/KRD/1/2009 tanggal 12 Januari 2009; 4. Menyatakan batal Akta Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 36/2009 tersebut; 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakan diatas objek sengketa; 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos-ongkos perkara; 7. Menghukum Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini. Ex aquo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya). Membaca, Surat Jawaban Tergugat I tertanggal 21 Desember 2015 yang pada pokoknya : Dalam Eksepsi A. EXCEPSITIO NON ADIMPLITI CONTRACTUS 1. Bahwa dalam gugatannya aqua, Para Penggugat telah mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I berupa pemaksaan untuk menandatangani

Perjanjian

Kriedit No.1994/ASH/KRD/2009 tanggal 12 Januari 2009(quod non) (Vide Halaman 6Anggka 12 Gugatan); 2. Bahwa demikian pula dalam Gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian atas dugaan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I aquo (quod Non); 3. Bahwa namun demikian, faktanya adalah justru Para Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak melakukan kewajiban pembayaran Hutang kepada Tergugat I baik


hutang Pokok maupun Bunga kepada Tergugat I dan hal tersebut telah berlangsung lama yaitu sejak tahun 2006 sampai gugatan aquo diajukan. Total hutang Para Penggugat kepada Tergugat I sampai tanggal 18 Agustus 2010 adalah sebesar Rp. 261.628.222,- (dua ratu enam puluh satu juta enam ratus delapan ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) dimana angka tersebut diatas terdiri dari Hutang Pokok sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta) dan bunga serta denda sampai tanggal 18 Agustus 2010; 4. Bahwa dalam teori hukum acara perdata Indonesia, dikenal adanya suatu Eksepsi EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS dimana dalam sebuah perjanjian timbal baltk, salah satu pihak didalam suatu perjanjian yang dituduh lalai berhak untuk menyatakan bahwa pihak yang menuduh tersebut telah lalai lebih dahulu; 5. Bahwa

M.

Yahya

Harahap,

SH

telah

berpendapat

tentang

EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS ini dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua Juni 2005 pada Halaman 461 sebagai berikut: EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal batik Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik Pada perjanjian seperti ini, seseorang tidak berhak menggugat, apabiia dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian"; 6. Bahwa oleh karena itu terbukti dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Para Penggugat kepada Tergugat I adalah tidak beralasan karena justru sebenarnya Para Penggugat-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah tidak melakukan kewajibannya untk membayar hutang kepada Tergugat I. Dengan demikian gugatan aquo sudah seharusnya tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk verklaard); B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSONA STANDI IN JUDICIO (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA JUSTRU TERGUGAT I YANG SEHARUSNYA MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PARA PENGGUGAT KARENA MEMILIKI HUTANG KE TERGUGAT I (EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSON)


7. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat Halaman 2-8 Angka 123 secara jelas Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan

perbuatan

melawan

hukum.

Namun,

fakta

dan

sebagaimana DIAKUI oleh Para Penggugat dalam gugatannya Halaman 2 Angka 1 dan Halaman 3 Angka 2-3 bahwa Para Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat I. Dari fakta-fakta tersebut jelas membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I karena justru seharusnya Tergugat I yang mengajukan gugatan kepada Para Penggugat karena Para Penggugat telah ingkar janji tidak membayar hutangnya kepada Tergugat I; 8. Bahwa Mahkamah Agung didalam putusannya No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai legal standing. Dalam perkara aquo, oleh karena Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan aquo maka sudah seharusnya gugatan Penggugat aquo dinyatakan tldak dapat C. GUGATAN PARA PELAWAN ADALAH SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

KARENA

SEHARUSNYA

PARA

PENGGUGAT

TIDAK

MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA KREDITUR PARA PENGGUGAT. JUSTRU TERGUGAT I YANG SEHARUSNYA MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PARA PENGGUGAT KARENA MEMILIKI HUTANG YANG TIDAK TERBAYARKAN SEJAK TAHUN 2006 SAMPAI SEKARANG 9. Bahwa fakta membuktikan, dasar Gugatan Para Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat I (quod non); 10. Bahwa namun, Para Penggugat MENGAKUI dalam gugatannya Halaman 2 Angka 1 dan Halaman 3 Angka 2-3 bahwa Para Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat I. Dari fakta-fakta tersebut jelas membuktikan bahwa Para Penggugat sebagai Debitur telah melakukan error in persona karena mengajukan gugatan kepada pihak yang memiliki piutang (Kreditur) hal mana seharusnya justru Tergugat l-lah yang mengajukan gugatan kepada ParaPenggugat karena memiliki hutang yang tidak terbayar sejak tahun 2006 sampai diajukannya gugatan aquo; 11. Bahwa adanya Gugatan yang demikian adalah Error in Persona karena Para Penggugat telah menarik pihak yang tidak selayaknya digugat. Bahkan


sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Rl dalam putusannya No. 157K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang menyatakan Gugatan yang Salah Alamat (Error in Persona) harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); DALAM POKOK PERKARA 12. Bahwa hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Bagian Eksepsi diatas merupakan pula bagian dari Jawaban Pokok Perkara berikut ini dan karenanya mohon dianggap telah termasuk untuk Bagian Pokok Perkara ini; 13. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tidak mencerminkan seluruh kejadian dan fakta yang sebenarnya terjadi dalam persoalan yang berkaitan dengan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sebagaimana akan diuraikan satu-persatu dibawah ini; D. PARA PENGGUGAT MENGAKUI MEMILIKI HUTANG KEPADA TERGUGAT I DENGAN DEMIKIAN ADANYA PENGAKUAN INI JELAS MEMBUKTIKAN GUGATAN AQUO HARUS DITOLAK 14. Bahwa dalam posita gugatannya Halaman 2 Angka 1 dan Halaman 3 Angka 2-3 Para Penggugat MENGAKUI memiliki hutang kepada Tergugat I. Demikian pula dalam posita gugatannya Halaman 6 Angka 12 Para Penggugat MENGAKUI memiliki hutang kepada Tergugat I; 15. Bahwa adanya PENGAKUAN Para Penggugat ini jelas membuktikan gugatan aquo tidak layak diajukan karena seharusnya justru Tergugat I yang mengajukan gugatan kepada Para Penggugat karena memiliki hutang yang belum terbayar kepada Tergugat I; 16. Bahwa

Kitab

Undang-undang

Hukum

Perdata

(KUHPerdata),

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Dokrin Hukum secara tegas memberikan kekuatan yang sempurna terhadap Pengakuan tersebut sebagai berikut: Pasal 1925 KUHPerdata : “Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu” Pasal 174 HIR:


"Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, Pasal 176 HIR: "Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan hakim tidak bebas akan menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku berhutang kecuali orang yang berutang itu dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti yang kenyataan dusta". Prof. Sudikno Mertokusumo, SH, seorang ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta berpendapat dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” edisi kelima tahun 1998 penerbit Liberty Yogyakarta halaman 150 sebagai berikut: "Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan" "Dalam hal ini pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja, tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan"; 17. Bahwa dengan demikian maka haruslah ditolak gugatan Para Penggugat aquo karena adanya Pengakuan tersebut membuktikan bahwa justru Tergugat I lah yang seharusnya mengajukan gugatan kepada Para Penggugat karena Para Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat I. E. PARA

PENGGUGAT

KAPASITAS

UNTUK

ADALAH SUBJEK HUKUM YANG MENANDATANGANI

PERJANJIAN

MEMILIKI KREDIT

SEHINGGA PERJANJIAN KREDIT TERSEBUT MEMILIKI KEKUATAN HUKUM DAN MENGIKAT BAGI PARA PENGGUGAT 18. Bahwa Para Penggugat dalam posita Gugatannya telah MENGAKUI menandatangani Perjanjian Kredit No. 119/ASH/KRD/IV/06 tanggal 21 April 2006 dan Perjanjian Kredit No. 234/ASH/KRD/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 dan Perjanjian Kredit No. 1994/ASH/KRD/2009 tanggal 12 Januari 2009; 19. Perjanjian, sehingga adanya dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa perjanjian kredit aquo adalah manipulate adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak dapat diterima;


20. Bahwa telah menjadi pengetahuan hukum adanya perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata): "Suatu perikatan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya' 21. Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata telah pula menjelaskan tentang terikatnya para pihak dalam perjanjian yang mereka buat (asas Pacta Sunt Servanda). "Semua perikatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya" 22. Bahwa oleh karena itu jelas Para Penggugat telah menyetujui isi perjanjian kredit aquo

artinya

telah

menyetujui pula seluruh

persyaratan yang tercantum dalam perjanjian kredit aquo maka dengan demikian sudah seharusnya Para Penggugat patuh tehadap isi dan ketentuan F. TINDAKAN

TERGUGAT

I

TIDAK

MEMENUHI

UNSUR-UNSUR

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIPERSYARATKAN DALAM PASAL 1365 KUHPERDATA 23. Bahwa sebagaimana telah diketahui, pasal yang mengatur tentang kewenangan untuk menuntut kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum telah tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan berpedoman kepada teori tentang apakah suatu perbuatan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum atau tidak, dapat diketahui suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut: a) Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige): b) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian; c) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan/kelalaian; d) Perbuatan itu dengan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. 24. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka dapat diterangkan sebagai berikut: a) Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige) Tidak ada satupun perbuatan Tergugat I yang melawan hukum karena JUSTRU PARA PENGGUGAT YANG MEMILIKI HUTANG


DAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT I b) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian Bahwa tindakan Tergugat I tidak mengakibatkan kerugian sama sekali terhadap Para Penggugat dan justru Tergugat I membantu Para Penggugat untuk memberikan kredit (hutang) kepada Para penggugat yang sampai sekarang belum dibayar sama sekali. c) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan/kelalaian Bahwa terbukti tidak ada tindakan Tergugat I yang didasarimoleh suatu kelalaian atau kesalahan. d) Perbuatan itu dengan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I serta tidak ada kerugian yang ditimbulkan atas tindakan Tergugat I maka tidak terdapat pula hubungan kausal diantara

keduanya

sehingga

tidak

terpenuhilah

unsur-unsur

perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I. G. TIDAK

ADA

DALIL

KERUGIAN

YANG

DIALAMI

OLEH

PARA

PENGGUGAT 25. Bahwa apabila diamati secara cermat maka tidak ada satupun dalil kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dalam memandatangani perjanjian kredit aquo; 26. Bahwa Mahkamah Agung Rl dalam yurisprudensi tetapnya telah menegaskan tentang hal ini yaitu : a) Putusan MA-RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 "Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugiankerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak Jelas/tidak sempuma". b) Putusan MA-RI No. 550 K//Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut". c) Putusan MA-RI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983;


"Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex factiet gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima". d) Putusan MA-RI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak". H. Bahwa dengan demikian haruslah ditolak gugatan Para Penggugat aquo untuk seluruhnya. I.

PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR 27. Bahwa dalil alasan permohonan sita jaminan yang sebagaimana terdapat dalam gugatannya Halaman 4 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum. Adanya kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat I akan menghindarkan diri dan mengalihkan kekayaan yang dimiliki adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena tidak satupun kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I. Dalam hal ini justru Tergugatlah yang merasa dirugikan atas tindakan Penggugat yang menahan pernbayaran yang merupakan hak Tergugat I;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah secara hukum dan tetap berlaku Perjanjian kredit No.119/ASH/KRD/IV/06 tanggal 21 April 2006 dan Perjanjian kredit No.234/ASH/KRD/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 dan Perjanjian kredit No.1994/ASH/KRD/2009 tanggal 21 Januari 2009; 3. Menyatakan sah secara hukum dan tetap berlaku Akta hak Tanggungan No. 16/2006 tanggal 17 Mei 2006 dan Sertifikat Hak Tanggungan No.1391/2006 tanggal 5 Juni 2006 dan Akta hak Tanggungan No.36/2009 tanggal 27


Januari 2009 dan Sertifikat Hak Tanggungan No.363/2009 tanggal 10 Februari 2009; 4. Memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan sita eksekusi dan pengosongan terhadap tanah dan bangunan seluas 322 m2 yang terletak di Rt.006 Rw.104 Kelaurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo

Jakarta

Timur

DKI

Jakarta

dengan

sertifikat

Hak

Milik

No.1617/Cijantung; 5. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara. Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aoquo et bono). Membaca jawaban dari Tergugat II tertangal 21 Desember

2015

sebagai berikut: 1. Exceptio Obscuur Libel. Gugatan yang diajukan Utuy Dudung Dumyati, S.H. dan Nani Yuningsih alias Nyi Nani (selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT) kabur dan tidak jelas: -

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan tertanggal 06 Agustus 2015 bagian baik "Kasus Posisi" maupun "Kronologi Perjalanan Lelang" tidak menjelaskan perbuatan apa

yang dilakukan Tergugat II, yang

merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatedaad), -

Bahwa selanjutnya Para Penggugat menuntut pada bagian "Petitum" pada pokoknya meminta Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus bahwa Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat. Hal tersebut sebelumnya tidak diuraikan dalam posita mengenai perbuatan kausal apa yang dilakukan Tergugat II terhadap kerugian pada Para Penggugat. Hal mana, secara formal menyebabkan "Gugatan" Para Penggugat menjadi rancu dan kabur,

-

Bahwa untuk menentukan keberhasilan tuntutan/permintaan Para Penggugat, tentu harus dinilai apakah benar Para Tergugat, khususnya Tergugat II, telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan,

-

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut tidak diuraikan Para Penggugat melalui "Gugatan" tertanggal 06 Agustus 2015, maka tentunya Majelis


Hakim Yang Terhormat dalam memeriksa perkara a quo tidak dapat menerka- khususnya Tergugat II, telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan, -

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut tidak diuraikan Para Penggugat melalui "Gugatan" tertanggal 06 Agustus 2015, maka tentunya Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memeriksa perkara a quo tidak dapat menerka-nerka sekiranya perbuatan kausal apa yang dituduhkan Para Penggugat terhadap Tergugat II sehingga Tergugat II harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dipertanyakan, karena Para Penggugat menuduhkan adanya "Persekongkolan * namun tidak memerincinya.

-

Bahwa Petitum tidak jelas atau tidak rinci, atau tidak berkesesuaian dengan posita/dudxik perkara yang diuraikan Para Penggugat, mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 582 K/Sip./1973 tertanggal 18 Desember 1975: "...namun apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, begitu pula petitum berikutnya tidak jelas tindakan apa yang dihentikan olehTergugat. Mahkamah Agung berpendapat oleh karena petitum tidakjelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

-

Bahwa kaburnya gugatan Para Penggugat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

2. Exceptio non Adimpleti Contractus. "Gugatan" Para Penggugat merupakan gugatan yang bersumber pada perjanjian timbal balik: -

Bahwa Para Penggugat

tidak

punya

hak {legal standing) dalam

mengajukan "Gugatan" tertanggal 06 Agustus 2015 terhadap Tergugat II karena Para Penggugat sendiri tidak memenuhi prestasi/kewaiiban secara timbal balik. Dalam hal ini Penggugat selaku Debitor lalai dan justru telah mengakui secara tegas hal tersebut sebagaimana tertera jelas pada "Gugatan" tertanggal 06 Agustus 2015 bagian "Kasus Posis” -

Bahwa gugatan yang demikian, haruslah ditolak oleh Pengadilan Negeri Bekasi q.q. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo.

3. Exceptio Plurioum Litis Consortium ; "Gugatan" Para Penggugat kurang pihak:


-

Bahwa seharus Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku instansi yang berwenang

berdasarkan Vendur

Reglement Ordonantie 28 Februari 1908 Stlb. 1908:189 j.o. Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang beserta aturan turunan serta perubahannya, merupakan pihak / instansi yang diberi wewenang untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan, -

Bahwa gugatan yang dilayangkan Para Penggugat tanggal 06 Agustus 2015 merupakan perkara/sengketa di bidang lelang, dimana aset yang dijaminkan oleh Para Penggugat terancam dilaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan oleh Tergugat I melalui KPKNL Bekasi dengan jasa pra lelang Tergugat II Para

Penggugat

terancam

dilaksanakan

lelang

eksekusi

hak

tanggungan oleh Tergugat I melalui KPKNL Bekasi dengan jasa pra lelang Tergugat II, -

Bahwa berdasarkan aturan dibidang lelang, Tergugat II selaku balai lelang

swasta

tidak

dapat

melaksanakan

lelang

eksekusi hak

tanggungan tanpa perantaraan dari KPKNL setempat -

Bahwa seharusnya Para Penggugat menarik juga KPKNL setempat, dalam hal ini KPKNL Bekasi ke dalam gugatan, sehingga untuk itu gugatan yang tidak lengkap dan kurang pihak ini haruslah ditolak oleh Pengadilan Negeri Bekasi.

II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat II mengakui hal-hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat "Gugatan " tertanggal 06 Agustus 2015 selama hal tersebut benar adanya sebagai suatu fakta hukum dan diakui secara nyata dalam surat Jawaban ini; 2. Bahwa benar Penggugat I merupakan Debitor yang cidera janji, dalam hal ini Penggugat I gagal melakukan kewajiban kepada Tergugat I sehingga Tergugat I menggunakan jasa pra lelang Tergugat II untuk melakukan lelang eksekusi atas aset yang dijaminkan Para Penggugat melalui KPKNL Bekasi, 3. Bahwa Tergugat II MENOLAK DENGAN TEGAS tuduhan yang mendalilkan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum: a.

Bahwa mengenai tuduhan tersebut, sungguh aneh karena Para Penggugat justru tidak pernah merinci perbuatan apa persisnya yang


telah dilakukan oleh Tergugat II yang secara kausal telah membawa kerugian kepada Para Penggugat, b.

Bahwa Tergugat II merupakan pihak yang dibawa oleh Tergugat I dalam hal lelang eksekusi terhadap aset Hak Tanggungan Para Penggugat, yang dalam prosesnya menjadi penjembatan antara Tergugat I dengan KPKNL dalam

proses

pra

lelang

(mengiklankan,

memasarkan

dan

menyebarluaskan akan adanya aset yang dilelang eksekusi dan halhal yang diperlukan serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan hukum dalam mempersiapkan lelang aset Hak Tanggungan). 4. Bahwa untuk menuduh perbuatan melawan hukum, seharusnya Para Penggugat dapat membuktikan atau setidaknya merinci dalam surat Gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW - namun hal tersebut tidak dilakukan Para Penggugat. Selanjutnya untuk suatu perbuatan pun dikualifikasi sebagai "melawan hukum" perlu memenuhi empat syarat (vide Rosa Agustina, S.H., Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FHUI I tahun 2003, halaman ke-117) antara lain: a) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku: -

Bahwa Tergugat II sebagai balai lelang swasta yang diminta memberikan jasanya dalam tahap pra lelang oleh Tergugat I, telah melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan Menteri Keuangan yang berlaku dalam hal lelang.

-

Bahwa Tergugat II telah memastikan dan mengecek setiap dokumen

dari Tergugat

I

selaku

kreditur

pemegang

hak

tanggungan yang piutangnya sudah jatuh tempo, memastikan bahwa dokumen tersebut benar dan layak untuk diadakan lelang terhadap aset hak tanggungan/jaminan kredit (Obyek lelang) kepada KPKNL selaku institusi vertikal dari Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang. -

Bahwa setiap dokumen untuk proses pra lelang terhadap aset Hak Tanggungan para Penggugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hutang yang jatuh tempo dan ketidaksanggupan Debitur/Penggugat I melunasi serta aset yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan sertifikat


Hak Tanggungan sekalipun telah diperingatkan sebanyak lebih dari tiga kali oleh Kreditur/Tergugat I). -

Bahwa Tergugat II selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan jasanya dibidang lelang, sehingga apa yang telah dilakukan Tergugat II terkait lelang eksekusi terhadap aset para Penggugat tidak melawan hukum.

b) Bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan harus ada kesalahan: -

Bahwa Para Penggugat dalam surat "Gugatan" tertanggal 06 Agustus 2015 pun tidak dapat menerangkan, kesalahan apa yang diperbuat oleh Tergugat II dalam hal rencana eksekusi lelang terhadap aset yang dijaminkan sendiri oleh Para Penggugat,

-

Bahwa eksekusi lelang hanya dapat dilakukan terhadap aset yang dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan dalam hal hutangpiutang dan betul bahwa aset Hak Tanggungan itulah yang telah Tergugat II siapkan proses pra lelangnya kepada KPKNL yang berwenang.

-

Bahwa pada proses persiapan lelang kepada KPKNL tersebut, Tergugat II dengan itikad baik memberitahukan maksud dan rencana untuk memasarkan aset Para Penggugat yang dijaminkan tersebut

kepada

penawar/calon

khalayak

peserta

ramai,

lelang

demi

potensial.

didapatnya Adapun

calon

itikad

ini

diutarakan melalui surat nomor 375/BLI/LGL/VIII/2010 tersebut. Apakah itikad informasi yang diberikan oleh Tergugat II lantas dipandang sebagai perbuatan melawan hukum oleh Para Penggugat? Layakkah bila kini Tergugat II yang justru dituduh memanipulasi rencana lelang diseret ke mejaf hijau dengan tuduhan-tuduhan Para Penggugat yang kabur? c) Bertentangan dengan kesusilaan: -

Bahwa Tergugat II melakukan pekerjaannya di bidang lelang dengan mentaati peraturan perundang-undangan, baik sesuai amanat Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atas nama Menteri Keuangan yang telah memberikan izin operasional


Tergugat II selaku balai lelang swasta, maupun sesuai Peraturan lain yang terkait lelang dan/atau balai lelang. d) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian: - Para Penggugat tidak dapat mengemukakan dalam surat “Gugatan” tertanggal 06 Agustus 2015 apakah yang dilakukan Tergugat II bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Justru disisi lain, para Penggugat mengakui adanya hutang, dan mengakui para Penggugat tidak dapat membayar hutang tersebut. 5. Bahwa pada faktanya Para Penggugat merupakan Penggugat yang tidak punya itikad baik. Selain karena telah mengikatkan diri pada Perjanjian Kredit dengan pihak Tergugat I secara sadar dan tanpa paksaan (sesuai Pasal 1320 BW), namun Penggugat I tidak melakukan kewajibannya dan justru menolak aset yang dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan hutang untuk dilelang ketika gagal memenuhi prestasi. Hal mana, tindakan Penggugat I dan Penggugat II tidak sesuai dengan asas good faith dan asas pacta sunt servanda (vide Pasal 1338 BW); 6. Bahwa Tergugat II mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sah: Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No.: 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) yang mengatur: " Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. " Pasal 20 ayat (5) UUHT : Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagai mana dtmaksud ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan. " Perihal perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan Para Penggugat harus dapat diukur dengan Undang-Undang atau peraturan formil lain yang berlaku khusus dalam hal lelang; yang kesemuanya ini tidak dapat ditilik oleh Para Penggugat, melalui surat "Gugatan" tertanggal 06 Agustus 2015.


7. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat pada point (18) isi Gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa eksekusi lelang aset jaminan Para Penggugat tanpa melalui Pengadilan Negeri yang berwenang adalah melanggar ketentuan hukum, dalil ini sudah sepatutnya tidak dapat diterima. Hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru menafsirkan dan memahami dasar hukum dan kewenangan eksekusi lelang Hak Tanggungan. Para Penggugat menafsirkan bahwa lelang aset jaminan hak tanggungan dipersamakan

dengan

eksekusi

lelang

untuk

melaksanakan

penetapan/putusan pengadilan. 8. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat menggunakan hukum tentang RIBA sehingga Tergugat II bertanya-tanya : apakah Para Penggugat mengacu pada undang-undang yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Agama; 9. Bahwa Para Penggugat menuduh Tergugat II bekerjasama dalam suatu "rencana jahat" dalam memanipulasi data akad kredit (perjanjian hutang piutang) antara Para Penggugat dengan Tergugat I (pihak kreditor/Bank), hal mana tidak pernah dilakukan Tergugat II; 10. Bahwa Tergugat II baru dihubungi oleh Tergugat I untuk melakukan pekerjaan Pralelang berupa peninjauan dan pemasaran aset jaminan kredit milik Para Penggugat setelah Para Penggugat terikat perjanjian hutang piutang denganTergugat I.Dalam hal ini Tergugat II TIDAK TAHU MENAHU mengenai proses terjalinnya perjanjian kedua belah pihak, karena Tergugat II merupakan pihak ketiga yang ditarik Tergugat I dalam proses pemasaran dan peninjauan aset jaminan kredit setelah debitur dinyatakan

wanprestasi/lalai dalam melaksanakan kewaj ibannya.

Dengan demikianditariknya Tergugat II di dalam persoalan proses perjanjian/akad kredit yang menjadi basic permasalahan adanya gugatan ini,adalah tidak patut diterima karenaTergugat II sudah jelas-jelas tidak ada hubungannya dalam proses kredit maupun outstanding: kewajiban debitur. 11. Bahwa tuduhan manipulasi data yang dituduhkan oleh Para Penggugat tidaklah beralasan dan cenderung di cari-cari, karena setelah bertahuntahun Para Penggugat tidak pernah mem permasalahkan adanya perjanjian hutang dengan Tergugat I. Lebih lanjut, bila memang benar ada pemaksaan

dan/atau

intimidasi

dan/atau

pemaksaan

terhadap


Penggugat I dan/atau Penggugat II, maka mengapa kedua nama Para Penggugat

tersebut

tercantum

pada

Akta

Pembebanan

Hak

Tanggungan? Lebih jauh lagi, Para Penggugat tidak pernah mengambil tindakan hukum pidana dalam hal pemalsuan, penipuan dan/atau intimidasi bila benar perlakuan tersebut terjadi. Maka berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan oleh Tergugat II, mohon Pengadilan Negeri Bekasi c.q Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar: DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya, 2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, 3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat. DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya, 2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, 3. Menyatakan bahwa Penggugat I dan atau Penggugat II merupakan Debitur yang wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit antara Penggugat I dan penjamin (Penggugat II) terhadap Tergugat I, 4. Menyatakan surat "Gugatan" Pembantah tertanggal 06 Agustus 2015 tidak terbukti sehingga haruslah ditolak, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan 5. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat. Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Mei 2016 Nomor 363/Pdt.G/2015/PN.Bks. yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi : -

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara : -

Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

-

Menghukum Penggugat I dan Penggugat II

membayar biaya perkara

sebesar Rp.2. 531.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah); Membaca

Surat

Pernyataan

Pemohonan

Banding

Nomor

363/Pdt.G/2015/PN.Bks. Jo. Nomor. 45/Bdg/2016/PN.Bks. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, Penggugat I telah mengajukan permohonan


banding terhadap putusan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Juli 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Agustus 2016,

kepada Turut

Terbanding II semula Turut Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 1 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Agustus 2016; Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor

363/Pdt.G/2015/PN.Bks.

Jo.

Nomor.

45/Bdg/2016/PN.Bks.,

yang

menyatakan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 3 Februari 2017, kepada Terbanding I semula Terbanding I pada tanggal 19 Agustus 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 1 Agustus 2016 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Agustus 2016 telah diberi

kesempatan

untuk

mempelajari

berkas

perkara

Nomor

363/Pdt.G/2015/PN.Bks sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk diperiksa dalam tingkat banding; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syaratsyarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang,

bahwa

terhadap

permohonan

bandingnya

tersebut,

Pembanding semula Penggugat I sampai dengan perkara ini diputus, tidak mengajukan memori banding; Menimbang,

bahwa

setelah

Pengadilan

Tinggi

memeriksa

dan

mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor. 129/PDT/2017/PT.BDG., turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor. 363/Pdt.G/2015/PN.Bks., tanggal 2


Mei 2016, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut dalam tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 363/Pdt.G/2015/PN.Bks., tanggal 2 Mei 2016 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana teresebut dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat I, tetap berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Pulau Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR, KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI -

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat I; -

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

Nomor

363/Pdt.G/2015/PN.Bks. tanggal 2 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut; -

Menghukum Pembanding semula Penggugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017, oleh kami Hendrik Pardede, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Russedar, S.H. dan Ridwan Sorimalim Damanik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 129/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tanggal 10 Maret 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 oleh


Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd Ttd Russedar, S.H. Ttd

Hendrik Pardede, S.H., M.H.

Ridwan Sorimalim Damanik, S.H., M.H. Panitera Pengganti Ttd

Asep Gunawan, S.H.

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Meterai ..............………Rp.

6.000,00

2. Biaya Redaksi putusan …… Rp.

5.000,00

3. Biaya Pemberkasan ………. Rp. 139.000,00 Jumlah ………………………... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents