PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR. 132/Pdt/2017/PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: CARSAN bin DARMIN, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Ketileng RT. 001 RW. 001 Desa Cilamaya, Hilir Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya KHALIMI, S.H.,M.H., dan IRIANTO MUH. AKHMAD, S.H., Advokat dari Kantor Hukum KHAL & Rekan beralamat kantor di

Jl Raya Pekandangan Jaya No. 4 Kecamatan dan

Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. 48/SK-KHAL/III/2016 bertanggal 28 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; LAWAN 1. Ny. RINI, Umur ± 25 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Kedungwungu Barat RT. 004 RW. 007 Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I; 2. WARDI, Umur ± 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Muara Baru RT. 01, RW. 09 Desa Cilamaya GirangKecamatan Ciasem Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; 3. DARWAN, Umur ± 50 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Kedungwungu Timur, Desa Pinangsari KecamatanCiasem Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I; 4. Ny. TARWI, Umur ± 45 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Kedungwungu Barat RT. 004RW. 007 Desa Pinangsari KecamatanCiasem Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II; Dalam hal ini keempatnya diwakili Kuasa Hukumnya IIN ACHMAD RIZA, S.H., dan RITA MULYANI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dan Asisten pada Kantor Advokat IIN ACHMAD RIZA, SH & REKAN beralamat di Jalan Mayjen Soetoyo No. 26

Karanganyar Subang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 14 Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 132/Pdt/2017/PT.Bdg.

Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT; 5. KEPALA DESA PINANGSARI, Jln. Cibatu No. 187 Desa PinangsariKecamatan Ciasem

Kabupaten

Subang,

selanjutnya

disebut

sebagai

TURUT

TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III; 6. PPATS CAMAT KECAMATAN CIASEM, Jln. Jend. Ahmad Yani No. 61, Sukamandi

Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai TURUT

TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca : 1.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 10 Maret 2017 Nomor 132/PEN/PDT/2017/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

2.

Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sng. tanggal 06 Desember 2016 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Membaca surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang di bawah Register Perkara Perdata Gugatan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sng., tanggal 31 Maret 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa perkawinan antara Bapak Darmin (alm) dengan Ibu Sesih (almrh) menghasilkan 4 (empat) keturunan yaitu: 1. Ny. Sari, 2. Carsan (Penggugat), 3. Wateng (alm) dan 4. Darwan; 2. Bahwa almarhum Bapak Darmin dengan almarhumah Ibu Sesih, memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan seluas ± 320 M2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) terletak di Blok 004 Dusun Kedungwungu Barat RT. 004 RW. 007 Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dengan batas-batas sebagai berikut: Utara

: berbatasan dengan tanah darat H. Amin.

Timur

: berbatasan dengan tanah darat Carta. Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 132/Pdt/2017/PT.Bdg.

Selatan : berbatasan dengan tanah darat Karsidi. Barat

: berbatasan dengan tanah darat Sipang;

3. Bahwa ketika kakak kandung Penggugat in casu Ny. Sari telah meninggal dunia pada tahun 2014, tanah dan bangunan seluas ± 320 M2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) terletak di Blok 004 Dusun Kedungwungu Barat RT. 004 RW. 007 Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, dikuasai anak angkat almarhumah Ny. Sari yaitu Ny. Rini; 4. Sepeninggal almarhumah Ny. Sari, Penggugat tidak menaruh curiga apapun terhadap Tergugat I atas penguasaan tanah dan bangunan rumah hak milik orang tua Penggugat a quo, namun ternyata Penggugat mendapat kabar dari Sdr. Opan alamat Desa Ketileng Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang pada tanggal 03 Agustus 2015 bahwa Sdr. Wardi (suami dari Dewi) yang nota bene Dewi adalah anak angkat lainnya dari

almarhumah Ny. Sari (kakak kandung Penggugat),

menawarkan tanah darat dan bangunan rumah terletak di Blok 004 Dusun Kedungwungu Barat RT. 004 RW. 007 Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang pada Sdr. Opan; 5. Bahwa atas kabar dari Sdr. Opan tersebut, Penggugat mengatakan kepada Sdr. Opan: “Saya tidak berniat menjual tanah milik orang tua saya kepada siapa pun”; 6. Bahwa informasi yang disampaikan Sdr. Opan, membuat Penggugat penasaran untuk mencari tahu dan bukti yang menjadi dasar adanya penjualan tanah dan bangunan terperkaraa quo, akhirnya Penggugat memperoleh data berupa Akta Jual Beli (AJB) yang diterbitkan oleh PPATS Kecamatan Ciasem (Turut Tergugat IV) No. 80/JB.CSM/2012 tanggal 06 Maret 2012 berisi telah terjadi jual-beli antara saudari kandung Penggugat in casu Ny. Sari (almrh) sebagai penjual pada anak angkatnya bernama Ny. Rini (Tergugat I) sebagai pembeli terhadap tanah dan bangunan seluas ± 320 M2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) terletak di Blok 004 Dusun Kedungwungu Barat RT. 004 RW. 007 Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah); 7. Bahwa terbitnya AJB a quo bersifat melawan hukum karena banyak mengandung kejanggalan dan penuh rekayasa atau penyesatan (dwaling), hal tersebut terurai sebagai berikut : 1) Penggugat tidak merasa menerima pembayaran sepeser pun dan tidak pernah membubuhkan cap jempol Penggugat di atas AJB No. 80/JB.CSM/2012 tanggal 06 Maret 2012 (vide AJB halaman 7) berisi persetujuan bersama-sama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dilakukannya jual beli antara almarhumah Sari dengan Ny. Rini (Tergugat I); Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 132/Pdt/2017/PT.Bdg.

2) Penggugat tidak pernah membubuhkan tanda tangan maupun cap jempol pada jenis kertas apapun maupun dokumen apapun yang berisi pernyataan ataupun surat kuasa untuk memberi persetujuan dilakukan jual-beli antara almarhumah Sari dengan Ny. Rini (Tergugat I) pada obyek terperkaraa quo; 3) Tergugat in casu Ny. Rini pada AJB a quo tercantum sebagai pembeli bernama Rini binti WardiDapan, padahal Tergugat I bukan anak kandung perempuan dari WardiDapan, melainkan anak angkat dari almarhumah Ny. Sari dan Rasim. WardiDapan merupakan suami dari Ny. Dewi, dimana Ny. Dewi adalah saudara angkat Tergugat I; 4) Penggugat hanya pernah menerima sejumlah uang pembayaran sebagai pengembalian utang yang diberikan pada almarhum Wateng (adik kandung Penggugat) sejumlah total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total piutang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Yang melakukan pembayaran adalah Sari sewaktu masih hidup (bukan dari Wateng maupun dari Tergugat I) dalam jangka waktu 3 (tiga) kali pembayaran, sehingga Wateng masih memiliki utang pada Penggugat bersisa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Wardi) tidak beritikad baik, karena penerimaan pembayaran utang dari almarhum Wateng melalui almarhumah Sari berkuitansi bertanggal 04 Desember 2012, dijadikan dasar untuk dibuatnya AJB No. 80/JB.CSM/2012 tanggal 06 Maret 2012 oleh Turut Tergugat IV dalam hal mana kuitansi tersebut tertulis untuk pembayaran tanah rumah, padahal tidak demikian kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II telah benar-benar memanfaatkan kebodohan Penggugat yang tidak bisa baca tulis (buta huruf); 9. Bahwa Penggugat patut dan beralasan, kuitansi bertanggal 04 Desember 2012 merupakan produk Tergugat I bersekongkol dengan Tergugat II untuk merekayasa demi lancarnya transaksi jual beli antara almarhumah Ny. Sari sebagai penjual dengan Tergugat I sebagai pembeli, padahal kuitansi tersebut tidak secara jelas (expresisverbis) menunjuk obyek jual-beli yang mana? luasnya berapa dan harganya berapa?, sehingga kuitansi a quo kemudian tertuang dalam AJB No. 80/JB.CSM/2012 tanggal 06 Maret 2012 tidak memenuhi syarat obyektif berkonsekuensi AJB a quo, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 10. Bahwa kapasitas Penggugat apabila benar (quod non) akan dilakukan jual beli terhadap tanah dan bangunan rumah terperkara tersebut, bukan sebagai pemberi persetujuan, namun sebagai pihak yang esensial sejajar dengan almarhumah Ny. Sari, Wateng, maupun Darwan (Turut Tergugat I) sebagai pihak penjual yang nota bene bersama-sama berkedudukan sebagai ahli waris dari kedua orang tua (almarhum

Darmin

dan

almarhumah

Ny.

Sesih).

Dengan

demikian,

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 132/Pdt/2017/PT.Bdg.

kekuranglengkapan pihak-pihak sebagai penjual dan ketiadaan persetujuan dari Penggugat atas transaksi jual beli antara almarhumah Ny. Sari dengan Tergugat I, AJB No. 80/JB.CSM/2012 tanggal 06 Maret 2012 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 11. Bahwa Penggugat patut beralasan menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian nyata (reliance loss) terhadap diri Penggugat, sehingga menurut Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian; 12. Bahwa total kerugian Penggugat yang harus ditanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, bernilai total Rp. 150.000.000,-, yakni harga tanah dan rumah terperkara sebesar Rp. 100.000.000,- dan biaya pengurusan mencari keadilan atas perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II,

Turut Tergugat I, Turut

Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, sebesar Rp. 50.000.000,-; 13. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini, sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV

secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa

(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap kali lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding atau kasasi ( uitvoorbaarbijvoorrad); Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: DALAM PROVISI: Selama proses sidang perkara ini berlangsung, Majelis Hakim dengan kewenangannya memerintahkan pada Tergugat I untuk menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) yang dikuasai Tergugat atau pihak lain yang menguasai AJB No. 80/JB.CSM/2012 tanggal 06 Maret 2012. DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 132/Pdt/2017/PT.Bdg.

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) No. 80/JB.CSM/2012 tanggal 06 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV adalah CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT; 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan/ atau siapa saja yang mendapatkan hak atau menerima manfaat di atas obyek perkara berupa tanah dan bangunan seluas ± 320 M2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) terletak di Blok 004 Dusun Kedungwungu Barat RT. 004 RW. 007 Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dengan batas-batas : Utara

: berbatasan dengan tanah darat H. Amin.

Timur

: berbatasan dengan tanah darat Carta.

Selatan

: berbatasan dengan tanah darat Karsidi.

Barat

: berbatasan dengan tanah darat Sipang;

berikut benda-benda lain yang ada di atas obyek perkara, untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh, kosong dan tidak dalam sengketa; 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV membayar kerugian materiil secara tanggung renteng pada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- secara tunai dan sekaligus; 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II,

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut

Tergugat III dan Turut Tergugat IV membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ; 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV atau pihak lain untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara ini; 8. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk membayar biaya perkara atau biaya-biaya lain yang timbul akibat gugatan Penggugat di semua tingkat peradilan; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 27 Juli 2016, dengan dalildalil jawaban sebagai berikut: Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 132/Pdt/2017/PT.Bdg.

A. DALAM EKSEPSI Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya. 1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE Bahwa Pengadilan Negeri Subang tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo karena, dalil-dalil yang diajukan Penggugat mengenai tidak sahnyaAkta Jual Beli Nomor : 80/ JB.CSM/2012 tertanggal 06 Maret 2012, dengan demikian Akta Jual beli tersebut seharusnya dibatalkan karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana Pasal 10 Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana Kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah

memeriksa,

mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, dengan demikian Akta Jual beli Nomor: 80/JB.CSM/2012, Tertanggal 06 Maret 2012 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu PPAT Camat Kecamatan Ciasem Suarna Samsudin, S.sos merupakan keputusan Tata Usaha Negara, jadi berdasarkan pasal 134 HIR yang berbunyi “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang, berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijkeVerklaard); 2. EKSEPSI KABUR DAN TIDAKJELAS (EXCEPTIE OBSCURUM LIBELLUM). Gugatan PenggugatKabur dan tidak jelas karena antara posita dengan petitum berbeda dan bertolak belakang di dalam posita disebutkan ada perkawinan antara Bapak Darmin (alm) dengan Ibu Sasih (almarhumah) menghasilkan (empat) keturunan, dan menyatakan tanah dan bangunan seluas 320 M2(tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Blok 004, Dusun Kedungwungu, RT 004, RW 007, Desa Pinangsari, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang,adalah Harta bersama. Akan tetapi didalam petitum tidak mintakan adanya perkawinan antara Bapak Darmin (alm) Dengan Ibu Sasih (almarhumah) dan adanya harta bersama

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 132/Pdt/2017/PT.Bdg.

dari hasil perkawinan tersebut.Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijkeVerklaard); 3. EKSEPSI ERROR IN PERSONA a. Bahwa Penggugat mengikut sertakan Tergugat II sebagai Pihak dalam gugatannya adalah keliru karena Tergugat II bukanlah para pihak yang tertera dalam transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Ny Sari Binti Darmin sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 80/JB.CSM/2012 tertanggal 06 Maret 2012; b. Bahwa dalam gugatan Penggugat, alamat Tergugat II adalah Dusun Muara Baru RT 01, RW 09, Desa Cilamaya Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang padahal yang benar sesuai KTP Tergugat II adalah Dusun Muara Baru RT 002, RW 09, Desa Cilamaya Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang demikian pula alamat Turut Tergugat I tidak lengkap karena tidak menyebutkan RT/RW; B. DALAM PROVISI: Bahwa gugatan provisi Penggugat untuk menyerahkan Akta Jual Beli Nomor : 80/ JB.CSM/2012, tertanggal 06 Maret 2012 sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat, tidak berdasar hukum karena tuntutan provisi tidak boleh berkaitan dengan pokok perkara, dalam arti bukan bagian dari pokok perkara, oleh karena itu apabila petitum suatu gugatan atau permohonan provisi berisi pokok perkara hakim harus menolaknya sedangkan provisi Penggugat tentang harus menyerahkan

Akta Jual Beli Nomor:

80/JB.CSM/2012, tertanggal 06 Maret 2012 merupakan pokok perkara atau bagian dari pokok perkara, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia; a. Putusan MA RI Nomor: 1070K/Sip/1972, tertanggal 7 Mei 1973: “tuntutan Provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakantindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”. b. Putusan MA RI Nomor: 1070K/Sip/1972, tertanggal 5 Juli tahun 1976: “Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak” C. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa

Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mohon

segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 132/Pdt/2017/PT.Bdg.

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya; 3. Bahwa apabila ada perkawinan antara Bapak Darmin (alm) dengan Ibu Sasih (almarhumah) yang menghasilkan (empat) keturunan, dan menyatakan tanah dan bangunan seluas 320 M2(tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Blok 004, Dusun Kedungwungu, RT 004, RW 007, Desa Pinangsari, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, merupakan harta bersama, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut, kalau ada perkawinan antara Bapak Darmin (alm) dengan Ibu Sasih (almarhumah),serta adanya harta bersama dari perkawinan tersebut; 4. Bahwa tentang tanah dan bangunan seluas 320 M2(tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Blok 004, Dusun Kedungwungu, RT 004, RW 007, Desa Pinangsari, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang,bukanlah merupakan harta bersama dari hasil perkawinan antara Bapak Darmin (alm) Dengan Ibu Sasih (almarhumah), akan tetapi milik dari Ny. Sari hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Keterangan Tanah tertanggal 05 Maret 2012 yang dibuat oleh Ny, Sari dan diketahui oleh Kepala Desa Pinangsari E Suherman, yang menyatakan tanah dan bangunan tersebut milk Ny. Sari sendiri (T.1); 5. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 80/JB.CSM/2012, Tertanggal 06 Maret 2012. Ny. Sari telah menjual tanah dan bangunan seluas 320 M2(tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Blok 004, Dusun Kedungwungu, RT 004, RW 007, Desa Pinangsari, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dengan batasbatas: a. Utara

: Tanah Amin.

b. Timur

: Tanah Carta.

c. Selatan

: Tanah Karsidi.

d. Barat

: TanahSipang.

kepada Tergugat I, maka secara yuridis adalah sah tanah dan bangunan tersebut tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I (T.2); 6. Bahwa dengan demikian Akta Jual Beli Nomor: 80/JB.CSM/2012, Tertanggal 06 Maret 2012,yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Kecamatan Ciasem bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak ada rekayasa atau penyesatan karena: a. Ny. Sari selaku Penjual telah menerima pembayaran dari Tergugat I selaku Pembeli, dan Penggugat telah menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 04 Desember Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 132/Pdt/2017/PT.Bdg.

2010 (T.3), yang mana Penggugat ingkari dan dengan alasan uang yang di terimanya tersebut adalah uang pembayaran hutang dari adiknya Wateng padahal SdrWateng telah meninggal jauh sebelum transaksi jual beli tersebut terjadi yaitu sekira tahun 2004 (T.4), dan cap jempol Penggugat pada Akta Jual Beli Nomor: 80/JB.CSM/2012, tertanggal 06 Maret 2012. Diingkari pula oleh Penggugat; b. Bahwa selain itu Penggugat telah pula membubuhkan cap jempolnya di surat kuasa yang diberikan kepada E. Suherman selaku Kepala Desa Pinangsari waktu itu dan Hj. Siti Hatoyah selaku Stap Desa Pinangsari tertanggal 05 Maret 2016 (T.5), untuk pengurusan Akta Jual Beli Nomor: 80/JB.CSM/2012, Tertanggal 06 Maret 2012 namun kenyataanya Penggugat justru melaporkan Tergugat

II

di

Polres

Subang,

dengan

Laporan

Polisi

Nomor:

LP/401/VIII/2015/JBR/Res-Subang tertanggal 14 Agustus 2015 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat, yang sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Tergugat II mendapat kabar dari Kuasa Hukum Penggugat ketika diadakan sidang mediasi tertanggal 08 Mei 2016 di Pengadilan Negeri Subang, yang menerangkan perkara pidana belum bisa diproses karena tidak memenuhi unsur dimana hasil labcrime atas sidik jari tersebut tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan Terlapor (Tergugat II), dan setelah diklarifikasi kepada Polres Subang ternyata benar adanya; c. Bahwa perlu Tergugat II jelaskan, setelah menikah dengan Dewi (anak angkat Ny. Sari) tidak kunjung dikaruniai keturunan, maka Tergugat II bersama istrinya mengangkat Tergugat I sebagai anak angkat, karena Tergugat I anak yang tidak diketahui siapa orang tuanya jadi cukup beralasan kalau Tergugat I memakai Binti dari Tergugat II yaitu WardiDapan, setelah 1 tahun pernikahan Tergugat II mempunyai anak, atas persetujuan bersama Tergugat I diasuh oleh Ny. Sari yang merupakan Ibu angkat dari istri Tergugat II,dan ketika Tergugat I menginjak remaja dan ingin berangkat keluar negeri maka harus ada orang tua yang bertanggung jawab dan memberi izin untuk bekerja keluar negeri maka atas dasar kemanusiaan Tergugat II (WardiDapan) yang bertindak sebagai orang tua Tergugat I dan memang Tergugat I sudah mengganggap Tergugat II sebagai ayahnya; d. Bahwa pernyataan Penggugat pada point 7 butir 4 bertolak belakang dengan kenyataan

karena

Tergugat

I

telah

menyerahkan

uang sejumlah

Rp.

22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Ny. Sari sebagai pembayaran jual beli tanah aquo dan hal tersebut diakui oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II; Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 132/Pdt/2017/PT.Bdg.

7. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak beritikad baik, dalil Penggugat pada point 8 dan 9 mengenai hutang piutang antara Penggugat dan Wateng bukanlah urusan dari Tergugat I dan Tergugat II karena sebagai Pembeli yang beritikad baik telah menyerahkan kewajibannya yaitu membayar uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sesuai dengan perjanjian jual beli yang disepakati dengan Ny. Sari selaku Penjual; a. Bahwa Tergugat I adalah selaku Pembeli adalah orang yang beritikad baik dalam transaksi Jual beli aquo, karena Tergugat I mendapat jaminan dari Ny. Sari selaku Penjual, sebagaimana bunyi Pasal 2

dalam Akta Jual Beli Nomor:

80/JB.CSM/2012, Tertanggal 06 Maret 2012 yang berbunyi:“Pihak Pertama (Ny.Sari) menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terkait sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun”; b. Bahwa tanah dan bangunan sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 80/JB.CSM/2012, tertanggal 06 Maret 2012 bukanlah merupakan harta bersama dari hasil perkawinan antara Bapak Darmin (alm) dengan Ibu Sasih (almarhumah), akan tetapi milik dari Ny. Sari sebagaimana Surat Pernyataan Keterangan Tanah tertanggal 05 Maret 2012 yang dibuat oleh Ny. Sari dan diketahui oleh Kepala Desa Pinangsari E Suherman,yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang dijual kepada Tergugat I adalah milk Ny. Sari sendiri; c. Bahwa Akta Jual Beli Nomor: 80/JB.CSM/2012, tertanggal 06 Maret 2012 yang telah dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Camat Kecamatan Ciasem yaitu Samsudin. S.sos, adalah sah secara hukum karena telah diangkat dan ditunjuk berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor wilayah BPN Propinsi Jawa Barat Tertanggal 23 Maret 2009 Nomor: 1898-320.6-32. maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/SIP/1979: “Semenjak akta jual-beli ditandatangani di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah, hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli”. Dengan demikian transaksi jual beli antara Ny. Sari dengan Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melawan hukum; 8. Bahwa posisi Penggugat tidak bisa dikatakan sejajar dengan Ny. Sari karena Ny. Sari merupakan Pemilik sah dari tanah dan bangunan aquo. Dengan demikian adalah wajar kalau Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sebagai pemberi persetujuan atas transaksi jual beli tersebut karena Ny. Sari tidak

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 132/Pdt/2017/PT.Bdg.

mempunyai keturunan, sedangkan Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II adalah Kakak dan adik Ny. Sari; 9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena tansakasi jual beli tanah dan bangunan aquo oleh

Tergugat I

dengan Ny. Sari telah sesuai dengan syarat sah transaksi jual beli sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan demikian tidaklah berdasar hukum apabila Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, harus mebayar ganti rugi kepada Penggugat; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sbg, memberikan putusan sebagai berikut: A. DALAM EKSEPSI 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, untuk seluruhnya; 2. Menyatakan

Gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(NietOntvankelijkeVerklaard); B. DALAM PROVISI: 1. Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan

Gugatan

Provisi

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(NietOntvankelijkeVerklaard); C. DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnyaatau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. (NietOntvankelijkeVerklaard); 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut dan Tergugat II, tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. MenyatakanSAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM Akta Jual beli Nomor: 80/JB.CSM/2012, Tertanggal 06 Maret 2012 atas pembelian tanah dan bangunan seluas 320 M2(tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Blok 004, Dusun Kedungwungu, RT 004, RW 007, Desa Pinangsari, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dengan batas-batas: a. Utara

: Tanah Amin.

b. Timur

: Tanah Carta. Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 132/Pdt/2017/PT.Bdg.

c. Selatan

: Tanah Karsidi.

d. Barat

: Tanah Sipang.

4. Menyatakan SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM Tergugat I menguasai dan memiliki tanah dan bangunan seluas 320 M2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Blok 004, Dusun Kedungwungu, RT 004, RW 007, Desa Pinangsari, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dengan batas-batas: a. Utara

: Tanah Amin.

b. Timur

: Tanah Carta.

c. Selatan

: Tanah Karsidi.

d. Barat

: TanahSipang.

5. Menyatakan tanah dan bangunan seluas 320 M2(tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Blok 004, Dusun Kedungwungu, RT 004, RW 007, Desa Pinangsari, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dengan batas-batas: a. Utara

: Tanah Amin.

b. Timur

: Tanah Carta.

c. Selatan

: Tanah Karsidi.

d. Barat

: Tanah Sipang.

Bukanlah harta bersama dari perkawinan antara Bapak Darmin (alm) dengan Ibu Sasih (almarhumah); 6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut dan Tergugat II untuk menolak pembayaran kerugian materil secara tanggung renteng

uang sebesar

Rp150.000.000 ( seratus lima puluh juta) kepada Penggugat; 7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan; Dan atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono); Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam

turunan

resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Subang

Nomor

22/Pdt.G/2016/PN.Sng. tanggal 06 Desember 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya; Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 132/Pdt/2017/PT.Bdg.

Dalam Provisi Menolak gugatan Provisi Penggugat; Dalam Pokok Perkara 1.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menghukum

Penggugat

untuk

membayar

biaya

perkara

ini

sejumlah

Rp2.986.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah); Membaca,

Akta

pernyataan

permohonan

banding

Nomor

22/Pdt.G/2016/PN.Sng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Subang tanggal 06 Desember 2016, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sng. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; Membaca,

Relaas

pemberitahuan

pernyataan

banding

Nomor

22/Pdt.G/2016/PN.Sng., yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Subang yang menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah disampaikan dan diberitahukan secara patut dan saksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 14 Desember 2016; Membaca, Tanda terima memori banding Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sng. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 27 Desember 2016 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sng. tertanggal 06 Desember 2016; Membaca, Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sng., yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Subang telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 29 Desember 2016; Membaca,

Tanda

terima

Kontra

memori

banding

Nomor

22/Pdt.G/2016/PN.Sng., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 30 Januari 2017 Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 132/Pdt/2017/PT.Bdg.

menyerahkan Kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat; Membaca, Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sng., yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Subang telah memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 02 Pebruari 2017, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 07 Pebruari 2017; Membaca, Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sng., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang telah diberikan kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Subang Nomor 22/Pdt.G/2016/PN/Sng. tertanggal 06 Desember 2016, kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, dan Turut Terbanding IV semulaTurut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 30 Januari 2017, serta kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 01 Pebruari 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding

karena

keberatan

atas

putusan

Pengadilan

Negeri

Subang

Nomor

22/Pdt.G/2016/PN.Sng. tertanggal 06 Desember 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa judex factie tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldeonde gemotiveerd), dibuat secara singkat, tidak cermat, tidak teliti dan tidak menyentuh substansi krusial yang menjadi factor penentu adanya perbuatan melawan hukum; 2. Bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat/Para Terbanding tidak secara lengkap dipaparkan judex factie tentang bagaimana proses pembuatan

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 132/Pdt/2017/PT.Bdg.

Akta Jual Beli 80/JB.CSM/2012 tanggal 6 Maret 2012, sehingga pertimbangan judex factie sangat merugikan Penggugat/Pembanding; 3. Bahwa pertimbangan judex factie pada halaman 24 alinea ke-5, halaman 25 alinea ke-2 dan alinea ke-4 bertolak belakang dengan yang disampaikan saksi-saksi di persidangan;; Berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut

diatas,

Pembanding

semula

Penggugat memohon Majelis Hakim Tinggi memberikan putusan sebagai berikut : - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 15 Juni 2016 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sng.; Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pembanding semula Penggugat adalah hanya bersifat pengulangan kecuali terhadap segala sesuatu yang telah diakui secara tegas dan bulat dalam perkara ini, dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 06 Desember 2016 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sng., memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan sudah dipertimbangkan didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama; Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 06 Desember 2016, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sbg., dapat dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yaitu dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding; Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 132/Pdt/2017/PT.Bdg.

48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman pasal-pasal dari HIR dan ketentuan lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; MENGADILI - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 06 Desember 2016, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sng. yang dimohonkan banding tersebut; - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari R A B U tanggal 05 April 2017 oleh kami FIRZAL ARZY, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, dengan SULAIMAN, S.H., M.H., dan TUMPAK SITUMORANG, S.H.,M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari S E L A S A tanggal 11 April 2017, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ny. Hj. FARIDA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

SULAIMAN, S.H., M.H.

FIRZAL ARZY, S.H., M.H.

Ttd TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI, Ttd Ny. Hj. FARIDA, S.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 132/Pdt/2017/PT.Bdg.

Perincian Biaya : - Meterai .............................. - Redaksi Putusan ................ - Pemberkasan ...................... Jumlah ( Seratus lima puluh ribu rupiah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,) ----------------------------------------------------------

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 132/Pdt/2017/PT.Bdg.