PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 284/PDT/2017/PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : LO SAI MENG, beralamat di Jalan Perjuangan No. 72 Rt 003/003 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama ZULKARNAIN, S.H. dan TAUFIKURACHMAN, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum

pada

Kantor

Hukum

ZULKARNAIN,

S.H.

&

ASSOCIATES, beralamat di Kp. Ciketing RT. 004 RW. 07 No. 45 Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi; LAWAN: 1. L E L I H, beralamat di Jalan Perjuangan RT.003/003 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, selanjutnya disebut

sebagai

Terbanding

semula

Tergugat

dalam

Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi; Dan : 2. BANK CENTRAL ASIA (BCA) CABANG SURYOPRANOTO, beralamat di Jalan Suryopranoto No. 40 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I; 3. I R M I K, JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT), beralamat di Jalan Ahmad Yani Blok C-1 No. 19, Central Niaga kalimalang

Bekasi,

selanjutnya

disebut

sebagai

Turut

Terbanding II semula Turut Tergugat II; 4. NEGARA

REPUBLIK

INDONESIA

CQ.

BADAN

PERTANAHAN

REPUBLIK

INDONESIA

CQ.

BADAN

PERTANAHAN

KOTAMADYA BEKASI, beralamat di Jalan Chairil Anwar No,

Halaman 1 dari 29 halaman putusan Nomor 284/PDT/2017/PT.BDG

25,

Kota

Bekasi,

selanjutnya

disebut

sebagai

Turut

Terbanding III semula Turut Tergugat III; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat

yang berhubungan

dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARA Membaca surat gugatan tertanggal 18 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Mei 2016 dalam Register Nomor 273/Pdt.G/2016/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, yang melangsungkan perkawinan menurut adat Tionghoa pada tahun 1986; 2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat, terdaftar sebagai Penduduk dan berdomisili di Jalan Perjuangan Rt 003/003 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat; 3. Bahwa dari Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak Perempuan yang bernama : a. SUFERIN, lahir di Bekasi tanggal 5 Me1 1987; b. SUFENLAN, lahir di Bekasi tanggal 6 Agustus 1989; 4.

Bahwa kedua anak Perempuan yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dinikahkan oleh Penggugat dan Tergugat selaku orang tua ( ayah dan ibu ) dari kedua anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama SUFERIN telah dinikahkan oleh Penggugat dan Tergugat selaku orang tua ( Ayah dan ibu) dengan suaminya yang bernama BRATA JAYA menurut ajaran agama Buddha di hadapan Pemuka Agama Buddha Pdt. LUKMAN NURHALIM, bertempat di Sasana Loka Teluk Buyung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Pada Hari Sabtu, 25 November 2006; 6. Bahwa Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama SUFENLAN telah dinikahkan oleh Penggugat dan Tergugat selaku orang tua ( Ayah dan ibu) dengan suaminya yang bernama LIM CUI PHENG/IBRAHIM HALIM menurut ajaran agama Buddha di hadapan Pemuka Agama Buddha Pdt.


SILA VAMSA IRWANTO, bertempat di Buddha Dharma, Jalan Kenari I No.1, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013; 7. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat, untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga membuka usaha berupa Toko Bangunan (Material) yang bergerak dalam bidang Penjualan material bahan bangunan di Rumah Tinggal Penggugat dan Tergugat, yang terletak Jalan Perjuangan No. 72 RT.003/003 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi; 8. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki sebidang Tanah dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 1976/Teluk Pucung seluas 735 M2 (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) beserta bangunan yang ada diatasnya berupa Bangunan Permanen yang diperuntukkan sebagai rumah tinggal, yang terletak di Jalan Perjuangan No. 72 RT.003/003 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi

Utara, Kota

Bekasi; 9. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran usahanya, Penggugat dan Tergugat, membutuhkan dana segar dari lembaga keuangan dalam hal ini Bank, dalam rangka memenuhi kebutuhan Finansial/Keuangan Penggugat dan Tergugat, melakukan Peminjaman uang/Perjanjian Kredit dengan Turut Tergugat I, Perjanjian Pinjam-meminjam antara/Kredit antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, telah berlangsung sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2012, dan Hak Tanggungan terakhir di roya oleh Turut Tergugat III, pada tanggal 25 Januari 2012 atas Permohonan dari Turut Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan; 10. Bahwa setelah Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Turut Tergugat I berakhir, Penggugat dan Tergugat, berkeinginan mengajukan Permohonan Kredit kepada Turut Tergugat I, pada saat pengajuan permohonan Kredit tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pengajuan kredit tersebut atas nama Penggugat, akan tetapi atas saran dari Karyawan Turut Tergugat I yang bernama ELISABETH yang menyarankan agar yang mengajukan permohonan kredit tersebut atas nama Tergugat dengan pertimbangan Penggugat sudah lanjut usia, apabila permohonan kredit atas nama Penggugat, Penggugat dan Tergugat akan dibebankan Bunga kredit 12 % pertahun, akan tetapi apabila Penggugat dan Tergugat mengajukan


permohonan kredit atas nama Tergugat, akan mendapat keuntungan berupa bunga lebih murah sebesar 7 % setiap tahun; 11. Bahwa Karyawan Turut Tergugat I sudah mengenal betul Penggugat dan Tergugat, dan Turut Tergugat I juga mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya dilangsungkan bedasarkan adat istiadat Tionghoa. Jadi untuk memuluskan Pengajuan Permohonan Kredit atas nama Tergugat kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat I menyarankan agar Penggugat dan Tergugat melakukan Transaksi jual beli sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No 1976/Teluk Pucung yang terdaftar nama Penggugat; 12. Bahwa atas saran Turut Tergugat I, akhirnya Penggugat dan Tergugat melakukan Transaksi jual beli/menandatangani Akta Jual Beli Nomor 16/2012 pada tanggal 16 Februari 2012 dihadapan Turut Tergugat II atas sebidang Tanah seluas 735 M2 (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) berikut bangunan diatasnya berupa rumah tinggal, berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tercatat atas nama LO SAI MENG (Penggugat), yang terletak di Jalan Perjuangan No. 72 RT.003/003 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan harga Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah); 13. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam bidang pertanahan, setelah penandatanganan Akta Jual Beli, selanjutnya Turut Tergugat II, mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut dari Nama Penggugat ke atas nama Tergugat melalui Turut Tergugat III; 14. Bahwa setelah Tanah Milik Penggugat tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat III, Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan Kredit kepada Turut Tergugat I untuk keperluan usaha sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), akan tetapi Turut Tergugat II permohonan Kredit Penggugat dan Tergugat yang diajukan atas nama Tergugat disetujui Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), meskipun Turut Tergugat I menyetujui Permohonan Kredit Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk mengambil kredit dari Turut Tergugat I sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); 15. Bahwa setelah kredit/pinjaman tersebut dicairkan oleh Turut Tergugat I, uang tersebut digunakan Penggugat vdan Tergugat untuk menambah modal


Usaha Toko Bangunan Milik Penggugat dan Tergugat yang bernama TOKO SAMA INDAH, yang dikelola secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat dibantu oleh anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama SUFENLAN; 16. Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor 1976/Teluk Pucung dibalik nama dari Nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat III, Tergugat

menyatakan

kepada

Penggugat,

bahwa

Penggugat

tidak

mempunyai hak lagi atas bidang Tanah berikut bangunan di atasnya sertamerta mengusir Penggugat dari rumah yang sekaligus Toko Bangunan milik Penggugat; 17. Bahwa Penggugat, perlu tegaskan kembali bahwa adapun maksud dan tujuan Akta Jual Beli Nomor 16/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Turut Tergugat II adalah untuk memenuhi persyaratan Pengajuan Permohonan Kredit yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat atas nama Tergugat kepada Turut Tergugat I, BUKANLAH MERUPAKAN

JUAL-

BELI

YANG

SEBENARNYA

DIKARENAKAN

PENGGUGAT SELAKU PENJUAL DAN TERGUGAT SELAKU PEMBELI MERUPAKAN SUAMI-ISTERI; 18. Bahwa selain itu juga Penggugat tidak pernah menerima hasil penjualan bidang tanah tersebut dari Tergugat, demikian juga halnya setelah permohonan kredit dicairkan oleh Turut Tergugat I, Penggugat tidak pernah menikmati uang tersebut untuk keperluan pribadinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan usaha Toko Bangunan MILIK PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG DIKELOLA SECARA BERSAMA-SAMA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT; 19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas lahirnya Akta Jual Beli Nomor 16/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 akibat dari Perbuatan melawan hukum, dalam hal ini berupa adanya penempatan keterangan palsu dalam Akta Autentik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat; 20. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan lahirnya Akta Jual Beli Nomor 16/2012 tanggal 16 Februari 2012 akibat dari adanya penempatan keterangan palsu dalam Akta Autentik yang dilakukan secara bersamasama oleh Penggugat dan Tergugat didukung oleh tindakan Turut Tergugat II, yang melaporkan Penggugat dan Tergugat melalui Kepolisian Sektor


Bekasi Utara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/479-BU/V/2015/Sek-Ut tanggal 12 Mei 2015 tentang dugaan Tindak Pidana menempatkan keterangan Palsu dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat 1 KHU Pidana; 21. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli tersebut lahir akibat adanya keterangan palsu dari Penggugat dan Tergugat, maka Patut dan layak Akta Jual Beli No. 16/2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat II patut dan layak dinyatakan batal demi hukum; 22. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli Nomor 16/2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat II batal demi hukum, maka dengan sendirinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1976/Teluk Pucung yang telah dibalik Nama oleh Turut Tergugat III dari Nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat batal demi hukum juga; 23. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli Nomor 16/2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1976/Teluk Pucung yang telah dibalik Nama oleh Turut Tergugat III dari Nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat batal demi hukum juga, maka patut dan layak demi hukum TERGUGAT DIHUKUM UNTUK MENGEMBALIKAN BIDANG TANAH TERSEBUT BESERTA BANGUNAN YANG DIATASNYA KEPADA PENGGUGAT; 24. Bahwa karena gugatan aquo didasarkan pada bukti bukti yang sah maka untuk menghindari gugatan ini kosong dikemudian hari maka dengan ini diajukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Penggugat, berupa sebidang Tanah dengan luas 735 M2 yang terletak di Jalan Perjuangan No. 72 RT.003/003 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan alas hak sertifikat Hak Guna Milik Nomor 1976/TELUK PUCUNG tercatat atas nama LELIH (Tergugat); 25. Bahwa untuk menjamin pemenuhan hak dan kepentingan Penggugat patut dan layak Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap; 26. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kepada bukti–bukti yang cukup sempurna dan memenuhi persyaratan, maka cukup beralasan dan berdasar


hukum putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad); Berdasarkan fakta-fakta diuraikan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar sudi kiranya memutus Perkara Ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan; 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang telah diletakkan pada harta benda milik Penggugat, berupa sebidang Tanah dengan luas 735 M2 yang terletak di Jalan Perjuangan No. 72 RT.003/003 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Milik Nomor 1976/TELUK PUCUNG tercatat atas nama LELIH (Tergugat); 3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 16/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat II melawan hukum; 4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 16/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat II batal demi hukum; 5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1976/Teluk Pucung yang telah dibalik Nama oleh Turut Tergugat III dari Nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat tidak mengikat; 6. Menghukum Tergugat untuk segera dan seketika mengembalikan berupa sebidang Tanah dengan luas 735 M2 berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Perjuangan No.72 RT.003/003 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Milik Nomor 1976/TELUK PUCUNG tercatat atas nama LELIH (Tergugat) kepada Penggugat bayar ganti rugi Materil kepada Penggugat; 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad); 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau


Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et bono); Membaca, Surat Jawaban Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : A. DALAM KONPENSI; 1. Dalam Eksepsi; a. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel); Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard) sebab formulasi gugatan tidak terang dan tidak jelas (Onduidelijk) siapa yang dirugikan dan siapa yang telah merugikan; Bahwa Penggugat telah mendominasi dengan pengakuannya yang tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), tentang : 1) Adanya perkawinan dengan Tergugat (posita angka 1); 2) Sebelum perkawinan telah memiliki Sebidang tanah dengan SHM Nomor 1976/Teluk Pucung, seluas 735 M2, beserta bangunan diatasnya, terletak di Jalan Perjuangan No. 72 RT 003 RW 003 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi (Objek Sengketa) (posita angka 8); 3) Telah menjual objek sengketa kepada Tergugat dihadapan Turut Tergugat II (posita angka 12); 4) Jual beli a quo bukanlah jual beli sebenarnya (posita angka 17); 5) Akta Jual Beli Nomor 16/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 akibat dari Perbuatan Melawan Hukum adanya keterangan palsu (posita angka 19); 6) Dan Turut Tergugat II telah melaporkan adanya keterangan palsu tersebut ke Kepolisian Sektor Bekasi Utara (posita angka 20); Bahwa Penggugat yang harus dipersalahkan dalam perkara ini, in casu Penggugat mengetahui dan memahami duduk permasalahan dan kelemahan yang sebenarnya dalam posisinya pada perkara ini, mutatis-mutandis Tergugat adalah pihak yang telah dirugikan;


Bahwa Objek Sengketa awalnya merupakan kontrak dari H.M. NAZAR, SA. yang dibeli secara angsur/cicil oleh Tergugat mulai tahun 1990-an dan dimiliki setelah lunas dengan terbitnya Sertifikat pada tanggal 7 Juli 1999, in casu tidak benar tahun 1986 Objek Sengketa telah dimiliki; Bahwa Jual Beli Objek Sengketa dari Penggugat kepada Tergugat adalah kehendak Penggugat yang dengan sadar tanpa dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, in casu Turut Tergugat II telah memprosesnya sesuai dengan sumpah jabatannya/undang-undang yang berlaku, mutatis-mutandis Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke Kantor Turut Tergugat II untuk melakukan transaksi jual beli Objek Sengketa; Bahwa transaksi jual beli objek sengketa dilakukan dengan cara pembayaran melalui pinjaman dari Turut Tergugat I, dengan pinjaman senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh Penggugat setelah Tergugat terima pinjaman kredit dari Turut Tergugat I; Bahwa Penggugat mendasarkan gugatan ini pada Laporan Polisi Nomor : LP/479-BU/V/2015/Sek-Ut tanggal 12 Mei 2015, dengan dalih Akta Jual Beli Nomor 16/2012 sebagai alas beralihnya hak kepemilikan Objek Sengketa dari Penggugat kepada Tergugat karena keterangan palsu, dan laporan tersebut saat ini berstatus dihentikan (SP3) karena tidak

cukup

bukti

dan

tidak

pernah

terbukti

atau

tidak

berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde); Bahwa dalil-dalil gugatan a quo sangat membingungkan atau formulasi gugatan tidak terang dan tidak jelas (Onduidelijk) menempatkan essensi permasalahan dalam fundamentum petendi, in casu gugatan kabur (Obscuur Libel), mutatis-mutandis haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard); b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium); Bahwa

dalam

gugatan

sdri.

ELISABETH

adalah

pihak

yang

memberikan saran kepada Penggugat yang semestinya disertakan dalam perkara a quo sebagai pihak;


Bahwa Penggugat mengakui keterlibatan sdr. ELISABETH dalam perkara a quo, tentang : 1) Saran yang diajukan sdr. ELISABETH untuk meluluskan pinjaman kredit dengan atas nama Tergugat (posita angka 10); 2) Sdr. ELISABETH telah mengenal betul Penggugat dan Tergugat (posita angka 11); Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyertakan Para Turut Tergugat yang masing-masing memiliki kualitas perbuatan hukum yang keseluruhannya adalah rangkaian perbuatan Penggugat, dalam meluluskan pinjaman kredit kepada Turut Tergugat I, atas saran sdri. ELISABETH, mutatis-mutandis sdri. ELISABETH adalah pihak yang harus disertakan dalam perkara a quo sebagai pihak; Bahwa mengenai saran yang diberikan sdri. ELISABETH tersebut Tergugat tidak tahu menahu, namun Penggugat pernah bicara kepada Tergugat bahwa untuk menjaga-jaga dikemudian hari terhadap objek sengketa perlu dilakukan peralihan hak dengan cara dibeli oleh Tergugat, selanjutnya Tergugat pernah dimintai untuk datang ke Kantor Turut Tergugat II untuk melakukan penanda-tanganan, dengan konsekuensi pembayaran pembelian objek sengketa diperoleh dari dana pinjaman dari Turut Tergugat I yang nantinya harus diserahkan kepada Penggugat sebagai pembayarannya; Bahwa

berdasarkan

dalil-dalil

tersebut

diatas

maka

gugatan

Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), mutatis-mutandis haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard); c. Gugatan Penggugat Menuntut Uang Paksa (Dwangsom); Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tuntutan yang tidak selayaknya, yang didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut : 1) Bahwa telah diakui Penggugat peralihan hak Objek Sengketa ke atas nama Tergugat adalah kehendaknya yang secara hukum dengan sadar tanpa dalam tekanan maupun paksaan dari


pihak manapun (posita angka 10) dan disadari/diketahui pula secara hukum baik oleh Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II (posita angka 11); 2) Bahwa gugatan Pembatalan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II diketahui dan disetujui oleh Turut Tergugat I, bukan karena paksaan ataupun tekanan dari Tergugat, melainkan kehendak Penggugat untuk meluluskan Pinjaman dari Turut Tergugat I (posita angka 10) sebagai pembayaran atas pembelian objek sengketa oleh Tergugat, in casu terbitnya Akta Jual Beli a quo betul dikehendaki Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; Bahwa peralihan objek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam membuat perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Turut Tergugat II), yang mengetahui dan mengenal betul siapa Penggugat dan Tergugat serta telah memenuhi syarat administrasi, mutatis-mutandis Turut Tergugat II menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 16/2012 adalah SAH MENURUT HUKUM, In Casu tidak tepat Tergugat untuk dibebankan uang paksa (Dwangsom); Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut sangat tidak beralasan Penggugat dalam gugatannya menuntut Uang Paksa (Dwangsom) kepada Tergugat, mutatis-mutandis haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard); 2. Dalam Pokok Perkara; Bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan pada bagian Eksepsi, mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara dan Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali untuk hal-hal yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Tergugat, sebagaimana diuraikan dibawah ini: a. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Tergugat men-someer dengan dalil Penggugat pernah melakukan perkawinan dengan isteri pertama yang kini sudah meninggal dan diketahui memiliki anak, bahkan saat ini diketahui pula Penggugat telah melaksanakan


perkawinan dengan wanita bernama YANTI yaitu kakak dari Tergugat; b. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menumpang di Toko adiknya Penggugat yang beralamat di Babelan, in casu tidak langsung sebagai penduduk dan berdomisili di Jalan Perjuangan No. 72 RT. 003 RW.003 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi (Objek Sengketa). (posita angka 2); c. Bahwa tidak benar setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga membuka usaha berupa Toko Bangunan (posita angka 7), yang benar adalah setelah

tempat

tinggal

berpindah-pindah

pada

tahun

1990-an

Penggugat dan Tergugat mengontrak di Jalan Perjuangan No. 72 RT. 003 RW.003 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dilokasi ini ada rumah tinggal dan tempat untuk usaha/toko, seluasnya 735 M2, milik H. M. NAZAR, SA. yang sekarang menjadi Objek Sengketa; Bahwa untuk mengontrak rumah dan membuka usaha di lokasi Objek Sengketa a quo, telah menggunakan uang Tergugat, usaha yang dilakukan adalah membuka Toko Material. Usaha Tergugat dilakukan dengan cara mengambil barang dari Agen/Distributor yang datang ke lokasi Objek Sengketa, dan setiap barang habis dijual kemudian dilakukan pembayaran secara lunas, kegiatan usaha tersebut berlangsung secara terus-menerus; d. Bahwa tidak benar dalil gugatan angka 8, yang sebenarnya adalah bahwa Objek Sengketa diperoleh pada tanggal 07 Juli 1997 (sesuai penerbitan SHM Nomor 1976/Teluk Pucung), yang dibeli dari H.M. NAZAR, SA. dengan cara angsur/cicil sejak tahun 1990-an karena usaha/dagangan yang dilakukan saat itu mengalami perkembangan yang menguntungkan sehingga Tergugat berniat membeli tempat usaha/toko dan rumah tinggal (Objek Sengketa).

Obyek sengketa

yang dibeli secara angsur/cicil dilakukan kurang lebih 3 (tiga) tahun pembayarannya dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-meter, seluas 735 m2 yang dibayar setiap tanggal 5 tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);


Setelah selesai pembayaran angsuran/cicilan kepada H.M. NAZAR, SA,

maka

diproses

Sertifikat

dengan

menggunakan

nama

Penggugat dan terbitlah SHM Nomor 1976, dengan atas nama LO SAI MENG/Penggugat pada tanggal 07-07-1999. Dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 26466/1995 tanggal 24-11-1995; e. Bahwa setelah Sertifikat terbit (tanggal 7-7-1999), Penggugat pada tahun 2000 mengajukan kredit ke Bank Danamon (posita angka 9), dengan persyaratan yang ditentukan pihak Bank, begitu pula persyaratan yang dimintakan Turut Tergugat I Hak Tanggungan I Nomor 1684/2000 sebesar Rp. 93.750.000.-, Akta tanggal 10-11-2000, Nomor 109/2000 dibuat dan ditanda tangani dihadapan PPAT/Turut Tergugat II. Penggugat dalam meminjam kredit di Bank Danamon dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Semua surat/akta untuk kredit dibuat dihadapan Turut Tergugat II, mutatis-mutandis Turut Tergugat II terbiasa dan terjalin hubungan baik saling tahu dan mengenal dengan Penggugat dan Tergugat; Bahwa semenjak tahun 2000 objek sengketa sudah lazim dan biasa selalu dalam Hak Tanggungan Pihak Bank termasuk kepada Tutut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengetahui kronologisnya, mutatismutandis mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak lama, hal ini dapat diketahui dari terdapatnya kronologi Hak Tanggungan dalam Sertifikat a quo banyak Cap/Stempel yang menuliskan Hipotik dan Roya. Jadi tidak ada alasan kalau Turut Tergugat I dan II tidak tahu menahu siapa Penggugat dan siapa Tergugat. In Casu patut diduga terkandung indikasi konspirasi antar pihak terkecuali Tergugat; f. Bahwa sdri. ELISABETH telah mengenal betul Penggugat dan Tergugat dan telah menyarankan agar mengajukan kredit atas nama Tergugat (posita angka 10, 11) dengan cara agar melakukan transaksi jual beli objek sengketa, perlu dimintai pertanggung-jawabannya dalam perkara ini sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat, karena permasalahan

ini

sebagaimana

didalilkan

Penggugat

dalam

gugatannya berawal dari saran sdri. ELISABETH dan terhadap adanya saran tersebut Tergugat tidak tahu sama sekali. Mutatismutandis gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium).


Bahwa dalam dalil gugatan ditegaskan sdri. ELISABETH dan Turut Tergugat I sudah mengenal betul Penggugat dan Tergugat, terlebih saran yang diberikan tersebut dilakukan secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun; g. Bahwa Tergugat tidak tahu menahu tentang pertimbangan besaran tingkat suku bunga yang dibebankan Turut Tergugat I dan oleh karena saran dari sdri. ELISABETH, Turut Tergugat I dan II yang sudah mengenal Penggugat dan Tergugat supaya melakukan transaksi jual beli objek sengketa (posita angka 10, 11, 12). Apakah dapat dibenarkan dalam perkara ini seorang karyawati Turut Tergugat I memberikan saran untuk dilakukan transaksi jual beli objek sengketa ? Lain halnya dengan alasan Penggugat sendiri yang disampaikan kepada Tergugat niatnya untuk mengalihkan objek sengketa karena kehendaknya, sehingga Tergugat guna memenuhi keinginannya bersedia datang menghadap Turut Tergugat II untuk melakukan tandatangan; Bahwa Penggugat pernah bicara kepada Tergugat, untuk menjagajaga dikemudian hari terhadap objek sengketa perlu dilakukan peralihan hak dengan cara dibeli oleh Tergugat, ketika itu TERGUGAT pernah dimintai untuk datang ke Kantor Turut Tergugat II untuk melakukan penanda-tanganan, dengan konsekuensi dana pinjaman diserahkan kepada Penggugat sebagai pembayaran; h. Bahwa Turut Tergugat III sudah selayaknya menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam bidang pertanahan mengalihkan atas nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1976, seluas 735 m2, dari LO SAI MENG/Penggugat menjadi atas nama LELIH/Tergugat (posita angka 13), In casu perbuatan hukum Turut Tergugat III haruslah dilindungi oleh hukum melalui putusan Majelis Hakim dalam perkara ini; i. Bahwa setelah Sertifikat dibalik nama ke atas nama Tergugat, Penggugat

mendatangi

Turut

Tergugat

II

untuk

mengajukan

pinjaman kredit, atas nama Tergugat (posita angka 14) dan pada tanggal 29 Maret 2012 Tergugat datang menghadap Turut Tergugat I karena permohonan pinjaman kredit telah disetujui untuk dilakukan penanda-tanganan Perjanjian Kredit. Kemudian Turut Tergugat I


memindah bukukan/transfer dana kredit ke buku tabungan BCA milik Tergugat sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening : 066270087; j. Bahwa dana pinjaman kredit yang diterima Tergugat, bukan untuk modal usaha bersama tetapi diterima Penggugat, bahkan Penggugat pernah bicara kepada Tergugat dana pinjaman kredit Penggugat diminta sebagai pembayaran pembelian objek sengketa, akibat perbuatan Penggugat tersebut usaha toko mengalami penurunan modal usaha karena harus menutupi semua pembayaran kredit kepada Turut Tergugat I dan pembayaran angsuran lainnya, disamping toko hanya dikelola Tergugat bersama anaknya, tidak benar Penggugat mengelola usaha (posita angka 15); Bahwa dalam pengembalian pinjaman kepada Turut Tergugat I, seluruhnya dibayarkan oleh Tergugat dan akan Tergugat buktikan pada persidangan alat bukti pada sidang yang akan datang, sehingga dimasa-masa itu Tergugat mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha karena berkurangnya modal usaha; k. Bahwa setelah Penggugat menerima dan menghabiskan uang pembayaran

pembelian

objek

sengketa

Penggugat

pindah/meninggalkan rumah/toko/objek sengketa, sehingga tidak benar Penggugat telah diusir Tergugat (posita angka 16); l. Bahwa Tergugat telah melunasi pinjaman kredit dari Turut Tergugat I yang diangsur selama 3 tahun dengan angsuran setiap bulannya hampir Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Bahwa Penggugat banyak meninggalkan utang kepada pihak ketiga seperti Leasing Mobil dan lainnya, yang mengakibatkan usaha toko terancam bangkrut/tutup. Namun Tergugat berupaya untuk meminjam uang kepada saudara/keluarganya maupun menantu buat modal usaha. Disamping itu Tergugat membuka usaha dengan cara habis jual baru bayar lunas ke Agen/Distributor; m. Bahwa bagaimana dapat dikatakan Jual Beli Objek Sengketa adalah bukan merupakan jual beli yang sebenarnya (posita angka 17), sementara transaksi jual beli objek sengketa telah memenuhi syarat menurut Pasal 1320 KUHPerdata, walaupun dengan dalih Penggugat pada

tanggal

01

Maret

2015

mengajukan

laporan/membuat


pengaduan ke Kepolisian Resort Kota Bekasi terhadap Tergugat (sebagai terlapor) atas tuduhan melanggar Pasal 378 KUHPidana (posita angka 20), yang kemudian diikuti Turut Tergugat II pada tanggal 12 Mei 2015 juga mengajukan laporan/membuat pengaduan juga ke Kepolisian Resort Kota Bekasi terhadap Tergugat (sebagai terlapor) atas tuduhan melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, namun kedua laporan/pengaduan tersebut oleh Kepolisian Resort Kota Bekasi setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, teliti, cermat dan

akurat

penyidikannya

hasilnya karena

perkara tidak

yang ada

dilaporkan

bukti/tidak

dihentikan

cukup

bukti.

Maksudnya hal-hal tersebut tidak lain niatnya Penggugat untuk kembali menguasai Objek Sengketa, sedangkan pembayaran dari hasil pinjaman kredit seluruhnya telah diterima Penggugat; Namun untuk meluluskan niat Penggugat menguasai Objek Sengketa telah melakukan pemasangan Plang di Objek Sengketa dan mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Jual Beli, mutatis-mutandis sungguh ironis kasus ini dengan skenario yang tersusun dan tertata sedemikian rupa, namun hukum harus ditegakkan terhadap Tergugat yang telah dirugikan; n. Bahwa Tergugat membantah Penggugat yang menyatakan tidak pernah menerima hasil penjualan bidang tanah juga terhadap kredit yang dicairkan (posita angka 18); Bahwa pencairan dana kredit dilakukan Turut Tergugat I dengan cara memindah bukukan/transfer dana kredit ke buku tabungan BCA milik Tergugat sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening : 066270087. Dan kemudian pada tanggal 30 Maret 2012 Tergugat diminta oleh Penggugat untuk menarik dana tunai di Turut Tergugat I sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah), setelah uang diterima oleh Tergugat Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Penggugat. Oleh Penggugat uang sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dipindahkan/dimasukkan ke Nomor Rekening Penggugat 2613021191 BCA KCU SURYOPRANOTO (Turut Tergugat I), sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk uang muka membeli kendaraan secara leasing;


o. Bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi fakta-fakta akibat dari perbuatan melawan hukum (posita angka 19), namun tiada alasan dalam fakta-fakta tersebut Penggugat menyalahi Tergugat, bahkan yang sebenarnya korban adalah Tergugat sendiri; p. Bahwa sudah sepantasnya Penggugat menanggung akibatnya, sebagaimana akibat yang ditanggung Tergugat atas perbuatan Penggugat yaitu kewajiban membayar pinjaman kredit sebagai pembayaran pembelian atas objek sengketa hingga lunas kepada Turut Tergugat I juga kepada pihak-pihak lain; q. Bahwa tidak semena-mena Akta Jual Beli dan atas nama Sertifikat Objek Sengketa dapat dinyatakan batal demi hukum karena adanya keterangan palsu hanya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/479-BU/V/2015/Sek-Ut, tanggal 12 Mei 2015, lalu Tergugat dihukum untuk mengembalikan Objek Sengketa (posita angka 21, 22, 23), tetapi harus dengan Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Yang Menghukum Tergugat (sebagai Terdakwa) terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum; Bahwa alasan Penggugat membatalkan Akta Jual Beli Nomor 16/2012 hanya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/479-BU/V/2015/Sek-Ut, tanggal 12 Mei 2015, tentunya Penggugat wajib mengkaji ulang kekuatan Laporan Polisi a quo sebagai alasan untuk dibatalkan dimana LETAK KEKUATAN HUKUMNYA...???; Kami Mohon pertimbangan Majelis Hakim atas dasar argumen pertimbangan Penggugat tersebut, In Casu Gugatan Penggugat tidak

dapat

diterima

mengingat

Petitum

Gugatan

berkaitan/berhubungan erat/sinkron dengan Fundamentum Petendi; r. Bahwa dengan rangkaian dalil-dalil gugatan Penggugat yang tersusun dari angka 1 s/d 26 tidak selayaknya terhadap Objek Sengketa diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag); B. DALAM REKONPENSI Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konpensi, mutatismutandis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam


Rekonpensi ini, in casu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan Gugatan Rekonpensi ini; Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam perkara perdata yang diajukan Tergugat Rekonpensi merasa perlu untuk mendapat pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) melalui Gugatan Rekonpensi; Adapun gugatan rekopensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, adalah sebagai berikut : 1. Bahwa objek sengketa dibeli Penggugat Rekonpensi dengan cara mengangsur/cicil dari H.M. NAZAR, S.A. yang diatas namakan Tergugat Rekonpensi, yang dilakukan kurang lebih 3 (tiga) tahun pembayarannya dengan harga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) permeter, seluas 735 m2 yang dibayar setiap tanggal 5 tiap bulannya sebesar 2. Bahwa

Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah); Tergugat

Rekonpensi

pernah

bicara

kepada

Penggugat

Rekonpensi, untuk menjaga-jaga dikemudian hari terhadap objek sengketa perlu dilakukan peralihan hak dengan cara dibeli oleh Penggugat Rekonpensi, ketika itu Penggugat Rekonpensi pernah dimintai untuk melengkapi persyaratan jual beli diantaranya Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan datang menghadap ke Kantor Turut Tergugat Rekonpensi II untuk melakukan penanda-tanganan, dengan konsekuensi dana pinjaman diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai pembayaran atas pembelian objek sengketa; 3. Bahwa pengajuan kredit Penggugat Rekonpensi telah dikabulkan dan diterima

oleh

Turut

Tergugat

Rekonpensi

I

untuk

dilakukan

penandatanganan Perjanjian Kredit dan pada tanggal 29 Maret 2012 telah diterima dana pinjaman melalui Buku Tabungan milik Penggugat Rekonpensi dengan Nomor Rekening : 0662720087 sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) yang keesokan harinya pada tanggal 30 Maret 2012 Tergugat Rekonpensi minta agar dana kredit tersebut diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi secara tunai; 4. Bahwa dana kredit di terima oleh Tergugat Rekonpensi dan tidak ada seperserpun yang diterima Penggugat Rekonpensi dan sampai saat inipun tidak ada sepeserpun yang masuk dalam modal usaha, dan untuk pembayaran cicilan/angsuran pinjaman sekitar Rp. 20.000.000.-


(dua puluh juta rupiah) telah Penggugat Rekonpensi angsur lunas kepada Turut Tergugat Rekonpensi I; 5. Bahwa berdasarkan rangkaian posita dalam rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi telah dirugikan atas perbuatan Tergugat Rekonpensi, yang nyata-nyata sesuai bukti-bukti yang kelak Penggugat Rekonpensi ajukan dalam persidangan ini, hanya memohon agar Peralihan Objek Sengketa

dapat

dipertahankan

tetap

menjadi

milik

Penggugat

Rekonpensi; Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban dan rekonpensi tersebut diatas mohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : A. DALAM KONPENSI; 1. DALAM EKSEPSI; - Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; 2. DALAM POKOK PERKARA; - Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya; - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; B. DALAM REKONPENSI; - Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi cukup beralasan; - Menyatakan dan menetapkan Akta Jual Beli Nomor 16/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 sah menurut hukum; - Menyatakan dan menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1976/Teluk Pucung mengikat kepemilikannya secara sah menurut atas nama LELIH/Penggugat Rekonpensi; C. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI - Menetapkan dan menghukum biaya perkara menurut hukum; Namun manakala Yang Mulia Majelis Hakim berpandangan lain mohon sekiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)


Membaca jawaban Turut Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I; 2. Bahwa Turut Tergugat I hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang relevan dengan kedudukan hukum Turut Tergugat I; 3. Bahwa benar terkait sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1976/Teluk Pucuk tertanggal 7 Juli 1999, Surat Ukur Nomor 26466/1995 tertanggal 24 Nopember 1995, seluas 735 M2 (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Nyonya LELIH (dahulu tercatat atas nama LO SAI MENG), berikut bangunan dan tanam tumbuh yang ada diatasnya, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Teluk Pucung, setempat dikenal sebagai Perjuangan Teluk Pucung RT.03/03 pernah menjadi jaminan yang telah dibebani hak tanggungan pada Turut Tergugat I (selanjutnya disebut “Obyek Jaminan”); 4. Bahwa Obyek Jaminan diagunkan kepada Turut Tergugat I terkait atas fasilitas kredit yang pernah diberikan Turut Tergugat I baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, yaitu sebagai berikut : 4.1. Fasilitas kredit yang pernah diberikan Turut Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 50472.04.6 tanggal 29 Desember 2005, yang telah diperbaharui/diperpanjang terakhir dengan perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0589/PPK/WXII/2010 tanggal 8 Maret 2010 (selanjutnya disebut “Perjanjian Kredit I”); Berdasarkan Perjanjian Kredit I tersebut Penggugat terakhir mendapat fasilitas kredit dari Turut Tergugat I berupa : a. Kredit Lokal dengan plafond sebesar Rp. 200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 1 tahun sejak 29 Desember 2009 sampai tanggal 29 Desember 2010; b. Installment Loan dengan plafond sebesar Rp. 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 2 tahun sejak 9 Maret 2010 sampai tanggal 9 Maret 2012; Atas fasilitas kredit yang telah diberikan Turut Tergugat I kepada Penggugat tersebut, Penggugat telah menyerahkan Obyek Jaminan yang masih atas nama LO SAI MENG/Penggugat sebagai jaminan


tambahan guna menjamin pelunasan fasilitas kredit dan telah dibebani Hak Tanggungan

oleh

Tergugat

I

berdasarkan

Sertipikat Hak

Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 130/2006 tanggal 16 Januari 2006, Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor 4773/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) Nomor 5226/2008 tanggal 17 Juni 2008; Fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit I telah LUNAS pada tanggal

25

Januari

2012

dan

selanjutnya

Turut

Tergugat

I

mengembalikan Sertipikat Obyek Jaminan dan memberikan Surat Roya Hak Tanggungan Nomor 0037/SOK/WXII/AGN/2012 tanggal 25 Januari 2012 kepada Penggugat; 4.2. 2 (dua) Fasilitas kredit Pemilikan Rumah (KPR) refinancing yang pernah diberikan Turut Tergugat I kepada Tergugat berdasarkan : a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 29 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris RAITA VARIA SIREWGAR, S.H., M.Kn., Tergugat telah mendapat fasilitas kredit dari Turut Tergugat I berupa Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Refinancing sebesar Rp. 600.000.000.-(enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan (selanjutnya disebut “Perjanjian Kredit II”); dan b. Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Notaris RAITA VARIA SIREGAR, S.H., M.Kn., Tergugat telah mendapat fasilitas kredit dari Turut Tergugat I berupa Fasilitas KPR Refinancing sebesar Rp. 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan (selanjutnya disebut “Perjanjian Kredit III”); Atas fasilitas kredit KPR Refinancing yang pernah diberikan Turut Tergubgat I kepada Tergugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Obyek Jaminan yang sudah dibalik nama menjadi atas nama Nyonya LELIH/Tergugat sebagai jaminan tambahan guna menjamin pelunasan fasilitas kredit KPR Refinancing dan telah dibebani Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 4342/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 8085/2013 tanggal 18 Juli 2013;


Fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit II dan Perjanjian Kredit III telah DILUNASI pada tanggal 17 Maret 2016 dan selanjutnya Turut Tergugat I mengembalikan Sertipikat Obyek Jaminan dan memberikan

Surat

0002808DL/AK2/2016

Roya tanggal

Hak 17

Tanggungan Maret

2016

Nomor dan

006580D/AK2/2015 tanggal 21 April 2015 kepada Tergugat selaku Debitor pada tanggal 22 Maret 2016; 5. Bahwa sehubungan telah lunasnya fasilitas kredit yang diberikan oleh Turut Tergugat I baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat dan telah dikembalikannya Sertipikat Obyek Sengketa kepada Debitur maka Turut Tergugat I sudah tidak mempunyai kaitan lagi dengan Obyek Sengketa tersebut diatas; 6. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Nomor 12 yang menyatakan “Bahwa atas saran Turut Tergugat I, akhirnya Penggugat dan Tergugat melakukan transaksi jual beli/menandatangani Akta Jual Beli Nomor 16/2012 pada tanggal 16 Pebruari 2012 dihadapan Turut Tergugat II …..”; Bahwa Turut Tergugat I adalah pihak yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan Obyek Sengketa dan tidak ikut campur serta tidak melakukan intervensi apapun atas transaksi jual beli Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Sdr. IRMIK, S.H./Turut Tergugat II; Bahwa dengan demikian dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tanpa dasar yang kuat karena Penggugat hanya dapat mendalilkan namun tidak dapat membuktikan dalil tersebut, padahal menurut ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa : ”setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”; Bahwa mengingat dalil tersebut merupakan dalil tanpa bukti yang kuat, maka sepatutnya dalil tersebut ditolak;


7. Bahwa Turut Tergugat I menolak pula secara tegas dalil gugatan Penggugat Nomor 18 yang menyatakan “Bahwa selain itu juga Penggugat tidak pernah menerima hasil penjualan bidang tanah tersebut dari Tergugat, demikian juga halnya setelah permohonan kredit dicairkan oleh Turut Tergugat I, Penggugat tidak pernah menikmati uang tersebut untuk keperluan pribadinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan usaha Toko Bangunan Milik Penggugat dan Tergugat …..”; Bahwa fasilitas kredit yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I adalah fasilitas kredit KPR Refinancing dimana fasilitas kredit dipergunakan untuk membiayai keperluan konsumtif Tergugat selaku Debitor dengan posisi kepemilikan Obyek Sengketa sudah atas nama Tergugat, sehingga Turut Tergugat I melakukan transfer dana pencairan kredit ke Rekening Tergugat selaku Debitor; Mengenai dana hasil jual beli yang tidak diterima Penggugat setelah adanya Akta Jual Beli Nomor 16/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 adalah masalah internal antara Tergugat dengan Penggugat dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat I; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memberikan Putusan yang seadil-adilnya; Membaca jawaban Turut Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini : 2. Bahwa pada perkara a quo Turut Tergugat II adalah pihak yang ditarik Penggugat berdasarkan pekerjaan dan profesinya selaku Notaris-PPAT yang bersifat fasif tanpa ada kepentingan apapun atas sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat; 3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menghadap Turut Tergugat II dengan maksud melakukan tindakan hukum jual beli atas sebidang tanah seluas 735 M2 (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) berikut bangunan diatasnya berupa rumah tinggal yang terletak di Jalan Perjuangan No.72 RT/RW.003/003 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yang hak kepemilikannya atas nama Penggugat, dimana dalam


proses transaksi jual beli tersebut Penggugat bertindak selaku Penjual dan Tergugat selaku Pembeli, dengan nilai transaksi sebesar Rp. 235.000.000.(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah); 4. Bahwa setelah persyaratan administratif yang diperlukan telah dianggap terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut dituangkan Turut Tergugat II dalam Akta Jual Beli Nomor 16/2012 pada tanggal 16 Pebruari 2012, yang kemudian Turut Tergugat II melakukan proses balik nama Hak Kepemilikan menjadi Hak Guna Milik Nomor 176 atas nama Tergugat; 5. Bahwa sebagaimana telah disampaikan diatas, Turut Tergugat II tidak memiliki kepentingan apapun terhadap transaksi jual beli dimaksud, oleh sebab itu Turut Tergugat II menyatakan tidak mengetahui sebelumnya bahwa Akta Jual Beli Nomor 16/2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan kredit kepada Turut Tergugat I; 6. Bahwa Turut Tergugat II sama sekali tidak mengetahui bahwa jual beli sesuai Akta Jual Beli Nomor 16/2012 bukanlah merupakan jual beli sebenarnya, sebagaimana dalil Gugatan Penggugat angka 17, karena Turut Tergugat II hanya berpegang pada syarat dan prosedur formil yang diterapkan oleh seorang Notaris-PPAT dalam memproses suatu Akta Jual Beli; 7. Bahwa dikemudian hari Turut Tergugat II mendapat informasi tentang perselisihan Penggugat dan Tergugat terkait adanya jual beli tanah tersebut diatas sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 16/2012, maka Turut Tergugat II merasa perlu untuk melakukan pelaporan polisi atas dugaan tindak pidana penempatan keterangan palsu dalam suatu akta autentik yang dibuatnya. Hal ini Turut Tergugat II lakukan semata-mata karena ada indikasi ketidak benaran atas keterangan yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 16/2012 tersebut, dan bukanlah suatu bentuk dukungan atau hal pembenar atas semua tuduhan Penggugat terhadap Tergugat; Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Turut Tergugat II memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pada perkara a quo;


2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada perkara a quo; Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 April 2017 Nomor 273/Pdt.G/2016/PN.Bks. yang amarnya sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi dari Tergugat; DALAM POKOK PERKARA : - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONPENSI : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan

Gugatan

Penggugat

Dalam

Rekonpensi/Tergugat

Dalam

Konpensi cukup beralasan; 3. Manyatakan dan menetapkan Akta Jual Beli Nomor 16/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 Sah Menurut Hukum; 4. Menyatakan dan menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1976/Teluk Pucung mengikat

kepemilikannya

secara

sah

menurut

hukum

atas

nama

LELIH/Penggugat Rekonpensi; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -

Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.565.000.- (tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah); Membaca

Surat

Pernyataan

Pemohonan

Banding

Nomor

273/Pdt.G/2016/PN.Bks. jo. No. 28/Bdg/2017/PN.Bks. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada hari Jum’at tanggal 7 April 2017, Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada


Terbanding semula Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi pada tanggal 13 April 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 18 April 2017, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 April 2017 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 13 April 2017; Membaca surat memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Mei 2017 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi pada tanggal 19 Mei 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 Mei 2017, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 Mei 2017 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 19 Mei 2017; Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 31 Mei 2017 dan telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada tanggal 6 Juni 2017; Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 273/Pdt.G/2016/PN.Bks. jo. No. 28/Bdg/2017/PN.Bks. yang menyatakan bahwa kepada kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi pada tanggal 4 Mei 2017, kepada Terbanding semula Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi pada tanggal 4 Mei 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Mei 2017, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 5 Mei 2017 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III

pada

tanggal 5 Mei 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor

273/Pdt.G/2016/PN.Bks.

sebelum

berkas

perkara

dikirimkan

ke

Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk diperiksa dalam tingkat banding; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi diajukan dalam


tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya kuasa Pembanding semula

Penggugat

dalam

Konpensi/Tergugat

dalam

Rekonpensi

telah

menyampaikan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat istiadat Tionghoa pada tahun 1986;

-

Bahwa perkawinan secara adat tersebut diakui oleh Undang-undang pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, maka kelahiran anak Penggugat dan Tergugat Sufenrin dan Sufenlan tidak dapat disangkal lagi kebenaran dalil gugatan Penggugat sejalan dengan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan kesaksian tiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi TJIO THE TAN, HERU CHANDRA LESMANA dan SUFENRIN yang mengakui anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami/istri, maka merupakan Perbuatan Melawan Hukum Penandatanganan akta jual beli Nomor. 16/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Turut Tergugat II. Hal ini ditegaskan dalam KUHPerdata pasal 1467 BW antara suami istri tidak boleh terjadi jual beli; Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding semula Tergugat dalam

Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi, dalam kontra memori bandingnya telah menyampaikan sanggahan-sanggahan yang pada pokoknya menolak dengan tegas alasan-alasan dalam memori banding Pembanding secara keseluruhan, oleh karenanya putusan Nomor 273/Pdt.G/2016/PN.Bks. tersebut harus dikuatkan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, maka seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara tersebut diatas, dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

setelah

mempelajari keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi didalam memori bandingnya ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan


karena hanya merupakan pengulangan dari surat gugatan yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara dengan seksama yang terdiri dari Berita Acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini, salinan resmi putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

tanggal

4

April

2017

Nomor.

273/Pdt.G/2016/PN.Bks., memori banding serta kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 April 2017 Nomor 273/Pdt.G/2016/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka dihukum pula untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan hukum lain yang bersangkutan; MENGADILI -

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi; -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 April 2017 Nomor 273/Pdt.G/2016/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding


ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017, oleh kami H. Sutoto Hadi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H. dan

Berlin Damanik, S.H., M.Hum.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 284/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tanggal 16 Juni 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H. H. Sutoto Hadi, S.H., M.Hum. Ttd Berlin Damanik, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti Ttd Asep Gunawan, S.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Meterai ..............………Rp.

6.000,00

2. Biaya Redaksi putusan …… Rp.

5.000,00

3. Biaya Pemberkasan ………. Rp. 139.000,00 Jumlah ………………………... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents