PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 173/PDT/2017/PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : SATIA ZAPUTRA, Kewarganeraan Indonesia, Umur 41 Tahun, Agama, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sukarapih V No 13 Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, NIK. 3273143107740001, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; LAWAN PT. Bank Mandiri, Tbk yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No 486, Lt 3, Bandung, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh DENI PURNAMA (Pelaksana pada Consumer Credit Collection Bandung PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) dan FELIX YEHESKIEL, S.H. (Legal Officer pada Legal Region VI Jawa 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) berdasarkan Surat Kuasa

PT

Bank

Mandiri

(Persero)

Tbk

No.

DSB.R06/LGL.007/2016 tanggal 28 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat; Dan : 1. Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) RI Cq. Kantor Badan Pertahanan Nasioanal RI Cq. Kantor Pertahanan Kota Bandung, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No 586, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I; 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Bandung, beralamat di Jalan Gedung Keuangan Negara, Gedung N, Lantai 3, Jl.Asia Afrika No 114 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Halaman 1 dari 36 halaman putusan Nomor 173/PDT/2017/PT.BDG

Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat

yang berhubungan

dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARA Membaca surat gugatan tertanggal 25 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus pada tanggal 26 Februari 2016, dibawah Register Perkara Nomor. 68/Pdt.G/2016/PN. Bdg., yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa, antara PENGGUGAT selaku DEBITUR dengan TERGUGAT (PT. Bank Mandiri, Tbk) selaku KREDITUR, telah terjalin hubungan keperdataan dalam hal perjanjian kredit sejumlah total Rp 1.361.861.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sebagaimana 3 (tiga) Perjanjian Kredit sbb: 1.CLP.BDG/006/PK.GRM/2008

Rp 650.000.000,-

2.CLBC.BDG/027/ADD.PK.KPR/2009

Rp 445.425.861,-

3. CLBC.BDG/

Rp 266.200.000,-

/ADD.PK.KPR/2010

Berdasarkan akta di bawah tangan, hal mana perjanjian kredit dimaksud terkait hutang piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang pada pokoknya

PENGGUGAT

mendapat

pinjaman

kredit

sebesar

Rp

1.361.861.000,- ; 2. Bahwa, sepengetahuan PENGGUGAT atas pinjaman kredit a quo, PENGGUGAT telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2041/ Desa Sukaluyu, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec. Cibeunying Kaler, Desa Sukaluyu, seluas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama Satia Zaputra, ST MT., yang telah dimiliki PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli No. 373/2004 tanggal 28-10-2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Dr.Wiratni Ahmadi,SH , Notaris dan PPAT di Kota Bandung, serta dalam proses balik nama ke atas nama PENGGUGAT; 3. Bahwa, oleh karena nyata perjanjian kredit tersebut didasari atas dasar itikad baik para pihak, dan senyatanya PENGGUGAT telah menikmati fasilitas kredit tersebut dan PENGGUGAT juga telah melakukan pembayaranpembayarannya kepada TERGUGAT, maka beralasan bagi Hakim Yang Mulia menyatakan 3 (tiga) perjanjian kredit seperti yang tertulis pada


point no 1 berdasarkan Akta Dibawah Tangan ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM; 4. Bahwa,

dalam

Perjanjian

Kredit

dijelaskan

setelah

PENGGUGAT

mendapatkan pencairan kredit dari TERGUGAT angsuran dibayar setiap tanggal 07 dimulai pada tanggal 07-01-2008, angsuran pertama sampai dengan angsuran bulan ke 12 sebesar Rp 6.125.740.- (Enam Juta Seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah). Angsuran ke 13 sampai dengan yang terakhir disesuaikan dengan tingkat bunga yang berlaku dipasar; 5. Bahwa, menurut perhitungan dan data yang ada pada PENGGUGAT sebagaimana bukti yang akan diajukan oleh PENGGUGAT didalam agenda pembuktian, dana atau kewajiban yang telah diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT perjanjian kredit aquo terhitung sejak perjanjian dibuat, sejumlah kurang lebih Rp.518.901.486.- (lima ratus delapan belas juta Sembilan ratus

satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah)

sehingga setidak-tidaknya PENGGUGAT telah mengeluarkan prestasiprestasi berupa uang pembayaran untuk perjanjian aquo yakni sejumlah Rp.518.901.486,

hal

mana

pembayaran

tersebut

menurut

hemat

PENGGUGAT merupakan pembayaran baik pokok, bunga dan biaya lainnya untuk perjanjian kredit aquo; 6. Bahwa, dengan mengacu pada pembayaran-pembayaran telah dikeluarkan oleh

prestasi yang

PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana

perhitungan diatas yakni setidak-tidaknya untuk pembayaran angsuran untuk fasilitas kredit tersebut sebesar Rp. 518.901.486 (lima ratus delapan belas juta Sembilan ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) maka dalam kesempatan ini PENGGUGAT memohon kepada hakim pemeriksa agar menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada TERGUGAT untuk ketiga fasilitas perjanjian kredit aquo yakni sejumlah Rp.518.901.486; 7. Bahwa, in casu adanya perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terkait JUMLAH HUTANG TIDAK PASTI, hal mana menurut PENGGUGAT sisa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk perjanjian a quo yakni dengan perhitungan sebagai berikut untuk fasilitas perjanjian kredit Total hutang adalah Rp 1.361.861.000 – Rp.518.901.486 = Rp 842.724.375,- (delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua


puluh empat ribu tiga ratus tujuh puh lima rupiah), namun menurut TERGUGAT bahwasanya PENGGUGAT hanya baru membayar bunga saja, oleh karenanya nyata ada sangketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selaku demikian dalam kesempatan ini PENGGUGAT memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa menyatakan menetapkan sisa hutang penggugat adalah sebesar Rp 842.724.375,(delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puh lima rupiah), atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT. 8. Bahwa , in casu PENGGUGAT, TIDAK PERNAH ADA KEJELASAN PASTI mengenai berapa sebenarnya SISA kewajiban PENGGUGAT yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur in casu TERGUGAT baik pokok maupun bunganya dan tidak dijelaskan secara tertulis jadwal angsuran berapa sesungguhnya kewajiban yang harus dibayar PENGGUGAT perbulannya terhadap masing-masing fasilitas perjanjian kredit, hal tersebut menimbulkan sangketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, ketidakpastian jumlah hutang (baik perhitungan pokok, bunga dan denda) tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab TERGUGAT yang lalai dan tidak hati-hati menjalankan sistem perbankkan yang baik, hal mana tindakan tersebut dapat merugikan PENGGUGAT baik secara materil maupun moril, termasuk beban-beban yang seharusnya tidak dibayarkan menjadi tidak pasti, sulit untuk menghitung dan memastikan jumlah sisa hutannya, tindakan TERGUGAT tersebut menurut PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1365 KUH Perdata; 9. Bahwa, terhadap objek jaminan dalam hutang piutang tersebut, TERGUGAT langsung mengumumkan bahwa objek yang dijaminkan PENGGUGAT akan dilelang pada tanggal 03 Maret 2016, hal ini tentu saja bertentangan dengan asas hukum kita yakni Asas Keadilan dan Asas Kemanfaatan, hal mana pada pokoknya PENGGUGAT masih dapat menyelesaikan kewajibannya kepada

TERGUGAT

dengan

cara

mengangsur

melalui

metode

penyelesaian penjadwalan utang, pada prinsipnya PENGGUGAT tetap ingin beritikad membayar kewajibannya dan bukan dengan menggunakan mekanisme lelang objek yang dijaminkan karena objek yang dijaminkan adalah Aset ahli waris dari penjualan rumah tsunami di Aceh tahun


2004 yang sangat berharga serta memiliki nilai historis/sejarah bagi PENGGUGAT; 10. Awal mula kredit macet, bahwa, sejak dibuatnya perjanjian aquo, PENGGUGAT selalu membayar angsuran dengan tepat waktu dan tertib, akan tetapi dalam perjalanannya PENGGUGAT mulai berhenti membayar angsuran, hal ini diakibatkan karena usaha PENGGUGAT mengalami kemorosotan dratis, sejak tahun 2009. Bermula dari akad kredit KPR Top UP ke 2, CLBC.BDG/027/ADD.PK.KPR/2009 sebesar

Rp 445.425.861,-

(Empat ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh lima delapan ratus enam puluh satu rupiah) digunakan untuk membuka usaha baru dibidang produksi percetakan, dimana dana tsb digunakan untuk membeli mesin produksi & peralatan cetak ( Mesin Cetak GTO52, Mesin Toko 820, Mesin Potong DQ, Mesin ID Card, Mesin Foil, Komputer & Printer). 11. Kemunduran usaha pada point 10 diatas disebabkan hal hal sbb: a.

Kesalahan 1 adalah timing/waktu mengambil kredit tahun 2009 senilai Rp 445.425.861,-. (CLBC.BDG/027/ADD.PK.KPR/2009) yang tidak tepat karena efek krisis ekonomi tahun 2008, banyak langganan usaha percetakan yang berhenti dan mengurangi order cetak keperusahaan PENGGUGAT dengan alasan penghematan, diperparah lagi dengan terlalu beraninya PENGGUGAT mengambil kredit baru ke Bank Mandiri sedangkan pasar belum kuat PENGGUGAT bangun. Sedangkan pertumbuhan dunia usaha melambat karena bunga bank sangat tinggi pada tahun 2008-2009 akibatnya sepi order cetakan.

b.

Kesalahan 2 adalah salah mengambil jenis kredit berupa TOP UP KPR dimana dana langsung masuk sekaligus dengan perhitungan pokok dan bunga

berdasarkan

dana

kredit

yang

diterima.

Seharusnya

PENGGUGAT mengambil kredit jenis modal kerja berbasis Rekening Koran sehingga perhitungan pokok dan bunga hanya berdasarkan dana kredit yang dipakai dari plafon kredit yang diberikan. c.

Kesalahan 3 adalah seharusnya PENGGUGAT jangan membuka usaha produksi cetak di lokasi Ruko Jl.Batik Kumeli 80C ( asset yang diagungkan ke TERGUGAT 1) karena jauh dari pusat maklon percetakan kota bandung seperti daerah Pagarsih. Kalau tidak ada order cetakan sendiri masih bisa mengharapkkan atau terbantu pemasukakkan dari orang yang maklon cetak ke usaha produksi cetak PENGGUGAT.


d.

Akibatnya pemasukan tidak sesuai dengan kewajiban membayar cicilan kredit dan gaji karyawan. Besar pasak dari pada tiang.

e.

Untuk mempertahankan usaha yang sudah minus cashflownya maka PENGGUGAT mengajukan TOP UP KPR ke 2 pada tahun 2010 senilai

Rp

266.200.000,-.

(CLBC.BDG/027/ADD.PK.KPR/2010).

Kesalahansama dilakukan kembali oleh PENGGUGAT dengan tidak merubah jenis tipe kredit TOP UP KPR menjadi kredit modal kerja berbasis rekening Koran. Akibatnya perlahan tapi pasti semakin memberi beban cashflow perusahaan PENGGUGAT menjadi minus. f.

Karena usaha PENGGUGAT terus mengalami minus KAS uang tunai, mulai melakukan kesalahan paling fatal dengan “membayar utang dengan cara gali lubang tutup lubang” dengan membuka lubang utang baru Kartu Kredit dan KTA sehingga bergulung terus dengan 10 (sepuluh) kartu kredit, 2(dua) Kredit tanpa agunan termasuk KTA di pihak TERGUGAT 1 dan 2 leasing (mobil dan mesin cetak GTO52). Hal ini terpaksa saya lakukan karena takut asset PENGGUGAT di lelang oleh pihak TERGUGAT 1 sehingga cicilan KPR PENGGUGAT selama tahun 2010 sebenarnya dari sumber utang lain seperti yang tersebut diatas.

g.

Pada tahun 2011 saya mengambil keputusan untuk stop bayar utang dari gali lubang tutup lubang karena ini tidak menghasilkan solusi yang bisa membebaskan PENGGUGAT dari gulungan beban cicilan bunga berbunga yang sudah pasti tidak bisa terbayar

h.

Pada bulan Desember 2011, PENGGUGAT mulai membayar cicilan KPR Tergugat sesuai kemampuan saja (Data bukti pembayaran terlampir) . Hal yang sama penggugat lakukan juga untuk pembayaran 10 Kartu Kredit, 2 KTA , 2 Leasing sesuai kemampuan saja.

i.

Akibat tekanan terlilit utang, dalam kurun waktu 2010 – 2015, PENGGUGAT stress secara psikologis menghadapi tekanan 15 Debt Colector ( 14 K.Kredit dan Leasing ditambah 1 KPR dari TERGUGAT 1) sehingga Rumah tangga berantakan, hubungan dengan saudara kandung memburuk karena asset agunan ada hak waris dari hasil penjualan rumah di aceh pasca tsunami aceh 2004 yang dijadikan Uang DP ke KPR BRI Syariah sebelum di take over KPR Bank Mandiri pada tahun 2008. Hubungan dengan saudara ipar memburuk karena beliau orang dihubungi dalam emergency di form aplikasi kredit K.Kredit


dan KTA. Hubungan dengan tetangga memburuk karena tekanan pihakke 3 dari Debt Colector ke rumah dan kantor. Hal ini semakin membuat pihak PENGGUGAT tidak fokus dengan usaha yang sedang dijalani. j.

Kesalahan terbesar PENGGUGAT adalah menjual asset mesin produksi cetakan sebagai sumber penghasilan pendapatan usaha. Hal

ini

sekali

lagi

terpaksa

PENGGUGAT

lakukan

untuk

menyelamatkan asset agunan dari tekanan pihak TERGUGAT yang hendak memasang stiker dalam pengawasan BANK. 12. Akhirnya pembayaran kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT1 pun mengalami hambatan, namun meskipun dalam kondisi yang demikian itu PENGGUGAT tetap beritikad baik untuk membayar hutangnya tersebut kepada TERGUGAT dan berupaya terus berjuang membangkitkan kembali usanya, akan tetapi pada saat yang sama TERGUGAT terus saja melakukan penagihan kepada PENGGUGAT tanpa memberikan rincian kewajiban bayar PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang pasti dan jelas, tindakan TERGUGAT ini semakin membuat PENGGUGAT merasa dibawah tekanan dan menjadi bingung karena disatu sisi PENGGUGAT harus membangkitkan usaha PENGGUGAT dan di sisi lain PENGGUGAT harus menanggung beban untuk membayar cicilan/angsuran kredit yang menurut PENGGUGAT dalam keadaan kondisi PENGGUGAT saat ini sangatlah berat untuk dilaksanakan sebagaimana dalam keadaan-keadaan normal (usaha stabil), selaku demikian beralasan bagi hakim yang mulia menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum; 13. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana uraian posita-posita di atas, PENGGUGAT mengalami kerugian baik material maupun immaterial, terutama sekali dalam pasal 11 point 1 maka dalam kesempatan ini PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum membayar kerugian secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut : a. Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akibat menjual asset mesin mesin produksi cetak untuk bayar cicilan KPR pihak TERGUGAT 1; b. Kerugian immaterial berupa beban pikiran, stress, yang bisa mengarah ke sakit jiwa dan bunuh diri, atas ketidak jelasan besarnya kewajiban


pembayaran dan beban moril atas pengumuman lelang yang tanpa pemberitahuan dahulu yang sulit diukur tagihan Bunga berbunganya yang memberatkan pihak PENGGUGAT, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil; 14. Bahwa, demi keadilan dan kepastian hukum, terkait dengan PENGGUGAT tetap beritikad baik untuk melakukan kewajiban pembayaran pinjaman kreditnya kepada TERGUGAT, hal mana PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum dan diperintahkan untuk menjadwalkan hutang kreditnya

yang

disesuaikan

dengan

kemampuan

sekarang

dari

PENGGUGAT, yakni Rp 1.000.000,- (satu juta rupaih) per bulannya, selaku demikian PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum

dan

merintahkan

TERGUGAT

agar

melakukan

penjadwalan ulang hutang PENGGUGAT dengan menetapkan sisa hutang PENGGUGAT adalah sebesar Rp 842.724.375,- (delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puh lima rupiah), atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT; dan menjadwalkan angsurannya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya

kewajiban

PENGGUGAT

kepada

TERGUGAT

dan

menghentikan perhitungan bunga; 15. Bahwa, demi keadilan dan kepastian hukum, terkait dengan PENGGUGAT tetap beritikad baik untuk melakukan kewajiban pembayaran pinjaman kreditnya kepada TERGUGAT, dalam hal ini TERGUGAT untuk melakukan mediasi untuk pembayaran LUNAS sebagian terhadap sisa pokok Hutang Rp 842.724.375,- (delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puh lima rupiah), atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT; 16. Bahwa, PENGGUGAT tidak pernah mengahlikan dalam bentuk jual beli atau hibah atas asset jaminan tersebut kepada pihak lain, dan di sisi lain bahwa nilai

jaminan

yang

diberikan

masih

jauh

melebihi

nilai

pinjaman

PENGGUGAT kepada TERGUGAT sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari TERGUGAT terhadap asset jaminan tersebut, selaku demikian


beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum-petitum gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya termasuk terkait dengan adanya permohonan penjadwalan hutang; 17. Bahwa, atas perjanjian kredit a quo, nyata PENGGUGAT memberikan jaminan kepada TERGUGAT berupa : sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.2041/ Desa Sukaluyu, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec. Cibeunying Kaler, Desa Sukaluyu, seluas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama Satia Zaputra, ST MT., yang telah dimiliki PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli No. 373/2004 tanggal 28-10-2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Dr.Wiratni Ahmadi,SH , Notaris dan PPAT di Kota Bandung, serta dalam proses balik nama ke atas nama PENGGUGAT; Selanjutnya agar terhadap obyek tanah dan bangunan jaminan a quo tidak disalahgunakan oleh pihak TERGUGAT ataupun pihak lain yang mendapat kuasa

atasnya

selama

proses

perkara

ini

masih

berjalan,

maka

PENGGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan dalam putusan provisinya memerintahkan kepada TERGUGAT, turut tidak

melakukan

penyemprotan/pemasangan

palang

dijual,

pengalihan hak (jual-beli,lelang,sewa,gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas objek jaminan tersebut sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, serta mohon diletakkan sita jaminan/sita persamaan atas obyek a quo; 18. Sebagai bahan pertimbangan sesuai dengan PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR

106/PMK.06/2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

93/PMK.06/2010

TENTANG

PETUNJUK

PELAKSANAAN

LELANG bahwa ada pasal yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT 1 dalam melakukan proses lelang bisa dihentikan jika ada ketidak jelasan atau gugatan dalam pemilikan asset agunan yang akan dilelang. Dalam hal ini asset agunan pihak PENGGUGAT merupakan asset waris seperti yang tercantum

dalam

penetapan

surat

keputusan

ahli

waris

No

130/Pdt.P/2015/PA.Bandung dari Pengadilan Agama Bandung Klas 1A. (Surat keputusan Pengadilan Agama terlampir) ; 19. Point no 17 di atas juga sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk meminta kepada pihak TERGUGAT 1 menghentikan proses Lelang 1 pada hari Kamis/tgl 3 Maret 2016 atau untuk proses


lelang ke 2 dan ke 3 berikutnya di KPNL Bandung Gedung Keuangan Negara, Gedung N lantai 3 ,Jl.Asia Afrika no 114 Bandung. 20. Point no 17 juga sekaligus menerangkan atau menjelaskan kepada pihak Ibu dan Saudara Kandung pihak PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT telah melakukan segala daya upaya dalam mempertahankan Asset Waris yang diagunkan ke pihak TERGUGAT 1 termasuk juga dalam memperjuangkan keadilan lilitan utang KPR pihak TERGUGAT 1 melalui jalur gugatan pengadilan ini. 21. Terkait petitum gugatan PENGGUGAT yang memohon kepada hakim yang mulia agar ditetapkannya pembayaran yang telah dilaksanakan, sisa hutang/kewajiban pembayaran dan/ atau penjadwalan ulang atas dasar asas kepatuhan dan keadilan tersebut mohon dibandingkan pula putusan – putusan

hakim/pengadilan

yang

dimiliki

nilai

“Landmark

Decision”,

diantaranya sebagai berikut : 22. Bahwa, agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul dikemudian hari dirasakan oleh PENGGUGAT, maka mohon kepada hakim pemeriksa menyatakan terhadap putusan a quo dapat di laksanakan terlebih dahulu

meski

TERGUGAT

mengajukan

upaya

hukum

(banding,

verset,kasasi); 23. Bahwa, ditariknya pihak Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II di dalam perkara a quo adalah guna tertibnya hukum dan tidak kurangnya pihak, agar tidak membantu peralihan hak (lelang, Jual Beli, Sewa dan Gadai) terhadap objek bidang tanah dan bangunan milik PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan yang bersifat final dan mengikat, selaku demikian mohon pula kepada Hakim Yang Mulia menghukum dan memerintahkan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo terutama dalam hal tidak membantu proses peralihan hak (Lelang, Jual Beli, Sewa dan Gadai) terhadap objek jaminan a quo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo; 24. Bahwa, gugutan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya, tentunya PARA PIHAK haruslah DIPANGGIL DI MUKA PERSIDANGAN serta bagi TERGUGAT beralasan agar dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;


Berdasarkan hal hal tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan HIR, Peraturan Perundang-Undangan terkait yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta ASAS KEADILAN dan KEPATUTAN dengan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA, maka PENGGUGAT selaku subyek hukum PENCARI KEADILAN mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili memberi putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI 1. “Memerintahkan kepada TERGUGAT, turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penyemprotan/pemasangan plang dijual, pengadilan hak (jualbeli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas sebidang tanah sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.2041/ Desa Sukaluyu, yang

terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec.

Cibeunying Kaler, Desa Sukaluyu, seluas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama Satia Zaputra, ST MT.,; yang telah dimiliki PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli No. 373/2004 tanggal 28-10-2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Dr.Wiratni Ahmadi,SH , Notaris dan PPAT di Kota

Bandung,

serta

dalam

proses

balik

nama

ke

atas

nama

PENGGUGAT;sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo.” DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR 1. Mengabulkan gugutan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan perjanjian kredit : 1.CLP.BDG/006/PK.GRM/2008

Rp 650.000.000,-

2.CLBC.BDG/027/ADD.PK.KPR/2009

Rp 445.425.861,-

3. CLBC.BDG/

Rp 266.200.000,-

/ADD.PK.KPR/2010

Dimana ke tiga akad tsb diatas yang dibuat berdasarkan akta di bawah tangan ADALAH SAH DAN MEMILIKIMKEKUATAN HUKUM; 3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada TERGUGAT untuk fasilitas perjanjian kredit a quo yakni sejumlah Rp.518.901.486 (lima ratus delapan belas juta Sembilan ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) ;


4. Menyatakan menetapkan sisa hutang PENGGUGAT adalah sebesar Rp 842.724.375,- (delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puh lima rupiah), atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT; 5. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar melakukan penjadwalan ulang hutang PENGGUGAT dengan menetapkan sisa hutang PENGGUGAT adalah Rp 842.724.375,- (delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puh lima rupiah), atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT; dan menjadwalkan angsurannya sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulan dengan jangka

waktu

disesuaikan

sampai

dengan

lunasnya

kewajiban

PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan menghentikan perhitungan bunga; 7. Memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan mediasi untuk pembayaran LUNAS sebagian terhadap sisa pokok Hutang Rp 842.724.375,- (delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puh lima rupiah), atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT; 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika yang diperinci sebagai berikut : a. Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akibat menjual asset mesin mesin produksi cetak untuk bayar cicilan KPR pihak TERGUGAT 1; b. Kerugian immaterial berupa beban pikiran, stress, yang bisa mengarah ke sakit jiwa dan bunuh diri, atas ketidak jelasan besarnya kewajiban pembayaran dan beban moril atas pengumuman lelang yang tanpa pemberitahuan dahulu yang sulit diukur tagihan Bunga berbunganya yang memberatkan pihak PENGGUGAT, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;


9. Meletakkan sita jaminan/sita persamaan terhadap objek terpekara yakni sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3108/ Desa Sukaluyu, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kec. Cibeunying Kaller, Desa Sukaluyu, seluas 97 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi), tercatat atas nama Satia Zaputra, ST MT.,; yang telah dimiliki PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli No. 373/2004 tanggal 28-102004 yang dibuat oleh dan dihadapan Dr.Wiratni Ahmadi,SH, serta dalam proses balik nama ke atas nama PENGGUGAT ; 10. Menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding,verset,kasasi); 11. Menghukum dan memerintahkan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo terutama dalam hal tidak membantu proses peralihan hak (Lelang, Jual Beli, Sewa, Gadai) terhadap objek jaminan a quo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo; 12. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT untuk seluruhnya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, Ex Aquo Et Bono. Membaca, Surat Jawaban Tergugat pihak Tergugat, tanggal 12 Mei 2016 sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI Eksepsi gugatan Penggugat kabur (Obcscuur Libel) : 1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah mengandung asas kekeliruan yang nyata yakni dalam dalil-dalil Penggugat yang disebutkan dalam posita dan petitumnya khususnya Posita butir (3) hal.2 dan Petitum butir (3) hal.8 dalam Gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa total hutang yang dimiliki Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit yang dilakukan dibawah tangan adalah total sebesar Rp.1.361.861.000,- (satu milyar tiga ratus enampuluh satu juta delapan ratus enampuluh satu ribu rupiah) sehingga

dengan

prestasi berupa pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp.518.901.486,- (lima ratus delapanbelas juta sembilan satu ribu


empat ratus delapanpuluh enam rupiah) maka total hutang Penggugat menjadi sebesar Rp.842.724.375,- (delapan ratus empatpuluh dua juta tujuh ratus duapuluh empat ribu tiga ratus tujuhpuluh lima rupiah). 2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat, perlu Tergugat sampaikan sebagai berikut : a) Akta No 23, Perjanjian Kredit No.CLBC.BDG/006/PK.GRM/2008 tanggal 7 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ranti Fauza Mayana SH, pada pokoknya diatur sebagai berikut : 1 Limit/Jumlah

: Rp.650.000.000,- (enam ratus limapuluh juta rupiah)

kredit 2 Besar Angsuran : Rp.6.125.741,- (enam juta seratus duapuluh lima ribu tujuh ratus empatpuluh satu rupiah) per bulan, angsuran dapat berubah sesuai dengan besarnya tingkat suku bunga kredit. 3 Bunga

: 7,77% pertahun/efektif fixed rate selama 2 tahun

4 Jangka Waktu

: 15 Tahun

b) Yang kemudian dilakukan perubahan sesuai Addendum Perjanjian Kredit No

CLBC.BDG/027/ADD.PK.KPR/2009

tanggal

2

Juli

2009,

ditandatangani dibawah tangan bermaterai cukup, pada pokoknya diatur sebagai berikut : 1 Limit/Jumlah

: ditambah

kredit

sebesar

Rp.445.425.861,26

sehingga

menjadi Rp.1.061.093.000,- (satu milyar enampuluh satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah)

2 Besar Angsuran : menjadi sebesar Rp.15.531.873,- (lima belas juta lima ratus tigapuluh satu ribu delapan ratus tujuhpuluh tiga rupiah) per bulan , angsuran dapat berubah sesuai dengan besarnya tingkat suku bunga kredit. 3 Bunga

: 12,5% fixed rate selama 6 bulan selanjutnya floating

4 Jangka Waktu

: 10 Tahun

c) Yang kemudian dilakukan perubahan sesuai Akta No 35 Addendum Perjanjian

Kredit

No.CLBC.BDG/108/ADD.PK.KPR/2010

tanggal

5

Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Ranti Fauza Mayana SH, pada pokoknya diatur sebagai berikut : 1 Limit/Jumlah kredit

: Menjadi Rp.1.261.738.100,- (satu milyar duaratus enampuluh satu juta tujuh ratus tigapuluh delapan ribu


seratus rupiah) 2 Besar Angsuran : Menjadi

Rp.13.893.483,09,-

(tiga

belas

juta

delapanratus sembilanpuluh tiga ribu empat ratus delapanpuluh tiga koma sembilan rupiah) per bulan angsuran dapat berubah sesuai dengan besarnya tingkat suku bunga kredit. 3 Bunga

: Menjadi sebesar 10.5% fixed rate 12 bulan

4 Jangka Waktu

: 15 Tahun

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak menyebutkan secara jelas dan pasti mengenai isi Perjanjian Kredit berikut addendumnya sebagai obyek gugatan di dalam Posita dan Petitum Gugatan adalah dalil yang tidak jelas. Penggugat

telah

keliru

menyebutkan

jumlah

fasilitas

diterimakarena tidak menyebutkan secara rinci berapa total

kredit

yang

sebenarnya

hutang Penggugat yang harus dibayar kepada Tergugat dihitung dari jumlah kredit berikut beban bunga dan denda keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kredit. 4. Bahwa sebagaimana penjelasan pada butir (1) dan butir (2) di atas, Penggugat secara nyata telah keliru mendalilkan Perjanjian Kredit berikut Addendumnya telah ditandatangani dibawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat dimana berdasarkan fakta yang ada, Akta No 23 Perjanjian Kredit No.CLBC.BDG/006/PK.GRM/2008 tanggal 7 Januari 2008 dibuat dihadapan Notaris Ranti Fauza Mayana SH berikut Addendum Perjanjian Kredit terakhir sebagaimana

Akta

No

3

Addendum

Perjanjian

Kredit

No.CLBC.BDG/108/ADD.PK.KPR/2010 tanggal 5 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Ranti Fauza Mayana SH sehingga merupakan Akta Otentik. 5. Bahwa berdasarkan butir (4) diatas, dalil penggugat yang menyebutkan seluruh Perjanjian Kredit dilakukan di bawah tangan adalah dalil yang sangat menyesatkan mengingat kekuatan pembuktian Akta dibawah tangan berbeda dengan Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur pada

Pasal 1867 s/d 1894 KUHPerdata

mengenai Pembuktian Dengan Tulisan. 6. Bahwa Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa agunan kredit yang diberikan dalam perkara a quo adalah aset waris yang


diagunkan kepada Tergugat adalah dalil yang menyesatkan dengan alasan sebagai berikut : a) Bahwa

dalam

gugatannya

Penggugat

melampirkan

Penetapan

Pengadilan Agama Bandung Nomor 130/Pdt.P/2015/PA Badg yang hanya menetapkan ahli waris dari Almarhum Saaluddin bin Abu Bakar. Penetapan Pengadilan Agama tersebut sama sekali tidak menetapkan pembagian harta waris berupa Sertifikat Hak Milik No 2041/Desa Sukaluyu, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec.Cibeunying Kaler, Desa Sukaluyu, seluas 97 M2, tercatat atas nama Satia Zaputra ST, MT. b) Bahwa Penggugat sendiri yang mengakui secara tegas pada Posita Gugatan Butir (2) hal. 2 bahwa Agunan berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 2041/Desa Sukaluyu, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec.Cibeunying Kaler, Desa Sukaluyu, seluas 97 M2, tercatat atas nama Satia zaputra ST, MT telah dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.373/2004 tanggal 28 Oktober 2004, yang dibuat dihadapan Dr.Wiratni Ahmadi, SH di Bandung. 7. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obcscuur libel), karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; DALAM PROVIS Bahwa Tergugat menolak tuntutan Dalam Provisi Penggugat yang memohonkan agar Tergugat

tidak melakukan penyemprotan / pemasangan plang dijual,

pengalihan hak (jual beli, lelang, sewa, gadai atau hibah), tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atau tindakan apapun atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 2041/Desa Sukaluyu, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec.Cibeunying Kaler, Desa Sukaluyu, seluas 97 M2, tercatat atas nama Satia zaputra ST, MT. Dengan alasan sebagai berikut : 1. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata telah diatur bahwa tuntutan Provisi baru dapat diajukan bilamana ada alasan hukum yang sifatnya sangat segera dan mendesak terhadap Penggugat serta tidak mengenai pokok perkara.


2. Bahwa tuntutan provisi Penggugat jelas dan tegas telah memasuki materi pokok perkara (bodem geschill) yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. 3. Bahwa disamping hal tersebut Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk mengajukan tuntutan provisi dan patut diduga beritikad tidak baik karena pada dasarnya tuntutan Penggugat tersebut hanya dimaksudkan untuk menghalangi hak Tergugat menagih dan melakukan eksekusi agunan milik Penggugat, dengan alasan sebagai berikut : a. Penggugat telah menandatangani Akta No 23, Perjanjian Kredit No.CLBC.BDG/006/PK.GRM/2008 tanggal 7 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ranti Fauza Mayana SH berikut seluruh addendumaddendumnya sebagai bukti kesepakatan dan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit, karenanya Perjanjian Kredit tersebut sah secara hukum dan berlaku sebagai undang-undang serta mengikat Penggugat (sesuai Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata). b. Bahwa untuk memenuhi kesepakatan dalam Perjanjian Kredit dan ketentuan hukum penjaminan sesuai Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, guna menjamin pembayaran kembali pinjaman tersebut Penggugat telah menyerahkan agunan kredit berupa sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 2041/Desa Sukaluyu, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec.Cibeunying Kaler, Desa Sukaluyu, seluas 97 M2, tercatat atas nama Satia zaputra ST, MT yang kemudian telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan secara yuridis sempurna dan ditandatangani oleh pemilik tanah dan bangunan tersebut, sebagaimana terbukti dengan telah terbitnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (disingkat APHT) serta Sertifikat Hak Tanggungan (disingkat SHT) sebagai berikut : -

SHT I No. 1120/2008 tanggal 8 Februari 2008 sebesar Rp. 812.500.000,- Jo APHT No. 47/2008 tanggal 29 Januari 2008.

-

SHT II No.5569/2009 tanggal 12 Agustus 2009 sebesar Rp. 513.866.250,- Jo APHT No. 466/2009 tanggal 2 Juli 2009.

-

SHT

III

No.9652/2010

tanggal

18

Oktober

2010

sebesar

Rp.250.806.375,- Jo APHT No.1275/2010 tanggal 5 Oktober 2010. c. Bahwa sesuai Undang Undang Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit, Tergugat berhak dan berwenang menjual secara lelang agunan/objek


hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian dalam hal terjadinya keadaan lalai oleh Penggugat (vide Pasal 2 Dash 4

dalam APHT jo

Perjanjian Kredit). d. Bahwa fakta membuktikan Penggugat telah menunggak pembayaran kepada Tergugat sesuai dengan yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kredit dan Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran kewajibannya atau pelunasan hutang kepada Tergugat sebagaimana hal ini juga diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya butir 10 s/d 12. Karenanya berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dalam Perjanjian Kredit dan juga APHT, maka Tergugat demi hukum berhak untuk mengeksekusi aguan kredit dan melakukan tindakan hukum lain dalam rangka pelunasan hutang. 4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tuntutan provisi Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak karena tidak beralasan hukum. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan dalam Eksepsi dan Provisi sepanjang terkait dengan Pokok Perkara mohon dianggap tercantum dan terulang kembali di dalam pokok perkara ini. 2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat . 3. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengakui secara tegas fakta hukum Penggugat telah memperoleh pinjaman/kredit dari Tergugat Oleh karenanya Perjanjian Kredit tersebut sah secara hukum dan berlaku sebagai undang-undang serta mengikat Penggugat (sesuai Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUH Perdata). Penggugat harus tunduk dan taat pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit tersebut termasuk mengenai Limit , bunga, denda dan juga ketentuan lainnya. 4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat

telah

menerima

fasilitas

kredit

limit

keseluruhan

Rp.1.361.861.000,- (satu milyar tiga ratus enampuluh satu juta delapan ratus

enampuluh

satu

ribu

rupiah)

serta

sudah

membayar

Rp.518.901.486,- (lima ratus delapanbelas juta sembilan satu ribu empat ratus delapanpuluh enam rupiah) hal mana pembayaran tersebut menurut Penggugat merupakan pembayaran baik pokok, bunga dan

biaya

lainnyadan oleh karenanya menurutpenghitungan dari


Penggugat

maka

sisa

hutang

Penggugat

adalah

menjadi

sebesar

Rp.842.724.375,- (delapan ratus empatpuluh dua juta tujuh ratus duapuluh empat ribu tiga ratus tujuhpuluh lima rupiah). 5. Bahwa dalil tersebut harus ditolak karena perhitungan tersebut tidaklah sesuai dengan kesepakatan di dalam Perjanjian Kredit serta tidak mempertimbangkan ketentuan mengenai bunga dan denda yang sudah disepakati bersama di dalam Perjanjian Kredit. 6. Bahwa untuk memenuhi kesepakatan dalam Perjanjian Kredit dan ketentuan hukum penjaminan sesuai Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, guna menjamin pembayaran kembali pinjaman tersebut Penggugat telah menyerahkan agunan kredit berupa sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 2041/Desa Sukaluyu, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec.Cibeunying Kaler, Desa Sukaluyu, seluas 97 M2, tercatat atas nama Satia Zaputra ST, MT yang kemudian telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan secara yuridis sempurna dan ditandatangani oleh pemilik tanah dan bangunan tersebut, sebagaimana terbukti dengan telah terbitnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) serta Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) sebagai berikut : -

SHT I No. 1120/2008 tanggal 8 Februari 2008 sebesar Rp. 812.500.000,Jo APHT No. 47/2008 tanggal 29 Januari 2008.

-

SHT

II

No.5569/2009

tanggal

12

Agustus

2009

sebesar

Rp.

513.866.250,- Jo APHT No. 466/2009 tanggal 2 Juli 2009. -

SHT

III

No.9652/2010

tanggal

18

Oktober

2010

sebesar

Rp.250.806.375,- Jo APHT No.1275/2010 tanggal 5 Oktober 2010. 7. Bahwa sesuai Undang Undang Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit, Tergugat berhak dan berwenang menjual secara lelang agunan/objek hak tanggungan baik seluruhnya

maupun sebagian dalam hal terjadinya

keadaan lalai oleh Penggugat (vide Pasal 2 Dash 4 dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan jo Perjanjian Kredit). 8. Bahwa dalil Pengugat pada Posita Butir (7) dan butir (8) yang pada pokoknya menyebutkan Tergugat tidak pernah memberikan kejelasan pasti mengenai angsuran kredit serta sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah dalil yang sangat menyesatkan dengan alasan sebagai berikut :


a. Bahwa di dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat, telah jelas dan nyata diatur mengenai Limit Kredit, Bunga, Angsuran Kredit

maupun

denda

yang

merupakan

kewajiban

pembayaran

Penggugat. b. Fakta membuktikan Penggugat belum memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Tergugat sesuai jumlah dan jangka waktu yang telah disetujui dan disepakati dalam Perjanjian Kredit, oleh karenanya untuk memberitahukan dan mengingatkan adanya tunggakan hutang (pokok, bunga, denda dan biaya lainnya)

yang wajib

diselesaikan, maka Tergugat telah menyampaikan teguran melalui surat penagihan dan/atau peringatan sesuai surat-surat sebagai berikut : No 1

Surat

Perincian Hutang

SP.1



Tunggakan Pokok

Rp. 73.652.193,70

No.RMN.CNR/RC3.BDG.0856/2013



Tunggakan Bunga

Rp.324.328.363,53

tanggal 15 November 2013



Denda

Rp. 62.894.721,37

TOTAL 2

SP.2 No.RCR.RC.3BDG.0628/2013 

Tunggakan Pokok

Rp. 73.652.193,70

tanggal 25 November 2013



Tunggakan Bunga

Rp.324.328.363,53



Denda

Rp. 62.894.721,37

TOTAL 3

Rp. 460.875.278,60

SP.3 No.RCR.RC3.BDG.0366/2013 

Tunggakan Pokok

Rp. 73.652.193,70

tanggal 4 Desember 2013



Tunggakan Bunga

Rp.324.328.363,53



Denda

Rp. 62.894.721,37

TOTAL 4

Rp. 460.875.278,60

Rp. 460.875.278,60

Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo / 

Tunggakan Pokok

Rp. 1.220.403.025,66

Wanprestasi



Tunggakan Bunga

Rp.

346.764.850,45

No.RMN.CNR/RC3.BDG.435/2013



Denda

Rp.

72.161.061,69

tanggal 16 Desember 2013



Biaya Pembayaran

Rp.

22.868.516,30

Pokok TOTAL

Rp. 1.662.197.454,10

9. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada butir (8) di atas, sudah jelas dapat dinyatakan Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat meskipun Penggugat telah diberikan peringatan oleh Tergugat serta telah diberikan beberapa kali kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat. 10. Bahwa fakta membuktikan Penggugat telah menunggak pembayaran kepada Tergugat sesuai dengan yang telah disetujui dan disepakati bersama dalam Perjanjian Kredit, dimana terbukti Penggugat tidak bisa melakukan pembayaran atau pelunasan hutang kepada Tergugat sebagaimana hal ini


juga diakui oleh Penggugat dalam Posita Gugatan butir 10 s/d butir (12). Karenanya berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dalam Perjanjian Kredit dan juga Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka Tergugat demi hukum berhak untuk mengeksekusi agunan kredit dan melakukan tindakan hukum lain dalam rangka pelunasan hutang kepada Tergugat. Sehingga tindakan tersebut bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. 11. Bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum Gugatan butir (3), butir (4) serta butir (6) yang pada pokoknya meminta penetapan sisa hutang Penggugat adalah menjadi sebesar Rp.842.724.375,- (delapan ratus empatpuluh dua juta tujuh ratus duapuluh empat ribu tiga ratus tujuhpuluh lima rupiah) serta serta penjadwalan hutang dengan hanya membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan haruslah ditolak karena perhitungan sisa hutang serta jumlah angsuran telah disepakati di dalam Perjanjian Kredit. 12. Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum Gugatan butir (7) untuk meminta pembayaran lunas sebagian terhadap sisa pokok hutang Rp. Rp.842.724.375,- (delapan ratus empatpuluh dua juta tujuh ratus duapuluh empat ribu tiga ratus tujuhpuluh lima rupiah) karena tidak berdasar serta tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani. 13. Bahwa Tergugat juga menolak tuntutan Penggugat untuk membayar sejumlah nilai ganti rugi sebagaimana Petitum Gugatan butir (8), karena tuntutan tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan ganti rugi tersebut juga tidak dirinci serta tidak jelas alasan perhitungannya, oleh karenanya

tuntutan ganti

rugi

haruslah

ditolak (vide

Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI. No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975). 14. Bahwa Tergugat menolak dali Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa agunan kredit yang diberikan dalam perkara a quo adalah aset waris yang diagunkan kepada Tergugat karena hal tersebut telah diakui juga oleh Penggugat

bahwa

Agunan

berupa

sebidang

tanah

dan

bangunan

sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 2041/Desa Sukaluyu, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec.Cibeunying Kaler, Desa Sukaluyu, seluas 97 M2, tercatat atas nama Satia Zaputra ST, MT telah dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.373/2004 tanggal 28 Oktober


2004, yang dibuat dihadapan Dr.Wiratni Ahmadi, SH di Bandung, serta Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 130/Pdt.P/2015/PA Badg yang hanya menetapkan ahli waris dari Almarhum Saaluddin bin Abu Bakar tidak menetapkan pembagian harta waris 15. Bahwa tuntutan sita jaminan oleh Penggugat terhadap objek agunan harus ditolak karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia NO.394K/Pdt/1994 tanggal 5 Juli 1985, terhadap tanah bangunan yang telah dipasang Hak Tanggungan tidak dapat diletakan sita jaminan. 16. Bahwa

tuntutan

Penggugatagar

putusan

dalam

perkara

ini

dapat

dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada verzet , banding atau kasasi sepatutnya ditolak karena bertentangan dengan SEMA NO.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. SEMA NO.4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 joPasal 54 Rv.

17. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, jelas nyata Tergugat merupakan kreditur yang beritikad baik yang telah memberikan fasilitas kredit dan juga Tergugat telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup

kepada

Penggugat

untuk

menyelesaikan

kewajiban

dengan

membayar hutangnya kepada Tergugat sebagaimana ketentuan di dalam Perjanjian Kredit yang sudah ditanda tangani Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, seluruh tuntutan Penggugat harus ditolak. 18. Bahwa Tergugat menolak posita maupun petitum Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum. DALAM REKONPENSI 1. Bahwa dalil-dali yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi. 2. Bahwa terlebih dahulu Penggugat Dalam Rekonpensi menyampaikan faktafakta hukum sebagai berikut : a. Tergugat Dalam Rekonpensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit sebagaimana Akta No 23 Perjanjian Kredit No.CLBC.BDG/006/PK.GRM/2008 tanggal 7 Januari 2008 dibuat dihadapan Notaris Ranti Fauza Mayana SH yang telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir berdasarkan Akta No 35 Addendum

Perjanjian

Kredit

No.CLBC.BDG/108/ADD.PK.KPR/2010

tanggal 5 Oktober 2010.


b. Bahwa dalam Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani berikut Addendumnya telah disepakati Ketentuan atas Tujuan Kredit sebagai berikut : (1) Akta No 23, Perjanjian Kredit No.CLBC.BDG/006/PK.GRM/2008 tanggal 7 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ranti Fauza Mayana SH. Tujuan Kredit : Pasal 1 ayat (1) : untuk keperluan konsumtif berupa pengambilalihan (take over) terhadap Kredit Kepemilikan Rumah dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Cabang Syariah, untuk pembelian rumah debitur

atau

suami/isteri

debitur,

yang

terletak

di

Jalan

Sidomukti/Jalan Batik Kumeli/Jalan Cikutra, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeuying Kaler, Bandung. (2) Addendum Perjanjian Kredit No CLBC.BDG/027/ADD.PK.KPR/2009 tanggal 2 Juli 2009, ditandatangani dibawah tangan bermaterai cukup. Tujuan Kredit : Top Up (penambahan limit kredit) dengan tujuan kredit tetap pada ketentuan

sebagaimana

Akta

No

23,

Perjanjian

Kredit

No.CLBC.BDG/006/PK.GRM/2008 tanggal 7 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ranti Fauza Mayana SH. (3) Akta

No

35

Addendum

Perjanjian

Kredit

No.CLBC.BDG/108/ADD.PK.KPR/2010 tanggal 5 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Ranti Fauza Mayana SH. Tujuan Kredit : Pasal 1 ayat (1) : untuk penambahan limit kredit Mandiri Kepemilikan Rumah

(KPR)

yang

terletak

di

Jalan

Sidomukti/Jalan

Batik

Kumeli/Jalan Cikutra, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeuying Kaler, Bandung. c. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kreditnya Tergugat Dalam Rekonpensi telah menyerahkan agunan kredit berupa sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 2041/Desa Sukaluyu, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec.Cibeunying Kaler, Desa Sukaluyu, seluas 97 M2, tercatat atas nama Satia zaputra ST, MT yang kemudian telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan secara yuridis sempurna dan ditandatangani oleh pemilik tanah dan bangunan tersebut, sebagaimana terbukti dengan telah


terbitnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (disingkat APHT) serta Sertifikat Hak Tanggungan (disingkat SHT) sebagai berikut : -

SHT I No. 1120/2008 tanggal 8 Februari 2008 sebesar Rp. 812.500.000,- Jo APHT No. 47/2008 tanggal 29 Januari 2008.

-

SHT II No.5569/2009 tanggal 12 Agustus 2009 sebesar Rp. 513.866.250,- Jo APHT No. 466/2009 tanggal 2 Juli 2009.

-

SHT

III

No.9652/2010

tanggal

18

Oktober

2010

sebesar

Rp.250.806.375,- Jo APHT No.1275/2010 tanggal 5 Oktober 2010. 3. Bahwa pemberian fasilitas kredit sebagaimana yang diuraikan di atas, didasarkan pada niat baik Penggugat Dalam Rekopensi agar Tergugat Dalam Rekopensi memiliki rumah untuk tempat tinggal. 4. Berdasarkan Posita Gugatannya butir (10) dan butir (11) pada hal.3 dan 4 Tergugat Dalam Rekonpensi mengakui secara tegas bahwa

dana yang

diberikan atas fasilitas kredit yang seharusnya untuk kepemilikan rumah pada intinya digunakan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi untuk modal usaha dalam yaitu membeli mesin produksi dan peralatan cetak. 5. Bahwa sebagaimana uraian pada Rekonpensi butir (2) s.d (4) di atas, telah jelas dan diakui sendiri oleh Tergugat Dalam Rekonpensi, secara nyata Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan cidera janji/wanprestasi karena telah menggunakan dana fasilitas kredit di luar Ketentuan Tujuan Kredit yang telah disepakati oleh Tergugat Dalam Rekonpensi. 6. Bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi

tidak memenuhi kewajiban untuk

membayar hutangnya kepada Penggugat Dalam Rekonpensi sesuai jumlah dan jangka waktu yang telah disetujui dan disepakati dalam Perjanjian Kredit, oleh karenanya untuk memberitahukan dan mengingatkan adanya tunggakan hutang (pokok, bunga, denda dan biaya lainnya)

yang wajib

diselesaikan, maka Penggugat Dalam Rekonpensi telah menyampaikan teguran melalui surat penagihan dan/atau peringatan sesuai surat-surat sebagai berikut : a) SP 1 No. RMN.CNR/RC3.BDG.0856/2013 tanggal 15 November 2013. b) SP 2 No. RCR.RC.3 BDG.0628/2013 tanggal 25 November 2013. c) SP 3 No. RCR.RC3.BDG.0366/2013 tanggal 4 Desember 2013. d) Surat

Pemberitahuan

Jatuh

Tempo

/

Wanprestasi

No.

RMN.CNR/RC3.BDG.435/2013 tanggal 16 Desember 2013.


7. Bahwa sesuai fakta hukum yang ada, mengingat kondisi Tergugat Dalam Rekonpensi telah default dan telah diberikan Peringatan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi namun Tergugat Dalam Rekonpensi tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajban pembayaran hutangnya dan bahkan berusaha menghalangi upaya penyelesaian kredit termasuk namun tidak terbatas

melalui

upaya

pengajuan

gugatan

dan

menghalangi

penjualan/eksekusi agunan berakibat kerugian bagi Penggugat Dalam Rekonpensi. 8. Bahwa kondisi Tergugat Dalam Rekonpensi yang tidak mempunyai itikad baik dalam pelunasan kreditnya membuat Penggugat Dalam Rekonpensi kemudian sesuai Peraturan Bank Indonesia wajib membentuk cadangan kredit macet (penyisihan penghapusan aktiva) serta tertundanya hak-hak Penggugat Dalam Rekonpensi untuk menerima pengembalian fasilitas kredit dari Tergugat Dalam rekonpensi,

disisi lain Penggugat Dalam

Rekonpensi masih harus membayar kewajiban bunga kepada masyarakat pemilik dana yang ditempatkan pada Penggugat Dalam Rekopensi hal mana meningkatkan nilai kerugian bagi Penggugat Dalam Rekonpensi. Oleh karenanya tindakan Tergugat Dalam Rekonpensi Penggugat

Dalam

Rekonpensi

mendapatkan

untuk menghalangi

haknya

dengan

tidak

memperlihatkan itikad baik merupakan hal yang merugikan Penggugat Dalam Rekonpensi. 9. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat Dalam Rekonpensi sebagai akibat wanprestasinya Tergugat Dalam Rekonpensi terhadap kewajiban pembayaran kreditnya sesuai Perjanjian Kredit

posisi per

tanggal 14 Maret 2016 sebesar : 

Hutang Pokok

: Rp. 1.220.403.025,66



Bunga

: Rp.

666.151.854,12



Biaya Lain-lain

: Rp.

1.600.000,00



Denda

: Rp.

2.507.492,71



Biaya Pembayaran Pokok

: Rp.

20.766.956,70

Total

: Rp. 2.195.634.036,03

10. Bahwa gugatan Tergugat Dalam Rekonpensi yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat Dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak pernah memberikan kejelasan secara tertulis jadwal angsuran serta berapa jumlah sebenarnya hutang Tergugat Dalam Rekonpensi namun demikian berdasarkan fakta yang ada mengenai


angsuran telah diatur dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat Dalam Rekonpensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi telah beberapa kali memberikan peringatan yang jelas mengenai jumlah hutang yang harus dibayar. Hal tersebut, tentunya sangat merugikan reputasi Penggugat Dalam Rekonpensi yang dikenal sebagai perusahaan dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) terbaik, terbukti dengan telah diraihnya penghargaan dari berbagai lembaga nasional maupun internasional

terkait

penerapan

GCG

maupun

pelayanan

kerugian

reputasi

Penggugat

kepada

nasabahnya. 11. Bahwa

sehubungan

dengan

Dalam

Rekonpensi sebagai Bank BUMN dengan asset terbesar di Indonesia yang telah dikenal maupun diakui secara luas di tingkan nasional dan internasional, Jika dinilai dengan uang maka kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Dalam Rekonpensi setara dengan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). 12. Bahwa guna menjamin terbayarnya ganti rugi maka beralasan tanah dan bangunan milik Tergugat Dalam Rekonpensi diletakan sita jaminan, yang nantinya akan dibuatkan permohonan tersendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Dalam Rekonpensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI : -

Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Dalam Konpensi;

-

Menyatakan gugatan Pengugat Dalam Konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI : -

Menolak tuntutan provisi Penggugat Dalam Konpensi ;

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Penggugat Dalam Konpensi seluruhnya;

DALAM REKONPENSI 1. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi adalah kreditur (pemberi pinjaman yang beritikad baik):


2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi; 3. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana Akta No 23 Perjanjian Kredit No.CLBC.BDG/006/PK.GRM/2008 tanggal 7 Januari 2008 dibuat dihadapan Notaris Ranti Fauza Mayana SH yang telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir berdasarkan Akta No 3 Addendum Perjanjian Kredit No.CLBC.BDG/108/ADD.PK.KPR/2010 tanggal 5 Oktober 2010 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ; 4. Menetapkan jumlah hutang Tergugat Dalam Rekonpensi kepada Penggugat Dalam

Rekonpensi

posisi

14

Maret

2016

adalah

sebesar

Rp.

2.195.634.036,03 (dua milyar seratus sembilanpuluh lima juta enam ratus tigapuluh empat ribu tigapuluh enam koma kosong tiga rupiah) ; 5. Menghukum

Tergugat

Dalam

Rekonpensi untuk membayar

kepada

Penggugat Dalam Rekonpensi secara tunai dan seketika ganti rugi material sebesar nilai kewajiban Tergugat Dalam Rekonpensi berdasarkan Perjanjian Kredit

sebagaimana

Akta

No

23

Perjanjian

Kredit

No.CLBC.BDG/006/PK.GRM/2008 tanggal 7 Januari 2008 dibuat dihadapan Notaris Ranti Fauza Mayana SH yang telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir berdasarkan Akta No 3 Addendum Perjanjian Kredit No.CLBC.BDG/108/ADD.PK.KPR/2010 tanggal 5 Oktober 2010, yaitu posisi 14 Maret 2016 adalah sebesar Rp. 2.195.634.036,03 (dua milyar seratus sembilanpuluh lima juta enam ratus tigapuluh empat ribu tigapuluh enam koma kosong tiga rupiah) sesuai Perjanjian Kredit tersebut. Jika Tergugat Dalam Rekonpensi tidak dapat membayar maka segera dilakukan Sita Eksekusi agunan kredit yang bersangkutan berupa sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 2041/Desa Sukaluyu,

yang

terletak

di

Propinsi

Jawa

Barat,

Kota

Bandung,

Kec.Cibeunying Kaler, Desa Sukaluyu, seluas 97 M2, tercatat atas nama Satia zaputra ST, MT ; 6. Menghukum Penggugat

Tergugat Dalam

Dalam

Rekonpensi untuk membayar

Rekonpensi

ganti

rugi

immaterial

kepada sebesar

Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ; 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitverbaar bji voorrad) sekalipun ada verzet ,banding atau kasasi dari Tergugat Dalam Rekonpensi.


DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 

Menghukum Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara

Atau Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mempunyai pendapat lain, Tergugat

Dalam Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex

Aequo Et Bono). Membaca surat jawaban dari Turut Tergugat II tertanggal 15 Mei 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : DALAM EKSEPSI Objek gugatan tidak jelas

- Bahwa dalam posita halaman 17 gugatan Penggugat tersebut Sertifikat Hak Milik No. 2041/Desa Sukaluyu, yang terletak di propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Cibeunying Kaler, desa Sukaluyu, seluas 97 m2;

- Bahwa dalam petitumnya nomor 9 tersebut Sertifikat Hak milik No. 3108/Desa Sukaluyu, yang terletak di propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kec, Cibeunying Kaller, Desa Sukaluyu, seluas 97 m2;

- Bahwa dengan ketidak pastian objek gugatan, rnaka sangat berdasar apa bila Turut Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak gugatan ini atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan ini; DALAM FROVISI :

- Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4/2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana di atur dalam butir 7 SEMARI No.3/2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang

nilainya

sama

dengan

nilai/objek

eksekusi

sehingga

tidak

menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan Tk.I.

- Jadi dengan demikian jelas bahwa tanpa disertai uang jaminan yang samanilainya dengan objek sengketa pelaksanaan putusan serta merta dan provisionil tidak boleh dilaksanakan,

maka atas permintaan

Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh majelis hakim yang


memeriksa perkara a quo. DALAM POKOK FERKARA : 1. Bahwa Turut Terbantah II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pembantah,

kecuali

terhadap

hal-hal

yang

diakui

secara

tegas

kebenarannya. 2. Bahwa inti permasalahan dalam gugatan ini adalah mengenai a. Jumlah hutang b. Penjadwalan hutang Penggugat 3. Bahwa yang menjadi objek perkara berupa :

-

Sebidang tanah seluas 97 ml berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya sesuai dengan SHM No.2041/Kel.Sukaluyu tercatat atas nama Setia Zaputra terletak di Jl.Batik Kumeli No. 8 C, Kel.Sukaluyu Kec.CibeuyingKaler Kota Bandung

4. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 18 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, untuk itu harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

5. Perlu Turut Tergugat II tegaskan kepada Penggugat bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, berbunyi sebagai berikut: " Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan. Dengan demikian dalil Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

6.

Bahwa pelaksanaan lelang a quo merupakan lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan atas permohonan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Consumer Credit Collection Bandung /Tergugat, sesuai

dengan

surat

permohonan

lelang

Nomor

:

RTR.RCR/SPC.BDG.4245/2015 tanggal 21 November 2015.

7.

Bahwa permohonan lelang dari Tergugat tersebut telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang diatur dalam PERDIRJEN Nomor 6/KN/2013, yaitu :


a. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Graha Take Over Mandiri Nomor : CLBC.BDG/006/PK.GRM/2008 Nomor 23 tanggal 07 Januari 2008;

b. Addendum Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Mandiri Top Up Nomor : CLBC.BDG/108/ADD.PK.KPR/2010 Nomor : 35 tanggal 05 Oktober 2010;

c.

Sertipikat Hak Tanggungan yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 1120/2008 tanggal 08 Februari 2008, Nomor : 5569/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dan Nomor : 9652/2010 tanggal 18 Oktober 2010;

d. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.47/2008 tannggal 29 Januari 2008, No.466/2009 tanggal 02 Juli 2009 dan No.1275/2010 tanggal 05 Oktober 2010;

e. Surat Pernyataan Nomor : RTR.RCG/SPC.BDG.4247/2015 tanggal 21 November 2015 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., bahwa debitur/penggugat telah dinyatakan wanprestasi dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan tuntutan pidana yang terkait dengan hak tanggungan obyek lelang;

f.

Surat Keterangan Hutang Nomor : RTR.RCR/SPC.BDG.4250/2015 tanggal 21 November 2015 yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.,

8. Bahwa karena permohonan lelang tersebut telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, maka Turut Tergugat II menetapkan Hari & Tanggal Lelang Nomor : S-64/WKN.8/KNL.0105/2016 tanggal 01 Februari 2016. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi "Kepala KPKNl/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang

diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, 9. Bahwa terhadap rencana pelaksanaan lelang a quo telah diumumkan oleh Tergugat melalui selebaran tanggal 03 Februari 2016 sebagai pengumuman lelang pertama dan pada surat kabar harian Radar Bandung tanggal 18 Februari 2016 sebagai pengumuman lelang kedua. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi "Penjualan secara lelang ivajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual".


10.

Bahwa

selain

itu

pula,

Tergugat

telah

memberitahukan

rencana

pelaksanaan lelang a quo kepada Penggugat sebagaimana dalam suratnya Nomor :RTR.RCR/SPCBDG.151/2016 tanggal 05 Februari 2016. 11. Bahwa pada pelaksanaan lelang tanggal 03 Maret 2016 terhadap objek perkara tidak ada yang mengajukan penawaran/belum laku terjual sehingga terhadap objek perkara belum terjadi peralihan hak kepada pihak manapun. 12.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat II terhadap objek perkara telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Lelang Nomor :214/2016 tanggal 03 Maret 2016 sehingga telah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 menyatakan "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan". Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: DALAM EKSEPSI -

Menerima eksepsi Turut Tergugat II;

-

Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat karena objek yang tidak jelas

DALAM FROVISI Menolak provisi Penggugat DALAM POKOK FERKARA: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 2. Menyatakan bahwa Risalah Lelang Nomor : 214/2016 tanggal 03 Maret 2016 sehingga telah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 September 2016 Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Bdg. yang amarnya sebagai berikut :


DALAM EKSEPSI -

Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II.

DALAM PROVISI -

Menyatakan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima .

DALAM POKOK PERKARA -

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI -

Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 401.000,- (Dua juta empat ratus satu ribu rupiah). Membaca

Risalah

Pernyataan

Pemohonan

Banding

Nomor

125/Pdt.B/2016/PN.Bdg. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016, Penggugat telah mengajukan permohonan

banding terhadap putusan

tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 6 Oktober 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Oktober 2016; Membaca surat memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Maret 2017 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Pergugat pada tanggal 22 Maret 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 Maret 2017 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 22 Maret 2017; Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 April 2017 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 April 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 April 2017 dan


kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 April 2017; Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Bdg. jo. Nomor 125/Pdt/B/2016/PN.Bdg., yang menyatakan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Februari 2017, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Februari 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 24 Februari 2017 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 Februari 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Bdg. sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk diperiksa dalam tingkat banding; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa pada halaman 49-50 putusan tersebut menyebutkan telah terjadi ketidaksinkronan antara objek perkara yang disebutkan oleh pihak tergugat dalam posita penggugat halaman 17, menyebutkan SHM No. 241/Desa Sukaluyu namun dalam petitumnya menyebut SHM No. 3108/Desa Sukaluyu sehingga objek gugatan menjadi tidak jelas;

-

Atas kesalahan ini penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat bahwa objek gugatan yang tersebut SHM No. 3108/Desa Sukaluyu dalam petitum seharusnya SHM No. 241/Desa Sukaluyu sesuai dengan posita halaman 17 gugatan;

-

Bahwa uang DP untuk pembelian Ruko sengketa dari Bank BRI Syariah sebelum di take over oleh tergugat adalah menggunakan uang hasil penjualan rumah orangtua di Banda Aceh yang masih ada hubungan waris dengan keluarga penggugat;

-

Pokok perkara tuntutan Penggugat untuk sisa utang sebesar Rp 842.724.375,00 setelah diperhitungkan pembayaran prestasi penggugat


sebesar Rp 518.901.486,00 adalah upaya penggugat untuk melunasi utang macet dengan cara benar bukan dengan cara gali lubang tutup lubang ikut program top up atau take over yang akan membuat penggugat semakin masuk dalam jurang utang kredit yang semakin semu. Sedangkan tergugat punya tagihan total kredit macet sebesar Rp 2.195.634.036 kepada penggugat. Jadi ada selisih sengketa perhitungan tagihan kredit macet penggugat dengan tergugat; Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori banding telah menyampaikan sanggahan-sanggahannya yang pada pokoknya menolak dengan tegas alasan-alasan dalam memori banding Pembanding

secara

keseluruhan,

karena

dalil-dalil

pembanding

hanya

merupakan dalil-dalil ulangan dari surat gugatan, dan dalil-dalil tersebut telah diperiksa dan dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan

Negeri

Bandung

oleh

karenanya

putusan

Nomor

68/Pdt.G/2016/PN.Bdg. tersebut harus dikuatkan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, maka seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara tersebut diatas, dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

setelah

mempelajari keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan karena hanya merupakan pengulangan dari surat gugatan yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama; Menimbang, bahwa begitu pula dengan kontra memori banding yang disampaikan oleh Terbanding semula Tergugat, terhadap kontra memori banding tersebut diberlakukan pertimbangan yang sama dengan memori banding; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara dengan seksama yang terdiri dari Berita Acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 September 2016

Nomor.

68/Pdt.G/2016/PN.Bdg., memori banding serta kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam


putusannya tersebut telah tepat dan benar sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 September 2016 Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka dihukum pula untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum; MENGADILI -

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat; -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 September 2016 Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017, oleh kami Muchtadi Rivaie, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H. dan Amril, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 173/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tanggal 11 April 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 oleh


Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd Ttd Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H. Ttd

Muchtadi Rivaie, S.H., M.H.

Amril, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti Ttd

Asep Gunawan, S.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Meterai ..............………Rp.

6.000,00

2. Biaya Redaksi putusan …… Rp.

5.000,00

3. Biaya Pemberkasan ………. Rp. 139.000,00 Jumlah ………………………... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents