PT BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 151/Pdt/2015/PT BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT. BUDI KENCANA MEGAH JAYA, sebuah Perseroan, yang beralamat di Plaza Pondok Gede Ruko Blok C 14-15 Bekasi, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama RAZU TANZIL APRIZAN, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm T NASRULLAH & ASSOCIATES, berkantor di The Office Sahid Sudirman Residence Lt. 01, Unit 06, Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ; Lawan: PT. WANGSA MITRA FANTASI, beralamat di Ruko Little China, Blok JC No. 35, Perumahan Legenda Wisata, Jl. Raya Transyogi Km.6 Cibubur 16967, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Soenyoto SH., M.Hum., Sugeng Purwanto, SH., dan Hornaning, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Soenyoto Sugeng Lawfirm, beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No. 20 Pondok Bambu, Jakarta Timur 13430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi tanggal 02-03-2015 dibawah register Nomor 193/SK/2015/PN.Bks untuk selanjutnya disebut sebagai, Terbanding, semula Penggugat; PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah membaca berkas perkara, dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi pada tanggal 12 Maret 2014 dalam Register Halaman 1 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

perkara Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa-Menyewa No. 02/LGL/BKMJ/2008 Penggugat menyewa kepada Tergugat ruangan seluas

1.570 m2 (seribu

lima ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di lantai 2 Gedung Plaza Pondok Gede 2, Bekasi; 2. Bahwa

setelah

menyepakati

Perjanjian

Sewa-Menyewa

No.

02/LGL/BKMJ/2008 antara Penggugat dan Tergugat membuat Pernyataan Bersama No. 09/BKMJ-WMF/XII/2008 karena Tergugat belum dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Sewa-Menyewa No. 02/LGL/BKMJ/2008 tentang pemenuhan jaringan listrik dan prasarana sebagaimana mestinya; 3. Bahwa mengingat Tergugat belum memenuhi kewajibannya terkait dengan Pasal 5 Perjanjian Sewa-Menyewa No. 05/LGL/BKMJ/2008 tentang pengadaan jaringan listrik dan prasarana tanggal 26 September 2008 maka selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat membuat Pernyataan Bersama No. 09/BKMJ-WMF/XII/2008 yang pada pokoknya disepakati pelaksanaan perjanjian mundur 6 (enam) bulan; 4. Bahwa selain hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dimaksud berdasarkan Surat Nomor No. 005/BKMJ/11 tertanggal 11 Januari 2011 yang isinya meminta kepada Penggugat untuk memperbaharui Sistem Swipe

Card/

Komputerisasi

dengan

kompensasi

perjanjian

akan

diperpanjang 2 (dua) tahun; 5. Bahwa atas permintaan Tergugat dalam surat No. 005/BKMJ/11 tertanggal 11 Januari 2011 maka Penggugat telah melaksanakan kewajiban merubah Sistem yang lama menjadi Sistem Swipe Card/ Komputerisasi. 6. Bahwa oleh karenanya Perjanjian Sewa-Menyewa No. 02/LGL/BKMJ/2008 Jo Pernyataan Bersama No. 09/BKMJ-WMF/XII/2008 Jo surat No. 005/BKMJ/11 tertanggal 11 Januari 2011 maka perjanjian sewa-menyewa baru akan berakhir pada tanggal 25 September 2015; 7. Bahwa ternyata sejak tanggal 28 Februari 2013 Tergugat telah memutuskan perjanjian secara sepihak hal ini dikuatkan dengan surat Tergugat No. 010/BKMJ/II/2013 tertanggal 1 Februari 2013 dan sejak tanggal 6 Maret 2013 Tergugat telah memutus aliran listrik sehingga Penggugat tidak lagi dapat mengoperasikan kegiatannya;

Halaman 2 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

8.

Bahwa atas perbuatan Penggugat ingkar janji dimaksud Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi dan teregister dengan Nomor Perkara 160/Pdt.G/2013/PN.BKS dan atas perkara dimaksud saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi.

9.

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2013 Tergugat telah melakukan Pembongkaran secara sepihak atas mesin-mesin permainan anak dan wahana arena permainan anak (mandi bola) di wahana permainan Amazone di Plaza Pondok Gede Lantai II Bekasi milik Penggugat sebagaimana

dimaksud

dalam

dokumen

surat

Nomor

26/GM-

BKMJ/VII/2013 yang ditandatangani oleh Saudara Dony Yahya tertanggal 2 Agustus 2013; 10. Bahwa proses pembongkaran mesin-mesin milik Penggugat dimaksud dilakukan secara sepihak tanpa adanya ijin dari pihak Penggugat selaku pemilik yang sah, dan atas pembongkaran dimaksud secara nyata telah menimbulkan

kerusakan

yang

nyata

terhadap

mesin-mesin

milik

Penggugat dan secara nyata pula telah menimbulkan kerugian yang nyata terhadap Penggugat; 11. Bahwa selain hal tersebut Tergugat telah menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak konsisten hal mana saat ini secara nyata terdapat barangbarang milik Penggugat di Plaza Pondok Gede Lantai II Bekasi, berupa: - Rel Mesin Sky Bike - Patung-patung Amazone - Daun-daun aksesoris Amazone - Ruang musik room - Counter Display Set - Rolling Door - Keramik di area Amazone Bahwa atas asset/ barang-barang milik Penggugat dimaksud, Penggugat

telah

menyampaikan

maksud

kepada

Tergugat

untuk

mengambil barang-barang tersebut kepada Tergugat namun ternyata sampai dengan saat ini Tergugat tidak menyerahkan barang-barang dimaksud kepada Penggugat selaku pemilik yang sah; 12. Bahwa atas perbuatan Tergugat berupa pembongkaran secara sepihak atas mesin-mesin permainan anak di area permainan Amazone dan menahan dan tidak menyerahkan barang-barang milik Penggugat yang Halaman 3 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

masih ada di lokasi objek sewa secara nyata merupakan perbuatan yang tidak konsisten dan secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat; 13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata, menyatakan sebagai berikut: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”; 14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUH.Perdata, menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”; 15. Bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad), apabila memenuhi unsur-unsur : a. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Sejak Lindenbaum vs Cohen Arrest (1919) terdapat criteria baru mengenai perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan Undang-Undang sudah dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. b. Melanggar hak subyektif orang lain, hak subyektif adalah hak/ wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hak subyektif diantaranya adalah: -

Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, dan lain-lain,

-

Hak-hak atas harta kekayaan, misalnya hak-hak kebendaan, hak atas tanah, hak atas pembayaran, dan hak mutlak lainnya.

c. Adanya Kesalahan (Schuld), perbuatan yang dilakukan itu haruslah perbuatan yang salah, yang dapat berupa kealpaan (onachtzaamheid) dan kesengajaan. Kesengajaan sudah cukup bilamana pada waktu melakukan perbuatan mengetahui

atau

atau melalaikan kewajibannya

dapat

memikirkannya,

bahwa

itu sudah akibat

dari

perbuatannya itu pasti akan timbul. d. Adanya kerugian yang ditimbulkan, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materil maupun kerugian imateril. Kerugian materil adalah kerugian berupa materi, Halaman 4 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

seperti

rusaknya

barang,

tidak

diperolehnya

hak/

keuntungan,

hilangnya benda/ barang, sedangkan kerugian imateril merupakan kerugian yang bersifat psikologis, menyangkut kehormatan dan harga diri, misalnya ketakutan, sakit, ataupun kehilangan kesenangan hidup. e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian (causal), kerugian yang dialami secara nyata merupakan akibat baik secara langsung, maupun tidak langsung dari perbuatan melawan hukum. 16. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat secara nyata telah menimbulkan kerugian materil dan imateril yang dapat diuraikan sebagai berikut : Kerugian Materil - Kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa kerusakan mesin-mesin permainan anak di area permainan amazone dan tertahannya properti berupa: 1) Rel Mesin Sky Bike 2) Patung-patung Amazone 3) Daun-daun aksesoris Amazone 4) Ruang musik room 5) Counter Display Set 6) Rolling Door 7) Keramik di area Amazone Kerugian dimaksud adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) -

Kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa hilangnya omzet yang semestinya diterima oleh Penggugat setiap tahunnya minimal sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sehingga kerugian materil selama 2,5 tahun adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Sehingga total kerugian materil yang diderita oleh Penggugat

sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) Kerugian Imateril Kerugian imateril sangat sulit diukur dengan uang karena menyangkut psikologis Penggugat namun demi memberikan kepastian Halaman 5 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

hukum dalam gugatan ini maka kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat dinilai sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). 17. Mengingat Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat maka sangat beralasan apabila Tergugat dihukum untuk memulihkan kerugian yang dialami Penggugat; 18. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, serta agar putusan ini tidak sia-sia dikemudian hari (illussoir) maka sangat beralasan dan wajar apabila Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat yang daftarnya akan kami susulkan; 19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkrahst Van Gewisjde Zaak); 20. Bahwa Penggugat mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding, kasasi, maupun upaya hukum lain dari Tergugat (Uitvoorbar Bij Voorad). Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA 1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2.

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.

3.

Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut: Kerugian Materil - Kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa kerusakan mesin-mesin permainan anak di area permainan amazone dan tertahannya property berupa: a. Rel Mesin Sky Bike Halaman 6 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

b. Patung-patung Amazone c. Daun-daun aksesoris Amazone d. Ruang musik room e. Counter Display Set f. Rolling Door g. Keramik di area Amazone Kerugian dimaksud adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) - Kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa hilangnya omzet yang semestinya diterima oleh Penggugat setiap tahunnya minimal sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sehingga kerugian materil selama 2,5 tahun adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Sehingga total kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) Kerugian Imateril Kerugian imateril sangat sulit diukur dengan uang karena menyangkut psikologis Penggugat namun demi memberikan kepastian hukum dalam gugatan ini maka kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat dinilai sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). 4.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini.

5.

Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkrahst Van Gewisjde Zaak).

6.

Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lain (Uitvoir Bij Voorad).

7.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau

Halaman 7 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili, memeriksa, dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 18 Juni 2014 sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : I. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM (EXCEPTIE VAN GEWIJSDE ZAAK). a. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah pernah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara No. 160/Pdt.G/ 2013/PN.Bks, yang telah diputus pada tanggal 27 Februari 2014 dan diucapkan tanggal 13 Maret 2013. b. Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara a quo memuat dalil gugatan (dasar hukum) yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama, baik objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara gugatan yang telah diajukan Penggugat dalam Perkara No. 160/ Pdt.G.2013/PN.Bks, oleh karenanya merupakan Nebis in idem sebagaimana bunyi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 588K/Sip/1973 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan yang terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan, maka dalam gugatan yang baru telah melekat Nebis in idem. II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELLI) Bahwa Penggugat dalam Gugatannya memanipulasi dalil-dalilnya yang tidak bersesuaian dengan bukti-bukti yang mendalilkan gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libelli) dengan alasan-alasan sebagai berikut : a. DALIL-DALIL PENGGUGAT BUTIR 2 DAN 3 1. Bahwa dalam gugatan Penggugat butir 2 antara lain mendalilkan “..karena Tergugat belum dapat memenuhi kewajibannya sesuai Halaman 8 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

dengan Pasal 5 Perjanjian Sewa Menyewa No. 02/LGL/BKMJ/2008 tentang pemenuhan jaringan listrik dan prasarana sebagaimana mestinya.” Dalam butir 3 gugatannya antara lain mendalilkan “…selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat membuat Pernyataan Bersama No. 09/BKMJ-WMF/XII/2008, tanggal 9 Desember 2008 yang pada pokoknya disepakati pelaksanaan perjanjian mundur 6 (enam) bulan.” 2. Bahwa dalam Pernyataan Bersama No. 09/BKMJ-WMF/XII/2008, tanggal 9 Desember 2008, hanya memuat 2 (dua) kesepakatan sebagai berikut a) Berdasarkan

kesepakatan

bersama

bulan

Desember

2008

kewajiban pembayaran bagi hasil terhitung sejak beroperasi (26 September 2008) sampai dengan bulan Desember 2008 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari gross sale. b) Selanjutnya kewajiban pembayaran bagi hasil adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Kesepakatan Sewa Menyewa Ruang Usaha di Plaza Pondok Gede 2 yang telah ditandatangani bersama. 3. Bahwa berdasarkan butir 2 sub (a) dan (b) diatas tidak ada satu klausul pun yang memuat dalam Pernyataan Bersama No. 09/BKMJWMF/ XII/2008, tanggal 9 Desember 2008, yang menyatakan Tergugat

belum

dapat

memenuhi kewajibannya

seperti yang

didalilkan Penggugat dalam gugatannya butir 2 dan 3, dalil Penggugat tersebut hanya merupakan hasil kreasi dan imajinasi Penggugat saja tanpa didasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (obscuur libelli). b. DALIL PENGGUGAT BUTIR 4 DAN 5 GUGATANNYA 1. Bahwa dalam butir 4 dan 5 gugatannya, Penggugat antara lain mendalilkan “…berdasarkan Surat Nomor: 005/BKMJ/11, tertanggal 11 Januari 2011, yang isinya meminta kepada Penggugat untuk memperbarui Sistem Swipe Card/ Komputerisasi dengan Konpensasi perjanjian akan diperpanjang 2 (dua) tahun.”

Halaman 9 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

2. Bahwa Surat Penggugat Nomor: 005/BKMJ/11, tertanggal 11 Januari 2011, hanya memuat : a) “Perhitungan bagi hasil untuk memperpanjang waktu sewa 2 (dua) tahun sampai dengan 26 Februari 2015 tetap menjadi 25% (dua puluh lima persen) dikarenakan Amazone telah kembali modal untuk 5 tahun pertama.” b) Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap tanggal 12 (diundur 1 minggu dari perjanjian awal) sudah harus dijadwalkan mengingat penerimaan Amazone cash setiap hari dengan total (30 hari+12 hari) = 42 hari. c) Pembayaran

dilakukan

dengan

tanpa

menunggu

kuitansi

penagihan dari PT. Budikencana Megahjaya, bilamana terdapat kesalahan akan dilakukan koreksi pada bulan berikutnya. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat diatas terbukti dalil Penggugat butir 4 dan 5 yang mendalilkan Tergugat telah mengirimkan Surat kepada Penggugat Nomor: 005/BKMJ/11, tertanggal 11 Januari 2011, yang meminta kepada Penggugat agar Penggugat memperbarui Sistem Swipe Card/ Komputerisasi dengan Konpensasi perjanjian akan diperpanjang 2 (dua) tahun, adalah tidak benar sama sekali dan tidak sesuai dengan bukti surat yang menjadi dalil Penggugat sehingga terbukti Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (Obscuur Libelli). DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 1 sampai dengan butir 20, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2.

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi, mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.

3.

Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah diadakan Perjanjian Sewa Menyewa ruangan seluas 1570 m2 (seribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) No. 02/LGL/BKMJ/2008, tanggal 26 Desember 2008. Sewa menyewa ruangan tersebut dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terhitung 1 Maret 2008 dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2013, (Pasal 1 Sewa Menyewa ruangan). Halaman 10 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

4.

Bahwa ditolak dalil Penggugat butir 2 dan 3 gugatannya yang mengendalikan sebagai berikut : - Butir 2 mendalilkan “…karena Tergugat belum dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Sewa Menyewa No. 02/LGL/BKMJ/2008 tentang pemenuhan jaringan listrik dan prasarana sebagaimana mestinya.” - Butir 3 gugatannya memuat “…selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat membuat Pernyataan Bersama No. 09/BKMJ-WMF/XII/2008 tanggal

9

Desember

2008

yang

pada

pokoknya

disepakati

pelaksanaan perjanjian mundur 6 (enam) bulan.” Dalil tersebut ditolak karena: - Bahwa dalil gugatan butir 2 dan 3 tersebut tidak benar sama sekali dikarenakan tidak ada satu klausulpun yang menyatakan dalam Pernyataan Bersama No. 09/BKMJ-WMF/XII/2008, yang memuat “Tergugat belum dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Sewa Menyewa No. 02/LGL/BKMJ/2008, tentang pemenuhan jaringan listrik dan prasarana sebagaimana mestinya, apalagi adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pelaksanaan perjanjian mundur 6 (enam) bulan.” - Bahwa dalam Pernyataan Bersama No. 09/BKMJ-WMF/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 hanya memuat 2 (dua) kesepakatan sebagai berikut: a. Berdasarkan

kesepakatan

bersama

bulan

Desember

2008

kewajiban pembayaran bagi hasil terhitung sejak beroperasi (26 September 2008) sampai dengan bulan Desember 2008 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari gross sale. b. Selanjutnya kewajiban pembayaran bagi hasil adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Kesepakatan Sewa Menyewa Ruang Usaha di Plaza Pondok Gede 2 yang telah ditandatangani bersama. 5.

Bahwa ditolak dalil Penggugat dalam butir 4 dan 5 yang mendalilkan memuat antara lain “…berdasarkan Surat Nomor: 005/BKMJ/11, tertanggal 11 Januari 2011, yang isinya meminta kepada Penggugat untuk memperbarui Sistem Swipe Card/ Komputerisasi dengan konpensasi perjanjian akan diperpanjang 2 (dua) tahun.”

Halaman 11 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar sama sekali, dikarenakan dalam Surat Nomor: 005/BKMJ/11 tertanggal 11 Januari 2011 tidak ada satu kalimatpun yang memuat permintaan Tergugat kepada Penggugat agar Penggugat memperbarui Sistem Swipe Card/ Komputerisasi dengan konpensasi perjanjian akan diperpanjang 2 (dua) tahun. Bahwa Surat Penggugat Nomor. 005/BKMJ/11 tanggal 11 Januari 2011 hanya memuat a. Perhitungan bagi hasil untuk memperpanjang waktu sewa 2 (dua) tahun sampai dengan 26 Februari 2015 tetap menjadi 25% (dua puluh lima persen) dikarenakan Amazone telah kembali modal untuk 5 tahun pertama. b. Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap tanggal 12 (diundur 1 minggu dari perjanjian awal) sudah harus dijadwalkan mengingat penerimaan Amazone cash setiap hari dengan total (30 hari+12 hari) = 42 hari. c. Pembayaran dilakukan dengan tanpa menunggu kuitansi penagihan dari PT. Budikencana Megahjaya, bilamana terdapat kesalahan akan dilakukan koreksi pada bulan berikutnya. 6.

Bahwa ditolak dengan tegas dalil Penggugat butir 6 gugatannya yang mendalilkan

“…oleh

karenanya

Perjanjian

Sewa

Menyewa

No.

02/LGL/BKMJ/2008 Jo Pernyataan Bersama No. 09/BKMJ-WMF/XII/2008 Jo Surat Nomor: 005/BKMJ/I/ 11, tertanggal 11 Januari 2011 maka perjanjian sewa menyewa baru akan berakhir pada tanggal 25 September 2015.” Bahwa Dalil Penggugat tersebut tidak benar sama sekali berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa

sesuai

Pasal

1,

Perjanjian

Sewa

Menyewa

No.

02/LGL/BKMJ/2008, masa sewa 5 (lima) tahun terhitung 1 Maret 2008 selanjutnya disebut Tanggal Awal Sewa dan berakhir 28 Februari 2013. b. Bahwa dalam Pernyataan Bersama No. 09/BKMJ-WMF/XII/2008, tanggal 9 Desember 2008, tidak ada satu klausul pun yang menyatakan Tergugat belum dapat memenuhi kewajibannya seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Pernyataan Bersama tersebut hanya memuat 2 (dua) kesepakatan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

-

Berdasarkan

kesepakatan

bersama

bulan

Desember

2008

kewajiban pembayaran bagi hasil terhitung sejak beroperasi (26 September 2008) sampai dengan bulan Desember 2008 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari gross sale. -

Selanjutnya kewajiban pembayaran bagi hasil adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam

Surat Kesepakatan Sewa

Menyewa Ruang Usaha di Plaza Pondok Gede 2 yang telah ditandatangani bersama. c. Bahwa Surat Nomor: 005/BKMJ/11, tertanggal 11 Januari 2011, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan Sewa Menyewa baru akan berakhir tanggal 25 September 2015. Surat tersebut hanya memuat: 1) Perhitungan bagi hasil untuk memperpanjang waktu sewa 2 (dua) tahun sampai dengan 26 Februari 2015 tetap menjadi 25% (dua puluh lima persen) dikarenakan Amazone telah kembali modal untuk 5 tahun pertama. 2) Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap tanggal 12 (diundur 1 minggu dari perjanjian awal) sudah harus dijadwalkan mengingat penerimaan Amazone cash setiap hari dengan total (30 hari+12 hari)= 42 hari. 3) Pembayaran dilakukan dengan tanpa menunggu kuitansi penagihan dari PT. Budikencana Megahjaya, bilamana terdapat kesalahan akan dilakukan koreksi pada bulan berikutnya. 7.

Bahwa disamping alasan-alasan Tergugat pada butir 6 huruf diatas, berakhirnya

sewa

menyewa

ruangan

02/LGL/BKMJ/2008,

telah

dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Perkara Perdata No. 160/ Pdt.G/2013 antara lain sebagai berikut: halaman 28 alinea ke enam sampai dengan halaman 29 alinea satu dan dua yang menyatakan: “Menimbang bahwa dari bukti P-4 yaitu Perjanjian Sewa Menyewa No. 02/LGL/BKMJ/2008 tanggal 28 Desember 2008, ternyata dalam pasal 1 ditentukan bahwa masa sewa adalah 5 (lima) tahun, terhitung 1 Maret 2008 selanjutnya disebut tanggal awal sewa dan akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2013.” “Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1570 KUHPerdata, berakhirnya suatu Perjanjian Sewa Menyewa apabila waktu yang ditentukan dalam perjanjian Halaman 13 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

telah habis, bahwa oleh karena dalam Perjanjian Sewa-Menyewa antara Penggugat dan Tergugat (bukti P-4) ternyata telah ditentukan secara tegas waktu berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa antara Penggugat dan Tergugat adalah tanggal 28 Februari 2013, maka dengan diputuskannya perjanjian tersebut oleh Tergugat pada tanggal 28 Februari 2013 adalah sudah benar menurut hukum, sehingga pemutusan hubungan sewa menyewa tersebut oleh Tergugat tidak dapat diklasifisir sebagai suatu Perbuatan Wanprestasi.” “Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dan penilaian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatan yang menjadi beban pembuktiannya.” “Menimbang, bahwa sesuai dalil yang telah menjadi tetap sebagaimana dikemukakan, ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat terikat Perjanjian Sewa-Menyewa ruangan, perjanjian mana tertuang dalam surat Perjanjian Sewa-Menyewa perjanjian mana tertuang dalam No. 02/LGL/BKMJ/2008 tanggal 26 Desember 2008 dan karenanya perjanjian tersebut sah mengikat kedua belah pihak yang membuatnya, maka dengan demikian sebagian tuntutan dalam petitum angka 2 yang menuntut agar perjanjian tersebut dinyatakan sah dan berlaku adalah tuntutan yang beralaskan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.” Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas terbukti Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir tanggal 28 Februari 2013, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Perkara a quo menolak dalil Penggugat butir 6 yang mendalilkan Sewa Menyewa berakhir pada tanggal 25 September 2015. 8.

Bahwa ditolak dengan tegas dalil Penggugat butir 7 yang mendalilkan Tergugat sejak tanggal 28 Februari 2013 telah memutuskan perjanjian secara sepihak.. dan seterusnya. Dalil Penggugat tersebut tidak benar sama sekali berdasarkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa Tergugat tidak pernah memutuskan Perjanjian Sewa Menyewa No. 02/ LGL/BKMJ/2008, tanggal 28 Desember 2008. Sewa Menyewa telah berakhir dengan sendirinya sesuai “Pasal 1, telah ditentukan dengan tegas bahwa masa sewa adalah 5 (lima) tahun, terhitung 1 Halaman 14 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

Maret 2008 selanjutnya disebut tanggal awal sewa dan akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2013.” b. Bahwa dengan itikad baik agar sewa menyewa ruangan tersebut berlanjut untuk periode selanjutnya, sebelum berakhirnya sewamenyewa, Tergugat telah mengirimkan Surat No. 005/BKMJ/11, tanggal 11 Januari 2011 kepada Penggugat, antara lain butir 1 berisi penawaran Tergugat kepada Penggugat untuk memperpanjang waktu sewa 2 (dua) tahun sampai dengan 26 Februari 2015, tapi dengan syarat Penggugat membagi keuntungan kepada Tergugat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar perhitungan pihak Penggugat “telah kembali modal untuk 5 tahun pertama.” Akan tetapi penawaran Tergugat tersebut telah ditolak oleh Penggugat dengan suratnya No. 130/AMZ/II/12 antara lain memuat “Pihak kami tidak dapat menyetujui kenaikan bagi hasil menjadi 25% dalam perpanjangan

masa

sewa

ini…

dan

seterusnya,”

dikarenakan

Penggugat telah menolak penawaran tersebut berarti Penggugat dengan Tergugat tidak sepakat akan perpanjangan waktu sewa selama 2 (dua) tahun sampai dengan 26 Februari 2015. c. Bahwa alasan pemutusan/ pengakhiran sewa disamping hal tersebut diatas, Penggugat juga tidak pernah memenuhi kewajibannya seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 yang dengan tegas telah mengatur sebagai berikut: “harga sewa adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan kotor setiap bulan dari pendapatan bulan lalu dengan memberikan bukti yang jelas dan benar mengenai pendapatan kotor yang didapat.” Untuk mendapatkan bukti-bukti yang jelas dan benar mengenai pendapatan kotor yang diperoleh oleh Penggugat setiap bulannya Tergugat telah seringkali menegur Penggugat agar memberikan datadata dan bukti-bukti yang jelas sebagai berikut: 1) Surat dari Tergugat No. 002/BKMJ/I/2013, tertanggal 9 Januari 2013, yang mana dalam surat tersebut Tergugat telah meminta kepada

Penggugat

agar

menyerahkan

data

dari

Sistem

Komputerisasi Amazone di Plaza Pondok Gede 2, akan tetapi permintaan dari Tergugat tersebut tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh pihak Penggugat.

Halaman 15 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

2) Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 pukul 13.00 WIB, staff Penggugat telah menolak memberikan data yang diminta oleh Tergugat dalam kunjungannya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Berita Acara Kunjungan tertanggal 11 Januari 2013 pukul 13.00 WIB. Bahwa tindakan Penggugat tidak mau menyerahkan data dari Sistem Komputerisasi Amazone di Plaza Pondok Gede 2, dan penolakan dari staff Penggugat untuk memberikan data yang diminta oleh Tergugat dalam kunjungannya tanggal 11 Januari 2013 pukul 13.00 WIB, sangat disesalkan oleh Tergugat, karena tindakan ini tidak menunjukkan sikap kerja sama yang baik, oleh karena itu Tergugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat No. 010/BKMJ/II/2013 tertanggal 1 Februari 2013, dalam surat tersebut Tergugat telah menegaskan bahwa Tergugat tidak mempunyai keinginan lagi untuk memperpanjang Perjanjian Sewa-Menyewa dengan Penggugat. d. Bahwa disamping alasan pemutusan sewa menyewa dengan pihak Penggugat tersebut huruf a sampai dengan c diatas, pemutusan sewa menyewa juga dikarenakan Tergugat menemukan bukti-bukti dimana pihak Penggugat memberikan Laporan Penjualan yang sangat diragukan kebenarannya, dimana data-data Laporan Penjualan yang diberikan kepada Tergugat selama ini untuk dijadikan perhitungan bagi hasil, ternyata tidak sesuai dengan data penjualan Kasir yang terdapat di Data Base Komputer Amazone Kilimanjaro, dimana Laporan yang diberikan ternyata selalu “lebih kecil”, dan hal tersebut telah terbukti dengan adanya hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik. 9.

Bahwa sehubungan Sewa Menyewa antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir, dan dikarenakan Penggugat masih menjalankan usaha bisnisnya diarea Sewa Menyewa maka dengan rasa sangat menyesal Tergugat memutuskan aliran listrik ke areal sewa menyewa terhitung sejak tanggal 6 Maret 2013, akan tetapi Tergugat masih berbaik hati dan dengan itikad baik tetap memberikan aliran listrik khusus untuk penerangan agar karyawan Penggugat dapat beaktifitas mempersiapkan pengosongan Ruangan Sewa Menyewa.

10. Bahwa benar atas kasus sewa menyewa ruangan terperkara, Penggugat telah mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bekasi dalam Halaman 16 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

Perkara No. 160/Pdt.G/2013/PN.Bks yang telah diputus pada tanggal 27 Februari 2014 dan diucapkan tanggal 13 Maret 2013, yang mana putusan dalam perkara tersebut antara lain memuat: Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa

No. 02/LGL/BKMJ/2008

tanggal 28 Desember 2008 adalah sah menurut hukum; 3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya. 11. Bahwa dikarenakan Perjanjian Sewa Menyewa No. 02/LGL/BKMJ/2008 tanggal 28 Desember 2008, telah berakhir sesuai Pasal 1, dan juga dikarenakan

antara

Penggugat

dengan

Tergugat

tidak

terdapat

kesepakatan untuk melanjutkan perpanjangan sewa menyewa, maka sesuai Pasal 8 ayat (2) seharusnya Penggugat dengan segera “menyerahkan kembali ruang sewa dalam keadaan baik, bersih dan kosong dari barang-barang Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah tanggal perjanjian ini berakhir atau diakhiri.” Bahwa akan tetapi Penggugat tidak melaksanakan pengangkatan barangbarang miliknya dari ruangan sewa menyewa meskipun Tergugat telah berulang kali memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis, sehingga untuk menghindarkan kerugian materi kepada Tergugat, dikarenakan tidak dapat mempergunakan/ menyewakan ruang tersengketa kepada pihak lain, akhirnya Tergugat berinisiatif untuk membongkar/ memindahkan barang-barang milik Tergugat tersebut. Bahwa pembongkaran barang-barang milik Penggugat yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah sah, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Perkara a quo menolak dan tidak perlu dipertimbangakan gugatan Penggugat butir 9, dan butir 10. 12. Bahwa ditolak dengan tegas dalil Penggugat butir 11 yang mendalilkan Tergugat tidak konsisten atas barang-barang milik Penggugat, yang saat ini masih berada di Plaza Pondok Gede Lantai II Bekasi berupa: - Rel Mesin Sky Bike; - Patung-patung Amazone; - Daun-daun aksesoris Amazone; - Ruang musik room; Halaman 17 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

- Counter Display Set; - Rolling Door; - Keramik di area Amazone. Bahwa benar barang-barang milik Penggugat tersebut saat ini masih berada di Plaza Pondok Gede Lantai II Bekasi, barang-barang milik Penggugat tersebut adalah sebagai jaminan pembayaran kerugian yang diderita Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak sesegera mungkin mengosongkan/ mengeluarkan barang-barang tersebut dari ruangan tersengketa, yang mengakibatkan kerugian kepada Tergugat, yang mana kerugian tersebut akan Tergugat uraikan dalam gugatan Rekonpensi. 13. Bahwa ditolak dengan tegas dalil Penggugat butir 12 sampai dengan 14, yang mendalilkan perbuatan Tergugat berupa pembongkaran secara sepihak atas mesin-mesin permainan anak di area Permainan Amazone, menahan dan tidak menyerahkan barang-barang milik Penggugat yang masih ada di lokasi objek sewa secara nyata merupakan Perbuatan yang tidak konsisten dan secara nyata melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap Penggugat. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pembongkaran secara sepihak atas mesin-mesin permainan anak di area Permainan Amazone, menahan dan tidak menyerahkan barang-barang milik Penggugat yang masih ada di lokasi objek sewa, dikarenakan sewa menyewa ruangan antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir, dan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Sewa Menyewa No. 02/LGL/BKMJ/2008 tanggal 28 Desember 2008, seharusnya Penggugat “menyerahkan kembali ruang sewa dalam keadaan baik, bersih, dan kosong dari barang-barang Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah tanggal perjanjian ini berakhir atau diakhiri.” Sehingga tidak benar dan sama sekali tidak terbukti Tergugat telah melakukan Wanprestasi sesuai yang diatur pada Pasal 1366 KUHPerdata, sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil Penggugat butir 12 sampai dengan butir 14. 14. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah melakukan Wanprestasi, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak ganti rugi yang diajukan Penggugat baik Materil maupun Imateril. Ganti rugi yang diajukan Penggugat juga tidak Halaman 18 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

diperinci secara jelas kerugian yang dideritanya apalagi kerugian Imateril, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No. 492K/ Sip 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720K/ Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988. Bahwa berdasarkan hal terurai diatas sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil gugatan Penggugat butir 16 sampai dengan butir 20. DALAM REKONPENSI 1.

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Pokok Perkara bagian Konpensi, mohon juga dianggap termasuk dalam Gugatan Rekonpensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya.

2.

Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah diadakan kerja sama Sewa Menyewa

Ruangan milik Penggugat

Rekonpensi atas ruangan berukuran luas kurang lebih 1.570 m2 (seribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di lantai 2, dekat bioskop 21 di Gedung Plaza Pondok Gede 2, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatiwaringin, Jl. Raya Pondok Gede, setempat dikenal sebagai Plaza Pondok Gede 2. 3.

Bahwa Sewa Menyewa ruangan tersebut dituangkan dalam “Perjanjian Sewa Menyewa No. 02/LGL/BKMJ/2008”, dan dilaksanakan masa sewa selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2008 yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2013. Sebelum berakhir sewa menyewa sesuai Pasal 1 Perjanjian Sewa Menyewa, Penggugat Rekonpensi dengan iktikad baik agar sewa menyewa ruangan tersebut berlanjut untuk periode selanjutnya,

Penggugat

Rekonpensi

telah

mengirimkan

Surat

No.005/BKMJ/11, tertanggal 11 Januari 2011, antara lain butir (1) berisi penawaran kepada Tergugat Rekonpensi untuk memperpanjang waktu sewa 2 (dua) tahun sampai dengan 26 Februari 2015, tapi dengan syarat pembagian keuntungan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar perhitungan pihak Tergugat Rekonpensi “telah kembali modal untuk 5 tahun pertama”. Akan tetapi penawaran Penggugat Rekonpensi tersebut telah ditolak oleh Tergugat Rekonpensi dengan surat No. 130/AMZ/II/12 antara lain memuat “Pihak kami tidak dapat menyetujui kenaikan bagi hasil menjadi 25% dalam perpanjangan masa sewa ini… dan seterusnya.” Halaman 19 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

4. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi telah menolak penawaran perpanjangan sewa menyewa, otomatis sewa menyewa tersebut telah berakhir pada tanggal 28 Februari 2013, maka sesuai Pasal 8 ayat (2), Perjanjian Sewa Menyewa, seharusnya Tergugat Rekonpensi dengan segera “menyerahkan kembali ruang sewa dalam keadaan baik, bersih, dan kosong dari barang-barang Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah tanggal perjanjian ini berakhir atau diakhiri.” Bahwa

akan

tetapi

Tergugat

Rekonpensi

tidak

melaksanakan

pengangkatan barang-barang miliknya dari ruangan sewa menyewa meskipun Penggugat Rekonpensi telah berulang kali memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. 5. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi selalu mengulur-ulur waktu untuk

menyerahkan

ruangan

sewa

menyewa

kepada

Penggugat

Rekonpensi dalam keadaan baik, bersih, dan kosong dari barang-barang miliknya yang berada di lokasi tersengketa, adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi, yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonpensi dikarenakan tidak dapat menyewakan kepada pihak lain ruangan tersengketa terhitung sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan November 2013. Adapun perhitungan jumlah kerugian tersebut adalah sebesar (Rp 350.000,- x 1.570 m2) x 8 bulan = Rp 4.396.000.000 (empat miliar tiga ratus Sembilan puluh enam juta rupiah). 6. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah menemukan bukti-bukti dimana pihak Tergugat Rekonpensi memberikan Laporan Penjualan yang sangat diragukan kebenarannya, dimana data-data Laporan Penjualan yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi selama ini, untuk dijadikan perhitungan bagi hasil ternyata tidak sesuai dengan data penjualan Kasir yang terdapat di Data Base Komputer Amazone Kilimanjaro, dimana Laporan yang diberikan ternyata selalu “lebih kecil.” Dan hal tersebut telah terbukti dengan adanya hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik. 7. Bahwa dalam Pasal 2 Perjanjian Sewa Menyewa, telah diatur dengan tegas sebagai berikut: “harga sewa adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan kotor setiap bulan dari pendapatan bulan lalu dengan memberikan bukti yang jelas dan benar mengenai pendapatan kotor yang didapat.” Halaman 20 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

Bahwa ternyata dalam perjalanan waktu sewa menyewa tersebut Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan kewajibannya, yang mana Tergugat Rekonpensi tidak bersedia memberikan bukti yang jelas dan benar mengenai pendapatan kotor yang diperoleh. Bahwa untuk mendapatkan bukti-bukti yang jelas dan benar mengenai pendapatan kotor yang diperoleh setiap bulannya, Penggugat Rekonpensi telah berulangkali menegur Tergugat Rekonpensi sebagai berikut: a. Surat dari Penggugat Rekonpensi No. 002/BKMJ/I/2013 tertanggal 9 Januari 2013, yang mana dalam surat tersebut telah meminta kepada Tergugat

Rekonpensi

agar

menyerahkan

data

dari

Sistem

Komputerisasi Amazone di Plaza Pondok Gede 2, akan tetapi permintaan tersebut tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonpensi. b. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 pukul 13.00 WIB, Tergugat Rekonpensi telah menolak memberikan data yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi dalam kunjungannya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Berita Acara Kunjungannya tertanggal 11 Januari 2013 pukul 13.00 WIB. 8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi tidak mau menyerahkan data dari Sistem Komputerisasi Amazone di Plaza Pondok Gede 2, dan penolakan dari staffnya untuk memberikan data yang diminta Penggugat Rekonpensi dalam kunjungan Penggugat Rekonpensi tanggal 11 Januari 2013 pukul 13.00 WIB, sangat disesalkan dan menunjukkan tidak ada sikap kerja sama yang baik dari Tergugat Rekonpensi. Berdasarkan hal-hal terurai dalam butir 7 sub a dan b diatas terbukti Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, baik secara Materil maupun Immateril. 9.

Bahwa selanjutnya dalam perjalanan waktu sewa menyewa tersebut Tergugat Rekonpensi telah melakukan penggelapan Laporan Transaksi Penjualan yang sebenarnya, Tergugat Rekonpensi tidak memberikan bukti yang jelas dan benar mengenai pendapatan kotor sesuai Pasal 2 Perjanjian Sewa Menyewa. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan transaksi penjualan Tergugat Rekonpensi melalui jasa Kantor Halaman 21 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

Akuntan Publik Drs. Sjarifuddin Chan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap email, sales viewer, laporan manual cashier, sales card pada transaksi penjualan bulan Juli, Agustus, dan Desember tahun 2012, terbukti Tergugat Rekonpensi telah menggelapkan uang sebesar Rp 84.580.580,- (delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), dan atas penggelapan tersebut Penggugat Rekonpensi telah melaporkannya ke Polresta Bekasi. KERUGIAN MATERIL Bahwa dikarenakan telah terbukti Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan wanprestasi, sudah seharusnya Tergugat Rekonpensi membayar kerugian, baik Materil maupun Immateril. Adapun rincian kerugian Materil sebagai berikut: 1) Bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1), antara lain memuat dengan berakhirnya masa sewa, pihak kedua harus segera menyerahkan kembali ruang sewa dalam keadaan baik, bersih dan kosonh dari barang-barang Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah tanggal perjanjian ini berakhir atau diakhiri. Bahwa terbukti Tergugat Rekonpensi tidak bersedia melaksanakan kewajibannya mengosongkan ruangan sewa menyewa dan sesuai Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa yang menyatakan dalam hal Pihak Kedua lalai menyerahkan kembali ruang sewa tersebut kepada pihak pertama, maka untuk tiap-tiap hari keterlambatannya tersebut dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) terhitung sejak tanggal pihak kedua harus menyerahkan ruang sewa tersebut. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) tersebut kerugian Penggugat Rekonpensi dari tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan 31 Maret 2013 sebesar 17 x Rp 1.000.000,- = Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). 2) Dikarenakan Tergugat Rekonpensi selalu mengulur-ulur waktu untuk menyerahkan ruangan sewa menyewa kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik, bersih, dan kosong dari barang-barang miliknya yang berada di lokasi tersengketa, sehingga menyebabkan kerugian kepada Penggugat Rekonpensi dikarenakan tidak dapat menyewakan kepada pihak lain ruangan tersengketa terhitung sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan November 2013. Adapun perhitungan jumlah kerugian tersebut adalah sebesar (Rp 350.000,- x 1.570 m2)x 8 bulan = Rp 4.396.000.000 (empat miliar tiga ratus Sembilan puluh enam juta rupiah). Halaman 22 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

3) Bahwa sesuai pemeriksaan terhadap laporan transaksi penjualan Tergugat Rekonpensi melalui jasa Kantor Akuntan Publik Drs. Sjarifuddin Chan terbukti Penggugat Rekonpensi telah dirugikan sebesar Rp 84.580.580,(delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Jumlah

kerugian

Penggugat

Rekonpensi

Rp.

17.000.000,-

+

Rp

4.396.000.000,- + Rp 84.580.580,- = Rp 4.497.000.000,- (empat miliar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah). Bahwa kerugian tersebut akan bertambah 2,5% (dua setengah persen) perbulan

setiap

keterlambatan

Tergugat

Rekonpensi

melunasi

kewajibannya; KERUGIAN IMMATERIL Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang selalu mengulur-ulur waktu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Sewa-Menyewa No. 02/LGL/BKMJ/2008, tanggal 26 Desember 2008, dan diajukannya masalah Sewa Menyewa ke Pengadilan Negeri Bekasi dan juga dengan adanya Laporan Tergugat Rekonpensi ke Polres Bekasi, mengakibatkan waktu dan pikiran Penggugat

Rekonpensi

sebagai

pengusaha

terganggu,

serta

telah

mencemarkan nama baik dan mengakibatkan kekurangan kepercayaan rekan bisnis atas integritas pribadi Penggugat Rekonpensi, yang mana kerugian Immateril tersebut tidak dapat dinilai dengan uang tapi dapat diperkirakan sejumlah Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) atau sejumlah uang yang pantas dan patut menurut penilaian Majelis Hakim Yang Mulia. Bahwa karena guagatan Penggugat Rekonpensi berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang tidak diragukan kebenarannya, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonpensi melakukan Bantahan, Banding, dan Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad). Maka berdasarkan hal-hal terurai diatas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memutuskan; DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI

Halaman 23 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat Konpensi 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. DALAM REKONPENSI DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya 2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi. 3. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa No. 02/LGL/BKMJ/2008 Tanggal 26 Desember

2008

antara

Penggugat

Rekonpensi

dengan

Tergugat

Rekonpensi telah berakhir tanggal 28 Februari 2013. 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian sebesar Rp 4.497.000.000,- (empat miliar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi, kerugian tersebut akan bertambah 2.5% (dua setengah persen) perbulan setiap keterlambatan Tergugat Rekonpensi melunasi kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi. 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian Immateril kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sebesar Rp 10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah) atau sejumlah uang yang pantas dan patut menurut penilaian Majelis Hakim yang Terhormat. 6. Menyatakan Putusan dalam Gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat Rekonpensi menyatakan Banding, Kasasi, dan Perlawanan (Uitvoerbaar bij Voorraad). DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam setiap tingkatan Pengadilan.

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). Menimbang, bahwa bahwa Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara ini dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Halaman 24 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

Oktober 2014 Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.Bks. dengan amar yang berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI -

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA -

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

-

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat ;

-

Menghukum

Tergugat

membayar

ganti

kerugian

materiil

sebesar

Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) -

Menyatakan tuntutan ganti kerugian matreriil berupa hilangnya omzet yang semestinya diterima oleh Penggugat setiap tahunnya minimal sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sehingga kerugian materil selama 2,5 tahun adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan tuntutan ganti kerugian immateriil tidak dapat diterima ;

-

Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONPENSI -

Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 331.000.- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah),Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Pernyataan

Banding Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.Bks.Jo. No.67/Bdg/2014/PN.Bks., yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, Tergugat telah mengajukan permintaan

banding

terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.Bks. tanggal 16 Oktober 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Nopember 2014;

Halaman 25 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

Menimbang,

bahwa

terhadap permohonan bandingnya tersebut,

Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Desember 2014, memori banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2014; Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, Kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi

pada tanggal 02 Maret

2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Pembanding pada tanggal 06 Maret 2015; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas

Perkara

(Inzage)

Nomor

118/Pdt.G/2014/PN.Bks.

Jo.

No.

67/BDG/2014/PN.BKS yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 14 Januari 2015 dan Terbanding pada tanggal 23 Desember 2014 sebelum berkas

tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa

dalam tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding didalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : I. DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI A. GUGATAN

PENGGUGAT

NEBIS

IN

IDEM

(EXCEPTIE

VAN

GEWIJSDE ZAAK). 1. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Perkara A quo yang telah menolak Eksepsi Pembanding. Putusan tersebut bertentangan dengan Pertimbangan Hukumnya halaman 28 alinea kelima menyatakan:

Halaman 26 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

“Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 160/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 13 Maret 2014 (vide bukti surat bertanda T-27/PR-27), adalah benar yang menjadi pihak-pihak dalam perkara tersebut adalah sama dengan pihak-pihak dalam perkara a quo”. B. GUGATAN

PENGGUGAT/TERBANDING

KABUR

(OBSCUUR

LIBELLI). Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Perkara A quo, pada halaman 29 alinea ketujuh sampai dengan halaman 30, yang menyatakan: “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti gugatan Penggugat dalam perkara a quo, menurut Majelis Hakim, Penggugat secara jelas telah menguraikan tentang dasar hukum maupun dasar fakta yang mendasari gugatan, dan petitum gugatan Penggugat telah diuraikan secara rinci dan tidak terlihat adanya pertentangan atau kontradiksi antara posita gugatan dengan petitum gugatan”. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut tidak benar sama sekali berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa dalam gugatan Terbanding butir 2 antara lain mendalilkan “... karena Tergugat belum dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Sewa-Menyewa No. 02/LGL/BKMJ/2008 tanggal 26 Desember 2008 tentang pemenuhan jaringan listrik dan prasarana sebagaimana mestinya”. 2. Dalam butir 3 gugatannya antara lain mendalilkan “… selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat membuat Pernyataan Bersama No. 09/BKMJ-WMF/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang pada pokoknya disepakati pelaksanaan perjanjian mundur 6 (enam) bulan”. Bahwa terbukti dalil gugatan Terbanding butir 1 dan butir 2 tersebut diatas tidak benar sama sekali, dikarenakan tidak ada satu Halaman 27 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

klausulpun yang memuat dalam Pernyataan Bersama 09/BKMJ-WMF/XII/2008

tanggal

9

No.

Desember

2008,

yang

menyatakan Tergugat belum dapat memenuhi kewajibannya seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya butir 2 dan butir 3 tersebut. (Vide bukti P-5 dan bukti T-8/PR-8). 3. Bahwa dalam butir 4 dan butir 5 gugatannya Penggugat antara lain mendalilkan

“...

berdasarkan

Surat

Nomor:

005/BKMJ/I/11

tertanggal 11 Januari 2011 yang isinya meminta kepada Penggugat

untuk

Card/Komputerisasi

memperbaruhi dengan

Sistim

konpensasi

Swipe

perjanjian

akan

diperpanjang 2 (dua) tahun”. Bahwa dalil gugatan Terbanding butir 4 dan butir 5 tersebut tidak benar sama sekali dikarenakan tidak ada satu kalimatpun yang memuat No.

“konpensasi

adanya

02/LGL/BKMJ/2008

tanggal

Perjanjian 26

Sewa-Menyewa

Desember

2008

akan

diperpanjang 2 (dua) tahun”. (Vide bukti P-7 dan T-13/PR-13). II. DALAM POKOK PERKARA. A. MASA SEWA-MENYEWA RUANGAN TERSENGKETA BERAKHIR TANGGAL 28 FEBRUARI 2013. Bahwa sewa-menyewa ruangan tersengketa berakhir tanggal 28 Februari 2013 bukan tanggal 25 September 2015, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi

Perkara

A

quo

halaman

30

alinea

7

menyatakan,

“Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat mengikatkan diri dalam perjanjian sewa menyewa ruangan seluas lebih kurang 1570 M2 dilantai 2 gedung Plaza Pondok gede 2, yang dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa tanggal 2013

Nomor

02/LGL/BKMJ/2008,

yang

oleh

26 Desember Penggugat

dipergunakan untuk wahana arena permainan anak (mandi bola) Amazone”. 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, terbukti Majelis Hakim Perkara A quo dengan tegas mengakui sahnya “surat Perjanjian Sewa-Menyewa tanggal 26 Desember 2008 Nomor Halaman 28 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

02/LGL/BKMJ/2008”

termasuk

pasal-pasal

yang

ada

didalam

perjanjian tersebut, antara lain Pasal 1 yang dengan tegas telah mengatur “sewa-menyewa dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terhitung 1 Maret 2008 dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2013”. 3. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara

a

quo

menyebutkan

Perjanjian

Sewa-Menyewa

No. 02/LGL/BKMJ/2008 adalah tertanggal 26 Desember 2013. Padahal sesungguhnya tertanggal 26 Desember 2008. Tidak pernah ada Perjanjian Sewa-Menyewa No. 02/LGL/BKMJ/2008 tertanggal 26 Desember 2013. B. MASALAH

PEMBONGKARAN

MESIN-MESIN

DIWAHANA

PERMAIANAN AMAZONE. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Perkara A quo halaman 31 alinea kesatu strip pertama menyatakan: -

“Bahwa

Tergugat

telah

melakukan

pembongkaran

secara

sepihak atas mesin-mesin permainan anak dan wahana arena permainan anak (mandi bola) di wahana permainan Amazone di Plaza

Pondok

gede

lantai

II

Bekasi

milik

Penggugat,

sebagaimana dimaksud dalam dokumen surat Nomor 26/GMBKMJ/VII/2013, yang ditanda tangani oleh Saudara Dony Yahya tanggal 2 Agustus 2013, dan atas pembongkaran tersebut telah menimbulkan kerusakan terhadap mesin-mesin milik Penggugat dan telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat”. Bahwa Pertimbangan hukum tersebut tidak benar sama sekali berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pembanding tidak pernah melakukan pembongkaran secara sepihak atas mesin-mesin permainan anak dan wahana arena permainan anak (mandi bola) di wahana permainan Amazone, yang dilakukan adalah pemindahan mesin-mesin permainan anak, dan bukan dilaksanakan oleh Pembanding tapi dilaksanakan pihak ketiga, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Darip, dan Sriyono Chief Security Kawasan Plaza Pondok Gede, serta dilakukan dan diawasi, disupervisi oleh Dony Yahya sebagai tenaga ahli, teknisi khusus yang Halaman 29 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

berpengalaman dengan perangkat elektronik, merangkap General Manager PT BUDI KENCANA MEGAH JAYA. (Vide bukti surat bertanda T-19/PR-19). 2. Bahwa Sdr. Dony Yahya adalah mantan karyawan PT. FANTASI ERESTAMA CEMERLANG (Terbanding) yang bekerja pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 dengan jabatan Operational & Marketing Manager merangkap tenaga ahli teknisi khusus. (Bukti Tambahan P-2). 3. Bahwa

pemindahan

mesin-mesin

tersebut

dikarenakan

sewa-

menyewa antara Pembanding dengan Terbanding telah berakhir, seperti yang diatur dalam Pasal 1 Perjanjian Sewa-Menyewa Nomor: 02/LGL/BKMJ/2008 tanggal 26 Desember 2008 yang dengan tegas telah mengatur sebagai berikut, “sewa menyewa dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terhitung 1 Maret 2008 dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2013”. 4. Bahwa

sesuai Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Sewa-Menyewa

No. 02/LGL/BKMJ/2008 tanggal 26 Desember 2008, antara lain menyatakan “Dengan berakhirnya masa sewa, pihak kedua harus segera menyerahkan kembali ruang sewa dalam keadaan baik, bersih dan kosong dari barang-barang Pihak Kedua selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sesudah tanggal perjanjian ini berakhir atau diakhiri... dst”. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Sewa-Menyewa No. 02/LGL/BKMJ/2008 tanggal 26 Desember 2008, seharusnya Terbanding dengan suka rela segera menyerahkan kembali ruang sewa dalam keadaan baik, bersih dan kosong dari barang-barang miliknya, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Pembanding, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar kepada Pembanding yang tidak dapat menyewakan/mempergunakan ruangan sewa-menyewa, dengan berat hati Pembanding terpaksa memindahkan mesin-mesin permainan milik Terbanding ke area parkir. 6. Bahwa sebelum mesin-mesin permainan tersebut dipindahkan, Pembanding telah memperingatkan terlebih dahulu baik secara lisan maupun

tertulis

agar

Terbanding

mengeluarkan

mesin-mesin

Halaman 30 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

permainan dari arena sewa-menyewa, antara lain dengan suratnya No.02/BKMJ/III/2013/LGL tanggal 7 Maret 2013, dan Surat dari Kuasa Hukum Pembanding No. Our Ref: 011/TNA-JK/TNI-YS/IV/2013 tanggal 19 April 2013. (Bukti Tambahan P-3, P-3a dan P-4). 7. Bahwa ditolak dan tidak tidak benar sama sekali, pemindahan mesinmesin

tersebut

telah

menimbulkan

kerusakan

dan

telah

menimbulkan kerugian terhadap Terbanding; 8. Bahwa mesin-mesin permainan anak yang dipindahkan dari ruangan sewa-menyewa ke area parkir, sesuai Berita Acara Pemindahan Mesin-mesin Mainan tanggal 7 Agustus 2013, sudah diangkut keluar oleh pihak Terbanding tanggal 11 November 2013 sampai tanggal 20 November 2013. (Vide bukti T-23/PR-23). C. MASALAH DOKUMEN NOMOR 26/GM-BKMJ/VII/2013. a. Bahwa baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding, (bukti P-1 sampai dengan bukti P-15) maupun bukti-bukti yang diajukan Pembanding berupa (bukti T-1/PR-1 sampai dengan bukti T-27/PR-27), tidak ada satu buktipun berupa dokumen surat Nomor 26/GM-BKMJ/VII/2013 yang ditanda tangani oleh Saudara Dony Yahya

tanggal

2

Agustus

2013,

seperti yang ada

dalam

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara A quo tersebut diatas. b. Bahwa adapun dokumen surat Nomor 26/GM-BKMJ/VII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tersebut, dikutip langsung oleh Majelis Hakim dan dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo, berdasarkan Gugatan Terbanding butir 9; D. BUKTI P-16 YANG DIAJUKAN TERBANDING. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Perkara A quo halaman 32 alinea kedua, antara lain menyatakan: “Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diberi tanda P-16 yang berupa foto-foto mesin dan alat-alat permainan anak wahana permainan Amazone... dst”.

Halaman 31 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

Bahwa Pertimbangan Hukum tersebut tidak benar sama sekali, dikarenakan bukti P-16 yang diajukan Penggugat bukan berupa bukti asli, hanya berupa fotocopy hasil scanning yang diragukan kebenarannya; E. TERBANDING

HARUS

MENYERAHKAN

RUANGAN

SEWA-

MENYEWA DALAM KEADAAN BAIK, BERSIH DAN KOSONG. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Perkara A quo halaman 33 alinea ketiga Pembanding menolak dengan tegas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Pengadilan Negeri

Bekasi Perkara A quo tersebut bertentangan dengan Pertimbangan Hukumnya halaman 30 alinea kelima strip pertama; 2. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas, Majelis Hakim perkara a quo telah mengakui dengan tegas, “telah memperoleh dalil-dalil yang telah menjadi tetap sehingga tidak memerlukan adanya

Pembuktian

lebih lanjut dalam

perkara

ini

yaitu

Penggugat dan Tergugat bersepakat mengikatkan diri dalam perjanjian

sewa

menyewa

yang

dituangkan

dalam

surat

perjanjian sewa menyewa tanggal 26 Desember 2013 Nomor 02/LGL/BKMJ/2008”. 3. Bahwa jika Majelis Hakim mengakui adanya “perjanjian sewa menyewa yang dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa tanggal 26 Desember 2013 Nomor 02/LGL/BKMJ/2008”, berarti Majelis Hakim juga seharusnya mengakui pasal-pasal yang terdapat didalam perjanjian, dan mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian

tersebut

tanpa

pengecualian,

termasuk

berakhirnya

perjanjian seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 Perjanjian SewaMenyewa Nomor: 02/LGL/BKMJ/2008 tanggal 26 Desember 2008; 4. Bahwa Majelis Hakim perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tercantum dalam halaman 30 alinea 7 5. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara a quo tersebut diatas menyebutkan Perjanjian SewaMenyewa No. 02/LGL/BKMJ/2008 adalah tertanggal 26 Desember 2013. Padahal sesungguhnya tertanggal 26 Desember 2008. Tidak Halaman 32 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

pernah ada Perjanjian Sewa-Menyewa No. 02/LGL/BKMJ/2008 tertanggal

26 Desember 2013, dan berdasarkan bukti Penggugat

No. 4 (vide surat bukti P-4) dan bukti Tergugat No. 3 (vide surat bukti T-3/PR-3),

Perjanjian

Sewa-Menyewa

tersebut

adalah

No. 02/LGL/BKMJ/2008 tanggal 26 Desember 2008. 4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1570 KUHPerdata, “berakhirnya suatu perjanjian sewa-menyewa apabila waktu yang ditentukan dalam perjanjian telah habis”, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1570 KUHPerdata tersebut “waktu berakhirnya perjanjian sewamenyewa

antara

penggugat

dan

tergugat

adalah

tanggal

28 Februari 2013”, dikarenakan telah ditentukan secara tegas waktu berakhirnya

Perjanjian

Sewa-Menyewa

No.

02/LGL/BKMJ/2008

tanggal 26 Desember 2008, antara Penggugat dan Tergugat adalah tanggal 28 Februari 2013. 5. Bahwa

berakhirnya

Perjanjian

Sewa-Menyewa

No. 02/LGL/BKMJ/2008 tertanggal 26 Desember 2008 yang jatuh pada tanggal 28 Februari 2013, telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 13 Maret 2013; F. TINDAKAN PEMBANDING MENAHAN BARANG-BARANG MILIK TERBANDING ADALAH SAH. Bahwa ditolak dengan tegas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bekasi Perkara A quo halaman 33 alinea

kelima sampai dengan halaman 34 Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak benar sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak berdasarkan hal-hal sebagai berikut: a. Barang-barang bergerak yang sifatnya tidak melekat didinding atau dilantai lokasi area sewa-menyewa berupa: Mesin-mesin permainan, alat-alat kantor, barang dagangan atau hadiah yang akan diberikan kepada para pemenang dalam suatu permainan. b. Bahwa mengenai barang-barang tidak bergerak milik Terbanding yang saat ini masih berada di lokasi ruang sewa-menyewa, Pembanding telah mempersilahkan untuk mengambilnya dengan syarat, Terbanding harus membayar seluruh kerugian yang diderita Halaman 33 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

Pembanding, dan Pembanding telah mengirimkan Somasi/Peringatan kepada Terbanding dengan suratnya No. 35/GM-BKMJ/VIII/2013 tanggal 18 November 2013, (Bukti Tambahan P-11). G. GANTI KERUGIAN PEMBANDING KEPADA TERBANDING SEBESAR RP.

500.000.000,-

(LIMA

RATUS

JUTA

RUPIAH)

TIDAK

BERDASARKAN HUKUM. 1. Bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berupa bukti-bukti yang diajukannya, berupa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-13 yang menyatakan Pembanding telah “melakukan Perbuatan Melawan Hukum”, sebagai dasar Terbanding menuntut ganti kerugian kepada Pembanding. 2. Bahwa disamping hal tersebut diatas Terbanding juga tidak dapat merinci secara jelas/tegas pada barang-barang properti mana yang mengalami kerusakkan dan Terbanding juga tidak dapat merinci dengan jelas/tegas berapa harga satuan barang-barang yang didalilkan Terbanding tersebut mengalami kerusakan. 3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian dari Terbanding kepada Pembanding, dengan dasar memperhatikan tuntutan ex aequo et bono, Majelis Hakim mengabulkannya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali. Tuntutan ex aequo et bono baru dapat dikabulkan jika tuntutan ganti kerugian sudah diperinci dengan jelas berapa kerugian yang diderita oleh Terbanding, dengan alasan-alasan sesuai bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan kenapa kerugian tersebut diderita oleh Terbanding. H. GUGATAN REKONPENSI YANG DIAJUKAN PEMBANDING. 1. Bahwa Gugatan Rekonpensi yang diajukan Pembanding tidak dapat disangkutpautkan

dengan

Perkara

a

quo

Nomor:

160/Pdt.G/2014/PN.Bks, apalagi dalam Perkara tersebut Gugatan Rekonpensi yang diajukan Pembanding dinyatakan ”tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)”, sehingga Majelis Hakim Perkara a quo tidak mempertimbangkan tentang pokok perkara.

Halaman 34 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

2. Bahwa dikarenakan Terbanding terbukti telah melakukan Perbuatan Inkar janji/Wanprestasi melanggar Pasal 8 ayat (1) Perjanjian SewaMenyewa No. 02/LGL/BKMJ/2008 tanggal 26 Desember 2008 yang sangat merugikan Pembanding, maka untuk menuntut kerugian tersebut, Pembanding telah mengajukan Gugatan Rekonpensi kepada Terbanding sebagai Tergugat Rekonpensi. 3. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bekasi Dalam Perkara A quo halaman 34 alinea kedua yang menganjurkan kepada Pembanding “untuk mengajukan Gugatan tersendiri terhadap terbanding setelah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 160/Pdt.G/2014/PN.Bks berkekuatan hukum tetap”, adalah tidak berdasarkan hukum dan sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Perkara A quo. 4. Bahwa Gugatan Rekonpensi yang diajukan Pembanding dalam perkara a quo dan tidak menunggu setelah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 160/Pdt.G/2014/PN.Bks berkekuatan hukum tetap, adalah merupakan hak eksepsional yang diberikan undangundang kepada Pembanding, seperti yang diatur dalam Pasal 132a ayat (1) HIR. 5. Bahwa Gugatan Rekonpensi yang diajukan Pembanding bukan hanya sekedar memenuhi kepentingan pihak Pembanding saja, tetapi juga meliputi kepentingan Terbanding maupun penegakkan kepastian hukum dalam arti luas, serta menegakkan asas peradilan sederhana, menghemat biaya dan waktu. Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding/Penggugat dalam kontra memori bandingnya tanggal 18 Februari 2015 telah memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.Bks yang dimohon banding tersebut dengan alasan bahwa putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam pemeriksaan a quo; Menimbang, bahwa baik memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak berperkara tersebut, menurut hemat Majelis Hakim tidak terdapat hal-hal baru tetapi semata-mata hanyalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan

Halaman 35 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

dan pemeriksaan serta sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar; Menimbang,

bahwa

Pengadilan Tinggi

setelah

meneliti

dan

mencermati semua bukti dan fakta hukum serta membaca putusan Pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.Bks. yang dimohonkan banding ini patut dan beralasan hukum untuk dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang dimohon banding tersebut dikuatkan dalam hal ini Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan; Mengingat

Peraturan

Perundang-undangan

yang

berlaku

dan

berhubungan dengan perkara ini khususnya HIR dan Undang-undang No. 20 Tahun 1947; MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari

Pembanding semula

Tergugat ; -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi

tanggal 16

Oktober 2014 Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.Bks. yang dimohon banding tersebut; -

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh Kami Karel Tuppu,S.H,.M.H. bertindak sebagai Ketua Majelis, H. Lexsy Mamonto, Halaman 36 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.

S.H, M.H. dan Edwarman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 April 2015 Nomor 151/PEN/PDT/2015/PT BDG telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam

persidangan terbuka

untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim

Anggota dibantu

oleh Umar Basri, S.H Panitera

Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Lexsy Mamonto, S.H.M.H. Karel Tuppu, S.H.M.H. Ttd H. Edwarman, S.H. Panitera Pengganti Ttd Umar Basri, S.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Meterai ..............…….. Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan ...….

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ..……..

Rp. 139.000,-

Jumlah …………………………

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman putusan No. 151/Pdt/2015/PT.Bdg.