PUTUSAN NOMOR : 555/PDT/2016/PT. BDG “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PUTRI PUSPITASARI, diketahui beralamat Jl. Bambu Duri VIII No. 2 Kelurahan Pondok Bambu, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya Ibrahim Aziz, SH. dan Ari Fitriana, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Legalisasi No. 914/SK/2016/PN.Bks,
sebagai PEMBANDING semula
TERLAWAN PENYITA. --------------------------------------------------MELAWAN
ANDI MULYAWAN, Wiraswasta, beralamat di Bunga Rampai, RT010/006, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya
Abimanyu
Kameshwara,
SH.
dan
Gomgom
Hutagalung, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Legalisasi No. 947/SK/2015/PN.Bks, sebagai TERBANDING semula PELAWAN ;-----------------------DAN
H. SYAHRIAL, diketahui
telah
memilih domisili pada Kantor Hukum
Perkasa & Rekan, yang beralamat di Villa Pertiwi Blok H3 No.6, Depok, sebagai TURUT TERBANDING
semula TERLAWAN
TERSITA ;----------------------------------------------------------------------PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;---------------------------------------------------Telah membaca:------------------------------------------------------------------------------1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 29 Nopember 2016 Nomor : 555/ Pen /Pdt/ 2016/ PT. Bdg, Hal 1 putusan No.555/Pdt/2016/PT.Bdg
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;----------------------------------------------------------------------------2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Mei 2016 Nomor : 482/ Pdt.Plw/2015 /PN. Bksi, dalam perkara para pihak tersebut di atas;---TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwa Pelawan dalam perlawanannya tertanggal 1 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi
dengan
Register
Perkara
Perdata
Perlawanan
Nomor
:
482/Pdt.Plw/2015/PN.Bks pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1.
Bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 4090 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi ("SHM") yang terletak di Jalan Kaveling Nomor B.18-219, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ("Obyek Sengketa"), sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 1442/2008, tanggal 14 November 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Joko Suryanto, S.H. ("Akta Jual Beli") (vide BUKTI P-1);-------------------------------
2.
Bahwa dalam Akta Jual Beli melibatkan pihak antara (i) H. Syahrial (Terlawan Tersita), selaku ahli waris dari isterinya Almarhumah Fauziah Akbar, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan waris tanggal 08 April 2008, yang telah diketahui oleh Lurah Jati Cempaka Nomor: 11/Reg/lV/2008, tanggal 08 April 2008 dan dicatat oleh Camat Pondok Gede Nomor: 590/72/IV/08, tanggal 08 April 2008 (vide
BUKTI
P-2), dan
dalam hal ini H. Syahrial juga selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu Putri Puspita Sari (Terlawan Penyita) sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor: 148/Pdt.P/2008/PN.Bks (vide BUKTI P3), tanggal 04 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang juga ahli waris dari almarhumah Fauziah Akbar, dalam hal ini bertindak selaku Penjual, dan (ii) Andi Mulyawan (Pelawan), dalam hal ini bertindak selaku Pembeli;----------------------------3.
Bahwa dalam pembelian Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud, Pelawan melakukan pembiayaan dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah ("KPR") pada PT. Bank Tabungan Negara, yang dituangkan Hal 2 putusan No.555/Pdt/2016/PT.Bdg
dalam Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Andi Mulyawan (Pelawan) No. 00016-01-01-045978-9 tanggal 06 November 2008 (vide
BUKTI
P-4) dan dibuat dihadapan Notaris Joko
Suryanto, S.H., dalam hal ini PT. Bank Tabungan Negara ("BTN") diwakili oleh Ahmad Fatoni selaku Kepala Cabang Pembantu Pondok Gede, berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 36 TGL. 140507 Jo KUA SUB No. 49 TGL. 080607, bertindak selaku Kreditur, dan Andi Mulyawan (Pelawan), dalam hal ini bertindak selaku Debitur;----------------------------4.
Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") maka Pelawan telah menjadi pemilik yang sah dan berhak menempati rumah tersebut;--------
5.
Bahwa setelah Pelawan menempati Obyek Sengketa sebagai tempat tinggal keluarga, pada tanggal 29 Juli 2010 petugas Juru Sita dari Pengadilan Negeri Bekasi mendatangi Obyek Sengketa dengan maksud dan tujuan memberikan Surat Panggilan Tegoran / Aanmaning Nomor 15/Eks/2010/PN.Bks ("Surat Aanmaning") (vide
BUKTI
P-5) yang
ditujukan kepada H. Syahrial;-------------------------------------------------------6.
Bahwa setelah Pelawan membaca, mempelajari, dan mengetahui, Surat Aanmaning tersebut mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 08/Pdt.G/2009/PN.Bks (vide BUKTI P-6), tanggal 25 Agustus 2009 yang mana pihak-pihaknya antara lain, (i) PUTRI PUSPITA SARI (Terlawan Penyita), selaku Penggugat dan (ii) H. SYAHRIAL (Tersita), selaku Tergugat ("Sengketa Hukum Perdata"), yang dalam amar dari putusan tersebut ternyata bersinggungan dengan hak Pelawan, yang terlebih dahulu menjadi pemilik sah sebelum diletakkannya sita jaminan atas Obyek Sengketa oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi ("Ketua PN Bekasi") terhadap Sengketa Hukum Perdata tersebut;------------------------
7.
Bahwa adapun Sengketa Hukum Perdata tersebut, terjadi jauh setelah sahnya jual beli antara Terlawan Tersita dan Pelawan, maka tentunya sangat merugikan Pelawan, yang tanpa tedeng aling-aling, tidak pernah dilibatkan dalam proses hukum apapun, dan terdaftar secara sah Hal 3 putusan No.555/Pdt/2016/PT.Bdg
sebagai pemilik berdasarkan seluruh ketentuan yang berlaku, tapi tibatiba terancam dieksekusi secara melawan hukum oleh Ketua PN Bekasi beserta jajaran dan instansi pendukungnya. Atas kondisi dan fakta yang bertentangan dengan hukum di atas (terbitnya Surat Aanmaning), maka berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR Pelawan mengajukan gugatan perlawanan ini untuk melindungi hak dan kepentingan hukumnya. Hak Pelawan untuk mengajukan gugatan perlawanan ini adalah juga sebagaimana telah diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") No. 3045 K/Pdt/1991 tanggal 30 Mei 1996, yang menyatakan (kutipan): "Derden Verzet terhadap eksekusi, hanya dapat diajukan oleh si pemilik tanah. Jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT dan sertifikat tanah, merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum." (vide BUKTI P-7);-------------------------------------------Bahwa kepemilikan Pelawan terhadap Obyek Sengketa timbul melalui
8.
jual beli, yang telah dilaksanakan dengan memenuhi seluruh prosedur dan tata cara yang ditentukan Undang- Undang, sebagaimana Akta Jual Beli antara Pelawan dengan Terlawan Tersita lahir tidak lepas dari telah terpenuhinya asas itikad baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian, yang mana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, sebagai berikut: P-8)
"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."{vide BUKTI Sehingga mohon perhatian kepada Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Pelawan dalam hal ini sudah dengan azas itikad baik melakukan hubungan hukum jual beli dengan pihak Terlawan Tersita, sebagaimana pula dikuatkan dengan yurisprudensi tetap MARI antara lain:
a. Yurisprudensi MARI Reg. No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang menyatakan (kutipan):
Hal 4 putusan No.555/Pdt/2016/PT.Bdg
"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan
jual beli yanji bersangkutan haruslah dianggap sah" (vide
BUKTI P-9) b. Yurisprudensi MARI Reg. No. 52 K/SIP/1975 tanggal 23 September
1975, yang menyatakan (kutipan): "Jual-beli itu tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur" (vide BUKTI P-10); c. Yurisprudensi MARI Reg. No. 821 K/SIP/1974 tanggal 28 April 1976,
yang menyatakan (kutipan); "sebagai Pembeli dengan itikad baik perlindungan hukum" (vide BUKTI P-11)
harus
mendapatkan
Maka berdasarkan yurisprudensi di atas, sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan perlindungan hukum kepada Pelawan sebagai pembeli yang beritikad baik.;----------------------------------9.
Bahwa oleh karena amar putusan dalam Sengketa Hukum Perdata bersinggungan dengan hak kepemilikan Pelawan, maka eksekusi mutlak harus ditangguhkan sebagaimana dinyatakan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, edisi 2007 pada hal 102 poin (8), yaitu (kutipan): "Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila perlawanan benar-benar beralasan, misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain" (vide BUKTI P-12);-----------------------------------------------Sehingga cukuplah alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan penundaan pelaksanaan eksekusi sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974:-----------------------------------"Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga", (vide BUKTI P-13)
Hal 5 putusan No.555/Pdt/2016/PT.Bdg
Oleh karena itu, dengan alasan ini Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No. 15/Eks/2010/PN.Bks, tanggal 19 Mei 2010, terhadap tanah beserta bangunan milik Pelawan;--------------------------------------------------------------11. Bahwa oleh karena perlawanan ini diajukan berdasarkan dalil-dalil dan juga bukti-bukti yang sangat kuat dan sulit untuk dibantah kebenarannya, maka mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upays banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);---------------------------------------------------------------------------------Maka berdasarkan fakta dan bukti sebagaimana telah kami uraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk berkenan memutuskan: 1.
Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;--
2.
Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan benar; ---------------------------------------------------------------------------------------
3. 4.
Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur, baik dan benar;-----Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah berikut bangunannya yang berdiri diatas tanah hak milik tersebut,
terletak
pada
Kaveling
Nomor
B.
18-219,
Kelurahan
Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 4090 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat;-----5.
Menyatakan menurut hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 08/Pdt.G/2009/PN.Bks, tanggal 25 Agustus 2009 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan eksekusi (non executable);------------------------------
6.
Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan atas Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No. 15/Eks/201 O/PN.Bks tanggal 19 Mei 2010, atas tanah berikut bangunannya yang berdiri diatas tanah hak milik Pelawan, yang terletak pada Kaveling Nomor B.18-219, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 4090 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat;------
7.
Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;----------------------------------Hal 6 putusan No.555/Pdt/2016/PT.Bdg
8.
Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.;--------------------------------------------------------------------
Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, maka: dalam peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;--------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan Penyita mengajukan jawabannya tertanggal 1 Desember 2015 pada pokoknya sebagai berikut :------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI. Gugatan Penggugat Kurang Pihak. -
Bahwa dalam perlawanan ini Pelawan memdalilkan bahwa dalam perlawanan ini hanya ditujukan pada Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita, padahal dalam derden verset, Pelawan memdalilkan pada poin 3, menjelaskan
bahwa
Pelawan
membeli
obyek
sengketa
melalui
pembiayaan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), pada Bank Tabungan Negara yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara Bank Tabungan Negara (Persero) dan Andi Mulyawan No. 0001601010459789 tanggal 6 Nopember 2008; ------------------------------------------------------------------------- Bahwa
berdasarkan
dalil
Pelawan
diatas
sudah
jelas
Pelawan
menyebutkan ada hubungan hukum antara Pelawan dan Bank Tabungan Negara (Persero) tapi pihak Bank Tabungan Negara (Persero) tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo oleh Pelawan untuk itu gugatan derden verzet yang diajukan oleh Pelawan jelas kurang pihak dan gugatan perlawanan dalam perkara a quo patut untuk ditolak untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk mengabulkan eksepsi kurang pihak; -------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA. 1. Bahwa Terlawan Penyita mohon apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini ; -------------------------------------------------------------------------------2.
Bahwa Terlawan Penyita menolak seluruh dalil Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Terlawan Penyita ; ----------------------
Hal 7 putusan No.555/Pdt/2016/PT.Bdg
3.
Bahwa Terlawan Penyita menolak dalil Pelawan poin 1 sampai 11 dalam perlawanan a quo karena tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada serta tidak sesuai fakta; ----------------------------------------------------------------
4.
Bahwa Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita mempunyai hubungan keluarga sebagai ayah dan anak dimana alm Hj. Fauziah Akbar selaku isteri dan ibu dari keluarga ini alm Hj. Fauziah Akbar meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2008 di Rumah Sakit Pertamina Jakarta berdasarkan Surat Kematian No. 460/34/Reg/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 ; --------------------------------------------------------------------------------------
5.
Bahwa alm Hj. Fauziah Akbar meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 4090 atas nama Hj. Fauziah, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat yang terletak di Perumahan Jatiwaringin Antilop Jln. Kaveling Nomor B. 18-219, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi; ------------------------------------------------------------
6.
Bahwa kondisi Terlawan Tersita jauh sebelumnya telah mengalami penyakit akut yaitu menderita organic syindrom dan ada gangguan di otaknya serta telah menjadi pasien di Rumah Sakit Pertamina Jaya dari tahun 1999 sampai saat ini ;-----------------------------------------------------------
7.
Bahwa pada tahun 2008 usia Terlawan Penyita belum dewasa, pasca alm Hj. Fauziah Akbar meninggal dunia dan ternyata Terlawan Tersita mengajukan permohonan pemberian izin dan kuasa kepada Terlawan Tersita untuk bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama anaknya untuk menjual tanah berikut bangunan dengan SHM No. 4090 atas nama Fauziah Akbar dengan Penetapan Nomor: 148/Pdt.P/2008/PN.Bks dan pada saat proses persidangan Penetapan tersebut Terlawan Penyita tidak dihadirkan ; -----------------------------------------------------------------------
8.
Bahwa mengingat kondisi Terlawan Tersita yang menderita gangguan syaraf yang mengakibatkan kondisi kejiwaan Terlawan Tersita labil dan membahayakan baik untuk diri Terlawan Tersita sendiri dan untuk orang lain maka Terlawan Tersita melakukan pembatalan Penetapan Nomor: 148/Pdt.P/2008/PN.Bks dengan pertimbangan dan alasan seperti yang tercantum didalam Putusan No. 08/Pdt.G/2009/PN.Bks.;----------------------
9.
Bahwa sejak Alm. Fauziah Akbar meninggal dunia Terlawan Penyita tinggal bersama saudara dari ibunya dan Terlawan Tersita mendiami dan tinggal di rumah obyek sengketa dan gugatan yang diajukan oleh Terlawan Penyita terhadap Terlawan Tersita dilakukan dengan tujuan Hal 8 putusan No.555/Pdt/2016/PT.Bdg
agar rumah yang ditempati oleh Terlawan Tersita pada saat itu tidak bisa dialihkan atau dipindah tangankan kepada orang lain ; ----------------------10. Bahwa pada saat terjadi peletakan Sita Jaminan yang diajukan pada saat persidangan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 21 Juli 2009 No. 12/CB/2009/08/Pdt.G/PN.Bks, dan Berita Acara Penyitaan tanggal 3 Agustus 2009 No. 12/CB/2009/018/Pdt.G/PN.Bks, menunjukkan bahwa didalam Sertifikat No. 4090 masih atas nama Hj. Fauziah Akbar dan tidak ada hak tanggungan yang melekat diatas Sertifikat tersebut maupun balik nama atas nama Pelawan Sertifikat tersebut dalam keadaan bersih (clean); -----------------------------------------------------------------------------------11. Bahwa dengan masuknya gugatan perlawanan derden verset yang diajukan oleh Pelawan dengan No. 482/Pdt.Plw/2015/PN.Bks menurut Terlawan Penyita adalah tidak berdasar, karena atas dasar apa Pelawan mengajukan derden verset kepada Terlawan Penyita sedangkan Pelawan bukan sebagai pemegang Hak Milik 4090 atas nama Hj. Fauziah Akbar ; -------------------------------------------------------------------------12. Bahwa derden verset hanya bisa diajukan oleh pemegang hak milik yang namanya tercantum dalam SHM tersebut sebagaimana mengakui segagai miliknya, berdasarkan Pasal 195 (6) Jo 208 HIR dan apabila Pelawan selaku pembeli yang beretikad baik kenapa pada saat Pelawan mengetahui adanya gugatan Perdata No. 08/Pdt.G/2009/PN.Bks. tanggal 12 Januari 2009, dan Berita Acara Penyitaan tanggal 3 Agustus 2009 No. 12/CB/2009/018/Pdt.G/PN.Bks, tidak mengajukan keberatan maupun intervensi terhadap perkara tersebut ;----------------------------------------------13. Bahwa apabila telah terjadi jual beli, antara Pelawan dengan Terlawan Tersita, menurut Pasal 1320 KUHPerdata perjanjian tersebut tidak sah, karena tidak terpenuhi syarat subyektif perjanjian tersebut dimana kondisi Terlawan Tersita pada saat itu menderita gangguan kejiwaan ;------------Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Terlawan Penyita dengan ini mohon kehadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerima serta memeriksa perkara ini sudi kiranya memberikan putusan hokum sebagai berikut: Dalam Eksepsi -
Mengabulkan Eksepsi Terlawan Penyita untuk seluruhnya; -------------------
-
Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima untuk seluruhnya; ---
Dalam Pokok Perkara Hal 9 putusan No.555/Pdt/2016/PT.Bdg
-
Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;------------------------------------
-
Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ;----------------------
Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;-Memperhatikan,
mengutip
dan
menerima
keadaan-keadaan
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi
tanggal
24 Mei 2016 Nomor : 482/Pdt.Plw/2015/PN. Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : -
Menolak Eksepsi dari Terlawan Penyita.;-------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;--------------------------2. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan benar;-----------------------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur, baik dan benar ;----4. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah berikut bangunannya yang berdiri diatas tanah hak milik tersebut, terletak pada Kaveling Nomor B. 18-219, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 4090 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat;----------------------------------------5. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 08/Pdt.G/2009/PN.Bks, tanggal 25 Agustus 2009 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan eksekusi (non executable);--------------------------------6. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan atas Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No. 15/Eks/2010/PN.Bks tanggal 19 Mei 2010, atas tanah berikut bangunannya yang berdiri diatas tanah hak milik Pelawan, yang terletak pada Kaveling Nomor B.18-219, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 4090 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat;-----------------------------
Hal 10 putusan No.555/Pdt/2016/PT.Bdg
7. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah) ;------------------------------8. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya ;-----------------------Menimbang, bahwa
Pembanding
semula
Terlawan Penyita
menyatakan permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bekasi
pada tanggal 06 Juni 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Terbanding semula Pelawan tanggal 01 September 2016, dan kepada Turut Terbanding semula Terlawan Tersita pada tanggal21 Juni 2016.;--------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan Penyita melalui Kuasa Hukumnya pada
tanggal 16 Agustus 2016, telah mengirimkan
memori banding dan telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 05,13 September 2016.;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan berdasarkan Surat Keterangan yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi dalam hal ini
tidak mengirimkan kontra memori banding terhadap memori banding
Pembanding semula Terlawan Penyita.;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa Menurut Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pihak Pembanding, Pihak Terbanding dan Pihak Turut Terbanding tidak menggunakan haknya melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) sampai lewat waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada pihak Pembanding pada tanggal 05 September 2016, Pihak Terbanding pada tanggal 19 September 2016, dan kepada Pihak Turut Terbanding pada
tanggal 05 September
2016;----------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan Penyita terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Mei 2016 Nomor : 482/Pdt.Plw/2015/PN. Bks, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca memori banding yang dikirimkan oleh
Pembanding semula Terlawan
Penyita, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua yang diuraikan dalam Hal 11 putusan No.555/Pdt/2016/PT.Bdg
memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan
Majelis Hakim Tingkat Pertama dan secara umum
apa yang menjadi keberatan
Pembanding semula
Terlawan Penyita,
semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa
setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari
dengan seksama berkas perkara berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Mei 2016 Nomor : 482/Pdt.Plw/2015/PN. Bksi, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti kedua belah pihak dan Memori Banding dari Para Pembanding semula Terlawan Penyita, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan hukum, pertimbangan hukum
dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan
benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----------------------Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, menurut
pendapat
Pengadilan
Negeri
Majelis Bekasi
Hakim
Tingkat tanggal
Banding 24
Mei
bahwa
putusan
2016
Nomor
:482/Pdt.Plw/2015/PN. Bks, yang dimohonkan banding tersebut, beralasan hukum untuk DIKUATKAN ;-----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa
oleh karena
Pembanding
semula Terlawan
Penyita berada dalam pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan
ditetapkan dalam amar putusan ;------------------------------------------------Mengingat, pasal-pasal dalam HIR (Hukum Acara Perdata
untuk Jawa dan Madura) , R.V, KUH Perdata dan Peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini; ----------------------------------------- M E N G A D I L I -----------------------------------
Menerima permohonan banding Pembanding semula Terlawan Penyita.;-----------------------------------------------------------------------------
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi
tanggal 24 Mei
2016 Nomor :482/Pdt. Plw / 2015 / PN. Bks yang dimohonkan banding tersebut ;----------------------------------------------------------------
Hal 12 putusan No.555/Pdt/2016/PT.Bdg
Menghukum Pembanding
semula Terlawan Penyita membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;----
Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa
tanggal 20 Desember 2016
oleh Kami DR. RIDWAN RAMLI, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DR. H. LEXSY MAMONTO, SH.MH. dan MUCHTADI RIVAIE, SH. MH. masingmasing selaku Hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota dengan dibantu oleh BAMBANG BELARDAYA, SH sebagai Panitera Pengganti,
tanpa hadirnya
para pihak
yang
berperkara ;------------------------------------------------------------------------------------
Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
Ttd
Ttd
DR. H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.
DR. RIDWAN RAMLI, SH. MH.
Ttd
MUCHTADI RIVAIE, SH. MH.
Panitera Pengganti, Ttd BAMBANG BELARDAYA, SH.
Rincian Biaya : Redaksi ------------------------ Rp. 5.000,Materai----- --------------------Rp. 6.000,Pemberkasan------------- --- Rp. 139.000,Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal 13 putusan No.555/Pdt/2016/PT.Bdg
