PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 541 / PDT / 2016 / PT. BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : AZIS MUSLIM., pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Otista No.269 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang . dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. AHMA HERLAMBANG, SH. Advokat / Penasehat hukum pada Kantor hukum H. AHMA HERLAMBANG, SH & REKAN”, yang berkedudukan di Jalan Raya Parung No.99 Rt.26 Rw.08, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING semula PENGGUGAT;------------MELAWAN 1. DJOEHARJAT alias Ko KIKI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Otista No.269 Rt.95 Rw.26, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ADE T SUDARMAN, TB, S.H.I., Adalah Advokat / Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum ADE T SUDARMAN, TB, S.H.I & REKAN yang

berkantor

di

Jln.

D.

Kartawigenda

No.51

Kel.Karanganyar Kec.Subang Kab.Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 12 April 2016 Nomor : 45/ BH/ IV/ PDT/ 2015/ PN.

SNG,

selanjutnya

disebut

sebagaiTERBANDING

semulaTERGUGAT.I; -----------------------2. PT. BANK OCBC NISP, Tbk. Pusat di Jakarta Cq. PT. BANK OCBC NISP, Tbk. Cabang Subang, beralamat di Jalan Jend. A. Yani No. Subang, Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu FX TRI SUMARYANTO, SH., SH., MH, J.P. Renanto Hasibuan, S.H., CH. MUNDI BUDI SWARSI, SH Advokat dari Law OfficesSGS Halaman 1 dari halaman 33 Putusan Nomor541/PDT /2016 /PT.BDG

Mandiri, beralamat di Wisma KorindoLantai 5, Jl. MT. Haryono Kav. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus

No.

031/LIT-ARM/SK/AH/II/2016

tertanggal 5 Pebruari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 24 Februari 2016 Nomor : 18/II/BH/PDT/2016/PN.SNG, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING

semula

TERGUGAT.II; ------------3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Barat cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN

NEGARA

DAN

LELANG

(KPKNL)

Purwakarta, beralamat di Jalan Siliwangi No.9 Purwakarta, Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Kuasa yaitu Adriani Viveryanti, Agus Salim, Rendi Wahyudin, Nandang Hidayat, Lucky

Agusta,

Tri

Wahyuningsih,

Edy

Suwarno,

M.Muharram Arif, Esti Afiarini, yang beralamat di Gedung Djuanda I Kementrian Keuangan, Lantai 3, Jl.Dr.Wahidin No.1 Jakarta Pusat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 15 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 24 Februari

2016

Nomor

:

20/II/BH/PDT/2016/PN.SNG,

selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT.I; -----------------------------------4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN

NASIONAL

KABUPATEN

SUBANG,

beralamat di Jl. May. Jend. Sutoyo S. No.44 Subang, selanjutnya

disebut

sebagai

TURUT

TERBANDING

semula TURUT TERGUGAT.II; ---------------------------------PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; ------------------------------------------------------Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21Nopember 2016 Nomor 541 / PEN / PDT / 2016 / PT. BDG tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -------------------------------------------------------------------------------------Halaman 2 dari halaman 33 Putusan Nomor541/PDT /2016 /PT.BDG

2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; --TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal

1

Februari 2016 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 1 Februari 2016 dengan nomor Register perkara 07/Pdt.G/2016/PN.SNG mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Tergugat-I telah meminjam uang kepada Penggugat, secara bertahap terhitung sejak bulan Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012,dengan jumlah

seluruh

pinjaman

tersebut

adalah

sebesar

Rp.759.000.000,-

(Tujuhratus limapuluh Sembilan juta rupiah) 2. Bahwa atas pinjaman uang/ hutang tersebut diatas, Tergugat-I telah menyatakan sebagai jaminan kepada Penggugat berupa : a. Sebidang tanah seluas 377 M2. Berikut bangunan toko yang berdiri diatasnya, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.3772 atas nama Ny. Merry Herawati Widjaya (sekarang atas nama Azis Muslim), terletak di Jl. Otista No.269 Rt.95 Rw.26, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan batas-batas : Sebelah Utara

: Jalan/Gg. Flamboyan ;

Sebelah Timur

: Jalan Raya ;

Sebelah Selatan

: M.514.

Sebelah Barat

: M.415.

b. Sebidang tanah seluas 478 M2. Berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.4684 atas nama Ani Anisah (sekarang atas nama Azis Muslim), terletak di Jalan Flamboyan Rt.95 Rw.26, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan batas-batas : Sebelah Utara


Sebelah Timur

: tanah Juhyar ;

Sebelah Selatan

: tanah Yoyoy ;

Sebelah Barat

: Selokan/Saluran air ;

Oleh karenanya mohon agar Pengadilan Negeri Subang menetapkan secara hukum bahwa kedua obyek tersebut adalah sah secara hukum sebagai jaminan atas hutang Tergugat-I kepada Penggugat ;

Halaman 3 dari halaman 33 Putusan Nomor541/PDT /2016 /PT.BDG

3. Bahwa pada bulan Oktober 2012, Tergugat-I bermaksud akan membayar/ mengembalikan

pinjaman/hutangnya

kepada

Penggugat

dengan

cara

mengajukan pinjaman (kredit) kepada Tergugat-II, akan tetapi permohonan Tergugat-I tidak dapat dikabulkan oleh Tergugat-II karena factor usia, selanjutnya atas pengetahuan dan persetujuan Tergugat-II, Tergugat-I telah memohon kepada Penggugat agar permohonan pinjaman (kredit) kepada Tergugat-II diajukan atas nama Penggugat (pinjam nama) dengan jaminan dua Sertifikat Hak Milik No.3772 dan No.4684 sebagaimana tersebut diatas (objek terperkara) yang telah dijadikan jaminan atas hutang Tergugat-I kepada Penggugat, dengan cara membalik namakan Sertifikat Hak Milik dimaksud menjadi atas nama Penggugat, dan Tergugat-I berjanji uang pinjaman (kredit) dari Tergugat-II adalah untuk membayar hutang Tergugat-I kepada Penggugat sebesar Rp.759.000.000,- (tujuhratus limapuluh Sembilan juta rupiah). 4. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Oktober 2012 telah dibuat Perjanjian Kredit Nomor : 01379PKA000163 antara Penggugat dengan Tergugat-II, jenis kredit Multi Guna, Plafond Rp.1.026.000.000,- (satu milyar duapuluh enam juta rupiah), masa berlaku kredit 120 bulan, suku bunga/tahun 10,77%. 5. Bahwa setelah pencairan kredit dari Tergugat-II sebesar Rp.1.026.000.000,(satu milyar duapuluh enam juta rupiah) ternyata uang tersebut diambil dan dipergunakan oleh Tergugat-I sendiri padahal sebelumnya akan membayar hutangnya kepada Penggugat, ketika Penggugat menanyakan janji Tergugat-I yang berjanji akan melunasi hutangnya kepada Penggugat, Tergugat-I hanya mengatakan nanti dan nanti, sehingga sampai saat ini Tergugat-I belum membayar/ belum melunasi hutangnya kepada Penggugat. 6. Bahwa oleh karena yang membuat perjanjian kredit adalah Penggugat dengan Tergugat-II, maka tagihan angsuran atas kredit tersebut ditagihkan kepada Penggugat, dan atas permohonan Tergugat-I pula agar Penggugat membayar cicilan kepada Tergugat-II dengan alasan nanti akan dibayar sekalian. Maka Penggugat telah melakukan pembayaran cicilan kredit kepada Tergugat-II sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan April 2014 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.336.000.000,- (tigaratus tigapuluh enam juta rupiah). 7. Bahwa ternyata Tergugat-I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, karena Tergugat-I tidak menepati janjinya akan membayar hutang kepada Penggugat, namun kenyataannya sampai saat ini Tergugat-I belum juga membayar/melunasi hutang tersebut. 8. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TergugatI telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat yang jumlah Halaman 4 dari halaman 33 Putusan Nomor541/PDT /2016 /PT.BDG

seluruhnya sebesar Rp.1.095.000.000,- (satu milyar sembilanpuluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut : 1. Pinjaman uang (hutang) Tergugat-I kepada Penggugat sebesar …………………………

Rp. 759.000.000,-

2. Cicilan/ angsuran kredit yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat-II sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan April 2014 yang jumlah seluruhnya sebesar

Rp. 336.000.000,-

Jumlah ………………………………………

Rp.1.095.000.000,-

3. Pinjaman uang (hutang) Tergugat-I kepada Penggugat sebesar …………………………

Rp. 759.000.000,-

4. Cicilan/ angsuran kredit yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat-II sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan April 2014 yang jumlah seluruhnya sebesar

Rp. 336.000.000,-

Jumlah ………………………………………

Rp.1.095.000.000,-

Maka wajarlah apabila Tergugat-I dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.1.095.000.000,- (satu milyar sembilanpuluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, dengan mendapat bukti pembayaran berupa kwitansi. 9. Bahwa cukup beralasan apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat-I sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 10. Bahwa saat ini atas obyek terperkara yaitu Sertifikat Hak Milik No.3772 dan No.4684 sebagaimana tersebut diatas akan dilakukan Pelelangan oleh Tergugat-II

melalui

Kantor

Pelayanan

Kekayaan

Negara

dan

LelangPurwakarta (Turut Tergugat-I), hal tersebut jelas-jelas sangat merugikan bagi Penggugat, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Negeri Subang menghentikan atau setidak-tidaknya menunda pelaksanaan Lelang yang akan dilaksanakan atas obyek terperkara sampai dengan adanya kepastian hukum ataupun putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht) dalam perkara ini. 11. Bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01379PKA000163 tertanggal 24 Oktober 2012 yang telah dibuat/ditanda tangani antara Penggugat dengan


Tergugat-II, jenis kredit Multi Guna, Plafond Rp.1.026.000.000,- (satu milyar duapuluh enam juta rupiah), masa berlaku kredit 120 bulan, suku bunga/tahun 10,77 %, adalah dibuat hanya akal-akalan, karena yang bermaksud mengajukan kredit tersebut sebenarnya adalah Tergugat-I, akan tetapi oleh karena factor usia permohonan kredit yang diajukan oleh Tergugat-I tidak dapat

dikabulkan

oleh

Tergugat-II,

sehingga

atas

pengetahuan

dan

persetujuan ataupun saran dari Tergugat-II, maka permohonan kredit tersebut diajukan menggunakan nama Penggugat (sebagai pemohon kredit), padahal jelas-jelas Tergugat-II selaku kreditur mengetahui bahwa obyek yang dijadikan jaminan dalam permohonan kredit tersebut (Sertifikat Hak Milik No.3772 dan No.4684) adalah milik Tergugat-I, sehingga terkesan adanya Konspirasi (kerjasama)

antara Tergugat-I dengan Tergugat-II dan memohon agar

Penggugat (Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat-I dan Tergugat-II) sebagai pemohon kredit dimaksud. Sehingga Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01379PKA000163 tertanggal 24 Oktober 2012 terkualifikasi sebagai Surat Perjanjian yang tidak benar (bohong) ataupun rekayasa belaka, oleh karenanya Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01379PKA000163 tertanggal 24 Oktober 2012 tersebut hanrus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukum. 12. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01379PKA000163 tertanggal 24 Oktober 2012 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka segala tindakkan/ perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat-II dan Turut Tergugat-I sampai dengan proses pelelangan atas obyek terperkara juga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum. 13. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang cukup beralasan, dimana Tergugat-I (atas pengetahuan dan persetujuan Tergugat-II) telah mengalihkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No.3772 dan No.4684 yang telah dijadikan jaminan hutang kepada Penggugat telah dijadikan jaminan kredit kepada Tergugat-II,

sehingga

jelas-jelas

menimbulkan

Penggugat,

oleh

karenanya mohon

meletakkan

Sita

Jaminan

agar

(conservatoir

kerugian

Pengadilan

Beslag)

atau

yang

diderita

Negeri

Subang

setidak-tidaknya

meletakkan Sita Persamaan atas obyek terperkara berupa : a. Sebidang tanah seluas 377 M2. Berikut bangunan toko yang berdiri diatasnya, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.3772 atas nama Azis Muslim, terletak di Jl. Otista No.269 Rt.95 Rw.26, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan batas-batas :


Sebelah Utara


Sebelah Timur

: Jalan Raya ;

Sebelah Selatan

: M.514.

Sebelah Barat

: M.415.

b. Sebidang tanah seluas 478 M2. Berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.4684 atas nama Azis Muslim, terletak di Jalan Flamboyan Rt.95 Rw.26, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan batasbatas: Sebelah Utara


Sebelah Timur

: tanah Juhyar ;

Sebelah Selatan

: tanah Yoyoy ;

Sebelah Barat


14. Bahwa Penggugat menarik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta sebagai Turut Tergugat-I, karena Turut Tergugat-I telah diminta oleh Tergugat-II untuk melakukan Pelelangan, juga Penggugat menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang sebagai Turut Tergugat-II karena Turut Tergugat-II adalah institusi/lembaga pemerintah yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.3772 dan No.4684 (obyek terperkara), oleh karenanya Para Turut Tergugat juga harus dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. 15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh alat bukti yang kuat (surat-surat bukti dan saksi-saksi), dan sebagai wujud nyata perlindungan hukum terhadap Penggugat selaku Warga Negara Indonesia yang baik, serta untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar lagi, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding ataupun kasasi (uit voorbaar bij vooraad); Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut DALAM PROVISI : -

Menyatakan demi hukum dan keadilan untuk menghentikan ataupun menunda pelaksanaan Pelelangan berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor :


01379PKA000163

tertanggal 24 Oktober 2012 antara Penggugat dengan

Tergugat-II, jenis kredit Multi Guna, Plafond Rp.1.026.000.000,- (satu milyar duapuluh enam juta rupiah), masa berlaku kredit 120 bulan, suku bunga/tahun 10,77 %, atas obyek lelang (obyek terperkara) berupa : a. Sebidang tanah seluas 377 M2. Berikut bangunan toko yang berdiri diatasnya, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.3772 atas nama Azis Muslim, terletak di Jl. Otista No.269 Rt.95 Rw.26, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan batas-batas : Sebelah Utara


Sebelah Timur

: Jalan Raya ;

Sebelah Selatan

: M.514.

Sebelah Barat

: M.415.

b. Sebidang tanah seluas 478 M2. Berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.4684 atas nama Azis Muslim, terletak di Jalan Flamboyan Rt.95 Rw.26, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan batas-batas : Sebelah Utara


Sebelah Timur

: tanah Juhyar ;

Sebelah Selatan

: tanah Yoyoy ;

Sebelah Barat


Sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht) ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat-I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). 3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat-I mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar sebesar Rp.1.095.000.000,- (satu milyar sembilanpuluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut : a. Pinjaman uang (hutang) Tergugat-I kepada Penggugat sebesar ………………………….

Rp. 759.000.000,-

b. Cicilan/ angsuran kredit yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat-II sejak bulan


Nopember 2012 sampai dengan bulan April 2014

yang

jumlah

seluruhnya

sebesar…………………………………………… Jumlah……………………………………………… c. Pinjaman

uang

(hutang)

Tergugat-I

Rp. 336.000.000,Rp.1.095.000.000,-

kepada

Penggugat sebesar ………………………….

Rp. 759.000.000,-

d. Cicilan/ angsuran kredit yang telah dibayarkan Penggugat

kepada

Tergugat-II

sejak

bulan

Nopember 2012 sampai dengan bulan April 2014 yang

jumlah

seluruhnya

sebesar……………………………………………

Rp. 336.000.000,-

Jumlah………………………………………………

Rp.1.095.000.000,-

4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum serta mempunyai kekuatan hukum bahwa obyek terperkara berupa : a. Sebidang tanah seluas 377 M2. Berikut bangunan toko yang berdiri diatasnya, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.3772 atas nama Azis Muslim (semula : Ny. Merry Herawati Widjaya), terletak di Jl. Otista No.269 Rt.95 Rw.26, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan batas-batas : Sebelah Utara


Sebelah Timur

: Jalan Raya ;

Sebelah Selatan

: M.514.

Sebelah Barat

: M.415.

b. Sebidang tanah seluas 478 M2. Berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.4684 atas nama Azis Muslim (semula Ani Anisah), terletak di Jalan Flamboyan Rt.95 Rw.26, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan batas-batas : Sebelah Utara


Sebelah Timur

: tanah Juhyar ;

Sebelah Selatan

: tanah Yoyoy ;

Sebelah Barat


Adalah sebagai jaminan atas hutang Tergugat-I kepada Penggugat;


5. Menghukum Tergugat-I untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.1.095.000.000,- (satu milyar sembilanpuluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, dengan mendapat bukti pembayaran berupa kwitansi. 6. Menghukum pula Tergugat-I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht). 7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01379PKA000163

tertanggal 24

Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat-II, jenis kredit Multi Guna, Plafond Rp.1.026.000.000,- (satu milyar duapuluh enam juta rupiah), masa berlaku kredit 120 bulan, suku bunga/tahun 10,77 %, karena mengandung cacat hukum. 8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala tindakkan/ perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat-II dan Turut Tergugat-I sehubungan dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 01379PKA000163

tertanggal 24

Oktober 2012 sampai dengan tahap pelelangan. 9.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Subang atas obyek terperkara, berupa : a. Sebidang tanah seluas 377 M2. Berikut bangunan toko yang berdiri diatasnya, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.3772 atas nama Azis Muslim (semula : Ny. Merry Herawati Widjaya), terletak di Jl. Otista No.269 Rt.95 Rw.26, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan batas-batas : Sebelah Utara


Sebelah Timur

: Jalan Raya ;

Sebelah Selatan

: M.514.

Sebelah Barat

: M.415.

b. Sebidang tanah seluas 478 M2. Berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.4684 atas nama Azis Muslim (semula Ani Anisah), terletak di Jalan Flamboyan Rt.95 Rw.26, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan batas-batas : Sebelah Utara


Sebelah Timur

: tanah Juhyar ;


Sebelah Selatan

: tanah Yoyoy ;

Sebelah Barat


10. Menyatakan putusan ini dalam dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding ataupun kasasi. 11. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan ini ; 12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. ATAU : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diterima dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Tergugat I DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali hal – hal yang benar secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam Jawaban ini. 2. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat Pada Point 1 Halaman 1, adalah benar bahwa Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat secara bertahap sejak bulan Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 dengan jumlah total seluruh pinjaman tersebut adalah sebesar Rp. 759.000.000,(Tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) diakui secara tegas dan benar yang kemudian akan diselesaikan baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat II. 3. Menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada Point 2 Halaman 1 dan 2, adalah benar bahwa atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat, Tergugat I telah memberikan jaminan kepada Penggugat berupa 2 buah SHM yaitu : a. Sebidang tanah darat seluas 377 M2 berikut bangunan toko yang berdiri diatasnya, tercatat dalam Sertifkat Hak Milik No. 3772 atas nama Ny. Merry Herawati Widjaya (sekarang atas nama Aziz Muslim), terletak di Jln. Otista No. 269 RT. 095/026 Kelurahan Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang. b. Sebidang tanah darat seluas 478 M2 berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, tercatat dalam Sertifkat Hak Milik No. 4684 atas nama


Ani Anisah (sekarang atas nama Aziz Muslim), terletak di Jln. Flamboyan RT. 095/026 Kelurahan Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang. 4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat Point 3 dan Point 4 Halaman 2 adalah benar bahwa pada bulan Oktober 2012 Tergugat I mengajukan pinjaman kredit kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk. Cabang Subang (Tergugat II) akan tetapi ditolak oleh Tergugat II dikarenakan faktor usia. Selanjutnya atas persetujuan dari PT. Bank OCBC NISP, Tbk. Cabang Subang (Tergugat II) pinjaman diajukan atas nama Penggugat dengan jaminan 2 SHM No. 3772 dan No. 4684 dengan cara SHM tersebut dibaliknamakan dahulu menjadi atas nama Penggugat (AZIZ MUSLIM). 5. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 dibuatlah Perjanjian Kredit dengan Nomor : 01379PKA000163 antara Penggugat dengan PT. Bank OCBC NISP, Tbk. Cabang Subang (Tergugat II) dengan Plafond Rp. 1.026.000.000,- (Satu milyar dua puluh enam juta rupiah) masa kredit 120 bulan / 10 tahun dan suku bunga pertahun 10, 77%, dengan maksud dan tujuan bahwa semua uang hasil pencairan kredit tersebut akan dipergunakan untuk melunasi hutang Tergugat I kepada Penggugat itu diakui secara benar dan tegas. 6. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat Point 5, 6, dan 7 pada Halaman 2 adalah sebagai berikut bahwa kami sebagai Tergugat I tidak ada itikad untuk ingkar janji kepada Penggugat dikarenakan Tergugat I dalam keadaan pailit. 7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Point 8 dan 9 pada Halaman 2 dan 3 adalah bahwa pinjaman uang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 759.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan cicilan kredit yang dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 336.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh

enam

juta

rupiah)

dengan

jumlah

keseluruhan

menjadi

Rp.

1.095.000.000,- (Satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) diakui secara tegas dan benar. Juga menanggapi Point 9 tidak cukup alasan apabila Penggugat meminta uang paksa kepada Tergugat I karena tidak ada dasar Perjanjian ketika terlaksananya hutang piutang ini. 7.

Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat Point 11 Halaman 3 adalah bahwa tidak ada kebohongan maupun rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan kesemuanya pada waktu itu dibicarakan secara transparan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan Amar sebagai berikut :


DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan Penggugat ; 2. Menetapkan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan ingkar janji dikarenakan masih ada itikad untuk menyelesaikan ; 3. Menghukum Penggugat untuk patuh dan taat pada Putusan ini ; Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono.) Tergugat II DALAM EKSEPSI: Kompetensi Relatif 1. Bahwakompetensi relatifini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan atau berkaitan dengan pertanyaan: kepada pengadilan negeri dimanakah gugatan itu harus diajukan? Dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan gugatan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Subang; 2. Bahwa hubungan hukum yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hutang piutang,dimana Penggugat (“Debitur”) dengan persetujuan isterinya, telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat II (“Bank”), dalam hal mana atas permohonan tersebut Tergugat II telah setuju untuk memberikan fasilitas kepada Penggugat dalam bentuk Kredit Multi Guna (“KMG”) dan Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”), sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Kredit Nomor: 01379PKA000163 dan Perjanjian Kredit Nomor: 01379PKA000164, keduanya bertanggal 24 Oktober 2012 juncto Syarat Dan Ketentuan Umum tertanggal 24 Oktober 2012; 3. Bahwa Penggugat dalam dalil positanya butir 3 dan 11 yang merupakan pokok permasalahan gugatan telah mendalilkan pokoknya bahwa ”Surat Perjanjian Kredit Nomor: 01379PKA000163 tertanggal 24 Oktober 2012 adalah dibuat hanya akal-akalan, karena yang bermaksud mengajukan kredit sebenarnya adalah Tergugat I, tetapi oleh karena faktor usia tidak dikabulkan oleh Tergugat II, dan atas sepengetahuan dan persetujuan serta saran dari Tergugat

II,

maka

permohonan

kredit

diajukan

menggunakan

nama

Penggugat, padahal jelas-jelas Tergugat II mengetahui bahwa obyek jaminan adalah milik Tergugat I, sehingga terkesan adanya konspirasi (kerja sama) antara Tergugat I dengan Tergugat II (Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat I dan Tergugat II)”;


Oleh karenanya Penggugat dalam petitumnya butir 7 telah menuntut “menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor: 01379PKA000163 tertanggal 24 Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat II karena mengandung cacat hukum”; Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka in casu Penggugat menganggap beralasan mengajukan gugatan ini kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Subang; 4. Berdasarkan Angka Nomor 35 dari Syarat dan Ketentuan Umum (”SKU”) tertanggal 24 Oktober 2012, yang telah ditandatangani oleh dan diantara Penggugat dengan

Tergugat IIdisebutkan bahwa “Mengenai Perjanjian

Kredit, Syarat dan Ketentuan Umum ini dan segala akibat hukum dan pelaksanaannya, Bank dan Debitur sepakat dan setuju untuk memilih domisili hukum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”; Selanjutnya berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR disebutkan bahwa “jika ada suatu tempat tinggal, yang dipilih dengan surat akte, maka orang yang menggugat, jika ia suka, boleh memasukkan tuntutannya itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ddalam pegangannya terletak tempat tinggal yang dipilih itu”; Dengan demikianberdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka yang

berwenang

memeriksa

dan

mengadili

gugatan

PenggugatadalahPengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana pilihan domisili (tempat tinggal) yang dipilih dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat II, sebagaimanaternyata dalam Angka Nomor 35 dari SKU tertanggal 24 Oktober 2012junctoPasal 118 ayat (4) HIR,karenanya Pengadilan Negeri Subang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat a quo; 5. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Subang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan/menjatuhkan putusan sela atas eksepsi kompetensi relatif ini; Gugatan Kurang Pihak


1. Bahwa berdasarkan dalil posita butir 2 dan petitum butir 4 disebutkan pada pokoknya

bahwa “Menyatakan sah dan mengikat secara hukum serta

mempunyai kekuatan hukum bahwa obyek terperkara berupa: (i) Sertipikat Hak Milik (“SHM”) No. 3772 atas nama Azis Muslim (semula Ny. Merry Herawati Widjaya); dan (ii) SHM No. 4684 atas nama Azis Muslim (semula Ani Anisah); adalah sebagai jaminan atas hutang Tergugat I kepada Penggugat”; 2. Berdasarkan dalil posita dan petitum tersebut di atas, seandainya benar -quod non- jelaslah bahwa Penggugat telah mempermasalahkan pemberian SHM No. 3772 dan SHM No. 4684 sebagai jaminan, sebagaimana ternyata dari dalil Penggugat yang telah menyebutnya sebagai “OBYEK TERPERKARA”, dalam hal mana Pemegang Hak SHM No. 3772 adalah AZIS MUSLIM (semula Ny. MERRY HERAWATI WIDJAYA), dan Pemegang Hak SHM No. 4684 adalah AZIS MUSLIM (semula ANI ANISAH); Dengan

demikian

in

casu

Penggugat

seharusnya

mengikutsertakan

Ny.MERRY HERAWATI WIDJAYA dan ANI ANISAH sebagai pihak dalam perkara gugatan ini agar perkara ini menjadi jelas dan terang, satu dan lain untuk memperoleh kebenaran hakiki dalam proses balik nama SHM No. 3772 dari semula atas nama Ny. MERRY HERAWATI WIDJAYA menjadi atas nama AZIS MUSLIM (in casu Penggugat) serta proses balik nama SHM No. 4684 dari semula atas nama ANI ANISAH menjadi atas nama AZIS MUSLIM, dalam hal mana kedua SHM tersebut sebagai jaminan telah dinyatakan sebagai obyek perkara oleh Penggugat; 3. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Ny. MERRY HERAWATI WIDJAYA dan ANI ANISAH sebagai pihak dalam perkara gugatan ini, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); Gugatan Kabur (obscuur libel) 1. Bahwa Penggugat dalam positanya sama sekali tidak ada uraian/pernyataan yang ”menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam

pembuatan/penandatanganan

Perjanjian

Kredit

Nomor:

01379PKA000163 tertanggal 24 Oktober 2012”, akan tetapi tiba-tiba Penggugat dalam petitumnya butir 7 telah menuntut ”tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor: 01379PKA000163 tertanggal 24 Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat II karena mengandung cacat hukum”;


2. Bahwa dengan demikian, antara posita dan tuntutan (petitum) tidak sinkron, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); DALAM PROVISI: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR

dan Pasal 53 Rv,

putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan; 2. Bahwa tuntutan provisi Penggugat tidaklah tepat dan berlebihan apabila dimasukkan dalam provisi, karena tuntutan provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara (bodem geschill). Oleh karena itu, tuntutan provisi a quo haruslah ditolak atau tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA: 1. Mohon

apa

yang

telah

dikemukakan

Dalam

Eksepsidan

Dalam

Provisidianggap termasuk dan diulangi kembali selengkapnya Dalam Pokok Perkara ini; 2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II; 3. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan butir 1, karena seandainyapun benar -quod non- dalil dimaksud, maka peristiwa/kejadian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I tersebut adalah merupakan permasalahan hukum internal diantara Penggugat dengan Tergugat I saja, yang sama sekali tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat II, karenanya dalil gugatan a quo patut dikesampingkan; 4. Bahwa dalil gugatan butir 2 dan petitum butir 4 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa atas pinjaman/hutang tersebut, Tergugat I telah menyatakan sebagai jaminan kepada Penggugat berupa:(i) Sertipikat Hak Milik (“SHM”) No. 3772 atas namaNy. Merry Herawati Widjaya (sekarang atas nama Azis Muslim); dan (ii) SHM No. 4684 atas nama Ani Anisah (sekarang atas nama Azis Muslim); oleh karenanya mohon agar Pengadilan Negeri Subang menetapkan secara hukum bahwa kedua obyek tersebut adalah sah secara hukum sebagai jaminan atas hutang Tergugat I kepada Penggugat”, tidak dapat dibenarkan secara hukum dengan alasan sebagai berikut:


a) Seandainya benar -quod non- dalil posita dan petitum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 

Pemegang Hak atas jaminan SHM No. 3772, sebelumnya adalah atas nama

Ny.MERRY HERAWATI WIDJAYA, lalu dibalik nama menjadi

atas nama AZIS MUSLIM (in casu Penggugat); 

Pemegang Hak atas jaminan SHM No. 4684, sebelumnya adalah atas nama ANI ANISAH, lalu dibalik nama menjadi atas nama AZIS MUSLIM (in casu Penggugat);

Dengan demikian, menurut hukum posisi/kedudukan sekarang sebagai Pemegang Hak (Pemilik) atas jaminan SHM No. 3772 dan jaminan SHM No. 4684 adalah AZIS MUSLIM (in casu PENGGUGAT); b) Bahwa sebagai asas hukum pemberian jaminan dalam Hak Tanggungan dinyatakan “Hak Tanggungan berisi hak untuk melunasi hutang dari hasil penjualan benda jaminan dan tidak memberikan hak bagi kreditur untuk memiliki benda jaminan. Janji yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memiliki obyek jaminan apabila debitur cidera janji, batal demi hukum (vide: Pasal 1178 KUH Perdata jo Pasal 12 UU Hak Tanggungan)”; Sifat ini sesuai tujuan Hak Tanggungan yaitu untuk menjamin pelunasan utang apabila si berutang atau debitur cidera janji dengan mengambil dari hasil penjualan benda jaminan itu, bukan untuk dimiliki kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan. Ketentuan ini juga untuk melindungi kepentingan debitur dari tindakan sewenang-wenang kreditur. Seandainya debitur setuju memberikan atau mencantumkan janji bahwa benda jaminan akan menjadi milik kreditur jika debitur cidera janji maka janji ini oleh Undang Undang dinyatakan batal demi hukum; c) Berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, seandainya benar quod non- dalil posita dan petitum dimaksud, maka tindakan Penggugat yang telah membalik nama jaminan SHM No. 3772 dan jaminan SHM No. 4684 menjadi atas nama (milik) Penggugat adalah melawan hukum, tidak sah atau BATAL DEMI HUKUM,karenanya dalil gugatan butir 2 dan petitum butir 4 yangmohon agar “Pengadilan Negeri Subang menetapkan secara hukum SHM No. 3772 dan SHM No. 4684 adalah sah secara hukum

sebagai

jaminan

atas

hutang

Tergugat

I


kepada

Penggugat”,jelasmerupakan dalil yang sama sekali tidak berdasarkan hukum, sehingga dalil posita dan petitum a quo haruslah ditolak; 5. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan butir 3 dan 11 serta petitum butir 7 yang pada pokoknya menyatakan ”Surat Perjanjian Kredit Nomor: 01379PKA000163 tertanggal 24 Oktober 2012 dengan jenis Kredit Multi Guna adalah dibuat hanya akal-akalan, karena yang bermaksud mengajukan kredit sebenarnya adalah Tergugat I, tetapi oleh karena faktor usia tidak dikabulkan oleh Tergugat II, dan atas sepengetahuan dan persetujuan serta saran dari Tergugat II, maka permohonan kredit diajukan menggunakan nama Penggugat (pinjam nama), padahal jelas-jelas Tergugat II mengetahui bahwa obyek jaminan adalah milik Tergugat I, dengan cara membaliknamakan jaminan menjadi atas nama Penggugat, sehingga terkesan adanya konspirasi (kerja sama) antara Tergugat I dengan Tergugat II (Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat I dan Tergugat II), oleh karenanya tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor: 01379PKA000163 tertanggal 24 Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat II karena mengandung cacat hukum”, dengan alasan serta fakta-fakta hukum sebagai berikut: a) Bahwa atas permohonan dari Penggugat, TergugatII telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat, berupa: 

Fasilitas Kredit Multi Guna (“KMG“) sebesar Rp 1.026.000.000,- (satu milyar dua puluh enam juta rupiah), sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Kredit Nomor: 01379PKA000163 tertanggal 24 Oktober 2012 juncto Syarat Dan Ketentuan Umum tertanggal 24 Oktober 2012;



Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”) sebesar Rp 552.000.000,(lima ratus lima puluh dua juta rupiah), sebagimana ternyata dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Nomor: 01379PKA000164 tertanggal 24 Oktober 2012 juncto Syarat Dan Ketentuan Umum tertanggal 24 Oktober 2012;

b) Bahwa untuk menjamin pelaksanaan yang tertib dan sebagaimana mestinya setiap kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit, maka Penggugat telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat II, berupa: 

sebidang tanah dengan SHM No. 3772/Karanganyar, seluas 377 M2, terdaftar atas nama AZIS MUSLIM, yang terletak di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, yang diperolehnya berdasarkan Akta Jual Beli No. 2817/2012


tanggal 24 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Kasman Hadiwijaya, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) dengan daerah kerja Kabupaten Subang; 

sebidang tanah dengan SHM No. 4684/Karanganyar, seluas 478 M2, terdaftar atas nama AZIS MUSLIM, yang terletak di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, yang diperolehnya berdasarkan Akta Jual Beli No. 2815/2012 tanggal 24 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Kasman Hadiwijaya, S.H., PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Subang;

c) Bahwa untuk menjamin pelunasan utangnya kepada Tergugat II, maka Penggugat selaku pemilik jaminan telah memberikan Hak Tanggungan atas jaminan SHM No. 3772/Karanganyar dan SHM No. 4684/Karanganyar kepada Tergugat II, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (“APHT”) No. 2818/2012dan APHT No. 2816/2012, keduanya bertanggal 24 Oktober 2012, serta keduanya dibuat dihadapan Kasman Hadiwijaya, S.H., PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Subang; d) Selanjutnya berdasarkan APHT tersebut di atas, Tergugat II telah mendaftarkannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, yang kemudian oleh karena telah memenuhi legalitas formal serta tidak ada permasalahan hukum, maka diterbitkanlah Sertipikat Hak Tanggungan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat

I (Pertama) No. 454/2013

tertanggal 11 Pebruari 2013 dan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 1032/2013 tertanggal 20 Maret 2013; e) Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa: 

Perjanjian Kredit yang dilakukan diantara Tergugat II dengan Penggugat telah memenuhi Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, karenanya sah dan mengikat serta berlaku sebagi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat II, sehingga secara hukum para pihak terikat dengan isi Perjanjian Kredit dimaksud. Selain itu faktanya Penggugat telah menerima sepenuhnya pencairan uang fasilitas pinjaman KMG dan KPR dari Terrgugat II;



Pemberian

SHM

No.

3772/Karanganyar

dan

SHM

No.

4684/Karanganyar, keduanyaatas nama AZIS MUSLIM (in casu Penggugat) sebagai jaminan atas fasilitas KMG dan KPR yang diterima oleh Penggugat telah sah secara hukum, karenadiberikan sendiri oleh


pemiliknya, yaitu Penggugat AZIS MUSLIM dengan persetujuan isterinya, yang diperolehnya berdasarkan Akta Jual Beli (“AJB”) No. 2817/2012 dan AJB No. 2815/2012, keduanya bertanggal 24 Oktober 2012, serta keduanya dibuat dihadapan Kasman Hadiwijaya, S.H., PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Subang. Dalam hal mana menurut hukum Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang adalah akta otentik, yang berdasarkan Pasal 165 HIR merupakan bukti yang sempurna, karenanya alas hak kepemilikan Penggugat

atas

SHM

No.

3772/Karanganyar

dan

SHM

No.

4684/Karanganyar yang diperolehnya berdasarkan AJB tersebut telah sah dan sempurna secara hukum; Dengan

demikian

dalil

gugatan

yang

menyatakan

SHM

No.

3772/Karanganyar dan SHM No. 4684/Karanganyar sebagai OBYEK PERKARA/SENGKETA, sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak

terbukti

kebenarannya,

karenanya

dalil

a

quo

patut

dikesampingkan. Demikian pula posita dan petitum yang mohon agar ditetapkan

SHM

No.

3772/Karanganyar

dan

SHM

No.

4684/Karanganyar sebagai jaminan atas hutang Tergugat I kepada Penggugat, haruslah ditolak karena sama sekali tidak berdasarkan hokum dan tidak terbukti kebenarannya; 

Pemberian Hak Tanggungan atas jaminan SHM No. 3772/Karanganyar dan SHM No. 4684/Karanganyar(Obyek Hak Tanggungan)telah sah secara hukum, karena yang memberikannya adalah pemilik jaminan sendiri, yaitu Penggugat AZIS MUSLIM dengan persetujuan isterinya. Tanpa adanya penyangkalan dari Penggugat, seperti adanya paksaan, kekeliruan,

kekhilafan

dan

pemalsuan

serta

penipuan

dalam

pembuatan/penandatanganan APHT tersebut; 

Pendaftaran APHT tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, yang kemudian diikuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan telah sah secara hukum, karena telah memenuhi legalitas formal subyek dan obyek Hak Tanggungan serta tidak ada permasalahan hukum atas Obyek Hak Tanggungan SHM No. 3772/Karanganyar dan SHM No. 4684/Karanganyar;

f) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah dalil gugatan butir 3 dan 11 serta petitum butir 7, sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti kebenarannya, karenanya dalil posita dan petitum a quo haruslah ditolak; Halaman 20 dari halaman 33 Putusan Nomor541/PDT /2016 /PT.BDG

6. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan butir 5, 7 dan 8 karena seandainyapun

benar

-quod

non-

maka

peristiwa/kejadian

ingkar

janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, menurut hukum adalah permasalahan hukum internal diantara Penggugat dengan Tergugat I saja, yang sama sekali tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat II, karenanya dalil gugatan a quo patut dikesampingkan; 7. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan butir 6 yang pada pokoknya menyatakan “oleh karena yang membuat perjanjian kredit adalah Penggugat dengan Tergugat II, maka tagihan angsuran ditagihkan kepada Penggugat, dan atas permohonan Tergugat I pula agar Penggugat membayar cicilan kepada Tergugat II, maka Penggugat telah melakukan pembayaran cicilan kredit kepada Tergugat II sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan April 2014 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)”, dengan alasan sebagai berikut: a) Bahwa berdasarkan Angka Nomor 10 dan Nomor 11 dari SKU, disebutkan “Atas fasilitas kredit yang telah diberikan, Debitur wajib membayar bunga kepada Bank; Pembayaran bunga wajib dibayar lunas pada setiap bulannya berikut angsuran pokok kreditnya“; Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa pembayaran angsuran (pokok dan bunga) oleh Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat II selaku Kreditur/Bank adalah merupakan kewajiban Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit, karenanya sah dan mengikat menurut hukum. Sehingga sangat tidak masuk akal dalil gugatan yang menyatakan “atas permohonan Tergugat I agar Penggugat membayar cicilan kepada Tergugat II”; b) Bahwa memang benar Penggugat pernah melakukan pembayaran angsuran, akan tetapi kemudian berhenti membayar, dan untuk itu Tergugat

II

telah

menegur/mengingatkan

Penggugat

untuk

segera

menyelesaikan kewajibannya yang terutang/tertunggak, namun tidak ada itikad

baik

untuk

menyelesaikan

kewajibannya,

karenanya

terbukti

Penggugat telah melakukan wanprestasi; c) Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa dalil gugatan butir 6 tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti kebenarannya, karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan;


8. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan butir 10 yang pada pokoknya menyatakan “pelaksanaan lelang atas obyek terperkara dihentikan atau ditunda sampai dengan adanya kepastian hukum atau putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini”, dengan alasan sebagai berikut: a) Bahwa

sehubungan

kewajibannya

yang

dengan terhutang

Penggugat kepada

telah

Tergugat

tidak II,

memenuhi

sebagaimana

ketentuan/syarat yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, maka berdasarkan Angka Nomor 22 dari SKU disebutkan bahwa “Tergugat II berhak menyatakan Perjanjian Kredit telah berhenti atau berakhir, dan menuntut kepada Penggugat untuk segera membayar lunas dan sekaligus semua hutang pokok, bunga dan denda, serta melaksanakan/menjalankan semua hak, wewenang dan kekuasaan yang dipunyai oleh Tergugat II dalam perjanjian pengikatan jaminan“; Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa sepanjang telah memenuhi persyaratan, antara lain adanya tunggakan angsuran, maka Tergugat II sudah berhak menagih piutangnya kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika, tanpa harus menunggu jatuh tempo kredit; b) Bahwa atas kelalaian Penggugat untuk membayar kewajibannya yang terutang/tertunggak, maka untuk itu Tergugat II telah mengingatkan Penggugat melalui Surat-surat Peringatan untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang terutang/tertunggak, namun tidak ada juga tanggapan untuk

menyelesaikannya,

karenanya

terbukti

Penggugat

telah

wanprestasi; c) Bahwa atas dasar wanprestasi dari Penggugat tersebut, maka pada tanggal 16 Maret 2015 Tergugat II selaku Pemegang Hak Tanggungan atas Obyek Hak Tanggungan SHM No. 3772/Karanganyar dan SHM No. 4684/Karanganyar, telah mengajukan permohonan eksekusi lelang Hak Tanggungan atas Obyek Hak Tanggungantersebut kepada Turut Tergugat I; d) Bahwadasar hukum pengajuanlelang tersebut adalah Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UUHT”), yang menyatakan “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”; Halaman 22 dari halaman 33 Putusan Nomor541/PDT /2016 /PT.BDG

Selanjutnya Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3)UUHTmenegaskan ”Sertipikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah”; Menurut Sutarno, S.H., M.M, dalam Bukunya “Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank”, halaman 160, Penerbit CV. Alfabeta, 2005, ditegaskan bahwa hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh Pemegang Hak Tanggungan. Dengan sifat ini, jika debitur cidera janji maka kreditur ---

sebagai pemegang Hak

Tanggungan dapat melakukan penjualan benda jaminan secara langsung dengan bantuan Kantor Lelang Negara tanpa perlu persetujuan pemilik benda jaminan dan tidak perlu meminta fiat eksekusi dari pengadilan. Penjualan benda jaminan yang dilakukan langsung oleh kreditur dengan bantuan Kantor Lelang Negara tanpa persetujuan pemilik benda jaminan dan tidak perlu meminta fiat eksekusi dari pengadilan disebut PARATE EKSEKUSI; Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan bahwa ”Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang EksekusiPengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), ……………………. dan seterusnya”; Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pendapat ahli hukum tersebut di atas, maka jelaslah tindakan Tergugat II melakukan pelelangan atas jaminan kredit Penggugat yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan adalah sah, karena dilakukan atas dasar wanprestasi dari Penggugat, dan sesuai Pasal 6 UUHT Tergugat II selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual benda jaminan kredit Penggugat melalui pelelangan guna mengambil pelunasan piutangnya, tanpa perlu adanya fiat eksekusi dari pengadilan atau persetujuan dari Pemberi Hak Tanggungan/Penggugat. Hak ini adalah berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan yang mempunyai irah-irah ”Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula dalam Akta Halaman 23 dari halaman 33 Putusan Nomor541/PDT /2016 /PT.BDG

Pemberian Hak Tanggungan telah memuat janji-janji khususnya janji menjual atas kekuasaan sendiri (beding van eigen matige verkoop); e) Bahwa kemudian oleh karena dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang, maka Turut Tergugat I telah menetapkan Hari dan Tanggal Lelang, yakni pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015,dan atas penetapan lelang ini, Tergugat II selaku penjual telah melakukan Pengumuman Lelang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: Pengumumam Pertama pada tanggal 5 Mei 2015 melalui pengumuman tempel/selebaran dan Pengumuman

Kedua pada tanggal 20 Mei

2015melalui surat kabar. Demikian juga pelelangan ini telah diberitahukan kepada Penggugat melalui surat, akan tetapi dalam pelaksanaannya, obyek lelang ini belum terjual karena tidak ada yang mengajukan penawaran; f) Bahwa sehubungan denganobyek lelang belum terjual, maka Tergugat II telah mengajukan lelang kedua(lanjutan) kepada Turut Tergugat I, dan ditetapkan pelaksanaannya pada tanggal 5 Pebruari 2016. Dalam hal mana lelang ini telah diumumkan oleh Tergugat II sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: Pengumumam Pertama pada tanggal 7 Januari 2016 melalui pengumuman tempel/selebaran dan Pengumuman

Kedua pada tanggal 22 Januari

2016melalui surat kabar. Demikian juga pelelangan ini telah diberitahukan kepada Penggugat melalui surat.Akan tetapi dalam pelaksanaannya, obyeklelang ini belum juga terjual karena tidak ada yang mengajukan penawaran; g) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa tindakan Tergugat II melakukan lelang eksekusi atas Obyek Hak Tanggungan SHM No.

3772/Karanganyar

dan

SHM

No.4684/Karanganyardengan

perantaraan/bantuan Turut Tergugat I, telahsah secara hukum, tidak melanggar hak subyektif Penggugat, tidak bertentangan dengan kewajiban kesusilaan

hukum dan

Para tidak

Tergugat, bertentangan

tidak

bertentangan

sikap

dengan

kehati-hatian

yang

sepatutnya dalam masyarakat, oleh karena itu lelang a quopatut dipertahankan, sehingga dengan demikian dalil gugatan butir 10 terbukti merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti kebenarannya, karenanya dalil a quo haruslah ditolak. Demikian pula petitum butir 8 yang menuntut “menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I sehubungan dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 01379PKA000163 tertanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tahap


pelelangan”,patut pula untuk ditolak karena petitum a quo sangat tidak beralasan menurut hukum; 9. Bahwa dalil gugatan butir 12 yang pada pokoknya menyatakan ”oleh karena Surat Perjanjian Kredit Nomor: 01379PKA000163 tanggal 24 Oktober 2012 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka tindakan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I juga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum”, adalah merupakan dalil yang sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti kebenarannya, karena sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa Perjanjian Kredit yang dilakukan diantara Tergugat II dengan Penggugat telah memenuhi Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, karenanya sah dan mengikat serta berlaku sebagi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat II, sehingga secara hukum para pihak terikat dengan isi Perjanjian Kredit dimaksud; Dengan demikian tindakan Tergugat II selaku Pemegang Hak Tanggungan yang telah melakukan lelang eksekusi atas Obyek Hak Tanggungan SHM No. 3772/Karanganyar

dan

SHM

No.

4684/Karanganyardengan

bantuan/perantaraan Turut Tergugat I, dengan mendasarkan pada Pasal 6 UUHT adalah sah secara hukum; 10. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan butir 13 dan petitum butir 9 tentang tuntutan sita jaminan, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985, disebutkan bahwa “barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang (dalam perkara) tersebut adalah jaminan utang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik, tidak dapat dikenakan sita jaminan“; Dengan demikian barang-barang yang sudah diikat dan dijadikan jaminan hutang ke Bank (Hak Tanggungan) tidak dapat dikenakan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri; 11. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan butir 15 dan petitum butir 10 tentang putusan serta merta, karena tuntutan a quo sangat tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala hormat dan kerendahan hati, kami mohon agar dengan segala kewenangan dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan memutuskan:


DALAM EKSEPSI: 1. Menerima Eksepsi Tergugat II; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Subang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); DALAM PROVISI: -Menolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) tuntutan provisi Penggugat; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak

gugatan

Penggugat

untuk

seluruhnya,

atau

setidak-tidaknya

menyatakannya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Turut Tergugat I 1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya. 2. Bahwa yang menjadi dalil / alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya adalah “ Sehubungan dengan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat 1 / melalui perantaraan Turut Tergugat I terhadap objek Terperkara yaitu Sertifikat Hak Milik No. 3772 dan No. 4684 atas nama Azis Muslim (Penggugat). menurut Penggugat jelas-jelas sangat merugikannya. Oleh kerene itu Pengugat memohon kepada Pengadilan Negeri Subang untuk menghentikan atau setidak- tidaknya menunda pelaksanaan lelangnya sampai dengan adanya kepastian hukum atu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht) dalam perkara ini“. 3. Bahwa dalil/alasan dan permohonan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dengan alasan : a. Lelang tersebut didasarkan atas permohonan dari Tergugat II

selaku

Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang berbunyi : ” Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjualobyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui


pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut“. b. Bahwa terhadap permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat I, telah dipenuhi syarat-syarat berupa dokumendokumen, antara lain : 1.

Surat Tergugat II kepada Turut Tergugat I Nomor : 2661/LGLARM/BLS/BS/XI/2015 tanggal 19 November 2015 hal Permohonan Penetapan Hari & Tanggallelang serta rekomendasi SKPT;

2.

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 454/2013 tanggal 24 Oktober 2012 (untuk SHM Nomor: 3772/Karanganyar) dan Nomor 1032/2013

tanggal

20

Maret

2013

(untuk

SHM

Nomor:

4684/Karanganyar); 3.

Sertifikat Hak Milik Nomor 3772/Karanganyar seluas 377 m2 dan Nomor 4684/Karanganyar seluas 478 m2 tercatat atas nama Azis Muslim;

4.

Surat

Keterangan

Pendaftaran

Tanah

(SKPT)

Nomor

16/1/HTPT/2016 tanggal 19 Januari 2016 (untuk SHM Nomor 3772/Karanganyar) dan

Nomor 17/1/HTPT/2016 tanggal 19

Januari 2016 (untuk SHM Nomor: 4684/Karanganyar); 5.

Surat

Pernyataan

Tergugat

II

Nomor

2663/LGL-

ARM/BLS/BS/XI/2015 tanggal 19 November 2015 yang pad a pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata/tuntutan pidana yang terkait dengan obyek lelang dan membebaskan segala

tuntutan yang

ditujukan kepada Turut Tergugat I selaku pelaksana lelang. 4. Bahwa selain itu, berdasarkan data yang ada, Kreditor/Tergugat II telah mengeluarkan

Surat

Peringatan

I

(Pertama)

Nomor:

0041/Coll-

Cons/08/KPR/SP1/VI/14 tanggal 10 Juni 2014, Surat Peringatan II (Kedua) Nomor: 0002/Coll-Cons/08/KMG/SP2/VII/14 tanggal 01 Juli 2014, dan Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor: 0005/Coll-Cons/08/KMG/SP3/VII/14 tanggal 15 Juli 2014 kepada Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya. Oleh karena

Debitor/Penggugat tetap tidak melunasi kewajibannya, maka

dilanjutkan

dengan

pelelangan

atas

objek

jarninan

hutang

Debitor/Penggugat. 5. Bahwa rencana pelelangan ini juga telah diberitahukan kepada debitor /penggugat oleh Tergugat dengan surat nomor: 097/LGL-ARM/BLS/BS/ I/2016 tanggal 28Januari 2016. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat II telah memberitahukan rencana pelelangan tersebut kepada Penggugat.


6. Bahwa selain itu, sebelum dilakukan pelelangan terhadap objek sengketa telah dilakukan pengumuman lelangnya, yakni melalui Surat Kabar Harian Pasundan Ekspress pada tanggal 22 Januari 2016. 7. Bahwa dikarenakan persyaratan lelang tersebut di atas telah dipenuhi oleh Tergugat II, maka Turut Tergugat I tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat, dan hal ini telah sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas dinyatakan bahwa: “ Kepala KPKNL/ Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukanpadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang “ sehingga Turut Tergugat I selaku perantara lelang tidak dapat menolak permohonan lelang dari pihak manapun apabila syarat-syarat pelelangan sudah terpenuhi. 8. Bahwa dikarenakan lelang tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku maka lelang tersebut adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan karena berdasarkan Peraturan Lelang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1908 Jo. Tahun 1940 No.56, sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, sehingga sah menurutUndang-undang dan ketentuanhukum yang berlaku. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan pada halaman 149 Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang dengan tegas menyatakan "bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan “ Jadi, dengan demikian lelang yang diperantarai oleh Turut Tergugat I tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum. 9. Bahwa Turut Tergugat I tegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan

Menteri Keuangan NO.93/PMK.07/2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa” Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan “ 10. Bahwa perlu Turut Tergugat I sampaikan bahwa lelang atas objek perkara a quo telah dilaksanakan dengan Risalah Lelang Nomor 035/2016 tanggal 05 Februari 2016 dan tidak dapat dibatalkan dengan dalil yang telah Turut Tergugat I sampaikan dan jelaskan sebelumnya diatas, namun faktanya dalam lelang tersebut tidak ada peminat (TAP); 11. Bahwa dengan tidak adanya peminat terhadap objek perkara a quo yang telah dilakukan pelelangan in casu, maka secara yuridis, posisi objek perkara a quo telah kembali dikuasai oleh Tergugat II dan oleh karenanya


Turut Tergugat I tidak memiliki kewenangan apa-apa terhadap objek perkara a quo selama tidak kembali diajukan permohonan lelang atas objek perkara a quo kepada Turut Tergugat I ; 12. Bahwa pada intinya, Turut Terquqat I ingin menyampaikan terhadap perkara ini Turut Tergugat I tidak memiliki kompetensi hukum untuk digugat karena faktanya Turut Tergugat I saat ini dalam posisi tidak dapat melakukan sesuatuapapun terhadap objek perkara a quo dan tidak sepatutnya masih dilibatkan sebagai Turut Tergugat I; 13. Bahwa

seharusnya

Penggugat

terlebih

dahulu

mempelajari materi

gugatannya dan melakukan penelitian dan penelaahan yang lebih mendalam terhadapperkara ini sehingga dapat menghasilkan materi gugatan yang matang dan relevan terhadap fakta-fakta yang ada ; 14. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka : a. pengurusan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 adalah sah secarahukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; b. Dalil/alasan Penggugat in casu kepada Turut Tergugat 1 adalah mengada-ada dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Maka, Berdasarkan hal tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), khususnya kepada gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat I ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ; Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 27 April 2016 dan atas Replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I juga telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 25 Mei 2016 yang mana masingmasing Replik dan Duplik tersebut isinya terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang, tanggal 30Agustus 2016, Nomor 07 / Pdt.G / 2016 / PN. Sngyang amarnya berbunyi sebagai berikut:


DALAM PROVISI : -

Menolak seluruh permohonan Provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya,

DALAM POKOK PERKARA: -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

-

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.147.000,- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh

Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Subang pada tanggal

yang menyatakan bahwa

07September 2016 Pembanding semula Penggugat telah

mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Subang tanggal

30Agustus

2016 Nomor: 07 / Pdt.G/ 2016 / PN. Sng untuk

diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ; -----------------------------------------------Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Subang yang menyatakan bahwa masingmasing pada tanggal 20September 2016dan tanggal 28September 2016, pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I ; ---------------------------------------------------------------Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Pembanding semula Penggugat

tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan

Panitera Pengadilan Negeri Subang tanggal

10 Nopember

2016 Nomor:07 /

Pdt.G / 2016 / PN. Sng ; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding Pengadilan Negeri Subang tanggal

28

yang diterima di Kepaniteraan

Nopember

2016 dan kontra memori

banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Pembanding semula Halaman 30 dari halaman 33 Putusan Nomor541/PDT /2016 /PT.BDG

Penggugat, kepada para Terbanding dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I pada tanggal 30 November 2016, tanggal 01 Desember 2016, tanggal 5 Desember 2016 dan tanggal 6 Desember 2016 ; --Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzage) No. 07/ Pdt.G / 2016 / PN. Sng tanggal 7Oktober 2016, tanggal 11 Oktober 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ; --TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan memori

bandingberdasarkan Surat Keterangan Panitera

Pengadilan Negeri Subang tanggal 10 Nopember 2016 Nomor:07 / Pdt.G / 2016 / PN. Sng; ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding

yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Subang tanggal 28 Nopember 2016 sebagai berikut : 1. Bahwa Terbanding II dahulu Tergugat II sependapat dengan pertimbangan hokum Judex Factie Pengadilan Negeri Subang. 2. Bahwa Terbanding II dahulu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Bandung untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang. Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara yang memuat Berita Acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat bukti, keterangan saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 30 Agustus 2016 Nomor :07 / Halaman 31 dari halaman 33 Putusan Nomor541/PDT /2016 /PT.BDG

PDT.G/ 2016 / PN. SNG dan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; ---------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-petimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 30 Agustus 2016 Nomor :07 / PDT.G / 2016 / PN. SNG dapat

dipertahankan dan oleh

karenanya haruslah dikuatkan ; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa

oleh karena Pembanding

semula

Penggugat

berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -------------------------------------------------Mengingat Undang-undang Nomor 20

Tahun 1947 dan Peraturan

Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----------------M E N G A D I L I 1.

Menerima

permohonan

banding

dari Pembanding semula

Penggugat ; -------------------------------------------------------------------------2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 30Agustus 2016 Nomor: 07 / PDT.G / 2016 / PN. SNG yang dimohonkan banding tersebut ; -------------------------------------------------

3.

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

DEMIKIANLAH

diputus dalam rapat permusywaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari

ini : RABUtanggal


7DESEMBER 2016,

oleh kami : FIRZAL ARZY, S.H., M.H Hakim Tinggi

Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SULAIMAN, S.H., M.H. dan TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H. masing–masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari KAMIStanggal 5JANUARI 2017oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Hakim Anggota persidangan

yang

tersebut dalam

dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu

oleh

H.DEDE SOBARI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; ---------------------------

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

SULAIMAN, S.H., M.H.

FIRZAL ARZY, S.H., M.H.

Ttd TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI Ttd H.DEDE SOBARI, S.H., M.H.

Perincian Biaya : - Meterai …….. - Redaksi Putusan ……. - Pemberkasan ….……. Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah )



PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents