PUTUSAN Nomor : 398/Pdt/2013/PT. Bdg. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. HARDIATMAN SETIADY, bertempat tinggal di Kapuk
Poglar
Rt.001,Rw.01 No.27 Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Arnold Hasudungan Manurung, SH. Advokat pada
Kantor Advokat
Arnold Hasudungan Manurung & Partners, alamat di Villa Melati Mas Blok J.7 No.21 Kelurahan
Pondok Jagung, Kecamatan
Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2013 ;--------------------------------------------------------------------PEMBANDING I, semula TERGUGAT; ------------------2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, alamat di Jalan Tegar Beriman, Cibinong ;-----------------------------------------------------------PEMBANDING II, semula TURUT TERGUGAT ;----------
Lawan
S. PARLIN SILITONGA, alamat di jalan Wulung No.29 Rt.006 Rw.010 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur ;-----------------------------TERBANDING semula PENGGUGAT ;---------------
PENGADILAN TINGGI tersebut ;------------------------------------------------Setelah berkenaan
membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang dengan perkara ini sebagaimana
terlampir dalam berkas
perkara ;-----------------------------------------------------------------------------------------
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri
Hal 1 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
Cibinong tanggal 16 Mei 2013, Nomor 55/Pdt.G/2012/PN.Cbn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM PROVISI :
Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;---------------------
DALAM POKOK PERKARA : DALAM EKSEPSI :
Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;-------
DALAM KONPENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-------------------------2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya atas 2 (dua) bidang tanah terdiri dari : -
Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7 luas : 5.673 M² berasal membeli dari Sabani atas nama Sabani berdasarkan Akta Jual Beli No.2574/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara Sabani selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli . (Tanah Hak Milik Adat C.269 Persil 223) ;-------------------------
-
Tanah Hak Milik Adat Persil 00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT 0949.7 luas : 4.220 M² berasal membeli dari atas nama H. Nana Suryana berdasarkan Akta Jual Beli No.2575/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara
H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S.
Parlin Silitonga selaku Pembeli (Tanah hak Milik Adat C.532 Persil 196) ;-------------------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan Tergugat secara tanpa hak melakukan pemasangan papan plang, pemagaran seng dan penggalian tanah diatas dan atau disekitar tanah milik Penggugat sepanjang : -
Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7 luas : 5.673 M² berasal membeli dari Sabani atas nama Sabani berdasarkan Akta Jual Beli No.2574/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara Sabani selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli . (Tanah Hak Milik Adat C.269 Persil 223) ;-------------------------
-
Tanah Hak Milik Adat Persil 00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT 0949.7 luas : 4.220 M² berasal membeli dari atas nama H. Nana Suryana berdasarkan Akta Jual Beli No.2575/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara
H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S.
Hal 2 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
Parlin Silitonga selaku Pembeli (Tanah hak Milik Adat C.532 Persil 196) ;-------------------------------------------------------------------------------------4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum, cacat hukum : -
Sertifikat Hak Milik No.40/Desa Sirnajaya atas nama Hardiatman Setiady tertanggal 12 Pebruari 2011 sepanjang Tanah Hak Milik Adat Persil 00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT 0949.7 luas : 4.220 M² berasal membeli dari atas nama H.Nana Suryana berdasarkan Akta Jual Beli No.2575/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan
S. Parlin Silitonga
selaku Pembeli (Tanah hak Milik Adat C.532 Persil 196) ;-----------------
Sertifikat Hak Milik No.31/Desa Sirnajaya atas nama Hardiatman Setiady tertanggal 21 Nopember 2006 sepanjang Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7 luas : 5.673 M² berasal membeli dari Sabani atas nama Sabani berdasarkan Akta Jual Beli No.2574/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara Sabani selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli . (Tanah Hak Milik Adat C.269 Persil 223) ;--------------------------------------------------------------
5. Menyatakan tidak sah : -
Sertifikat Hak Milik No.40/Desa Sirnajaya atas nama Hardiatman Setiady tertanggal 12 Pebruari 2011 sepanjang Tanah Hak Milik Adat Persil 00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT 0949.7 luas : 4.220 M² berasal membeli dari atas nama H.Nana Suryana berdasarkan Akta Jual Beli No.2575/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan
S. Parlin Silitonga
selaku Pembeli (Tanah hak Milik Adat C.532 Persil 196) ;-----------------
Sertifikat Hak Milik No.31/Desa Sirnajaya atas nama Hardiatman Setiady tertanggal 21 Nopember 2006 sepanjang Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7 luas : 5.673 M² berasal membeli dari Sabani atas nama Sabani berdasarkan Akta Jual Beli No.2574/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara Sabani selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli. (Tanah Hak Milik Adat C.269 Persil 223) ;------------------------------------------------------------
6. Menghukum Tergugat untuk : -
Membongkar
papan
plang
dengan
tulisan
“TANAH
MILIK
HARDIATMAN S. SERTIFIKAT HAK MILIK NO.40” yang didirikan diatas tanah milik Penggugat Hak Milik Adat Persil No.00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT 0949.7 luas 4.220 M² yang
Hal 3 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah (Tanah Milik Adat C.532 Persil 196) ;------------------------------------------------------------------------------
Membongkar
papan
plang
dengan
tulisan
“TANAH
MILIK
HARDIATMAN S. SERTIFIKAT NO.31” yang diatasnya berdiri 1 (satu) bangunan rumah tinggal (Tanah Hak Milik Adat C.269 Persil 223) ;---Segera setelah putusan ini dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----------------------------------------------------------------------------------------7. Menghukum
Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan
ini ;--------------------------------------------------------------------------------------------8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;------------------
DALAM REKONPENSI -
Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;---------------
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar :
Rp1.531.000,00 ( satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu
rupiah) ;---------------------------------------------------------------------------------------
Mengingat akan akta permohonan banding Nomor 55/Pdt.G/2012/PN. Cbn yang dibuat
oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibinong
menerangkan, bahwa
pada
tanggal 23 Mei 2013 Tergugat dengan
perantaraan Kuasanya tersebut banding terhadap
yang
di atas, telah
mengajukan permohonan
putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan
banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat tanggal 09 Juli 2013
dan kepada Turut Tergugat pada tanggal
pada 02 Juli
2013 ;----------------------------------------------------------------------------------------------
Mengingat
pula
akta
permohonan
banding
Nomor
55/Pdt.G/2012/PN.Cbn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa Tergugat
juga
mengajukan
pada tanggal
permohonan
banding
24 Mei 2013 Turut terhadap
putusan
Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada
tanggal 09 Juli 2013 dan kepada
Tergugat pada tanggal 15 Juli 2013 ;-----------------------------------------------------
Hal 4 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
Memperhatikan memori banding tertanggal 09 Juli 2013 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I/ Tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Juli 2013, memori banding mana telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 29 Juli 2013 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 17 Juli 2013 ;-----------------
Memperhatikan pula memori banding
tertanggal 12 Agustus 2013
yang diajukan oleh Pembanding II/ Turut Tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Agustus 2013, memori banding mana telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2013 dan kepada Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2013 ;-------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding I/ Tergugat dan Pembanding II/ Turut Tergugat, oleh Terbanding/ Penggugat telah diajukan kontra memori banding tertanggal 21 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi pada tanggal 22 Oktober 2013 ;---
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) masing-masing kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 09 Juli 2013, kepada Pembanding I/ Tergugat pada tanggal 15 Juli 2013 dan kepada Pembanding II/ Turut Tergugat pada tanggal 02 Juli 2013 ;-------------------------
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa
putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut
dijatuhkan pada tanggal 16 Mei 2013 dengan dihadiri oleh para pihak berperkara, dan selanjutnya
Tergugat dengan perantaraan kuasanya
tersebut di atas pada tanggal 23 Mei 2013 telah mengajukan permohonan banding, demikian pula
Turut Tergugat pada tanggal 24 Mei 2013 telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga dengan demikian permohonan banding dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata
Hal 5 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;----------------------------------------
Menimbang, bahwa
adapun alasan-alasan yang dikemukakan
Pembanding I/ Tergugat didalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah salah menerapkan hukum dan tidak memuat pertimbangan yang cukup, oleh karena dalam putusan akhirnya tidak memuat kembali pertimbangan hukum tentang eksepsi seperti yang termuat dalam putusan selanya, demikian juga putusan Penagadilan Negeri yang menolak eksepsi tentang kewenangan absolut dari Pengadilan, adalah putusan yang keliru, oleh karena telah jelas dalam gugatan Penggugat adalah berisi tuntutan pembatalan sertifikat Hak Milik No.31 dan SHM No.40 milik Tergugat yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bogor/ Turut Tergugat. Bahwa oleh karena yang dituntut adalah pembatalan atau pernyataan batal demi hukum suatu sertifikat yang merupakan produk pejabat Tata Usaha Negara/BPN dan
yang dijadikan dasar gugatan dan
dinilai adalah proses penerbitan sertifikat tersebut maka hal tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;------------------------------------------------------------------------2. Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong juga salah menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, khususnya tentang tidak sempurnanya gugatan Penggugat, yaitu gugatan kurang pihak (exseptio plurium litis). Bahwa seharusnya Penggugat menarik pihak lain yaitu para pemilik tanah asal baik yang menjual kepada Tergugat maupun yang menjual kepada Penggugat, seabagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, demikian juga gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik atau tidak melibatkan Notaris/PPAT dan Kepala Desa sebagai Tergugat. Bahwa keharusan menarik
Notaris / PPAT sebagai pihak berperkara/
Tergugat oleh karena ia mempunyai kepentingan hukum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses jual beli tanah sengketa, sebab Notaris/PPAT wajib hukumnya unruk memverifikasi data-data pemilik tanah maupun objek tanahnya, demikian juga peran
Hal 6 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
Kepala Desa dalam Proses Jual Beli tanah sengketa serta terbitnya sertifikat atas nama Tergugat sangat penting dan karenanya kepala Desa (H. Abdul Hamid) semestinya ditarik menjadi Tergugat ;-----------3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya tidak cukup, oleh karena
gugatan
Penggugat nyata-nyata kabur atau tidak jelas, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;---------------------4. Bahwa Pengadilan Negeri tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, khususnya tentang fakta-fakta dan bukti-bukti, antara lain tentang bukti P1, berupa jual beli antara Sabani dengan Penggugat, yang ternyata bertentangan dengan kesaksian Sabani sendiri yang mengatakan ia tidak mengetahui isi bukti P1, melainkan hanya mengakui menandatangani Blanko Akta Jual Beli (kosong) dikantor desa dan bukan dikantor Notaris/ PPAT. Saksi
Sabanipun
menyatakan merasa tidak pernah menjual tanah seluas 5600 M2 seharga Rp. 56.000.000,- seperti yang tersebut dalam bukti P1. Disamping itu saksi Sakri yang menerangkan ada tukar tambah tanah antara Sabani dengan Abdul Hamid seluas 4000 M2 Tahun 1998, hanyalah mendengar dari orang lain (testimonium de auditu). Dan saksi Sabanipun tidak bisa membuktikan adanya tukar menukar tanah antara Sabani dengan Abdul Hamid, Dengan demikian seharusnya bukti P1 tersebut dikesampingkan karena bertentangan dengan pasal 1320 BW serta cacat hukum;-----------------------------------------------------Bahwa Pengadilan Negeri juga telah keliru menilai keterangan saksi Karom, saksi Sakri, saksi Taris dan saksi Tabani yang semuanya tidak dapat membuktikan adanya jual beli tanah antara Sabani dengan Penggugat ;----------------------------------------------------------------------------5. Bahwa
Pengadilan Negeri telah tidak mempertimbangkan dengan
benar tentang fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam bukti TT3 dan TT4, dimana saksi Nana Suyatna telah mendatangi lokasi tanah sengketa yang ditunjukan oleh seseorang saksi yang dihadirkan pemilik tanah. Adalah keliru jika Pengadilan Negeri mempersoalkan tentang saksi Nana Suyatna yang tidak pernah melihat buku C Desa. Bahwa yang jelas telah terbukti dipersidangan bahwa data fisik dan data yuridis berupa letter C dan riwayat tanah telah sesuai dan dicocokan, telah pula diumumkan sebagaimana mestinya serta tidak
Hal 7 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
pernah diajukan protes atau keberatan dari pihak manapun
yang
mengaku sebagai pemilik tanah ;------------------------------------------------6. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri juga tidak
benar,
karena terbukti dipersidangan bahwa saksi Sabani tidak pernah bisa membuktikan adanya tukar menukar tanah dengan H. Abdul Hamid. Demikian pula Pengadilan Negeri tidak cermat mempertimbangkan bukti Tergugat tertanda T25 a dan T25 b yang dapat membuktikan bahwa H. Abdul Hamid tidak pernah melakukan tukar menukar tanah dengan Sabani, dan kalaupun Pengadilan Negeri mempercayai keterangan saksi Karta jelas itu tidak benar dan tidak tepat, oleh karena saksi Karta tidak pernah menyaksikan adanya tukar menukar tanah antara
Sabani dengan H. Abdul Hamid serta tidal pernah
menyaksikan adanya jual beli tanah sengketa antara saksi Sabani dengan Penggugat/ Terbanding. Tegasnya Pengadilan Negeri telah keliru mempercayai keterangan saksi Karta yang bersifat testimonium de auditu ;------------------------------------------------------------------------------7. Bahwa Pengadilan Negeri telah pula keliru menerapkan hukum pembuktian dan salah menilai fakta-fakta, hal ini disebabkan Pengadilan Negeri begitu saja mempercayai keterangan saksi Karom dan Sabani, dengan mengabaikan keterangan saksi Nana Suyatna serta bukti surat Tergugat, dimana telah dapat dibuktikan bahwa bukti TT3 dan TT4 adalah betul dan cocok atau bersesuaian dengan riwayat tanah dan buku letter C di Kantor Desa Sirnajaya ;--------------------------8. Bahwa Pengadilan Negeri juga keliru mempertimbangkan dan menilai keterangan saksi Sahri bin Sahim. Bahwa terbukti
saksi Sahri bin
Sahim telah mengenal Tergugat/ Pembanding sejak Tahun 2007 dan mengetahui bahwa Tergugat
telah membeli tanah dari Karom bin
Utar, sebaliknya saksi Sahri bin Sahim tidak pernah
mengetahui
riwayat tanahnya Sabani dan tidak pernah pula melihat buku C di Desanya tersebut; Bahwa selain itu seharusnya Pengadilan Negeri
cermat dan
menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 19 April 2013, dimana dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Penggugat/ Terbanding tidak dapat
menunjukan patok dan batas-batas tanah
yang diaku sebagai miliknya seluas kurang lebih 5.673 M2. Semestinya kalau benar Penggugat mempunyai tanah dilokasi tanah sengketa quad non yang bisa menunjukan patok dan
Hal 8 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
batas-batas
tanahnya, selain Penggugat adalah juga pemilik asal bersama petugas ukur dari kantor BPN, sementara saksi Sabani, saksi Sahri bin Sahim maupun saksi Nana Suryana yang disebut-sebut sebagai pemilik asal tidak hadir untuk menunjukan batas-batas tanah sengketa yang diakui sebagai milik Penggugat. Sedangkan sebaliknya Tergugat bersama R. Hidayat selaku pemilik asal SHM No.40 dan selaku saksi pada SHM No.31 bersama petugas ukur dari BPN dapat menunjukan batas-batas tanah sesuai SHM No.31 ;----------------------------------------------------------9. Bahwa Pengadilan Negeri pembuktian,
yaitu
telah pula salah menerapkan hukum
mempercayai keterangan saksi Zaenal Abidin
selaku petugas pencatat pernikahan di Desa Sirnajaya yang tidak tahu urusan pertanahan di Desanya, bahkan keterangan saksi Zaenal Abidin tersebut terbantahkan dan bertentangan dengan saksi H. Abdul Hamid Kepala Desa Sirnajaya saat itu serta bukti TT25 a dan TT 25 b singkatnya, seharusnya Pengadilan mengesampingkan saksi Zaenal Abidin dan saksi Nana Suryana yang tidak bisa dipercaya dan tidak punya nilai pembuktian ;-----------------------------------------------------------10. Bahwa
Pengadilan
Negeri
telah
keliru
dalam
pertimbangan
putusannya, oleh karena mengesampingkan begitu saja keterangan saksi-saksi Tergugat, antara lain saksi Taris, Miftahudin, Aldiansyah, Ahmad Rifandi, Didin Syarifudin, Zaenudin dan saksi Nana Suyatna (pensiunan sfat pendaftaran tanah BPN), yang didukung bukti T4, T5 dan T6 yang semuanya
membuktikan bahwa
benar tanah-tanah
objek sengketa adalah milik Tergugat berdasarkan SHM No.16, SHM No.31 dan SHM No.40 ;------------------------------------------------------------11. Bahwa dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, telah dapat dibuktikan bahwa tanah sengketa sepertri tersebut dalam SHM No.16, SHM No.31 dan SHM No.40 adalah sah milik dan atas nama Tergugat/ Pembanding Hardiyatman Setiady dan belum pernah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan
hukum
tetap,
dan
telah
terbukti
pula
bahwa
Penggugat/Terbanding yang melanggar hak Tergugat/ Pembanding yaitu melakukan pengrusakan diatas tanah sengketa SHM. No.16 dan SHM No.40.;---------------------------------------------------------------------------Bahwa
untuk itu Pembanding/ Tergugat mohon agar Pengadilan
Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut dan
Hal 9 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
dengan mengadili sendiri, menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;---------
Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding II/ semula turut Tergugat didalam Memori Bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :--------------------------------------------------------1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menolak eksepsi Turut Tergugat tentang ketidak wenangan Pengadilan Negeri Cibinong, adalah putusan yang
keliru, yaitu dissatu pihak menyatakan
Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, tetapi dilain pihak
memutuskan bahwa
sertifikat-
sertifikat tanah objek sengketa tidak berkekuatan hukum, cacat hukum dan tidak sah. Pernyataan terakhir mana adalah wewenang absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara seperti diatur dalam Undangundang No.5 Tahun 1986 jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-undang No.51 Tahun 2009. Bahwa Pengadilan Negeri hanya menilai dan memeriksa tentang kepemilikan tanah, sedangkan mengenai sertifikat tanahnya adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dengan menilai dan mempertimbangkan
apakah
prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;----------2. Bahwa Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan bukti-bukti dari beberapa keterangan saksi saja, tanpa mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, akibatnya pertimbangan putusannya tidak sempurna ;---------------------3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, telah terungkap fakta yang benar, bahwa tanah sengketa adalah benar telah dibeli secara sah dan menjadi milik Hardiatman Setiady, demikian pula terbitnya sertifikat tanah atas tanah sengketa yaitu SHM No. 31/ Desa Sirnajaya dan SHM No.40/ Desa Sirnajaya adalah berdasarkan alas hak yang sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku; Bahwa
oleh karenanya Pembanding II/Turut Tergugat mohon agar
Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut dan selajutnya mengadili sendiri dengan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;---------------------------------------------------
Hal 10 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
Menimbang, bahwa
sebaliknya
Terbanding/ Penggugat didalam
Kontra Memori Bandingnya mengemukakan, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, dan karenanya
mohon agar
Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding Para Pembanding dan selanjutnya
menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Cibinong
No.55/Pdt/G/2012/PN. Cbn tanggal 16 Mei 2013 tersebut ;------------------------
Menimbang, bahwa
setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan
meneliti dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan penggugat, jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan Pengadilan Negeri, berita acara sidang Hakim tingkat pertama, pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri
dalam
putusannya,
alasan-alasan
yang
dikemukakan
para
Pembanding didalam Memori bandingnya serta Kontra Memori Banding dari Terbanding/ Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang mengabulkan
gugatan
Penggugat
(untuk
sebagian)
yaitu
dengan
pertimbangan dan alasan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam putusan sela tanggal 16 Oktober 2012 antara lain dipertimbangkan, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (competentie absolute) berdasarkan pasal 162 RBg dan pasal 136 HIR harus diputus
bersama-sama dengan pokok perkara, sedangkan eksepsi yang
menyangkut kewenangan suatu
badan peradilan harus diputus terlebih
dahulu dalam putusan sela ;-----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi pihak Tergugat yang salah satunya, eksepsi mengenai pembatalan sertifikat hak milik yaitu SHM No.31 dan SHM No.40 mengenai objek sengketa menyangkut kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri Cibinong harus diputus terlebih dahulu dalam putusan sela dan putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam
Hal 11 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
putusan sela tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama
yang pada intinya bahwa gugatan
Penggugat adalah mengenai tanah Hak Milik yang didalamnya menyangkut sengketa kepemilikan dari para pihak yang berperkara tentang perbuatan melawan hukum ;-----------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dengan
oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat
pertimbangan dan putusan dalam eksepsi dari Hakim tingkat
pertama maka putusan dalam eksepsi haruslah dikuatkan ;---------------------
DALAM PROVISI : Menimbang, bahwa
Penggugat/ Terbanding mengajukan gugatan
provisi pada pokoknya : 1. Agar Tergugat/ Pembanding atau siapapun tidak melakukan dan atau menghentikan kegiatan apapun di atas 2 (dua) bidang tanah sengketa milik penggugat ;----------------------------------------------------------------------2. Agar diletakan sita
jaminan atas 2 (dua) bidang tanah sengketa a
quo ;---------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa
atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim
tingkat pertama mengenai putusan dalam provisi tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut ;------------------------- Bahwa untuk maksud provisi yang pertama, provisi tersebut sudah memberi pembenaran kepemilikan atas objek gugatan tersebut bagi Penggugat/ Terbanding, dan hal ini bertentangan dengan kebenaran hukum, sedangkan mengenai eksepsi ke 2 ( kedua ) dimana ternyata sampai dengan saat ini tidak ada diletakan sita jaminan, maka dengan pertimbangan tersebut provisi tersebut beralasan untuk ditolak lagi pula tuntutan agar diletakan sita jaminan bukanlah sesuatu hal yang dapat dimasukan dalam bagian provisi ;--------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa
mengenai pertimbangan hukum dan putusan
majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------------
Hal 12 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
Menimbang, bahwa
yang menjadi objek gugatan dalam gugatan
Penggugat, adalah mengenai 2 (dua) bidang tanah yaitu : 1. Tanah Hak Milik adat Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/ SPPT. 9464.7, luas 5.673 M2
berasal membeli dari
SABANI
dan
atas nama
SABANI berdasarkan Akta Jual Beli No.2574/2009. Tanggal 6 (enam) Oktober 2009, antara SABANI, selaku penjual dengan S. PARLIN SILITONGA selaku pembeli (tanah Hak Milik Adat C No.269, persil 223) sesuai bukti PI,
berdasarkan alat-alat bukti, surat keterangan
tidak sengketa, leter C Desa dan SPPT tahun terakhir 2009 ;---------2. Tanah Hak Milik Adat Persil No. 00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT.0949.7, luas 4.220 M2 berasal membeli dari atas nama H. Nana Suryana, berdasarkan Akta Jual Beli No.2575/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara H. Nana Suryana selaku penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku pembeli (tanah Hak Milik Adat C.532, Persil 196, sesuai Bukti P.2, berdasarkan alat-alat bukti surat keterangan tidak sengketa, leter C Desa dan SPPT tahun terakhir 2009 ;-------------
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Penggugat yaitu saksi SABANI dihubungkan dengan surat bukti P1, Akta Jual Beli 2574/2009 tanggal 06 Oktober 2009 terbukti bahwa Sabani sebagai penjual menandatangani Blangko Akta Jual Beli tersebut di Kantor Desa, bukan didepan Notaris dan Blangko Akta Jual Beli tersebut waktu ditandatangani oleh saksi Sabani masih belum diisi atau masih kosong dan berdasarkan bukti P1 tersebut jadi halaman 4 (empat) tercatat pihak pertama/saksi Sabani sebagai penjual tanah in casu telah menerima uang sebesar Rp. 56.730.000,(lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dari pihak kedua/ S. Parlin
Silitonga/
Penggugat/
Terbanding,
sementara
dipersidangan
keterangan saksi Sabani menyatakan bahwa saksi Sabani hanya menerima uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan S. Parlin Silitonga/ Penggugat//
Terbanding atas keterangan saksi Sabani tersebut
tidak dibantah oleh Penggugat/ Terbanding ;----------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas, ternyata terjadi
fakta perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran hukum,
dimana jual beli tersebut seharusnya terjadi dihadapan Notaris Nyonya Yatni Sudiyatni dan termasuk saat menandatangani Akte Jual Beli tersebut harus sudah diisi lengkap, lalu dibacakan secara jelas, Akta Jual Beli tersebut oleh
Hal 13 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
Notaris dihadapan penjual dan pembeli, kemudian Akta Jual Beli tersebut ditandatangani oleh penjual dan pembeli dihadapan Notaris, dan jumlah uang yang tercantum dalam Akta Jual Beli tersebut sebagai bukti bahwa pembeli sudah membayar uang harga tanah tersebut dan diakui telah
diterima
sepenuhnya oleh penjual ;--------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa
berdasarkan
fakta yang terjadi antara
Penggugat/ Terbanding/ S. Parlin Silitonga sebagai pembeli dan Sabani sebagai penjual ternyata saat Akta Jual Beli tersebut ditandatangani oleh SABANI sebagai penjual tanah, bukan terjadi dihadapan Notaris, tetapi dikantor Desa dan Blangko Akta Jual Beli tersebut, saat ditandatangani masih belum diisi, termasuk jumlah uang harga tanah, ternyata yang tertulis dalam Akta Jual Beli tersebut lebih besar jumlahnya tidak sesuai dibanding yang diterima oleh penjual (SABANI) ;---------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena Jual Beli yang dilakukan atau yang terjadi antara Penggugat/ Terbanding/ S. Parlin Silitonga dengan Sabani tidak dilakukan dengan benar atau terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding/ S. Parlin Silitonga kepada SABANI dimana
soal
jumlah uang harga tanah yang tercantum dalam Akta Jual Beli tersebut Rp. 56.730.000,- akan tetapi yang diterima oleh Sabani sebagai penjual hanya Rp.15.000.000,- sebagai harga jual tanah, berikut ternyata Akta Jual Beli tersebut tidak ditandatangani oleh Sabani sebagai penjual tanah dihadapan Notaris, sehingga tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Akta Jual Beli tersebut dimana
disebutkan bahwa SABANI
menghadap / dihadapan
Notaris ;-------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan jual beli yang dengan
dilakukan Penggugat/ Terbanding/ S. Parlin Silitonga/ Pembeli SABAN/
Penjual
bertentangan
dengan
hukum,
sehingga
berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 1335 KUHPerdata adalah batal demi hukum atau dengan kata lain jual beli tersebut secara hukum tidak
pernah terjadi atau tidak pernah ada, sehingga
dengan demikian
Penggugat/ Terbanding/ S. Parlin Silitonga tidak terbukti sebagai orang yang berhak atau pemilik dari areal tanah sesuai butir 1 diatas atau dalam surat gugatan Penggugat, pada posita butir I.1 dan pada petitum butir 2 garis datar (-) satu, berakibat hukum haruslah dinyatakan ditolak ;--------------------
Hal 14 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
Menimbang, bahwa
berdasarkan surat gugatan Penggugat dan
jawaban Tergugat untuk areal tanah yang digugat oleh penggugat tersebut pada butir 1 (satu) diatas, Tergugat mendalilkan bahwa arel tanah butir 1 (satu) di atas terdapat dalam areal tanah Tergugat/ Pembanding yang didukung oleh surat bukti T.5
yaitu sertifikat Hak Milik No.31/Desa/
Kelurahan Sirnajaya/2006, atas nama HARDIATMAN SETIADY/ Tergugat/ Pembanding, Surat ukur Nomor 24/Sirnajaya/2006, tanggal 18 Oktober 2006, luas 11.673 M2 bekas tanah milik adat CN.7055P.351 DIII ;------------------------
Menimbang, bahwa tercatat
sudah
memperhatikan surat bukti T5 tersebut yang
diterbitkan
sejak
Oktober
2006
hingga
saat
Penggugat/Terbanding/ S. Parlin Silitonga mengajukan gugatan kepada tergugat pada tanggal 04 April 2012 terbukti surat bukti T.5 tersebut sejak dari terbitnya sudah berusia lebih dari 5 (lima) tahun dan mulai dari proses awal untuk mendapat sertifikat Hak Milik tersebut, terbukti telah dilakukan sesuai prosedur yang benar, sesuai fakta yang di kemukakan oleh Turut Tergugat/ Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor, dan selama lebih dari 5 (lima) tahun surat bukti T5 tersebut untuk asal tanah aquo, tidak ada pihak yang menggugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang antara lain
menentukan bahwa apabila dalam
waktu 5 (lima) tahun sejak
diterbitkannya sertifikat itu (termasuk surat bukti T5) tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadailan Negeri
mengenai penguasaan tanah atau penerbitan
sertifikat tersebut maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu (dalam hal ini menyangkut keterangan Sabani dan saksi Karom) tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah tersebut, termasuk asal tanah aquo ;-----------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa
berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan
tidak nyata terbukti pihak saksi SABANI
dan pihak saksi KAROM ada
memproses atau ada keberatan atas proses sertifikat Hak Milik sesuai bukti T.5 tersebut sejak awal prosesnya hingga terbitnya sertifikat tersebut dan surat bukti T.5 tersebut telah berusia 5 (lima) tahun lebih sejak dari terbitnya hingga gugatan ini diajukan, sehingga dengan demikian berdasarkan apa
Hal 15 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
yang terungkap disidang dalam perkara aquo atas keterangan para saksi tersebut tidak dapat dipakai lagi
untuk melumpuhkan surat bukti T.5
tersebut;----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa
berdasarkan pertimbangan diatas maka areal
tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat
sesuai bukti 1
(satu) diatas berdasarkan bukti T 5 adalah sah menjadi hak milik Tergugat (Hardiatman Setiady) ;-------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P2 Akta Jual Beli antara H. Nana Suryana
sebagai Penjual dan Penggugat/Terbanding/S. Parlin
Silitonga sebagai pembeli atas areal tanah tersebut dalam surat bukti P2 diatas berdasarkan keterangan saksi H. Nana Suryana dan surat bukti P2 terbukti H. Nana Suryana menandatangani Akta Jual Beli tersebut di Kantor Desa, tidak dihadapan Notaris, sementara dalam surat bukti P2 Akta Jual Beli aquo tertulis bahwa penandatanganan oleh H. Nana Suryana terjadi dihadapan Notaris berikut uang harga tanah incasu diterima oleh H. Nana Suryana sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sementara yang tertulis dalam surat bukti P2 Akte Jual Beli tertulis Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena yang tertulis dalam surat bukti P2 Akta Jual Beli antara H. Nana Suryana sebagai penjual tanah in casu kepada Penggugat/Terbanding/S. Parlin Silitonga tidak sesuai dengan fakta
yang terjadi dan hal ini menjadi
keberatan Tergugat/Pembanding, maka sesual pasai 1320 KUHPerdata jo pasal 1335 KUHPerdata, maka perbuatan jual beli incasu, dalam hal ini berdasarkan surat bukti P2, adalah batal demi hukum atau dengan kata lain jual beli tersebut secara hukum tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada, sehingga dengan demikian Penggugat/Terbanding/S. Parlin Silitonga tidak terbukti sebagai orang
yang berhak atau pemilik dari areal tanah sesuai
tersebut dalam butir 2 (dua) di atas, atau dalam surat gugatan Penggugat pada posita butir 1.2 dan pada petitum butir 2 garis datar (-) dua, berakibat hukum haruslah dinyatakan ditolak ;-------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa
setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan
pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tingkat pertama dalam putusan
Hal 16 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
halaman 158 alinea terakhir yang menguraikan sebagai berikut : bahwa untuk memperjelas keadaan tanah sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sesuai dengan Berita Acara tanggal 19 April 2013 dan dari hasil pemeriksaan tersebut Tergugat menunjukan batas-batas tanah sesuai gambar dalam SHM No.40 menunjukkan
akan tetapi tergugat tidak bisa
batas sebenarnya dari tanah yang diakui milik Tergugat
sesuai luasnya 9.192 M2 dengan demikian menurut hemat Majelis, Tergugat telah tidak bisa mempertahankan
dalilnya, bahwa tanah yang dikuasai
Penggugat seluas kurang lebih 4.220 M2 termasuk didalam tanah yang diakui Tergugat sebagai miliknya seluas kurang lebih 9.192 M2 ;--------------------------
Menimbang, bahwa
setelah Pengadilan Tinggi meneliti kebenaran
Berita Acara Sidang tanggal 19 April 2013 dimana yang teruraikan termuat dalam berita acara sidang hari Jum’t tanggal 19 April 2013 adalah mencatat adanya pengajuan naskah
kesimpulan dari masing-masing para pihak
berperkara dimana yang hadir dalam persidangan hari Jum’at tanggal 19 April 2013 adalah : Majelis Hakim yang bersidang;---------------------------------------------------- Penggugat
datang
menghadap
sendiri dan didampingi oleh
kuasanya ;------------------------------------------------------------------------------ Tergugat datang menghadap kuasanya ;---------------------------------- Turut tergugat datang menghadap kuasanya ;----------------------------Kemudian persidangan dilanjutkan menuju ke lokasi tanah untuk melihat secara langsung lokasi areal tanah yang disengketakan. Dilokasi didapat fakta-fakta sebagi berikiut : SHM No.40 dengan batas-batas sebagi berikut : Sebelah Utara Yeyet/pohon Nangka Sebelah selatan kali Ciherang Sebelah Timur Marjuki
Sebelah Barat Bandi (Bani) ;-----------------------------------------------------
SHM Nomor :31, Penggugat menggugat dari 11.000 sekian menjadi 5.600 sekian meter pesegi ;-------------------------------------------------------------------------Majelis bermusyawarah dan atas
hasil musyawarah tersebut lalu Hakim
Ketua menyatakan persidangan yang akan
datang dengan acara
pembacaan putusan, maka sidang ditunda hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 jam 09.00 WIB dengan perintah kepada para pihak agar hadir kembali pada
Hal 17 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
persidangan yang akan datang tanpa dipanggil lagi, sidang oleh Hakim Ketua ditutup ;-------------------------------------------------------------------------------------------Demikianlah dibuat berita acara persidaangan ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua (H. Sumpeno, SH.MH)
dan Panitera Pengganti (Amat
Kardi );--------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengkaji berita acara sidang hari Jum’at tanggal 19 April 2013 tersebut ternyata Majelis Hakim dan Panitera, Kuasa para pihak berperkara termasuk Penggugat hadir dipersidangan itu, sampai dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan di areal tanah in casu hingga selesai pemeriksaan ;-----------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa putusan yang dibuat oleh Hakim (Majelis Hakim) harus didasarkan atas apa yang terdapat dalam Berita Acara Sidang karena secara kronologis yaitu dilakukan pemeriksaan dengan cara Tanya jawab (Tanya : dari pihak Hakim kepada para pihak dan saksi, lalu dijawab oleh para pihak dan saksi kepada Hakim) lalu hasil pemeriksaan berupa tanya jawab tersebut dimuat atau ditulis dalam Berita Acara Sidang, selanjutnya Majelis
Hakim
membuat putusan sesuai dengan (berlandasan)
yang
termuat dalam Berita Acara Sidang, sehingga Berita Acara tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, karena apa yang termuat dalam Berita Acara Sidang adalah memuat fakta atau kejadian yang di temukan/diperoleh dari hasil pemeriksaan secara
langsung (on the spot), termasuk dalam
perkara aquo ;------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding dalam perkara aquo, sebelum berkas perkara, termasuk Berita Acara Sidang dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan kepada para pihak
yang
berperkara untuk memeriksa kebenaran dan berkas perkara tersebut apakah ada
keberatan dari para pihak berperkara (termasuk semua berita acara
sidang), dimana ternyata tidak ada keberatan, termasuk tidak ada keberatan mengenai berita acara sidang hari Jum’at tanggal 19 April 2013, sehingga berita acara tersebut tetap diterima sebagai suatu kebenaran ;--------------------
Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Sidang tanggal 19 April 2013 tersebut, ternyata disebutkan, bahwa
Majelis Hakim, Panitera
Pengganti, kuasa dari Penggugat, kuasa dari Tergugat, kuasa dari Turut
Hal 18 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
Tergugat dan Penggugat ada dan hadir di lokasi sengketa secara langsung dan dilokasi didapat fakta-fakta sebagai berikut : Sertifikat Hak Milik Nomor :40 disebut batas-batas :
Sebelah Utara Yeyet/ Pohon Nangka
Sebelah Selatan Kali Cirerang
Sebelah Timur Marjuki
Sebelah Barat Bandi (Bani), dimana Berita Acara Sidang memberikan
keadaan yang nyata atau fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim, Panitera, Kuasa para pihak dan Penggugat disaat pemeriksaan setempat dilakukan, di temukan tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 40 itu memang benarbenar ada dengan ditemukan batas-batas dari tanah dengan SHM Nomor : 40 tersebut secara jelas seperti disebutkan di atas ;-----------------------------------
Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 158 alinea terakhir tersebut, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang hari Jum’at
tanggal 19 April 2013, ternyata
pertimbangan Majelis Hakim tersebut
bertentangan dengan Berita Acara
Sidang tanggal 19 April 2013, dimana
menurut Pengadilan Tinggi uraian
pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut melakukan/ membuat pertimbangan yang keliru, dimana Majelis Hakim tingkat pertama membantah atau memberikan penilaian atau pendapat yang salah
atau bertentangan
dengan fakta/kebenaran yang tertuang/ termuat dalam berita acara sidang tanggal 19 April 2013, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut beralasan untuk ditolak ;---------------------------------------------
Menimbang, bahwa
keterangan para saksi R. Hidayat, saksi Taris,
saksi Karta, saksi Miftahudin, saksi Aldiansyah, saksi Ahmad Ripandi dan saksi Nana Suyatna dihubungkan dengan lampiran bukti TT2 berupa Akta Jual Beli Nomor :233/2006, Jum’at tanggal 06 Oktober 2006, surat bukti T6 Sertifikat Hak Milik Nomor : 40 atas nama HARDIATMAN SETIADY (Tergugat), jawaban Tergugat dan didukung oleh alat bukti Turut Tergugat/ Badan Pertanahan Kabupaten Bogor, terbukti lahan (areal) tanah dengan Serifikat Hak Milik Nomor :40 tersebut dibeli oleh Hardiatman Setiady (Tergugat) dan penjualnya R. Hidayat, pada tanggal 06 Oktober 2006 dihadapan Notaris AGUNG SETIAWAN BADANUDIN, S.H dengan harga Rp.46.991.000,- ( empat puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan lahan tersebut sudah dikuasai, dan diolah oleh Tergugat Hal 19 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
sejak saat dibeli oleh Tergugat, ditanami jagung, kemudian di bulan Desember 2012, sesuai bukti-bukti berupa foto-foto (terlampir) diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, areal tanah tersebut diserobot oleh Penggugat dengan cara membuldoser bagian lokasi tanah tersebut ;------ --------------------
Menimbang, bahwa
berdasarkan pertimbangan fakta di atas
penguasaan tanah atau lahan tersebut oleh Tergugat, lebih dahulu dari pada Penggugat, Tergugat menguasai lahan in casu sudah sejak tanggal 06 Oktober 2006 dilanjutkan dengan proses sertifikat atas tanah tersebut dan telah ditempuh sesuai procedure, sesuai keterangan para saksi tersebut dan telah memperoleh sertifikat Hak Milik Nomor :40 sesuai
surat bukti T6,
sementara Penggugat baru tanggal 06 Oktober 2009, selisih waktu 3 (tiga) tahun dan berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat mendasarkan penguasaan lahan in casu, baru berupa Akta Jual Beli, dan berdasarkan pertimbangan di atas Akta tersebut ternyata batal demi hukum ;------------------
Menimbang, bahwa
berdasarkan pertimbangan diatas terbukti
Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah aquo sesuai sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 40, sesuai surat bukti T.6, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat atas areal lahan Nomor 2 di atas sesuai petitum gugatan butir Nomor 2 secara hukum haruslah ditolak ;------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan Penggugat/ Terbanding beralasan untuk ditolak dan berakibat semua biaya yang timbul dalam perkara ini, seluruhnya di tanggung oleh Penggugat/ Terbanding, biaya perkara dalam Peradilan tingkat pertama dan biaya perkara dalam Peradilan tingkat banding ;----------------------------------
DALAM REKONPENSI : Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan foto-foto yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding, terbukti Penggugat telah menyerobot secara melawan hukum kedalam areal tanah yang dikuasai oleh Tergugat, Penggugat membuldoser lahan tersebut sejak Oktober
2012, merusak
permukaan tanah/ lahan yang asli, merusak palang batas-batas tanah aquo, merusak 2 (dua) rumah dikuasai Tergugat, maka
karyawan dalam areal tanah sengketa
yang
dari fakta ini sudah berakibat menimbulkan
Hal 20 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
kerugian bagi Tergugat sebagai yang menguasai dan mengolah lahan in casu ;-----------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kerugian yang dituntut dan diajukan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 38.100.088.000,- dan bila dihubungkan dengan bukti-bukti surat mengenai pengeluaran atau kerugian dari
Tergugat
serta
fakta-fakta
dilapangan
(lahan
bakal
sengketa),
Pengadilan Tinggi memandang perhitungan tersebut bukanlah suatu perhitungan standar, akan tetapi sesuatu perhitungan yang
relative,
sehingga menurut Pengadilan Tinggi dari kenyataan yang terjadi, menurut perkiraan rata-rata, atau setidak-tidaknya mendekati jumlah yang layak dapat diterima,
maka
Pengadilan
TInggi
akan
menentukan
sejumlah
Rp.
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sedangkan tuntutan yang lainnya dalam Rekonpensi, Pengadilan Tinggi menilai berlebihan oleh karena itu haruslah ditolak ;-------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena gugatan Penggugat dalam Konpensi ditolak dan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi dikabulkan sebagian, beralasan biaya perkara dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi ditanggung oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dalam kedua tingkat Peradilan yaitu di Peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding ;-------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa
berdasarkan pertimbangan di atas gugatan
Penggugat haruslah ditolak, dimana Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim
tingkat pertama dalam putusannya,
oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dan berakibat hukum Penggugat/ Terbanding berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-------------
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;----------------------------------------------------------------------------2. Undang-undang Nomor :
2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum
yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun
Hal 21 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;-----------------------------------------------------------3. Herziene Indonesische Reglement ( H.I.R), Staatsblad 1848, Nomor :16 jo Staatsblad 1941 Nomor : 44 ;-------------------------------------------4. Undang-undang Nomor :20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;-------------------------------------------------------------------5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;---------------------------------------6. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----------------------
MENGADILI Menerima permohonan banding dari Para Pembanding 1. HARDIATMAN SETIADY, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR semula Tergugat dan Turut tergugat :------------------------------------------------- Membatalkan
putusan
G/2012/PN. Cbn
Pengadilan
Negeri
tanggal 16 Mei 2013,
Cibinong
No.55/
Pdt.
yang dimohonkan banding
tersebut ;---------------------------------------------------------------------------------------
MENGADILI SENDIRI DALAM KONPENSI : Dalam Provisi : Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;---------------------------------------------Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat dan turut Tergugat ;-----------------------------DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;--------------------------DALAM REKONPENSI : Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-------- Menyatakan
Tergugat
Rekonpensi
telah
melakukan
perbuatan
melawan hukum ;---------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi uang sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);--------------------------------------------------------------------------------- Menolak gugatan selain dan selebihnya ;----------------------------------------
Hal 22 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menghukum
Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi (Terbanding)
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp.1.1531.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat
banding ditetapkan sejumlah Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;------------------------------------------
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin
tanggal 03 Maret 2014 oleh
Kami MOERINO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis
WILLEM DJARI, S.H.
dan EDI WIDODO, S.H.M.Hum, masing-masing selaku Hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal
30 September 2013 Nomor :
398/Pen/Pdt/2013/PT.BDG, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh BAMBANG BELARDAYA, S.H sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa hadirnya pihak yang berperkara ;-------------------------------- --------------------------------------
Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
TTD
TTD
WILLEM DJARI, S.H.
MOERINO, S.H.
TTD EDI WIDODO, S.H.M.Hum. Panitera Pengganti, TTD BAMBANG BELARDAYA, SH.
Rincian Biaya : Redaksi ------------------------ Rp. 5.000,Materai----- ------------------- -Rp. 6.000,Pemberkasan------------- --- Rp. 139.000,Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal 23 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
Hal 24 dari 23 hal put No. 398/Pdt/2013/PT.Bdg
