PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 349/PDT/2017/PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara; MOHAMMAD RIFA’I, beralamat di Perumahan ASABRI INDAH Jl. Wibawanukti II Blok M24 No. 292, Kel. Jatiluhur, Kec. Jati Asih, Bekasi, dalam hal diwakili Kuasa Hukumnya Mohamad Djoni Sarosa, S.H. dan Mohamad Roby Sarosa, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) SURYATI ANANDA, SH & Associates beralamat di Jl. Raya

Ciracas

No.

10

Kel./Kec

Ciracas,

Jakarta Timur

13740,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 4/SK/SA/V/16 tanggal 24 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Register 246/SK/Pdt/2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula Tergugat

II Konvensi/Penggugat

Rekonvensi; LAWAN 1. RIKA RAHMA YUNINGSIH, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat

KP. Situpete No 21 Rt.003 Rw.001, Kelurahan Suka Damai,

Kecamatan Tanah Sareal, Kotamadya Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING

semula

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi; DAN 2. RISNA WIWIK APRILIANY Binti AKH.RUSTHAM E.H,

yang beralamat di

Komplek Griya Nusa Citra Blok A3/10 RT.006 RW.005 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi,

untuk selanjutnya disebut

sebagai TURUT TERBANDING semula Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca : 1.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 7 Agustus 2017 Nomor 349/PEN/PDT/2017/PT.Bdg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

2.

Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Dpk. tanggal 10 Nopember 2016, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA : Membaca surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding dengan surat

gugatan tertanggal 26 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 28 Januari 2016 dengan Register Perdata Nomor : 32/PDT.G/2016/PN.Dpk, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut : 1. Bahwa, Para Tergugat adalah Suami Istri selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah diatas yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan Sawangan Kelurahan Pengasinan, setempat dikenal dengan Komplek Perumahan Bumi Sawangan Indah (BSI) Blok E 2 No.43, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)

Nomor : 03791 / Kel Pengasinan,

Gambar Stuasi / Surat Ukur Tanggal 11 / 06/2015, Nomor : 00481/ Pengasinan 2015 dengan luas 108 M2 atas nama RISNA WIWIK APRIlIANY. (objek Perkara), (vide bukti P-1). 2. Bahwa, pada Tanggal 4 Februari 2013 antara Penggugat (Ny. RIKA RAHMA YUNINGSIH) dengan

Para

Tergugat

(RISNA WIWIK

APRIlIANY Binti

AKH.RUSTHAM E.H dan MOHAMMAD RIFA’I) sepakat mengadakan transaksi jual beli Atas sebidang Tanah berikut bangunan rumah yang telah disebutkan diatas (objek Perkara), seharga Rp 145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah), Hal mana sejumlah pembayaran tersebut telah diterima oleh Para Tergugat dan sebaliknya objek rumah yang di perjual belikan telah pula secara bersamaan diserahkan dan dikuasai oleh Penggugat.

(Vide bukti Kwitansi

Pembayaran, P- 2).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

3. Bahwa pembayaran rumah tersebut oleh Penggugat atas dasar kesepakatan dengan Para Tergugat dilakukan

secara tunai maupun lewat transfer antar

Bank dengan rincian sebagai berikut :  Sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat II untuk distorkan pada BANK YUDHA BHAKTI, sebagai pembayaran tunggakan dan pelunasan cicilan KPR rumah tertanggal 26 Juni 2013 (objek perkara). (vide bukti P- 3).  Sebesar Rp. 50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dibayarkan Penggugat kepada Sri Suparti Als Simbah (Pihak ke tiga), sebagai pelunasan hutang Para Tergugat, atas permintaan Para Tergugat. (Vide bukti P-4).  Sebesar Rp. 60,000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah ), dibayarkan oleh Penggugat terhadap para Tergugat dengan mencicil setiap bulan via transfer ke Rekening No. 51320036781 Bank DKI, atas nama Tergugat I (RISMA WIWIK APRILIANY), sebagai pelunasan bertahap atas jual-beli tersebut yang dimulai dari tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan 24 April 2015 (Vide bukti transfer P-5). 4. Bahwa bersamaan dengan dilangsungkan transaksi jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat tertanggal 4 Februari 2013 para Tergugat telah pula menyerahkan objek jual beli berupa rumah terhadap Penggugat yang selanjutnya rumah tersebut telah dikuasai Penggugat dan untuk selanjutnya Penggugat melakukan Renovasi yang secara keseluruhan telah menghabiskan biaya kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah); 5. Bahwa transaksi Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan para Tergugat telah sesuai memenuhi syarat sempurnanya perikatan dalam hal Jual Beli,

yang

mana

adanya

unsur

kesepakatan,

nilai/harga,

penerimaan

pembayaran dan penyerahan barang yang diperjual belikan yang mana sudah sejalan dengan pasal 1320 KUHPerdata; 6. Bahwa setelah terjadinya pelunasan KPR terhadap Bank Yudha Bhakti, Developer/pengembang PT. BIMAR tidak serta merta dapat menyerahkan dokumen kepemilikan/sertifikat atas Objek perkara, bahkan PT. BIMAR sempat menghilang dari tanggung jawabnya kepemilikan/sertifikat

Perumahan

dalam

Bumi

hal penyerahan dokumen

Sawangan

Indah

Dua

yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

dibangunnya, yang secara terus menerus bersama-sama warga mengupayakan hingga PT. BIMAR memenuhi kewajibannya dalam hal proses pemisahan hak kepada para penghuni di Badan Pertanahan Nasional Kota Depok (BPN), hingga

bulan

September

2015

Penggugat

dapat

menerima

Sertifikat

kepemilikan Objek perkara tersebut; 7. Bahwa akibat lamanya atau terlambatnya diperoleh dokumen kepemilikan Objek perkara dari pengembang, secara otomatis transaksi Jual Beli antara Penggugat dengan para Tergugat terhambat dalam hal peralihan hak secara otentik untuk kepentingan balik nama kepemilikan atas Objek perkara; 8. Bahwa disisi lain tumah tangga para Tergugat mengalami Prahara sampai rumah tangga para Tergugat berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana Akta Cerai No : 1268/AC/2013/PA/Bks, Reg perkara No: 1314/Pdt.G/2013/PA.Bks tertanggal 19 Agustus 2013 (Vide bukti P-6); 9. Bahwa Penggugat setelah memperoleh Sertifikat atas berulang kali berusaha

mengajak, mengundang,

Objek perkara telah

para Tergugat

untuk

melakukan penyempurnaan peralihan hak atas Jual Beli diatas secara Otentik dihadapan Notaris yang sudah dibiayai oleh Penggugat, namun secara terangterangan dan sengaja Tergugat II tidak bersedia membubuhkan tanda tangan persetujuan Jual Beli yang mengakibatkan peralihan hak Objek perkara terhadap diri Penggugat terhalang dalam hal proses balik nama dan penyempurnaan hak secara hukum; DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik, terhadap proses Jual Beli diatas Penggugat juga sudah menyelesaikan permasalahan kredit macet dari para Tergugat, disisi lain Penggugat juga sudah berusaha secara terus menerus mengupayakan diperolehnya Sertifikat kepemilikan atas nama Tergugat I terhadap developer PT. BIMAR, namun usaha dan niat baik Penggugat malah mendapatkan perlakuan buruk dari para Tergugat khususnya Tergugat II (MOHAMMAD RIFA’I); 2. Bahwa perbuatan Tergugat II dengan sengaja tidak bersedia membubuhkan tanda tangan persetujuan Jual Beli secara Otentik dihadapan Notaris yang bertentangan dengan transaksi Jual Beli antara Penggugat dengan para Tergugat tanpa suatu dasar dan alasan pembenaran untuk itu, yang Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

mengakibatkan terhalangnya hak Penggugat untuk melakukan proses balik nama hak kepemilikan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, yang secara otomatis telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril bagi Penggugat; 3. Bahwa

perbuatan

Tergugat

II

mana

yang

dengan

sengaja

menolak

membubuhkan tanda tangan persetujuan Jual Beli secara otentik dihadapan Notaris yang telah dibiayai oleh Penggugat, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata; 4. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II yang sengaja menghalangi proses peralihan hak terhadap Penggugat, telah menimbulkan kerugian Materil maupun Immateril yang antara lain ; Kerugian Materil;  Bahwa Penggugat sudah mengeluarkan pembayaran atas Objek Jual Beli tersebut terhadap para Tergugat sebesar Rp, 145,000,000 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).  Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya renovasi rumah Objek Perkara sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).  Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional dalam hal pengurusan dan perolehan Sertifikat terhadap PT. BIMAR selama kurun waktu 2 tahun sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)  Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya Akta Jual Beli dan proses permohonan balik nama Sertipikat di Notaris sebesar Rp 5,000,000.(Lima Juta Rupiah).  Bahwa akibat perbuatan Tergugat II, Penggugat harus mengeluarkan biaya proses hukum dan biaya pengacara sebesar RP 15,000,000. ( Lima Belas Juta Rupiah). Sehingga Total Kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 340.000.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

Kerugian Immateril  Bahwa, akibat Perbuatan Tergugat II yang tidak bersedia membubuhkan tanda tangan persetujuan Jual Beli Otentik dihadapan Notaris, yang berakibat terhalangnya proses balik nama dan peralihan hak Sertifikat dari atas nama Tergugat I kepada Penggugat, dan hilangnya hak Penggugat untuk mempergunakan hak atas Objek perkara, dan selalu dihantui rasa cemas dalam tekanan kejiwaan (psikological dis order) akibat tidak terealisasinya penyempurnaan hak Penggugat dari transaksi Jual Beli, dan akibat ketidak jelasan tersebut merendahkan martabat harga diri Penggugat, dan jika dihitung yang memenuhi Rasa Keadilan serta untuk memudahkan perhitungannya adalah sebesar Rp.500.000,000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah.);  Sehingga jumlah kerugian Materil dan Immateril yang Penggugat alami adalah sebesar Rp. 840,000,000. (Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).; 5. Bahwa dikarenakan gugatan ini menyangkut gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepantasnya para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah), setiap harinya, apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan; 6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan berdasarkan hukum, maka sudah sepantasnya segala penetapan dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan/verzet, banding, maupun kasasi Berdasarkan uraian Gugatan tersebut diatas, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Depok, melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : PRIMAIR : 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik; 3. Menyatakan para Tergugat selaku Penjual yang beritikad buruk; Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

4. Menyatakan sah secara hukum transaksi jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Para Tergugat; 5. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat; 6. Menghukum Tergugat II untuk membubuhkan tanda tangan dalam hal persetujuan Jual Beli antara Penggugat dengan para Tergugat dihadapan Notaris/PPAT, tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan pihak berwajib; 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat secara tunai dan seketika berupa kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp. 840,000,000. (Delapan Ratus Empat puluh juta Rupiah), apabila Tergugat II lalai

melaksanakan

kewajibannya

dalam

membubuhkan

tanda

tangan

persetujuan Akta Jual Beli dihadapan Notaris ; 8. Menetapkan

Tanah

dan

bangunan

serta

turutan

turutannya

Sertifikat/Hak Guna Bangunan Nomor : 03791 / Kel Pengasinan,

dengan Gambar

Stuasi / Surat Ukur Tanggal 11 / 06/2015, Nomor : 00481/ Pengasinan 2015 dengan luas 108 M2 yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kota Depok. Kecamatan Sawangan Kelurahan Pengasinan yang saat ini Sertifikat serta fisik bangunanya dalam Penguasaan Penggugat adalah sah secara Hukum Milik Penggugat. 9. Menghukum Tergugat untuk Membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini,

terhitung sejak adanya Putusan yang telah memiliki kekuatan

Hukum Tetap.; 10. Menyatakan

Putusan

perkara

aquo

dapat

dijalankan

terlebih

dahulu

(Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat melakukan Verzet, Banding, maupun Kasasi.; 11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDER : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex aequo et bono).

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

Menimbang,

bahwa

TERGUGAT

I

atas

gugatan

tersebut

tidak

mengajukan jawaban, sedangkan untuk Tergugat II telah mengemukakan surat jawabannya tertanggal 01 Juni 2016 yang berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat dalam Gugatannya. I.

Dalam Eksepsi A. Gugatan Penggugat kabur atau obscuur libel, karena menggabungkan “Perbuatan Melawan Hukum” dengan “Wanprestasi” 1. Bahwa, dari redaksi gugatan Penggugat tertanggal 26 Januari 2016 yang kami pelajari, terbukti kalau Penggugat memberikan judul gugatannya dengan Frasa kalimat HAL : “GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM” ; 2. Bahwa namun jika dipelajari lebih lanjut dalili-dalil serta alasan-alasan Penggugat dalam Posita Gugatannya mulai dari halaman 2-6, sangat jelas dalam posita gugatannya membahas “Wanprestasi” atau perbuatan ingkar janji yang dituduhkan kepada para Tergugat ; 3. Bahwa adanya unsur Wanprestasi dalam gugatan Pengggugat,

sangat

terbaca jelas dalam posita gugatan halaman 2 butir 2 yang menyatakan : “bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 antara Penggugat (Ny. Rika Rahwa Yuningsih) dengan para Tergugat (Risna Wiwik Apriliany binti Akhmad Rustam E.H dan Mohamad Rifa’i) sepakat mengadakan transaksi jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan yang telah disebutkan di atas (objek perkara), seharga Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), hal mana sejumlah pembayaran tersebut telah diterima ole para tergugat dan sebaliknya objek rumah yang ada di perjual belikan telah pula secara bersamaan diserakan dan dikuasai oleh Penggugat” 4. Bahwa Penggugat juga memperjelas adanya unsur Wanprestasi dalam Posita Gugatannya pada butir 3, 4, 5, 6 halaman 2-3 yaitu : “Bahwa, pembayaran rumah tersebut oleh pengugat atas dasar kesepakatan dengan para tergugat dilakukan secara tunai maupun lewat transfer antar bank dengan rincian sebagai berikut: Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

 sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dibayarkan oleh pengugat kepada tergugat

ii untuk disetorkan pada bank yuda bakti,

sebagai pembayaran tunggakan dan pelunasan cicilan kpr rumah tertanggal 26 juni 2013.”  sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dibayarkan oleh pengugat kepada sri suparti als simbah (pihak ke tiga), sebagai pelunasan hutang para tergugat, atas permintaan para tergugat, atas permintaan para tergugat.  sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluH Juta rupiaH), dibayarkan oleh Pengugat terhadap para Tergugat dengan Mencicil setiap bulan Via Transfer ke Rekening No.51320036781 bank DKI, atas nama Tergugat 1 (RISMA WIWIK APRILIANY), sebagai pelunasan teradap atas jual beli tersebut yang dimulai dari tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan 24 april 2015. Dan pada hal 3, butir 5 “bahwa transaksi jual beli yang dilakukan antara pengugat dengan para tergugat telah sesuai memenui syarat sempurnanya perikatan dalaml jual beli, yang mana adanya

unsur

kesepakatan,

nilai/harga,

penerimaan

pembayaran

dan

penyerahan barang yang di perjual belikan yang mana sudah sejalan dengan pasal 1320 KUHPERDATA.” 5. Bahwa adanya unsur Wanprestasi juga terdapat pada petitum Penggugat pada Petitum Gugatan hal 7, butir 4  “menyatakan sah secara transaksi jual beli yan dilakukan antara pengugat dengan para tergugat”..  “menghukum Tergugat II untuk membubukan tanda tangan dalam hal persetujuan jual beli antara pengugat dengan para tergugat diadapan notaris / ppat, tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan pihak berwajib.” 6. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal diatas, terbukti kalau gugatan Penggugat membahas masalah Wanprestasi, bukan membahas perbuatan Melawan Hukum, baik dalam Posita maupun dalam petitum Penggugat.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

7. Bahwa men-campuradukan antara perbuatan Wanprestasi dengan perbuatan Melawan Hukum menjadikan gugatan aquo menjadi tidak jelas atau bersifat KABUR (obscuur libel), sehingga layak dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; Hal ini selaras dengan;  Putusan MA No.879 K / pdt / 1997 tanggal 29 January 2001 “dijelaskan Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri”  Jo.Putusan M.A No. 1875 K Pdt/1984 tanggal 24 april 1986

Jo.

 Putusan M.A No. 720 K / pdt / 1997, tanGGal 9 Maret 1999 “petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung ole positum / dalil – dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadi gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan harus dinyatakan “tidak dapat di terima”. B. Tidak adanya Batas – batas tanah baik dalam Posita dan Petitum Pengugat dalam Perkara Perkara No.32 / Pdt.G / 2016 / PN.Depok 8. Bahwa,

dalam

Posita

dan

Petitum

Pengugat

pada

Perkara

No.32/

Pdt.G/2016/PN.DEPOK tidak di jelaskan secara rinci batas-batas tanah yang di klaim oleh pengugat, sehingga membuat obyek perkara menjadi kabur dan tidak jelas, hal ini sesuai dengan ; YURISPUDENSI : M.A. NO. 1149 K / SIP / 1975, TANGGAL 17 APRIL 1979 “gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan negeri dimana objek sengketanya berupa sebidang tanah yang di perebutkan kepemilikan oleh pengugat dan tergugat, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang di sengketan. bila mana batas – batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

gugatan tersebut, maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima” 9. Bahwa, dengan demikian sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata yang terkandung dalam Fundamentum Petendi, tidak dibenarkan mencampuradukan gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan perdata yang konsepnya tidak terklasifikasi atau Nonkesptual, dari segi sumber hukum wanprestasi menurut pasal 1243 KUHperdata timbul dari persetujuan yang berdasarkan pasal 1320 KUHperdata ; 10. Bahwa

sedangkan

Perbuatan

Melawan

Hukum

menurut

pasal

1365

KUHperdata timbul dan lahir akibat perbuatan subyek yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatig daag). Dengan demikian penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi antara penggugat dengan para tergugat, hal ini membuktikan gugatan penggugat menjadi tidak jelas dasar hukumnya, apakah tentang perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, dan atau gugatan perdata jual beli atas dasar itu gugatan patut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA. C. Exceptio Peremtoria / doli mali 11. kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II, Penggugat menggunakan tipu daya dalam Perjanjian tersebut). Tergugat II menolak keras dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II. 12. bahwa, Penggugat dalam transaksi penjualan dengan tergugat II pada tanggal 4 February 2013 dengan obyek sebidang tanah dan bangunan sesuai SHGB No.03791/Kelurahan Pengasinan, gambar situasi / surat ukur tanah 11 / 06 / 2015 / nomor 00481 / pengasinan 2015 dengan luas 108 m2 di komplek perumahan Bumi Sawangan Indah a.n Risna Wiwik Apriliany adalah sematamata merupakan suatu tindakan formalitas dengan unsur kepura-puraan dan karena Tergugat II tidak pernah menjual obyek perkara aquo tersebut, dan Tergugat II tidak pernah menerima uang pembayaran dari Penggugat ataupun mengetahui atas pembayaran secara tunai dan transfer antar bank yang dilakukan oleh penggugat, dengan rincian :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

 Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dibayarkan oleh pengugat kepada tergugat II untuk disetorkan pada bank Yuda Bakti, tertanggal 26 juni 2013.”  Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dibayarkan oleh pengugat kepada Sri Suparti als simbah (pihak ke tiga).  Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dibayarkan oleh pengugat terhadap para tergugat dengan mencicil

setiap bulan via transfer ke

rekening no.51320036781 bank DKI, atas nama tergugat I (Risma Wiwik Apriliany), sebagai pelunasan terhadap atas jual beli tersebut yang dimulai dari tanggal 27 juli 2013 sampai dengan 24 april 2015. hal ini sesuai dengan: Pasal 1328 KUHPerdata yang intinya mengatakan “penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan persetujuan” berdasarkan uraian diatas, kami mohon sekiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menyatakan Gugatan Penggugat pada perkara aquo TIDAK DAPAT DITERIMA ; DALAM POKOK PERKARA Mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas menjadi satu kesatuan dalam Pokok Perkara 1. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil-dalil dan alasan Penggugat, kecuali yang diakui tegas oleh Tergugat II ; 2. Bahwa benar Tergugat I dan II adalah suami istri selaku Pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Perumahan Bumi Sawangan Indah (BSI) Blok E.2 No. 43, sesuai Sertifkat Hak Guna bangunan (SHGB) nomor 03791/Kel. Pengasinan, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 11 /06/2015 Nomor : 00481/Pengadinan 2015 dengan luas tanah 108 M dan bangunan 55 M2, di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Depok Jawa Barat ; 3. Bahwa Tergugat II membeli objek perkara diatas dari PT. BIMAR HEKALINDO pada tahun 2003 melalui Akta Perikatan Jual Beli No.26 tanggal 5 Nopember 2003 di hadapan Notaris Ny. Bomantari Julianto, SH selaku Notaris di Cibinong dengan nilai Rp. 30.000.000,- dan pelunasannya melalui Akta Jual Beli No. 545/2005 dari PT. BIMAR HEKALINDO dihadapan Notaris/PPAT Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

Syamsul Faryeti, SH di Kota Depok dengan bantuan fasilitas KPR dari bank Yudha Bakti ; 4. Bahwa sangat tidak benar ada transaksi jual-beli antara penggugat dengan para Tergugat I dan II, khususnya kepada Tergugat II pada tanggal 4 Februari 2013 atas objek tanah dan bangunan (objek sengketa) diatas seharga Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya butir 2 halaman 2 ; 5. Bahwa, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II (Moh. Rifa’i) adalah hubungan saudara karena perkawinan yaitu Penggugat adalah ADIK IPAR Tergugat II, karena Tergugat I (Risna Wiwik Apriliany binti AKH. Rustham E.H) adalah kakak Kandung Penggugat (Ny. Rika Rahma Yuningsih binti AKH. Rustham E.H) ; 6. Bahwa, sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat II, selain hubungan persaudaraan kaka kandung dan Adik Ipar, ialah hubungan hukum perbuatan hutang-piutang bukan jual-beli rumah dan tanah ; 7. Bahwa Tergugat II tidak pernah memberikan persetujuan baik lisan maupun tertulis kepada Tergugat I selaku mantan istrinya atau kepada manapun untuk menjual rumah dan tanah miliknya (objek perkara) ; 8. Bahwa Tergugat II tidak pernah memberikan/membubuhkan tanda tangan diatas kwitansi apapun dari Penggugat terkait adanya klaim jual-beli dari Penggugat, bahkan Tergugat II tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Penggugat quod non adanya jual-beli, yang ada hanya Tergugat I dan II meminjam uang kepada Penggugat untuk melunasi hutang-hutang di KPR yang hanya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; 9. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Penggugat pada butir 3 halaman 2 mengenai aliran dana ke sejumlah pihak yang sebesar Rp. 50 juta kepada Sri Suparti als Simbah dan Rp. 60 juta kepada Tergugat I ; 10. Bahwa, kalau memang/quod non terjadi jual-beli sebagaimana yang didalilkan Penggugat, kenapa uang tersebut diberikan kepada orang lain yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat II yaitu Sri Suparti, kenapa uang tersebut tidak diserahkan kepada Tergugat II, hal ini merupakan kejanggalan ! ; 11. Bahwa uang sebesar Rp. 50 juta yang dibayarkan Penggugat kepada Sri Suparti, sepengetahuan Tergugat II, hal itu merupakan urusan/hutang pribadi Tergugat I kepada Sri Suparti, dan tidak ada kaitan/relevansinya dengan Tergugat II, dan Tergugat II menolak untuk dibebani hal demikian ; Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

12. Bahwa kuat dugaan, kalau Penggugat memanfaatkan situasi dengan mengaku-ngaku telah membeli rumah dan tanah (objek sengketa) dari Tergugat II, padahal saat itu pada tahun 2012-2013, Tergugat II sedang menjalani proses perceraian dengan Tergugat I (Istri yang menggugat), sebagaimana

diakui

Penggugat

dengan

adanya

Akta

Cerai

No.

1268/AC/2013/PA/BKS, tanggal 19 Agustus 2013 dari Pengadilan Agama Bekasi (bukti P-6) ; 13. Bahwa, status objek perkara sampai dengan saat ini adalah dalam status “HARTA BERSAMA” atau HARTA GONO-GINI antara Tergugat I dan Tergugat II, jadi bagaimana mungkin menjual Tergugat I objek sengketa tersebut kepada Penggugat (pada tanggal 4 Februari 2013), padahal status objek sengketa adalah masih milik bersama, pasca cerai lihat vide bukti P-6 ; 14. Bahwa kuat dugaan adanya “permufakatan jahat” antara Penggugat dengan Tergugat I untuk menguasai objek sengketa, karena hubungan mereka berdua adalah saudara kandung/kakak adik, oleh karena itu Tergugat II mohon dengan sangat kepada Mejelis Hakim Pemeriksa untuk menggali kebenaran dalam perkara aquo dan memberikan Putusan yang adil dan benar kepada Tergugat II yang sudah banyak dizolimi oleh Penggugat dan Tergugat I ; 15. Bahwa secara logika dan akal sehat, bagaimana mungkin objek sengketa dijual Tergugat II seharga Rp. 145 juta pada tahun 2013, sedangkan Tergugat II sudah mengeluarkan uang untuk membeli objek sengketa dan merenovasi rumah tersebut dengan menghabiskan biaya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; 16. Bahwa, apabila Tergugat II ingin menjual objek sengketa kepada siapapun, maka nilai jualnya disesuaikan dengan harga pasaran saat ini (tahun 2016) yaitu : Luas tanah 108 m² x @ Rp.3.000.000,- per m² = Rp.324.000.000,bangunan 55 m² x @ Rp. 3.000.000,- per m² = Rp.165.000.000,- + total

Rp.489.000.000,-

(empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) 17. Bahwa, jumlah angka diatas adalah harga jual objek sengketa yang telah disesuaikan dengan harga pasaran saat ini di daerah Sawangan, Kota Depok, kalau Penggugat tetap berkeinginan menguasai dan membeli objek sengketa, maka Penggugat harus membayar jumlah angka diatas, bukan dengan harga murah seperti yang diklaim Penggugat dengan nilai Rp. 145 juta ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

18. Bahwa tidak benar kalau Tergugat II menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dan dikuasai Penggugat sejak 2013 sampai saat ini, karena objek sengketa pada awalnya ditinggali oleh para Tergugat I dan II dengan anakanak, namun sekitar tahun 2010-2012, objek sengketa dikosongkan dan dikontrakan ke orang lain untuk gudang, dengan alasan Tergugat II ingin pindah dari Sawangan/BSI, karena rumah di BSI, Sawangan terlalu jauh dari tempat kerjanya sebagai Perawat di RS. Pasar Rebo, karena menuruti keinginan Tergugat I, Tergugat II mencarikan rumah di Jatiasih, Kota Bekasi yaitu di Komplek Griya Nusa Citra Blok A3/10 Rt.006. Rw.005, sedangkan kunci rumah tersebut dipegang oleh Tergugat I, karena Penggugat adalah adik kandungnya, maka dengan mudahnya Tergugat I memberikan izin tinggal kepada Penggugat, namun Tergugat II tidak pernah mengizinkan Penggugat mendiami/tinggal di objek sengketa, karena Tergugat II tidak pernah menjual rumah tersebut kepada Penggugat dengan harga Rp. 145 juta ; 19. Bahwa, karena Penggugat sudah menguasai dan mendiami objek sengketa sejak tahun 2013 sampai sekarang 2016 (3 tahun) tanpa persetujuan Tergugat II, maka Tergugat II menganggap Penggugat telah menyewa rumah tersebut dengan biaya sewa Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) per tahun, maka jika dikalikan 3 tahun (2013-2016) sama dengan = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah ; 20. Bahwa, sebagaimana diketahui jika suatu rumah dibeli dengan bantuan KPR, maka

prosedur

untuk

menjual

rumah

tersebut

harus

melalui

over

kredit/peralihan kredit dan over kredit tersebut setidak-tidaknya harus diketahui dan memperoleh persetujuan bank pemberi KPR, dhi. Bank Yudha Bakti, dilakukan dengan Akta Peralihan Hak/over kredit di hadapan Notaris/PPAT dan si debitur baru tercantum namanya dalam daftar KPR bank bersangkutan untuk melanjutkan cicilan terhutang kepada Bank KPR, demikianlah prosedur jual-beli rumah dalam status KPR, bukan dengan cara-cara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya ; 21. Bahwa Tergugat II menolak tegas untuk membayar kerugian Materiil dan Imateriil Penggugat, karena hal itu bersifat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum ; DALAM REKONPENSI 22. Bahwa mohon hal-hal yang termuat dalam Konpensi diatas menjadi satu kesatuan dalam Rekopensi dibawah ini ; Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

23. Bahwa Penggugat Rekopensi/Tergugat dalam Konpensi (Moh. Rifa’i) sangat dirugikan oleh gugatan Tergugat Rekopensi ; 24. Bahwa secara logika dan akal sehat, bagaimana mungkin objek sengketa dijual Penggugat Rekopensi seharga Rp. 145 juta pada tahun 2013, sedangkan sudah Penggugat Rekopensi mengeluarkan uang untuk membeli objek sengketa dan merenovasi rumah tersebut dengan menghabiskan biaya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; 25. Bahwa, apabila Penggugat Rekopensi ingin menjual objek sengketa kepada siapapun, maka nilai jualnya disesuaikan dengan harga pasaran saat ini (tahun 2016) yaitu : Luas tanah 108 m² x @ Rp.3.000.000,- per m² = Rp.324.000.000,bangunan 55 m² x @ Rp. 3.000.000,- per m² = Rp.165.000.000,- + total

Rp.489.000.000,-

(empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) 26. Bahwa, jumlah angka diatas adalah harga jual objek sengketa yang telah disesuaikan dengan harga pasaran saat ini di daerah Sawangan, Kota Depok, kalau Tergugat Rekopensi tetap berkeinginan menguasai dan membeli objek sengketa, maka Tergugat Rekopensi/Penggugat harus membayar jumlah angka diatas, bukan dengan harga murah seperti yang diklaim Penggugat Konpensi dengan nilai Rp. 145 juta ; 27. Bahwa tidak benar kalau Penggugat Rekonpensi/Tergugat II menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Konpensi dan dikuasai Penggugat Konpensi sejak 2013 sampai saat ini, karena objek sengketa pada awalnya ditinggali oleh para Tergugat I dan Penggugat Rekopensi dengan anak-anak, namun sekitar tahun 2010-2012, objek sengketa dikosongkan dan dikontrakan ke orang lain untuk gudang, dengan alasan Tergugat II Konpensi ingin pindah dari Sawangan/BSI, karena rumah di BSI, Sawangan terlalu jauh dari tempat kerjanya sebagai Perawat di RS. Pasar Rebo, karena menuruti keinginan Tergugat I Konpensi, Penggugat Rekopensi/Tergugat II Konpensi mencarikan rumah tinggal di Jatiasih, Kota Bekasi yaitu di Komplek Griya Nusa Citra Blok A3/10 Rt.006. Rw.005, sedangkan kunci rumah tersebut dipegang oleh Tergugat I Konpensi, karena Penggugat Konpensi adalah adik kandungnya, maka dengan mudahnya Tergugat I Konpensi memberikan izin tinggal kepada Penggugat Konpensi, namun Penggugat Rekonpensi/Tergugat II tidak pernah mengizinkan Penggugat Konpensi mendiami/tinggal di objek sengketa, karena

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II tidak pernah menjual rumah tersebut kepada Penggugat Konpensi dengan harga Rp. 145 juta ; 28. Bahwa, karena Penggugat Konpensi sudah menguasai dan mendiami objek sengketa sejak tahun 2013 sampai sekarang 2016 (3 tahun) tanpa persetujuan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II, maka Penggugat Rekonpensi /Tergugat II meng-anggap Penggugat Konpensi telah menyewa rumah tersebut dengan biaya sewa Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) per tahun, maka jika dikalikan 3 tahun (2013-2016) sama dengan = Rp. 144.000.000,(seratus empat puluh empat juta rupiah) ; 29. Bahwa, apabila Tergugat Rekopensi masih ingin tinggal di objek sengketa tersebut, maka Tergugat Rekopensi diwajibkan membayar uang sewa sebesar Rp. 48.000.000,- per tahun kepada Penggugat Rekopensi sejak saat gugatan ini didaftarkan sampai berkekuatan hukum tetap ; 30. Bahwa Tergugat Rekopensi bukanlah pembeli beritikad baik, karena memang pada kenyataannya tidak pernah ada jual-beli antara Penggugat Rekopensi dengan Tergugat Rekopensi, yang ada hanya hubungan hutang piutang antara Kakak dengan adik ipar senilai Rp. 145 juta tidak lebih dari itu ; 31. Bahwa Penggugat Rekopensi tidak akan membubuhkan tanda tangannya di dalam hal persetujuan jual-beli (Akta Jual Beli), apabila tetap berpendirian harga jual obyek sengketa hanya senilai Rp. 145 juta, yang demikian itu adalah uang sewa rumah (obyek sengketa) selama 3 tahun (2013-2016) ; 32. Bahwa apabila Tergugat Rekopensi tidak mau membayar uang sewa rumah tersebut, maka Tergugat Rekopensi diwajibkan untuk mengembalikan rumah tersebut kepada Penggugat Rekopensi berikut Sertifikat HGB No.03791/Kel. Pengasinan tercatat atas nama Risna wiwik Apriliany ; 33. Bahwa, mohon diletakan Sita Jaminan (CB) atas : - sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Perumahan Bumi Sawangan Indah (BSI) Blok E.2 No. 43, sesuai Sertifkat Hak Guna bangunan (SHGB) nomor 03791/Kel. Pengasinan, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 11 /06/2015 Nomor : 00481/Pengasinan 2015 dengan luas tanah 108 M dan bangunan 55 M2, di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Depok Jawa Barat ; - Sertifkat Hak Guna bangunan (SHGB) nomor 03791/Kel. Pengasinan, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 11 /06/2015 Nomor : 00481/Pengasinan 2015 dengan luas tanah 108 M tercatat atas nama Risna Wiwik Apriliany

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

Berdasarkan uraian diatas, kami bermohon sekiranya Majelis Hakim Pemeriksa memutus perkara sebagai berikut : Dalam Konpensi Dalam Eksepsi : - Menerima Eksepsi Tergugat II - Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ; Dalam Pokok Perkara : Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya Dalam Rekopensi : -

Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekopensi Penggugat Rekopensi (Moh. Rifa’i) ;

-

Menyatakan Objek Sengketa adalah sah milik Penggugat Rekopensi ;

-

Menyatakan batal atau tidak ada perbuatan hukum jual-beli antara Penggugat Rekopensi dengan Tergugat Rekopensi ;

-

Menyatakan Tergugat Rekopensi bukanlah Pembeli ber-itikad baik ;

-

Menerima dan Mengabulkan Sita Jaminan atas : a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Perumahan Bumi Sawangan Indah (BSI) Blok E.2 No. 43, sesuai Sertifkat Hak Guna bangunan (SHGB) nomor 03791/Kel. Pengasinan, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 11 /06/2015 Nomor : 00481/Pengasinan 2015 dengan luas tanah 108 M dan bangunan 55 M2, di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Depok Jawa Barat ; b. Sertifkat Hak Guna bangunan (SHGB) nomor 03791/Kel. Pengasinan, Gambar

Situasi/Surat

Ukur

tanggal

11

/06/2015

Nomor

:

00481/Pengasinan 2015 dengan luas tanah 108 M tercatat atas nama Risna Wiwik Apriliany -

Menghukum Tergugat Rekopensi untuk menyerahkan Objek Sengketa dan Sertifkat Hak Guna bangunan (SHGB) nomor 03791/Kel. Pengasinan, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 11 /06/2015 Nomor : 00481/Pengasinan 2015 dengan luas tanah 108 M tercatat atas nama Risna Wiwik Apriliany kepada Penggugat Rekopensi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya. Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai

dalam

turunan

resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Depok

Nomor

32/Pdt.G/2016/PN.Dpk, tanggal 10 Nopember 2016, yang amar selengkap berbunyi sebagai berikut: Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI -

Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik; 3. Menyatakan sah secara hukum transaksi jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Para Tergugat; 4. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat; 5. Menghukum Tergugat II untuk membubuhkan tanda tangan dalam hal persetujuan Jual Beli antara Penggugat dengan para Tergugat dihadapan Notaris/PPAT, tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan pihak berwajib; 6. Menetapkan

Tanah

dan

bangunan

serta

turutan

turutannya

Sertifikat/Hak Guna Bangunan Nomor : 03791 / Kel Pengasinan,

dengan Gambar

Stuasi / Surat Ukur Tanggal 11 / 06/2015, Nomor : 00481/ Pengasinan 2015 dengan luas 108 M2 yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kota Depok. Kecamatan Sawangan Kelurahan Pengasinan yang saat ini Sertifikat serta fisik bangunanya dalam Penguasaan Penggugat adalah sah secara Hukum Milik Penggugat. 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; DALAM REKONPENSI -

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI -

Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.656.000,- (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Dpk., Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 21 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

Negeri Depok tanggal 10 Nopember 2016 Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Dpk. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; Membaca

Relaas

pemberitahuan

pernyataan

banding

Nomor

32/Pdt.G/2016/PN.Dpk., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan saksamamasing-masing pada tanggal 10 Pebruari 2017 kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat rekonvensi; Membaca Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Dpk., Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 12 Juni 2017

telah

menyerahkan memori banding sehubungan dengan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Dpk. tanggal 10 Nopember 2016 ; Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memori banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Dpk., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan masing-masing pada tanggal 13 Juni 2017 telah memberitahukan dan menyerahkan Memori banding dari Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut kepada pihak Terbanding

semula

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

dan

Turut

Terbanding semula Tergugat I Konvensi/turut Tergugat Rekonvensi; Membaca Tanda Terima Kontra Memori banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Depok Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Dpk., Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi pada tanggal 3 Juli 2017 telah menyerahkan Kontra memori banding sehubungan dengan memori banding dari Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Membaca Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Dpk., yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Juli 2017 telah memberitahukan dengan resmi kepada Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehubungan dengan memori banding dari Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut; Membaca Tanda Terima Kontra Memori banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan

Negeri

Depok

Nomor

32/Pdt.G/2016/PN.Dpk.,

yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

menyatakan Turut Terbanding semula Tergugat I Konvensi/turut tergugat rekonvensi, pada tanggal 3 Juli 2017 telah menyerahkan Kontra memori banding sehubungan dengan memori banding dari Pembanding semula Tergugat

II

Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Membaca Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Dpk., yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Juli 2017 telah memberitahukan dengan resmi kepada Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehubungan dengan memori banding dari Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut; Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Dpk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 12 Juli 2017, pada tanggal 10 Pebruari

2017

masing-masing

kepada

Terbanding

semula

Penggugat

Konvensi/tergugat rekonvensi dan Turut Terbanding semula Tergugat I konvensi/ turut tergugat rekonvensi untuk membaca serta memeriksa berkas perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Dpk. tanggal 10 Nopember 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, terhitung setelah tanggal pemberitahuan tersebut diatas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan memori banding pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan dan menolak putusan Pengadilan Negeri Depok dengan pertimbangan sebagai berikut : - Bahwa judex facti telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya karena tidak cermat mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti Tergugat II;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

 Bahwa tidak benar ada transaksi jual beli rumah/tanah antara Pembanding dengan Terbanding dan Turut Terbanding;  Bahwa Pembanding tidak pernah memberikan persetujuan secara lisan maupun tertulis kepada Turut Terbanding (mantan istrinya) untuk menjual rumah dan tanah miliknya (objek perkara) - Bahwa judex factie melanggar UU Kekuasaan Kehakiman;  Judex factie tidak menjelaskan secara rinci dasar hukum yang membolehkan objek jual beli boleh dijual meskipun dalam status kredit/KPR. - Bahwa tanah dan bangunan sengketa adalah milik bersama atau harta gonogini pasca cerai antara Pembanding dan Turut Terbanding; Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi

atas

memori

banding

dari

Pembanding

semula

Tergugat

II

Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding dengan pertimbangan sebagai berikut : - Bahwa pertimbangan hukum, dari majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum, - Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pembanding semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak terbukti; Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat I Konvensi/turut tergugat rekonvensi atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding dengan pertimbangan sebagai berikut : - Bahwa pertimbangan hukum, dari majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum, - Bahwa

dalil-dalil

yang

diajukan

Pembanding

semula

Tergugat

II

Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita acara pemeriksaan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 Nopember 2016 Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Dpk., memori banding dari Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kontra memori banding dari Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

Terbanding

semula

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

dan

Turut

Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor

32/Pdt.G/2016/PN.Dpk.,

tanggal

10

Nopember

2016

haruslah

dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang bahwa karena pihak Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan; Memperhatikan Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Dpk. tanggal 10 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan yang dalam

tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, pada hari K A M I S tanggal 7 September 2017, oleh kami MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Tinggi Bandung, dengan EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H., dan SUBARYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari S E L A S A tanggal 12 September 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ny. Hj. FARIDA, S.H., Panitera Pengganti,

tanpa hadirnya kedua belah pihak yang

berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H,

MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.

Ttd SUBARYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI, Ttd

Ny. Hj. F A R I D A, S.H.

Perincian Biaya : - Meterai .............................. - Redaksi Putusan ................ - Pemberkasan ...................... Jumlah ( Seratus lima puluh ribu rupiah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,) ----------------------------------------------------

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 349/PDT/2017/PT.BDG.