PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Nomor 325/PDT/2016/PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan

mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------

Dian Feronika Sanjaja, Direktur PT.Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika

Sadaya, berkedudukan di kantor pusat Jl.Abdul Racman Saleh No.2, Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

bernama: Sakaria Tobing, SH., Raja Jungjungan Tanjung, SH.,

Nehemia Totas Panggabean, SH., Neng Fitri Rahayu, SH., Liesna Fauiziyah, SH., Mochammad Abdul Galih P, SH. Surya Utama Napitupulu, dan Ricka Dameria Tampubolon, SH. Para Advokat dan calon Advokat, pada kantor Sakaria Tobing, SH. dan Rekan, beralamat di Jl. Wastu Kencana No. 5 F, Bandung,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan; -Lawan

1. Kepolisian Republik Indonesia daerah Jawa Barat Resor Ciamis sektor Banjarsari, beralamat di Jl. Raya Tambaksari, Kecamatan

Ciamis, Kabupaten Ciamis Jawa Barat, dalam hal ini diwakili

oleh Syakur, SH. (Kanit II Reskrim), selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I; --------------------------

2. Rahmat Hidayat, beralamat di Dusun Tunggal Rahayu, Desa Cimaragas, RT. 024, RW. 009, Kel. Cimaragas, Kecamatan Cimaragas,

Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II; -------------------------------------------------------

3. Diding Suhendar, beralamat di Dusun Tunggal Rahayu, Desa Cimaragas,

RT. 024, RW. 009, Kel. Cimaragas, Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Terlawan III; ------------------------------------------------------

4. Elis Rosita, beralamat di Dusun Purwasari, RT. 04, RW. 04, Desa Kel. Cigayam,

Kecamatan

Banjarsari,

Kabupaten

Ciamis,

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 325/PDT/2016/PT.BDG

selanjutnya

disebut

sebagai

Terbanding

IV

semula

Terlawan IV; -----------------------------------------------------------------

Pengadilan Tinggi tersebut; ---------------------------------------------------------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

tanggal 27 Juli 2016 Nomor 325/PEN/PDT/2016/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; ----------------------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat

yang berhubungan

dengan perkara ini; -------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pelawan dengan surat gugatan perlawanan tanggal

15 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 15 Januari 2016 dalam register Nomor 1/Pdt.Plw/2016/PN.Cms, telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut

1. Pelawan adalah perusahan yang bergerak dibidang perbankan yang dimana kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari

masyarakat dalam

bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan

pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; --------------------------

2. Bahwa terlawan II telah menjadi nasabah pelawan sejak 12 Maret 2015; -----

3. Bahwa terlawan II telah mengajukan permohonan kredit kepada Pelawan yaitu 12 Maret 2015; --------------------------------------------------------------------------

4. Bahwa

terlawan

II

mengajukan

permohonan

kredit

sebesar

Rp.27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal

12 Maret 2015 dengan objek jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil

Suzuki Escudo, no.Polisi D-1509-QX, STNK atas nama Hermawan WMS, No.BPKB I-11908243, warna merah metalik, tahun 1997, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen dan objek jaminan, maka

permohonan kredit terlawan II telah disetujui oleh Pelawan dengan menandatangani

perjanjian

kredit

dengan

pinjaman

sebesar

Rp.27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan berdasarkan perjanjian kredit angsuran berjangka nomor : KAB/KS/15-03/56065756 tertanggal 12 Maret 2015; -------

5. Bahwa dalam mengajukan permohonan kredit tersebut diatas terlawan II membawa syarat-syarat sesuai dengan yang ditentukan oleh pelawan yaitu:

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 325/PDT/2016/PT.BDG

-

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

-

Fotocopy Surat tanda nomor kendaraan;

-

Fotocopy Kartu Keluarga;

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli; Unit kendaraan;

Faktur kendaraan asli;

Kwitansi pembelian kendaraan oleh terlawan II dari Herman WMS

tertanggal 08 Agustus 2011;

6. Bahwa atas dokumen-dokumen tersebut yang diserahkan oleh terlawan II, pihak pelawan telah melakukan pengecekan-pengecekan berupa : -----------

-

Mencocokkan antara fotocopy KTP, kartu keluarga dan surat tanda

nomor kendaraan dengan dokumen aslinya;

Melakukan pengecekan unit kendaraan dengan data-data yang ada di

bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan faktur kendaraan;

Melakukan pengecekan bukti kwitansi pembelian oleh terdakwa II atas

objek kepemilikan;

7. Bahwa, dalam setiap pencairan kredit tersebut diatas pelawan melakukan

pencairan kredit melalui rekening tabungan terlawan II melalui bank milik pelawan yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya dengan nomor rekening 7001988117 atas nama terlawan II; --------------------------------

8. Bahwa, terhadap perjanjian kredit yang dibuat oleh terlawan II dan pelawan dengan nomor : KAB/KS/15-03/56065756 tertanggal 12 Maret 2015 telah

dilakukan akta pembebanan jaminan fidusia dengan akta no. 97 tertanggal 13 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Yati Rohayati,SH yang berkedudukan di Jawa Barat; --------------------------------------------------------------

9. Bahwa, atas akta pembebanan jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan pula untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia pada kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa

Barat kantor pendaftaran Jaminan dengan sertifikat jaminan fidusia nomor: W11.00347528.AH.5.01 tahun 2015 tertanggal 18 Maret 2015; ------------------

10. Bahwa, sesuai dengan pasal 572 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan “setiap hak milik harus dianggap bebas, barang siapa

menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu”, bahwa pelawan beranggapan mengenai objek jaminan yang diberikan oleh terlawan II sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pelawan dalam hal ini, terlawan II telah membuktikan bahwa

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 325/PDT/2016/PT.BDG

terlawan II adalah pemilik dari objek jaminan yang diberikan kepada pelawan dengan

membawa

semua

dokumen-dokumen

untuk

mengajukan

permohonan kredit kepada pelawan berupa : ------------------------------------------

-

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

-

Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan;

-

Fotocopy Kartu Keluarga;

Bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) asli; Unit kendaraan;

Faktur kendaraan Asli;

Kwitansi pembelian kendaraan oleh terlawan II dari Herman WMS

tertanggal 08 Agustustu 2011;

Bahwa dengan adanya bukti kwitansi pembelian unit kendaraan antara terlawan II dengan Herman WMS, BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan

Bermotor) asli, faktur kendaraan asli dan membawa 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Escudo, No.Polisi D-1509-QX, STNK atas nama Herman WMS, no. BPKB I-11908243, warna merah metalik, tahun 1997, kepada pelawan

sebagai salah satu syarat dalam mengajukan permohonan kredit berupa

pinjaman uang, sehingga dokumen-dokumen dan unit kendaraan tersebut

membuktikan bahwa terlawan II telah membuktikan kepemilikan suatu barang yang dalam hal ini objek jaminan yang dijaminkan terlawan II kepada pelawan; -----------------------------------------------------------------------------------------

11. Bahwa, berdasarkan undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan

fidusia yang pada pokoknya dalam pasal 15 ayat 3 menyatakan “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda

yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri” dan dalam

pasal 24 yang pada pokoknya menyatakan “penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat

tindakan atau kelalaian pembelian

fidusia baik yang timbul dalam kontraktual atau yang timbul dari perbuatan

melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”; -----------------------------------------------------

12. Bahwa, pada tanggal 2 Januari 2016, terlawan I mengirimkan surat dengan nomor B/01.a/I/2016/Reskrim, perihal penyitaan BPKB kendaraan Suzuki

Escudo, No.Polisi D 1509 QX dengan melampirkan penetapan Pengadilan Negeri Ciamis no.6/Pen.Pid.Iz.Ppy/2016 /PN.Cms pada tanggal 11 Januari

2016, perihal penetapan barang bukti berdasarkan surat permohonan dari terlawan I dengan B/01.a/ I/2016/Reskrim tertanggal 2 Januari 2016; ----------

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 325/PDT/2016/PT.BDG

13. Bahwa, pelawan tidak ada hubungan hukum dengan terlawan I, terlawan III dan terlawan IV; --------------------------------------------------------------------------------

14. Bahwa penyitaan terhadap dokumen yang dimohonkan

oleh terlawan I

melanggar hak hukum yang dimiliki oleh pelawan sebagai kreditur yang beritikad baik,yaitu : ---------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa, telawan II dan pelawan adalah para pihak yang beritikad baik dan

telah memenuhi ketentuan hukum dalam membuat perjanjian kredit dan menerima

jaminan

atas

kredit

tersebut

sehingga

berhak

untuk

mendapatkan perlindungan hukum terhadap perikatan yang dibuatnya dan jaminan yang diterimanya dari pihak manapun yang akan -

mengambilnya; ----------------------------------------------------------------------------

Bahwa, pelawan adalah pihak yang sangat dirugikan karena telah

memberi/mencairkan kredit kepada terlawan II dan tidak mendapatkan pembayaran angsuran yang sebabkan oleh terlawan II macet dalam

melakukan pembayaran angsuran, dan pelawan sesuai dengan Undang-

undang no.42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia mempunyai hak

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -------------------------------------------------

15. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang pelawan tersebut diatas sangat jelas dan sah kedudukan hukum dari pelawan dalam menguasai objek

jaminan/BPKB yang hendak disita oleh terlawan I, sehingga dapat disimpulkan tindakan yang diambil oleh terlawan I dalam melakukan penyitaan terhadap objek jaminan/BPKB ialah perbuatan melanggar hukum

dan melanggar hak dari pelawan sebagai kreditur yang beritikad biak yang dilindungi dalam hukum; --------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

atas

posita

tersebut

penggugat/pelawan

mengajukan petitum sebagai berikut : -------------------------------------------------------Primair : ----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan perlawanan pelawan untuk seluruhnya; -----------------------------

2. Menyatakan pelawan sebagai kreditur beritikad baik; ------------------------------

3. Menyatakan pelawan adalah pemegang yang sah atas objek jaminan fidusia berupa BPKB Suzuki Escudo, Polisi D-1509-QX, no.BPKB I-11908243, warna merah metalik tahun 1997; --------------------------------------------------------

4. Menyatakan tidak sah penetapan no.6/Pen.Pid.Iz.Ppy/2016/ PN.Cms tertanggal 11 Januari 2016; ----------------------------------------------------------------

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 325/PDT/2016/PT.BDG

5. Menyatakan agar Pengadilan Negeri Ciamis mengangkat sita yang tertuang dalam penetapan no.6/Pen.Pid.Iz.Ppy/2016/PN.Cms tertanggal 11 Januari 2016; ---------------------------------------------------------------------------------------------

6. Menyatakan perlawanan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voorbar bijvooraad); ---------------------------------------------------------------------

7. Menghukum terlawan I, terlawan II, terlawan III dan terlawan IV membayar biaya perkara ini; -----------------------------------------------------------

Subsidair : -------------------------------------------------------------------------------------------Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); --------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, terlawan I

telah memberikan jawaban sebagai berikut : ---------------------------------------------Bahwa

terlawan I dalam kesimpulannya menyatakan tindakan dari

terlawan I melakukan penyitaan berdasarkan surat penetapan penyitaan no.6/Pen.Pid.Iz.Ppy/2016 /PN Cms tanggal 11 Januari 2016 atas 1(satu) buah

buku BPKB kendaraan Suzuki Escudo No.Pol D-1509-QX dengan nomor BPKB: I11908243 dan 1 (satu) berkas akad kredit persyaratan pengajuan kredit an

Rahmat Hidayat ke BPR KS Tasikmalaya adalah telah memiliki dasar yang

cukup kuat dan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan, karena barang bukti tersebut diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana, berdasarkan uraian diatas maka terlawan I

menolak seluruh gugatan yang

diajukan oleh pelawan dan memerintahkan untuk menyerahkan barang bukti tersebut kepada penyidik hal ini dimaksudkan untuk pembuktian atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Diding Suhendar tersebut; -----------

Menimbang, bahwa sedangkan untuk terlawan II, III, dan IV tidak

memberikan jawaban; ----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ciamis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Nomor 1/Pdt.Plw/2016/PN.Cms. tanggal 20 April 2016 yang amarnya sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------1. Menyatakan gugatan Perlawan Pelawan tidak dapat diterima; ------------------

2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); ------------------------------------------------------------------------------

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 325/PDT/2016/PT.BDG

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pelawan melalui

perantaraan kuasanya telah menyatakan banding pada hari Rabu tanggal 27

April

2016

sebagaimana

Akta

Pernyataan

Banding

Nomor

01/Pdt.Plw/2016/PN.Cms. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan

Negeri Ciamis, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada para Terbanding semula para Terlawan masing-masing pada tanggal 4 Mei 2016; ------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, kuasa

Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 4 Mei 2016,

dan telah diberitahukan secara seksama kepada para Terbanding semula para Terlawan masing-masing pada tanggal 11 Mei 2016; ------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding

tersebut, Terbanding I semula Terlawan I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal

13 Juni 2016 dan telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 22 Juni 2016 melalui Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, kepada Terbanding II dan III semula Terlawan II dan

III masing-masing pada tanggal 20 Juni 2016 dan kepada Terbanding IV semula Terlawan IV pada tanggal 27 Juni 2016; ----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah

diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum berkas

tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding masing-masing kepada Pembanding semula Pelawan

pada tanggal 22 Juni 2016, kepada Terbanding I dan IV semula Terlawan I dan

IV masing-masing pada tanggal 28 Juni 2016 dan kepada Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III masing-masing pada tanggal 20 Juni 2016; ------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Pelawan diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan

oleh Undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; --------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pembanding didalam memori bandingnya pada

pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut : ----------------------------------

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 325/PDT/2016/PT.BDG

1. Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 21 paragraph pertama karena tidak tepat dengan alasan bahwa Perlawanan terhadap Penetapan No. 6/Pen.Pid.Iz.Ppt/2016/PN.Cms tentunya terdapat unsur keperdataan, yaitu adanya hak Pembanding yang dirugikan, yang menjadi hak Pembanding adalah hak timbul dan melekat dari adanya Perjanjian Kredit, Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; ------------------------------------------------------------------------------------------

2. Bahwa bukti surat yang diajukan Pembanding (P-24, P-25) dan Terbanding I/Terlawan I memperlihatkan dasar pertimbangan Penetapan Penyitaan dengan pasal 38 ayat (1) KUHAP adalah tidak tepat, sebab seharusnya dasar pertimbangan berdasarkan Pasal 43 KUHAP. Hal ini disebabkan Terbanding II/Terlawan II merupakan Nasabah penyimpan pada Bank BPRKS, maka terhadap Penetapan Penyitaan yang menjadi objek yang akan disita merupakan Dokumen yang menjadi rahasia bank wajib didasarkan pada ketentuan Undang-undang Perbankan; ------------------------3. Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 16, karena merupakan pertimbangan yang keliru, sebab makna telah diambil dapat cenderung diartikan telah dicuri. Akan tetapi dengan pengertian telah diambil, selama persidangan tidak ada bukti surat, keterangan saksi-saksi bahkan keterangan yang diajukan oleh Terbanding III yang menyatakan bahwa Terbanding III telah mengambil atau mencuri BPKB mobil serta majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Terbanding IV merupakan istri dari Terbanding II; ----------------------------------4. Bahwa penilaian Ketua Pengadilan Negeri Ciamis dalam menerbitkan Penetapan Penyitaan No. 6/Pen.Pid.Iz.Ppt/2016/PN.Cms cenderung subjektif sehingga terjerumus pada penilaian subjektif Terbanding I; -----------

5. Bahwa, kesimpulan lisan Terbanding II tidak memiliki kekuatan pembuktian sebab bertolak belakang dengan pengakuan Terbanding II dalam proses pemeriksaan persidangan mengakui bahwa dirinya mengajukan kredit serta menyerahkan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit. Sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama adalah tidak tepat karena tidak relevan dengan pengakuan Terbanding II; --------------------------Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I terhadap memori

banding dari Pembanding tersebut telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 1/Pdt.Plw/2016/PN.Cms tanggal 20 April 2016; --------------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 325/PDT/2016/PT.BDG

Menimbang, bahwa

mempelajari

dengan

setelah Pengadilan Tinggi membaca dan

seksama

berkas

perkaranya,

baik

dari

gugatan

Perlawanan Pelawan, jawaban Terlawan I, alat-alat bukti yang diajukan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan alasan putusan Pengadilan

Negeri, memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut; --------------------------

Menimbang, bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri

dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima adalah telah tepat dan benar menurut hukum, dan oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; --

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula

Pelawan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut menurut

Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat

tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih

lanjut; --------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut

diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 20 April 2016 Nomor 1/Pdt.Plw/2016/PN.Cms. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; --

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan, dalam

perkara ini tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos

perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan dicantumkan dalam diktum putusan ini; ------------------------------------------------------

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pemeriksaan

Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum; ----------------------------------------------------------------------------------

Menerima

MENGADILI

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Pelawan; -------------------------------------------------------------------------

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 20 April

2016 Nomor 1/Pdt.Plw/2016/PN.Cms. yang dimohonkan banding tersebut; ----------------------------------------------------------------------------

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 325/PDT/2016/PT.BDG

-

Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar

ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); ------------------------------------------------------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan

Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016, oleh

kami FIRZAL ARZY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SULAIMAN,

S.H., M.H. dan SIR JOHAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 325/Pen/Pdt/2016/PT.BDG, tanggal 27 Juli 2016, putusan mana diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh ABDUL FATTAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. ---------------------Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

SULAIMAN, S.H., M.H. Ttd

FIRZAL ARZY, S.H., M.H.

SIR JOHAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti Ttd

ABDUL FATTAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai ..............……… Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan …….

Rp.

Jumlah ………………………...

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

3. Biaya Pemberkasan ……….

5.000,-

Rp. 139.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 325/PDT/2016/PT.BDG