PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 158 / PDT / 2017 / PT. BDG. ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : NATALIUS SIAGIAN , Swasta, bertempat tinggal di Jl.Jenderal Achmad Yani No.730, Komplek Puri Tirta Kencana, Kav.46, Kota Bandung Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 Desember 2016, memberikan

kuasa

HUTAPEA,SH.,

kepada:

RULIAMAN

F.

GORDON

SIPAYUNG,SH.,

NURFAJAR GUSTIYANI, SH., para Advocat pada Kantor Hukum GORDON & Associates, beralamat di Jalan Balong Gede No.29, Kota Bandung Sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat ; L A W A N 1. DUMARAYA SIREGAR, Umur 48 Tahun, jenis kelamin wanita, pekerjaan Pemegang

TNI, Kartu

agama Tanda

Kristen

Protestan,

Penduduk

Nomor

3273106508670002, bertempat tinggal di Istana Mekar Wangi Jalan Taman Mekar Utama No.17 Kelurahan Mekar Wangi, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung 2. RANI PITTA OMAS, Umur 26 Tahun, jenis kelamin wanita, pekerjaan Mahasiswa, agama Kristen Protestan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32731053049 00005, bertempat tinggal di Istana Mekar Wangi Jalan Taman Mekar Utama No.17 Kelurahan Mekar Wangi, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung 3. NAOMI GRESIA ROMAULI, Umur 24 Tahun, jenis kelamin wanita, pekerjaan Mahasiswa, agama Kristen Protestan,

Hal 1 dari 38 halaman perkara No. 158/Pdt/2017/ PT.BDG

Pemegang

Kartu

Tanda

Penduduk

Nomor

3273106304920003, bertempat tinggal di Istana Mekar Wangi Jalan Taman Mekar Utama No.17 Kelurahan Mekar Wangi, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung 4. DEBORA RUMINTANG MARITO, Umur 23 Tahun, jenis kelamin wanita, pekerjaan Mahasiswa, agama Kristen Protestan, Pemegang

Kartu

Tanda

Penduduk

Nomor

3273104312930002, bertempat tinggal di Istana Mekar Wangi Jalan Taman Mekar Utama No.17 Kelurahan Mekar Wangi, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung 5. GIDEON MULA GABE SITORUS, Umur 19 Tahun, jenis kelamin Pria, pekerjaan Mahsiswa, agama Kristen Protestan, Pemegang

Kartu

Tanda

Penduduk

Nomor

3273101210970001, bertempat tinggal di Istana Mekar Wangi Jalan Taman Mekar Utama No.17 Kelurahan Mekar Wangi, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Januari 2017, memberikan

kuasa

SETIABUDHI,S.H,

kepada:

dan

RUSLI

RAHMAT ACHMAD

ARDIANSYAH,S.H., para Advocat pada Kantor Hukum RAHMAT SETIA BUDHI & REKAN beralamat

di

Komplek

Perkantoran

Gading

Regency Blok B 1 No.3., Jalan Soekarno Hatta, Kota

Bandung.,

Sebagai

para

Terbanding

semula sebagai para Penggugat ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 27 maret 2017, Nomor : 158/PEN/PDT/2017/PT.BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ditingkat banding ;


2. Berkas perkara, Nomor : 151/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 1 Desember 2016, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 April 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 19 April 2016, terdaftar dalam Register perkara Nomor : 151/Pdt.G/2016/PN.Bdg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa (Alm) RONY NIMROD SITORUS, semasa hidupnya menikah dengan DUMARAYA SIREGAR yang tercatat di kantor Pencatatan Sipil Bandung, berdasarkan Kutipan akta Perkawinan No. 60/1989, tertanggal 15 Desember 1989. Bahwa atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu : -

RANI PITTA OMAS, lahir di Bandung tanggal 13 April 1990, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 175/1990, tertanggal 24 April 1990 ;

-

NAOMI GRESIA ROMAULI, lahir di Bandung tanggal 23 April 1992, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 98/1992, tetanggal 3 September 1992 ;

-

DEBORA RUMINTANG MARITO, lahir di Bandung tanggal 3 Desember 1993, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 15/1994, tetanggal 13 Januari 1994 :

-

GIDEON MULA GABE SITORUS, lahir di Bandung tanggal 12 Oktober

1997,

berdasarkan

Kutipan

Akta

Kelahiran

No.

240/IST/2007, tetanggal 13 Mei 2007 ; 2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2010, RONY NIMROD SITORUS meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/12/V/2010, tertanggal 11 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karasak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung ; 3. Bahwa perkawinan antara RONY NIMROD SITORUS (Alm) dengan DUMARAYA SIREGAR sampai dengan meninggalnya RONY NIMROD SITORUS (Alm) perkawinan mereka pernah putus karena perceraian dan atau dibatalkan perkawinannya oleh suatu putusangan Pengadilan, serta (Alm) RONY NIMROD SITORUS, tidak pernah melakukan perkawinan lagi selain dengan DUMARAYA SIREGAR. Bahwa oleh karenanya maka


sesuai dengan ketentuan Pasal 832 alenia pertama KUHPerdata Penggugat yang merupakan Istri dan anak-anak yang sah adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari RONY NIMROD SITORUS (Alm) ; Adapun Pasal 832 alenia pertama KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut: "Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah. baik sah. maupun luar kawin. dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini" 4. Bahwa semasa hidupnya RONY NIMROD SITORUS (Alm) mempunyai piutang kepada Tergugat, maka atas piutang tersebut merupakan suatu hak kebendaan yang menjadi milik ahli warisnya (Penggugat) hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 833 alenia Pertama yang menyebutkan sebagai berikut : "sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang si yang meningggal" 5. Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari RONY NIMROD SITORUS (Alm) sehingga segala Piutang RONY NIMROD SITORUS (Alm) menjadi milik dari Penggugat yang diperoleh melalui Pewarisan, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 834 KUHPerdata Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Muka Pengadilan yang bertujuan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak Warisnya kepada Tergugat ; PENGADILAN

NEGERI

KLAS

I

A

BANDUNG

BERWENANG

MENGADILI GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT 6. Bahwa berdasarkan azas "actor Sequitur Forum Rei" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yaitu suatu tuntutan (gugatan) perdata pada pengadilan tingkat pertama diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang letak daerah kekuasaanya meliputi ditempat kediaman si Tergugat; 7. Bahwa Tergugat sejak tahun 2008 sampai gugatan ini diajukan bertempat tinggal di wilayah kota bandung, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak memilih domilisi hukum yang tetap apabila timbul permasalahan atau sengketa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1)


HIR

maka

gugatan

ini

diajukan

ke

Pengadilan

yang

lingkup

kekuasaannya berada di daerah tempat kediaman Tergugat; 8. Bahwa oleh karena itu gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, oleh karena tempat tinggal Tergugat berada dalam wilayah kekuasaan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung. Sehingga Pengadilan Negeri Klas I A Bandung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan aquo ADANYA HUBUNGAN HUTANG PIUTANG ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT 9. Bahwa antara bulan November 2008 Tergugat membutuhkan modal (uang) guna biaya operasional untuk mengerjakan proyek pekerjaan Tergugat di Pacitan Jawa Timur ; 10. Bahwa untuk melaksanakan proyek Tergugat tersebut pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Januari 2010 Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Pengguat secara bertahap dengan rincian sebagai berikut: 10.1. Tanggal 10 November 2008 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Bukti Kwitansi tanggal 10 November 2008; 10.2. Tanggal 13 November 2008 sebesar Rpl50.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Bukti Kwitansi tanggal 13 November 2008 ; 10.3. Tanggal 17 November 2008 sebesar Rp.l50.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Bukti Kwitansi tanggal 17 November 2008; 10.4. Tanggal 21 November 2008 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Bukti Kwitansi tanggal 21 November 2008; 10.5. Tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Bukti Kwitansi tanggal 30 Januari 2009; 10.6. Tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti Kwitansi tanggal 26 Februari 2009; 10.7. Tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan butki Cek Bank PANIN tanggal 18 Mei 2009; 10.8. Tanggal 30 April 2010 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Saudara berdasarkan Bukti Kwitansi


tanggal 30 April 2010; Bahwa keseluruhan uang tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat 11. Bahwa pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut, pihak Tergugat belum juga membayar lunas utangnnya tersebut sampai akhirnya Tergugat menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah milik Tergugat tanpa dibebani Hak Tanggungan yang terletak di daerah Kota Bekasi sebagai jaminan untuk pelunasan utangnya. Ada pun 3 (tiga) bidang tanah milik Tergugat yang dijadikan sebagai jaminan utang yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa : 11.1.Sebidang tanah seluas 1507M2 (seribu lima ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Kampung Ciketing Rt 017 Rw 01, Kelurahan Mustika Jaya, Kec. Bantar Gebang Kotamadya Bekasi Jawa Barat, sebagaimana bukti kepemilikan SHM No. 2784/Kel. Mustika Jaya, Surat Ukur No. 2686/Mustika Jaya/2002 tanggal 15 Agustus 2002, NIB 10-26-06.05.07712, dengan batas-batas : -

Utara

: jalan

-

Selatan : PT Santosa Biru Nusa

-

Timur

: PT Santosa Biru Nusa

-

Barat

: H. Mansur

penerbitan sertipikat tanggal 21 Januari 2003 atas nama Tergugat; 11.2. Sebidang tanah seluas 725 M2 (tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Kampung Ciketing/Rawa Mulya Rt 05/ Rw 01, Kelurahan Mustika Jaya, Kec. Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, sebagaimana bukti kepemilikan SHM No. 2795/Kel. Mustika Jaya, Surat Ukur No. 2688/Mustika Jaya/2002 tanggal 23 Agustus 2002, NIB 10-26-06.05.07714, dengan batasbatas : -

Utara

: Samid

-

Selatan : Adam

-

Timur

: Tergugat

-

Barat

: Narto

penerbitan sertipikat tanggal 03 Februari 2003 atas nama Tergugat; 11.3. Sebidang tanah seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Bantar Gebang,


Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, Persil Nomor : 100 Kohir Nomor : 969 dengan batas-batas : -

Utara

: Tanah Supriyadi AR/Samit

-

Timur

: Tanah PT Biru Nusa

-

Selatan : Tanah Nenih

-

Barat

: Tanah Musa Saeh

12. Bahwa guna penyelesaian utang Tergugat kepada Penggugat telah dilakukan beberapa kali pertemuan namun tidak menemukan titik temu, akhirnya pada hari Rabu tanggal 15 Septeber 2011 Tergugat secara suka rela bersedia menyerahkan sebagian assetnya untuk membayar sebagian utangnya. Hal tersebut dibuktikan oleh Tergugat yang telah membuat

dan

menandatangani

surat

Keterangan

Serah

Terima

tertanggal 15 September 2011 ; 13. Bahwa dalam surat keterangan tersebut Tergugat telah mengakui mengenai adanya pinjaman (utang) kepada Penggugat sebesar Rp 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2009 yang dipergunakan untuk pekerjaan proyek Pacitan. Bahwa Tergugat juga telah menyerahkan secara suka rela sebuah Mobil Honda CRV RE1 2WD 2.4 AT CKD tahun 2008 warna Silver Stone dengan nomor Polisi D 501 LL Nomor Rangka MHRRE38508J805237, Nomor Mesin : K24Z14905230, BPKB Nomor : F.1851634-H sebagai cicilan pengembalian dana opersional yang telah digunakan oleh Tergugat; 14. Bahwa

Tergugat

juga

telah

berjanji

kepada

Penggugat

akan

mengembalikan utangnya tersebut setelah Tergugat menjual assetnya berupa tanah yang berada di Ciketing Bekasi Jawa Barat; 15. Bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk menjual mobil Honda CRV RE1 2WD 2.4 AT CKD tahun 2008 warna Silver Stone dengan nomor Polisi D 501 LL Nomor Rangka MHRRE38508J805237, Nomor Mesin : K24Z14905230, BPKB Nomor : F.1851634-H yang harganya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat, maka Penggugat telah menjual mobil tersebut dengan harga sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; 16. Bahwa hasil dari penjualan Mobil Honda CRV RE1 2WD 2.4 AT CKD tahun 2008 warna Silver Stone dengan nomor Polisi D 501 LL Nomor Rangka MHRRE38508J805237, Nomor Mesin : K24Z14905230, BPKB


Nomor : F.1851634-H sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) digunakan sebagai cicilan atau pembayaran sebagian utang Tergugat, maka sisa dari keseluruhan utang tersebut adalah sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan perhitungan Rp 1.150.000.000,-(utang pokok) - Rp 200.000.000,- (penjualan mobil) = Rp 950.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ; 17. Bahwa sejak dibuatnya Surat Keterangan dan Serah Terima tanggal 15 September 2011 sampai akhir tahun 2015 Tergugat masih belum juga menunjukan itikad baiknya untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat, yang pada akhir Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat undangan kepada pihak Tergugat sebagaimana Surat Undangan Nomor : 003/UND/DS/RSR/I/2016 tanggal 27 Januari 2016, yang pada pokoknya mengundang Tergugat untuk musyawarah secara kekeluargaan guna penyelesaian utang Tergugat kepada Penggugat ; 18. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 telah didakan pertemuan antara Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dengan Tergugat, dimana pada pertemuan tersebut Tergugat meminta kelonggaran waktu untuk membayar utangnya kepada Penggugat sampai dengan Tergugat menjual assetnya berupa tanah yang berada di Ciketing Kota Bekasi Jawa Barat ; 19. Bahwa setelah diberikan kelonggaran waktu sekitar 1 (satu) bulan setelah pertemuan tersebut Tergugat masih belum menunjukan itikad baiknya untuk menyelesaian utangnya tersebut, sampai akhir Penggugat mengirim surat Somasi kepada Tergugat sebagaimana surat Somasi Nomor : 012/SOMASI/DS/RSR/III/2016 tanggal 31 Maret 2016, yang pada pokoknya memperingatkan (menegur ) kepada Tergugat untuk segera membayar seluruh utangnya secar sekaligus dan seketika kepada Penggugat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat somasi tersebut; 20. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut Tergugat masih belum juga membayar lunas seluruh utangnya tersebut kepada Penggugat, oleh karena maka Tergugat telah lalai atas kewajibannya tersebut sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum Tergugat dinyatakan telah wanprestasi (Ingkar Janji) (Vide Pasal 1238 KUHPerdata) ;


21. Bahwa oleh karena Tergugat telah lalai dan Wanprestasi yang mengakibatkan kerugian Materiil maupun Immateriil bagi Penggugat, sehingga sangat beralasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi baik Materiil (seluruh utangnya pokok dan bunga) maupun Immateriil dengan rincian sebagai berikut : Kerugian Materiil 21.1. Utang Pokok Utang awal Rp 1.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) - penjualan mobil Honda CRV tahun 2008 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) = Rp 950.000.000,(sembilan ratus lima puluh juta rupiah)' 21.2. Bunga Bahwa utang Tergugat timbul sejak tahun 2008 tanpa dikenakan bunga maka sangat berdasar dan beralasan apabila Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga, dimana utang tersebut dikenakan bunga yang besarnya disesuaikan dengan suku bunga deposito Bank Indonesia sebesar 6% (enam persen) yang dihitung sejak tahun 2008 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 8 (delapan) tahun maka perhitungannya sebagi berikut: Bunga 6% X Rp 950.000.000,- X 8 tahun = Rp 456.000.000,(empat ratus lima puluh enam juta rupiah) ; Sehingga jumlah keselurahan utang ditambah bunga selama 8 (delapan) tahun yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar

Rp 1.406.000.000,- (satu milyar empat ratus

enam juta rupiah) ; Kerugian Immateriil : Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat, telah membuat tidak bisa berfikir dengan tenang dan terganggu konsentrasinya dalam menjalankan segala aktifitas sehari-hari, dimana atas kerugian tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ; 22. Bahwa selain dihukum untuk membayar utang pokok dan denda tersebut


mohon

agar

Tergugat

juga

dihukum

untuk

membayar

denda

keterlambatan (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan Tergugat melaksankan isi putusannya yaitu membayar seluruh utangnya tersebut kepada Penggugat ; 23. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (ilusionir) serta adanya sangkaan atau kekhawatiran serta itikad tidak baik dari Tergugat yang

akan

menjual

atau

mengalihkan

serta

setidak-tidaknya

menjaminkan Harta bendanya kepada pihak ketiga sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakan sita jaminan dan atau sita persamaan terhadap benda milik Tergugat yang akan Penggugat ajukan dalam suatu permohonan terpisah yang merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan gugatan ini; 24. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada uapaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat serta adanya perlawanan (daden verzet) dari pihak ketiga ; Bahwa berdasarkan uraian serta alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut: 1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2.

Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan dan atau Sita Persamaan yang dimohonkan;

3.

Menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;

4.

Menyatakan Tergugat telah mempunyai utang kepada Tergugat sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;

5.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti Rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut: Ganti Rugi Materiil: Utang pokok Utang awal Rp 1.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) -penjualan mobil Honda CRV tahun 2008 sebesar Rp


200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) = Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ; Bunga Bunga 6% X Rp 950.000.000,- X 8 tahun = Rp 456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah); Sehingga jumlah keselurahan utang ditambah bunga selama 8 (delapan) tahun yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 1.406.000.000,- (satu milyar empat ratus enam juta rupiah) ; Ganti Rugi Immateriil: Ganti Immateriil sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ; 6.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusannya yaitu membayar seluruh utangnya tersebut kepada Penggugat;

7.

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

8.

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (e aequo et bono) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 12 Juli 2016, pada pokoknya menyampaikan halhal sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena status / kedudukan Penggugat Cacat Formal, sehingga Penggugat tidak dan belum berhak mengajukan Gugatan ini. 1. Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris, karena: merupakan istri dan anak dari hasil perkawinan RONY NIMROD


SITORUS (Alm), namun Penggugat juga mendalilkan perkawinan DUMARAYA SIREGAR selaku Penggugat dengan RONY NIMROD SITORUS (Alm) pernah putus karena perceraian dan atau dibatalkan perkawinannya (berarti ada Putusan Pengadilan), sehingga dengan demikian status Penggugat menjadi terdapat 2 (dua) kebenaran yang akibat hukumnya adalah status Penggugat carat formal, dikarenakan seseorang tidak dapat menyatakan 2 (dua) kebenaran bersamaan sekaligus. 2. Bahwa Penggugat tidak menguraikan status para anak Penggugat sehubungan dengan perceraian dan atau pembatalan perkawinan yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah ahli waris berdasarkan surat keterangan ahli waris dari kelurahan - Kecamatan tidaklah cukup, melainkan harus dengan Penetapan Pengadilan sedangkan Penggugat tidak memohon dalam Petitumnya agar Penggugat disahkan menjadi ahii waris dari RONY NIMROD SITORUS (Alm), sehingga berhak atas piutang dari RONY NIMROO SITORUS (Alm). 3. Bahwa dengan uraian Gugatan Penggugat tersebut, maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan : terhadap perkawinan yang putus karena perceraian dan atau dibatalkan oleh Pengadilan adalah tidak berhak atas Warisan mantan Suaminya. 4.

Bahwa Posita Penggugat dengan Petitum Penggugat tidak bersesuaian sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut jelas di mana Penggugat menyatakan " Adanya hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat', berdasarkan bukti surat di bawah tangan (Bukan akta otentik) yaitu surat keterangan serah terima tertanggal 15 September 2011, namun di sisi lain Penggugat mendalilkan bahwa dasar hak - hak Penggugat menggugat Tergugat adalah karena waris (bukan hubungan hutang piutang langsung dengan Penggugat), jika Penggugat mendalilkan yang menjadi bukti Gugatan adalah surat keterangan serah terima tertanggal 15 September 2011 (di bawah tangan) tersebut, namun Penggugat tidak memohan dalam Petitumnya agar bukti tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah;

DALAM KONVENSI 1.

Bahwa Tergugat memohon apa yang telah diuraikan dalam eksepsi


mohon diterima menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini. 2.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oteh Tergugat. Tidak

ada

hubungan

hutang

piutang

antara Tergugat

dengan

Penggugat. 3.

Bahwa yang ada adalah hubungan Tergugat dengan RONY NIMROD SITORUS (Alm) pewaris Penggugat berawal dari kekerabatan suku, dulu satu gereja sehingga telah begitu dekat, dan juga Tergugat pernah mengerjakan proyek rnilik RONY NIMROD SITORUS (Alm). Sekitar tahun 2008 Tergugat dan RONY NIMROD STT'ORUS (Alm) rnemiliki proyek pengadaan bahan baku di PLTU Pacitan di mana RONY NIMROD SITORUS (Alm) adalah pendana dengan Tergugat selaku pelaksana Proyek. namun hal tersebut tidak dilakukan secara tertulis dikarenakan permintaan RUNNY NIMROD SITORUS (Alm).

4.

Bahwa sejak dan awal penanganan proyek hingga proyek tersebut berhenti, Tergugat secara berkala / rutin melaporkan perkembangan penanganan proyek serta penggunaan dana operasionalnya. Adapun sebab berhentinya Proyek tersebut adalah adanya masalah teknis pemberi proyek, yakni PT.SUNLIK INTERNATIONAL ENERGY, dan terhadap hal terbut RONY NIMROD SITORUS (Alm) telah memahami dan menerimanya sebagai resiko bisnis.

5.

Bahwa dari seluruh uraian Tergugat tersebut jelas terbukti status hubungan Tergugat dengan RONY NIMROD SITORUS (Alm) adalah hubungan antara Pelaksana Proyek yaitu Tergugat dengan pendana Proyek yaitu RONY NIMROD SITORUS (Alm), atau dengan kata lain RONY NIMROD SITORUS (Alm) adalah pengambil alih seluruh tanggung jawab dari Proyek yang dilaksanakan oteh Tergugat.

6.

Bahwa lahirnya surat keterangan serah terima tertanggal 15 September 2011

dimaksud

yang

menjadi

dasar

Penggugat

mengajukan

Gugatannya adalah suatu kekeliruan atas pemahaman hukum Tergugat terkait dengan pengembalian dana operasional yang seharusnya bukan menjadi kewajiban Tergugat selaku pelaksana proyek. Adapun Tergugat melakukan hal tersebut tidak benar dilakukan secara sukarela


sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, melainkan hanya kekeliruan pemahaman hukum oleh Tergugat. 7.

Bahwa sesuai dengan hukum dan kepatutan dalam menjalankan usaha, Tergugat telah mempertanggung jawabkan secara berkala seluruh pertanggung jawaban pelaksanaan berikut dana operasional kepada RONY NIMROD SHORUS (Alm) semasa hidupnya dan laporan tersebut diterima dengan baik oleh RONY NIMROD SITORUS (Alm), sehingga merupakan suatu kekeliruan bilamana Tergugat menandatangani surat keterangan serah terima tertanggal 15 September 2011 tersebut yang berisi penyerahan mobil untuk Tergugat sebagai pengembalian dana operasional. Sehingga dengan demikian mohon agar Majelis Hakim menyatakan surat keterangan serah terima tertanggai 15 September 2011 tersebut adalah surat yang ditandatangani secara keliru sehingga patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat.

8.

Bahwa karena terbukti secara nyata peruntukan seluruh dana yang dari RONY NIMROD SFTORUS (Alm) sebagaimana kwitansi yang dimaksud oleh Penggugat adalah untuk pembiayaan proyek RONY NIMROD SITORUS (Alm), maka tuntutan pengembalian dana operasional oleh Penggugat adalah tuntutan yang tidak sah (tidak sesuai dengan hukum) dikarenakan Tergugat tidak terikat kewajiban mengembalikan dana operasional melainkan hanya berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan serta keuangan proyek dimaksud.

9.

Bahwa selanjutnya Tergugat Pernah memberikan 2 (dua) buah SHM dan 1 (satu) buah AJB (Akta Jual Beli) semua atas nama tergugat kepada Penggugat yaitu : - SHM No.2784/KJei.Mustika Jaya, Seluas 1507M2 (seribu lima ratus tujuh meter persegi) di Kampung Ciketing Rt.01/Rw.0t, Kelurahan Mustika Jaya, Kec. Santar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat. - SHM No. 2795/ Kel-Mustika Jaya, Seluas 725 M2 ( tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) di Kampung Ciketing Rt.05/Rw.01, Kelurahan Mustika Jaya, Kec, Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat. - AJB No. 776 /8G/2002 atas tanah seluas 500M2 (lima ratus meter persegi) di Kampung Ciketing, Kelurahan Mustika Jaya, Kec. Banter Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat Pemberian mana adalah suatu kekeliruan sehingga penyerahan 2 (dua) buah SHM dan 1


(satu) buah AJB (Akta Jual Beli) milik Tergugat tersebut patut dibatalkan, dikarenakan tidak ada tanggung jawab hukum Tergugat untuk mempertanggungjawabkan pengembalian dana operasional tersebut kepada RONY NIMROD SITORUS (Alm). Dengan demikian Penggugat harus mengembalikan 2 (dua) buah SHM dan 1 (satu) buah AJB (Akta Jual" Beli) milik Tergugat tersebut kepada Tergugat. Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawaban tertanggal 12 Juli 2016, telah pula mengajukan gugatan rekonpensi terhadap para Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi DUMARAYA SIREGAR, dkk, dengan alasanalasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : DALAM REKONVENSI 1.

Bahwa Tergugat mohon diterima menjadi Penggugat dalam Rekonvensi (dR) dan Penggugat menjadi Tergugat dalam rekonvensi (dR).

2.

Bahwa selanjutnya mohon diterima seluruh dalil jawaban ( eksepsi, pokok perkara ) dari Penggugat dalam Rekonvensi (dR) menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan rekonvensi ini. Surat Keterangan Serah Terima tertanggal 15 September 2011 tidak sah dan batal demi hukum.

3.

Bahwa sesuai dengan hukum dan kepatutan dalam menjalankan usaha, Penggugat (dR) telah mempertanggungjawabkan secara berkala seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan berikut dana operasional kepada RONY NIMROD SITORUS (Alm) semasa hidupnya dan laporan tersebut diterima dengan baik oleh RONY NIMROD SITORUS (Alm), sehingga merupakan suatu kekeliruan bilamana Penggugat dalam Rekonvensi (dR) menandatangani surat keterangan serah terima tertanggal 15 September 2011 tersebut yang berisi penyerahan mobil milik Penggugat dalam Rekonvensi (dR) sebagai Pengembalian dana operasional yang bukan tanggung jawab Penggugat dalam Rekonvensi (dR).

Sehingga

dengan

demikian

mohon

agar

Majelis

Hakim

menyatakan Surat Keterangan Serah Terima tersebut adalah surat yang ditandatangani secara keliru sehingga patut dinyatakan tidak mengikat 4.

Bahwa adapun lahirnya surat keterangan serah terima tertanggal 15 September 2011 adalah suatu kekeliruan, yakni terkait dengan pengembalian dana operasionai Proyek RONY NIMROD SITORUS


(Alm) yang seharusnya bukan menjadi kewajiban Penggugat dalam Rekonvensi

(dR).

Adapun

Penggugat

dalam

Rekonvensi

(dR)

melakukan hal tersebut tidak benar dilakukan secara sukarela sebagaimana

dalam

Gugatan

Penggugat,

melainkan

kekeliruan

pemahaman hukum dari Penggugat dalam Rekonvensi (dR). Tergugat dalam Rekonvensi (dR) menjual barang (mobil) yang bukan miliknya dan tanpa kuasa/izin dari Penggugat dalam Rekonvensi (dR) yang berakibat pada kerugian Penggugat dalam Rekonvensi (dR) 5.

Bahwa tindakan Tergugat dalam Rekonvensi (dR) menjual mobil milik Penggugat dalam Rekonvensi (dR) di luar tanpa adanya kuasa jual ataupun izin dari Penggugat dalam Rekonvensi (dR) adalah Perbuatan Melawan Hukum, selain itu penyerahan tersebut merupakan kekeliruan pemahaman hukum Penggugat dalam Rekonvensi (dR).

6.

Bahwa sebab ternyata Tergugat dalam Rekonvensi (dR) menjual mobil milik Penggugat dalam Rekonvensi (dR) di luar dari harga yang sewajarnya, padahal mobil tersebut tidak ada hubungannya dengan proyek

dimaksud

adalah

Perbuatan

Melawan

Hukum

yang

mengakibatkan kerugian kepada Pengugat dalam Rekonvensi (dR), sehingga

Tergugat

dalam

Rekonvensi

(dR)

patut

dihukum

mengembalikan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi (dR) secara seketika dan sekaligus. Tegugat dalam Rekonvensi (dR) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum 7.

Bahwa dengan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi (dR) yang menjual secara sepihak mobil milik Penggugat dalam Rekonvensi (dR) tanpa izin / kuasa dari Penggugat dalam Rekonvensi (dR) telah nyata - nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi (dR), sehingga Tergugat dalam Rekonvensi (dR) harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya (Vide Pasal 1365 KUHPerdata). Kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi (dR) adalah : a.

Materil Harga mobil pada saat mobil diberikan kepada Tergugat dalam Rekonvensi (dR) = Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

b.

Immateril Bahwa tindakan Tergugat dalam Rekonvensi (dR) tersebut telah


membuat Penggugat dalam Rekonvensi (dR) menjadi tidak tenang dalam berfikir dan meiakukan aktifitas sehari - hari, sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah). Catatan : Penggugat dalam Rekonvensi (dR) menyimpan haknya untuk menuntut secara pidana penjualan mobil milik Penggugat dalam Rekonvensi (dR). 8.

Bahwa pemberian 2 (dua) buah SHM dan 1 (satu) buah AJB (Akta Jual Beli) semua atas nama Penggugat dalam Rekonvensi (dR) kepada Tergugat dalam Rekonvensi (dR) yaitu : - SHM No.2784/Kel.Mustika Jaya, Seluas 1507M2 (seribu lima ratus tujuh meter persegi) di Kampung Ciketing Rt.01/Rw.01, Kelurahan Mustika Jaya, Kec. Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat. - SHM No. 2795/ Kel.Mustika Jaya, Seiuas 725 M2 ( tujuh ratus dua puluh Hma meter persegi) di Kampung Ciketing Rt.05/Rw.01, Kelurahan Mustika Jaya, Kec. Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat. - AJB No. 776 /BG/2002 atas tanah seluas 500M2 (lima ratus meter persegi) di Kampung Ciketing, Kelurahan Mustika Jaya, Kec. Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat. Adalah satu kekeliruan, sehingga dengan demikian mohon agar Majeiis Hakim menghukum Tergugat dalam Rekonvensi mengembalikan 2 (dua) buah SHM dan 1 (satu) buah AJB (Akta Jual Beli) kepada Penggugat dalam Rekonvensi (dR).

9.

Bahwa untuk menjamin Tergugat dalam Rekonvensi (dR) menyerahkan hasil penjualan mobil serta pengembalikan 2 (dua) buah SHM dan 1 (satu) buah AJB (Akta Jual Beli) kepada Penggugat dalam Rekonvensi (dR), maka mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat dalam Rekonvensi (dR) setiap harinya sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan seluruh apa yang diuraikan Tergugat dalam Konvensi (dR) dan Penggugat dalam Rekonvensi (dR), maka sudilah kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan : DALAM EKSEPSI: 1. Mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT Dalam Konvensi. 2. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima.


DALAM KONVENSI 1.

Menolak seluruh Gugatan Penggugat dalam Konvensi.

2.

Menyatakan Tidak adanya hubungan hutang piutang antara Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi.

3.

Menyatakan Tergugat dalam konvensi tidak wanprestasi.

4.

Menyatakan dana yang diterima oleh Tergugat dari RONY NIMROD STTORUS (Alm) adalah dana operasional yang bukan menjadi tanggung jawab Tergugat untuk mengembalikan.

5.

Menyatakan Surat Keterangan Serah Terima tertanggal 15 September 2011 tidak sah, dan batal demi hukum.

6.

Menyatakan Pemberian 2 (dua) buah SHM dan 1 (satu) buah AJB (Akta Jual Beli) semua atas nama Tergugat kepada Penggugat tidak sah secara hukum.

7.

Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM REKONVENSI: 1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi (dR) untuk seluruhnya.

2.

Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi (dR) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

3.

Menyatakan Surat Keterangan Serah Terima tertanggal 15 September 2011 tidak sah, dan batal demi hukum.

4.

Menyatakan Penjualan mobil oleh Tergugat dalam Rekonvensi (dR) tidak sah dan melawan hukum.

5.

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (dR) untuk membayar ganti rugi sebesar hasil penjualan mobil milik Penggugat dalam Rekonvensi (dR) sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

6.

Menyatakan pemberian Sertifikat oleh Penggugat dalam Rekonvensi (dR) kepada Tergugat dalam Rekonvensi (dR) tidak sah.

7.

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (dR) untuk mengembalikan 2 (dua) buah SHM dan 1 (satu) buah AJB (Akta Jual Beli) semua atas nama Penggugat dalam Rekonvensi (dR) kepada Penggugat dalam Rekonvensi (dR) yaitu : - SHM No.2784/Ke!.Mustika Jaya, Seluas 1507M2 (seribu lima ratus


tujuh meter persegi) di Kampung Ciketing Rt.Ol/Rw.01, Kelurahan Mustika Jaya, Kec Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat. - SHM No. 2795/ Kel.Mustika Jaya, Seluas 725 M2 ( tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) di Kampung Ciketing Rt05/Rw.01, Kelurahan Mustika Jaya, Kec Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat. - AJB No. 776 /BG/2002 atas tanah seluas 500M2 (lima ratus meter persegi) di Kampung Ciketing ,Kelurahan Mustika Jaya, Kec. Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat. 8.

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (dR) membayar kerugian Penggugat dalam Rekonvensi (dR) sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah).

9.

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (dR) untuk membayar uang paksa

(dwangsom)

sebesar

Rp.l.000.000.-

(Satu

juta

rupiah)

dibebankan kepada Tergugat dalam Rekonvensi (dR) setiap harinya sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap apabila putusan ini tidak dilaksanakan. 10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara. Menimbang, bahwa atas jawaban dalam eksepsi dan Rekonpensi Tergugat tersebut. Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menanggapinya sebagaimana

termuat

lengkap

dalam

Replik

Konpensi

dan

Jawaban

Rekonpensi tertanggal 26 Juli 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula menanggapinya sebagaimana termuat lengkap dalam Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi bertanggal 09 Agustus 2016 ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Bandung, telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Desember 2016, Nomor : 151/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI DALAM KONPENSI. Dalam Eksepsi. -

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;


Dalam Pokok Perkara. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan

Sita

Jaminan

yang

telah

diletakan

berdasarkan

Penetapan No.151/Pdt.G/2016/PN.Bdg. tanggal 29 September 2016, dan telah dilaksanakan oleh: RAKHMAN SUKARNO,SH., Jurusita Pengadilan Negeri Bandung, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No.151/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tertanggal 7 Oktober 2016, dan TARYADI Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No.10/CB.Del/2016/PN.Bks. Jo. No.151/Pdt.G/2016/PN.Bdg. Tanggal 8 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.10/CB.Del/2016/PN.Bks. Jo. No.151/Pdt.G/2016/ PN.Bdg. tanggal 1 Nopember 2016, sah dan berharga, untuk itu tetap dipertahankan; 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi; 4. Menyatakan Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp.950.000.000,-- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah); 5. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.950.000.000,-- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunganya sebesar 6 % (enam prosen) per tahun, sejak gugatan perkara a quo terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 19 April 2016 sampai dengan Tergugat membayar lunas utangnya tersebut; 6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya; DALAM REKONPENSI. - Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI. - Menghukum Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.3.339.000,-- (tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut : 1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor :162/PDT.B./2016/ PN.BDG, tanggal 13 Desember 2016, yang dibuat oleh SUSILO N.B.., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya


menyatakan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Tergugat, yang bernama RULIAMAN SIPAYUNG,SH.., menerangkan bahwa Ia menyatakan memohon banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 1 Desember 2016, Nomor :151/Pdt.G/2016/PN.Bdg., tersebut ; 2. Surat

Pemberitahuan

Pernyataan

Banding

Nomor:

51/PDT/G/

2016/PN.BDG., Jo. No.162/PDT/B/2016/PN.BDG, tanggal 11 Januari 2017,

yang

dibuat

dan

dijalankan

oleh

TRI

APRIANA

WIBOWO,S.Kom, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, kepada DUMARAYA SIREGAR, sebagai Terbanding semula sebagai

Penggugat

I,

telah

diberitahukan

tentang

adanya

permohonan banding tersebut, yang pemberitahuannya di jalankan melalui Kelurahan Mekarwangi 3. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 151/PDT/G/2016/ PN.BDG., Jo. No.162/PDT/B/2016/PN.BDG, tanggal 11 Januari 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh TRI APRIANA WIBOWO,S.Kom., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, kepada RANI

DITA OMAS, sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat

II, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut yang pemberitahuannya di jalankan melalui Kelurahan Mekarwangi ; 4. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 151/PDT/G/2016 /PN.BDG., Jo. No.162/PDT/B/2016/PN.BDG, tanggal 11 Januari 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh TRI APRIANA WIBOWO,S.Kom., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, kepada NAOMI GRESIA ROMAULI, sebagai Terbanding

semula sebagai

Penggugat III, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut yang pemberitahuannya di jalankan melalui Kelurahan Mekarwangi ; 5. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 151/PDT/G/2016 /PN.BDG., Jo. No.162/PDT/B/2016/PN.BDG, tanggal 11 Januari 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh TRI APRIANA WIBOWO,S.Kom., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, kepada


DEBORA RUMINTANG MARITO, sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat IV, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut yang pemberitahuannya di jalankan melalui Kelurahan Mekarwangi ; 6. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 151/PDT/G/2016/ PN.BDG., Jo. No.162/PDT/B/2016/PN.BDG, tanggal 11 Januari 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh TRI APRIANA WIBOWO,S.Kom., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, kepada GIDEON

MULA

GABE,

sebagai

Terbanding

semula

sebagai

Penggugat V, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut, yang pemberitahuannya di jalankan melalui Kelurahan Mekarwangi; 7. Memori Banding tertanggal 25 Januari 2017, yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula sebagai Tergugat,

yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 01 Februari

2017, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding,

Nomor:151/PDT.G/2016/PN.BDG.Jo.Nomor: 62/PDT.B/2016/PN.BDG, tanggal 01 Februari 2016, dan berdasarkan: -

Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 17 Februari 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh TRI APRIANA WIBOWO,S.Kom., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2017, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu DUMARAYA SIREGAR, sebagai Terbanding

semula sebagai Penggugat I, yang pemberitahuan

dan penyerahan memori bandingnya, dijalankan melalui Kelurahan Mekarwangi ; -

Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 17 Februari 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh TRI APRIANA WIBOWO,S.Kom., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2017, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu RANI DITA OMAS, sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat II, yang pemberitahuan dan penyerahan memori bandingnya, dijalankan melalui Kelurahan


Mekarwangi ; -

Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 17 Februari 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh TRI APRIANA WIBOWO,S.Kom., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2017, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu NAOMI GRESIA ROMAULI, sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat III, yang pemberitahuan dan penyerahan memori bandingnya, dijalankan melalui Kelurahan Mekarwangi ;

-

Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 17 Februari 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh TRI APRIANA WIBOWO,S.Kom., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2017, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu DEBORA RUMINTANG MARITO, sebagai Terbanding

semula sebagai Penggugat IV, yang

pemberitahuan dan penyerahan memori bandingnya, dijalankan melalui Kelurahan Mekarwangi ; -

Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 17 Februari 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh TRI APRIANA WIBOWO,S.Kom., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2017, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu GIDEON MULA GABE, sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat V, yang pemberitahuan dan penyerahan memori bandingnya, dijalankan melalui Kelurahan Mekarwangi ;

8. Kontra Memori Banding tertanggal 13 Februari 2017, yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula sebagai para Penggugat, yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, pada

tanggal 14 Februari 2017, dan berdasarkan: -

Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 3 Maret 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh TRI


APRIANA WIBOWO,S.Kom., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2017, telah diserahkan salinan resmi Kontra Memori Banding kepada pihak lawannya, yaitu NATALIUS SIAGIAN, sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat, yang diterima

salah

seorang

kuasa

hukumnya

yang

bernama

RULIAMAN SIPAYUNG ; 9. Surat

Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas

Perkara

(INZAGE)

No.151/ PDT/G/2016/PN.BDG., tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan dijalankan oleh TRI

APRIANA WIBOWO,S.Kom., Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung dan disampaikan kepada NATALIUS SIAGIAN, sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat, melalui salah seorang kuasanya yang bernama RULIAMAN SIPAYUNG SH., yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara Nomor :151PDT.G/2016/PN.BDG, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; 10. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara ( INZAGE ) No.151/ PDT/G/2016/PN.BDG., tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat dan dijalankan oleh TRI APRIANA WIBOWO,S.Kom., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung dan disampaikan kepada DUMARAYA SIREGAR,

sebagai TERBANDING semula sebagai

PENGGUGAT I, yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara Nomor :151PDT.G/2016/PN.BDG, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi

Bandung,

yang

pemberitahuannya,

dijalankan

melalui

Kelurahan Mekarwangi ; 11. Surat

Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas

Perkara

(INZAGE)

No.151/ PDT/G/2016/PN.BDG., tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat dan dijalankan oleh TRI APRIANA WIBOWO,S.Kom., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung dan disampaikan kepada RANI DITA OMAS, sebagai TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT II, yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara Nomor :151PDT.G/2016/PN.BDG, di Kepaniteraan


Pengadilan Negeri Bandung, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi

Bandung,

yang

pemberitahuannya,

dijalankan

melalui

Kelurahan Mekarwangi ; 12. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara ( INZAGE ) No.151/ PDT/G/2016/PN.BDG., tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat dan dijalankan oleh TRI APRIANA WIBOWO,S.Kom., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung dan disampaikan kepada NAOMI GRESIA ROMAULI, sebagai TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT III, yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara Nomor :151PDT.G/2016/PN.BDG, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi

Bandung,

yang

pemberitahuannya,

dijalankan

melalui

Kelurahan Mekarwangi ; 13. Surat

Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas

Perkara

(INZAGE)



Pengganti pada Pengadilan disampaikan kepada

Negeri Kls.I.A

Bandung

dan

DEBORA RUMINTANG MARITO, sebagai

TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT IV, yang berisi pemberitahuan,

untuk

mempelajari

:151PDT.G/2016/PN.BDG,

di

berkas

Kepaniteraan

perkara

Nomor

Pengadilan

Negeri

Bandung, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

setelah

pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang pemberitahuannya, dijalankan melalui Kelurahan Mekarwangi ; 14. Surat

Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas

Perkara

(INZAGE)



Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I.A Bandung dan disampaikan kepada GIDEON MULA GABE, sebagai TERBANDING semula sebagai

PENGGUGAT

V,

yang

berisi

pemberitahuan,

untuk

mempelajari berkas perkara Nomor :151PDT.G/2016/PN.BDG, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim


ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang pemberitahuannya, dijalankan melalui Kelurahan Mekarwangi ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ; Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 151/Pdt.G/2016/PN.Bdg., diucapkan pada tanggal 1 Desember 2016, dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat serta kuasanya ; Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor :162/PDT.B./2016/PN.BDG, tanggal 13 Desember 2016, yang dibuat oleh SUSILO N.B.., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah menyatakan memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 1 Desember 2016, Nomor : 151/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang diucapkan pada tanggal 1 Desember 2016 ; Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 1 Desember 2016, Nomor : 151/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang diucapkan pada tanggal 1 Desember 2016, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 13 desember 2016 mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang,

bahwa

sehubungan

dengan

permohonan

banding

tersebut, Pembanding semula Tergugat, dalam memori banding tertanggal 25 Januari 2017, mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya adalah sebagai


berikut : I. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung dalam perkara Aqu o tidak mempertimbangkan dengan benar Eksepsi Tergugat ( Pembanding ), padahal Eksepsi tersebut sangat menentukan kejelasan status hukum Penggugat

( Terbanding )

yang nyata-nyata tidak jelas . 1. Bahwa Penggugat / Terbanding mendalilkan status dirinya yang nyata-nyata sudah cerai dengan suami Penggugat/Terbanding yaitu Alm.RONY NIMROD SITORUS ( Vide poin 3 halaman 3 Putusan No.151/Pdt.G/2016/ PN.BDG ), hal ini berarti Penggugat/Terbanding Ny. DUMARAYA SIREGAR sudah tidak lagi memiliki kualitas sebagai isteri, halmana berakibat pada hilangnya kedudukan hukumnya sebagai pihak Pengugugat yang mendalilkan dirinya tetap sebagai isteri. hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, padahal hukum acara perdata menghauskan jelasnya kedudukan/status Penggugat / tidak boleh kabur . 2. Bahwa Putusan No.151/Pdt.G/2016 / PN.BDG, adalah bertentangan dengan Hukum Acara, gugatan Penggugat / Terbanding adalah mengenai Hutang Piutang/Wanprestasi, namun posita dan buktibukti Penggugat/Terbanding adalah hubungan waris ( ahli waris ) dengan demikian lembaga gugatan menjadi tidak jelas, maka Gugatan

Pengugat/Terbanding,

patut

dinyatakan

tidak

dapat

diterima . II. Judex Factie telah keliru menilai bukti Penggugat 3. Bahwa bukti-bukti Penggugat ( Terbanding ) baik bukti surat dan saksi-saksi tidak satupun yang dapat membuktikan Penggugat/ Terbanding pernah menghutangkan/meminjamkan sejumlah uang kepada Tergugat/Pembanding, namun yang terbukti dipersidangan adalah Penggugat/Terbanding adalah sebagai ahli waris dari alm.RONY NIMROD SITORUS dan Tergugat/Pembanding pernah mengerjakan proyek milik alm RONY NIMROR SITORUS, dan uang yang

diterima

oleh

Tergugat/Pembanding

bukanlah

hutang,

melainkan biaya operasional ; 4. Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie dinyatakan “ Tergugat /


Pembanding tidak membantah adanya surat keterangan serah terima tertangal 15 September 2011, namun Tergugat atas hutangnya telah menyerahkan jaminan asset …… “ ( Vide Halaman 32

Jo.halaman

33

Putusan

No.151/Pdt.G/2016/PN.BDG).,

pertimbangan tersebut adalah sangat keliru dan Majelis Hakim telah sangat salah dalam menyimpulkan hal tersebut. Bahkan yang sesungguhnya ada dan terbukti dipersidangan adalah bahwa surat tentang “ Pengakuan hutang “ atau lainnya yang menegaskan adanya hutang Tergugat/Pembanding, dipersidangan telah terbukti bahwa serah terima itu hanyalah itikad baik Tergugat/Pembanding kepada Alm.NIMROD SITORUS, penyerahan SHM, AJB milik Tergugat/Pembanding kepada Alm.NIMROD SITORUS, adalah terkait dengan tanggung jawab moral Tergugat/Pembanding kepada Alm.NIMROD SITORUS . 5. Bahwa fakta yang disimpulkan oleh Judex Factie yang menyatakan “ semasa hidupnya RONY NIMROD SITORUS (Alm) telah melakukan kerja sama dengan Tergugat telah mempunyai hutang sebesar Rp.1.150.000.000,- ( satu milyar seratus limapuluh juta rupiah) tidak pernah terbukti dipersidangan, yang terbukti adalah adanya

Proyek

milik

RONY

NIMROD

SITORUS,

dengan

Tergugat/Pembanding adalah pelaksana proyek, dan seluruh uang yang pernah diterima oleh Tergugat/Pembanding adalah untuk biaya operasional yang telah digunakan sesuai peruntukannya, bukan hutang piutang ; 6. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding tidak patut untuk diambil keterangannya, dan apa yang dimuat dalam

putusan

tidak

menggambarkan

kesaksian

secara

menyeluruh, hanya berpokok pada hal-hal yang menguntungkan Pengugat/ Terbanding. Adapun saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding yaitu saksi Renta Uli Tampubolon dan saksi MTB Robert M.Sitorus adalah masih mempunyai ikatan keluarga dengan para Penggugat/Pembanding

dan

semua

kesaksiannya

adalah

Testimonium De Auditio, yang tidak pernah tahu menahu adanya hutang-piutang, penerimaan uang secara langsung, dan segala hal tentang hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding atau Alm RONY NIMROD SITORUS dengan Tergugat/Pembanding. Demikian


pula dengan saksi Dede Hidayat tidak pernah membuat kesaksian tentang hutang-piutang, hanya pernah mengetahui penerimaan oleh Tergugat/Pembanding sebesar Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) dan atas hal tersebut pun saksi dimaksud tidak pernah mengetahui cek tersebut diperuntukan untuk apa dan dalam rangka apa. sehingga dengan demikian maka demi hukum kesaksian dari saksi-saksi Penggugat demikian tidak dapat diterima atau bahkan tidak seharusnya dijadikan bahan pertimbangan untuk mengabulkan perkara yang telah mencederai hak-hak Tergugat/Pembanding yang berakibat pada hilangnya nama baik, waktu, biaya serta kondisi psikologi Tergugat/Pembanding . 7. Bahwa

demikian

Terbanding

tidak

pula dengan ada

yang

bukti surat

dari Penggugat/

membuktikan

adanya

hutang

Tergugat/Pembanding, adapun kwitansi-kwitansi yang dijadikan bukti oleh Penggugat/Terbanding telah nyata-nyata adalah untuk biaya operasional proyek Alm.RONY NIMROD SITORUS . 8. Bahwa atas bukti surat

dan saksi-saksi Penggugat / Terbanding

yang tidak dapat membuktikan hutang Tergugat / Pembanding, maka pula Tergugat / Pembanding memutuskan untuk tidak menghadirkan saksi-saksi III. Judex Factie mengabulkan sita atas harta benda milik Tergugat /Terbanding dengan alasan hukum yang tidak kuat yang berakibat pada cideranya hak-hak Tergugat / Pembanding . 9.

Bahwa dengan seluruh acara dipersidangan yang tidak objektif, bukti surat serta saksi-saksi yang tidak kuat dari Penggugat sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat/Terbanding diatas ternyata Judex mengabulkan permohonan sita Penggugat/tergugat sebagaimana Penetapan No.151/Pdt.G/2016/PN.Bdg, hal mana merupakan pelanggaran terhadap hukum dan keadilan yang berakibat buruk pada lembaga peradilan, dengan demikian penetapan sita dimaksud harus dinyatakan tidak sah dan dicabut .

IV. Putusan Judex Factie

patut dibatalkan, dikarenakan putusan

diambil dengan bertentangan dengan factor-faktor 10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah nyata –nyata gugatan Penggugat /Terbanding tidak dapat dibuktikan, dan telah


menunjukan kekeliruan secara nyata Majelis Hakim tingkat pertama, dengan demikian patutlah kiranya permohonan banding ini diterima dan Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan No. No.151/Pdt.G/2016/PN.Bdg. 11. Bahwa berangkat dari seluruh apa yang telah dijelaskan oleh Tergugat / Pembanding diatas, dengan tidak terbuktinya gugatan Penggugat/terbanding, maka secara mutatis mutandis gugatan Rekonvensi Tergugat/Penggugat telah terbukti dan untuk itu patut untuk dikabulkan ; Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Pemohon Banding memohon sudilah kiranya Hakim Pengadilan Tinggi ( Hakim Banding) yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan : 1.

Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat

2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No : 151/Pdt/G/2016/PN.BDG. 01 Desember 2016 dan Penetapan Sita No.151 /Pdt.G/2016/PN.BDG.

3.

Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

4.

Mengabulkan

gugatan

Rekonvensi

Tergugat

/

Pembanding

untuk

seluruhnya 5.

Menghukum Tergugat /Termohon Banding untuk membayar biaya perkara Menimbang bahwa, keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat

tersebut, selengkapnya sebagaimana termuat dan terurai dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat tanggal 25 Januari 2017, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; Menimbang,

bahwa

terhadap

Memori

Banding

yang

diajukan

Pembanding semula sebagai Tergugat tersebut, para Terbanding

semula

sebagai para Penggugat, mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Februari 2017, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Terbanding semula Penggugat, mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan NATALIUS SIAGIAN sebagai Pembanding dahulu TERGUGAT

tertanggal 25 Januari 2017

yang telah diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I Bandung


pada tanggal 01 Februari 2017., adapun Kontra Memori Banding ini kami uraikan sebagai berikut : 1.

Bahwa

Terbanding

menolak

dengan

tegas

seluruh

dalil-dalil

keberatan yang diajukan Pembanding dalam memeori banding dengan alasan bahwa seluruh dalil-dalil keberatan yang diajukan Pembanding merupakan

dalil-dalil pengulangan

dari Jawaban

Pembanding yang telah

disampaikan pada pemeriksaan sidang

tingkat pertama, tanpa ada penambahan dari materi keberatannya ; DALAM EKSEPSI 2.

Bahwa keberatan pada angka 1 halaman 2 yang sangat tidak beralasan, karena segala pertimbangan Judex Factie telah benar dan tepat.Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5A, P-5B, P-5C, P-5D, P-5E, P-5F, P-5G, P-5 I, P-5J dan P-5K, telah terbukti bahwa Terbanding adalah isteri yang sah dan anak yang sah dari (ALM) Rony Nimrod Sitorus, sehingga menurut ketentuan Pasal 883 Jo Pasal 834 maka TERBANDING/PENGGUGAT berhak dan mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Pembanding

3.

Bahwa TERBANDING/PENGGUGAT menolak dalil keberatan yang diajukan oleh PEMBADING/TERGUGAT pada angka 2 halaman 3 dengan alasan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh TERBANDING/ PENGUGAT yang berupa P-2A, P-2B, P-2C, P-2D, P-2E, P-2F, P-2G, dan bukti P-3 telah terbukti bahwa PEMBANDING/TERGUGAT mempunyai utang kepada (alm) Rony Nimrod Sitorus Bahwa berdasarkan bukti P-1,P-5A,P-5B,P-5C,P-5D, P-5E, P-5F, P5G, P-5H, P-5I, P-5J dan P-5K PARA TERBANDING/PENGGUGAT, adalah ahkli waris yang sah dari Ronny Nimrod Sitorus oleh karena kedudukan TERBANDING/PENGGUGAT sebagai ahkli waris maka sesuai dengan ketentuan pasal 833 Jo Pasal 834 KUHPerdata maka TERBANDING/PENGGUGAT mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada PEMBANDING/TERGUGAT. Dengan demikian keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT

dalam

memori BANDING tidak beralasan sehingga sepatutnya untuk ditolak 4.

Bahwa TERBANDING / PENGGUGAT menolak seluruh keberatan PEMBANDING/TERGUGAT pada angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dalam


Memori Banding dimana seluruh alasan maupun keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT merupakan pengulangan saja, dimana keberatan tersebut hanya merupakan dalil saja yang dalam persidangan tingkat pertama PEMBANDING/TERGUGAT tidak dapat dibuktikan seluruh dalilnya tersebut dengan bukti surat maupun saksi ; 5.

Bahwa TERBANDING / PENGGUGAT menolak dalil keberatan PEMBANDING/TERGUGAT pada angka 3 dan 4 dengan alasan bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh TERBANDING/ PENGGUGAT yaitu bukti P-2A, P-2B, P-2C, P-2D, P-2E, P-2F, P-2G, dan bukti P-3 dan diperkuat dengan bukti P-4 telah nyata-nyata PEMBANDING/TERGUGAT

mengakui

akan

mengembalikan/

membayar seluruh utangnya kepada TERBANDING/PENGGUGAT. Bahwa berdasarkan bukti P.3 PEMBANDING/TERGUGAT SECARA TEGAS DAN SADAR TELAH MENGAKUI ADANYA UTANG KEPADA TERBANDING/PENGGUGATDAN SELURUH

UTANGNYA

AKAN

TERSEBUT

MENGEMBALIKAN

KEPADA

TERBANDING/

PENGGUGAT, SERTA MENYERAHKAN MOBIL MEREK HONDA CRV NOMOR POLISI D 501 LL SEBAGAI CICILAN PEMBAYARAN UTANG DAN SISANYA AKAN DIBERIKAN SETELAH PENJUALAN ASET PEMBANDING/TERGUGAT BERUPA TANAH DI CIKETING BEKASI. Bahwa berdasarkan bukti tersebut juga membuktikan bahwa

sisa

utang

pokok

PEMBANDING/TERGUGAT

kepada

TERBANDING/PENGGUGAT ADALAH SEBESAR RP.950.000.000,( Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) 6.

Bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 telah terbukti bahwa PEMBANDING/TERGUGAT

setelah

diberi

kesempatan

untuk

membayar utangnya kepada TERBANDING/PENGGUGAT sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, bahkan sampai gugatan ini diajukan

TEREGUGAT

(DK)/PENGGUGAT

(DR)

tidak

juga

membayar lunas seluruh utangnya tersebut, maka TERGUGAT (DK) / PENGGUGAT (DR) telah lalai atas kewajibannya tersebut sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum TERGUGAT (DK) / PENGGUGAT (DR) dinyatakan telah wanprestasi (Ingkar Janji) ( Vide Pasal 1238 KUHPerdata) .


7.

Bahwa

dari

uraian

telah

PEMBANDING/TERGUGAT

terbukti telah

TERBANDING/PENGGUGAT

secara

mempunyai

Bahwa

alasan

nyata utang

bahwa kepada

PEMBANDING/

TERGUGAT yang mengatakan bahwa (ALM) Rony Nimrod Sitorus sebagai Pemilik Proyek sedangkan PEMBANDING/TERGUGAT adalah sebagai pelaksana proyek tidak pernah dapat dibuktikan oleh PEMBANDING/TERGUGAT justru telah terbukti dan tak terbantahkan bahwa Proyek Pacitan tersebut adalah Proyek PEMBANDING/ TERGUGAT bukan proyek (Alm) Rony Nimrod Sitorus ; 8.

Bahwa keberatan PEMBANDING/TERGUGAT berkaitan dengan Sita Jaminan/Sita persamaan yang telah dikabulkan oleh Judex Factie adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR dimana sita Jaminan

tersebut

diletak

PEMBANDING/TERGUGAT,

terhadap hal

ini

harta

benda

telah

milik

dibuktikan

dari oleh

TERBANDING/PENGGUGAT, berdasarkan bukti P-8A, P-8B, P-8C, dan P-8D. Bahwa sita tersebut dikabulkan karena dalam perkara aqua telah terbukti dan tak terbantahkan bahwa PEMBANDING/ TERBANDING telah mempunyai utang yang wajib dibayarkan kepada TERBANDING/PENGGUGAT, hal ini guna menjamin agar gugatan yang diajukan oleh TERBANDING/ PENGGUGAT tidak siasia (LLUSIONIR). Dengan

demikian

keberatan

yang

diajukan

PEMBANDING/

TERGUGAT berkaitan dengan Sita Jaminan tersebut tidak beralasan sehingga sangat patut dan beralasan hukum jika dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak keberatan tersebut ; DALAM REKONPENSI 9.

Bahwa berkaitan dengan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT dalam pemeriksaan tingkat pertama bukti-bukti yang diajukan yaitu bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, dan T-8, semua bukti-bukti tersebut tidak ada satu bukti yang dapat membuktikan dali-dalil Gugatan Rekonpensi ;

10. Bahwa oleh karena PEMBANDING / TERGUGAT tidak dapat membuktikan seluruh dalil Gugatan Rekonpensi maka sudah sangat beralasan

Gugatan

REKONPENSI

yang

diajukan

oleh


PEMBANDING / TERGUGAT UNTUK DITOLAK SELURUHNYA Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah terbukti dan tak terbantahkan lagi bahwa berdasarkan semua bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensi, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim dalam tingkat banding yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan rekonpensi ; Bahwa

berdasarkan

uraian

tersebut

diatas

TERBANDING/

PENGGUGAT mohon kepada Majelis hakim tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara banding ini untuk memutuskan sebagai berikut : 1. Menolak

Permohonan

Banding

yang

diajukan

oleh

PEMBANDING / TERGUGAT ; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor : 151/Pdt.G/2016/PN.BDG tanggal 01 desember 2016 ; 3. Menghukum

PEMOHON

BANDING

/

TERGUGAT

untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan tingkat banding Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 1 Desember 2016, Nomor : 151/Pdt.G/2016/PN.Bdg., serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Tergugat, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula sebagai para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, dan pertimbangan hukum menyangkut materi Gugatan dalam Konpensi maupun dalam Gugatan Rekonpensi, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang dalam putusannya menyatakan Dalam Konpensi, Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, dan dalam pokok perkara


Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, serta menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya, sedangkan dalam Rekonpensi Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya, dengan amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum atau amar putusan Pengadilan

Negeri

Bandung,

tanggal

1

Desember

2016,

Nomor

:

151/Pdt.G/2016/PN.Bdg., Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Dalam Konpensi, Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, dan dalam pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat utuk sebagian, serta menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya, sedangkan dalam Rekonpensi Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Tergugat, tanggal 25 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan, Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung dalam perkara A quo tidak mempertimbangkan dengan benar Eksepsi Tergugat (Pembanding), padahal Eksepsi tersebut sangat menentukan kejelasan status hukum Penggugat ( Terbanding ) yang nyata-nyata tidak jelas, Judex Factie telah keliru menilai bukti Penggugat, Judex Factie mengabulkan sita atas harta benda milik Tergugat /Terbanding dengan alasan hukum yang tidak kuat yang berakibat pada cideranya hak-hak Tergugat / Pembanding, Putusan Judex Factie

patut dibatalkan, dikarenakan putusan diambil dengan bertentangan

dengan factor-faktor, dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat

tangal

25

Januari

2017,

karena

dalam

pertimbangan

–

pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alatalat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang


cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak cukup kuat, untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ; Menimbang, bahwa selain itu, dalam Memori Banding tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil gugatan dan atau sangkalan Pembanding semula Tergugat,

yang untuk itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama, dalam mempertimbangkan tentang Eksepsi, maupun materi Gugatan Konpensi dan Gugatan Rekonpensi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut,

dapat

ditolak

dan

dikesampingkan,

karenanya

tidak

perlu

dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa demikian pula mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula sebagai para Penggugat, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Banding para Terbanding semula sebagai para Penggugat tanggal 13 Februari 2017, selain Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya berisi hal-hal sebagaimana didalilkan dalam gugatan para Penggugat/para Terbanding, maupun sangkalan Terbanding semula para Penggugat, selain itu para Terbanding semula sebagai para Penggugat telah membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula sebagai Penggugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut

diatas,

oleh

karena

Pengadilan

Tinggi,

sependapat

dengan

pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut,


diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan

Negeri

Bandung

tanggal

1

Desember

2016,

Nomor

:

151/Pdt.G/2016/PN.Bdg, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat, tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Tergugat, dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding, HIR, serta Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Udang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum

lainnya yang

bersangkutan; MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tesebut;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 1 Desember 2016, Nomor : 151/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian

diputus

dalam

sidang

musyawarah

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari : Rabu, tanggal 3 Mei 2017, oleh kami HERMAN HELLER HUTAPEA, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan ABDUL FATTAH SH.MH., dan SIR JOHAN, SH.MH.., para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 27 Maret 2017, Nomor. 158 / PEN / PDT / 2017 / PT.BDG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Jumat, tanggal 12 Mei 2017,

oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

Hakim - Hakim

Anggota, serta NY.HENDAYANI,SH.,. Panitera Pengganti pada Pengadilan


Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. ABDUL FATTAH, SH. MH.

HERMAN HELLER HUTAPEA,SH.

Ttd 2. SIR JOHAN, SH.MH. PANITERA PENGGANTI Ttd

NY.HENDAYANI,SH.

Perincian Biaya : - Meterai

………….

Rp.

6.000,-

- Redaksi Putusan …………. Rp.

5.000,-

- Pemberkasan ….…………. Rp. 139.000,Jumlah

Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)


PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents