PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 505/PDT/2016/PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara; A. ADI BAYU PARTONO, Karyawan, beralamat di Jl. Bambu Duri V No. 7 Rt.012 Rw.006 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya YOHANES SUBIYANTO, SH.MH, Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Yohanes Subiyanto, SH. dan Rekan, yang beralamat di Bogor Park Residence DD-12, Pamoyanan Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20

April 2016, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal

26 April 2016

Nomor : 141/SK/HK/2016/PN.Bgr., untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ; LAWAN 1. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk,

beralamat di Wisma Mandiri II,

Jl.

Kebon Sirih No.83, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT-1 ; 2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor, beralamat di Jl. Veteran

No.

45

Bogor,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING II semula TERGUGAT-2 ; 3. PT. Duta Balai Lelang, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda 3 No. 30 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya

disebut sebagai TERBANDING

III

semula

TERGUGAT-3 ; 4. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor, beralamat di Jl. A. Yani No. 45 Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 505/Pdt/2016/PT.Bdg.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca : 1.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Oktober 2016 Nomor 505/PEN/PDT/2016/PT.Bdg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

2.

Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Bgr. tanggal 13 April 2016, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA : Membaca surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding tertanggal 28 Juni 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal

28

Juni

2015

di

dalam

register

perkara

perdata

Nomor

90/Pdt/G/2012/PN.Bgr., telah diperbaiki tertanggal 8 Agustus 2015., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan seluas 124 M2

yang terletak di Bogor Park Reseidence Blok DD No. 12 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat berdasarkan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 899 tanggal 14 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor; 2.

Bahwa Sertifikat Tanah pada butir-1 tersebut di atas pada tanggal 30 Nopember 2011 telah dilakukan balik nama ke atas nama A. ADI BAYU PARTONO (Penggugat) ;

3.

Bahwa

berdasarkan

Perjanjian

Kredit

Pemilikan

Rumah

Mandiri

No.

CRO.BJD/108/PK-KPR/2011 tanggal 13 April 2011 Penggugat mendapat pinjaman KPR dari Tergugat-1 sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan seluas 124 M2 Type-45 di Bogor Park Residence Blok DD-12, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat tersebut yang harus dikembalikan melalui cicilan/angsuran setiap bulannnya sebesar Rp.2.506.000,-(dua juta lima ratus enam ribu rupiah), selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau selama 15 (lima belas) tahun ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 505/Pdt/2016/PT.Bdg.

4.

Bahwa pada mulanya Penggugat lancar-lancar saja dalam melakukan pembayaran angsuran, hingga sampai tiba kemalangan datang Penggugat menganggur dan tidak bekerja lagi, sehingga hal ini mengganggu kelancaran dan

kemampuan

Penggugat

dalam

melakukan

pembayaran

angsuran

Penggugat kepada Tergugat-1 pada tiap bulannnya ; 5.

Bahwa Penggugat sudah menyampaikan kepada Tergugat-1 atas hal tersebut dan beberapa kali berusaha untuk meyakinkan Tergugat-1 akan keadaan Penggugat tersebut di atas serta meminta Tergugat-1 agar dapat memberikan kebijaksanaan berupa pembayaran sebagian atas tunggakan angsuran atau melakukan perhitungan ulang atas hutang penggugat, akan tetapi Tergugat -1 tidak menanggapinya ;

6.

Bahwa pada akhirnya Tergugat-1 malah menyatakan hutang Penggugat jatuh tempo dan meminta kepada Penggugat untuk melunasi seluruh hutangnya saat di nyatakan jatuh tempo tersebut, berikut bunga dan denda yang jumlahnya tidak masuk akal dan sampai dibuatnya gugatan ini Penggugat tidak pernah tahu dan diberi tahu atas perhitungan dan perincian jumlah hutang seluruhnya kepada Tergugat-1 ;

7.

Bahwa terakhir Tergugat-1 malah menyerahkan hutang Penggugat tersebut kepada Tergugat-2 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor untuk dilakukan lelang eksekusi atas agunan tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut diatas, tanpa memberitahukan terlebih dahulu dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya ;

8.

Bahwa pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 melalui Koran Jurnal Bogor terbitlah Pengumuman ke dua, dimana pengumuman pertama tidak pernah dilakukan/diterbitkan atas lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan Perantara Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (Tergugat-2) melalui jasa pra lelang PT. DUTA BALAI LELANG (Tergugat-3) yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 jam 14.00 Wib, bertempat di KPKNL Bogor di Jl. Veteran No. 45 Bogor.

9.

Bahwa obyek pelelangan pada butir-8 tersebut sebagaimana taksiran harga lelang/harga limit yang di umumkan sebesar Rp.432.000.000,-(empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), padahal harga pasaran sebagaimana umumnya atas obyek di lokasi tersebut minimal Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) apalagi bangunan rumah sudah direnovasi/diperbesar, yang seharusnya harganya tentu akan lebih tinggi lagi;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 505/Pdt/2016/PT.Bdg.

10. Bahwa perbuatan Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-3 jelas-jelas adalah

Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, karena hak-hak dasar Penggugat untuk mengetahui dan menerima perhitungan hutang serta pelaksanaan lelang tidak terpenuhi ; 11. Bahwa pelaksanaan lelang atas kredit macet dilakukan sebelum Jatuh Tempo

Perjanjian Kredit yang dibuat dan ditanda tangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat-1, yaitu sampai jangka waktu 15 (lima belas) tahun atau sampai tanggal 13 April 2026. Hal ini jelas perbuatan Melawan Hukum (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 2/72.K/Pdt/1992 tanggal 29 Mei 1998). 12. Bahwa tata cara prosedur lelang yang tidak terpenuhi, seperti pengumuman

lelang yang langsung ke dua tanpa melalui pengumuman lelang pertama dulu dan tidak ada pemberitahuan lelang dari Tergugat-2, tentu hal ini merugikan Penggugat karena Penggugat menjadi tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan penyelesaian hutang dan/atau perlawanan, diberitahukan langsung kepada Penggugat oleh Tergugat-2 ; 13. Bahwa hal tersebut diatas jelas suatu perbuatan salah dan melawan Hukum

yang merugikan Penggugat (vide Pasal 1365 KUH Perdata) ; 14. Bahwa harga limit yang terbentuk dalam lelang menurut Pengugat terlalu

rendah dan tidak realistik sehingga bertentangan dengan kepatutan dan mealnggar hak Penggugat selaku pemilik barang serta bertentangan dengan kewajiban hukum si penjual (Tergugat-1) untuk mengoptimalkan harga jual lelang dan bukan hanya sebagai dasar perhitungan hutang saja yang akhirnya bertentangan dengan kepatuhan dalam masyarakat ; 15. Bahwa dalam lelang eksekusi Hak Tanggungan Tergugat-1 selaku Penjual

tanah tidak langsung dan serta merta sebagai pemilik barang, tapi dilakukan karena

adanya

kuasa

dari

Penggugat

sebagaimana

Surat

Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan No. 107 tanggal 13 April 2011 yang dibuat dihadapan Khadijah Budhi Astuti, SH. Notaris di Bogor ; 16. Bahwa Penggugat selaku Termohon Lelang adalah pemilik barang yang sah

sebagaimana bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 899 yang dibeli berdasarkan Akta jual beli No. 226/2011 tanggal 13 April 2011 yang dibuat dihadapan Fatimah Rista Kusuma, SH. Notaris di Bogor sehingga pelaksanaan lelang dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ; 17. Bahwa pelaksanaan eksekusi obyek Hak Tanggungan berdasar Pasal 6

Undang-undang Hak Tanggungan tidak sah menurut Hukum dan hanya sah Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 505/Pdt/2016/PT.Bdg.

apabila didasarkan pada Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg, mengingat peraturan yang mengatur secara khusus eksekusi Hak Tanggungan belum ada aturan pelaksanaannya sampai sekarang ; 18. Bahwa

Tergugat-2 seharusnya

mengeksekusi

putusan

Hakim

melaksanakan eksekusi seperti halnya biasa,

dimana

Tergugat-2

seharusnya

memanggil Penggugat untuk ditegur (aanmaning) dulu guna memenuhi kewajiban dengan sukarela, baru dilakukan lelang ; 19. Bahwa atas pengumuman lelang yang dilakukan oleh Tergugat-1, Tergugat-2

dan Tergugat-3 pada tanggal 16 Juni 2015 melalui koran Jurnal Bogor jelasjelas telah menjatuhkan harga diri, mempermalukan dan mencemarkan nama baik Penggugat ; 20. Bahwa perbuatan Tergugat-1 yang melelang barang jaminan hutang secara

sepihak, jelas-jelas telah melanggar prinsip perjanjian, yaitu sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya (vide Pasal 1320 KUH Perdata). Sedang nyata-nyata Penggugat tidak pernah dilibatkan dan menyatakan sepakat/setuju atas pelengan tersebut ; 21. Bahwa terhadap Turut Tergugat agar tidak memproses atas hasil lelang yang

dilakukan oleh Tergugat-2 dan tidak mencatatkan balik nama yang diajukan oleh Pemenang lelang dan/atau oleh pihak siapapun juga sampai perkara ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) ; 22. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), maka Penggugat dengan ini

mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, agar kiranya dapat meletakan Sita Revindikatoir (Revindicatoir Beslag) atas tanah dan bangunan milik Penggugat di : Bogor Park Residence Blok DD-12, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 899 seluas 124 M2 atas nama A. ADI BAYU PARTONO ; Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadiian Negeri Bogor berkenan memutuskan: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Menyatakan bahwa Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-3 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yang merugikan Penggugat ;

3. Menyatakan tidak sak dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya menunda atas pelaksanaan lelang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kantor Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 505/Pdt/2016/PT.Bdg.

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor atas tanah dan bangunan di Bogor Park Residence Blok DD-12, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 899 seluas 124 M2 atas nama A. ADI BAYU PARTONO sampai perkara ini di putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap ; 4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Bogor Park Residence Blok DD-12, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 899 atas nama A. ADI BAYU PARTONO ; 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikatoir (Revindicatoir Beslag) atas tanah dan bangunan di Bogor Park Residence Blok DD-12, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 899 seluas 124 M2 atas nama A. ADI BAYU PARTONO ; 6. Menghukum Tergugat-1, Tegugat-2 dan Tegugat-3 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; 7. Menghukum Turut Tergugat agar tidak memproses hasil lelang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat-2 atas tanah dan bangunan di Bogor Park Residence Blok DD-12, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 899 seluas 124 M2 atas nama A. ADI BAYU PARTONOdan tidak mencatatkan balik nama yang diajukan Pemenang Lelang dan/atau kepada pihak siapapun juga sampai perkara ini mempunyai keputusan hukum tetap; Apabila Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain: Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Tergugat-1 menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat-1. 2. Bahwa Tergugat-1 hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang khusus ditujukan kepada Tergugat-1.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 505/Pdt/2016/PT.Bdg.

3. Bahwa antara Tergugat-1 dengan Aloysius Adi Bayu Partono (selanjutnya disebut ”Debitur”) telah terjadi hubungan hukum pinjam meminjam yang telah dituangkan

dalam

Perjanjian

Kredit

Pemilikan

Rumah

Mandiri

Nomor

:CRO.BJD/108/PK-KPR/2011 tanggal 13 April 2011 dengan limit sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak tanggal pencairan fasilitas kredit dengan tingkat suku bunga kredit sebesar 8,80 % pertahun efektif (fixed 12 bulan pertama) dan selanjutnya floating rate, maka Tergugat-1 berhak untuk mengubah tingkat suku bunga dari waktu ke waktu atas kebijakan intern Tergugat-1. Penggugat bersama Maria Inge Irawati selaku istri yang sah telah menandatangani Perjanjian Kredit tersebut berikut Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai tanda bahwa Penggugat bersama istrinya telah menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dimaksud, oleh karenanya perjanjian tersebut sah dan mengikat Debitur dan Tergugat-1 (vide Pasal 1338 ayat (1) juncto Pasal 1339 BW). Sebagaimana hal ini diakui juga oleh Penggugat dalam positanya angka 3, Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, Tergugat-1 mohon Akta atas pengakuan Penggugat tersebut. 4. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang tersebut, Debitur telah menyerahkan kepada Tergugat-1 sebidang tanah seluas 124 M berikut bangunan rumah tinggal di atasnya sesuai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 899 / Kelurahan Pamoyanan a.n. A. Adi Bayu Partono yang merupakan obyek yang dibiayai oleh Tergugat-1 melalui fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah Mandiri sebagaimana diterangkan pada angka 3 di atas. 5. Bahwa guna memenuhi ketentuan hukum penjaminan sesuai UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, maka terhadap SHGB No. 899 / Kelurahan Pamoyanan tersebut telah dilakukan pengikatan secara yuridis sempurna dengan

telah

dibebani

Hak

Tanggungan

peringkat

pertama

sebesar

Rp.312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 1259 / 2012 tanggal 10 April 2012. 6. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, telah jelas dan terang bahwa perbuatan hukum pinjam meminjam antara Tergugat-1 dengan Penggugat / Debitur dan juga pembebanan Hak Tanggungan atas agunan kredit yang telah mendapatkan persetujuan dari Penggugat / Debitur beserta istrinya, adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut membuktikan Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 505/Pdt/2016/PT.Bdg.

bahwa Tergugat-1 merupakan pihak Kreditur yang beritikad baik yang menurut hukum hak-haknya haruslah dilindungi (sesuai Pasal 1338 ayat (3) jo. Pasal 1341 ayat (2) BW). 7. Bahwa Tergugat-1 dengan tegas menolak posita Penggugat angka 4 sampai dengan angka 20 dan petitum Penggugat angka 2 karena tidak didasarkan pada bukti otentik dan tidak beralasan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1) Sejak bulan Juni 2011 atau kurang lebih 2(dua) bulan sejak fasilitas diberikan oleh Tergugat-1, Penggugat sudah mengalami kesulitan pembayaran hutangnya sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, hal ini terlihat dari tingkat kolektibilitas kredit Debitur yang terus menurun yakni pada bulan Juni 2011 tingkat kolektibiltas 2 (DALAM PERHATIAN KHUSUS), pada bulan Oktober 2011 tingkat kolektibilitas 3 (KURANG LANCAR), pada bulan November 2011 tingkat kolektibilitas 4 (DIRAGUKAN) dan pada bulan Desember 2011 tingkat kolektibiltas telah turun menjadi 5 (MACET), dengan jumlah hutang posisi pertanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp.409.201.286,33 dengan rincian sebagai berikut : 

Hutang Pokok

: Rp.248.649.715,71



Hutang Bunga

: Rp.115.497.270,12



Hutang Denda

: Rp. 44.054.300,50



Hutang Lainnya

: Rp.

1.000.000,00

2) Tergugat-1 telah memberikan surat teguran dan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan hutang kreditnya, masing-masing Surat Peringatan I (Pertama) No. RMN.CNR/RC2.16775/2012 tanggal 3 Desember 2012, Surat Peringatan Kedua No. RMN.CNR/CR2.00594/2013 tanggal 10 Januari 2013 dan Surat Peringatan Ketiga No.RMN.CNR/RC2.01043/2013 tanggal 22 Januari 2013. 3) Sesuai Pasal 13.2. Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang telah ditanda tangani dan disepakati Penggugat/Debitur, dalam hal terjadi suatu keadaan lalai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13.1., maka BANK berhak untuk seketika dan secara sepihak menyatakan seluruh Jumlah Terhutang menjadi jatuh tempo dan seluruh Jumlah Terhutang harus dibayar oleh DEBITUR secara seketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama BANK.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 505/Pdt/2016/PT.Bdg.

4) Meskipun

telah

diberikan

teguran

dan

kesempatan

kepada

Penggugat/Debitur namun Penggugat tetap tidak membayar hutangnya, oleh karenanya Tergugat-1 telah menyampaikan surat kepada Penggugat/Debitur No. RTR.FCM/ SCR.19027/2014 tanggal 11 September 2014 perihal Pernyataan Wanprestasi (Default). 5) Bahwa atas Perjanjian Kredit yang telah mengikat Debitur dan Tergugat-1 (vide angka 3 di atas) dan mendasarkan pada UU Hak Tanggungan, terhadap tanah SHGB No. 899 / Kelurahan Pamoyanan a.n. A. Adi Bayu Partono telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan peringkat 1(pertama) sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 295 / 2012 tanggal 12 Maret 2012 jo. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1259 / 2012 tanggal 10 April 2012 yang telah ditandatangani oleh Debitur / Penggugat bersama istrinya. 6) Bahwa di dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan telah diatur bahwa ”Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Demikian juga di dalam Pasal 2 alinea 6 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 295 / 2012 tanggal 12 Maret 2012 jo. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 1259 / 2012 tanggal 10 April 2012 telah diatur bahwa ”Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian hutang piutang tersebut di atas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama : a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”. Berdasarkan ketentuan UU Hak Tanggungan jo. APHT jo. SHT yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat/Debitur tersebut, maka Tergugat-1 berwenang / berhak untuk melakukan lelang dengan kekuasaan sendiri, karena terbukti secara nyata bahwa Penggugat/Debitur telah ingkar janji terhadap Perjanjian Kredit atau dengan kata lain kolektibilitas kredit Debitur dalam perkara a quo telah dinyatakan MACET.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 505/Pdt/2016/PT.Bdg.

7) Bahwa Tergugat-1 telah menyampaikan surat kepada Penggugat/Debitur No.

RTR.RCR/SCP.10407/2015

tanggal

27

April

2015

perihal

Pemberitahuan Tanggal Lelang. 8) Bahwa pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku yakni Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 sebanyak 2 (dua) kali dengan penjelasan sebagai berikut : a) Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum pada tanggal 1 Juni 2015; b) Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui koran harian Jurnal Bogor pada tanggal 16 Juni 2015. 9) Bahwa harga limit lelang yang ditetapkan sebesar Rp.432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah) berada di atas harga pasar obyek lelang berdasarkan hasil penilaian appraisal independen yakni Kantor Jasa Penilai Property (KJPP) GUNAWAN. 10) Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas agunan kredit Penggugat pada tanggal 30 Juni 2015 atas obyek lelang berupa SHGB No. 899 / Kelurahan Pamoyanan belum laku terjual karena tidak ada peminat satu dan lain disebabkan oleh harga limit yang lebih tinggi dari harga pasar. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, terbukti jelas dan terang bahwa tindakan Tergugat-1 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku atau tidak benar bahwa Tergugat-1 telah melakukan

perbuatan

melawan

hukum

sebagaimana

didalilkan

Penggugat sehingga tuntutan Penggugat harus ditolak karena tidak berdasar hukum. 8. Bahwa Tergugat-1 dengan tegas menolak posita Penggugat angka 2 dan petitum

Penggugat

angka

5

tentang

permohonan

Sita

Revindikatoir

(Revindicatoir Beslag) atas agunan kredit Penggugat berupa SHGB No. 899 / Kelurahan Pamoyanan, karena tuntutan tersebut tidak berdasar hukum. 9. Bahwa Terguguat-1 menolak posita dan petitum Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat tersebut selain tidak ada relevansinya dengan Tergugat-1 juga tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 505/Pdt/2016/PT.Bdg.

MAKA; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat-1 mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut : - Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai

dalam

turunan

resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Bogor

Nomor

90/Pdt.G/2015/PN.Bgr, tanggal 13 April 2016, yang amar selengkap berbunyi sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara : -

Menolak gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;

-

Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 981.000,- (Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah.-) Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bogor perkara No.90/Pdt.G/2015/PN.Bgr., Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 April 2016 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor tanggal 13 April 2016 Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Bgr. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru

Sita

Pengganti

pada

Pengadilan

Negeri

Bogor

perkara

Nomor

90/Pdt.G/2015/PN.Bgr., yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat 1 pada tanggal 1 Juli 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat 2 pada tanggal 18 Mei 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat 3 pada tanggal 27Juli 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Mei 2016; Membaca Surat Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pembanding

Negeri semula

Bogor

Nomor

Penggugat

90/Pdt.G/2015/PN.Bgr.,

pada

tanggal

22

Kuasa

Agustsus

2016

Hukum telah

menyerahkan memori banding sehubungan dengan permohonan banding terhadap

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 505/Pdt/2016/PT.Bdg.

putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor tanggal 13 April 2016 Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Bgr.; Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor perkara Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Bgr., yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan menyerahkan Memori banding dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula I Tergugat-1 pada tanggal 31 Agustus 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat 2 pada tanggal 24 Agustus 2016, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2016; Membaca Surat permohonan bantuan penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Bogor Nomor W11.U2/2149/HT.04.10/VIII 2016 tertanggal 31 Agustus 2016 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

yang menyatakan mohon bantuan untuk

memberitahukan dan menyerahkan Memori banding dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding III semula Tergugat 3; Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Bgr., Terbanding semula I Tergugat I pada tanggal 7 September 2016 telah menyerahkan Kontra memori banding sehubungan dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat; Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor perkara Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Bgr., yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 September 2016 telah memberitahukan dengan resmi kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat-1 sehubungan dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) perkara Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Bgr., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor telah memberi kesempatan untuk melihat dan membaca serta memeriksa berkas perkara perdata Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Bgr. tanggal 13 April 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, terhitung setelah tanggal pemberitahuan kepada Kuasa Hukum Pembanding semulaPenggugat pada tanggal 7 September

2016, kepada Terbanding I semula Tergugat-1 pada tanggal 26

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 505/Pdt/2016/PT.Bdg.

Agustus 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat-2 pada tanggal 12 Agustus 2016, kepada Tergugat II semula Tergugat 3 pada tanggal 29 Agustus 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada pokoknya menolak/tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 13 April 2016 Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Bgr. dengan alasanalasan sebagai berikut : 1. Bahwa pertimbangan hukum atas keputusan aquo hanya mendasarkan pada hubungan hukum antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding I

semula

Tergugat 1 ; 2. Bahwa keputusan aquo tidak mempertimbangkan atas pokok gugatan aquo adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terbanding I semula Tergugat 1 dengan Terbanding II semula Tergugat 2 dan Terbanding III semula Tergugat 3 atas pelaksanaan lelang atas tanah dan rumah milik Pembanding semula Penggugat yang menjadi jaminan hutang; Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat 1 dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Pembanding semula Penggugat adalah hanya bersifat pengulangan kecuali terhadap segala sesuatu yang telah diakui secara tegas dan bulat dalam perkara ini, dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat 1, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dalil-dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti secara

seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita acara

pemeriksaan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 505/Pdt/2016/PT.Bdg.

oleh kedua belah pihak yang berpekara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 13 April 2016 Nomor 90/Pdt/G/2015/PN.Bgr, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari TerbandingI semula Tergugat 1, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 90/Pdt./G/ 2015/PN.Bgr, tanggal 13 April 2016 haruslah dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang bahwa karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan; Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

M E N G A D I L I: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 13 April 2016 Nomor 90/Pdt.G/ 2015/PN.Bgr yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : S E N I N tanggal 21 Nopember 2016, oleh kami MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, dengan DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.,dan Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 505/Pdt/2016/PT.Bdg.

DR. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang pengucapan putusan pada hari R A B U tanggal 23 Nopember 2016 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ny. Hj. FARIDA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.,

MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.,

Ttd DR. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd Ny. Hj. F A R I D A, S.H.

Perincian Biaya : - Meterai .............................. - Redaksi Putusan ................ - Pemberkasan ...................... Jumlah ( Seratus lima puluh ribu rupiah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,) ----------------------------------------------------

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 505/Pdt/2016/PT.Bdg.