PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Nomor 314/PDT/2016/PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan

mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------

PT. SELO ARTO beralamat di Jl. Lebak Wangi Bunar, Rt. 002 Rw. 001, Bangun Jaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH DIRVAN SAID, SH. Dkk, Advokat pada Kantor Hukum “PRISMA &

CO Advocate, Legal & Tax Consultant” berkedudukan dan berkantor pusat di Cyber 2 Tower Lantai 22 Jl. H.R Rasuna

Said Blok X-5 No. 13 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 11 November 2015 yang kemudian surat kuasa

tersebut dicabut

pada

tanggal

6

Juni

2016.

Selanjutnya menunjuk kuasa baru dengan memberikan

kuasa kepada DJOKO PURWANTO, SH, MH., MARBUN

PURBA, SH,. HASUDUNGAN SITOMPUL, SH., M ANGGUN BAGASKORO MALINTO,SH., dan RACHMAT SANTOSO,

SH. Advokat dan Konsultan hukum pada Law Office DJOKO

PURWANTO, SH, MH., & Partners, beralamat di Jl. Lautze

Raya No. 99, Jakarta Pusat 10750, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni Pembanding

semula

2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi; --------------------------------------------------------------Lawan:

PT. DEWI MAYANG MANIK, dalam perkara ini diwakili oleh Andi Erwin Sose,

Ca Bin Andi Sose selaku Direktur PT. Dewi Mayangmanik berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana

termuat pada Akta No. 9 tanggal 23-6-2010 yang dibuat dihadapan

YESTINA

RIA

KARTIKA

Notaris

yang

berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Permata Berlian

V No. 07 Rt. 003, Rw. 002, Kebayoran Lama, Jakarta

Selatan, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 314/PDT/2016/PT.BDG

AKBAR ARIES, SH., AHMAD, SH. dan PUJI RAHAYU, SH.,

Para Advokat pada Kantor AA & Partners, yang beralamat di Jl. Tipar (RGTC, Blok Akasia No. 17) Jakarta Timur,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016, selanjutnya

disebut

sebagai

Terbanding

semula

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; ----------------

Pengadilan Tinggi tersebut; ---------------------------------------------------------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

tanggal 28 Juni 2016 Nomor 314/PEN/PDT/2016/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; ----------------------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat

yang berhubungan

dengan perkara ini; -------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret

2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong

pada

tanggal

09

Maret

2015

dalam

Register

Nomor

50/Pdt.G/2015/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagaimana telah dirubah sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------RANGKAIAN FAKTA HUKUM; -----------------------------------------------------------1. Bahwa

Penggugat

adalah

Perusahaan

yang

bergerak

di

bidang

penambangan batu Andesit (Quarry Industry) yang didirikan pada tahun 1982, dimana pada tahun 1985 Penggugat telah berhasil membebaskan lahan dan mendapatkan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD)

Pertambangan Batu Andesit (Quarry) yang terletak Gunung Sudamanik, Ds. Rengas Jajar, Kampung Kedaung Kec. Cigudeg, Bogor dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat; ------------------------------------------------------

2. Bahwa sejak dikeluarkan ijin sebagaimana tersebut diatas pengelolaan

atas tambang batu andesit (quarry industry) dilakukan sendiri oleh Penggugat dibantu masyarakat sekitar yang bekerja pada Penggugat; -----

3. Bahwa seiring berjalannya waktu usaha Penggugat semakin berkembang dan banyak permintaan batu split yang tidak dapat Penggugat lakukan sendiri,

sehingga

Penggugat

bekerjasama

dengan

Sdr.

Chandra

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 314/PDT/2016/PT.BDG

Gunawan yang tertuang dalam Akta Nomor : 1 tanggal 7 Januari 2002

dibuat dan ditanda tangani dihadapan EDDI SETIADI, SH., Notaris/PPAT di Jakarta terhitung tanggal 7 Januari 2002 sampai tanggal 7 Januari 2007; -----------------------------------------------------------------------------------------

4. Bahwa sebelum kerjasama berakhir antara Penggugat dengan Sdr. Chandra

Gunawan,

lalu

kemudian

kerjasama

ditingkatkan

antara

Penggugat dengan Sdr. Chandra Gunawan dengan memakai PT. DIAN PURNAWIRASWASTA dengan jabatan selaku Direktur Utama, untuk membantu mengelola tambang milik Penggugat sebagaimana dituangkan

dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 178 tanggal 17 Juni 2003 dihadapan

Abdul Muis, SH, Notaris/PPAT di Makassar, yang berakhir tanggal 17 Juni 2011; -----------------------------------------------------------------------------------------

5. Bahwa sebelum perjanjian kerjasama Akta Nomor : 178 tanggal 17 Juni

2011 berakhir, dimana Penggugat dengan PT. Selo Arto (TERGUGAT)

yang diwakili oleh Sdr. Chandra Gunawan selaku Direktur Utamanya, telah bersepakat membuat perjanjian kerjasama dan investasi baru yang

dituangkan dalam Akta Nomor : 1 tanggal 2 Agustus 2010, di hadapan LANAWATI DEWI SOEGIANTO, SH., Notaris/PPAT di Jakarta, untuk membantu Penggugat mengelola Quarry Industry di atas lahan seluas 12 Ha (dua belas hektare) tersebut; ------------------------------------------------------

6. Bahwa kesepakatan perjanjian kerjasama dan investasi antara Penggugat dengan

Tergugat

yang

ditandatangani

dihadapan

Lanawati

Dewi

Soegianto, SH., Notaris/PPAT di Jakarta berlangsung selama 10

(sepuluh) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian tersebut tanggal 2 Agustus 2010 dan berakhir tanggal 2 Agustus 2020 dan dapat diperpanjang; -------------------------------------------------------------------------------

7. Bahwa kesepakatan kerjasama dan investasi dimaksud telah sempat berjalan selama 3 (tiga) tahun, namun memasuki tahun ke-4 (empat) baru

diketahui oleh Penggugat bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran diluar kesepakatan yang dilakukan oleh Tergugat, bahkan sebelum terjadi kesepakatan

Akta

Nomor

:

1

tanggal

2

Agustus

2010

antara

PENGGGUGAT dengan TERGUGAT, telah didahului dan mengadakan

serta membuat kesepakatan berupa perjanjian kerjasama tersebut (gugatan angka 4 di atas), pelanggaran sudah terjadi dan dilakukan oleh

Direktur Utamanya PT. Dian Purnawiraswasta yang saat ini selaku Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 314/PDT/2016/PT.BDG

Direktur Utama PT. Selo Arto (TERGUGAT), yang nyata-nyata menciderai

ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam asas-

asas perjanjian dimaksud yang merupakan itikad buruk Tergugat terhadap Penggugat; ----------------------------------------------------------------------------------

Pengalihan Faktur oleh Tergugat (semula atas nama Penggugat berubah menjadi atas nama Tergugat); --------------------------------------------------------------

8. Bahwa sekitar awal Maret 2013 Penggugat mendapatkan Laporan

mengenai terdapatnya Pengalihan Faktur Penjualan yang berakibat

adanya terguran pajak dari instansi yang terkait menjadi tidak sesuai, oleh karenanya sekita Akhir Maret 2013 Penggugat meminta kepada Tergugat

untuk dilakukan Internal Audit pada perusahaan milik Penggugat yang

dikelola oleh Tergugat tersebut, namun secara tegas Tergugat menolak,

dimana ternyata hal-hal sebagaimana yang Penggugat dapatkan Laporan semua hal tersebut terbukti dilakukan oleh Tergugat; ---------------------------

9. Bahwa atas permasalahan dimaksud Penggugat berusaha dan mencoba berkali-kali berkoordinasi dengan Tergugat dan meminta agar Tergugat

bersedia di Audit agar dapat terlihat dengan jelas letak ketidak sesuaian

yang mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan pajak Penggugat,

sehingga mengakibatkan Penggugat mendapatkan teguran Pajak dan diduga terdapatnya Pertambangan tanpa ijin (Ilegal Mining), serta akibat

dari tindakan sepihak Tergugat dengan melakukan pengalihan faktur penjualan atas nama Tergugat yang semula atas nama Penggugat secara

melawan hukum telah melanggar asas Objektifitas sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama dan Investasi No. 1 tertanggal 2 Agustus 2010, yang dilakukan di hadapan Notaris LANAWATI DEWI SOEGIANTO, SH jo

Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya Perjanjian terutama menganai itkad baik para pihak jo Pasal 93 ayat (1) UU No. 4 tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang intinya menyatakan “Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya

kepada pihak lain” dan Perda Izin Usaha Pertambangan Produksi (IUP) atas nama Penggugat No. 541.3/048/KPts/ESDM/2011 diktum 3 dengan perpanjangan IUP No. 541/009/Kpts/ESDM/2013 diktum 4 dan 5 sebagaimana Keputusan Bupati Kabupaten Bogor; ------------------------------

Penggugat berusaha menyelesaikan secara Musyawarah Mufakat; --------------


10. Bahwa mengetahui fakta-fakta praktek penyimpangan sebagaimana

tersebut diatas, Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan dimaksud secara Musyawarah demi tercapainya kemufakatan, ternyata

Tergugat tidak bersedia dilakukan Audit atas perusahaannya bahkan Tergugat melakukan ancaman untuk menghentikan kerjasama, dimana hal tersebut terlontar pada pertemuan tertanggal 22 Mei 2013; ---------------

11. Bahwa Penggugat tidak berhenti dan masih terus berupaya mencoba membangun

komunikasi

dengan

Tergugat

untuk

menyelesaikan

permasalahan dimaksud secara musyawarah, tetapi hingga akhir Agustus

2013 tidak juga tercapai kemufakatan antara Penggugat dengan Tergugat; ------------------------------------------------------------------------------------

12. Bahwa akibat permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat,

maka

pertambangan

Penggugat

yang

berakibat

menghentikan pada

sementara

masyarakat

kegiatan

sekitar

yang

menggantungkan hidupnya pada berjalannya pertambangan tersebut,

karena demi hajat hidup orang banyak serta agar adanya perlindungan kepentingan bagi masyarakat (protection of social interest) sehingga memaksa

Penggugat

melakukan

kegiatan

pertambangan

dan

pengolahannya kembali per-tanggal 1 September 2013; -----------------------

13. Bahwa Musyawarah telah dilakukan berulang kali antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dengan dimediasi dan difasilitasi oleh

beberapa pihak namun tidak pernah terjadi titik temu hingga diajukan Gugatan aquo; -----------------------------------------------------------------------------

SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT; -----------------------------

14. Bahwa atas tindakan hukum Tergugat yang secara diam-diam dan

sepihak telah melakukan Pengalihan Faktur Penjualan yang semula atas nama Penggugat berubah menjadi atas nama Tergugat, sebagaimana diterangkan diatas, maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata; ---------------------

15. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama dan Investasi No. 1

tertanggal 2 Agustus 2010, yang dilakukan di hadapan Notaris LANAWATI DEWI SOEGIANTO, SH Faktur Penjualan harus atas nama Penggugat

sebagai pemilik ijin atas penjualan dimaksud sedangkan Tergugat tidak

memilikinya, sebaimana IUP (Ijin Usaha Pertambangan Produksi) atas nama Penggugat No. 541.3/048/KPts/ESDM/2011 diktum 3 dengan


perpanjangan IUP No. 541/009/Kpts/ESDM/2013 diktum 4 dan 5 sebagaimana Keputusan Bupati Kabupaten Bogor; ------------------------------

16. Bahwa atas perbuatan dan tindakan tersebut di atas, maka dalam hal ini Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan Illegal Mining (Penjualan secara melawan hukum) atas hasil tambang milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat; --------------------------------------

17. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah melakukan pengalihan Faktur Penjualan menjadi atas nama Tergugat adalah dapat diduga merupakan

tindakan penyerobotan dan penggelapan atas hasil tambang milik

Penggugat dengan demikian Tergugat telah beritikad buruk terhadap Penggugat dan dengan tidak mengijinkan perusahaannya di Audit dapat diduga

keras

bermaksud

menguasai

sendiri

dan

menyingkirkan

Penggugat sebagai Pemilik tambang dan ijin penjualannya; ------------------

18. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat dengan jelas dan tegas merupakan pelanggaran atas kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat sehingga patut kiranya jika

Akta Perjanjian Kerjasama dan Investasi No. 1 tertanggal 2 Agustus 2010, yang dilakukan di hadapan Notaris LANAWATI DEWI SOEGIANTO, SH

dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya ditetapkan batal dengan diputuskan bersamaan dengan putusan terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat; ----------------------------------------

Melanggar Asas Kepatutan, Kejujuran dan Keterbukaan; ----------------------------

19. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tanpa kepentingan yang layak telah mengalihkan Faktur Penjualan menjadi atas nama Tergugat dan dengan

tidak mengijinkan perusahaannya di Audit sehingga sangat merugikan Penggugat adalah bertentangan dengan asas kepatutan, kejujuran dan keterbukaan; --------------------------------------------------------------------------------

KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT; ------------------------------------------

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, sebagaimana diuraikan diatas

membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang Melawan Hukum maka Penggugat telah menderita Kerugian-kerugian Materiil dan Imateriil sebagai berikut : ----------------------

1. Kerugian Materiil (Vermogenrechtelijk); -----------------------------------------Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 314/PDT/2016/PT.BDG

Berupa biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam rangka meyelesaikan permasalahan atas perbuatan Tergugat dan hak yang semestinya dimiliki

Penggugat

yang

berusaha

dihilangkan

Tergugat,

yang

jumlahnya dirinci sebagai berikut : ------------------------------------------------

a) Hak yang semestinya didapatkan Penggugat akan tetapi digelapkan

Tergugat dengan Penjualan selama 3 tahun (2010 – 2013) sebesar Rp. 103.000.000.000,- (seratus tiga milyar rupiah); ----------------------

b) Biaya Modal Kerja Tahap I (awal beroperasi kembali penambangan September 2013) sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

c) Modal Kerja Tahap II (Pinjaman dari Bank UOB 2014) sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah); --------------------------------

d) Royalty Stagnan 6 bulan (April 2013 – September 2013) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); ------------------------------------

Total Jumlah Kerugian Materiil yang di derita Penggugat sebesar Rp. 124.000.000.000,- (seratus dua puluh empat milyar rupiah); ---------

2. Kerugian Immateriil (Smartegeld); -------------------------------------------------

Bahwa kerugian Immateriil yang di derita Penggugat terdiri atas hancurnya harga diri dan hilangnya kehormatan Penggugat sebagai

pengusaha dan profesional maupun akibat hukum (rechgevolg) yang timbul akibat perbuatan Tergugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa

berusaha dengan baik dan hilangnya kepercayaan rekan-rekan sejawat

Pengusaha pada Penggugat serta dikhawatirkan dapat mengakibatkan ijin Penggugat dicabut sekaligus pidana badan; -------------------------------

Kerugian tersebut pada hakekatnya sulit disetarakan dengan uang, akan tetapi jika hendak diperhitungkan besarnya tidak kurang dari Rp.

5.000.000.000,-, sehingga untuk kerugian immateriil ini adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah); ----------------------------------

Keseluruhan kerugian yang timbul adalah kerugian materiil sebesar Rp. 124.000.000.000,-

dan

kerugian

immateriil

sebesar

Rp.

1.000.000.000.000,- Sehingga jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp. 1.124.000.000.000,- ( satu trilyun seratus dua puluh empat milyar

rupiah) yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara Tunai dan

Sekaligus dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; --------------------------------


21. Bahwa oleh karena itu adalah tepat dan adil adanya apabila Akta Perjanjian Kerjasama dan Investasi No. 1 tertanggal 2 Agustus 2010, yang dilakukan di hadapan Notaris LANAWATI DEWI SOEGIANTO, SH dinyatakan

BATAL

DEMI

HUKUM

atau

setidaknya

ditetapkan

batal/dianggap tidak ada dengan diputuskan bersamaan dengan putusan terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat; -------------

22. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini

dengan tertib maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Cibinong

Kab. Bogor Jawa Barat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari dan dibayar secara tunai dan sekaligus atas kelalaian Tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah

putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dibayarkannya ganti rugi kepada Penggugat; ---------------------------

23. Bahwa Penggugat juga sangat khawatir oleh karena kerugian yang di derita Penggugat sangat besar sebagaimana telah terurai maka Tergugat

akan melarikan diri dari tanggung jawab yang akan diputuskan untuk

membayar kerugian-kerugian Penggugat, hal mana sudah tentu membuat nilai gugatan menjadi nihil yang berakibat kerugian Penggugat tidak dapat dipulihkan, karena itu sangat beralasan Pengadilan Negeri Cibinong Kab.

Bogor Jawa Barat meletakan sita jaminan atas segala harta benda Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, yang

sebanding dengan nilai kerugian Penggugat dalam perkara aquo yang seluruhnya akan dinventarisir serta akan diajukan kemudian. Serta Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu

7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde); ------------------------------------------------

Maka berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut : -----------------------------------------

PRIMAIR; ----------------------------------------------------------------------------------------1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -------

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad); ---------------------------------------------


3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang

harus dibayarkan secara Tunai dan Sekaligus dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan

hukum tetap sebesar Rp. 1.124.000.000.000,- ( satu trilyun seratus dua puluh empat milyar rupiah) dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp.124.000.000.000,- (seratus dua puluh empat milyar rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah); -

4. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama dan Investasi No. 1 tertanggal 2

Agustus 2010, yang dilakukan di hadapan Notaris LANAWATI DEWI SOEGIANTO, SH dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya ditetapkan batal/diiangggap tidak ada; -----------------------------------------------

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari kepada Penggugat dan dibayar

secara tunai dan sekaligus atas kelalaian Tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; ------------------------------------

6. Memutuskan sah dan berharga sita jaminan atas segala harta benda Tergugat baik harta bergerak ataupun tidak bergerak sepanjang senilai dengan kerugian Penggugat; -----------------------------------------------------------

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde); ------------------------------------------------------------------------------

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa

perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ----------------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: ------------------------------DALAM KONVENSI; --------------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI; ----------------------------------------------------------------------------1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1.1. Bahwa dalam gugatan pada butir 1 s/d 7 Penggugat mendalilkan

pada beberapa perjanjian yaitu Akta Pembatalan No.177 tgl 17-602003, Akta Perjanjian Kerjasama No.178 tgl 17-6-2003, Akta

Perjanjian Kerjasama, No.15 tgl 10-5-2004, dan Akta Perjanjian Kerjasama & Investasi No.1 tgl 2-8-2010, sehingga menjadi tidak


jelas /kabur perjanjian mana yang sebenarnya dipermasalahkan Penggugat dalam perkara a quo; -----------------------------------------------

1.2. Bahwa dalam gugatan pada butir 1 s/d 7 Penggugat mendalilkan bekerja sama dengan beberapa pihak yaitu Chandra Gunawan, Direktur PT. Dian Purnawiraswasta,

PT. Dian Purnawiraswasta,

Direktur PT. Selo Arto atau PT. Selo Arto, sehingga menjadi tidak jelas/kabur hubungan hukum Penggugat dengan siapa sebenarnya

yang dipermasalahkan dalam perkara a quo, termasuk mengenai

posisi para pihak/Tergugat apakah bekerja sama, atau membantu atau kontraktor atau investor tidak jelas/kabur; -----------------------------

1.3. Tidak jelas dalil gugatan Penggugat, karena antara posita dengan petitum saling bertolak belakang, sebagaimana terbukti dari

dalil

gugatan Penggugat pada butir 20 angka 1 huruf a) dan huruf d) halaman 5 dan 6

mengenai adanya kerugian atas

penjualan selama 3 tahun (2010 – 2013) dan

: “hak atas

Royalti stagnan 6

bulan (April s/d September 2013)” artinya : mendasarkan pada

adanya perjanjian, sementara petitum butir 4 menuntut : “agar Akta

Perjanjian Kerjasama dan Investasi No.1 tanggal 2 Agustus 2010

dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya ditetapkan batal/dianggap tidak ada” artinya : tidak mengakui adanya perjanjian,

sehingga jelas antara posita dengan petitum adalah saling bertolak belakang sehingga gugatan penggugat menjadi kabur/tidak jelas; ---2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (EROR IN PERSONA); ------

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada butir 7 hal. 3, menyatakan : “...., pelanggaran sudah terjadi dan dilakukan oleh Direktur Utama PT.Dian Purnawiraswasta yang saat ini selaku

Direktur Utamanya

PT.Selo Arto ......” namun Direktur Utama PT.Dian Purnawiraswasta

dan/atau Direktur Utama PT. Selo Arto TIDAK DIGUGAT, oleh karena itu

gugatan a quo harus ditolak karena salah pihak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard); -----------------

3. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM); ------------

3.1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada butir 7 halaman 3, yang seakan-akan Direktur Utama PT.Dian Purnawiraswasta dan Direktur

Utama PT.Selo Arto ada melakukan pelanggaran-pelanggaran diluar Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 314/PDT/2016/PT.BDG

kesepakaan Akta No.1 tanggal 2 Agusus 2010 bahkan sebelumnya, namun

dengan

Purnawiraswasta,

tidak

digugatnya

Direktur

Utama

PT.Dian

PT.Dian Purnawiraswasta dan Direktur Utama

PT.Selo Arto dalam perkara a quo, sehingga jelas gugatan a quo kurang pihak; ------------------------------------------------------------------------

3.2. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada butir 5 halaman 2, dan butir 9 halaman 3, yang seakan-akan Tergugat telah melakukan

pelanggaran hukum atas Perjanjian Kerjasama dan Investasi sesuai

Akta No.1 tanggal 2 Agustus 2010 dibuat Lanawati Dewi Soegianto, SH., Notaris di Jakarta, dan meminta akta tersebut dibatalkan atau

batal demi hukum, namun dengan tidak digugatnya Notaris Lanawati Dewi Soegianto, SH., dalam perkara a quo menjadi gugatan a quo kurang pihak; ------------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terbukti gugatan Penggugat

Kabur / tidak jelas (Obscuur libel), salah alamat (Eror in Persona), kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak

atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard); --------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA; ---------------------------------------------------------------

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat

kecuali

yang

secara

tegas

dan

nyata-nyata

diakui

kebenarannya; -----------------------------------------------------------------------------

2. Bahwa apa yang termuat dalam bagian Eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali dalam bagian Pokok Perkara ini, sehingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan; --------------------------------------------------------

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada

butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 halaman 2 yang disebut Penggugat sebagai fakta hukum adalah salah dan keliru, dengan alasan sebagai berikut : -------------

3.1. Tidak benar fakta hukum Chandra Gunawan bekerja sama dengan

Penggugat terhitung tgl 7 Januari 2002 sampai tgl 7 Januari 2007 (sebagaimana

dalil

Penggugat

pada

butir

3

halaman

2),

sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Kerjasama No.1 tgl 71-2002 dibuat Eddi Setiadi, SH., Notaris di Jakarta, karena faktanya

perjanjian tersebut terpaksa dihentikan, karena ternyata Lahan Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 314/PDT/2016/PT.BDG

Tambang tersebut sedang dijaminkan kepada Bank, dan akan eksekusi; -----------------------------------------------------------------------------

Bahwa agar duduk permasalahaan dan latar belakang terjadinya

kerja sama antara Tergugat dengan Penggugat, dan adanya

beberapa perjanjian kerjasama, perbuatan-perbuatan hukum lainnya

yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat serta keterkaitan pihak-pihak lainnya, maka bersama ini akan disampaikan kronologis usecara berurutan sebagai berikut : ------------------------------------------i.

Perjanjian Kerjasama No.1 tgl 7-1-2002 dibuat Eddi Setiadi, SH,

Notaris di Jakarta, antara Penggugat dengan CHANDRA

GUNAWAN; Kerjasama tersebut hanya berjalan kurang lebih setahun, karena Tergugat baru mengetahui, ternyata Pergugat

telah menjaminkan asetnya yaitu Lahan Tambang Batu Andesit (Quary Industry) yang terletak di Gunung Sudamanik, Desa Rengas Jajar, Kampung Kedaung, Kec. Cigudeg, Bogor yang menjadi objek perjanjian tersebut dan

rumah Pengugat yang

beralamat di Jl. Permata Berlian V No. 07 Rt.003 Rw.002,

Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan kepada Bank Pembangunan Indonesia (Bank Bapindo), dan ternyata kredit Penggugat tersebut sudah kredit macet, sehingga kedua jaminan tersebut terancam dieksekusi oleh Bank Bapindo, dan karena

saat itu Bank Bapindo masuk dalam kategori Bank tidak sehat

maka diambi alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),

yang secara otomatis kredit Penggugat juga diambil

Direktur

Penggugat

oleh BPPN. Padahal sebelumnya Andi Erwin Sose selaku menyatakan

tidak

ada

permasalahan

terhadap lahan tambang tersebut, sehingga Chandra Gunawan bersedia

bekerjasama,

namun

ternyata

faktanya

berbeda

sehingga Chandra Gunawan telah merasa dibohongi oleh Penggugat; ----------------------------------------------------------------------

a. Tanggal 30 Januari 2003, Piutang BPPN terhadap Penggugat dibeli oleh PT. KAPITA SEKURINDO, berdasarkan akta

Perjanjian Pengalihan Hutang (Cessie) No. 24 tertanggal 301-2003, dan Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal tgl 30-12003; -------------------------------------------------------------------------


b. Tanggal 26 Februari 2003, PT.Kapita Sekurindo menjual lagi kepada Tuan Cahya Santoso berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Piutang No.103 tgl 26-2-2003; ------

Bahwa oleh karena Chandra Gunawan sudah kepalang tanggung bekerja

sama

dengan

Penggugat

sebelumnya

sudah

mengeluarkan biaya dan investasi yang cukup besar namun tidak berjalan karena adanya kredit macet dan aset yaitu lahan

tambang dan rumah Penggugat terancam disita oleh Bank, maka

walaupun sudah dibohongi Penggugat dan atas permohonan Penggugat agar dapat membantu menyelamatkan kedua asset Penggugat tersebut, dengan cara membuat kembali perjanjian kerjasama

baru,

dan

membatalkan

Perjanjian

Kerjasama

sebelumnya dengan Akta Pembatalan No.177 tanggal 17-06-

2003 dibuat Abdul Muis, SH., Notaris di Makassar, selanjutnya dibuatlah : ----------------------------------------------------------------------ii.

Akta Pembatalan No.177 tanggal 17-06-2003 dibuat Abdul Muis,

SH., Notaris di Makassar, terhadap Perjanjian Kerjasama No.1 tgl 7-1-2002; --------------------------------------------------------------------

iii. Perjanjian Kerjasama No.178 tgl 17-06-2003 dibuat Abdul Muis, SH., Notaris di Makassar, antara Penggugat dengan PT.Dian

Purnawiraswasta dimana Chandra Gunawan selaku Direktur Utama-nya; ---------------------------------------------------------------------

Sehingga jelas kerjasama yang dimaksud oleh Penggugat dengan Chandra Gunawan tidak berjalan sebagaimana mestinya apalagi disebut sampai tgl 7 Januari 2007 adalah dalil yang salah dan keliru; c. Tanggal 25 Juni 2003,

PT.Dian Purnawiraswasta dimana

Chandra Gunawan selaku Direktur Utama-nya telah membeli dan pengalihan piutang dari Tuan Cahya Santoso atas hutang-hutang Penggugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan

Piutang (Cessie) No.8 tgl 25-6-2003 sebesar Rp.3.750.000.000,(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah, sebagaimana permohonan dari Penggugat sendiri; -------------------------------------

d. Tanggal 10 Mei 2004, oleh karena satu dan lain hal PT.Dian Purnawiraswasta menjual kembali hutang-hutang Penggugat

tersebut kepada Chandra Gunawan selaku pribadi, berdasarkan Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 314/PDT/2016/PT.BDG

Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang Cessie No.14 tanggal 10-05-2004, dibuat Eddi Setiadi, Notaris di Jakarta; -------

Dan oleh karena hutang-hutang Penggugat sudah dibeli oleh Chandra

Gunawan,

maka

Penggugat

minta

agar

perjanjian

kerjasama dibuat baru lagi, padahal perjanjian sebelumnya juga belum berakhir; ---------------------------------------------------------------------

iv. Perjanjian Kerjasama

No.15 tanggal 10-05-2004, dibuat Eddi

Setiadi, Notaris di Jakarta, antara Penggugat dengan chandra

gunawan, dan prinsip perjanjian kerjasama ini adalah konsen untuk penyelesaian hutang Penggugat yang sudah dibeli oleh

Chandra Gunawan dengan cara mencicil dari hasil kerja sama tersebut; Namun

lagi-lagi sebelum berakhir masa kerja sama

tersebut yaitu tanggal 10 Mei 2011 Penggugat meminta Perjanjian tersebut dirubah kembali; --------------------------------------

v. Perjanjian Kerjasama dan Investasi sesuai Akta No.1 tgl 2

Agustus 2010 dibuat Lanawati Dewi Soegianto, SH., Notaris di Jakarta, namun kali ini kerja sama tersebut antara Penggugat

dengan PT.Selo Arto (Tergugat) dimana Direktur Utamanya adalah Chandra Gunawan; -------------------------------------------------Dalam perjanjian tersebut telah disepakati kerjasamanya

jangka waktu

selama 10(sepuluh) tahun sejak 2 Agustus 2010

s/d 2 Agustus 2020, Namun Tergugat bukan membantu

Penggugat mengelola Quary Industry diatas lahan seluas 12 Ha

sebagaimana didalilkan salah dan keliru oleh Penggugat pada dalil butir 5 hal. 2 gugatannya, tapi yang benar hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah Kerja Sama dan Investasi, dimana Tergugat harus mengeluarkan biaya atau modal serta peralatan

mesin-mesin

guna

melaksanakan

kerja

sama

penambangan batu andesit (batu split); ---------------------------------

3.2. Tidak benar fakta hukum Chandra Gunawan ataupun PT.Dian

Purnawiraswasta membantu mengelola tambang Penggugat atau

adanya kerjasama yang ditingkatkan (sebagaimana dalil Penggugat pada

butir

4

halaman

2),

karena

yang

benar

PT.Dian

Purnawiraswasta bekerja sama dengan Penggugat untuk melakukan kerja sama mengelola hasil tambang yang berada dalam lahan milik


Penggugat

sebagaimana

disebutkan

dalam

Akta

Perjanjian

Kerjasama No.178 tgl 17-6-2003 dibuat Abdul Muis, SH., Notaris di

Makassar, dan sebelumnya Chandra Gunawan dengan Penggugat

telah menandatangani Akta Pembatalan No.177 tgl 17-6-2003 terhadap Akta Perjanjian Kerjasama No.1 tgl 7-1-2002; -----------------

3.3. Tidak benar fakta hukum Tergugat hanya membantu Penggugat

mengelola Quarry industri di atas lahan seluas 12 Ha (dua belas hektare) (sebagaimana dalil Penggugat pada butir 5 halaman 2),

karena yang benar Tergugat adalah selaku investor yang membantu mengelola

lahan

mengoperasikan

dengan

seluruh

kewenangan

kegiatan

mengelola

Quarry

dan

sebamagaimana

disebutkan dalam keterangan para pihak pada halaman 3 baris ke-

14 dan Pasal 2 Akta Perjanjian Kerjasama & Investasi No.1 tgl 2-82010

(“Perjanjian

Kerjasama”),

sebagai pengelola lahan

sedangkan

Penggugat

adalah

sebagaimana disebutkan pada pada

halaman 3 baris ke-11 dan 20, namun

disisi lain juga disebut

sebagai pemilik sebagaimana disebut pada Pasal 2 dan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama; -------------------------------------------------------------

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 7 halaman 3, yang menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran-pelanggaran diluar kesepakaan, bahkan sebelum kesepakatan Akta No.1 tanggal 2 Agusus

2010, yaitu pada saat kerjasama dengan PT.Dian Purnawiraswasta, dalil tersebut salah dan keliru, karena Tergugat telah melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah disepati bersama, hal mana terbukti kerja sama ini telah berjalan sejak tahun 2003 s/d saat ini dengan

beberapa kali perpanjangan kerja sama dengan badan hukum yang berbeda, dan selama itu pula baik Chandra Gunawan, PT. Dian Purnawiraswasta serta Tergugat tidak pernah ada masalah atau teguran dari

pihak

lain

maupun

dari

intansi

pemerintah,

Tergugat

telah

menyelamatkan nasib Penggugat dari sitaan pihak ketiga, dengan

membayar atau mengambil alih piutang dari Sdr. Cahya Santoso,

kemudian dari bagian royalti Penggugat dari hasil operasional tambang yang dilakukan Tergugat di lahan Penggugat dicicil hutangnya yaitu

sebesar Rp. 3.750.000.000.000,- serta memberikan keuntungan / royalti yang sangat besar kepada Penggugat, karena memang Tergugat menjalankan kerjasama tersebut dengan prinsip saling menguntungkan;


Tergugat tidak pernah menciderai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam asas perjanjian, melakukan pelanggaran baik terhadap perjanjian maupun peraturan perundangan yang berlaku,

sehingga

terbukti Tergugat telah beritikad baik dalam menjalankan kerja sama tersebut; ------------------------------------------------------------------------------------TIDAK

ADA

PENGALIHAN

FAKTUR,

KARENA

PENJUALAN

DAN

PEMBAYARAN PAJAK TELAH SESUAI DENGAN PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU; ----------------------------------

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 8 dan

9 halaman 3, karena dalil tersebut adalah salah, keliru dan mengada-ada, karena fakta hukum yang benar adalah sebagai berikut : ----------------------

5.1. Bahwa sebelum Perjanjian No.1 tanggal 2 Agustus 2010, Rekanan

Tergugat

atas nama CHANDRA GUNAWAN, sudah melakukan

kerjasama dengan Penggugat, yaitu perjanjian No.15 tanggal 10 Mei

2004, dan dalam perjanjian tersebut Penggugat meminta beberapa ketentuan yang kemudian telah disepakati bersama,

antara lain

mengenai : --------------------------------------------------------------------------- Royalti Penggugat sebesar 23,8 % dan

Chandra Gunawan

sebesar 76,2 %; -----------------------------------------------------------------

- Pajak penjualan ditanggung oleh Penggugat; ---------------------------

5.2. Bahwa sebelum jangka waktu berlakunya perjanjian Akta No.15

tanggal 10 Mei 2004 habis, tersebut

Penggugat meminta agar Perjanjian

diperbaharui khususnya mengenai ketentuan pembagian

royalti dan pembayaran pajak penjualan, dan Chandra Gunawan

telah mengikuti kemauan Penggugat, namun kerjasamanya bukan lagi dengan Chandra Gunawan melainkan Tergugat / PT. Selo Arto,

yang kebetulan saat ini Chandra Gunawan adalah Direktur di PT. Selo Arto, maka dibuatlah Perjanjian No.1 tanggal 2 Agustus 2010, dan sesuai permintaan Penggugat yang antara lain telah disepakati mengenai ketentuan sebagai berikut : ----------------------------------------

- Royalti Penggugat sebesar 13,8% dan Tergugat sebesar 86,2%; -- Pajak Penjualan ditanggung oleh Tergugat; ----------------------------Namun

dalam

pelaksanaannya

ketentuan

dilaksanakan, karena saat itu Tergugat

tersebut

belum

menambah kembali


investasinya

dengan membeli

1(satu) unit Stone Cruser dan

membangun sarana dan prasarana pendukungnya, dan baru beroperasi sejak September 2010, sehingga perjanjian tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya; ------------------------------------------

5.3. Namun ketika mesin Stone Cruser milik Tergugat yang baru mulai

beroperasi, maka kembali

Penggugat

meminta Tergugat untuk

merubah Perjanjian No.1 tanggal 2 Agustus 2010 dengan beberapa permintaan, Royalti

dan

khususnya

memberlakukan

pembayaran

pajak

ketentuan

penjualan,

maka

Addendum Perjanjian No.1 tanggal 2 Agustus

pembagian dibuatlah

2010 yang

ditandatangani pada tanggal 4 Oktober 2011, yang pada pokoknya mengatur mengenai : --------------------------------------------------------------

Royalti Penggugat sebesar 13,8% dan Tergugat sebesar 86,2%.

-

Penghapusan beban Penggugat

-

Pajak penjualan ditanggung oleh Tergugat; -----------------------------

untuk biaya Sewa Genset

sebesar Rp.9.000.000,-; ------------------------------------------------------

Bahwa dari awal kerjasama masih berjalan dengan baik walaupun Penggugat selalu melakukan perubahan dan permintaan-permintaan namun Tergugat dengan itikad baik sepanjang tidak bertentangan

dengan peraturan perundangan selalu berusaha untuk mengikuti seluruh permintaan Penggugat,

dari mulai pembagian royalti,

pembayaran pajak penjualan dan penjualan sampai dengan sewa Genset; -------------------------------------------------------------------------------

5.4. Bahwa sungguh saat NAIF dalil Penggugat yang menyatakan “ ...

sekitar awal Maret 2013 Penggugat mendapatkan laporan mengenai

terdapatnya pengalihan faktur penjualan yang berakibat adanya teguran pajak dari instansi yang terkait menjadi tidak sesuai, ...”. Alangkah MUNAFIKNYA dalil Penggugat tersebut, dengan mencari-

cari alasan yang tidak benar (mengada-ada) atau bahkan memutar

balikkan fakta bahkan seperti peribahasa “Lempar batu, sembunyi tangan”,

bagaimana

tidak

!

jelas-jelas

segala

sesuatunya

menyangkut kerja sama penambangan tersebut telah diatur

dan

disepakati bersama dalam perjanjian; -----------------------------------------

Bagaimana mungkin Penggugat dapat menyatakan awal Maret 2013 mendapat laporan adanya pengalihan faktur ? Padahal setiap hari


dan

setiap

saat

Pengguagat

dengan

diwakili

3(tiga)

orang

karyawannya berada di lokasi tambang, setiap ada pengiriman batu selalu diketahui oleh Penggugat, dan dengan dasar itu pulalah Penggugat

dapat

mengetahui

atau

menghitung

prosentase

pembagian Royalti untuk setiap bulannya dan sejak dulu sudah berjalan demikian yaitu sejak perjanjian Akta No.15 tanggal 10 Mei

2004 dan perjanjian Akta No.1 tanggal 2 Agustus 2010 sebagaimana yang sudah disepakati dalam perjanjian, sehingga sangat mustahil apabila ada “pengalihan faktur secara sepihak” ( - quod non - ) tersebut baru diketahui

awal Maret 2013, apalagi dikatakan

Penggugat secara asal karena tanpa dasar bahkan sejak perjanjian

kerjasama No.15 tanggal 10 Mei 2004, adalah jelas dalil yang mengada-ada; -----------------------------------------------------------------------

Apalagi selama itu juga Penggugat sudah menerima seluruh Royalti dari Tergugat sesuai kesepakatan, dan selama itu juga Penggugat

tidak pernah ada keberatan, sehingga jelas dalil Penggugat tersebut tidak benar; --------------------------------------------------------------------------

5.5. Bahwa demikian juga mengenai dalil Penggugat yang meminta

perusahaan Tergugat untuk dilakukan Internal Audit

sebenarnya

adalah sangat tidak masuk akal karena tidak ada dasar hukumnya

perusahaan Tergugat diaudit atas permintaan Penggugat, namun demikian sepanjang mengenai hasil produksi tambang dan hasil

penjualan yang menjadi dasar pembagian royalti dan pembayaran pajak atau khusus menyangkut pelaksanaan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat (bukan pekerjaan

Tergugat diluar

kerjasama tersebut), Tergugat sudah mempersilahkan Penggugat

untuk melakukan audit namun tidak dilakukan Penggugat bahkan menyatakan Tergugat menolaknya, sehingga jelas dalil Penggugat tersebut hanya dalil yang mengada-ada dengan bertikad buruk; ------

5.6. Bahwa lagi-lagi dalil Penggugat sangat tidak masuk akal dan

mengada-ada, bagaimana tidak, dengan mendalilkan oleh karena Penggugat mendapat

teguran dari kantor pajak dan diduga

terdapatnya Pertambangan tanpa ijin (ilegal mining), karena laporan

pajaknya tidak benar atau bahkan Penggugat tidak membayar pajak, maka seakan-akan kesalahan tersebut dilempar kepada Tergugat,

dan meminta perusahaan Tergugat dilakukan Internal Audit, padahal


secara logika bagaimana mungkin Laporan Pajak Penggugat tidak benar atau mungkin tidak bayar pajak kemudian Tergugat diminta di Audit, jelas dalil yang mengada-ada; ------------------------------------------

5.7. Bahwa

sebagaimana

yang

telah

dan

faktur

disepakati

bersama

dalam

perjanjian baik mengenai pembagian royalti, pembayaran pajak penjualan,

penjualan

pajak-nya,

tergugat

telah

menjalankannya sesuai perjanjian, tidak satupun yang dilanggar oleh

tergugat, dan tidak ada satu tindakan atau perbuatan apapun yang dilakukan tergugat yang tidak diketahui oleh penggugat, dari mulai pertama tergugat mulai kerjasama, masuk ke lokasi tambang,

membawa alat-alat mesin-mesin, segala macam material untuk melakukan kegiatan pemasangan mesin-mesin, membangun sarana dan prasarana penunjang kegiatan penambangan, alat transportasi, alat-alat

berat,

sumber

daya

manusia

/

pekerja

kegiatan

penambangan, berapa hasil produksi tambang setiap hari, berapa yang dijual setiap hari dan pembukuan /administrasi hasil produksi

dan penjualan setiap hari seluruhnya diketahui oleh penggugat, dan

dari hal itu pulalah menjadi dasar penggugat dapat menghitung pembagian rolyalti yang diperoleh atau dinikmati oleh penggugat untuk setiap bulannya; ------------------------------------------------------------

5.8. Bahwa oleh karena itu jelas seluruh kegiatan Tergugat menyangkut

operasional tambang telah diketahui oleh penggugat, sehingga baik pembagian royalti sesuai hasil produksi setiap bulan, pembayaran pajak penjualan, dan pembuatan faktur pajak baik yang awalnya

ditanggung oleh penggugat, maupun tergugat sesuai ketentuan yang

disepakati dalam perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku, serta

penjualan sudah diketahui penggugat atau dengan

kata lain sudah seijin dan sepengetahuan pengguigat dari sejak awal hingga diajukannya gugatan a quo,

karena fakta hukum apabila

tidak diketahui atau tidak disetujui oleh penggugat maka bagaimana mungkin penggugat bisa menerima rolyati untuk setiap bulannya; ----

5.9. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat tidak ada mengalihkan

faktur penjualan, faktur pajak atau perubahan lainnya tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat karena fakta sudah diatur dan disepakati dalam perjanjian, sehingga Tergugat tidak ada melakukan

perbuatan melawan hukuam atau melanggar objektifitas Akta


Perjanjian No. 1 tanggal 2 Agustus 2010 jo Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 93 ayat (1) UU No.4 tahun 2009

sebagaimana yang

didalilkan salah dan keliru oleh Penggugat, oleh karena itu gugatan

Penggugat tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah ditolak seluruhnya; --------------------------------------------------------------------------

UPAYA

PENYELESAIAN SECARA

MUSYAWARAH

MUFAKAT

SELALU GAGAL KARENA PENGGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK; -------

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada gugatannya butir 10, 11, 12 dan 13 halaman 4 karena dalil tersebut tidak benar dan hanya mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut : -------------------------6.1. Bahwa sebagaimana

yang telah diuraikan dengan jelas diatas

bahwa pembagian royalti, pebayaran pajak penjualan, pembuatan faktur pajak dan penjualan telah dilakukan sesuai dengan perjanjian

yang telah disepakati bersama, dan seluruh kegiatan operasional yang dilakukan oleh Tergugat telah diketahui dan disetujui oleh

Penggugat sehingga tidak ada praktek penyimpangan sebagaimana yang didalilkan salah dan keliru oleh Penggugat tersebut; --------------

6.2. Bahwa walaupun secara hukum tidak ada hak Penggugat untuk

meminta Internal Audit terhadap Tergugat, namun dengan itikad baik Tergugat telah bersedia dilakukan audit namun Penggugat tidak

melakukannya, bahkan dalam dalil gugatannya tersebut telah

mengada-ada seakan-akan Tergugat tidak mau diaudit hal tersebut jelas merupakan itikad buruk dari Penggugat; ------------------------------

6.3. Bahwa apabila ada teguran kepada Penggugat dari Kantor Pajak

baik mengenai laporan pajak atau pembayaran pajak yang tidak dilakukan

oleh

Penggugat

sesuai

dengan

kesepakatan

atau

peraturan perundangan yang berlaku maka itu semua adalah resiko

dan tanggung jawab Penggugat sendiri, dan tidak dapat dialihkan

kesalahan tersebut kepada Tergugat, dengan mencari-cari alasan seakan-akan karena Tergugat melakukan pembayaran royalti dan

pembuatan faktur penjualan dan faktur pajak secara tidak benar adalah merupakan akal licik dan itikad buruk Penggugat; ---------------

6.4. Bahwa dari sejak awal Tergugat selalu beritikad baik dalam

melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut, termasuk musyawarah atas penyelesaian masalah a quo, namun akibat adanya kesalahan


pelaporan pajaknya atau bahkan Penggugat tidak membayar pajak secara benar, maka dengan arogan

dan sewenang-wenang

kesalahan tersebut dibebankan kepada Tergugat

karena seakan-

akan kesalahan tersebut akibat perbuatan Tergugat, oleh karena itu jelas

Penggugat

telah beritikad buruk sehingga musyawarah

penyelesaian masalah a quo tidak tercapai; Oleh karena itu jelas tidak tercapainya musyawarah mufakat dalam penyelesaian ini diakibatkan karena adanya permintaan dari Penggugat yang

berlebihan atau mengada-ada, walau tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya; -------------------------------------------------------------------------TERGUGAT

TIDAK

PERNAH

MELAKUKAN

PERBUATAN

MELAWAN

HUKUM; ------------------------------------------------------------------------------------------

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada gugatannya butir 14, 15 halaman 4, dan butir 16, 17, 18 hal. 5

karena dalil-dalil

tersebut tidak benar dan hanya mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------

7.1. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan

melawan hukum

sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat

tersebut yaitu mengenai pengalihan Faktur Penjualan, karena sebagaimana diuraikan diatas bahwa fakta hukum pebagian royalti, pembayaran pajak penjualan, faktur pajaknya dan penjulan

telah

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dan seluruh kegiatan operasional pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat

telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat sehingga tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat; -----------

7.2. Bahwa lagi - lagi dalil Penggugat

Penjualan yang perjanjian

dilakukan

tersebut

oleh

hanya mengada - ada karena Tergugat

tidak

menyalahi

dan tidak menyalahi Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku, termasuk SK Bupati Bogor mengenai IUP

dan IUPK, karena asal-usul barang atau hasil tambang batu tersebut tetap berasal dari Penggugat, apalagi seluruh kegiatan operasional pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat

telah diketahui dan

disetujui oleh Penggugat, jadi jelas tidak ada perbuatan melawan


hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata; ---------------------------------------------------------

7.3. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melanggar

hukum dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dan Investasi No.1

tanggal 2 Agustus 2010, maka tuntutan pembatalan Penggugat atas Perjanjian Kerjasama dan Investasi No.1 tanggal 2 Agustus 2010

adalah tidak berdasar menurut hukum sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak seluruhnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; ----------------------------------------------------------------------

TERGUGAT

TIDAK

8. Bahwa

Tergugat

PERNAH

MELANGGAR

AZAS

KEPATUTAN,

KEJUJURAN DAN KETERBUKAAN; ------------------------------------------------------

menolak dengan tegas dalil Penggugat pada

gugatannya butir 19, halaman 5 karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan hanya mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut : --------------------------

8.1. Bahwa oleh karena pembuatan faktur penjualan, pembayaran pajak

penjualan dan faktur pajak penjualan telah dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama,

dan seluruh kegiatan

operasional yang dilakukan oleh Tergugat telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat maka

tidak ada perbuatan melanggar

hukum yang dilakukan oleh Tergugat, demikian juga dengan

permintaan audit oleh Penggugat terhadap Tergugat, walaupun sebenarnya tidak ada hak Penggugat, namun Tergugat sudah mempersilahkan Penggugat untuk mengadit yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama a quo, namun tidak dilakukan oleh

Penggugat sehingga justru Penggugatlah yang sebenarnya beritikad buruk

dan telah melanggar azas kepatutan, kejujuran dan

keterbuakaan; -----------------------------------------------------------------------

Dalam pelaksanaan kerjasama dalam mengelola dan menjalankan operasional pertambangan tersebut Tergugat telah menjalankannya

dengan baik dengan penuh tanggung jawab, dan selalu dilaksanakan dengan manajemen terbuka setiap hari dan setiap saat diawasi

langsung oleh Penggugat melaluai 3(tiga) orang Karyawannya dan selalu

memberikan

hak-hak

Penggugat

sesuai

kesepakatan

bersama, sehingga tidak ada alasan Penggugat menyatakan Tergugat

telah

melanggar

asas

kepatutan,

kejujuran

dan


keterbukaan, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut hanya

mengada-ada dan tanpa dasar hukum sehingga dalil-dalil tersebut haruslah ditolak seluruhnya; -----------------------------------------------------

AKIBAT PENGHENTIAN OPERASIONAL TAMBANG JELAS MERUPAKAN PEMUTUSAN KERJASAMA SECARA SEPIHAK MAKA

TERGUGATLAH

YANG

MENGALAMI

(OLEH PENGGUGAT) KERUGIAN

BUKAN

PENGGUGAT; ----------------------------------------------------------------------------------

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada gugatannya butir 20, halaman 5

yang mendalilkan seakan-akan dengan adanya

permasalahan tersebut Penggugat mengalami kerugian, adalah dalil yang salah dan hanya mengada-ada, justru malah sebaliknya Penggugatlah yang telah dan sangat dirugikan, dengan alasan sebagai berikut : ----------9.1. Bahwa dalam kerjasama ini jelas Tergugat adalah

pengelola dan menyiapkan

sebagai

investor artinya pihak yang mengeluarkan atau

dana

untuk

operasional

tambang

seluruhnya,

sedangkan Penggugat tidak ada kerugian apapun karena hanya

menerima pembagian Royalti dari Tergugat tanpa mengeluarkan

biaya atau mengerjakan apapun, sehingga apabila dihentikan operasionalnya atau diputuskan sepihak perjanjian kerjasamanya

oleh Penggugat dengan alasan apapun jelas Tergugatlah yang sangat dirugikan; -------------------------------------------------------------------

9.2. Dalil kerugian materil yang didalilkan oleh Penggugat pada huruf a)

halaman 6 adalah sangat mengada-ada, karena disamping tidak jelas hak apa yang dimaksud dan tidak ada perinciannya, padahal hak

Royalty

sepenuhnya

sudah

diterima

oleh

penggugat,

sebagaimana terbukti dari kwitansi tanda terima pembayaran royalti

dari tahun 2010 s/d tahun 2013, apalagi jika dihubungkan antara dalil tersebut dengan petitum

butir 4 halaman 7 yaitu : “tuntutan

pembatalan atas akta perjanjian kerjasama dan investasi no.1

tanggal 2 agustus 2010” jelas dalil dan petitum tersebut bertolak

belakang karena satu sisi dalil “penggugat meminta ganti rugi atas hak penjualan selama 3 tahun (2010 – 2013)”, artinya : tuntutan tersebut mendasarkan pada adanya perjanjian kerjasa, namun disisi

lain, “petitum penggugat minta agar perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya ditetapkan batal/dianggap


tidak ada” sehingga bagaima mungkin meminta ganti rugi atas hak yang tidak ada perjanjiannya ??? !!!; ------------------------------------------

9.3. Dalil kerugian materil yang didalilkan oleh Penggugat pada huruf b)

dan c) halaman 6 mengenai modal kerja tahap I dan tahap II adalah sungguh sangat tidak relevan disebutkan akibat permasalahan a

quo, apalagi dibebankan kepada Tergugat sungguh sangat tidak masuk akal, bagaimana mungkin Penggugat mulai berusaha dengan menambang sendiri namun biayanya dibebankan kepada Tergugat,

sungguh sangat luar biasa !!!???, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak; --------------------------------------------------------------------

9.4. Dalil kerugian materiil yang didalilkan Penggugat pada huruf d)

halaman 6 adalah mengada-ada karena royalti penjualan bulan april

2013 telah diterima oleh penggugat sesuai kwitansi tanda terima tertanggal 6 mei 2013, sedangkan tuntutan Royalti bulan Mei s/d

September 2013 sungguh sangat tidak masuk akal, karena bagaimana

mungkin

Penggugatlah

yang

telah

menghentikan

operasional penambangan tersebut namun tetap menginginkan

pembagian royaltinya sungguh sangat luar biasa, dan apalagi jika dihubungkan antara dalil tersebut dengan petitum butir 4 halaman 7 yaitu : “tuntutan pembatalan atas akta perjanjian kerjasama dan investasi no.1 tanggal 2 agustus 2010” jelas dalil dan petitum tersebut bertolak belakang karena satu sisi dalil

“penggugat

meminta ganti rugi atas royalti stagnan 6 bulan (april 2013 – september 2013)”, artinya : tuntutan tersebut mendasarkan pada adanya perjanjian kerjasama, namun disisi lain, “petitum penggugat

minta agar perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya ditetapkan batal/dianggap tidak ada” sehingga

bagaima mungkin meminta ganti rugi atas hak yang tidak ada perjanjiannya ??? !!!; --------------------------------------------------------------

9.5. Demikian juga tuntutan kerugian immateriil yang didalilkan oleh

Penggugat tersebut adalah sangat tidak masuk akal karena hanya

mengada-ada dan dengan liciknya memutar balikkan fakta yang sebenarnya, dimana dengan niat dan itikad buruk Penggugat yang tidak

mau

membayar

Pajak

yang

merupakan

kewajibannya,

kemudian mencari-cari alasan dan membebankan kepada Tergugat dengan

mengatakan

seakan-akan

Tergugat-lah

yang

tidak


membayar Pajak, meminta Tergugat diaudit secara keseluruhan,

walaupun Tergugat sudah bersedia diaudit khusus yang menyakut perjanjian kerjasama dengan Penggugat, namun dikatakan Tergugat

tidak mau diaudit, padahal baik dalam perjanjian kerjasama maupun berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

tidak

ada

hak

Tergugat

dan

Penggugat untuk mengaudit Tergugat secara keseluruhan, sampai pada

akhirnya Penggugat

telah

menghentikan

memutuskan secara sepihakl atas perjanjian kerjasama tersebut; ----

Bahkan yang lebih parah lagi, hasil produksi tambang yaitu batu yang telah dikerjakan oleh tergugat, telah dijual oleh penggugat

tanpa ijin dan pemberitahuan kepada tergugat dan hasilnya tidak

dibagi kepada tergugat, dan hal tersebut telah dilaporkan oleh tergugat ke Aparat Kepolisian dan saat ini perkaranya sedang berjalan proses persidangannya di Pengadilan Negeri Cibinong dengan perkara pidana No.185/Pid.B/2014/PN.Cbn

yang saat ini

sudah sampai sidang Pemeriksaan Saksi-Saksi; --------------------------

Berdasarkan uraian diatas jelas dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hanya mengada-ada, justru akibat tindakan dan perbuatan

penggugat sendirilah mengakibatkan harga dirinya hancur dan kehilangan

kehormatan

dan

kepercayaan

dari

rekan-rekan

pengusaha, khususnya dari tergugat, karena penggugat sebagai

pengusaha sudah tidak professional, bertindak sewenang-wenang tidak

mematuhi

kesepakatan

bersama,

peraturan

perundang-

undangan dan tidak taat pajak, sehingga konsekwensinya adalah ijin

Penggugat akan dicabut bahkan sekaligus pidana badan seperti yang didalilkan oleh Penggugat sendiri adalah merupakan resiko yang harus ditanggung oleh Penggugat; -------------------------------------

10. Bahwa tuntutan ganti rugi immateriil yang didalilkan oleh Penggugat

tersebut sangat tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah ditolak,

apalagi agar Penggugat mengkoreksi ulang nilai kerugiannya tersebut karena

disampaikan

secara

asal-asalan,

disebutkan

immaterillnya tidak kurang dari Rp.50.000.000.000,kemudian

kerugian

immaterillnya

disebut

kerugian

akan tetapi

menjadi

Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliyun rupiah) tidak tahu dari mana perhitungannya ???!!!

Oleh karena itu tuntutan kerugian immaterill


tersebut sangat tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah ditolak seluruhnya; ---------------------------------------------------------------------------------

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada gugatannya butir 21, halaman 6, karena terbukti Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan

hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam

pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dan Investasi No.1 tanggal 2 Agustus 2010, sehingga tuntutan pembatalan dan anggapan tidak pernah ada atas

Perjanjian Kerjasama dan Investasi No.1 tanggal 2 Agustus 2010 adalah tidak berdasar menurut hukum sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak seluruhnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; ----------

12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan

hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka dalil Penggugat pada butir 22 halaman 6,

agar Tergugat dihukum untuk

membayar uang paksa menjadi tidak berdasar menurut hukum, sehingga

dalil dan tuntutan tersebut haruslah ditolak seluruhnya, atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -------------------------------------------

13. Bahwa demikian juga dalil Penggugat pada butir 23 halaman 6, mengenai

permohonan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat menjadi tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar secara hukum oleh karena itu

dalil dan tuntutan tersebut haruslah ditolak seluruhnya, atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -------------------------------------------

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan bantahan Tergugat tersebut diatas maka seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar menurut hukum oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut

haruslah ditolak seluruhnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -------------------------------------------------------------------------------------

DALAM REKONVENSI; ---------------------------------------------------------------------1. Bahwa selanjutnya Tergugat

akan mengajukan Gugatan Rekonvensi

terhadap Penggugat, dan untuk selanjutnya Tergugat

akan disebut

sebagai : Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat selanjutnya akan disebut sebagai : Tergugat Rekonvensi; ----------------------------------

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat menolak

seluruh

Rekonvensi,

dalil-dalil

kecuali

yang

Gugatan

secara

Konvensi secara tegas

Penggugat

tegas

dan

Konvensi/Tergugat

nyata-nyata

diakui

kebenarannya; -----------------------------------------------------------------------------


3. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon

dianggap dikemukakan pula dalam bagian Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan; -------------------------------------------------

PENGGUGAT

REKONVENSI

TELAH

BERITIKAD

BAIK

DALAM

MENJALANKAN PERJANJIAN KERJASAMA; ------------------------------------------

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah bekerjasama dengan Tergugat

Rekonvensi dalam hal pengelolaan dan penambangan batu spilt / andesit

(quarry industry), berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama dan Investasi No.1 tgl 2 Agustus 2010 yang dibuat Lanawati Dewi Soegianto, SH.,

Notaris di Jakarta (“Perjanjian”), dimana Penggugat adalah selaku pengelola dan investor, sedangkan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai

pemilik lahan dan ijin tambang seluas 12 Ha yang terletak di Gunung Sudamanik, Desa Rengas Jajar, Kampung Kedaung, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor, Jawa Barat; -----------------------------------------------------------------------

Bahwa dalam perjanjian No.1 tanggal 2 Agustus 2010 tersebut telah dijelaskan posisi para pihak dan telah ditentukan kemudian disepakati bersama beberapa hal yang menjadi hak dan kewajiban Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, antara lain sebagai berikut : ------Akta Perjanjian Kerjasama dan Investasi No.1 tgl 2 Agustus 2010 dibuat Lanawati Dewi Soegianto, SH., Notaris di Jakarta

Posisi Para Pihak

Hak Para Pihak

Penggugat Tergugat

Rekonvens Rekonvensi i

Investor

Penggugat

Rekonvensi

Tergugat

Penggugat Tergugat

si

si

Rekonven Rekonven

- Pemilik lahan- Berwenang 12 Ha.

- Pemilik

1

Stone

Cruiser

- Pemegang IUP, IUPK

- Pemegang ijin ledak.

- Gudang,

Bengkel,

mengelola dan

operasional seluruh

kegiatan

tambang.

- Memperoleh

Royalti 86,2 % dari bruto.

Kewajiban Para Pihak Rekonvensi

- Memper -Berinvesta - Membantu oleh

si

13,8%

ai dengan produksi

Royalti dari

Bruto

Ketentuan lain-lain

Yang telah disepakati bersama

- Jangka

pemasaran. waktu

10

/membiay - Mengawasi

thn

2

2-8-2020.

Stone

line dan

Cruiser, beserta

pembiaya an

lainnya.

penjualan.

- Membayar

pajak-pajak

2010

(2-8-

s/d

- PKS

selesai

mesin2

yang timbul wajib akibat

perjanjian

dikembalik an ke SA.


Mes

Karyawan.

-Membayar Iuran

Prduksi Daerah a/n

PT.Dewi Mayang Manik.

ditanggung masingmasing.

- Apabila DMM

memutuska

n sebelum 2-8-2020 dengan alasan

apapun, Maka

tanpa

alasan

apapun,

segala hak dan

kepemilika n

yang

DMM

berkaitan dengan DMM

baik

yang telah disebutkan diatas

(lahan tanah

seluas

12

Ha), mesin-

mesin dan lain-lainnya ataupun

yang belum disebutkan dalam

kesepakata

n ini secara mutlak 20%

akan

menjadi

milik SA.

- Sedang hutang

pribadi dan DMM tidak


menjadi

tanggung

jawab SA.

*) PT. Selo Arto (“SA”) , PT.Dewi Mayang Manik (“DMM”)

5. Bahwa dari uraian diatas jelas Tergugat Rekonvensi wajib membayar

Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan Iuran Produksi Daerah (IPD) atas nama Tergugat Rekonvensi menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi, disamping kewajiban pembayaran atas

pajak masing-masing misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak atas penghasilan yang didapat (PPH) sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang menjadi tanggung jawab masing-masing; --------------------

6. Bahwa sesuai perjanjian Penggugat Rekonvensi sebagai investor dan pengelola tambang maka guna meningkatkan produksi dari semula

20.000 M3 menjadi 50.000 M3 serta sarana dan pra-sarana penunjang dengan perincian planning Inventasi sebagai berikut: -------------------------- Penambahan cone crusher di plant 1 yaitu Cone Crusher San Bao ; ----

 Penambahan Mesin-mesin Produksi di Plant 2 adalah 1 unit Jaw, 3 Unit Cone dan 2 ayakan; -------------------------------------------------------------------

 Pembangunan gudang dan mess yang baru yang dibangun dilokasi yang berbeda; --------------------------------------------------------------------------

 Perbaikan sarana dan prasarana penunjang; ---------------------------------- Peningkatan daya listrik dan sarana penunjang daya listrik; ----------------

 Perluasan areal stock produksi agar dapat menunjang kapasitas produksi 50.000 m3; ------------------------------------------------------------------

Dan mesin tersebut mulai beroperasi pada bulan Oktober 2011, dan pada saat

itu

pula

Tergugat

Rekonvensi

meminta

Rekonvensi agar perjanjian tersebut dirubah

kepada

Penggugat

sehingga dibuatlah

Addendum Perjanjian Kerjasama dan Investasi No.1 tgl 2 Agustus 2010

yang ditandatangani pada tgl 04 Oktober 2011, yang pada intinya memuat ketentuan sebagai berikut : -------------------------------------------------------------

- Pembagian royalti untuk PT. Dewi Mayang Manik per bulan Oktober 2011 menjadi 13,8% dari omset penjualan; --------------------------------------

- Pembayaran royalti dilakukan 1 kali dalam sebulan; ---------------------------


- Penghapusan beban biaya Bp.Erwin (PT. Dewi Mayang Manik) sejak

Oktober 2011 untuk biaya sewa listrik genset sebesar Rp.9.000.000,dan Pajak Iuran Dispenda dan selanjutnya dibayar oleh PT.Selo Arto; ---

7. Bahwa perlu ditegaskan disini khusus mengenai pembagian royalti, walaupun

dalam perjanjian Akta No.1 tanggal 2 Agustus 2010 sudah

ditentukan pembagian royalti Penggugat Rekonvensi

: 86,2 % dan

Tergugat Rekonvensi : 13,8 %, namun sebenarnya belum dilaksanakan artinya Penggugat Rekonvensi

masih menerima : 76,2 %, sedangkan

Tergugat Rekonvensi memperoleh : 23,8 %,, sehingga dalam Addendum Perjanjian tertanggal 4 Oktober 2011 kembali ditegaskan bahwa pembagian royalti Penggugat Rekonvensi

: 86,2 % dan

Tergugat

Rekonvensi : 13,8 %, dan baru sejak saat itu tepatnya mulai bulan

Oktober 2011 dilaksanakan ketentuan tersebut; Dan oleh karena sudah disepakati demikian maka Penggugat Rekonvensi telah menjalankan kesepakatan

tersebut

baik

dengan

menjalankan

operasional

penambangan, melakukan penjualan dan membagi royalti kepada Tergugat Rekonvensi sebesar 13,8 %, membayar pajak Iuran Produksi

Daerah (IPD) a/n Tergugat Rekonvensi sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian dan pajak-pajak yang menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi serta telah melaporkannya ke Kantor Pajak; -----------------------

8. Bahwa kurang lebih setahun berjalan lagi-lagi Tergugat Rekonvensi tidak pernah puas dengan sistem pembagian royalti dari hasil tambang yang

dikerjakan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga kembali Tergugat

Rekonvensi meminta agar dibuat perjanjian dengan sistem sewa lahan, karena menurut Tergugat Rekonvensi sistem pajak yang dipotong dari sewa

lahan

lebih

kecil,

walaupun

Penggugat

Rekonvensi

sudah

menjelaskan bahwa hal tersebut adalah tidak dibenarkan dan akan menimbulkan masalah dikemudian hari, namun Tergugat Rekonvensi tetap memaksakan kehendaknya sehingga Penggugat Rekonvensi tidak

berdaya menolak permintaan Tergugat Rekonvensi, maka dibuatlah Perjanjian Sewa Menyewa No.13 tanggal 24 Nopember 2012 yang dibuat di Vestina Ria Kartika, SH.,MH., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Sewa”),

dan walaupun sebenarnya Penggugat Rekonvensi tidak mau (tidak setuju)

menggunakan sistem sewa lahan sebagaimana yang diinginkan oleh Tergugat

Rekonvensi

namun

karena

sudah

ditandatangani

maka

Penggugat Rekonvensi berusaha untuk mengikuti kemauan Tergugat


Rekonvensi,

walaupun

faktanya

Penggugat

Rekonvensi

masih

menjalankan atau memberikan pembagian royalti seperti biasa, sambil menunggu sikap Tergugat

Rekonvensi atas perjanjian sewa tersebut,

karena Penggugat Rekonvensi yakin bahwa Perjanjian Sewa tersebut tidak

semestinya

dibuat,

namun

Penggugat

Rekonvensi

tetap

menjalankan kerja sama tersebut dengan itikad baik; --------------------------

9. Bahwa dari sinilah asal mulanya

timbul masalah, karena

sesuai

perjanjian No.13 tanggal 24 Nopember 2012, maka mulai Desember 2012 seharusnya Tergugat Rekonvensi menerbitkan Faktur Pajak PPN dan memberikan kwitansi/tanda terima uang sewa, namun

Tergugat

Rekonvensi tidak memberikanya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai dasar pelaporan pajak ke Kantor Pajak, dan Penggugat telah berkali-kali mengingatkannya namun tetap saja tidak diberikan, sampai pada akhirnya

demi untuk kepastian hukum atas dibuatnya Perjanjian Sewa Menyewa

No.13 tanggal 24 Nopember 2012, maka Penggugat Rekonvensi menahan untuk sementara

sebagian pembagian royalti Maret 2013

sampai adanya kepastian komitmen dari Tergugat Rekonvensi mengenai perjanjian sewa tersebut; Bahwa dari sikap Tergugat Rekonvensi tersebut maka Penggugat Rekonvensi menduga bahwa Tergugat Rekonvensi

selama ini tidak melakukan pembayaran pajak-pajak yang menjadi kewajibanya dan tidak melaporkannya kepada Kantor Pajak, namun

ternyata benar Tergugat Rekonvensi mendapat teguran dari Kantor Pajak sebagaimana diakui sendiri dalam dalil gugatan Tergugat Rekonvensi Dalam Konvensi pada butir 8 dan 9 halaman 3; ----------------------------------

10. Bahwa dengan adanya penahanan sebagian royalti tersebut maka barulah pada tanggal 13 Mei

2013 Tergugat Rekonvensi menyadari dan

mengakui kesalahannya atas pembuatan Perjanjian Sewa Menyewa No.13 tanggal 14 Nopember 2012 tersebut namun dengan menyatakan seakan-akan (padahal belum pernah) hal tersebut sudah

disampaikan

sebelumnya melalui staffnya, padahal hal tersebut adalah merupakan itikad buruk Tergugat Rekonvensi yang tidak mau mengakui namun berusaha menutupi kesalahannya, karena faktanya selama ini Penggugat

Rekonvensi telah beberapa kali menanyakannya namun tidak ada tanggapan apapun dari Tergugat Rekonvensi; Walaupun Tergugat

Rekonvensi pada intinya sudah mengetahui kekeliruannya tersebut namun tetap tidak mau mengakuinya dan dengan itikad buruk selalu saja


mencari-cari alasan dengan mengatakan penerbitan faktur penjualan oleh Penggugat Rekonvensi adalah tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Ellya Noorlisyati &

Rekan agar melakukan Audit secara menyeluruh terhadap Penggugat Rekonvensi dari tahun 2011 s/d 2012, sungguh sangat tidak masuk akal dan tanpa dasar hukum; -----------------------------------------------------------------

Walau demikian karena pada dasarnya Penggugat Rekonvensi selalu

beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian maka untuk itu telah

mempersilahkan diaudit sepanjang mengenai hasil produksi tambang dan penjualan hasil tambang, namun tidak dilakukan Tergugat Rekonvensi; ---

11. Bahwa dari awal pelaksanaan kerjasama, dimana Penggugat Rekonvensi sebagai

investor

dan

pengelola

operasional

tambang

yang

juga

memasarkan / menjual hasil produksi serta menerima pembayaran dan

telah memberikan royalti kepada Tergugat Rekonvensi sesuai porsi yang telah disepakati dan seluruh kegiatan penambangan tersebut tetap diikuti

dan dibawah pengawasan Tergugat Rekonvensi langsung dilapangan, sehingga proses produksi penambangan dan penjualan

hasil produksi

seluruhnya diketahui oleh Tergugat Rekonvensi dan hal ini telah berjalan dengan baik dan lancar, telah melakukan pembayaran pajak-pajak

Penggugat Rekonvensi sendiri maupun pajak Iuran Produksi Daerah atas nama Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian dan juga telah melaporkannya ke Kantor Pajak, namun disisi lain

Tergugat

kehendaknya,

Rekonvensi

dengan

selalu

berbagai

saja

macam

tidak

puas,

alasan

memaksakan

dengan

meminta

perubahan atau penambahan perjanjian, mengatakan penerbitan faktur

penjulan tanpa izin, dan menuduh Penggugat Rekonvensi tidak membayar pajak, meminta Penggugat Rekonvensi diaudit, dan lain sebagainya dan ini membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi memang selalu beritikad buruk; ----------------------------------------------------------------------------------------

12. Bahwa tidak hanya sampai disitu puncak itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi adalah pada telah

memutuskan

tanggal 23 Mei 2013, Tergugat Rekonvensi

secara

sepihak

Perjanjian

Kerjasama

dengan

menghentikan seluruh kegiatan operasional penambangan yang dilakukan

Penggugat Rekonvensi dengan perintah segera mengosongkan mess dan mengusir keluar seluruh karyawan Penggugat Rekonvensi dari lahan konsesi tambang dan melarang membawa peralatan atau mesin-mesin


milik Penggugat Rekonvensi, karena dikatakan akan dijadikan jaminan dan dapat dipergunakan Tergugat Rekonvensi, dan saat itu Penggugat

Rekonvensi telah memprotes tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut namun karena Tergugat Rekonvensi telah mempersiapkan segala sesuatunya dan untuk menghindari bentrok phisik maka Penggugat

Rekonvensi terpaksa berhenti dan keluar dari lokasi tambang, dan sampai saat ini seluruh mesin-mesin tersebut ditahan/disandera / disita oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara melawan hukum; ---------------------

13. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat telah beberapa kali ingin kembali bekerja atau paling tidak mengambil seluruh barang-barang,

peralatan dan mesin-mesin milik Penggugat Rekonvensi namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat Rekonvensi, dan mesin-mesin tersebut ditahan/disandera / disita dengan melawan hukum, bahkan diketahui

Tergugat Rekonvensi telah menggunakan seluruh barang-barang, mesinmesin dan peralatan milik Penggugat Rekonvensi tanpa izin, bahkan produksi hasil tambang yang dikerjakan oleh Penggugat juga telah dijul oleh Tergugat Rekonvensi tanpa seijin dan sepengatuan Penggugat

Rekonvensi dan tidak memberikan pembagian hasil penjualannya kepada Penggugat Rekonvensi sehingga jelas Tergugat Rekonvensi melakukan penggelapan hasil tambang yang sebagainnya adalah milik Penggugat

Rekonvensi dan inilah yang sudah dilaporkan ke Polda Jabar dan saat ini perkaranya sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor perkara

No.185/Pid.B/2015/

PN.Cbn dan

akibat

perbuatan

Tergugat Rekonvensi tersebut jelas merugikan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas adapun barang-barang milik Penggugat Rekonvensi

baik mesin-mesin maupun alat-alat tambang

lainnya yang masih berada dilokasi tambang sesuai Berita Acara

Peninjauan Lokasi tanggal 16 Januari 2014 yang dilakukan secara

bersama-sama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------DAFTAR BARANG-BARANG MILIK PENGGUGAT REKONVENSI YANG BERADA DI LOKASI


No Nama Alat

No

Ketera

24.

Container

MCS 02

Berop

26.

Press Drug Dong

Aktiva

1.

Ayakan Pertama

2.

Jaw Keu Ken

MCJ 02

Ayakan termasuk

MoS 01

3.

4. 5. 6.

(Base Course)

500X750 (2 buah) Conveyor & Rangka (3 unit)

Cone 1000 Merk

San Bao (1) Line 2 Seluruh line 2 termasuk :

TCJ 04

- Cone 1600

TDC 06

1200

(2

- Termasuk Conveyor

- Feeder (a) (2)

Jaw Kotabuki

TCJ 05

Container

MPC 05

Genset Cummin

WPG 03

Travo Las o

WP 1

16. 17.

18. 19.

20. 21. 22. 23.

& 2 + 1000 KVA TCS 08

Compressor

Travo Las o Pompa Air Travo Las

Blower AC

Travo Las o

MP 08

Compressor Angin

MP 09

Travo Las o Meiji

Rusak

35.

Drump Truck

44.

45. 46. 47.

48. 49.

50. 51.

MP 23

52.

53. Baik

Block Mesin Nissan

Baik

Kotak Kunci

Baik

(DMT-8)

(Bengkel)

MHE-10

43.

MP 24

Nitrogen Generator

TP 04

Baik

Baik

Cat E240

42.

MP 32

25)

Baik

33.

41.

MP 7

Motor Fince (MOT-

Baik

Baik

40.

MP 31

Dongkrak Buaya

MP 22

Baik

MHW-

39.

TCF 04

Travo Las

MP 05

Wheloder Cat 950

32.

38.

TCF 03 &

Travo Las

Bagus

Baik

37.

04

(jack)

Baik

MDC-05

36.

& TCS

Catok Tekrio 8”

Baik

Compressor Air

34.

07

8.

15.

erasi

& TDC

Panel Listrik Line 1

14.

Berop

MCC 04

7.

13.

30.

TCS 03 &

Rangka

12.

29.

& 05

MCO 03

- Ayakan (2 buah)

11.

27.

31.

Nakayama (1)

buah)

25.

28.

Cone 1000 Merk

- Cone

10.

erasi

& 03

- Jaw 1000 x 12000

9.

ngan

BPC 07

54.

55.

56.

Mesin

CRD

Drump Truck

Wheeloder KSS 85 Z

03

MDR-02

Rusak

DMT-16

Baik

DMT-09

Baik

Rusak

Bak Mobil +

DMT-35

Rusak

Drump Truck

DMT-21

Rusak

Rangka/Chasis Compressor Denyo DPS-750 SS

Rusak

Drump Truck

DWT-22

Rusak

Drump Truck

DMT-11

Baik

DMT-12

Baik

Drump Truck Drump Truck Drump Truck Drump Truck Drump Truck Drump Truck Drump Truck

PC 2007 Komatsu

DWT-10 DMT-20 DMT-35 DMT-26 DMT-36 DMT-34

MHE-02

SK 330 Kobelco

WHE-11

SK 2008 Kobelco

THE-13

SK 2008 Kobelco

Baik

Baik Baik Baik Baik Baik

Baik

Baik

THE 08

Baik

Drump Truck

DWT-33

Baik

Cat 950 Wholler

MHW-

Drump Truck

57.

Bak Mobil Ex DMT-

58.

Bak Mobil Ex DMT-

23 10

DMT-17 01

Baik Baik

Baik Rusak Rusak


59.

60. 61.

62.

63. 64.

65.

66. 67.

SK 220 Kobelco =

Braker Power King PK 220

Baik

Bucket Capit

Rusak

Travo PLN

Rusak

CRD CRD

MDR-01

Drump Truck

DMT-20

HD

Braker

Bucket 5

68.

Gongpeng

70.

Casis CRD

69.

WHE-04

Block Mesin 13

MHD-01

MHC-01

WP-06

71.

Gardan

Rusak

73.

Motor Dinamo

Rusak

72.

Rusak

74.

Baik

76.

Rusak Baik

Rusak

Bisa

Pakai

Rusak

Rusak

Rusak

75. 77.

78. 79.

80. 81.

82.

Boom Hidrolik Bekas 7

Travo Las

Rusak

MP-06

Container

MPC-08

Tangki Solar

Baik

TP-33

Baik

DWT-15

Tangki Solar

TP-35

Drump Truck

Brankas (Depan

Baik

MP-04

Drump Truck Tangki Solar

Rusak

DMT-18

Baik

Baik

Rusak

Kantor)

Peralatan CCTV & Server

Seluruh barang-barang milik Penggugat Rekonvensi tersebut sampai saat

ini ditahan oleh Tergugat Rekonvensi, dengan alasan sebagai jaminan,

namun anehnya mesin-mesin dan peralatan tersebut dipergunakan Tergugat Rekonvensi tanpa ijin dari Penggugat Rekonvensi dan juga tidak memberikan kompensasi apapun; ----------------------------------------------------

14. Bahwa penghentian kegiatan operasional tambang dan pemutusan secara sepihak perjanjian kerjasama dan

mengusir para pekerja / karyawan

Penggugat Rekonvensi serta menahan seluruh barang-barang, alat-alat

dan mesin-mesin bahkan telah menggunakannya sendiri tanpa izin dan pemberitahuan kepada Penggugat Rekonvensi Perbuatan Melawan

adalah merupakan

Hukum yang merugikan Penggugat Rekonpesi,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang untuk lebih jelasnya disitir dibawah ini : ------------------------------------------------------------

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”; ----------------------------------------

15. Bahwa akibat penghentian kegiatan operasional tambang dan pemutusan secara sepihak perjanjian kerjasama, menahan dan menggunakan seluruh barang-barang, alat-alat dan mesin-mesin milik Rekonvensi tanpa izin,

Penggugat

maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami

kerugian yang cukup besar baik secara materi maupun immateril, dengan perincian sebagai berikut : --------------------------------------------------------------

A. Kerugian Materi : ----------------------------------------------------------------------


1. Sisa stock material hasil produksi (batu split) yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebelum dihentikan Tergugat

Rekonvensi sebanyak 20.000 M3, dan telah dijual Tergugat Rekonvensi namun

tidak memberikan pembagian royalti

sebesar 86,2 % , yaitu, harga per M3 = Rp. Rp.90.000,- Jadi : 20.000,-

M3

x

Rp.

90.000,-

x

86,2%

=...........Rp.

1.551.600.000,-; -------------------------------------------------------------

2. Biaya sewa atas alat-alat dan fasilitas yang sudah digunakan

Tergugat Rekonvensi untuk line 1, sejak 23 Mei'13 s/d 30 Jan 2015 (19 bulan) .......................................... Rp.4.750.000.000,-;

3. Sewa Bangunan Mess + Kantor yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi sejak 23 Mei'13 s/d 31 Jul'15 s/d Maret 2015 Rp. 390.000.000,-; ----------------------------------------------------------------

4. Sisa Bahan Peledak yang dibeli Penggugat Rekonvensi namun belum digunakan ……...................................Rp. 144.858.131,- ;

5. Biaya Penambahan Daya Listrik, Penambahan Voltase dari PLN,

dan

Konstruksi

penunjang

alat-alat

listrik

Rp.

2.717.194.842,-; ------------------------------------------------------------6. Biaya Pembangunan Kontruksi ,

Pengecoran sarana dan

prasarana line 2, yang terdiri dari : -------------------------------------

6.1. Pembuatan Fondasi Jaw , dengan luas bangunan 11 M x 8 M x 1 M = 88 M2, @ Rp. 3.500.000,- jadi 88 M2 x Rp. 3.500.000,- = ..........Rp. 308.000.000,- ;

6.2. Pembuatan Fondasi Ayakan = 17.5 x 13 x 0.6 = 136,5 M, ..................Rp. 477.750.000,- ;

6.3. Pembuatan Fondasi Gudang Batu :

a. Pondasi - 3.5 x 24 x 0.6............................. Rp. 189.000.000,-

b. Lantai atap - 3.5x24 x 0.3................................ Rp. 88.900.000,-

c. Dinding batu kali + beton tulang .....Rp. 497.280.000,-

3.7x24x0.8 x 2 baris

6.4. Pembuatan Fondasi Cone Crusher 15x 8.5 x 0.8.... Rp. 357.000.000,- ;

6.5. Pembuatan Hoper ............................ Rp. 3.000.000.000,- ;

6.6. Pembuatan Konstruksi conveyer+ conveyer (atau kata lain) (12 lane) ....... Rp. 6.700.000.000,- ;


6.7. Biaya pembangunan sarana + prasarana terkait jalan..... Rp. 500.000.000,- ;

7.

Biaya pembangunan bangunan : -------------------------------------

- Mess

10 m x 15 m x 2 lantai = 300 m,

Rp.6.000.000,-

,

jadi

:

300

m

=.............................Rp.1.800.000.000,- ;

x

harga per m2

Rp.

6.000.000,-

- Gudang 10 m x 18 m = 180 m, harga per m2 Rp.4.000.000,jadi 180 m x Rp. 4.000.000,- = ............................................. Rp. 720.000.000,- ; 8. 9.

Hutang / Kas Bon Tergugat Rekonvensi .................. =

Rp.203.000.000,- ; ----------------------------------------------------------

Pembayaran Pesangon Karyawan Penggugat Rekonvensi

akibat

pemutusan

perjanjian

kerjasama

oleh

Tergugat

Rekonvensi 23 Mei 2013,..... Rp. 1.000.000.000,-; -----------------

10. Keuntungan yang diharapkan dari pembagian hasil produksi (royalti 86,2 %) per bulan, yang dihitung dari hasil rata-rata produksi per bulan dan sejak Juni 2015 s/d

Agustus 2020,

yaitu : ---------------------------------------------------------------------------

Periode

bln

jun 1.1

des'13

6

jan 1.2

des'14

12

jan 1.3

des'15

12

jan 1.4

des'16

12

jan 1.5

des'17

12

Kuantitas

x

x

x

x

x

harga m

42.800

3

90.00 x

m 42.800

3

3

x

3

x

3

0 90.00

x

m 42.800

0 90.00

m 42.800

0 90.00

m 42.800

Rp

0 90.00

x

0

Rp/m 3 Rp/m 3 Rp/m 3 Rp/m 3 Rp/m 3

86.2 x % 86.2 x % 86.2 x % 86.2 x % 86.2 x %

Rp.19.922.54 4.000 Rp.39.845.08 8.000 Rp.39.845.08 8.000 Rp.39.845.08 8.000 Rp.39.845.08 8.000


jan 1.6

m

des'18

12

x

42.800

jan 1.7

x

m

des'19

12

x

42.800

jan 1.8

3

90.00

3

90.00 x

m

Aug'20

x

8

42.800

3

0

0 90.00

x

0

Rp/m

86.2

3

Rp.39.845.08 8.000

x %

Rp/m

86.2

3

Rp.39.845.08 8.000

x %

Rp/m

86.2

3

Rp.39.845.08 8.000

x %

Rp.285.556.4 86

TOTAL

64.000

Sehingga jumlah total seluruhnya adalah sebesar 310.951.046.973,- (tiga ratus sepuluh

:

Rp.

milyar sembilan ratus lima

puluh satu juta empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah); --------------------------------------------------------------------------

B. Kerugian Immateril : -------------------------------------------------------------------

Dengan adanya perkara a quo Penggugat Rekonvensi merasa tidak nyaman, banyak menyita waktu, pikiran dan tertekan secara psikologis

dan walaupun sebenarnya kerugian immaterial tidak dapat dinilai dengan

materi

namun

untuk

mempermudah

Pengadilan

dalam

menentukan besarnya kerugian maka pantas dan wajar dengan ini Penggugat

Rekonvensi

menuntut

kerugian

sebesar

Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah); -------------------------------Sehingga jumlah total kerugian Penggugat Rekonvensi baik

materi

maupun immaterial seluruhnya sebesar Rp. 330. 951.046.973,- (tiga

ratus tiga puluh milyar sembilan ratus lima puluh satu juta empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah); ----------------------------

16. Bahwa oleh karena terbukti sejak tanggal 23 Mei 2013 Tergugat

Rekonvensi menghentikan kegiatan operasional penambangan tersebut dan sekaligus memutuskan secara sepihak perjanjian kerjasama sebelum

jangka waktu perjanjian tersebut berakhir yaitu tanggal 2 Agustus 2020, sesuai suratnya tertanggal 23 Mei 2013, maka sesuai Pasal 6 Perjanjian Kerjasama dan Investasi No.1 tanggal 2 Agustus 2010 maka Penggugat

Rekonvensi secara otomatis sebagai pemilik 20% atas seluruh harta kekayaan / asset Tergugat Rekonvensi termasuk

tanah gunung/lahan

tambang seluas 12 Ha, yang terletak di Desa Regasjajar, Kecamatan Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 314/PDT/2016/PT.BDG

Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan mesin-mesin, peralatan tambang, dan seluruh harta kekayaan dan hak-hak lainnya milik Tergugat Rekonvensi,

sebagaimana

yang

telah

disepakati

bersama

dalam

perjanjian tersebut dan untuk lebih jelasnya disitir dibawah ini : -------------“Pasal 6 : PEMUTUSAN KERJASAMA”

“-Apabila Pihak Pertama memutuskan kesepakatan ini sebelum tanggal 2-8-2020 (dua Agustus dua ribu dua puluh), maka tapa

alasan apapun, segala hak dan kepemilikan Pihak Pertama yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas PT.Dewi Mayang Manik baik

yang telah disebutkan diatas (lahan tambang seluas 12 Ha ( dua belas hekatar), mesin-mesin dan lain-lainnya ataupun yang belum

disebutkan dalam kesepakatan ini secara mutlak 20% (dua puluh persen) akan menjadi milik Pihak Kedua” ; --------------------------------

“-Adapun segala hutang dan kewajiban Pihak Pertama baik secara pribadi ataupun corporat yang berkaitan dengan Perseroan

Terbatas PT.DEWI MAYANG MANIK tersebut tidak menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan dengan ini Pihak Pertama

melepaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan/gugatan mengenai hal-hal tersebut diatas”. ; -------------------------------------------------------

Dan untuk pengalihan hak-hak tersebut saat ini Penggugat

Rekonvensi telah mempersiapkan segala sesuatunya dan sesegera mungkin dilaksanakan; --------------------------------------------------------------17. Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonvensi

tidak sia-sia (illusoir)

disamping adanya kekhawatiran atas itikad buruk dari

Tergugat

Rekonvensi tidak mau membayar ganti kerugian Penggugat Rekonvensi

dan akan mengalihkan harta bendanya, maka beralasan menurut hukum sesuai dengan Pasal 227 HIR jo 229 RV agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi

baik

berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yaitu : ---------------

- Sebidang tanah gunung/lahan tambang seluas 12 Ha, yang terletak di Desa Regasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; -

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna

Bangunan No.498/Grogol Utara, seluas 850 M2, yang terletak di Kelurahan Grogol Utara, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang

dikenal umum dengan Jl. Permata Berlian V No.7 RT.003/RW.002, Kelurahan Grogol Utara, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; ---------


Bahwa untuk lebih jelas dan lengkapnya permohonan sita jaminan ini akan Penggugat Rekonvensi ajukan kemudian secara tersendiri; --------

18. Bahwa selain tuntutan ganti kerugian tersebut diatas pantas dan wajar

juga Penggugat Rekopensi menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat Rekonvensi

sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

untuk setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi

putusan perkara a quo terhitung 7(tujuh) hari setelah putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai seluruh isi putusan dilaksanakan; -------------------------------------------------------------------------------

19. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini didasarkan pada

bukti-bukti yang sah dan authentik sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan sesuai Pasal 180 HIR beralasan menurut hukum juga agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan

terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad); -----------------------------------------------------------------------------------

Mohon Putusan Provisi : -------------------------------------------------------------20. Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2013 Penggugat telah menghentikan kegiatan Tergugat dalam melakukan

operasional

penambangan dan

tambang,

membawa barang-barang milik

mengosongkan secara paksa para pekerja / karyawan Tergugat di lokasi dan melarang Tergugat

Tergugat baik mesin-mesin maupun alat-alat tambang lainnya, dengan alasan sebagai jaminan dan anehnya Penggugat

telah melakukan

penambangan sendiri dengan menggunakan barang-barang, mesin-mesin

dan alat-alat milik Tergugat tanpa seijin Tergugat dan tidak memberikan

sewa atau royalti kepada Tergugat, sehingga Tergugat tidak lagi dapat menikmati manfaat atau hasil dari tambang tersebut namun tetap membayar cicilan kepada dealer dan/atau sewa kepada pihak ketiga serta

membayar asuransinya setiap bulan, dan jika hal ini tetap dibiarkan maka seluruh barang-barang milik Tergugat tersebut dapat mengakibatkan

kerusakan dan bahkan menjadi tidak dapat digunakan sehingga kerugian Tergugat akan menjadi lebih besar; --------------------------------------------------

Bahwa Tergugat telah beberapa kali meminta kepada Penggugat agar alat-alat dan mesin-mesin tersebut dapat diambil oleh Tergugat namun Penggugat tetap saja tidak mengijinkannya; ---------------------------------------

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang diuraikan

tersebut diatas oleh karena sifatnya harus segera diambil tindakan karena

apabila tidak maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, oleh Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 314/PDT/2016/PT.BDG

karena itu tuntutan putusan provisi ini berdasar menurut hukum untuk dikabulkan; ---------------------------------------------------------------------------------MAKA :

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas

dengan ini Tergugat / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------DALAM PROVISI -------------------------------------------------------------------------

1. Menerima dan mengabulkan permohonan putusan provisi dari Tergugat tersebut; ---------------------------------------------------------------------------------------

2. Menghentikan seluruh kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Penggugat,

dan/atau

setidak-tidaknya

melarang

menggunakan mess, gudang yang dibangun serta

Penggugat

untuk

seluruh mesin-mesin

dan alat-alat milik Tergugat yang berada di lokasi tambang; --------------------

3. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan tanpa syarat dan seketika seluruh barang-barang milik Tergugat kepada Tergugat yang ditahan Penggugat di lokasi tambang yaitu : --------------------------------------------------No

Nama Alat

No

1.

Ayakan Pertama

MCS 02

2.

Jaw Keu Ken

MCJ 02

Ayakan termasuk

MoS 01

3.

4. 5. 6.

Aktiva

(Base Course)

500X750 (2 buah)

(3 unit)

Cone 1000 Merk Seluruh line 2 termasuk :

1000

buah)

1200

x

(2

- Ayakan (2 buah) - Termasuk Conveyor Rangka

11.

Beroper

14.

Travo Las o

WP 1

asi

&

TCJ 04

MCC 04

TDC 06 & TDC 07

TCS 03 & TCS 04

TCF 03 & TCF 04

- Feeder (a) (2)

16. 18. 19.

Beroper

asi

21. 22. 23. 24.

25.

26. 27.

28. 29.

30. 31.

Panel Listrik Line 1 & 2 + 1000 KVA

15. 17.

& 05

MCO 03

San Bao (1) Line 2

- Cone

10.

WPG 03

13.

20.

Nakayama (1)

- Cone 1600

9.

Genset Cummin

Cone 1000 Merk

12000

8.

12.

gan

& 03

Conveyor & Rangka

- Jaw

7.

Keteran

Jaw Kotabuki

TCJ 05

32.

Container

MPC 05

33.

TCS 08

Compressor

MP 31

34.

Travo Las o Pompa Air Travo Las

Blower AC

MP 7

MP 32

MP 24

Travo Las o

MP 08

Compressor Angin

MP 09

Travo Las o Meiji

MP 23

Baik

Block Mesin Nissan

Baik

Kotak Kunci

Baik

(DMT-8)

(Bengkel)

Nitrogen Generator Container

Catok Tekrio 8”

TP 04

BPC 07

Press Drug Dong (jack)

Travo Las Travo Las

Dongkrak Buaya

Compressor Air Mesin

Wheloder Cat 950 Cat E240 CRD

Baik

Baik

Bagus

MP 05 MP 22

Motor Fince (MOT25)

Baik

Baik Baik

Baik Baik

MDC-05

Baik

MHW-

Baik

MHE-10

Rusak

03

MDR-02

Rusak


35.

Drump Truck

37.

Wheeloder KSS 85

36.

38. 39. 40. 41.

42.

43. 44.

45.

46. 47.

48. 49.

50. 51.

52.

53. 54.

55. 56.

Drump Truck Z

DMT-09 DMT-16

Baik Baik

Rusak

Bak Mobil +

DMT-35

Rusak

Drump Truck

DMT-21

Rusak

Drump Truck

DWT-22

Rusak

Drump Truck

DMT-11

Baik

Rangka/Chasis Compressor Denyo DPS-750 SS

Drump Truck Drump Truck Drump Truck Drump Truck Drump Truck Drump Truck Drump Truck

PC 2007 Komatsu SK 330 Kobelco

DWT-10 DMT-20 DMT-12 DMT-35 DMT-26 DMT-36 DMT-34

MHE-02

WHE-11

SK 2008 Kobelco

THE 08

Drump Truck

DWT-33

SK 2008 Kobelco Drump Truck

Cat 950 Wholler

57.

Bak Mobil Ex DMT-

58.

Bak Mobil Ex DMT-

23 10

THE-13

DMT-17 MHW01

Rusak

Baik

59.

60. 61.

62.

63. 64.

65.

66. 67.

SK 220 Kobelco =

Braker Power King PK 220

Bucket Capit

CRD

MDR-01

Drump Truck

DMT-20

HD

70.

Casis CRD

Baik Baik

Baik

71.

72.

73.

Baik

74.

Baik

76.

Baik

Baik Baik

Baik Rusak Rusak

75. 77.

78. 79.

80. 81.

82.

MHC-01

Bucket 5

Baik Baik

MHD-01

Braker

Gongpeng

69.

Rusak

Travo PLN

68.

Baik

Rusak

CRD

Baik Baik

WHE-04

WP-06

Block Mesin 13

Rusak Baik

Rusak

Baik

Rusak

Bisa

Pakai

Rusak

Rusak

Rusak

Gardan

Rusak

Boom Hidrolik

Rusak

Motor Dinamo

Rusak

Bekas 7

Travo Las

MP-06

Rusak

Tangki Solar

MP-04

Baik

Container

MPC-08

Baik

Drump Truck

DWT-15

Baik

Tangki Solar

TP-35

Baik

Tangki Solar

TP-33

Drump Truck

DMT-18

Brankas (Depan

Baik

Rusak

Kantor)

Peralatan CCTV & Server

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voerraad); ----------------------

DALAM KONVENSI; --------------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI; ----------------------------------------------------------------------------1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; ------------

2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel), salah alamat (eror in persona), kurang pihak (proleum litis konsorsium); ------------

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(Niet Onvantkliejk

verklaard); ------------------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA; --------------------------------------------------------------1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ---------------------------------2. Menyatakan Penggugat sebagai

Penggugat yang tidak benar dan

mempunyai itikad buruk; ------------------------------------------------------------------


DALAM REKONVENSI; ----------------------------------------------------------------------

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; -----------------------------------------------------------------------------------

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi; -----------------------

3. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama dan Investasi No.1 tertanggal 2 Agustus 2010, yang dibuat Lanawati Dewi Soegianto, SH., Notaris di Jakarta, adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat; -------------------

4. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama dan Investasi No.1 tertanggal 2 Agustus 2010, yang dibuat Lanawati Dewi Soegianto, SH., Notaris di Jakarta putus sejak tanggal 23 Mei 2013 dengan segala akibat hukumnya; -

5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi beritikad baik dalam melaksanakan Akta Perjanjian Kerjasama dan Investasi No.1 tertanggal 2 Agustus 2010, yang dibuat Lanawati Dewi Soegianto, SH., Notaris di Jakarta; ----------------

6. Menyatakan Akta Perjanjian Sewa No.13 tgl 14 -11- 2012 yang dibuat Vestina Ria Kartika, SH.,MH, Notaris di Jakarta batal demi hukum; -----------

7. Menyatakan sah demi hukum, kepemilikan Penggugat Rekonvensi sebesar

20% atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Kerjasama dan Investasi No1 tanggal 2 Agustus 2010; -------------------------------------------------------------------------------

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau pihak yang menguasai dan

memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan/atau melakukan pengalihan hak-hak dan menandatangani akta-akta yang diperlukan untuk itu atas seluruh harta kekayaan / asset milik Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan seketika, yaitu berupa : -------------

Sebidang tanah / lahan tambang seluas 12 Ha, yang terletak di Desa

Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; ----Seluruh

harta

kekayaan

dan

hak-hak

lainnya

milik

Tergugat

Rekonvensi; -----------------------------------------------------------------------------

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau siapapun yang menguasai

dan/atau memperoleh hak daripadanya atas seluruh barang-barang, alatalat dan mesin-mesin milik Penggugat Rekonvensi yang berada di lokasi tambang milik Tergugat Rekonvensi mengembalikan

untuk menyerahkan dan/atau

tanpa syarat apapun dan seketika kepada Penggugat

Rekonvensi yaitu berupa : ----------------------------------------------------------------

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 314/PDT/2016/PP.BDG

No

1.

2.

3.

4. 5.

6.

Nama Alat

No

Aktiva

Ayakan Pertama

MCS

(Base Course)

02

Jaw Keu Ken

MCJ

buah)

03

500X750 (2

Conveyor &

Rangka (3 unit)

Cone 1000 Merk

San Bao (1) Line 2

Seluruh line 2 termasuk :

1000

x

- Cone 1600

- Cone 1200 (2 - Ayakan buah)

(2

- Termasuk Conveyor

&

Rangka

- Feeder (a) (2)

7.

8. 9.

10. 11.

12. 13.

Panel Listrik Line

16.

Travo Las

Bero pera si

KVA

Jaw Kotabuki

MCO 03

TCJ 04

MCC 04

TDC 06 & TDC 07

18. 19.

22.

Bero pera si

24. 25.

26. 27.

28. 29.

30.

Pompa Air

Blower AC

MP 09 Baik

Block Mesin

Baik

Kotak Kunci

Baik

Angin Meiji

(Bengkel) Nitrogen

TP 04 Baik

Container

BPC

Generator

Catok Tekrio 8” (jack)

Travo Las Travo Las

Dongkrak Buaya (MOT-25)

MP 7

Baik Baik

MHW- Baik

35.

03

MP 22 Baik

Wheloder Cat

CRD

WPG

MP 05 Baik

MDC-

34.

MP 31

Baik

Compressor Air

04

Compressor

Baik

Bagus

Motor Fince

33.

05

07

Press Drug Dong

TCF 03

MPC

MP 23

Nissan (DMT-8)

32.

Container

MP 24

Compressor

Travo Las o

04

& TCF

MP 32

MP 08

31.

& TCS

WP 1

Travo Las o

TCS 03

05

Genset Cummin

17.

21.

01 &

TCJ

TCS 08

15.

20.

MoS

1 & 2 + 1000

Travo Las o

an

rang

23.

Nakayama (1)

buah)

Travo Las o

05

Cone 1000 Merk

12000

14.

02 &

Ayakan termasuk

- Jaw

Kete

Mesin 950

03

MHE-

Rusak

MDR-

Rusak

Drump Truck

DMT-

Baik

36.

Drump Truck

DMT-

Baik

37.

Wheeloder KSS

38.

Bak Mobil +

DMT-

Rusak

Drump Truck

DMT-

Rusak

39. 40.

Cat E240

05

Baik

85 Z

Rangka/Chasis

Compressor

10 02 09 16

35 21

Rusak

Rusak


Denyo DPS-750 41.

SS

Drump Truck Drump Truck

43.

Drump Truck

44.

Drump Truck

45.

Drump Truck

46.

Drump Truck

47.

Drump Truck

48.

Drump Truck

49.

Drump Truck

50.

PC 2007

51.

SK 330 Kobelco

Drump Truck

56.

Cat 950 Wholler

57.

Bak Mobil Ex

58.

Bak Mobil Ex

63.

66.

Braker

MHC-

Rusak

DMT-

Baik

67.

Bucket 5

DMT-

Baik

68.

Gongpeng

WP-06 Rusak

DMT-

Baik

70.

Casis CRD

Rusak

DMT-

Baik

DMT-

Baik

DMT-

Baik

DMT-

Baik

MHE-

Baik

WHE-

Baik

THE

Baik

THE-

Baik

DWT-

Baik

DMT-

Baik

34

55.

62.

Baik

36

Drump Truck

61.

DWT-

26

54.

60.

Baik

35

SK 2008 Kobelco

59.

DMT-

12

53.

02 11 08 13 33 17

King PK 220

01

72.

73. 74.

75. 76.

Pakai

Rusak

Gardan

Rusak

Boom Hidrolik

Rusak

Motor Dinamo Bekas 7

Travo Las Container

Tangki Solar

Bisa

Rusak MP-06 Rusak

MPC-

08

Baik

MP-04 Baik

Drump Truck

DWT-

78.

Tangki Solar

TP-33 Baik

80.

Drump Truck

77.

79.

Tangki Solar

81.

Brankas (Depan

82.

Peralatan CCTV

15

Baik

TP-35 Baik

DMT18

Rusak

Kantor)

& Server

Rusak

WHE- Baik 04

Bucket Capit

Rusak

Travo PLN

Rusak

CRD CRD

71.

Block Mesin 13

01

Rusak

SK 220 Kobelco = Braker Power

69.

20

MHW- Baik

DMT-23 DMT-10

01

Drump Truck

20

SK 2008 Kobelco

Rusak

65.

11

52.

MHD-

Rusak

10

Komatsu

HD

DWT-

22

42.

64.

Rusak MDR01

Baik


10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi

sebesar Rp. 330. 951.046.973,- (tiga

ratus tiga puluh milyar sembilan ratus lima puluh satu juta empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan perincian kerugian materiil sebesar

Rp. 310.951.046.973,- (tiga ratus sepuluh

milyar sembilan ratus lima puluh satu juta empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah); -----------------------------------

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan

(conservatoir beslag)

terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi yang telah diletakan tersebut; -------------------------------------------------------------------------------------

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu

walaupun ada bantahan, banding, ataupun kasasi (Uitvoerbaar bij Voerraad); ----------------------------------------------------------------------------------

13. Menghukum

Tergugat

Rekonvensi

untuk

membayar

uang

paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) setiap

harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak

7(tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sampai putusan dilaksanakan seluruhnya; ----------------------------------------

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -----------------------------------------------

Menghukum

Penggugat

Konvensi

/

Tergugat

Rekonvensi

untuk

membayar biaya perkara; --------------------------------------------------------------

Atau : ----------------------------------------------------------------------------------------------

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); ---------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Cbi. tanggal 3 Nopember 2015 yang amarnya sebagai berikut : --------------------------------------------------------

DALAM KONVENSI; --------------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI; -----------------------------------------------------------------------------

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; ----------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA; --------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; ------------------------------

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad); ---------------------------------------------

Halaman 46 dari 52 halaman putusan Nomor 314/PDT/2016/PT.BDG

3. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama dan Investasi No. 1 tertanggal 2

Agustus 2010, yang dilakukan di hadapan Notaris LANAWATI DEWI SOEGIANTO, SH, batal demi hukum; -----------------------------------------------

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -------------------DALAM REKONVENSI; ---------------------------------------------------------------------DALAM PROVISI; -----------------------------------------------------------------------------

Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi; --------------------------------

-

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; ------------------

-

Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar

DALAM POKOK PERKARA; --------------------------------------------------------------DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI; ----------------------------------------------

biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah); -----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/

Penggugat Rekonvensi melalui perantaraan kuasa Hukumnya telah menyatakan

banding pada hari Jum’at tanggal 13 November 2015 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Cbi. yang ditanda tangani oleh

Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan banding mana telah

diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada tanggal 4 Desember 2015; ---------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, kuasa

Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah

mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Juni 2016, dan telah diberitahukan secara seksama

kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Juni 2016; -------------------------

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong

pada tanggal 10 Agustus 2016 dan telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Agustus 2016; ---------


Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah

diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum berkas

tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung kepada kuasa

Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 April 2016 dan kepada kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 April 2016; --------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; ------------------------------------

Menimbang, bahwa Pembanding didalam memori bandingnya pada

pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut : ---------------------------------Dalam Eksepsi : ------------------------------------------------------------------------------------

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel); --------------------------

-

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium); ----------------------------------

-

Gugatan Penggugat salah alamat (Error In Persona); ------------------------------

Dalam Pokok Perkara : ---------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa fakta hukum, dalil gugatan Terbanding dalam gugatanya adalah

gugatan perbuatan melawan hukum mengenai pengalihan faktur penjualan yang semula atas nama Terbanding menjadi atas nama Pembanding; -------Bahwa

ternyata

fakta

hukum

yang

terungkap

dalam

persidangan

sebagaimana pertimbangan hukum judex facti dalam putusan a quo sama

sekali tidak ada pembahasan mengenai pengalihan faktur penjualan yang kemudian dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh Pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata -

sesuai dalil gugatan Terbanding; ---------------------------------------------------------

Bahwa menjadi fakta hukum gugatan Terbanding tidak terbukti mengenai

adanya pengalihan faktur yang dianggap melawan hukum, justru yang dipertimbangkan oleh judex facti sebagaimana kutipan putusan diatas adalah mengenai larangan penerimaan fee oleh Terbanding selaku

pemegang IUP dan larangan pengelolaan tambang oleh Pembanding serta pengalihan IUP mengenai pengalihan faktur sebagaimana yang didalilkan


Terbanding dalam gugatannya jelas terbukti tidak ada perbuatan melawan -

hukum; ------------------------------------------------------------------------------------------Sejak

awal

posisi

Pembanding

hanya

membantu

mengelola

dan

berinvestasi dan tidak ada pemindahtanganan IUP milik Terbanding kepada

Pembanding karena sampai saat ini IUP tersebut tetap dipegang dan dimiliki

oleh Terbanding, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang -

dilakukan oleh Pembanding; ---------------------------------------------------------------

Bahwa mengenai tuntutan yang diajukan dalam gugatan Konvensi adalah

mengenai pembatalan Perjanjian Kerjasama dan Investasi Akta No. 1

tertanggal 2 Agustus 2010 atau dinyatakan batal demi hukum, ganti kerugian atas hak yang digelapkan selama pelaksanaan perjanjian, modal kerja tahap I dan II, Royalty yang terhenti, sedangkan tuntutan yang

diajukan dalam gugatan Rekonvensi adalah mengembalikan seluruh alatalat, mesin-mesin perlengkapan tambang, 1 (satu) unit stone cruiser,

escavator, drump truck milik Pembanding yang ditahan oleh Terbanding di lokasi tambang, pemutusan Perjanjian Kerjasama dan Investasi Akta No. 1

tertanggal 2 Agustus 2010 sejak tanggal 23 Mei 2013 dengan segala akibat hukumnya, mengenai kepemilikan 20% harta kekayaan Terbanding adalah

milik Pembanding sesuai perjanjian, ganti kerugian atas sisa stock material produksi, sewa alat-alat, sewa mess dan kantor, sisa bahan peledak, biaya -

pembangunan sarana dan prasarana di lokasi tambang; --------------------------

Bahwa oleh karena itu jelas dasar pengajuan gugatan Konvensi dan dasar

pengajuan gugatan Rekonvensi adalah berbeda sehingga pertimbangan

hukum dalam putusan tersebut adalah salah dan keliru sehingga harus dibatalkan; --------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori

banding yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

dan

mohon

agar

Pengadilan

Tinggi

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 November 2015 Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Cbi.; ----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati

keberatan-keberatan tersebut ternyata merupakan pengulangan dari surat

jawaban gugatan dan duplik Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan; -----------------------------------


Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri

Cibinong

tanggal

3

November

2015

Nomor

50/Pdt.G/2015/PN.Cbi. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan

seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kontra memori banding

yang diajukan oleh kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat

Rekonvensi

ternyata

tidak

ada

hal-hal

baru

yang

perlu

dipertimbangkan, namun apabila ditinjau dari posita gugatan dan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata persengketaan kedua belah pihak berpangkal dari adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sehingga

karenanya gugatan Penggugat yang didasarkan pada perbuatan melawan

Hukum haruslah dipandang sebagai gugatan ingkar janji (wan prestasi) yang

oleh karenanya amar putusan yang menyebutkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum haruslah diperbaiki dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi); ----------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri

Cibinong tanggal 3 November 2015 Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Cbi. haruslah

diperbaiki sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara angka 2 dan 3 sebagai tersebut dalam putusan dibawh nanti; --------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dipihak yang kalah dalam peradilan

tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; ---------------------------------------

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum; ---------------------------------------------------------------------------------MENGADILI -

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; ------------------------------

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3

November 2015 Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Cbi. yang dimohonkan Halaman 50 dari 52 halaman putusan Nomor 314/PDT/2016/PT.BDG

banding tersebut sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----------------------------------------------------Dalam Konvensi : ----------------------------------------------------------------

Dalam Eksepsi : ------------------------------------------------------------------

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; -------------------------------

Dalam Pokok Perkara : --------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; ----------------

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi); ---------------------------------

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; -------------------Dalam Rekonvensi : -------------------------------------------------------------

Dalam Provisi : --------------------------------------------------------------------

Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi; -----------------

-

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; ---

-

Menghukum

Dalam Pokok Perkara : --------------------------------------------------------

Dalam Konvensi dan Rekovensi : -------------------------------------------Pembanding

semula

Tergugat

Konvensi/

Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); ------------------------------------------------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016, oleh kami H. Edwarman, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Edi Widodo, S.H.,

M.Hum. dan AA. Anom Hartanindita, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh Tawid Taryono, S.H.,


M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. ------------------------------------------------------------------Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Edi Widodo, S.H., M.Hum. Ttd

H. Edwarman, S.H.

AA. Anom Hartanindita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Ttd

Tawid Taryono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai ..............…… Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan ….

Rp.

Jumlah ……………………...

Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

3. Biaya Pemberkasan …….

5.000,-

Rp. 139.000,-


PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents