PUTUSAN
Nomor 413 / PDT / 2016 / PT. BDG.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
H. AMIR AMIRULOH, ST, Alamat Jl.Bersih No.43 Rt.001 Rw.001 Cipayung Kel.Tengah
Kec.Cibinong
Kab.Bogor,
dalam
hal
memberikan Kuasa kepada :MAHMUD, S.H., M.H
ini
dan
DANI YUNITO, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga
Penyuluhan
dan
Bantuan
Hukum
(LPBH)
Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Bogor yang
beralamat di Gedung PCNU, Jl. Bina Citra No.5 Cipayung Kel.Tengah Kec.Cibinong Kab.Bogor, berdasarkan Surat
Kuasa tanggal 13 Juni 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 Juni 2016 dibawah Nomor 381/Pdt/2016, disebut sebagai PEMBANDING semula PELAWAN ; ---------------------------M ELAWAN
1. KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL
KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT Cq. KANTOR PELAYANANKEKAYAANNEGARADANLELANG BOGOR,
Beralamat
kantor
di
Jalan
veteran
No.45
Bogor,DisebutsebagaiTERBANDING I semula TERLAWAN I ;--------------
2. PT.BPR CENTRA ARTHA REZEKI, Beralamat kantor di Bumi Serpong Damai
Sektor 1.1 Blok D No.10 Tangerang,disebut sebagai TERBANDING II semula TERLAWAN II ; ---------------------
3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH
PERTANAHAN
PROVINSI
JAWA
BARAT
Cq.
KANTOR
PERTANAHANKABUPATENBOGORPROVINSIJAWABARAT,beralamat
kantor Jalan Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor, disebut sebagaiTURUT
TERBANDING
semula TURUT
TERLAWAN ; -----------------------------------------------------------
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; ------------------------------------------------------Halaman 1 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9September 2016
Nomor 413 / PEN / PDT / 2016 / PT. BDG tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; --TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanannya tertanggal
19 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong
pada tanggal 22 Juni 2015 dibawah Register Nomor : 125/Pdt Plw/2015/PN Cbi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa antara Pelawan dan Terlawan II (BPR Centra Artha Rezeki) terikat
perjanjian kredit No.0035/BPR.CAR/KR.BGR/11.2012; tertanggal 14 Nopember 2012 dengan jumlah kredit Rp.450.000.000,- ( Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ).
Bahwa untuk menjamin perjanjian kredit tersebut Pelawan menyerahkan Jaminan
Hak Tanggungan kepada Terlawan II berupa : Sebidang tanah Seluas : 390 M²
berikut bangunan sesuai SHM No.3539/Tengah atas nama Amir Amiruloh terletak (setempat dikenal dengan Kp.Cipayung Jl. Bersih RT/RW 01/01 Desa/Kel Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat ;
Bahwa Bermula pembayaran kredit dari Pelawan Kepada Terlawan II berjalan dengan lancar, akan tetapi disebabkan karena Pelawan mengalami kesulitan ekonomi menjadi tersendat ;
Bahwa semula Pelawan masih mempunyai kemampuan untuk mencicil kewajiban kredit kepada Terlawan II, akan tetapi sehubungan dengan Pelawan sedang kesulitan modal, sehingga usaha Konstruksi tidak berjalan dengan lancar ;
Bahwa upaya-upaya untuk melakukan Restukturisasi terhadap perjajian kredit telah dilakukan diantaranya :
1.
Pertemuan Pertama yang dimediasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan
2.
Pertemuan
3.
Pertemuan dengan Pihak PT.BPR Central Artha Rezeki sebagaimana Risalah
sebagaimana Surat Nomor : S-389/KR.113/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 ; Kedua
yang
dimediasikan oleh
Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana Surat Nomor : S-271/KR.113/2015 tertanggal 09 Juni 2015 ; Mediasi tertanggal 12 Juni 2015 ;
Halaman 2 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
Pengumuman lelang I yang di umumkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor Nomor : S-Pen-651/WKN.08/KNL.03/2014 tertanggal 2 september 2014.
Pengumuman Lelang II yang di umumkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Bogor Nomor : S-Pen-327/WKN.08/KNL.03/2015 tertanggal 2 April 2015 yang akan menjual objek lelang dengan nilai limit sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta rupiah),
Perjajian Kredit Nomor :0035/BPR.CAR/KP.BGR/11.2015 tertanggal 14 Nopember 2012 pasal 4 di sebutkan bahwa taksasi nilai jaminan :Rp 712.800.000,-(Tujuh Ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
Bahwa nilai limit objek lelang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
yang ditawarkan oleh Terlawan II telah merugikan Pelawan selaku Debitur karena berdasarkan taksasi nilai jaminan objek lelang adalah sebesar Rp 712.800.000,(Tujuh Ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
Bahwa penjualan objek lelang dengan harga di bawah nilai taksaksi dapat
mengakibatkan batalnya eksekusi lelang karena penjualan lelang dengan harga
dibawah taksasi dapat menimbulkan kerugian bagi debitur sebagai pemilik atas tanah tersebut. Bahwa
Pelawan
keberatan
dengan
pelaksanaan
eksekusi
Tanggungan yang dilaksanakan oleh Terlawan II melalui Terlawan I ;
Lelang
Hak
Bahwa Parate eksekusi tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3021/K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari
1986 yang menyatakan parate eksekusi yang dilakukan dengan meminta persetujuan ketua pengadilan negeri meskipun didasarkan pasal pasal 1178 ayat
(2) KUH Perdata adalah perbuatan melawan hukum dan lelang yang dilakukan menjadi batal.
Bahwa prosedur perlawanan yang diajukan Pelawan juga sudah sesuai dengan
buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi pengadilan Buku II Cetakan ke-5
Mahkamah Agung menyatakan : Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak atau barang tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau 225 RBg ;
Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 31 Agustus 1977
Nomor : 679K/Sip/1974 ditegaskan formalitas pengajuan perlawanan terhadap
eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan, jika eksekusi sudah
dijalankan, upaya pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan ;
Halaman 3 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
Bahwa yang menjadi dasar hukum membatalkan Eksekusi Hak Tanggungan perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN HARUS MENURUT KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA
1.
Pasal 14 (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tangungan atas Tanah Beserta Benda – benda yang berkaitan dengan Tanah.
“Sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse 2.
acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah”
Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1996
tentang Hak Tangungan atas Tanah Beserta Benda – benda yang berkaitan dengan Tanah tentang Pasal 14 (3).
“Irah – irah yang dicantumkan pada Sertifikat Hak Tanggungan dan dalam
ketentuan ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan
eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan
menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata ”
EKSEKUSI
HAK
TANGGUNGAN
PENGADILAN NEGERI
1.
HARUS
MELALUI
PENETAPAN
Pasal 1211 KUHPerdata menyatakan bahwa Lelang dapat dilaksanakan jika
ada Penetapan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan eksekusi lelang.
2.
Pasal 224 HIR dan Pasal 256 RBG Penjualan Lelang (executoriale verkoop)
3.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3210.K.Pdt.1984 melarang Kantor
harus diminta kepada Pengadilan Negeri.
Lelang untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan tanpa adanya Penetapan Pengadilan Negeri.
EKSEKUSI MELALUI PUPN/KPKNL HANYA DAPAT DILAKUKAN JIKA KREDITORNYA ADALAH BUMN.
Menurut Prof Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH dalam buku Kompilasi Hukum Jaminan hal. 107 tentang Pengaturan Eksekusi di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, Eksekusi Melalui PUPN/BPUPLN sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dapat dilakukan jika krediturnya adalah Badan Usaha Milik Negara, maka yang berwenang untuk memeriksa Halaman 4 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
ingkar janji debitor adalah Panitia Urusan Piutang Negara/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (PUPN/BUPLN berdasarkan Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960.
Tugas lembaga ini ialah untuk mengurus piutang negara atau hutang negara yang
besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi debitor/penanggung hutang tidak melunasi sebagaimana mestinya, serta melakukan pengawasan terhadap piutangpiutang kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh negara badan-badan negara.
Sedangkan yang dimaksud dengan piutang negara ialah jumlah uang yang wajib
di bayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak
langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. PUPN/BPUPLN mempunyai hak parate eksekusi yang berwenang melaksanakan penjualan eksekutorial (executorial verkoop) seperti halnya kewenangan yang dimiliki Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 197 HIR. Penjualan lelangnya tetap mengacu kepada Staatsblad 1908 No. 189 (Vendu Reglement)”
ketentuan
peraturan lelang
Menurut Dr. Djuhaendah Hasan, SH dalam buku Lembaga Jaminan Kebendaan
Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi
Penerapan Asas Pemisahan Horisontal Hal. 326 TENTANG EKSEKUSI BENDA OBJEK JAMINAN, penyelesaian kredit macet apabila ini terjadi pada Bank
Pemerintah maka biasanya masalahnya diserahkan kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan apabila terjadi eksekusi maka akan dilaksanakan
oleh BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) melalui kantor lelang negara. Sedangkan untuk piutang Bank Swasta Nasional biasanya masalahnya diajukan ke Pengadilan Negeri dan Eksekusi dilakukan oleh Kantor Lelang.
Menurut Ny. Retnowulan Sutantio, SH dalam buku kelompok studi hukum bisnis Seminar Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah Hal.174 PIUTANG MACET DAN CARA PENAGIHANNYA, apabila piutang
macet tersebut adalah piutang negara termasuk didalamnya tagihan Bank-bank
pemerintah, maka penagihannya dilakukan dilakukan oleh PUPN/BUPLN, berdasarkan Undang-undang No. 49 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaanya,
sedangkan apabila piutang macet tersebut merupakan tagihan dan Bank Swasta dan Perorangan termasuk Badan Hukum Swasta, maka Penagihannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI
Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, sehubungan dengan keadaan yang
mendesak, apabila agunan sebagaimana disebut diatas telah
terjual melalui eksekusi lelang yang dilakukan oleh Terlawan I, maka mohon Halaman 5 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
kiranya Pengadilan Negeri Cibinong menunda pelaksanaan lelang atas tanah dan bangunan milik Pelawan berupa Sebidang tanah Seluas : 390 M² berikut
bangunan sesuai SHM No.3539/Tengah atas nama Amir Amiruloh terletak (setempat dikenal dengan Kp.Cipayung Jl.Bersih RT/RW 01/01 Desa/Kel Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pelawan mohon kiranya Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut : PETITUM :
DALAM PROVISI
1. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Pelawan ;
2. Memerintahkan kepada Terlawan I dan Terlawan II untuk menunda
pelaksanaan lelang atas tanah dan bangunan milik Pelawan berupa : Sebidang tanah Seluas : 390 M² berikut bangunan sesuai SHM No.3539/Tengah atas nama Amir Amiruloh terletak (setempat dikenal dengan Kp.Cipayung Jl.Bersih
RT/RW 01/01 Desa/Kel Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR
1.
Mengabulkan Perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN untuk seluruhnya;
3.
Menyatakan batal Eksekusi Lelang yang dilakukan oleh TERLAWAN I dan
2.
Menyatakan Pelawan adalah Pelawan benar; TERLAWAN II atas :
Sebidang tanah Seluas : 390 M² berikut bangunan sesuai SHM
No.3539/Tengah atas nama Amir Amiruloh terletak (setempat dikenal dengan 4.
Kp.Cipayung
Jl.Bersih
RT/RW
01/01
Desa/Kel
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat ;
Tengah
Menghukum Para TERLAWAN untuk membayar biaya dalam perkara ini ;
SUBSIDAIR
Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono)
Menimbang, bahwa atas Perlawanan tersebut Terlawan I, Terlawan II dan
Turut Terlawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : JAWABAN TERLAWAN I: A. DALAM EKSEPSI
Halaman 6 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
Bahwa Terlawan I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan
dalam
kebenarannya.
gugatannya,
kecuali
yang
secara
tegas
diakui
1. Eksepsi Gugatan Pelawan Tidak Jelas (Obscuur Libel)
a. Bahwa gugatan Pelawan terhadap Terlawan I sangat tidak jelas.
Apakah yang dipermasalahkan Pelawan adalah niat limit yang tercantum dalam surat Kepala KPKNL Bogor Nomor : S-PRN-
651/WKN.08/KNL.03/2014 tanggal 02 September 2014 ataukah terkait kewenangan Terlawan I dalam melaksanakan eksekusi lelang hak tanggungan
atas
sebidang
tanah
dan
bangunan
SHM
No.3539/Tengah atas luas 390 M² atas nama Amir Amiruloh yang terletak
di
kampung
Cipayung
Jalan
Bersih
Rt/Rw
Desa/Kel.Tengah Kec.Cibinong Kab.Bogor Provinsi Jawa Barat.
01/01
b. Bahwa selain itu Terlawan I sama sekali tidak melakukan perbuatan
melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pelawan. Oleh
karena itu gugatan Pelawan yang ditunjukkan kepada Terlawan I adalah sangat tidak jelas dan keliru, dan dengan demikian, sudah
sepatutnya agar Terlawan I bukan sebagai pihak dalam perkara a quo.
c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terlawan I mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar eksepsi Terlawan I tersebut diatas dapat diterima.
B. DALAM POKOK PERKARA 1.
Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi Terlawan I, mohon
juga telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Terlawan I menolak
seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara 2.
tegas kebenarannya.
Bahwa yang dijadikan dasar oleh Pelawan dalam surat Gugatannya khususnya
terhadap
Terlawan
I
adalah
sehubungan
dengan
Pengumuman Lelang I yang diumumkan oleh KPKNL Bogor Nomor : SPe-651/WKN.08/KNL.03/2014
tanggal
2
September
2014
dan
Pengumuman Lelang II yang diumumkan oleh KPKNL Bogor Nomor :
S-Pen-327/WKN.08/KNL.03/2015 tanggal 2 April 2015 yang akan menjual obyek lelang dengan nilai limit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga 3.
ratus juta rupiah).
Bahwa perlu Terlawan I jelaskan bahwa surat Kepala KPKNL Bogor sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diatas bukan merupakan
pengumuman lelang, melainkan surat penetapan jadwal lelang yang Halaman 7 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
ditujukan kepada Terlawan II sebagai tanggapan atas suratnya Nomor : 117/BPR.CAR/BSD/03.2015
tanggal
11
Maret
2015
perihal
Permohonan penetapan jadwal lelang eksekusi hak tangungan dan
pengantar SKPT. Selain itu, nilai limit yang tercantum dalam surat
KPKNL Bogor yang dipermasalahkan Pelawan sebenarnya adalah nilai
limit minimalsebelum dilakukan penilaian oleh penilai dan selanjutnya 4.
ditetapkan oleh Penjual (Terlawan II).
Bahwa pernyataan Pelawan bahwa surat Kepala KPKNL dimaksud
sebagai pengumuman lelang adalah sangat keliru dan tidak berdasar.
Pengumuman lelang yang sesungguhnya adalah pengumuman lelang yang dilaksanakan oleh Terlawan II melalui surat kabar harian Metropolitan Bogor dan dalam pengumuman dimaksud juga tercantum 5.
nilai limit sesungguhnya.
Bahwa terhadap dalil Pelawan dalam surat gugatannya pada halaman 3
yang pada pokoknya menyatakan bahwa lelang hak tanggungan yang dilaksanakan Terlawan I adalah perbuatan melawan hukum dan
6.
lelangnya menjadi batal, merupakan dalil yang sama sekali tidak benar.
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (“UUHT”) Sertifikat Hak
Tanggungan mencantumkan irah-rah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ketentuan ayat ini dimaksudkan
untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga
apabila Debitor cidera janji, siap untuk
dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan
menggunakan Parate Executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata. Maka dalam pelaksanaan lelang ini tidak diperlukan fiat 7.
eksekusi terlebih dahulu dari Pengadilan.
Bahwa sesuai Pasal 14 UUHT diatas, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Terlawan I sebagai lembaga parate eksekusi mempunyai kekuatan sama dengan putusan hakim
pengadilan. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan 8.
kepada
kreditor
pemegang
melaksanakan eksekusi hak tanggungan.
hak
tanggungan
dalam
Bahwa perlu Terlawan I tegaskan berpedoman pada UUHT serta
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 jo PMK No.
106/PMK.06/2013 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“PMK 93/2010”), rencana lelang yang dilaksanakan adalah lelang Halaman 8 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
eksekusi hak tanggungan dan bukan merupakan lelang melalui kompetensi Pengadilan Negeri/Lelang Eksekusi Pengadilan. Lelang eksekusi hak tanggungan tidak memerlukan perintah dari Ketua
Pengadilan untuk melakukan penjualan objek hak tanggungan melalui pelelangan
umum,
kreditur
pemegang
hak
tanggungan
yang
mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dapat
langsung mengajukan permintaan kepada Kepala KPKNL untuk melaksanakan penjualan objek tanggungan terhadap yang telah 9.
melakukan cidera janji.
Bahwa terhadap dalil Pelawan pada halaman 5 surat gugatannya yang menyatakan bahwa eksekusi melalui PUPN/KPKNL hanya dapat
dilakukan jika kreditornya adalah BUMN adalah dalil yang tidak tepat dan Pelawan nampak tidak memahami benar peraturan perundang10.
undangan yang berlaku.
Bahwa sesuai Pasal 1 angka 19 PMK 93/2010, disebutkan bahwa “Penjual adalah orang, badan hukum/usaha atau instansi yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjianberwenang untuk menjual barang secara lelang”. Selanjutnya, Pasal 5 PMK
106/2013 menyebutkan bahwa “Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak
terbatas pada : Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT.....”. Dengan demikian
berdasarkan
kedua
ketentuan
dimaksud,
lelang yang
dilaksanakan KPKNL Bogor tidak terbatas pada lelang PUPN yang 11.
dimintakan oleb BUMN.
Bahwa perlu Terlawan I tegaskan kembali, terhadap rencana lelang
tanggal 23 Juni 2015 yang diperantai oleh Terlawan I dibatalkan karena terdapat blokir SKPT. Dengan adanya pembatalan dimaksud, terhadap
objek perkara a quo dimaksud tidak serta merta beralih kepemilikannya dari pemilik semula kepada pemilik baru.
Maka, berdasarkan hal tersebut diatas, Terlawan I mohon kepada Majelis Hkim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengaili perkara gugatan a quo, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :
1. 2.
Menyatakan menerima Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya ;
Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijk Verklaard).
DALAM POKOK PERKARA : Halaman 9 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
1.
Menyatakan gugatan Pelawan tidak beralasan dan gugatan Pelawan agar
2.
Menyatakan tindakan Terlawan I sebagai pejabat perantara lelang telah
3.
Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul.
ditolak untuk seluruhnya.
sesuai dengan prosedur dan sah secara hukum ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (et aequo et bono).
Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan II telah mengajukan jawaban
sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI :
1.
Bahwa dengan tegas Terlawan II menolak seluruh dalil gugatan perlawanan
2.
Eksepsi Gugatan Perlawanan Kabur (Onscuur Libel)
Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ; -
-
Bahwa gugatan perlawanan Pelawan kabur. Hal ini didasarkan pada,
Pelawan tidak menjelaskan secara jelas mengenai lelang eksekusi hak tanggungan yang dimaksud.
Bahwa eksekusi lelang yang akan dijalankan oleh Terlawan I dan
Terlawan II adalah lelang eksekusi hak tanggungan atas bidang tanah bangunan yang terletak di Kp.Cipayung Jl.Bersih RT/RW. 01/01
Kel.Tengah Kec.Cibinong, Bogor, Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak
Milik No. 3539 Kel.Tengah Kec.Cibinong. Kab.Bogor, Jawa Barat a/n Amir Amirulloh, ST dan Sertifikat hak Tanggungan No. 273/2013 Kab.Bogor tanggal 14 Januari 2013, yang pada kenyataannya tidak terjadi dan
batal, oleh karenanya gugatan perlawanan membatalkan lelang menjadi tidak jelas, karena lelangnya tersebut Batal. Dalil gugatan perlawanan yang memohon dan menuntut membatalkan lelang tidak
relevan disampaikan dalam dalil gugatan perlawanan, karena lelangnya itu sendiri tidak ada atau batal, berdasarkan : -
-
-
Risalah Lelang No.Reg.Btl.373/2014 tertanggal 19 November
2014 dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang yang diterbitkan oleh Terlawan I tertanggal 20 November 2014, dan
Risalah Lelang No.Reg.Btl.359/2015 tertanggal 23 Juni 2015
dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang yang diterbitkan oleh Terlawan I tertanggal 24 Juni 2015 ;
Bahwa dalam bunyi dalil gugatan alinea 4 halaman 3 : “bahwa
Pengumunan Lelang II yang diumumkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara
dan
Lelang
Bogor
No.
S-
Pen.327/WKN.08/KNL.03/2015 tertanggal 02 April 2015 nilai limit Halaman 10 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
lelang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)…..”. Semakin menjadikan gugatan ini tidak jelas, karena Terlawan I dan Terlawan II tidak pernah menentukan limit lelang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah), karena limit lelang yang ditentukan oleh Terlawan I dan Terlawan II adalah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta -
rupiah) ;
Bahwa dasar gugatan, pengumuman Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Bogor No. S-Pen.327/WKN.08/KNL.03/2015 tertanggal 02 April 2015, nilai limit lelang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah) fakta sebenarnya dari isi surat tersebut adalah berupa petunjuk umum perihal pelaksanaan lelang yang tertuang dalam butir 6 suratnya
berbunyi, sebagai berikut : “Untuk nilai limit yang besarnya paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Penilai berdasarkan hasil penilaian dari Penilai”. Disini tercermin bahwa
Pelawan
serampangan
dan
dengan
sengaja
mengutip
sepotong-sepotong
secara
petunjuk
sembrono,
umum
tentang
pelaksanaan lelang, dengan tujuan menyesatkan fakta sebenarnya ;
Hal ini semakin memperjelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Pelawan
memang mengada-ada yang sebenarnya hanya beritikad dan bertujuan menghambat pelaksanaan lelang yang sudah sah ;
Oleh karena dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan kabur, maka
beralasan kiranya gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat 3.
diterima.
Eksepsi gugatan Perlawanan kurang Pihak -
Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terlawan I adalah
berdasarkan permohonan lelang dari Terlawan II dengan menggunakan
jasa pra lelang dari PT. Nobel Graha Auction sebagai perusahaan Balai Lelang Swasta yang beralamat di Rukan Tiara Buncit Blok A1 Jl. Kemang Utara IX No. 9 Jakarta Selatan, melalui surat permohonan yang disampaikan pada Terlawan I yaitu surat :
a. Nomor : 241/BPR.CAR/BSD/08.2014 tanggal 15 Agustus 2014 perihal :
“Permohonan
Penertapan
Jadwal
Tanggungan dan Pengantar SKPT” ;
Lelang
Eksekusi
Hak
b. Nomor : 117/BPR.CAR/BSD/03.2015 tanggal 11 Maret 2015 perihal : “Permohonan
Penetapan
Jadwal
Tanggungan dan Pengantar SKPT” ;
Lelang
Eksekusi
Halaman 11 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
Hak
-
-
-
Bahwa Pelawanpun mengetahui tentang adanya atau tentang keberadaan
PT. Nobel Graha Auction (Balai Lelang Swasta) sebagai perusahaan yang menyelenggarakan perantaraan lelang obyek jaminan milik Pelawan ;
Seharusnya PT. Nobel Graha Auction (Balai Lelang Swasta) dijadikan
pihak dalam perkara, sebagaimana diatur dan diharuskan dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan ;
Bahwa dalam pelaksanaan lelang, balai lelang bertanggung jawab atas
pembayaran harga lelang kepada pemilik barang, menyerahkan barang yang dilelang, berikut dokumen terkait kepada pemenang lelang, dan juga bertanggung jawab pula atas kerugian atau tuntutan yang timbul akibat
kesalahan dan kelalaian dalam menyelenggarakan lelang. Hal tersebut
merupakan tanggungjawab balai lelang kepada masyarakat luas, baik kepada pemilik barang, maupun kepada pemenang lelang ;
Oleh karena gugatan perlawanan Pelawan kurang pihak, beralasan kiranya gugatan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima.
Dalam POKOK PERKARA
1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;
2. Bahwa Terlawan II sangat keberatan dengan dalil-dalil perlawanan Pelawan seluruhnya ;
2. Bahwa Verzet (Perlawanan) atau disebut juga gugatan perlawanan dapat diajukan oleh : -
Pihak Tereksekusi atau Partai Verzet
Pihak Ketuga berdasarkan Hak Milik (Derden Verzet)
Vide Pasal 195 ayat 6 HIR
3. Bahwa
tujuan
perlawanan
terhadap
eksekusi
yang
diajukan
pihak
tereksekusi/Pelawan, pada hakekatnya : untuk menunda atau membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat. Inilah tujuan pokok pengajuan perlawanan dari pihak tereksekusi;
Bahwa penerapan penundaan eksekusi berdasarkan perlawanan pihak tereksekusi/partai verzet vide Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBGharus
disesuaikan dengan “asas kasuistik” dan asas eksepsional”. Oleh karena itu,
dilarang menerapkan alasan atau dalil perlawanan tereksekusi secara “generalis”.Tidak
setiap
perlawanan
terseksekusi
terhadap
eksekusi
menunda eksekusi.Apabila secara factual terdapat alasan perlawanan yang sangat mendasar, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengabulkan penundaan eksekusi sampai putusan perlawanan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, kalau perlawanan tereksekusi sama sekali tidak Halaman 12 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
mempunyai alasan yang mendasar, dilarang mengabulkan penundaan eksekusi ;
Bahwa dasar alasan Pelawan memohon pada Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan
Provisi terlebih dahulu, menunda pelaksanaan eksekusi lelang, dan
selanjutnya menjatuhlkan putusan membatalkan eksekusi lelang, adalah
alasan-alasan yang secara generalis umum dilakukan oleh para tereksekusi sebagai pihak Debitur yang dengan sengaja ingin melakukan upaya-upaya
mengulur-ulur waktu supaya pelaksanaan eksekusi lelang atas barang jaminan/agunan atas pinjaman/hutangnya pada Bank ;
4. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan selaku Pihak Tereksekusi adalah keberatan atas pelaksanaan lelang hak tanggungan yang
tidak dijelaskan oleh Pelaean, Hak Tanggungan yang mana yang dimohonkan untuk dinyatakan batal sebagaimana bunyi Petitum Pelawan butir 3 gugatannya. Mohon pula periksa dalil gugatan alinea 2 halaman 2.
5. Bahwa dasar alasan keberatan Pelawan terhadap eksekusi lelang yang akan dilaksanakan, berdasarkan : -
Pengumuman Lelang I yang diumumkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara
dan
Lelang
Bogor
Nomor
:
S-Pen-
651/WKN.08/KNL.08/2014 tertanggal 02 September 2014 (dalil gugatan -
alinea 3 halaman 3) ;
Pengumunan Lelang II yang diumumkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara
dan
Lelang
Bogor
Nomor
:
S-Pen-
327/WKN.08/KNL.03/2015 tertanggal 02 April 2015 (dalil gugatan alinea -
4 halaman 3) ;
Pasal 4 Perjanjian Kredit No. 0035/BPR.CAR/KR.BGR/11.2-12 tertanggal
14 November 2012 yang menyebutkan taksasi nilai jaminan adalah sebesar Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu
-
rupiah) (dalil gugatan alinea 5 halaman 3)
Nilai limit obyek lelang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
yang telah merugikan Pelawan selaku Debitur, karena berdasarkan taksasi nilai jaminan obyek lelang itu sendiri adalah sebesar Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) (dalil gugatan alinea 6 halaman 3)
Bahwa
dasar
alasan
berikutnyaadalah : -
keberatan
Pelawan
terhadap
eksekusi
lelang
Eksekusi Hak Tanggungan Harus Menurut Ketentuan Hukum Acara Perdata (dalil gugatan halaman 4) ;
Halaman 13 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
-
Eksekusi Hak Tanggungan Harus Melalui Penetapan Pengadilan
-
Eksekusi
Negeri (dalil gugatan halaman 4) ; Melalui
PUPN/KPKNL
Hanya
Dapat
Dilakukan
Kreditornya Adalah BUMN (dalil gugatan halaman 5 – 6) ;
Jika
6. Bahwa dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan tersebut tidaklah benar dan Terlawan II sangat keberatan dan menolknya dengan keras atas dasar-dasar alasan, sebagai berikut : 6.1.
Bahwa dalam gugatannya, Pelawan sama sekali tidak mengerti
pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terlawan I ;
6.2. Bahwa surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor Nomor : S-Pen-651/WKN.08/KNL.08/2014 tertanggal 02 September 2014 dan Nomor : S-Pen-327/WKN.08/KNL.03/2015 tertanggal 02 April 2015,
sama
sekali
tidak
menyebutkan
limit
lelang
sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tetapi petunjuk yang pada butir 6 surat berbunyi : “Untuk nilai limit yang besarnya paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari Penilai”. Ini menunjukkan
Pelawan telah mengutip petunjuk umum sebagai suatu ketetapan
secara sepotong-sepotong dan menyesatkan, yang dengan sengaja mengaburkan hal yang sebenarnya ;
6.3. Bahwa nilai jaminan obyek lelang sebesar Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), didalilkan Pelawan berasal dari
ketentuan
Pasal
0035/BPR.CAR/KP.BGR/11/2015
4
Perjanjian
tertanggal
14
Kredit
November
No.
2012.
Terlawan II meminta agar dibaca secara keseluruhan perjanjian kredit tersebut pada halaman 6 Pasal 16 yang merupakan satu kesatuan utuh
dari Perjanjian Kredit tersebut, dimana disebutkan bahwa Nilai Likuidasi dari obyek jaminan adalah Rp. 498.960.000,- (empat ratus sembilan 6.4.
puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
Bahwa sesuai dengan Pedoman Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
No. 93/PMK.06/2010 dan No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta surat dari kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Bogor Nomor : S-Pen-651/WKN.08/KNL.08/2014 tertanggal
02
September
2014
dan
Nomor
:
S-Pen-
327/WKN.08/KNL.03/2015 tertanggal 02 April 2015, dari data hasil penilaian oleh Penilai Independen/KJPP Kantor Jasa Penilai Publik (berijin resmi) Hari Utomo, menyatakan bahwa : -
Tanggal 27 Januari 2014 taksiran harga tertinggi Rp. 285.873.700,-
Halaman 14 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
-
Tanggal 18 Juli 2014 taksiran harga tertinggi Rp. 403.660.000,Tanggal
26
505.540.000,-
Februari
2015
taksiran
harga
tertinggi
Rp.
Sedangkan penilaian yang dilakukan oleh petugas intern Bank/bukan
penilai professional berijin yang diakui oleh KPKNL. Taksasinya adalah sebesar Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus
ribu rupiah) dengan nilai likuidasi adalah 70 % yaitu sebesar Rp. 498.960.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang tercantuk dalam Perjanjian Kredit No. 0035/BPR.CAR/KR.BGR/2012
Bahwa Terlawan I dan Terlawan II dalam menentukan limit lelang
adalah mengambil angka diatas taksiran KJPP Hari Utomo, yang paling tinggi yaitu Rp. 505.540.000,- (lima ratus lima juta lima ratus empat
puluh ribu rupiah) yaitu limit lelang yang ditentukan yaitu Rp. 600.000.000,- bukan limit Rp.300.000.000,- sebagaimana disampaikan 6.5.
dalam dalil gugatan perlawanan Pelawan ;
Bank adalah badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatlan taraf hidup rakyat banyak vide Pasal 1 angka 3
UURI No. 7 Tahun 1992 jo. UURI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (yang berhutang) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ;
Dengan demikian paling sedikit ada 4 (empat) unsur dari kredit
berdasarkan teori perbankan diatas, yaitu :
1. Adanya unsur kepercayaan, yaitu bahwa setiap pemberian kredit
oleh Bank dilandasi dengan adanya kesepakatan bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh Debiturnya sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan
2. Adanya unsur waktu, yaitu jatuh tempo kredit sampai pembayaran lunas
3. Adanya
unsur
resiko,
pinjaman/kredit bermasalah
yaitu
resiko
yang terjadi manakala
Halaman 15 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
4. Adanya unsur prestasi, yaitu setiap kesepakatan yang terjadi
antara Bank dengan Debiturnya mengenai pemberian suatu kredit, maka pada saat itu pula muncul suatu prestasi dan kontra prestasi
Unsur-unsur penting lainnya yang harus diperhatikan oleh Bank untuk memperoleh keyakinan sebelum melepas redit kepada calon Debitur : - Unsur kepribadian, watak dari Debitur - Unsur kemampuan dari Debitur
- Unsur kemampuan modal dalam melunasi kredit - Unsur kondisi ekonomi 6.6.
- Unsur adanya jaminan/agunan dalam pemberian kredit
Bahwa upaya Bank dalam menghindari adanya kredit macet adalah
dengan
menggunakan
aturan
kesepakatan
atas
jaminan
Hak
Tanggungan ada Sertifikat kepemilikan Debitur, jika bentuknya asset
harta tak bergerak (tanah dan bangunan), atau penerapan jaminan
Fidusia jika jaminan berupa harta benda bergerak (mobil, mesin dan lain-lain) ;
Terhadap ketentuan pembebanan Hak Tanggungan atas jaminan
pinjaman, Negara telaha menerbitkan peraturan hukum pada Undang-
Undang RI No. 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah disebut juga “Undang-undang
Hak
Tanggungan”.
Undang-undang
tersebut
mengatur tentang jaminan/agunan antara Bank dengan Debitur dalam transaksi pinjam meminjam serta peraturan-peraturan tentang tata cara
apabila terjadinya keadaan wanprestasi (tidak membayar) apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Di dalam praktek, apabila terdapat Debitur wanprestasi, Bank akan mengirimkan Surat Peringatan
kepada Debitur agar melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran
angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan. Peringatan tersebut diajukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi syarat
keadaan wanprestasi-nya Debitur. Apabila telah diperingati secara patur tetapi Debitur tidak juga melakukan pembayaran kewajibannya,
maka Bank melalui ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 20 UURI No. 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan, akan melakukan proses lelang terhadap barang jaminan/agunan Debitur ;
6.7. Bahwa system hukum di Indonesia setidaknya mengenal ada 4 (empat) lembaga jaminan, yaitu :
1.
“Lembaga Hak Tanggungan”, yang diatur di dalam UU RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pasal 1 angka 1 Undang-
Halaman 16 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
undang Hak Tanggungan menyatakan : bahwa Hak Tanggungan
adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960
tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak
berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan
tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada Kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain ;
Menurut Pasal 4 Undang-undang Hak Tanggungan bahwa ha katas tanahj yang dapat dibebani hak tanggungan adalah : 6.7.1. Hak Milik
6.7.2. Hak Guna Bangunan 6.7.3. Hak Guna Usaha
6.7.4. Hak Pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang
berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat
2.
dipindahtangankan
“Hipotik”, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Lembaga Hipotik yang masih berlaku khusus setelah lahirnya Undang-undang Hak Tanggungan adalah kapal
dengan ukuran 20 m3, atau lebih sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, KUHDagang, Undang-undang No. 2 Tahun 1992 3. 4. 6.8.
tentang Pelayaran
“Fidusia (Fiduciaire Eigendomsoverfracht)”, yang diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiduasia
“Gadai”, sebagaimana diatur dalam Pasal 1159 sampai Pasal 1160 KUHPerdata
Bahwa dalam praktek perbankan dikenal 2 (dua) jalan penyelesaian
terhadap kredit macet, yaitu :
a. Melalui proses negoisasi, yaitu proses dimana kedua belah pihak (kreditur dan debitur) bertemu untuk mencari solusi penyelesaian terhadap kredit macet dengan baik
b. Proses litigasi, yaitu upaya terakhir apabila terdapat benturan dalam penyelesaian kredit macet tersebut
Ada 3 (tiga) jalan utama dalam proses litigasi, yaitu :
1. Melalui Pengadilan Negeri, yaitu melalui proses gugatan terhadap
hutang dan jaminan Debitur yang tidak diikat dengan lembaga penjaminan hak tanggungan atau fidusia. Dan terhadap jaminanjaminan Debitur yang mempunyai grosse sertifikat hak tanggungan
Halaman 17 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
atau grosse sertifikat fidusia diajukan permohonan fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan di wilayah jaminan tersebut.
2. Melalui Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), yaitu terhadap jaminan-jaminan yang telah dibebani hak tanggungan.
Apabila
macet,
maka
penyelesaiannya
dapat
ditempuh lewat parate eksekusi yaitu eksekusi yang dilakukan
oleh pemegang hak tanggungan atas kekuasaan sendiri. Bankbank Negara dapat melakukannya lewat KP2LN.
3. Melalui Balai Lelang, yaitu bagi Bank-bank Swasta dapat
melakukan parate eksekusi lewat balai Lelang Swasta atau yang disebut juga : “Balang”
6.9. Bahwa Parate Eksekusi yang dilakukan oleh pemegang hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tdak perlu minta
persetujuan pemberi Hak Tanggungan, sebagai pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh Kreditur tanpa melalui hakim. Bahwa
dalam praktek parate eksekusi yang dilakukan lewat Balai
Lelang Swasta ditempuh melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut :
1.
Atas dasar Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan,
lelang eksekusi hak tanggungan dapat dilaksanakan dengan cara :
a. Pemegang Hak Tanggungan Pertama dapat menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan
b. Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam grosse serifikat hak tanggungan, menjual
melalui pelelangan umum sesuai Pasal 14 ayat (2) UU Hak 2.
Tanggungan
Atas dasar Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, memberi
hak kepada kreditur pemegang hak tanggungan pertama untuk
menjual hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri, apabila debitur pemberi hak tanggungan cedera janji (wanprestasi).
Penjualan hak tanggungan pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri,
mengingat penjualan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan ini merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan lelangnya harus memperhatikan hal-hal, sebagai berikut :
Halaman 18 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
a. Akta pemberian hak tanggungan harus memuat janji-janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-undang Hak Tanggungan yaitu apabila debitur
cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai
hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut
b. Tidak memerlukan persetujuan debitur untuk pelaksanaan lelang
c. Bertindak sebagai pemohon lelang adalah kreditur pemegang hak tanggungan pertama
d. Nilai limit sedapat mungkin ditentukan oleh penilai independen e. Pelaksanaan lelang melalui pejabat kantor lelang negara f.
6.10.
Pengumuman lelang mengikuti tata cara pengumuman lelang
eksekusi
g. Pelaksanaan lelang melibatkan balai pada jasa pra lelang
Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terlawan I adalah
berdasarkan
permohonan
lelang
dari
Terlawan
II
dengan
menggunakan jasa pra lelang dari PT.Nobel Graha Auction sebagai perusahaan Balai lelang Swasta yang beralamat di Rukan
Tiara Buncit Blok A1 Jl.Kemang Utara IX No.9, Jakarta Selatan, melalui
surat permohonan yang disampaikan pada Terlawan I yaitu surat Nomor : 241/BPR.CAR/BSD/08.2014 tanggal 15 Agustus 2014 perihal : “Permohonan
Penetapan
Jadwal
Lelang
Eksekusi
Hak
Tanggungan dan Pengantar SKPT”. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal
10
ayat
(1)
Peraturan
Menteri
keuangan
Nomor
:
93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya
disebut PMK 93/PMK.06/2010), yang berbunyi : “Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan
jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya”.
6.11. Bahwa permohonan lelang yang diajukan Terlawan II merupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang hak Tanggungan, sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 ayat (5)
Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor :
PER-02/PL/2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang Petunjuk Teknis Halaman 19 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi : Dokumen persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan antara lain terdiri dari : a. Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit
b. Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan c.
Salinan/fotocopy Perincian Hutang/Jumlah kewajiban Debitur yang harus dipenuhi
d. Salinan/fotocopy bukti bahwa Debitur wanprestasi yang dapat berupa
peringatan-peringatan
maupun
pernyataan
Pimpinan/Direksi Bank yang bersangkutan selaku Kreditur
dari
e. Asli/fotocopy bukti kepemilikan hak, dan f.
Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang
kepada Debitur oleh Kreditur, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan
6.12. Terkait dengan hal tersebut pada angka 6.11 di atas, Terlawan II melampirkan dokumen syarat-syarat, antara lain : a. Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit : -
Fotocopy
Perjanjian
No.
11.2012 tanggal 14 November 2012
b. Salinan/forocopy c.
Kredit
Sertifikat
hak
Kab.Bogor tanggal 14 Januari 2012
0035/BPR.CAR/KR.BGR/
Tanggungan
No.
273/2013
SKPT
d. Salinan/fotocopy Perincian Hutang/Jumlah kewajiban Debitur yang harus dipenuhi, berdasarkan Surat Terlawan II yang ditujukan pada
Terlawan I dengan total kewajiban pinjaman/hutang Debitur sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 adalah sebesar Rp. 551.248.109,(lima ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluhb delapan ribu serratus Sembilan rupiah)
e. Salinan/fotocopy bukti bahwa Debitur wanprestasi yang dapat berupa
peringatan-peringatan
maupn
pernyataan
dari
Pimpinan/Direksi Bank yang bersangkutan selaku Kreditur, berupa : f.
Surat No.011/BPR.CAR/BGR/02.2014 tanggal 03 Februari
2014 perihal : “Surat Peringatan Pertama”
Surat No.027/BPR.CAR/BGR/05.2014 tanggal 26 Mei 2014
perihal : “Surat Peringatan Kedua”
Surat No.028/BPR.CAR/BGR/06.2014 tanggal 02 Juni 2014
perihal : “Surat Peringatan Ketiga (TERAKHIR)
Asli/fotocopy bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik No.
3539/Tengah Kel.Tengah Kec.Cibinong, Kab.Bogor, Jawa Barat,
Halaman 20 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
Luas 390 M² a/n Amir Amiruloh, bidang tanah bangunan yang terletak di Kp. Cipayung Jl. Bersih RT/RW : 01/01 Kel.Tengah Kec.Cibinong, Kab.Bogor, Jawa Barat
g. Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada
Debitur
oleh
Kreditur,
yaitu
357/BPR.CAR/BSD/20.2014 tanggal 22 Oktober 2014
surat
No.
6.13. Bahwa di dalam pengajuan surat permohonan penetapan jadwal lelang eksekusi hak tanggungan pada Tergugat I, Tergugat II menyebutkan
akan menggunkana jasa pra lelang PT.Nobel Graha Auction, kemudian Tergugat I mengeluarkan jadwal lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2014. Bahwa
di
dalam
surat
penetapan
jadwal
lelang
No.
S-Pen-
651/WKN.08/KNL.03/2014 tanggal 02 September 2014 dari Terlawan I, persyaratan pengumuman pertama lelang eksekusi hak tanggungan
sudah dijalankan oleh Terlawan II pada tanggal 21 Oktober 2014 dan pengumuman kedua lelang di harian surat khabar Metro Bogor tanggal 05 November 2014.
Sedangkan persyaratan untuk melakukan penilaian asset lelang sudah
pula dijalankan berdasarkan Hasil Laporan Penilaian Aset Amir Amiruloh yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Hari Utomo dan Rekan (merujuk pada Pasal 35 ayat (2) PMK No. 93/PMK.06/2010 jo.
Pasal
36
Peraturan
Menteri
Keuangan
RI
(PMK)
No.
106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 6.14.
Pelaksanaan Lelang).
Bahwa lelang eksekusi hak tanggungan dilakukan pada tanggal 19
November 2014 dengan hasil BATAL berdasarkan Risalah Lelang
yang diterbitkan Terlawan I No. Reg.BTL.373/2014 tanggal 19 November 2014.
6.15. Bahwa oleh karena lelang yang dijalankan Terlawan I tersebut BATAL, kemudian Terlawan II mengajukan permohonan lelang lagi dengan
mengajukan Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Pengantar SKPT pada Terlawan I berdasarkan Surat No.
117/BPR.CAR/BSD/03.2015
tanggal
menyampaikan persyaratan sebagai berikut : -
11
Maret
2015,
serta
Perincian Hutang Debitur sebesar Rp.632.976.856,- (enam ratus
tiga pulu dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan
ratus lima puluh enam rupiah), yaitu hutang Debitur sampai dengan Halaman 21 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
tanggal 28 Februari 2015 yang disampaikan pada Terlawan I berdasarkan Surat No. 122/BPR.CAR/BSD/03.2015 tanggal 11 -
-
Maret 2015
Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Pelawan
berdasarkan Surat No. 198/BPR.CAR/BSD/04.2015 tanggal 17 April 2015 SKPT
Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal
25 Mei 2015
Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di harian
Metro tanggal 09 Juni 2015
Melakukan Penilaian Aset pada Kantor Jasa Penilai Publik Hari
Utomo dan Rekan (merujuk pada Pasal 35 ayat (2) PMK No. 93/PMK.06/2010 jo. Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan RI
(PMK) No. 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93.PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang).
Berdasarkan
surat
penetapan
jadwal
lelang
No.
S-Pen-
327/WKN.08/KNL.03/2015 tanggal 02 April 2015 yang diterbitkan oleh
Terlawan I, kemudian lelang eksekusi hak tanggungan dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 dengan hasil BATAL, berdasarkan Risalah Lelang yang diterbitkan Terlawan I No. Reg.BTL.359/2015 tanggal 23 Juni 2015
6.16. Bahwa permohonan lelang yang dimohonkan Terlawan II telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan, sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan alasan tersebut
Terlawan I tidak berwenang menolak permintaan akan perantaannya
untuk mengadakan penjualan lelang. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 PMK No. 93/PMK.06/2010 yang berbunyi :“Kepala KPKNL/Pejabat
Lelang Kelas I tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah
lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang”
6.17. Bahwa lelang eksekusi hak tanggungan jaminan pinjaman hutang Debitur/Pelawan yang sudah dijalankan, baik yang dilakukan masingmasing pada : -
tanggal 19 November 2014 berdasarkan Risalah Lelang No.
Reg.Btl.373/2014 tertanggal 19 november 2014 dan laporan
Halaman 22 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
Realisasi Pelaksanaan Lelang yang diterbitkan oleh Terlawan I -
tertanggal 20 November 2014, maupun tanggal
23
Juni
2015
berdasarkan
Risalah
Lelang
No.
Reg.Btl.359/2015 tertanggal 23 Juni 2015 dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang yang diterbitkan oleh Terlawan I tertanggal 24 Juni 2015
kedua-duanya sudah dinyatakan BATAL, sehingga dengan demikian Petitum
butir 3
gugatan
perlawanan
Pelawan
yang
menuntut
dinyatakan batal eksekusi lelang yang dilakukan Terlawan I dan Terlawan
II
atas
sebidang
tanah
seyogyanya tidak dapat dikabulkan.
Sertifikat
No.
3539/Tengah,
6.18. Bahwa tuntutan untuk menyatakan batal eksekusi lelang sebagaimana bunyi tuntutan pada petitum gugatan perlawanan Pelawan, seyogyanya
dituangkan dalam gugatan perdata biasa, bukan gugatan perlawanan yang merujuk pada ketentuan Pasal 3 PMK 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang berbunyi : “Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat
dibatalkan”, mengingat lelang eksekusi hak tanggungan sudah dijalankan.
Sedangkan permohonan Putusan Provisi yang diajukan Pelawan untum
menunda pelaksanaan lelang atas tanah bangunan Sertifikat Hak Milik No. 3539/Tengah, seyogyanya juga haruslah ditolak, mengingat : -
Segala prosedur atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan
sudah dipenuhi oleh Terlawan I dan Terlawan II seluruhnya, baik tentang persyaratan-persyaratan dokumen yang harus dilengkapi,
tata cara pelaksanaan lelang, pemberitahuan lelang, iklan, bahkan harga limit lelang yang dinilai oleh Appaisal dari Kantor Jasa Penilai
Publik Hari Utomo dan Rekan, sebagaimana yang diamanahkan
dalam ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI
disebut juga : PMK, yaitu PMK No. 93/PMK-06-2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PMK No. 93/PMK-06/2010 tentang -
Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Dilakukan melalui jasa pra lelang PT. Nobel Graha Auction.
Sudah sesuai dengan aturan yang digariskan dalam ketentuan
Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-undang Hak Tanggungan.
Halaman 23 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
6.19. Bahwa takada satupun cacat yuridis formil maupun cacat administrasi prosedur yang dilakukan Terlawan I dan Terlawan II dalam melakukan
proses eksekusi lelang hak tanggungan tersebut, dimana justru Pelawan-lah
yang
tidak
mempunyai
itikad
baik
untuk
segera
menyelesaikan kewajiban pembayaran lunas pinjaman/hutangnya pada Bank dengan melakukan upaya perlawanan saat ini yang dapat
dikatakan sebagai pelawan yang tidak baik dan benar, mencaru-cari cara menghindar dari tanggungjawab.
6.20. Bahwa menjadi perseden buruh dikemudian hari yang sangat merugikan dunia perbankan pada umumnya, manakala setiap Debitur yang akan
dilakukan eksekusi atas jaminan pinjaman/hutangnya pada Bank,
melakukan upaya hukum perlawanan tanpa dasar yang tepat dan jelas, dengan
sengaja
kewajibannya
ingin
pada
mengemplang
Bank.
Bank
Bank
sebagai
menghindar
pemegang
kepercayaan masyarakat banyak haruslah dilindungi.
dari
amanah
Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kiranyan Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan sebagai berikut : Dalam PROVISI :
1. 2.
Menolak seluruh permohonan Provisi dari Pelawan ;
Menghukum Pelawan membayar seluruh ongkos perkara yang timbul ;
Dalam EKSEPSI :
1. 2.
Menerima seluruh eksepsi Terlawan II ;
Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Vverklaard) ;
Dalam POKOK PERKARA :
1.
Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar ;
3.
Menghukum Pelawan membayar seluruh ongkos perkara yang timbul ;
2.
Menolak seluruh gugatan perlawanan Pelawan ;
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).
Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan mengajukan Replik sedangkan
Terlawan I dan Terlawan II masing-masing telah mengajukan Duplik, sedangkan Kuasa Turut Terlawan tidak mengajukan Jawaban dan Duplik di persidangan ;
Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum
dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 7Juni 2016, Nomor 125 / Pdt Plw / 2015 / PN. Cbi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Halaman 24 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
DALAM PROVISI
- Menolak tuntutan Provisi Pelawan ;
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; 2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.601.000,00 (Dua juta enam ratus satu ribu rupiah) ;
Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal
13Juni 2016 Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan agar
perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 7Juni 2016 Nomor: 125 / Pdt. Plw / 2015 / PN.Cbi untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ; ------------------------------------------------------------------------------------------------
Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2016, tanggal 23 Juni 2016 dan tanggal 11 Juli 2016,
pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan ; -----------------------------------------------------------------------------------------------
Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Pembanding semula
Pelawan telah mengajukan memori banding
yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 30Juni 2016 dan memori banding tersebut
telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Turut Terlawan, Terlawan I dan Terlawan II pada tanggal 13 Juli 2016, tanggal 21 Juli 2016 dan tanggal 10Agustus 2016; ----------------------------------------------------------------------------------
Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Para Terbanding
semula Terlawan I dan Terlawan II tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 30 Agustus 2016 ; ---------------------------------------------------------------------------------------
Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzage)
No.125/ Pdt.Plw / 2015 / PN. Cbi tanggal 10 Agustus 2016 dan masing-masing tanggal 15 Agustus 2016 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan
seksama
sebelum
berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ; --Halaman 25 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding pada tanggal 07Juni 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung,meneliti dan mempertimbangkan : - Apakah Terlawan I (Terbanding I) adalah pihak yang berwenang melaksanakan lelang umum atas Hak Tanggunganyang diajukan oleh Terlawan II (Terbanding II) dan apakah sudah sesuai dengan Perundangundangan yang berlaku ? - Apakah benar lelang objek Hak Tanggungan adalah sebesar dibawah nilai limit ? - Eksekusi Hak Tanggungan harus menurut ketentuan hukum acara perdata. - Eksekusi Hak tanggungan harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. - Eksekusi melalui PUPN / KPKNL hanya dapat dilakukan jika Kreditornya adalah BUMN. Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini. Seluruh isi memori banding dari pihak Pembanding semula Pelawan telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Para Terbanding maupun Kuasa Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 30 Agustus 2016 No 125 / Pdt.Plw / 2015 / PN. Cbi ; -----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara yang memuat Berita Acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat bukti, keterangan saksi serta salinan Halaman 26 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 7Juni 2016 Nomor :125 / Pdt.Plw/ 2015 / PN. Cbi dan memori banding dari Pembanding semula Pelawan yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; ----------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-petimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 2016 Nomor:125 / Pdt.Plw / 2015 / PN. Cbi dapat
7Juni
dipertahankan dan oleh
karenanya haruslah dikuatkan ; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -------------------------------------------------Mengingat Pasal 14 dan Pasal 20 ayat 1Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; --------------------------------------------------------------------------------M E N G A D I L I 1.
Menerima
permohonan
banding
dari Pembanding semula
Pelawan;----------------------------------------------------------------------------2.
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 2016
7Juni
Nomor: 125 / Pdt.Plw / 2015 / PN. Cbi yang dimohonkan
banding tersebut ; -------------------------------------------------------------------
Halaman 27 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
3.
Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -
DEMIKIANLAH
diputus dalam rapat permusywaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : KAMIStanggal 13OKTOBER 2016, oleh kami : FIRZAL ARZY, S.H., M.H Hakim Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SULAIMAN, S.H., M.H. dan TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H. masing–masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari SELASAtanggal 18OKTOBER 2016 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.DEDE SOBARI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -------------------------------------
HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA MAJELIS
Ttd
Ttd
SULAIMAN, S.H., M.H.
FIRZAL ARZY, S.H., M.H.
Ttd TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI Ttd H.DEDE SOBARI, S.H., M.H.
Perincian Biaya :
- Meterai …….. - Redaksi Putusan ……. - Pemberkasan ….……. Jumlah
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah )
Halaman 28 dari halaman 28 Putusan Nomor413/PDT /2016/PT.BDG
