PT. BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 490 / PDT / 2015 / PT. BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : SRI HARYATI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Kp. Cibogo Rt. 009 Rw. 03, Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, yang diwakili oleh kuasanya Dhanur Shantikno, S.H, Toni Permana, S.H dan Arip Yogiawan, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Toni Permana, S.H & Partner yang beralamat di Jalan Anggadireja No. 81,

Baleendah

Kabupaten

Bandung,

berdasarkan

Surat

Kuasa

Purwakarta 27 Mei 2015 Nomor : 21/Lsk.Pdt/2015, untuk selanjutnya disebut sebagai, PEMBANDING, SEMULA PELAWAN; MELAWAN : 1. Ny. AUGUSTINS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat dahulu di Kampung Cilosari RT.01/RW.01, Desa Cibening, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sekarang beralamat di Komplek Transit AU AKEDIRI, Jailoho, Halmahera, Kabupaten Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I, SEMULA TERLAWAN I ; 2. Tn. ANTON WONUAH, pekerjaan purnawirawan ABRI, yang beralamat di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kotamadya Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II, SEMULA TERLAWAN II 3. Tn. ARTHUR WONUAH, pekerjaan swasta, yang beralamat di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kotamadya Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III, SEMULA TERLAWAN III ; 4. Tn. ABRAHAM WONUAH, pekerjaan swasta, yang beralamat di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kotamadya Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV, SEMULA TERLAWAN IV ;

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 490/Pdt/2015/PT.BDG

5. Ny. ALTJE WONUAH, pekerjaan swasta, yang beralamat di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kotamadya Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V, SEMULA TERLAWAN V ; 6. Tn. JOB WONUAH, pekerjaan swasta, yang beralamat di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kotamadya Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI SEMULA TERLAWAN VI ; 7. Tn. JOHAN TALIWONGSO, pekerjaan swasta, yang beralamat di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kotamadya Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII, SEMULA TERLAWAN VII ; 8. Tn. JOSEPH TALIWONGSO, pekerjaan swasta, yang beralamat di Jalan Gumuruh Nomor 12/114, Kotamadya Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII, SEMULA TERLAWAN VIII ; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Nopember 2015 Nomor : 490/PEN/PDT/2015/PT.Bdg, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; 2. Berkas perkara perdata Nomor : 27/Pdt.G.PLW/2014/PN.Pwk. dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. TENTANG DUDUK PERKARANYA : Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut pada putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Mei Nomor 27/Pdt.G.PLW/2014/PN.Pwk; Membaca surat perlawanan Pelawan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/ 2012/PN.Pwk jo. Nomor : 045/2000/Eks tanggal 25 Juni 2012 yang merupakan tanggal 7 Juni 2000 Nomor : 045/2000/Eks, yang didaftar di Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 29 September 2014 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.Plw/2014/PN.Pwk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut : 1. Bahwa pelawan merupakan pemilik tanah seluas 6.200 m2 yang terletak di Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan Surat Ukur No. 215/1993, sebagaimana ternyata dalam sertifikat

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 490/Pdt/2015/PT.BDG

Hak Milik Nomor 262/Campaka, tanggal 3 Januari 1994 dengan batasbatas: -

Sebelah Utara

: Sungai Ciherang

-

Sebelah Selatan : Tanah Perkebunan Cikumpay

-

Sebelah Barat

: Tanah milik adat

-

Sebelah Timur

: Tanah Perkebunan Cikumpay

Selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa. 2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Pengadilan Negeri Purwakarta telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk jo. Nomor : 045/2000 Eks, tanggal 25 Juni 2012, yang merupakan pelaksana atas delegasi dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Juni 2000 Nomor : 045/2000 Eks, yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta telah meletakkan Sita Eksekusi terhadap sebidang tanah Hak Milik Adat sebagaimana diuraikan dalam Kohir/Kikitir No. 1420, Persil No. 50b, Persil No. 74, Persil No. 75b dan Persil No. 78 seluas 53,734 Ha yang lokasinya setempat terletak dan dikenal sebagai Blok Cibening II Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten DT. II Purwakarta, dengan batas-batas : -

Utara

: Jalan perusahaan perkebunan PTP XII

-

Timur

: Jalan ke Cikumpay

-

Selatan : Tanah dan bangunan Pabrik Great River Garmen

-

Barat

: Sungai Ciherang

3. Bahwa selanjutnya atas Penetapan Nomor : 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/ 2012/PN.Pwk Jo. Nomor : 045/2000 Eks, tanggal 25 Juni 2012, Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang bernama Abner Sirait, S.H., M.H, telah melaksanakan Sita Eksekusi atas tanah seluas 53,734 Ha tersebut di atas

berdasarkan

Berita

Acara

Sita

Eksekusi

Nomor

:

01

BA.ST/Del.Pdt.Eks/2012/PN.Pwk, tanggal 28 Juni 2012 ; 4. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Pelawan, ternyata Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut merupakan pelaksanaan dari eksekusi Putusan Nomor : 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST tanggal 23 September 1999 yang diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) yang kemudian dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta bantuan

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 490/Pdt/2015/PT.BDG

kepada Pengadilan Negeri Purwakarta untuk meletakkan sita eksekusi, mengingat objek sita eksekusi berada di Purwakarta, adapun dalam Putusan Nomor : 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST yang menjadi pihak Penggugat adalah Para Terlawan ; 5. Bahwa

atas terbitnya

Penetapan

Nomor :

01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/

2012/PN.Pwk Jo. Nomor : 045/2000 Eks, tanggal 25 Juni 2012, Pelawan merasa sangat keberatan karena berdasarkan fakta di lapangan dari areal yang diletakkan sita eksekusi seluas 53,734 Ha oleh Pengadilan Negeri Purwakarta ternyata tanah Pelawan seluas 6.200 m2 juga turut masuk dalam areal yang disita eksekusi tersebut, padahal tanah objek sengketa adalah milik Pelawan, bahwa atas tanah objek sengketa tersebut Pelawan juga memiliki bukti otentik berupa Sertifikat Hak Milik No. 262/Campaka tanggal 3 Januari 1994 ; 6. Bahwa selanjutnya atas dilaksanakannya Sita Eksekusi atas sebidang tanah Hak Milik Adat sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Nomor : 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk Jo. Nomor : 045/2000 Eks tanggal 25 Juni 2012 yaitu sebidang tanah dalam Kohir/Kikitir Nomor : 1420, Persil Nomor : 49, Persil Nomor : 50b, Persil Nomor : 74, Persil Nomor : 75b dan Persil Nomor : 78 seluas 53,734 Ha yang lokasinya stempat terletak dan dikenal sebagai Blok Cibening II Desa Campaka, Kecamatan Campaka Kabupaten DT.II Purwakarta, ternyata berdasarkan keterangan dari Desa Campaka Kohit/Kikitir Nomor : 1420 tersebut tidak ada dan tidak tercatat dalam Buku C Desa Campaka, sehingga Para Terlawan sesungguhnya tidak memiliki tanah adat seluas 53,734 Ha di Desa Campaka ; 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena dalam Putusan Nomor : Nomor : 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST tanggal 23 September 1999, Pelawan tidak pernah dijadikan sebagai pihak Tergugat , bahkan Para Terlawan tidak memiliki tanah adat di Desa Campaka, dan lagi pula Pelawan memiliki bukti otentik berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah hak milik seluas 6.200 m2 yang terletak di Desa Campaka, Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta yang saat ini ternyata telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Purwakarta, maka telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 490/Pdt/2015/PT.BDG

benar,

dan

oleh

karenanya

Penetapan

Nomor

:

01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk Jo. Nomor : 045/2000 Eks tanggal 25 Juni 2012 harus dibatalkan ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar ; 3. Menyatakan

batal

Penetapan

Nomor

:

01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/

2012/PN.Pwk Jo. Nomor : 045/2000 Eks tanggal 25 Juni 2012 ; 4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ; Atau Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). Membaca surat jawaban tertulis atas perlawanan tersebut dari Terlawan V, Terlawan VI, dan Terlawan VII pada tanggal 18 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : Bahwa PARA TERLAWAN, pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PELAWAN dalam Surat Gugatan Perlawanannya, baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya, dan menolak seluruh tuntutannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya, dengan alasan dan bukti-bukti hukum sebagai berikut : 1. Bahwa objek sengketa yang dituntut pembatalannya pada gugatan Perlawanan perkara aquo sebagaimana diuraikan pada posita dan petitumnya yaitu terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 01/Pen.Pdt/Del.Sita. Eks/2012/PN.Pwk tanggal 25 Juni 2012, Jo. Nomor 045/2000 Eks, tanggal 25 Juni 2012, Jo. Berita Acara Sita Eksekusi No.01 BA.ST/Del.Pdt.Eks/2012/PN.Pwk, tanggal 28 Juni 2012, yang merupakan pelaksanaan delegasi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Juni 2000, Nomor: 045/2000 Eks, Jo. tanggal 23

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 490/Pdt/2015/PT.BDG

September 2014 Nomor: 045/2000 Eks . atas Tanah seluas 53.734 ha, yang dikuasai oleh PTP Nusantara VIII (Persero) ; 2. Bahwa perlu dijelaskan dan ditegaskan, terhadap Penetapan Sita Eksekusi aquo Para Terlawan berperkara dengan Pihak PTP Nusantara VIII (persero) (vide: Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Perkara Perdata Nomor: 22/Pdt.G/Plw/2012/PN.Pwk. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.200/Pdt/2013/PT.Bdg. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.2560 K/Pdt/2013) yang saat ini perkaranya telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) ; 3. Bahwa Para Terlawan tidak memasukan dan atau melibatkan Ny. SRI HARYATI (selaku pemilik Sah SHM No. 262/Campaka, SU. No.215/1993 tanggal 7 Desember 1993, Sertipikat tanggal 3 Januari 1994, seluas 6200 M2) sebagai pihak dalam perkara dan/atau mempunyai niat untuk meletakkan/

memasukkan/mencatatkan

Sita

Eksekusi

dan/atau

Sita

Jaminan terhadap SHM No.262/Desa Campaka atas nama Pelawan (Ny. SRI HARYATI) berdasarkan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas karena SHM No. 262/Campaka atas nama Ny. SRI HARYATI berada diluar dan tidak dimasukkan atau termasuk kedalam objek sengketa aquo ; 4. Bahwa berdasarkan uraian butir 1, butir 2 dan butir 3 tersebut diatas, Para Terlawan menyatakan dan menegaskan TIDAK PERNAH MEMINTA MEMASUKKAN,

MENCATATKAN

DAN/ATAU

MELETAKKAN

SITA

EKSEKUSI dan/atau Sita Jaminan terhadap SHM No. 262/Campaka, SU. No.215/1993 tanggal 7 Desember 1993, Sertipikat tanggal 3 Januari 1994, seluas 6200 M2, atas nama Ny. SRI HARYATI sebagaimana dimaksud Penetapan Sita Eksekusi pada uraian butir 1 (satu) Jo. butir 2 tersebut diatas ; 5. Bahwa untuk mengetahui dan memastikan bahwa SHM No. 262/Campaka, SU. No.215/1993 tanggal 7 Desember 1993, Sertipikat tanggal 3 Januari 1994,

seluas

6200

M2,

atas

nama

Ny.

SRI

HARYATI,

TIDAK

DILETAKKAN/DICATATKAN SITA EKSEKUSI dan/atau Sita Jaminan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut diatas, maka Kantor Hukum Indra Cahaya, SH & Partners selaku Kuasa Hukum Para Terlawan, membuat dan mengajukan Surat Nomor: 02/B-1/LO-ICP/BDG/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015, Perihal : Mohon Keterangan Sita Eksekusi/Sita

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 490/Pdt/2015/PT.BDG

Jaminan atas SHM No.262/Desa Campaka atas nama Sri Haryati, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta ; 6. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, menjawab Surat permohonan dari Kantor Hukum INDRA CAHAYA, SH. & PARTNERS tersebut melalui Surat Nomor: 037.13.32.14/II/2015, tertanggal 06 Februari 2015 , yang dalam jawabannya menyatakan dengan jelas dan tegas , TIDAK ADA CATATAN diletakkan Sita Eksekusi dan/atau Sita Jaminan atas SHM No. 262/Desa Campaka, Surat Ukur No. 215/1993 tanggal 7 Desember 1993, Sertipikat tanggal 3 Januari 1994, Luas 6200 M2 tercatat atas nama Ny. SRI HARYATI ; 7. Bahwa untuk mengakhiri sengketa aquo, Kantor Hukum Indra Cahaya, SH.& Partners, melalui Surat Nomor: 04/B-1/LO-ICP/BDG/II/2015 tanggal 05 Februari 2015, pada Acara Mediasi

telah mengajukan proposal

perdamaian secara tertulis kepada Pelawan, yang pada intinya menyatakan: 7.1. Bahwa Para Terlawan tidak pernah meminta dan/atau memasukkan untuk meletakkan Sita Eksekusi dan/atau Sita Jaminan terhadap SHM No. 262/Campaka, SU. No.215/1993 tanggal 7 Desember 1993, Sertipikat tanggal 3 Januari 1994, seluas 6200 M2, atas nama Ny. SRI HARYATI, kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta (vide : Butir 1) 7.2. Bahwa

Ketua

Pengadilan

Negeri

Purwakarta

tidak

pernah

memerintahkan meletakkan dan/atau mencatatkan Sita Eksekusi dan/atau Sita Jaminan terhadap SHM No. 262/Campaka, SU. No.215/1993 tanggal 7 Desember 1993, Sertipikat tanggal 3 Januari 1994, seluas 6200 M2, atas nama Ny. SRI HARYATI ; 7.3. Bahwa SHM No. 262/Campaka, SU. No.215/1993 tanggal 7 Desember 1993, Sertipikat tanggal 3 Januari 1994, seluas 6200 M2, atas nama Ny. SRI HARYATI, tidak termasuk dan/atau dimasukkan kedalam objek sengketa sebagaimana dimaksud pada uraian butir 1 dan butir 2 tersebut diatas ; 7.4. Bahwa dengan demikian pada Buku Tanah SHM No.262/Desa Campaka di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta tidak ada catatan diletakkan Sita Eksekusi dan/atau Sita Jaminan, sebagaimana disangkakan oleh Pelawan (vide: butir 1), dengan demikian Pelawan/ Ny. SRI HARYATI (selaku pemilik Sah SHM No. 262/Campaka, SU.

Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 490/Pdt/2015/PT.BDG

No.215/1993 tanggal 7 Desember 1993, Sertipikat tanggal 3 Januari 1994, seluas 6200 M2), dapat secara bebas melakukan segala tindakan hukum dalam bentuk apapun tidak ada yang dikecualikan dan tidak terbatas, termasuk Jual-Beli, Hibah, Gadai/Hipotek, Waris dsb. terhadap benda tidak begerak yang secara sah telah menjadi miliknya tersebut ; 8. Bahwa atas usulan/proposal perdamaian yang diajukan oleh Para Terlawan pada butir 7 tersebut, Pelawan/Ny. SRI HARYATI, melalui Kuasa hukumnya MENOLAK proposal perdamaian dengan alasan yang tidak jelas. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Para Terlawan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : PRIMAIR : 1. Menolak Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya; 2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang tidak benar; 3. Menyatakan sah dan tetap berkekuatan hukum Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 07 Juni 2000 Nomor: 045/2000/EKS, Jo. tanggal 23 September 2014 Nomor: 045/2000 Eks, Jo. Penetapan

Sita

Eksekusi

Pengadilan

Negeri

Purwakarta

Nomor:

01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk tanggal 25 Juni 2012, Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 01 BA.ST/Del.Pdt.Eks./2012/PN.PWK tanggal 28 Juni 2012, yang bersumber dan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST. tanggal 23 September 1999, YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (inkracht gewijsde van recht) ; 4. Menyatakan bahwa SHM No. 262/Campaka, SU. No.215/1993 tanggal 7 Desember 1993, Sertipikat tanggal 3 Januari 1994, seluas 6200 M2, atas nama Ny. SRI HARYATI, tidak ada catatan diletakkan Sita Eksekusi dan/atau Sita Jaminan, sebagaimana dimaksud Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 07 Juni 2000 Nomor: 045/2000/EKS,Jo. tanggal 23 September 2014 Nomor: 045/2000 Eks, Jo. Penetapan

Sita

Eksekusi

Pengadilan

Negeri

Purwakarta

Nomor:

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 490/Pdt/2015/PT.BDG

01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk tanggal 25 Juni 2012, Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 01 BA.ST/Del.Pdt.Eks./2012/PN.PWK tanggal 28 Juni 2012, yang bersumber dan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST. tanggal 23 September 1999, YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (inkracht gewijsde van recht) ; 5. Menyatakan bahwa SHM No. 262/Campaka, SU. No.215/1993 tanggal 7 Desember 1993, Sertipikat tanggal 3 Januari 1994, seluas 6200 M2, atas nama Ny. SRI HARYATI, tidak termasuk atau dimasukkan sebagai objek sengketa sebagaimana dimaksud Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 07 Juni 2000 Nomor: 045/2000/EKS,Jo. tanggal 23 September 2014 Nomor: 045/2000 Eks Jo. Penetapan Sita Eksekusi

Pengadilan

Negeri

Purwakarta

Nomor:

01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk tanggal 25 Juni 2012, Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 01 BA.ST/Del.Pdt.Eks./2012/PN.PWK tanggal 28 Juni 2012, yang bersumber dan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST. tanggal 23 September 1999, YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (inkracht gewijsde van recht) ; 6. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan hukum. Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 21 Mei 2015 Nomor 27/Pdt.G.PLW /2014/PN.Pwk yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ; 3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.813.000,- (empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 490/Pdt/2015/PT.BDG

Membaca

surat

pemberitahuan

isi

putusan

Pengadilan

Negeri

Purwakarta Nomor : 27/Pdt.G.Plw/2014/PN.Pwk yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 15 Juni 2015 yang menyatakan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 27/Pdt.G.Plw/2014//PN.Pwk masing-masing tanggal tanggal 15 Juni 215 dan tanggal 26 Juni 2015 telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Terlawan; Membaca

akta

Risalah

Pernyataan

banding

nomor

27/Pdt.G/PLW/2014/PN.Pwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 29 Mei semula Pelawan

2015 yang menyatakan bahwa Pembanding

telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri Purwakarta Nomor 27/Pdt.G.Plw/2014/PN.Pwk tanggal 21 Mei 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I melalui Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 15 Juni 2015, kepada Terbanding II, III, IV , VIII, masing-masing pada tanggal 26 Juni 2015 dan kepada Terbanding V pada tanggal 4 September 2015; Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 01 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terbanding

V tanggal 23 Juni 2015, kepada

Terbanding I melalui Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 13 Juli 2015 kepada Terbanding I, II, III, IV, VI, VII dan VIII masing-masing pada tanggal 27 Juli 2015; Membaca surat kontra memori banding yang diajukan Terbanding V/Terlawan V melalui kuasa hukumnya (Idra Cahaya, SH & Partners) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 5 Agustus 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 13 Agustus 2015 kepada Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, kepada Terbanding I melalui Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 7 Agustus 2015 dan kepada Pembanding tanggal 28 Agustus 2015; Membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara nomor : 27/Pdt.G.Plw/2014/PN.Pwk Jo. Nomor 751/Pdt/Del/2015/PN.Pwk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 13 Agustus 2015, untuk memberikan kesempatan kepada Terbanding V, tanggal 14 Agustus 2015 kepada

Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 490/Pdt/2015/PT.BDG

Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2015 kepada Pembanding dan Delegasi ke Pengadilan Negeri Ternate dengan suratnya tertanggal 10 Agustus 2015 Nomor : W11.U7.HT.02.02-929 Perihal :

Mohon

Bantuan

Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas

(Inzage)

No.27/Pdt.G.Plw/2014/PN.Pwk kepada Terbanding I, Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat

untuk memeriksa berkas perkara,

sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing tanggal 21 Maret 2014 dan tanggal 14 April 2014 untuk diperiksa dalam Tingkat Banding ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Pelawan tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat

yang

ditentukan

oleh

Undang-undang,

oleh

karenanya

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding/dahulu pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juni 2015 dengan mengajukan keberatankeberatan yang pada pokoknya : -

Bahwa penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta No.01/Pen.Pdt/del.Sita Eks/2012/PN.Pwk yo No.45/2000.Eks tanggal25 Juni 2012 (Bukti P.2a) dan BA Eks No.B.A. ST/Del-Pdt/Eks/2012/PN.Pwk tanggal 28 Juni 2012 (P.2.b) yaitu “Sebidang tanah Hak Milik adat Kikitir No.1420 Persil No.49; 50 b, No.74, 75 b dan No.78 seluas 53.734 Ha lokasi Blok Cibening II Desa Campaka Kec.Campaka Dati II Purwakarta, dengan batas-batas: - Utara Jalan Perkebunan PT.P XII; - Timur Jl. Ke Kampung Cikumpay; - Selatan tanah dan bangunan Pabrik Griat River Garman; - Barat sungai Ciherang ;

-

Penetapan sita eksekusi Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut isinya tidak sesuai

dengan

isi

putusan

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Pusat

No.379/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 September 1999 yang diputus secara verstek yang amarnya berbunyi antara lain sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor 490/Pdt/2015/PT.BDG

“Menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah milik

adat

kohir/kikitir

No.1420

Desa

Cempaka

a/n

Para

Terbanding/Para Terlawan dengan luas 53.734 Ha; -

Pemeriksaan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat untuk melihat batas-batas dan kebenaran atas tanah obyek perkara tersebut;

-

Bahwa tanah SHM No.262/Cempaka tanggal 3 Januari 1999 Luas 6200 M2 berasal dari konversi kikitir No.6800 – Persil 74 D.II sedangkan bagian tanah obyek sengketa yang dieksekusi adalah persil No.74 D.II Luas 24803 Ha; Menimbang, bahwa Para Terbanding, semula Para Terlawan telah

mengajukan kontra memori banding melalui penasehat Hukumnya tertanggal 05 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara ini ditingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan fakta Hukum, bukti dan saksi yang telah dikaji dan diteliti kebenarannya ;

-

Bahwa penetapan Sita Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta yang merupakan pelaksanaan delegasi penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 7 Juni 2000 No.045/2000 Eks yo tanggal 23 September 2014 No.45/2000 Eks tanah Luas 53.734 Ha yang dikuasai oleh PT.PN.VIII;

-

Bahwa tanah SHM No.262/Cempaka tanggal 3 Januari 1999 luas 6200 M2 berada diluar dan tidak termasuk dalam obyek sengketa hal ini dikuatkan dengan keterangan kepala kantor BPN bahwa tidak ada catatan diletakan sita atas tanah pelawan luas 6200 M2 SHM No.261/Desa Cempaka ;

-

Bahwa antara Pembanding/Pelawan dengan pihak Para Terbanding/ semula Para Terlawan tidak ada sengketa; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa dan

mempelajari serta meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tertanggal 21 Mei 2015, No.27/Pdt.Plw/2014/PN.Pwk dan memori banding dari Pembanding/Semula Pelawan melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 01 Juli 2015, serta kontra

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 490/Pdt/2015/PT.BDG

memori banding

dari Terbanding/semula Terlawan melalui Penasehat

Hukumnya tertanggal 5 Agustus 2015 Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan berikut ini: Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama dalam mengambil kesimpulan dalam pertimbangan Hukumnya, hukumnya, karena

telah salah dalam penerapan

tidak cukup mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta

Hukum yang diperoleh dipersidangan dan tidak cermat dalam menilai fakta-fakta dan bukti-bukti baik-bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diperoleh dipersidangan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama dalam mengambil kesimpulan dalam putusannya didadasarkan bahwa Penetapan Eksekusi serta berita acara eksekusi No.01/B.A.PT/Del.Pdt/Eks/2012/PN.Pwk, tanggal 28 Juni 2012 yang berbatasan dengan sungai Ciherang, adalah sebelah Barat, dan tanah milik pelawan yang berbatasan dengan sungai Ciherang adalah sebelah utara, selanjutnya setelah dilihat dan diteliti peta desa Cempaka dihubungkan dengan tanah dalam Berita acara Eksekusi dan batas-batas tanah sesuai SHM tanah milik Pelawan sebagaimana : SHM No.262/Campaka tanggal 3 Januari 1994 seluas 6200 M2 milik dari Pelawan (Srihayati) tidak termasuk dalam obyek sita Eksekusi dimaksud (Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta hal. 24 alinea ke.33 ke.4); Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa hal tersebut diatas diperkuat dengan keterangan saksi Asep Heryadi, yang setelah ditunjukan bukti P.12 berupa peta Desa Cempaka yang menyatakan bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan B.A Eksekusi dan dicocokan dengan SHM tanah milik Pelawan seluas 6200 M2, dihubungkan dengan peta Desa, barulah saksi tahu bahwa tanah milik Pelawan tidak masuk dalam Sita Eksekusi atau berada diluar tanah sebagaimana dalam B.A Eksekusi dimaksud (Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Hal 24 alinea ke.-5); Menimbang, bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dikemukan diatas, menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum cukup untuk membuktikan bahwa tanah S.H.M No.262/Desa Cempaka, surat ukur tanggal 7 Desember 1993 No.215/1993, tanggal 3 Januari 1994 milik

Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 490/Pdt/2015/PT.BDG

Pembanding/semula Pelawan tidak termasuk dalam obyek tanah yang telah di Sita Eksekusi dimaksud, oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam menilai fakta dan bukti-bukti secara global atau secara umum tidak dirinci secara cermat dan teliti, karena masih banyak bukti-bukti lain yang tidak ikut dipertimbangkan yang justru dapat membuktikan sebaliknya; Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan, bahwa tanah milik Pelawan berdasarkan surat gugatan pelawannya dikuatkan dengan bukti surat P-1 batas-batas tanah Pelawan adalah :

-

– Sungai Ciherang;

-

Sebelah utara

-

Sebelah selatan - tanah perkebunan Cikumpai;

-

Sebelah Barat

- tanah milik adat;

-

Sebelah Timur

- tanah perkebunan Cikumpai;

Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan oleh Pembanding/Pelawan dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2015 dan Pelawan dapat menunjukan tanah milik Pelawan dan hal tersebut tidak dibantah oleh Terbanding/ Para Terlawan;

-

Bahwa menurut keterangan saksi Pelawan yaitu Saksi Dede Ismail dan saksi Asep Hidayat menyatakan bahwa tanah Pelawan juga masuk dalam tanah yang akan di Eksekusi, karena baik tanah yang akan di sita eksekusi menurut B.A Eksekusi, maupun tanah milik Pembanding/ Pelawan samasama berbatasan dengan sungai Ciherang; (Putusan Pengadilan Negeri Hal.23 alenia 4, 5 dan 6); Menimbang, bahwa Penetapan sita eksekusi yang dikeluarkan oleh

Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta No.01/Pen.Pdt/Del. Sita Eks/2012 Pengadilan Negeri Purwakarta Jo. No.045/2000.Eks.tanggal 25 Juni 2012 yo B.A. Eksekusi No.01.B.A.ST/Del.Pdt.Eks/2012/PN.Pwk tanggal 28 Juni 2012 bahwa obyek Sita Eksekusi terhadap sebidang tanah Hak milik adat sebagaimana diuraikan dalam kohir / kikitir No.1420, Persil No.56 b, No.74, No.75 b dan persil No.78, seluas 53,734 Ha yang lokasinya terletak dan dikenal sebagai blok Cibening II Desa Cempaka, Kec. Cempaka , Kab Dati II Purwakarta dengan batas-batas sebagai berikut : - Utara

-

Jalan Perusahaan Perkebunan PT.P XII; Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor 490/Pdt/2015/PT.BDG

- Barat

-

Sungai Ciherang;

- Timur

-

Jalan Cikumpay;

- Selatan

-

tanah dan bangunan Pabrik Great Rover Garman;

(Bukti P-2a dan P-2 b yo Bukti T.V, VI, XII-11 & T-V, VI, VII-12); Menimbang, bahwa khusus mengenai bagian tanah obyek sita Eksekusi Persil No.74 yang dalam Penetapan Sita eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sebagaimana diuraikan diatas, yang tidak menjelaskan secara rinci tipe/golongan klasifikasi/kelas tanah serta luas masing-masing persil, maka hal ini dapat dilihat/ditemukan dalam bukti P-5 dan Bukti T-V, VI, VII-1 yakni Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.379/Pdt.G/1999/PN.Jakarta Pusat tanggal 23 September 1999 Hal.3 angka 1 yang menyatakan bahwa para Penggugat (Agustins Cs) adalah pemilik sah dari beberapa bidang tanah Hak milik adat yang tercatat dalam kohir/kikitir No.1420 Persil 49, persil 50 b, persil 74, persil 75 b, persil No.78

dengan

perincian luas sebagai berikut : -

Persil No.49, Klas S.II luas 0,697 ;

-

Persil No.50 b Klas D.III luas 4,524;

-

Persil No.74 Klas D.II luas 24.803;

-

Persil No.75 b Klas D.II luas 14.995 Ha;

-

Persil No.78 Klas D.II luas 8,815 Ha; Jumlah seluruhnya

= 53.734 Ha.

Yang terletak dan dikenal sebagai Blok Cibening II, Desa Campaka, Kecamatan Campaka Dati II Purwakarta dengan batas-batas sebagai berikut : -

Utara

-

Jalan Perusahaan Perkebunan PT.P XII;

-

Barat

-

Sungai Ciherang;

-

Timur

-

-

Selatan - Tanah dan Bangunan Pabrik Great Rover Garman ;

Jalan Cikumpay ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas diperkuat dengan bukti T.V, VI, VII – 18 yang merupakan jawaban dari A. Karnen selaku Kepala Desa Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten Dati.II Purwakarta tertanggal 27 Oktober 1998,

selaku

Lurah

Turut

Tergugat

1

dalam

Perkara

Pdt.

No.287/Pdt.G/1998/PN.Bdg yang menerangkan bahwa memang benar menurut data dan catatan pada buku letter C Desa Cempaka yang lama menunjukan Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor 490/Pdt/2015/PT.BDG

bahwa kohir No. C 1420 Desa Campaka adalah tertulis a/n Agustins Cs yang perinciannya adalah sebagai berikut : a. Persil No.49 S.III L.L.I

+ 0,597 Ha;

b. Persil No.50 b D.III L.

+ 4,524 Ha;

c.

+ 24,803 Ha;

Persil No.74 D.II

L

d. Persil No.75 b D. II L

+ 14,995 Ha;

e. Persil No.78 D.II L

+ 8,815 Ha;

Jumlah

+ 53,734 Ha;

Bahwa asal tanah Kohir Letter C No.1420 adalah berasal dari kohir Leter C No.497, Desa Campaka.Dan sejak tahun 1976 ada pendataan pembaharuan dari carbon pajaknya menjadi a/n PT. Nusantara VIII/PT.P XII yang ditanami tanaman karet ; Menimbang, bahwa tanah-tanah yang diuraikan diatas yang sekarang dijadikan obyek sita Eksekusi oleh Pengqadilan Negeri Purwakarta dan tanah persil No.74 D.II Luas + 24.803 Ha adalah bagian dari tanah obyek Sita Eksekusi, yang kalau dikaitkan atau dihubungkan dengan tanah milik Pembanding/semula Pelawan SHM No.262/Desa Campaka tanggal 3 Januari 1994 luas + 6200 M2 a/n Sri Haryati (Pembanding/semula Pelawan) yang berdasarkan bukti P.1 Buku tanah Hak Milik No.262 Desa Campaka Kec. Cempaka, Kab.Dati II Purwakarta tercatat asal persil Konversi dari kikitir

C

No.6800 persil 74 D.II luas 6200 M2 berasal dari persil yang sama yaitu persil 74 D II; Menimbang, bahwa dari penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana diuraikan secara rinci tersebut diatas, maka tanah Pembanding/semula pelawan SHM No.262/Desa Campaka luas 6200 M2 yang berasal dari konversi kikitir/Kohir C No.6800 persil 74 D.II adalah bagian dari tanah obyek sita eksekusi milik Terbanding/Para terlawan luas + 24803 M2 Persil 74 D.II yang merupakan salah satu bagian dari obyek sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta; Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sita eksekusi milik terbanding semula Para Terlawan seluas + 24.803 M2 persil 74 D.II adalah merupakan salah satu bagian dari tanah obyek sita Eksekusi dimaksud sebagaimana

dalam

penetapan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Purwakarta

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 490/Pdt/2015/PT.BDG

No.1/Pen.Pdt.Del.Sita Eks/2012/PN.Pwk,. jo No.045/2000/Eks.Tgl.2 Juni 2012 jo. BA. Eks.No.01.B.A. ST/Del.Pdt.Eks/2012/PN.Pwk tanggal 28 Juni 2012, maka dengan demikian otomatis tanah milik Pembanding/semula Pelawan SHM No.262/Desa Cempaka luas 6200 M2 tanggal 3 Januari 1994 yang berasal dari C No.6800 persil 74 D.II, termasuk dalam obyek sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut diatas; Menimbang, bahwa disamping itu dalam Penetapan Sita Eksekusi baik dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maupun penetapan sita delegasi Pengadilan Negeri Purwakarta obyek sita eksekusinya adalah sebidang tanah Hak Milik adat sebagai diuraikan dalam kohir/kikitir No.1420, persil No.49, persil No.50 b Persil No.74 Persil No.75 b dan persil No.78 seluas 53.734 Ha yang lokasi setempat dikenal sebagai Blok Cibening II Desa Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kab. Dati II Purwakarta dengan batas-batas : -

Utara

:

dengan jalan Perusaan Perkebunan PT.P VII;

-

Timur

:

dengan jalan ke. Cikumpay;

-

Selatan

:

dengan tanah dan bangunan Pabrik Griat River Garman;

-

Barat

:

dengan sungai Ciherang ;

Yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas dan luas masing-masing persil tanah obyek sita eksekusi dimaksud; Dengan demikian, bahwa antara amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.379/Pdt.G/1999/PN.Jkr Pst. Tanggal 23 September 1999, yang amarnya menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah hak milik adat Kohir/Kikitir No. 1420 Desa Campaka atas nama para Penggugat dengan

luas

53,734

Ha

dengan

isi

penetapan

sita

eksekusi

No.01/Pen.Pdt/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012 Pengadilan Negeri Purwakarta jo. 045/2000.Eks tanggal

25

Juni

2012

Jo.

B.A.

Eks

No.

01.BA.ST/

Del.Pdt.Eks/2012/PN.Pwk tidak bersesuaian; Menimbang,

bahwa

putusan

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Pusat

No.379/Pdt.G/1999 tanggal 23 September 1999 yang dalam amar/Diktum yang tanpa menyebutkan batas-batas yang jelas mengenai tanah obyek perkara yang dinyatakan Hak Milik para Penggugat adalah merupakan putusan yang tidak bisa dilaksanakan (Non Eksekutable);

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 490/Pdt/2015/PT.BDG

Menimbang,

bahwa oleh karena tanah Pembanding/semula Pelawan

adalah bagian/termasuk dalam obyek Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Purwakarta, maka Pembanding/semula Pelawan telah dapat membuktikan dalildalil perlawanannya dan oleh karenanya Pembanding/semula Pelawan adalah Pelawan yang benar; Menimbang, bahwa baik memori banding maupun kontra memori banding, tidak dipertimbangkan secara tersendiri, karena telah tercakup dalam pertimbangan Hukum putusan Prngadilan Tinggi secara keseluruhan; Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tertanggal 21 Mei 2015 No.27/Pdt.G.Plw/2014/PN.PWK, yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan; Menimbang, bahwa oleh pihak Para Terbanding/semula Para Terlawan dinyatak dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan , dan ditingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan ini; Mengingat : -

Undang-undang No.20 Th 1947 tentang Peradilan ulang di Jawa dan Madura;

-

Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

-

Peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; MENGADILI : -

Menerima permohonan banding dari Pembanding /semula Pelawan;

-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tertanggal 21 Mei 2015 No.27/Pdt.G.Plw/2014/PN.Pwk yang dimohon banding tersebut: Mengadili Sendiri: - Menerima dan mengabulkan gugatan Perlawanan

Pembanding

/semula Pelawan untuk seluruhnya; - Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 490/Pdt/2015/PT.BDG

- Menyatakan

batal

penetapan

No.1/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/

PN.Pwk. jo.No. 045/2000/Eks tanggal 25 Juni 2012; - Menghukum

Para

Terbanding/semula

Para

Terlawan

untuk

membayar ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 oleh Kami Hi. A. Sanwari.H.A, S.H.M.H. bertindak sebagai Ketua Majelis, Sulaiman, S.H., M.H. dan Sir Johan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Umar Basri, S.H Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sulaiman, S.H.,M.H. Hi.A. Sanwari. HA, S.H., M.H. Ttd Sir Johan, S.H.,M.H Panitera Pengganti, Ttd Umar Basri, S.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Meterai ..............…….. Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan ...….

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ..……..

Rp. 139.000,-

Jumlah …………………

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Halaman 19 dari 19 halaman putusan Nomor 490/Pdt/2015/PT.BDG