PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

NOMOR 307/PDT/2016/PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

1. Yayasan Kawaluyaan, dengan alamat secretariat Jalan Bandung 40153 ;

Budiasih No 7

2. Johanes Marinus Lunel, Sekretaris Pembina Yayasan Kawaluyaan, Jalan

Salendro Timur VII Nomor 14, Rt 004, Rw 010, Kel Gumuruh, Kec Batununggal Bandung,

3. Dr.Adjitijo A Amidjojo SpB, Anggota Pembina Yayasan Kawaluyaan, Jalan Budiasih No 7 Rt 02,Rw 05 Kel Gegerkalong, Kec Sukasari Bandung 40153,

4. Agus Tom Kurniawan, Anggota Pembina Yayasan Kawaluyaan, Jalan

Jenderal Sudirman No 46 Rt.05/01 Kel Kebon Jeruk Kec Andir, Bandung,

5. Leonardi Sumawidjita, Anggota Pembina Yayasan Kawaluyaan, Jalan

Abdurahman Saleh No 9 Rt.002/003 Kel Huseinsastranegara Kec Cicendo, Bandung,

6. Soesilo Gadroen, Anggota Pembina Yayasan Kawaluyaan, Puri Isola A-8 Rt.001/001 Kel Isola Kec Sukasari Bandung,

7. Erring Tjahyadi, Anggota Pembina Yayasan Kawaluyaan, Jalan Pandu No 3 Rt.001/002 Kel Pamoyanan Kec Cicendo, Bandung,

8. Jeannette

Indrawahyanti

Laksmono,

Anggota

Pembina

Yayasan

Kawaluyaan, Jalan Geusan Ulun No 17 Rt.001/003 Kel Citarum Kec Bandung Wetan Bandung,

9. Lenny Tumewu, Anggota Pembina Yayasan Kawaluyaan, Komplek Alamanda F-83 Rt.005/004 Kel Sekeloa Kec Coblong Bandung,

10. Judianti Kodijat, Anggota Pembina Yayasan Kawaluyaan, Jalan Aceh No 1 Rt.002/004 Kel Babakan Ciais Kec Sumur Bandung,

Semuanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. FERDINAND SIREGAR, S.H., M.H., 2. NOVITAWATI, S.H., 3. FERRY FERDIAN

NALIS, S.H., 4. PENNI OKTARIANI, S.H.. M.Hum., Advokat, & Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Ferdinand Siregar, S.H.,

M.H. & Associates” beralamat kantor di Jl Jatmika No 142 Kel Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 27 April 2016,

selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula TERGUGAT

dalam

REKONPENSI;

KONPENSI

/

para

para

PENGGUGAT

LAWAN

TAN SIAUW GIE, beralamat di Jl. Kanayakan Baru No 13. Rt.007/Rw.008 Kel Dago. Kec Coblong Bandung, dalam hal ini diwakili oleh serta memilih domisili hukum di kantor kuasanya RAMSES PURBA,SH, Advokat, &

Penasehat Hukum berkantor di Jl Purbadewa No 96 Kel Sukamiskin Kec Arcamanik Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal

23 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT

REKONPENSI;

dalam

KONPENSI

/

TERGUGAT

dalam

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

1.

2.

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27Juni 2016 Nomor 307/PEN/PDT/2016/PT.Bdg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 427/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 14 April 2016, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding tertanggal

01

Oktober 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Oktober 2015, di bawah register Nomor: 427/Pdt/G/2015/PN.Bdg, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa Tergugat 1 merupakan Badan Hukum yang mempunyai maksud dan tujuan sosial;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

2.

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari Tergugat 1 serta agar tertib dalam menjalankan kegiatan maka disusunlah aturan-aturan dalam Anggaran

Dasar Tergugat 1 yang berisi norma larangan atau norma perintah, maka

seseorang yang menjadi Pembina, pengurus dan pengawas harus bertindak 3.

sesuai dengan anggaran dasar Tergugat 1;

Bahwa Anggaran Dasar Tergugat 1 tertuang dalam Akta tanggal 15 Februari 2008 Nomor 09 yang dibuat dihadapan Patricia Tirta Isoliani Ginting Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung;

4.

------------------------------- Bukti P-1 (Akta tanggal 15 Februari 2008 Nomor 09)

Pembina adalah salah satu organ Tergugat 1 yang mempunyai kewenangan

yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Bahwa susunan

Pembina sebagai salah satu organ Tergugat 1 tertuang dalam Akta

tertanggal 19 September 2013 Nomor 09 yang dibuat dihadapan Patricia

Tirta Isoliani Ginting Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung adalah sebagai berikut : Ketua

: Tan Siauw Gie

Sekretaris : Drs. Johanes Marinus Lunel Anggota : 1. Erring Tjahyadi

2. dr. Adjitijo Argoselo Amodjojo 3. Agus Tom Kurniawan 4. Leonardi Sumawidjita 5. Soesilo Gadroen

6. Jeannette Indrawahyanti Laksmono 7. Lenny Tumewu 8. Judianti Kodijat

------------------------ Bukti P-2 (Akta tertanggal 19 September 2013 Nomor 09)

5.

Pembina Tergugat 1 pada tanggal 23 Januari 2015 berencana mengadakan

6.

Anggaran Dasar Tergugat 1 yang tertuang dalam Akta tanggal 15 Februari

Rapat Pembina bertempat di Jl. Cicendo No 27 Bandung;

2008 Nomor 09 menetapkan dalam Pasal 10 ayat (6) “Rapat Pembina

dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir”;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) butir (a) menetapkan “Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina”;

Dapat kami jelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa Penggugat selaku Ketua Pembina hadir namun

mengingat jumlah minimum anggota pembina yang hadir tidak sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran, jumlah anggota Pembinayang hadir hanya 6 (enam) orang seharusnya dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang)maka Penggugat selaku Ketua Pembina tidak membuka rapat; Bahwa anggota Pembina yang hadir adalah : 1. Penggugat, sebagai Ketua Pembina.

2. Tergugat 2, sebagai SekretarisPembina. 3. Tergugat 3, sebagai anggotaPembina.

4. Agus Tom Kurniawan, sebagai anggotaPembina.

5. Leonardi Sumawidjita, sebagai anggotaPembina. 6. Soesilo Gadroen, sebagai anggotaPembina.

Karena tidak memenuhi korum kehadiran para pembina hanya berbincangbincang atau berdiskusi sembari menikmati makan siang bersama. Setelah 7.

makan siang Penggugat meninggalkan tempat;

Bahwa tiba-tiba Pembina Tergugat 1 menerbitkan Keputusan Pembina Yayasan

Kawaluyaan

Nomor

05/02/2015/PEMBINA/YK

tentang

Pemberhentian Anggota Pembina Yayasan, ditetapkan di Bandung tanggal

25 Februari 2015 dan ditanda tangani oleh Tergugat 2 sebagai Sekretaris dan Tergugat 3 sebagai Anggota; 8.

------------------------- Bukti P-3

Dapat kami jelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara

ini,

Keputusan

Pembina

Yayasan

Kawaluyaan

05/02/2015/PEMBINA/YK tidak ditandatangani oleh Ketua Pembina;

Nomor

Anggaran Dasar Yayasan Kawaluyaan yang tertuang dalam Akta tanggal 15 Februari 2008 Nomor 09 dalam Pasal 7 ayat (3) menetapkan Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka suatu keputusan tertulis yang

dikeluarkan oleh Pembina sebagai salah satu organ yayasan yang berisi

tindakan hukum seharusnya ditanda tangani oleh Ketua Pembina dengan atau tanpa sekretaris bukan ditandatangani oleh anggota dengan sekretaris;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Pembina Yayasan Kawaluyaan

Nomor 05/02/2015/PEMBINA/YK diterbitkan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan serta melanggar asas kepatutan dan kepantasan;

Tergugat 2 dan Tergugat 3 menandatangani Keputusan Pembina Yayasan Kawaluyaan

Nomor

05/02/2015/PEMBINA/YK

jelas

telah

melampaui

wewenang dan merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige 9.

daad);

Pertimbangan diterbitkan Keputusan Pembina Yayasan Kawaluyaan Nomor 05/02/2015/PEMBINA/YK adalah “Pengunduran diri Sdr. Tan Siauw Gei dari keanggotaan Pembina Yayasan Kawaluyaan yang disampaikan pada rapat

Pembina Yayasan Kawaluyaan tanggal 23 Januari 2015 bertempat di Jl. Cicendo No 27 Bandung”;

10. Bahwa Anggaran Dasar Yayasan Kawaluyaan Nomor 09, tanggal 15

Februari 2008 pada Pasal 7 ayat (7) menetapkan “Seorang anggota Pembina

berhak

mengundurkan

diri

dari

jabatannya

dengan

memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada seluruh anggota Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya”;

Mengundurkan diri dari jabatannya adalah hak setiap anggota Pembina namun harus dilakukan berdasarkan anggaran dasar yaitu dengan

memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada seluruh anggota Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;

Bahwa dapat kami jelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, rencana rapat pembina tanggal 23 Januari 2015

bertempat di Cicendo No 27 Bandung diadakan tidak untuk membahas

pengunduran diri seorang anggota pembina dari jabatannya karena memang tidak ada seorang anggota pembina yang menyampaikan secara tertulis

mengenai maksud pengunduran diri dari jabatan, demikian pula terhadap

Penggugat tidak pernah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya secara tertulis sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar Yayasan Kawaluyaan Nomor 09, tanggal 15 Februari 2008;

11. Adalah suatu kebohongan jika dikatakan pada tanggal 23 Januari 2015

bertempat di Cicendo No 27 Bandung telah terjadi Rapat Pembina dan tidak

patut dilakukan oleh orang yang bermoral, karena bersifat menipu. Oleh karena

itu

Keputusan

Pembina

Yayasan

Kawaluyaan

Nomor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

05/02/2015/PEMBINA/YK jelas adalah suatu kebohongan dan tipu muslihat

yang dilakukan oleh para Tergugat untuk menyingkirkan Penggugat dari jabatan Ketua Pembina;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Keputusan Pembina Yayasan Kawaluyaan

Nomor

05/02/2015/PEMBINA/YK

tentang

Pemberhentian

Anggota Pembina Yayasan diterbitkan dengan melawan hukum yaitu

Anggaran Dasar Yayasan Kawaluyaan Nomor 09, tanggal 15 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Patricia Tirta Isoliani Ginting SH, Notaris di Kota Bandung;

Bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah berani secara terang-terangan melanggar anggaran dasar dan memanipulasi fakta hukum maka dapat dikatakan Tergugat 2 bukan sebagai anggota dan sebagai Sekretaris yang baik dan benar, dan Tergugat 3 bukan sebagai Anggota yang baik. Tergugat

2 dan Tergugat 3 telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad)

12. Anggaran Dasar Yayasan Kawaluyaan yang tertuang dalam Akta tanggal 15

Februari 2008 Nomor 09 dalam Pasal 11 ayat (8) menetapkan “Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina,

dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahukan secara

tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut”;

Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8),

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan 13.

sah dalam Rapat Pembina;

Keputusan Pembina Yayasan Kawaluyaan Nomor 05/02/2015/PEMBINA/YK

diterbitkan dengan mengingat :

1. Persetujuan semua anggota Pembina secara tertulis atas pengunduran

diri saudara Tan Siauw Gei mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

2. Anggaran Dasar Yayasan Kawaluyaan No : 9 tanggal 15 Pebruari 2015. Bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara lihai mengkaitkan Keputusan

Pembina Yayasan Kawaluyaan Nomor 05/02/2015/PEMBINA/YK dengan mengingat Persetujuan semua anggota pembina secara tertulis atas pengunduran diri Penggugat padahal para tergugat mengetahui bahwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

Penggugat tidak pernah membuat surat pengunduran diri secara tertulis oleh karenanya

semua

anggota

pembina

yang

memberikan

persetujuan

dikualifikasikan bukan sebagai anggota pembina yang baik dan benar;

Persetujuan semua anggota pembina secara tertulis merupakan bentuk permufakatan jahat untuk menyingkirkan Penggugat dari jabatan Ketua Pembina. Jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk dikemudian hari bagi Yayasan Kawaluyaan yang mengemban fungsi sosial. Di

dalam

Pasal

1313

(“KUHPerdata”).disebutkan

Kitab

bahwa

Undang-Undang

suatu

Hukum

persetujuan

adalah

Perdata

suatu

perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak atau lebih setuju untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi sangat disayangkan Para

Tergugat melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar yaitu merekayasa

seolah-olah Penggugat mengajukan Pengunduran diri dari keanggotaan Pembina Yayasan Kawaluyaan yang disampaikan pada rapat Pembina

Yayasan Kawaluyaan tanggal 23 Januari 2015 hal ini merupakan perbuatan 14.

yang tidak patut dilakukan oleh orang berpendidikan dan bermoral;

Dalam Pasal 11 ayat (6)dalam Akta tanggal 15 Februari 2008 Nomor 09

menetapkan “Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat”;

Agar hasil rapat terdokumentasi maka dibuat Berita Acara Rapat. Berita Acara mencatat dari semua kejadian dalam Rapat pada hari, tanggal, jam dan di tempat yang telah ditentukan;

Seandainya benar pada tanggal 23 Januari 2015 telah diselenggarakan

rapat pembina bertempat di Cicendo No 27 Bandung, dapat dipastikan tidak memiliki Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.

Konsekuensi tidak memiliki Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat maka rapat Pembina pada tanggal 23

Januari 2015 bertempat di Cicendo No 27 Bandung sebagai rapat illegal atau tidak sah;

15. Bahwa oleh karena Keputusan Pembina Yayasan Kawaluyaan Nomor 05/02/2015/PEMBINA/YK

tentang

Pemberhentian

Anggota

Yayasan diterbitkan dengan melawan hukum oleh karena

Pembina

itu Keputusan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

Pembina Yayasan Kawaluyaan Nomor 05/02/2015/PEMBINA/YKadalan tidak sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan batal;

16. Bahwa oleh karena Keputusan Pembina Yayasan Kawaluyaan Nomor 05/02/2015/PEMBINA/YKadalan

tidak

sah

dan

batalmaka

patut

mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada Jabatan semula sebagai Ketua Pembina sebagaimana dalam Akta No 9 tanggal 19

September 2013 yang dibuat dihadapan Patricia Tirta Isoliani Ginting SH, Notaris di Kota Bandung;

17. Bahwa perbuatan dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 bersama-sama dengan Tergugat 4 sampai dengan Tergugat 10 tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad);

18. Bahwa Tergugat 1merupakan Badan Hukum, sebagai badan hukum maka Tergugat 1dianggap sebagai subyek hukum. Bahwa oleh karena Tergugat 2 dan Tergugat 3 bersama-sama dengan Tergugat 4 sampai dengan Tergugat

10 telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 Pengugat;

patut dihukum membayar ganti kerugian kepada

19. Bahwa oleh karena perbuatan dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 bersama-

sama dengan Tergugat 4 sampai dengan Tergugat 10 merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) maka jika terdapat perubahan

Anggaran Dasar mengenai perubahan anggota Pembina setelah Akta No. 9

tanggal 19 September 2013 yang dibuat Notaris Patricia Tirta Isoliani Ginting, SH dinyatakan Batal oleh karenanya tidak berlaku secara Hukum 20.

karena bertentangan dengan Hukum;

Bahwa perbuatan melanggar hukum tersebut telah menimbulkan kerugian

yang tidak sedikit pada Penggugat;

21. Bahwa kerugian itu diperhitungkan tidak kurang dari Rp 5.000.000.000 (Lima

Milyar Rupiah) yang berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata harus dibebankan kepada Para Tergugat;

22. Bahwa karena gugatan Penggugat dilandasai oleh alat-alat bukti yang

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan memperhatikan ketentuan Pasal 180 HIR, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan

Negeri Bandung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini, untuk menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uit voobaarheid bij voorad);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

PETITUM MAKA

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon agar berkenanlah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai hakim-hakim yang baik (als geode rechters betaamt) untuk menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan rapat Pembina Yayasan Kawaluyaan tanggal 23 Januari 2015 bertempat di Cicendo No 27 Bandung sebagai rapat illegal atau tidak sah;

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Pembina Yayasan Kawaluyaan

Nomor 05/02/2015/PEMBINA/YK tentang Pemberhentian Anggota Pembina Yayasan;

4. Menyatakan Penggugat sebagai Ketua Pembina sebagaimana dalam Akta No 9

tanggal 19 September 2013 yang dibuat dihadapan Patricia Tirta Isoliani Ginting SH, Notaris di Kota Bandung;

5. Menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan seluruh Akta yang dibuat setelah Akta No. 9 tanggal 19 September

2013 yang dibuat Notaris Patricia Tirta Isoliani Ginting, SH dinyatakan Batal oleh karenanya tidak berlaku secara Hukum karena bertentangan dengan Hukum;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng untuk membayar kepada Penggugat dengan seketika dan secara sekaligus lunas kerugian moril sebesar Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada

Penggugat sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas kelalaiannya untuk setiap hari melaksanakan perintah dalam putusan provisi tersebut;

9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taaat pada putusan ini;

10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

11. Menghukum para tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Bandung cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

dan atau pandangan lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat

mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Januari pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

2016 yang pada

DALAM EKSEPSI : Obscuur Libel

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, kabur atau Obscuur Libel dengan alasan sebagai berikut : -

Bahwa dalam gugatan aquo ditujukan kepada Yayasan Kawaluyaan sebagai

Tergugat I yang seharusnya sebagaimana ketentuan yang berlaku apabila

gugatan yang ditujukan kepada subyek badan hukum maka yang menjadi pihak dalam perkara aquo bukan badan hukumnya melainkan ditujukan

kepada organ atau pihak berwenang mewakili badan hukum tersebut. Sehingga dalam hal ini Penggugat seharusnya mengajukan gugatan aquo

yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Yayasan Kawaluyaan bukannya -

kepada Yayasan Kawaluyaan-nya.

Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak didukung dengan posita, yaitu

sebagaimana pada petitum poin 8 yang menyebutkan: “ Menghukum Para

Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas kelalaiannya setiap hari melaksanakan perintah dalam putusan provisi tersebut;” dan dalam posita

gugatan penggugat tidak terdapat provisi yang berkaitan atau mendukung dengan petitum aquo.

Dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) oleh karenanya gugatan Penggugat aquo tidak memenuhi syarat formil dan

haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaand).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, maka

sebelum perkara ini diperiksa dalam pokok perkara, maka dengan ini TergugatI s/d Tergugat X Mohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo, untuk

terlebih dahulu menjatuhkan putusan dalam eksepsi ini yaitu menyatakan gugatan

Penggugat No. 427/PDT.G/2015/PN.Bdg tanggal 02 Oktober 2015 ditolak atau tidak dapat diterima seluruhnya.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TERGUGAT I – TERGUGAT X kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

2. Bahwa TERGUGAT I – TERGUGAT X dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui benar oleh TERGUGAT ITERGUGAT X;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada hal. 3 poin 5 – 7 yang pada intinya

menyebutkan :“ Pembina Yayasan Kawaluyaan pada tanggal 23 Januari 2015

berencana mengadakan rapat Pembina bertempat di Cicendo..dst...mengingat jumlah minimum anggota pembina yang hadir tidak sesuai dengan ketentuan

mengenai korum kehadiran...dst...maka Penggugat selaku ketua Pembina tidak membuka rapat...dst...karena tidak korum para pembina hanya berbincangbincang atau berdiskusi sembari manikmati makan siang bersama. Setelah

makam siang Penggugat meninggalkan tempat..dst..tiba-tiba Pembina Yayasan Kawaluyaan menerbitkan Keputusan Pembina Yayasan Kawaluyaan Nomor : 05/02/2015/PEMBINA

YK

tentang

Pemberhentian

Anggota

Pembina

Yayasan...dst...”merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan

fakta sebenarnya karena sebagaimana Notulen Rapat anggota Pembina

Yayasan Kawaluyaan faktanya pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 Rapat

Pembina dengan agenda persetujuan rapat untuk penambahan anggota Pembina Yayasan sebanyak 5 orang tersebut telah diselenggarakan dan dibuka oleh Sekretaris Pembina (in casu TERGUGAT II) dikarenakan Penggugat yang

pada saat itu menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Kawaluyaan belum hadir dan kemudian rapat tersebut ditunda atau diskors karena belum memenuhi

korum. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian yaitu sekitar pukul 11.30 WIB setelah Penggugat hadir rapat dilanjutkan kembali dan dipimpin oleh

Penggugat namun tetap saat itu rapat belum memenuhi korum akan tetapi Penggugat yang pada saat itu sebagai Ketua Pembina memaksakan usulannya kepada para anggota Pembina yang hadir pada saat rapat tersebut untuk

menerima kelima anggota baru sebagai anggota pembina yayasan dan terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan anggota Pembina yang hadir

pada saat itu (in casu: TERGUGAT I selaku undangan rapat, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI) karena

pada prinsipnya para anggota pembina hanya menyetujui salah seorang dari Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

kelima anggora baru tersebut. Namun kemudian pada saat perdebatan tersebut Penggugat mengeluarkan perkataan : “Take It Or Leave It” apabila usulan

Penggugat tidak diterima pada saat itu maka Penggugat mengundurkan diri dan pada hari Senin tanggal26 Januari 2015 Penggugat akan mengirimkan surat pemberhentiannya/pengunduran diri ke Jalan Budi Asih yang merupakan

kantor/sekertariat Yayaan Kawaluyaan. Beberapa anggota pembina berusaha untuk menenangkan Penggugat agar dipikirkan kembali akan tetapi Penggugat

meninggalkan rapat tanpa menutup rapat yang merupakan suatu sikap yang

kurang baik dari segi etika yang mencerminkan perilaku arogansi. Kemudian rapat dilanjutkan oleh TERGUGAT II untuk menetapkan rapat berikutnya yaitu

hari Senin tanggal 26 Januari 2015 dengan agenda persetujuan rapat tentang

pengunduran diri Penggugat selaku Ketua Pembina yang dinyatakan secara lisan pada forum rapat pembina.

Pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 rapat selanjutnya diselenggarakan dan dipimpin oleh TERGUGAT III namun tidak mencapai korum kemudian

diagendakan berikutnya akan diadakan rapat secara tertulis sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar pasal 11 ayat 8. Setelah rapat tertulis diselenggarakan ternyata para anggota pembina lainnya sepakat dan menyetujui pengunduran

lisan Penggugat dalam rapat tanggal 23 Januari 2015 dan tanggal 25 Februari 2015 baru diterbitkan Keputusan atas pemberhentian Penggugat aquo;

2. Bahwa tidak berdasar dan mengada-ada dalil gugatan Penggugat pada hal 4 - 7

poin 8 - 17 karena Surat Keputusan pemberhentian Penggugat aquo dikeluarkan

sesuai dan berdasarkan Anggaran Dasar yaitu sebagaimana Pasal 8 huruf d yang menyebutkan :“Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila

pembina

tersebut

diberhentikan

berdasarkan

keputusan

Rapat

Pembina”, Pasal 11 angka 8 yang menyebutkan :“Pembina dapat mengambil

keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pembina dengan ketentuan semua anggota pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota

pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut “, dan pasal 11 angka 9 yang

menyebutkan : “ keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud mempunyai

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pembina ”. Oleh karenanya Surat Keputusan Pembina Yayasan Kawaluyaan

nomor : 05/02/2015/PEMBINA/YK tentang Pemberhentian Anggota Pembina Yayasan tanggal 25 Februari 2015 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

3. Bahwa berdasarkan poin 2 diatas jelas dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan

TERGUGAT I – TERGUGAT X telah melakukan perbuatan

melanggar hukum (onrechtmatige daad) demikian pula dengan dalil poin 18-19

adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena TERGUGAT I – TERGUGAT X mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian Penggugat aquo berdasarkan anggaran dasar dengan pertimbangan dengan sikap Pengggugat yang

memaksakan kehendak dan mengenyampingkan ketentuan pasal 11 angka 2 Anggaran Dasar yaitu : “Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat “ Sehingga mana sikap selaku Ketua Pembina yang

memaksakan kehendaknya adalah justru sebaliknya adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad);

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 20 – 21 yang pada intinya menyebutkan : “ Penggugat menderita kerugian yang apabila diperhitungkan

tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)yang harus dibebankan kepada Para Tergugat” jelas merupakan dalil mengada-ada yang mencerminkan

Penggugat

tidak

memahami

Anggaran

Dasar

Yayasan

Kawaluyaan karena jelas dalam pasal 2 Anggaran Dasar aquo disebutkan Yayasan mempunyai maksud dan tujuan sosial dan jelas pula disebutkan pada

pasal 7 angka 5 Anggaran Dasar bahwa Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. Sehingga seharusnya Penggugat yang pernah

menjabat sebagai Ketua Pembina memahami yang dituntut dan atau diminta dari seorang anggota Pembina yayasan adalah pengabdian, dedikasi tinggi,

independen dan mampu bekerja sosial serta tidak memiliki maksud atau kepentingan lain.

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 117K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 mengatakan : “ Suatu gugatan baik dalam positanya

maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap

dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah atau besarnya kerugian yang dituntut dan harus

dibayarkan kepadanya oleh Tergugat maka gugatan yang menuntut ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan oleh hakim “ .

Bahwa dalam dalil tersebut Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan

sempurna ganti rugi yang dituntut tersebut sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa Dalil Penggugat pada poin 22 yang pada intinya “ putusan dalam perkara

ini dapat dilaksakan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding, kasasi Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

ataupun upaya hukum lainnya ” adalah dalil yang tidak berdasar dan mengadaada karena sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043. K/Sip/1973, tanggal 1 Agustus 1973 : Pelaksanaan putusan hakim harus

menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum pasti, meskipun salah satu pihak tidak banding atau kasasi . Dengan demikian jelas dalil

Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Konvensi tetap berlaku dan dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;

2. Bahwa tindakan - tindakan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi yang menimbulkan kerugian kepentingan kelangsungan Tergugat I s/d X diantaranya sebagai berikut :

a. Bahwa telah memaksakan kehendak untuk menerima lima orang anggota

baru yakni Eduard Tanusaputra dkk yang nyata-nyata merupakan orangorang yang sebagian adalah bagian/pengurus dari Yayasan Kawalujaan

Kebonjati yang tidak lain adalah yayasan yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menguasai asset-asset milik dari Yayasan Kawaluyaan dan salah satunya terbukti dan nyata telah menguasai

RS. Kebonjati yang

merupakan milik Yayasan Kawaluyaan (incasu Tergugat I) ;

b. Bahwa telah mencabut laporan polisi Para Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I – X dalam Konvensi di Kepolisian Daerah Jawa Barat

sebagaimana bukti LP Nomor : LPB/430/V/2014/JABAR tanggal 21 Mei 2014 yang merupakan upaya hukum yang sedang ditempuh oleh Para Penggugat

dalam Rekonvensi / Tergugat I – X terhadap Yayasan Kawalujaan Kebonjati, sehingga dapat dipastikan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat

dalam Konvensi mempunyai itikad yang buruk demi kepentingan pihak lain tersebut ;

c. Bahwa kemudian pula telah menjadi saksi untuk kepentingan pihak lawan

dari Para Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I – X pada persidangan

tanggal 8 Oktober 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I – X karena pada hakekatnya

Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi mengetahui bahwa

Pembina berkewajiban untuk mengayomi organisasi/yayasan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan harus memiliki Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

dedikasi tinggi dan memiliki rasa pengabdian. Sehingga demikian akibat tindakan – tindakan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam

Konvensi tersebut maka Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I – X menderita kerugian baik materiil maupun immateriil sehingga sangat

beralasan apabila Para Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I – X meminta ganti kerugian atas tindakan tersebut kepada Tergugat dalam

Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp. 0 ,- (nol rupiah) dan permintaan maaf melalui media massa ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas oleh Penggugat dalam ReKonvensi / Tergugat I – X dalam Konvensi , maka dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Pembina Yayasan

Kawaluyaan Nomor 05/02/2015/PEMBINA/YK tanggal 25 Februari 2015 tentang Pemberhentian Anggota Pembina Yayasan sebagaimana dimaksud

dalam Akta No. 9 tanggal 19 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Patricia Isoliani Ginting SH., Notaris Kota Bandung ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan seluruhnya;

Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk

2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi (T-dR)/Penggugat dalam Konvensi (P-dK) adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (T-dR)/Penggugat dalam Konvensi (P-dK) untuk mengganti kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) sebesar Rp.0 (nol rupiah) ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (T-dR)/Penggugat dalam Konvensi (P-dK) untuk melakukan permintaan maaf dan/atau melakukan pemulihan

nama baik Penggugat dalam Rekonvensi (P-dR)/Tergugat dalan Konvensi (T-dk) melalui media massa lokal maupun nasional ;

5. MenghukumTergugat dalam Rekonvensi (T-dR)/Penggugat dalam Konvensi (P-dK) untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan

resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Bandung

Nomor

427/Pdt/G/2015/PN.Bdg, tanggal 14 April 2016, yang amar selengkap berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI: A. Dalam Eksepsi : -

Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan tidak sah rapat Pembina Yayasan Kawaluyaan tanggal 23 Januari 2015 bertempat di Cicendo No 27 Bandung.

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Pembina Yayasan

Kawaluyaan Nomor 05/02/2015/PEMBINA/YK tentang Pemberhentian Anggota Pembina Yayasan;

4. Menyatakan Penggugat sebagai Ketua Pembina sebagaimana dalam

Akta No 9 tanggal 19 September 2013 yang dibuat dihadapan Patricia Tirta Isoliani Ginting SH, Notaris di Kota Bandung;

5. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSI: -

Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonpensi;

-

Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X Dalam Konpensi/Para

III. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara Dalam Konpensi dan Rekonpensi hingga kini sebesar Rp.2.951.000,- ( Dua juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pengadilan

Negeri Bandung No.49/Pdt.B/2016/PN.PN.Bdg., Kuasa Hukum Para Pembanding semula para Tergugat dalam Konpensi/ para Penggugat Rekonpensi pada tanggal

27 April 2016 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang

diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 April 2016. Nomor 427/Pdt.G/2015/PN.Bdg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh

Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juni

2016, permohonan banding tersebut diberitahukan/

disampaikan secara sah dan saksama kepada Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi;

Membaca Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh Panitera pada

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pdt.B/2016/PN.Bdg., Kuasa Hukum para Pembanding semula

para

Tergugat dalam

Rekonpensi pada tanggal 24 Mei 2016

Konpensi / para penggugat

telah menyerahkan memori banding

sehubungan dengan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 427/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 14 April 2016;

Membaca Surat Penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Juru Sita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada

tanggal 6 Juni 2016 telah memberitahukan dan menyerahkan Memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat dalam Konpensi / para Penggugat

Rekonpensi tersebut kepada pihak Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bandung Nomor 427/Pdt.G/2015/PN.Bdg., Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi pada tanggal 21 Juli 2016 telah menyerahkan Kontra memori banding sehubungan dengan memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat dalam Konpensi / para Penggugat Rekonpensi tersebut;

Membaca Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat Jurusita

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 427/Pdrt.G/2015/PN.Bdg., yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016 telah memberitahukan dengan resmi kepada

Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat dalam Konpensi / para Penggugat Rekonpensi

bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat

dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi telah mengajukan Kontra Memori Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

Banding sehubungan dengan memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat dalam Konpensi / para Penggugat Rekonpensi tersebut; Membaca

Relaas

Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas

Nomor

49/Pdt.G/2016/PN.Bdg. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan

Negeri Bandung telah memberi kesempatan kepada para Pembanding semula para Tergugat dalam Konpensi / para Penggugat Rekonpensi pada tanggal 6 Juni 2016

untuk melihat dan membaca serta memeriksa berkas perkara perdata Nomor 427/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 14 April 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, terhitung setelah tanggal pemberitahuan tersebut diatas;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Bdg. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Bandung telah memberi memberitahukan dengan resmi kepada

pihak Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi pada tanggal 6 Juni 2016, untuk melihat dan membaca serta memeriksa berkas perkara perdata Nomor 427/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 14 April 2016 dalam

tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke

Pengadilan Tinggi Bandung, terhitung setelah tanggal pemberitahuan tersebut diatas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para

Pembanding semula para Tergugat dalam Konpensi / para Penggugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Para Tergugat dalam

Konpensi / para Penggugat Rekonpensi mengajukan memori banding pada pokoknya menerangkan sekedar mengenai bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak sependapat dan/atau keberatan dengan pertimbangan hukum

Majelis Hakim Tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang

diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Konpensi / para Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa rapat Pembina hanya dilakukan 5 (lima) orang anggota

Pembina sehingga tidak memenuhi kuorum minimal 7 (tujuh) orang sesuai dengan Akta Risalah Rapat Yayasan Kawaluyaan tanggal 15 Februari 2008 Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

Nomor

9

dan

rapat

Pembina

tersebut

membahas

dan

memutuskan

pengunduran diri anggota Pembina Sdr Tan Siauw Gie (Penggugat)tanpa ada

surat pengunduran diri secara tertulis dari Penggugat, dan Majelis berpendapat bahwa Rapat Pembinaan dengan Notulen Pembina Yayasan Kawaluyaan

tanggal 23 Januari 2015 adalah tidak atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum, adalah pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta

sebenarnya dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;

2. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tergiring oleh dalil Terbanding semula Penggugat yang beranggapan bahwa Pemberhentian

Anggota PembinaYayasan Kawaluyaan berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kewaluyaan Nomor 05/02/2015/PEMBINA/YK

tanggal 23 Januari

2015 bertempat di Cicendo No. 27 Bandung yang tidak kuorum, padahal faktanya pemberhentian Anggota Pembina Yayasan dikeluarkan berdasarkan

rapat anggota Pembina secara tertulis tanggal 2 Februari 2015 dan keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

3. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

tidak cermat

dalam melihat fakta-fakta persidangan serta bukti yang diajukan Para

Pembanding semula Para Tergugat yang mana perbuatan yang telah dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat telah sesuai dengan

Anggaran Dasar

Yayasan Kawaluyaan dan bukan suatu perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dalam

Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi dalam kontra memori bandingnya

menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil para Pembanding semula Para

Tergugat adalah hanya bersifat pengulangan kecuali terhadap segala sesuatu yang telah diakui secara tegas dan bulat dalam perkara ini, dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh para Pembanding

semula para Tergugat dalam Konpensi / para Penggugat Rekonpensi serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat

dalam Rekonpensi maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dalil-dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan

meneliti secara

seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita acara Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

pemeriksaan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan

oleh kedua belah pihak yang berpekara serta salinan resmi putusan Pengadilan

Negeri Bandung tanggal 14 April 2016 Nomor 427/Pdt/G/2015/PN.Bdg, memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat dalam Konpensi/para Penggugat Rekonpensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi, Majelis Hakim tingkat

banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat

Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan

sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 427/Pdt/G/2015/PN.Bdg, tanggal 14 April 2016 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena pihak para Pembanding semula para tergugat

dalam Konpensi / para Penggugat Rekonpensi tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I: 1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat dalam Konpensi / para Penggugat Rekonpensi;

2. Menguatkan

putusan

427/Pdt.G/2015/PN.Bdg banding tersebut;

Pengadilan

Negeri

Bandung

Nomor

tanggal 14 April 2016 yang dimohonkan

3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat dalam Konpensi /

para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Bandung pada hari ini : S E L A S A tanggal 6 September 2016, oleh kami

SILVESTER DJUMA, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, dengan HENDRIK PARDEDE, S.H., M.Hum.,dan H,

.SUTOTO HADI. S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang pengucapan putusan pada hari JUMAT

tanggal 9 September 2016 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ny. Hj. FARIDA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara; HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HENDRIK PARDEDE, S.H., M.Hum

SILVESTER DJUMA, S.H.,

Ttd

Ttd

H, .SUTOTO HADI. S.H. ,M.Hum

Ttd

PANITERA PENGGANTI, Ttd

Ny. Hj. F A R I D A, S.H.

Perincian Biaya :

- Meterai .............................. - Redaksi Putusan ................ - Pemberkasan ...................... Jumlah ( Seratus lima puluh ribu rupiah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,) ----------------------------------------------------

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 307/Pdt/2016/PT.Bdg.