PT BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 99/PDT/2017/PT BDG “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara: RUBEN CHRISTIAN KASAKEYAN, Swasta, beralamat di Jalan Jaya Abadi No. 79 RT 006 RW 003 Jatiwaringin, Pondok Gede Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ridwan Tarigan, S.H. dan Luther Girsang, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Ridwan Tarigan & Partner”, beralamat di Komplek De Casa Blok B 21 Jalan Raya Gadog No. 5 Cimanggis Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2016, selanjutnya disebut

sebagai Pembanding semula

Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi; L A W A N: 1. RIKUT MULI SEMBIRING, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Lizardi Putra No. 19, Komplek Kejaksaan Blok A, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat I Dalam Rekonpensi dan; 2.

ANTONI SEMBIRING, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Jaya Abadi

No. 87 RT 006 RW 003 Kelurahan Jatiwaringin,

Kecamatan Pondok Gede Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat II Dalam Rekonvensi; Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya Bernadette Holli Kristiani, S.H., M.H., Kenneth Moore Gabriel S.H., dan Djamil Malik, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum “Atma & Associate”, beralamat di JDC Bussiness Center Jakarta Design Center Building 6 th floor, Jalan Gatot Subroto Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

Kav. 53 Jakarta Pusat 10260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor:99/PEN/PDT/2017/ PT.BDG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi

pada

tanggal

29

Oktober

2015

dalam

Register

Nomor

545/Pdt.G/2015/PN.Bks., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1.

Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terdapat kerja sama dibidang usaha property, termasuk didalam usaha tersebut jual beli tanah, sewa menyewa ruko dan pembangunan dan pemeliharaan bangunan-bangunan yang berupa rumah kontrakan dan ruko-ruko;

2.

Bahwa pada masa perjanjian kerja aquo berlangsung Tergugat II kemudian ikut membantu mensukseskan kerja sama, agar dapat menguntungkan bagi usaha diatas dan akhirnya akan berimbas kepada keuntungan semua pihak;

3.

Bahwa kemudian tanpa alasan dan sebab yang jelas dan dibenarkan oleh hukum Tergugat I pada tahun 2010 memutuskan secara sepihak kerja sama dengan Penggugat, dengan tanpa memberikan hak-hak Penggugat sebagaimana telah disepakati secara lisan dan sudah dijalankan selama ini;

4.

Bahwa karena pemutusan kerja secara sepihak tersebut diatas dirasakan oleh Penggugat sangat merugikan dirinya, maka dalam kurun waktu 2011 sampai tahun 2015 Penggugat mencoba memperjuangkan hak-haknya, dengan berusaha melalui mediasi dan musyawarah, namun usaha-usaha yang dilakukan oleh Penggugat sampai saat ini tidak membuahkan hasil;

5.

Bahwa pada rentang waktu kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I masih berlangsung, berdasarkan kesepakatan bersama, Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

antara Penggugat dengan Tergugat I, Pengugat pernah menempati sebuah bangunan yang terletak dan terkenal dengan Jalan Jaya Abadi No. 79 RT 006 RW 003 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi yang kemudian berdasarkan kesepakatan Tergugat I tempat tersebut difungsikan sebagai kantor operasional kerja sama property antara Penggugat dengan Tergugat I; 6.

Bahwa didalam bangunan yang ditempati oleh Penggugat tersebut yang kemudian difungsikan sebagai kantor untuk mengelola “Usaha Property”. Penggugat memiliki computer 4 (empat) buah, dengan merk Simbada dibeli oleh Penggugat pada tahun 2011;

7.

Bahwa didalam komputer-komputer tersebut Penggugat juga menyimpan semua rencana-rencana kerja dan juga rancangan-rancangan kerja, sebagai seorang arsitek Penggugat juga menyimpan semua disain-disain gambar property hasil rancangannya, yang mempunyai nilai tinggi;

8.

Bahwa disamping komputer-komputer tersebut diatas Penggugat juga mempunyai sofa antic yang terbuat dari bahan unik yang sangat langka;

9.

Bahwa didalam bangunan tersebut diatas Penggugat juga memiliki tempat tidur (kasur) 2 (dua) buah merek Airland dan Guhdo dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

10.

Bahwa kemudian pasca diputuskannya perjanjian kerja sama secara sepihak oleh Tergugat I, kemudian Para Tergugat memerintahkan “orang”

suruhannya

untuk

membongkar

kunci

dan

kemudian

menggantinya dengan kunci yang baru; 11.

Bahwa kemudian Para Tergugat dan atau orang yang diperintahkan oleh para Tergugat membuat larangan masuk secara tertulis dengan mencantumkan pasal pidana bagi siapapun yang masuk atau membuka kunci tersebut;

12.

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat dan atau orang yang disuruh Para Tergugat telah mengakibatkan Penggugat sama sekali tidak mempunyai akses untuk masuk kedalam bangunan in casu yang nota bene berisi barang-barang dan hasil pekerjaan milik Penggugat;

13.

Bahwa pada awalnya Penggugat terkejut dan setengah tidak percaya, bahwa Penggugat tidak dapat masuk ke bangunan yang semula berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat telah difungsikan sebagai kantor property, sehingga Penggugat tidak dapat lagi menggunakan barang-barang milik Penggugat;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

14.

Bahwa setelah diselidiki oleh Penggugat kemudian diketahuilah pada tanggal 24 Nopember tahun 2014, Para Tergugat telah memerintahkan orang lain yang tidak dikenal oleh Penggugat untuk mengganti kunci dan menggembok lokasi bangunan tersebut, sehingga sebagai akibat dari tindakan

Para

Tergugat

diatas

telah

mengakibatkan

Penggugat

kehilangan kebebasannya untuk menikmati dan menggunakan barang miliknya sendiri; 15.

Bahwa sebagai akibat dari tindakan dari Para Tergugat tersebut diatas Penggugat telah kehilangan akses untuk mengontrol semua barang miliknya yang berada dibangunan tersebut, bahkan sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan barang-barang miliknya;

16.

Bahwa perbuatan Para Tergugat dan atau orang suruhan Para Tergugat tersebut dilakukan tanpa musyawarah dan pemberitahuan kepada Penggugat

sehingga

telah

mengganggu

pikiran

dan

kesehatan

Penggugat; 17.

Bahwa

sebagai

akibat perbuatan

Para Tergugat

tersebut

telah

mengakibatkan hilangnya barang-barang milik Penggugat dan Penggugat telah tidak dapat menikmati barang-barang miliknya sendiri sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat; 18.

Bahwa sampai saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat Para Tergugat tidak berusaha untuk mengembalikan semua barang-barang milik Penggugat yang telah hilang atau rusak sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut diatas;

19.

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengakibatkan hilangnya harta-harta milik Penggugat tersebut diatas jelas dan tegas adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

20.

Bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat langsung ataupun menyuruh orang lain merusak dan mengganti kunci dan menggembok serta menutup akses bagi Penggugat untuk melihat, menggunakan dan mengambil harta milik Penggugat jelas suatu perbuatan yang melawan hak dan bertentangan dengan hak subjektif Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan penderitaan lahir batin dan menimbulkan rasa malu bagi Penggugat, juga telah mengakibatkan terganggunya Penggugat dalam menikmati hak miliknya, serta telah menimbulkan kerugian-kerugian yang nyata yaitu berupa:


1. Hilangnya 4 unit Computer beserta segala disain-disain hasil karya Penggugat, 2. Hilangnya kasur-kasur milik Penggugat, 3. Hilangnya sofa antic milik Penggugat, 4. Hilangnya lemari antic terbuat dari kayu kelapa; 21.

Bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 Jo. Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

22.

Bahwa perbuatan Para Tergugat mengunci dan menggembok dan menutup akses bagi Penggugat untuk menikmati dan menggunakan harta miliknya jelas telah melanggar hak subjektif Penggugat dan menimbulkan kerugian sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian

itu karena

kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Deangan demikian, terhadap Para Tergugat dapat dimintakan pertanggung jawaban ganti rugi oleh Penggugat karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat; 23.

Bahwa

untuk

menghindarkan

Tergugat

mempersulit

pelaksanaan

putusan dalam perkara ini dikemudian hari Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Bekasi dapat meletakan Sita Jaminan terhadap hartaharta milik Tergugat berupa: Sebuah bangunan yang terletak di Milala Cluster II Jalan Abadi No. 80 Blok B-4 RT 01 RW 15 Jatiwaringin, Bekasi; 24.

Bahwa Penggugat mencadangkan haknya mengajukan Sita Jaminan tambahan terhadap semua harta Tergugat jika Sita Jaminan diatas dianggap tidak mencukupi;

25.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat menyuruh orang lain mengunci dan menggembok dan menutup akses bagi Penggugat untuk menikmati dan menggunakan harta miliknya jelas telah melanggar hak subjektif Penggugat, telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil, sehingga Para Tergugat harus mengganti kerugian tersebut;


26.

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum mengunci dan menggembok dan menutup akses bagi Penggugat untuk menikmati dan menggunakan harta miliknya jelas telah melanggar hak subjektif Penggugat, telah menimbulkan

berbagai

kerugian

bagi

Penggugat

yang

dapat

diperhitungkan secara materiil dan immaterial, kerugian yang diderita seperti kami uraikan seperti berikut ini: 27.

Bahwa

Kerugian

materil

berupa

hilangnya

barang-barang

milik

Penggugat berupa: 1. Hilangnya 4 unit komputer merk Simbada sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); 2. Hilangnya disain-disain hasil karya Penggugat yang terdapat dalam Konputer tersebut senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 3. Hilang

kasur-kasur

merk

Guhdo

dan

Airland

senilai

Rp15.000.000.00(lima belas juta rupiah); 4. Hilangnya sofa antic milik Penggugat senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); 5. Hilangnya lemari antic milik Penggugat senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 28.

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat jelas dan tegas telah mengakibatkan terganggunya aktivitas Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat yang nyata-nyata telah menyebabkan kerugian yang besar, dimana Penggugat telah kehilangan waktu dan kesempatan untuk melakukan usaha, yang jika dinilai dalam rupiah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

29.

Bahwa terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat, adalah wajar apabila Para Tergugat dibebankan bunga sebesar 5% (lima persen) tiap bulan sampai kerugian in casu dibayar lunas oleh para Tergugat;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1.

Menyatakan

sah

secara

hukum

bukti-bukti

yang

diajukan

oleh

Penggugat; 2.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3.

Menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);


4.

Menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat bertanggung jawab terhadap semua perbuatan orang-orang seruhannya berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

5,

Menghukum Para Tergugat mengganti kerugian imateriil sebesar Rp10.059.000.000,00 (sepuluh milyar lima puluh sembilan juta rupiah);

6.

Menghukum para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 5% (lima persen) tiap bulan dari besarnya kerugian yaitu Rp10.059.000.000,00 (sepuluh milyar lima puluh sembilan juta rupiah);

7.

Menghukum selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Para Tergugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata harus menanggung beban atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya;

8.

Menyatakan sah dan berharga seluruh Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat;

9.

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

Apabila

Pengadilan

Negeri

Bekasi

berpendapat

lain,

mohon

kiranya

memberikan putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono; Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tanggal 28 Januari 2016 yang berbunyi sebagai berikut: DALAM KONVENSI 1.

Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak secara

tegas

seluruh

dalil-dalil

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi dalam gugatan aquo kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi; 2.

Bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dan wajib membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya hal mana sesuai dengan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Azas Actori Incumbit Probatio sebagai berikut: Pasal 163 HIR: “Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu.” Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” DALAM EKSEPSI 1.

Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh

dalil

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

dalam

gugatannya kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannnya oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi; 2.

Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo yang terhormat untuk berkenan menyatakan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dan gugatan Rekonvensi ini tanpa ada yang dikecualikan;

Disqualificatoire Exceptie Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang tidak berhak untuk mengajukan gugatan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai alas hak/Legal Standing untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi 1.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Perkara 545/Pdt.G/2015/PN.Bks., tertanggal 29 Oktober 2015;

2.

Bahwa pada faktanya alamat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tercantum dalam gugatan aquo adalah alamat yang tidak benar (alamat yang terletak di Jalan Jaya Abadi No. 79, RT 006 RW 003, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak tinggal di alamat tersebut dan rumah yang tercantum dalam alamat tersebut adalah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah secara hukum (hal mana akan kami buktikan dipersidangan yang mulia ini);

3.

Bahwa karena identitas cq. alamat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak sah maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan aquo; Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

4.

Bahwa pada faktanya tidak pernah ada kerjasama secara tertulis antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi pada posita angka 1 sampai dengan posita angka 5 dan seterusnya, karena posisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanyalah sebagai perantara (broker) dalam pembebasan tanah aquo;

5.

Bahwa berdasarkan fakta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perantara (broker) yang kemudian meminta pekerjaan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi selaku kakak iparnya, maka karena belas kasihan dan mengingat selama ini Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi selalu membantu biaya kehidupan keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mengabulkan keinginan Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

untuk

membantu

Tergugat

I

Konvensi/Penggugat I Rekonvensi membebaskan tanah aquo mengingat Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi berdomisili di Medan, bukan di Jatiwaringin Bekasi seperti yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan aquo; 6.

Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa gugatan/bantahan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;

Bahwa oleh karena itu selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya perjanjian kerjasama secara tertulis sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dan mengingat pada awalnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perantara (broker) dalam pembebasan tanah aquo maka sudah jelas apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo sehingga sudah selayaknya dan sepantasnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menerima dan mengabulkan Eksepsi diskwalificatoir dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah jelas merupakan pihak yang tidak berhak dan tidak mempunyai alas hak/legal standing untuk mengajukan gugatan aquo terhadap Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan agar Majelis Hakim yang mulia sekaligus menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

Rekonvensi atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklraad; Exceptie Error In Persona Eksepsi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi salah pihak 1.

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah gugatan yang Error In Persona karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I Konvensi/ Pengggugat I Rekonvensi padahal diketahuinya Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi tidak bertempat tinggal atau beralamat sesuai yang tercantum dalam gugatan aquo;

2.

Bahwa

pada

faktanya

gugatan

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi adalah gugatan yang error in persona karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik tanah yang sah sesuai hukum dengan bukti kepemilikan Sertifikat-sertifikat atas seluruh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jaya Abadi, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, yang dikenal sebagai Cluster Milala seluas kurang lebih 4 (empat) hektar; 3.

Bahwa pada faktanya bagaimana mungkin seorang perantara (broker) menuntut hak secara hukum apabila tidak ada hubungan hukumnya dengan tanah aquo?;

4.

Bahwa hubungan hukum merupakan satu dasar untuk mengajukan gugatan sehingga pihak-pihak yang harus didalilkan sebagai pihak dalam suatu perkara haruslah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum sebagai syarat yang mutatis mutandi berlaku dalam suatu pengajuan gugatan sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut: 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya hubungan atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang mednyatakan “Gugatan/bantahan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.”

Bahwa dengan demikian sudah selayaknya dan sepantasnya agar Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menerima dan atau mengabulkan Eksepsi salah pihak/Exceptio Error In Persona dari Para Tergugat Konvensi/Para Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

Penggugat Rekonvensi dan sekaligus menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaraad. Exceptie Plurium Litis Consortium Eksepsi gugatan kurang pihak 1.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan gugatan yang diajukannya adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehingga seharusnya menurut ketentuan hukum acara yang berlaku maka semua pihak yang terlibat dalam perkara aquo harusnya ditarik sebagai pihak untuk mendapatkan fakta dan fakta hukum yang dapat memperjelas kasus posisi perkara aquo;

2.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan nama Istri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Suriani

Sembiring

padahal

istri

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi berperan besar dalam permasalahan Ini karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak akan memberikan pekerjaan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi apabila tidak memandang istri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan adik kandung dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi; 3.

Bahwa dengan demikian dengan tidak dicantumkannya atau diikut sertakannya para pihak yang terkait dan ada hubungan hukum dalam permasalahan tersebut maka sudah jelas apabila gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah gugatan kurang pihak;

4.

Bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaraad sebagaimana tercantum dalam Putusan-putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia yang mengatur mengenai gugatan kurang pihak sebagai berikut: 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 938 K/Sip/1971 tertanggal 4 Oktober 1972 menyatakan, ”Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikut sertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara.”;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1972 tertanggal 13 Mei 1975 menyatakan,”Bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut.”; Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 437 K/Sip/1975 tertanggal 9 Desember 1975 menyatakan, ”Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding

sendiri

tetapi

bersama-sama

dengan

saudara

kandungnya seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding

sesaudara

bukan

hanya

terhadap

Tergugat

I

Pembanding sendiri sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”; 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2438 K/Sip/1980 tertanggal 23 Maret 1980 menyatakan,”Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.”

Bahwa dengan demikian sudah selayaknya dan sepantasnya agar Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menerima dan atau mengabulkan Eksepsi kurang pihak/Exceptio Plurium Litis Consortium dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaraad; Exceptio Obscurum Libellum Eksepsi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas 1.

Bahwa

pada

faktanya

gugatan

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi adalah gugatan yang sangat kabur dan tidak jelas karena kasus

posisi

yang

tidak

jelas

hubungan

hukumnya

sehingga

menimbulkan kesan pengendapan fakta dan fakta hukum yang sebenarbenarnya; 2.

Bahwa menurut Yurisprudensi, teori dan praktek Hukum Acara Perdata yang berlaku dapat diartikan suatu gugatan dapat dikategorikan dan atau diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas/exception obscuruum libellum apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung petitum gugatan atau adanya penggabungan dan atau pencampuradukkan suatu kualifikasi perbuatan hukum (vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 No.1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri);

3.

Bahwa kronologis posita gugatan aquo Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan posita dan fundamentum petendi yang jelas dalam hal Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi dalam Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

pengajuan gugatan tersebut sehingga gugatan aquo adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas; A. Dalil posita kualikasi perbuatan Wanprestasi dalam gugatan aquo Majelis Hakim yang mulia, pada faktanya, gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menguraikan dalil kualifikasi perbuatan Wanprestasi padahal sebagaimana diketahui gugatan aquo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum; Bahwa pada faktanya terdapat campur aduk perbuatan hukum yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Perbuatan Melawan

Hukum

dalam

pekara

aquo

adalah

kualifikasi

perbuatan

Wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam posita gugatan aquo sebagai berikut: 1. Dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka 1 halaman 2 gugatan aquo sebagai berikut: “Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terdapat kerjasama dibidang usaha property….,dst” Bahwa sesuai hukum adanya kerjasama a contrario dengan adanya perjanjian secara tertulis yang harusnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetapi pada kenyataannya tidak pernah ada Perjanjian Kerjasama secara tertulis antara

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

dengan

Para

Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi; 2. Dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka 2 halaman 2 gugatan aquo sebagai berikut: “Bahwa pada masa perjanjian kerja aquo berlangsung….,dst” 3. Dalil Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka

3

halaman 2 gugatan aquo sebagai berikut: “Bahwa kemudian tanpa alasan dan sebab yang jelas dan dibenarkan oleh hukum Tergugat I pada tahun 2010 memutuskan secara sepihak Kerja Sama dengan Penggugat, dengan tanpa memberikan hak-hak Penggugat sebagaimana telah disepakati secara lisan dan sudah dijalankan selama ini”; 4. Dalil Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka

4

halaman 2 gugatan aquo sebagai berikut: “Bahwa karena pemutusan kerjasama secara sepihak,…dst.” Dalil Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka

5

halaman 2 gugatan aquo sebagai berikut: Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

“Bahwa pada rentang waktu kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I masih berlangsung,berdasarkan kesepakatan bersama, … dst.” B. Dalil posita kualikasi Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan aquo Majelis Hakim yang mulia, pada faktanya, gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menguraikan dalil kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam posita sebagai berikut: 1. Dalil Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka 19 halaman 4 gugatan aquo sebagai berikut: “Bahwa perbuatan para Tergugat yang telah mengakibatkan

hilangnya

harta-harta milik Penggugat tersebut di atas jelas dan tegas adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat”; 2. Dalil

Pengugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

pada

posita

angka 20 halaman 4 gugatan aquo sebagai berikut: “Bahwa

perbuatan-perbuatan

Para

Tergugat

langsung

ataupun

menyuruh orang lain merusak dan mengganti kunci dan menggembok serta dst,….jelas suatu Perbuatan Melawan Hak dan bertentangan dengan Hak subjektif Penggugat, dst…” 3. Dalil Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka 22 halaman 4 Gugatan aquo sebagai berikut: “Bahwa perbuatan Para Tergugat mengunci dan menggembok, dan menutup akses bagi Penggugat untuk menikmati dan menggunakan harta miliknya jelas telah melanggar hak subjektif Penggugat dan menimbulkan kerugian sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum, dst….” Majelis Hakim yang mulia bahwa pada faktanya pemilik tanah dan bangunan pada yang dikenal dengan Cluster Millala seluas kurang lebih 4 (empat} hektar termasuk tetapi tidak terbatas pada tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jaya Abadi No. 79 RT 006 RW 003, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi adalah Para Tergugat Konvensi/Para

Penggugat

Rekonvensi

sehingga

dalil

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan pada posita angka 19 seolah-olah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhak menaruh barang-barang miliknya di tanah milik Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, jelas menggambarkan keinginan dan itikad buruk dari


Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguasai tanah dan bangunan yang bukan miliknya sendiri Bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatannya telah salah kaprah dengan mencampur adukkan gugatan yang seharusnya Wanprestasi disalah artikan sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal mana terlihat dalam posita gugatan aquo seperti tersebut diatas; Bahwa secara nyata-nyata dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam

posita

tersebut

sebenarnya

dikualifikasikan

sebagai

gugatan

Wanprestasi, quad non (seandainya dianggap benar) karena dalam posita tersebut

jelas-jelas

menggambarkan

adanya

unsur

perjanjian

diantara

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dengan dasar hukum Pasal 1313 Kitab Undangundang Hukum Perdata, ”Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”; Bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri yang membuat pengakuan dalam gugatan aquo sesuai dengan posita yang diuraikan tersebut diatas quad non, seandainya benar, apabila sudah terjadi kontrak atau adanya hubungan kontraktuill di antara para pihak maka sudah jelas sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa alas hak hubungan hukum antara para pihak tersebut adalah suatu perjanjian sehingga apabila quad non, salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka kualifikasi perbuatan disebut sebagai Wanprestasi sehingga gugatan yang seharusnya diajukan adalah gugatan Wanprestasi dan bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum; Bahwa pada dasarnya pengertian Wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi dan prestasi dalam Hukum Perjanjian berarti sesuatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian (sebagaimana pendapat hukum Prof.DR.R.Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Perjanjian”, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, halaman 49) sehingga kualifikasi perbuatan hukum yang didalilkan dalam dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada posita Angka 1 sampai dengan posita angka 4 gugatan aquo seperti tersebut di atas, quad non, adalah menunjuk kepada suatu perbuatan Wanprestasi dan bukan kepada Perbuatan Melawan Hukum; Bahwa adanya pengakuan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tercantum dalam gugatan aquo menunjukkan bahwa dasar gugatannya adalah


penggabungan

dan

atau

pencampuradukkan

antara

Wanprestasi

dan

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dasar hukum sebagai berikut: -

Pasal 174 HIR: “Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”;

-

Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:“Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;

-

Pasal 1926 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Suatu pengakuan yang dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi”;

Majelis Hakim yang mulia bahwa dalil-dalil dalam posita Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang mencampuradukkan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dengan kualifikasi perbuatan Wanprestasi dalam gugatan

quo adalah

bukti gugatan aquo adalah gugatan yang obscuur libel/kabur/tidak jelas; Bahwa gugatan aquo melanggar hukum acara yang menyatakan bahwa penggabungan dan/atau pencampuradukkan gugatan tentang Wanprestasi dan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum bertentangan dengan tertib hukum beracara karena kualifikasi perbuatan Wanprestasi tidak termasuk dalam pengertian kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka

sudah selayaknya dan

sepantasnya agar Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menerima dan atau mengabulkan eksepsi gugatan kabur/Exceptio Obscuur Libellum dari Para Tergugat

Konvensi/Para

Penggugat

Rekonvensi

atau

setidak-tidaknya

menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaraad; DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”;

2.

Bahwa semua dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi di dalam Eksepsi merupakan


satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini; 3.

Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dan atau tidak mengakui seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

4.

Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya;

Para

Tergugat

Konvensi/Para Penggugat

Rekonvensi

tidak melakukan

Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Bahwa berdasarkan pada faktamya dan fakta hukum, agar diketahui oleh Majelis Hakim yang mulia dan terhormat, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hal mana akan diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut: Kronologis Perkara A.

Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik tanah Cluster Milala seluas kurang lebih 4 (empat) hektar yang sah (patut dilindungi

demi

hukum)

sehingga

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi tidak berhak menguasai dan menaruh barang-barang miliknya di salah satu rumah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Jaya Abadi No. 79 (berdasarkan pengakuan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) RT 006 RW 003, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi: 1. Majelis Hakim yang mulia, bahwa pada faktanya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik tanah yang sah sesuai hukum dengan bukti kepemilikan Sertifikat-sertifikat atas seluruh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jaya Abadi, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi,yang dikenal sebagai Cluster Milala seluas kurang lebih 4 (empat) hektar termasuk tidak terbatas pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jaya Abadi No. 79 dan No. 80 sebagaimana didalilkan dalam gugatan aquo; 2. Bahwa bukti kepemilikan tanah dan bangunan keseluruhan Cluster Milala seluas kurang lebih 4 (empat) hektar milik Para Tergugat Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bukti Sertifikatsertifikat yang jumlahnya mencapai kurang lebih 19 Sertifikat dan Akta Jual Beli No:590-432/PDG/VIII/2012 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 untuk tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jaya Abadi No. 79 aquo atas nama Tergugat II Konvensi/ Penggugat Ii Rekonvensi; 3. Bahwa dengan adanya bukti kepemilikan tanah dan bangunan seperti Rekonvensi tidak memiliki satu pun tanah dan bangunan di Cluster Milala tersebut termasuk tanah dan bangunan di Jalan Jaya Abadi No. 79 sebagaimana didalilkan dalam posita angka 5 dan angka 6 pada halaman 2 gugatan aquo, adalah milik dan atas nama Tergugat II Konvensi/Penggugat

II

kesepakatan

dengan

Rekonvensi

untuk

Rekonvensi Para

sehingga

Tergugat

mengizinkan

tidak

pernah

Konvensi/Para

Penggugat

ada

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi menguasai dan menaruh barang-barang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terlebih setelah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meninggalkan pekerjaannya sebagai perantara (broker) pembebasan tanah di Cluster Milala karena meminta bagi hasil 30% (tiga puluh persen) yang bukan hak dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, mengingat bahwa seluruh tanah tersebut adalah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi; 4. Bahwa dengan adanya bukti kepemilikan Sertifikat tersebut maka dalildalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tercantum dalam posita angka 5 dan angka 6 adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak demi hukum; 5. Bahwa sebagai pemilik tanah dan bangunan (Cluster Milala) in casu maka sudah menjadi hak dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara hukum untuk menguasai, menempati dan atau melakukan tindakan apapun terhadap tanah dan bangunan yang menjadi miliknya dari penguasaan tanpa izin yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 6. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui

barang-barang

milik

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah

meminta

izin

untuk

menaruh

barang-barang

miliknya


sebagaimana didalilkan dalam posita angka 6, angka 7, angka 8 pada halaman 3 gugatan aquo; 7. Bahwa pada awalnya berdasarkan hubungan kekerabatan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah adik ipar dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi maka pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta pekerjaan karena pada

faktanya

sudah

lama

Tergugat

I

Konvensi/Penggugat

I

Rekonvensi membantu membiayai hidup keluarga maka karena belas kasihan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mengabulkan keinginan

Penggugat

Rekonvensi/Tergugat

Rekonvensi

untuk

membebaskan tanah secara bertahap (Cluster Milala) seluas kurang lebih 4 (empat) hektar; 8. Bahwa tujuan awal dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi memberikan modal dan membiayai seluruh pembebasan Cluster Milala karena hendak memberikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pekerjaan tetap supaya tidak lagi meminta bantuan terus kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mengingat istri dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah adik kandung dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi; 9. Bahwa pada awalanya untuk pengurusan pembebasan tanah di Cluster Milala pun Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang mengajari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi cara-cara dan prosesprosesnya, mengingat Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi merupakan pengusaha perkebunan sawit yang terletak di Sumatera sudah tentu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sangat menguasai permasalahan tanah dan segala problematiknya sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai latar belakang untuk melaksanakan pekerjaan pembebasan tanah. Untuk itu maka Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi memberikan pengetahuan

kepada

Penggugat

cara-cara

dan

mekanisme

pembebesan tanah karena proses pembebasan tanah dan tahapannya yang berlaku sama diseluruh Indonesia; 10. Bahwa dalam rangka membantu pekerjaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai broker (perantara) yang mengurus pembangunan Cluster Milala maka Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi memberikan fasilitas-fasilitas dan bantuan keuangan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diantaranya berupa Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

hutang kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebagai berikut: a) Pembelian mobil Mistsubishi Truck type Colt Diesel Engkel 4 ban tahun 2010 sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah); b) Pembelian mobil Mistsubishi Truck type Colt Diesel roda 6 (enam) tahun 2010 sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah); c) Sisa pinjaman pembelian mobil Mitsubishi Pajero Sport Exceed tahun 2012 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); d) Sisa pinjaman pembelian rumah di daerah Ciapus pada tahun 2012 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah); e) Pengambilan bibit kelapa sawit sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah); f)

Pengeluaran

ladang

milik

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi dengan atas nama saudari Suriani Sembiring (istri Tergugat

Rekonvensi/Penggugat

Konvensi)

sebesar

Rp

61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); Total dari hutang tersebut adalah sebesar Rp1.173.500.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga lima ratus ribu rupiah); 11. Bahwa pada faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu menetapkan harga yang tinggi dalam pengurusan Cluster Milala tersebut, namun karena belas kasihan dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi menutup mata dan memberikan seluruh biaya yang diperlukan untuk pengembangan Cluster Milala tersebut; 12. Bahwa pada faktanya seperti “kacang lupa kulitnya” karena adanya keserakahan

dan

ketamakan

dari

Penggugat

Kovensi/Tergugat

Rekonvensi maka dalam perjalanan meningkatnya perkembangan Cluster Milala maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tergiur untuk meminta lebih dengan cara mengintimidasi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi agar memberikan bagi hasil sebesar 30% (tiga puluh persen) padahal selama ini Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi selalu memberikan uang hasil sewa sebesar kurang lebih Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan pinjaman-pinjaman yang sudah diuraikan di atas, sehingga dalil pada posita angka 3 halaman 2 perihal tidak diberikan hak-haknya, adalah dalil yang mengada-ada sehingga harus ditolak demi hukum, Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

terlebih lagi tidak pernah ada pemutusan hubungan kerja sama karena tidak pernah ada perjanjian kerjasama secara tertulis antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi; 13. Bahwa karena adanya tindakan intimidasi dan paksaan untuk memberikan bagi hasil sebesar 30% (tiga puluh persen) maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan begitu saja pekerjaan yang harus diselesaikannya di Cluster Milala tersebut, hal mana berakibat menimbulkan kerugian yang besar bagi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, sehingga Tergugat II Kovensi/ Penggugat II Rekonvensi diminta untuk mengurus Cluster Milala oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi padahal pada saat itu Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sudah mempunyai pekerjaan tetap; 14. Bahwa

setelah

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

meninggalkan pekerjaannya maka Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi

meminta

bantuan

Tergugat

II

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi untuk mengurus dan mengelola Cluster Milala tersebut; 15. Bahwa

dengan

jerih

payah

dan

kerja

keras

Tergugat

II

Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam rangka mengurus dan mengelola Cluster Milala yang merupakan milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat

Rekonvensi, maka dimulai perbaikan/

renovasi terhadap rumah No. 79 yang ternyata diketahui terdapat barang-barang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 16. Bahwa

pada

mulanya

mengingat

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi adalah paman dari Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi maka dengan itikad baik Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi meminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik secara lisan dan tertulis untuk mengambil barang-barang di rumah milik Tergugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkannya karena merasa rumah tersebut adalah miliknya padahal rumah tersebut adalah salah satu rumah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi; 17. Bahwa ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beritikad buruk dengan tetap menaruh barang-barang miliknya padahal rumah incasu bukan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;


Majelis Hakim yang mulia,bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tidak benar dalil dalam gugatan aquo pada posita angka 7 sampai dengan posita angka 22 yang menyatakan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai rumah di Jalan Jaya Abadi No. 79 karena rumah aquo adalah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi; Bahwa tidak ada satu dasar hukum yang membenarkan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguasai rumah aquo dengan menaruh barang-barang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dirumah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, karena hak mutlak dari Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menguasai, menempati, memindahkan barang-barang yang bukan milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, termasuk melarang pihak lain yang mempunyai itikad buruk untuk masuk ke tanah Cluster Milala milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi; Bahwa seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi intropeksi dan mawas diri karena tidak bisa membedakan hak secara hukum antara pemilik tanah pengurus

(Cluster Milala) dengan perantara (broker) dan ataupun

sehingga

menuntut

hak

yang

bukan

milik

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana akan diuraikan dalam gugatan Rekonvensi di bawah ini; B. Tidak pernah ada pemutusan hubungan kerja sama karena tidak pernah ada perjanjian kerja sama tertulis antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi 1. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan aquo yang menyatakan adanya hubungan kerjasama, sebagaimana diuraikan di dalam kronologis huruf A tersebut di atas; 2. Bahwa pada faktanya tidak ada hubungan kerja sama apa lagi perjanjian kerjasama secara tertulis karena hal-hal sebagai berikut: a) Pada awalnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon-mohon untuk bekerja kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, sehingga terjadilah pembebasan tanah Cluster Milala tersebut, pada saat itu status dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagai perantara (broker) pembebasan tanah secara administrative dengan petunjuk dan Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

arahan cara dan proses pembebasan tanah dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi; b) Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menginvestasikan

modal

apapun

dalam

pembebasan

tanah

tersebut sehingga tidak pernah ada hubungan kerjasama apa lagi Perjanjian Kerjasama secara tertulis; c) Bahwa pada faktanya sistem kerja yang dilaksanakan adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberikan perintah untuk melaksanakan pembebasan lahan di lokasi tersebut yang akan digunakan untuk unit sewa rumah. Sebagai pelaksana pembebasan lahan maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berfungsi sebagi broker/perantara dari pembeli dan penjual. Ketika terjadi kesepakatan harga dari penjual maka selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

mengajukan

permohonan

pengiriman uang untuk membayar tanah tersebut kepada penjual. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi berdasarkan asas kepercayaan maka mengirimkan sesuai dengan permintaan dari Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

tanpa

melakukan

pengecekan lebih lanjut kepada penjual tanah. Setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayarkan tanah tersebut maka selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk diperbolehkan mengurus peralihan surat kepemilikan dari penjual ke atas nama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan biaya atas proses tersebut diajukan kembali kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi yang selanjutnya Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi membayarkan penuh kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atas jumlah biaya yang diminta dan sekali lagi tanpa mengadakan pengecekan lebih lanjut atas biaya yang diajukan. Sebagai pelaksanan pembangunan kawasan

maka

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

ditugaskan membangun kawasan tersebut dengan cara kerja, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditempatkan selaku pemborong pelaksanaan pembangunan kawasan mulai dari desain rumah hingga pematangan lahan dan pembangunan konstruksi rumah.

Sebagai

Pemborong

sudah

tentu

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan proposal penawaran Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

harga pelaksanaan dan selanjutnya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayarkan penuh segala biaya yang diajukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sekali lagi tanpa juga dilakukan pembanding dengan pemborong lain mengenai harganya. 3. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka tidak pernah ada pemutusan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi seperti yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena tidak pernah ada

perjanjian kerjasama secara tertulis, sebab semua bantuan

pekerjaan yang diberikan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dilandasi karena adanya hubungan kekeluargaan dengan Suriani Sembiring

yang

merupakan

istri

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi; 4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memutarbalikkan fakta yang sebenarnya karena adanya ketamakan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk meminta bagi hasil 30% (tiga puluh persen) yang bukan merupakan haknya sama sekali, sehingga untuk mencapai tujuannya tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggunakan segala cara termasuk mengintimidasi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan cara yang tidak berperikemanusiaan dengan melupakan bantuan-bantuan yang sangat besar yang telah diberikan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membiayai kehidupan keluarga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi; C. Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas dasar hubungan kekeluargaan memberikan fasilitas-fasilitas dan kebijaksanaan kompensasi uang perbulan untuk membiayai hidup keluarga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi 1. Bahwa sebagai Perantara/broker/pengelola lingkungan usaha tersebut, fasilitas-fasilitas dan bantuan uang Konvensi/Penggugat

I

Rekonvensi

yang diberikan oleh Tergugat I adalah

melebihi dari tingkat

kewajaran jika dihitung dari segi profesionalisme pekerja pada umumnya; 2. Bahwa pada faktanya sekali lagi, hal ini dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dengan mempertimbangkan status Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan adik ipar Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan hubungan keluarga tingkah laku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pandai menarik hati Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang membuat Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi memberikan lebih dari keluarga yang lainnya, hal ini juga menimbulkan rasa ketidak adilan dari para saudara Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang lainnya; Majelis Hakim yang mulia, bahwa pada faktanya hati Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi cukup kecewa dan terpukul dengan ketamakan,

tindakan

semena-mena

dan

intimidasi

dari

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena seperti kata pepatah seperti “pagar makan tanaman” seperti itulah tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membalas semua kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selama ini. D. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyalah gunakan kepercayaan dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan meninggalkan

pekerjaan

yang harus dikerjakannya karena

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut bagi hasil 30% (tiga puluh persen) yang bukan merupakan hak dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi 1. Majelis Hakim yang mulia, bahwa pada faktanya kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ternyata diartikan lain oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

karena

kemampuan ekonomi meningkat dan diiringi oleh kebutuhan ekonmi yang meningkat bahkan terjadi pula keinginan untuk meningkat secara ekonomi lebih lagi yang mengakibatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin meraih lebih banyak lagi dari yang seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terima; 2. Bahwa pada faktanya kepercayaan yang diberikan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi disalahgunakan Penggugat dengan mengatakan

seluruh kawasan tersebut

(Cluster Milala)

merupakan milik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ditambah lagi keinginan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin menjual kawasan tersebut kepada pihak lain dan menginginkan pembagian dari hasil penjualan yang tidak semestinya menjadi haknya;


3. Bahwa pada faktanya quad non, seandainya benar, seperti halnya seorang perantara (broker) yang memasarkan kawasan tersebut tentu menerima sesuai dengan hasil pekerjaannya dan bukan menuntut diluar haknya seolah-olah menanamkan modal (investasi); 4. Bahwa pada faktanya, quad non, seandainya benar maka seorang buruh yang bekerja pada majikannya tentu harus memberikan pekerjaan yang terbaik cq mensukseskan pekerjaan sehingga seorang buruh tidak bisa menuntut dan atau memaksa majikannya karena perkerjaannya yang sukses maka majikan harus memberikan bagi hasil 30% (tiga puluh persen); 5. Bahwa sekali lagi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menegaskan tidak pernah memberikan izin atau sepakat menjadikan rumah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dijadikan sebagai kantor sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat menaruh barang-barang miliknya dan ketika barangbarang miliknya dipindahkan karena rumah tersebut bukan milik Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

maka

secara

hukum

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bertanggung jawab atas barang-barang miliknya tersebut dan bukan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi; 6. Bahwa

tindakan

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Konvensi

yang

membawa puluhan oknum preman (sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Rekonvensi) untuk mengintimidasi/menakuti-nakuti/menekan Para

Tergugat

Konvensi/Para

Penggugat

Rekonvensi

agar

menandatangani pembagian hasil 30% (tigapuluh persen) adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak mempunyai hati nurani, karena dilakukan kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selama ini banyak membantu biaya hidup Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keluarganya; 7. Bahwa pada faktanya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memutarbalikkan perihal telah menempuh jalan mediasi seperti posita angka 4 gugatan aquo karena pada faktanya selama ini Para Tergugat menghadiri

Konvensi/Penggugat mediasi

tersebut

Rekonvensi namun

telah

beritikad

sebaliknya

baik

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri yang tidak mau menghadiri dan melaksanakan hasil mediasi karena berkeinginan tetap memaksakan Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

kehendaknya untuk meminta bagian sebesar 30% (tiga puluh) persen dari Cluster Milala tersebut dan ataupun hasil penjualannya padahal Para

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

tidak

pernah

bermaksud untuk menjual Cluster Milala. Majelis Hakim yang mulia, bahwa pada faktanya Penggugat Konvensi/ Tergugat Konvensi melakukan tindakan yang melebihi wewenang dan haknya secara hukum, hal ini dapat dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada awalnya mempercayai Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana mulanya yang meminta pekerjaan maka akan menyelesaikan

pekerjaannya

dengan

baik

dan

karena

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdomisili di Medan, sehingga jarak jauh menyebabkan

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

berbuat

sewenang-wenang seolah-olah Cluster Milala adalah miliknya sendiri. Majelis Hakim yang mulia berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sudah jelas apabila Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak

melakukan

Perbuatan

Melawan

Hukum

kepada

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena inti dari perkara aquo karena adanya keserakahan dan atau ketamakan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menuntut yang bukan merupakan hak miliknya, dengan demikian gugatan aquo patut ditolak demi hukum karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik tanah yang patut dilindungi oleh hukum; Tuntutan ganti kerugian dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berdasarkan hukum dan tanpa bukti-bukti sehingga harus ditolak demi hukum 1.

Bahwa dalam posita angka 27 dan angka 28 pada halaman 6 dan 7 dan petitum angka 5 dan angka 6 pada halaman 7 dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan adanya kerugian yang diderita dan harus ditanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, padahal pada faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menaruh barang-barang miliknya di rumah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sehingga sangat berlebihan apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan mengalami kerugian;

2.

Bahwa pada faktanya perhitungan dan jumlah kerugian yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas karena dalam posita

angka

28 pada

halaman

7

didalilkan

kerugian

sebesar


Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi pada petitum angka 5 pada halaman 7 didalilkan kerugian immaterial (jumlah angka) sebesar Rp10.59.000.000,00 (penyebutan dalam huruf sebesar satu milyar lima puluh sembilan juta rupiah) ? sehingga kerugian yang tidak ada buktinya secara sahih harus ditolak demi hukum; 3.

Bahwa berdasarkan fakta dan fakta hukumnya ternyata tidak ada satu bukti pun yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik dalam posita maupun petitum yang dapat membuktikan adanya kerugian sehingga dalil kerugian tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak sah sesuai hukum;

4.

Bahwa Yurisprudensi tetap Indonesia menentukan dengan tegas bahwa gugatan tentang ganti kerugian yang tidak disertai bukti-bukti haruslah ditolak menurut hukum yaitu sebagai berikut:

5.



Putusan MARI No. 88 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975;



Putusan MARI No. 991 K/Sip/1975 tertanggal 11 September 1975;



Putusan MARI No. 588 K/Sip/1983 tertanggal 28 Mei 1984;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hukum yang berlaku dikarenakan tidak da bukti kerugian dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka telah terbukti secara sah bahwa tuntutan ganti kerugian di dalam gugatan aquo memang tidak ada bukti-buktinya sehingga harus ditolak demi hukum;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memiliki hak Untuk mengajukan permohonan peletakkan Sita Jaminan 1.

Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didalamnya gugatannya tentang permohonan peletakkan Sita Jaminan pada posita angka 23 halaman 6 gugatan aquo;

2.

Bahwa permintaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan aquo yang memohon peletakan Sita Jaminan/Conservatoir Beslaag terhadap “sebuah bangunan terletak di Milala Cluster II,Jalan Jaya Abadi No. 80 Blok B-4 RT 01 RW 15, Jatiwaringin, Bekasi, yang merupakan harta kekayaan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara aquo haruslah ditolak karena tidak cukup persangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi akan melarikan diri dari tanggung jawabnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti menjamin, Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

mengalihkan, memindahkan dan atau mengasingkan harta kekayaannya tersebut; 3.

Bahwa pada dasarnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk untuk peletakan Sita Jaminan sebagaimana pendapat hukum dari M.Yahya Harahap dalam bukunya berjudul ”Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan”, penerbit Pustaka Bandung, halaman 36 yang menyatakan ”bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah (i) adanya fakta yang mendukung persangkaan, (ii) atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan

persangkaan,

petunjuktersebut

harus

(iii)

masuk

dan

akal”,

fakta-fakta sehingga

atau

petunjuk-

dengan

demikian

permohonan Sita Jaminan tersebut harus ditolak; 4.

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang menyatakan,”tujuan dari sita jaminan adalah untuk mencegah agar Tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain.kalau hal ini tidak terbukti maka Sita Jaminan harus ditolak (vide Buku Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, MARI, Cetakan ke II, tahun 1986, halaman 88);

5.

Bahwa dalam hal ini terlihat jelas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

memang

peletakkan

Sita

mempunyai

Jaminan

apalagi

itikad

buruk

Penggugat

dalam

memohon

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi mempunyai domisili yang tidak jelas dan memakai domisili yang tidak tetap dalam mengajukan gugatannya, hal mana dibuktikan ketika Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mengirimkan Surat Teguran/Somasi ke alamat tersebut namun pada kenyataannya surat tersebut dikembalikan dengan alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi berada dialamat tersebut. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk mengajukan tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Cq. Bunga 1.

Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang tuntutan Uang Paksa (dwangsom) cq. bunga sebesar 5% (lima persen) sebagaimana tercantum dalam gugatannya pada posita angka 29 halaman 7 dan petitum angka 6 pada halaman 7 gugatan aquo;


2.

Bahwa dalil Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon agar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang bunga sebesar 5% (lima persen) tiap bulan dari besarnya kerugian yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan yang telah melanggar dan bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku karena suatu tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak diperkenankan untuk suatu tuntutan hukum yang pemenuhannya dilakukan dengan pembayaran dalam bentuk sejumlah uang;

3.

Bahwa hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut: 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa “dwangsom hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang”;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa,”Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti”;

4.

Bahwa dalam gugatan aquo sudah jelas tuntutan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah berupa pemenuhan sejumlah uang kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sehingga secara hukum tuntutan tersebut harus ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tuntutan bunga dalam gugatan aquo sama sekali tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang jelas sehingga dengan segala hormat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan tersebut. DALAM REKONVENSI (DALAM GUGATAN BALIK) 1.

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Konvensi tersebut di atas, mohon agar dimasukkan pula dalam dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;


2.

Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak dengan

tegas

seluruh

dalil-dalil

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi. Tergugat


Konvensi

telah

melakukan

Perbuatan

Melawan Hukum kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi 1.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

2.

Bahwa dengan menghubungkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan putusan perkara Lindenbaum – Cohen (Arrest 1919) dapat dilihat bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai sifat melawan hukum apabila: -

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,

-

Melanggar hak subyektif Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi,

-

Melanggar kaidah tata susila,

-

Melanggar kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat;

Bahwa dengan demikian perbuatan-perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut: A. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menaruh barang-barang miliknya ditanah dan bangunan (Cluster Milala) Cq. rumah di Jalan Jaya Abadi No. 79 milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi tanpa seizin Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi 1. Bahwa pada faktanya berdasarkan kronologis yang telah diuraikan dalam jawaban konvensi huruf A tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah pemilik tanah dan bangunan seluas kurang lebih 4 hektar, dikenal sebagai “Cluster Milala” yang terletak di Jalan Jaya Abadi No. 80, RT 006 RW 003, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi dengan bukti kepemilikan sertifikat-sertifikat dan Akta Jual Beli serta dokumen lainnya


seperti izin penggunaan peruntukan lahan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2. Bahwa pada faktanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menaruh secara diam-diam tanpa seizin para Penggugat Rekonvensi/ Para

Tergugat

Konvensi

barang-barang

milikinya

sebagaimana

tercantum dalam posita angka 6 dan posita angka 20 gugatan aquo didalam salah satu rumah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jaya Abadi No. 79, RT 006 RW 003, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi; 3. Bahwa tanah dan bangunan aquo (No. 79) adalah salah satu rumah milik dan atas nama Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang termasuk dalam Cluster Milala; 4. Bahwa pada faktanya Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah berulangkali baik secara pribadi dan ataupun melalui orang kepercayaan mengambil

Tergugat kembali


barang-barang

milik

Konvensi

Tergugat

untuk

Rekonvensi/

Penggugat Konvensi yang ditaruh tanpa izin di rumah milik Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, namun tidak pernah ada itikad baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengambil barangbarang miliknya karena adanya keinginan dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menguasai rumah aquo; 5. Bahwa pada faktanya itikad buruk dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dilakukan dengan melaporkan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan laporan pencurian di Polda Metro Jaya namun pada akhirnya laporan tersebut tidak terbukti dengan adanya Surat SP3; 6. Bahwa pada faktanya tidak ada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena barang-barang tersebut ditaruh tanpa izin di rumah milik Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sehingga tindakan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk memindahkan barang-barang tersebut dari rumah milik Penggugat Ii Rekonvensi/Tergugat Ii Konvensi sendiri adalah tindakan yang sah secara hukum terlebih lagi dengan adanya pemberitahuan sebelumnya kepada Tergugat Rekonvensi/


Penggugat Konvensi walaupun disangkal kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. B. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tiba-tiba meninggalkan pekerjaannya karena tuntutan bagi hasil 30% (tiga puluh persen) tidak disetujui oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi namun tidak mengembalikan

barang-barang

dan

dokumen-dokumen

milik

para

Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi 1. Bahwa pada faktanya sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis huruf A jawaban Konvensi tersebut di atas dalam rangka memudahkan penyelesaian pekerjaan maka dengan itikad baik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat

I

Konvensi

memberikan

pinjaman-pinjaman

sebagai berikut: a) Pembelian mobil Mistsubishi Truck type Colt Diesel Engkel 4 ban tahun 2010 sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah); b) Pembelian mobil Mistsubishi Truck type Colt Diesel roda 6 (enam) tahun 2010 sebesar Rp290.000.000,00(dua ratus sembilan puluh juta rupiah); c) Sisa pinjaman pembelian mobil Mitsubishi Pajero Sport Exceed tahun 2012 Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah); d) Sisa pinjaman pembelian rumah di daerah Ciapus pada tahun 2012 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah); e) Pengambilan bibit kelapa sawit sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah); f)

Pengeluaran ladang milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan atas nama saudari Suriani Sembiring (istri Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) Sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu;

2. Bahwa pada faktanya dengan itikad baik mengingat hubungan keluarga sebagai adik ipar antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memberikan pembagian keuntungan hasil sewa rumah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yaitu kurang lebih sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); 3. Bahwa pada faktanya sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis huruf A jawaban Konvensi tersebut di atas maka ketika bulan Desember tahun 2012, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meninggalkan Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

pekerjaannya karena Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak mau memenuhi tuntutan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang meminta bagi hasil 30% (tiga puluh persen) maka sejak kurun waktu tersebut sampai dengan saat ini barang-barang dan dokumen-dokumen tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, bahkan ada kecenderungan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi menguasai barang-barang milik Para Penggugat Rekonvensi/ Para

Tergugat

Konvensi

untuk

kepentingan

pribadi

Tergugat

Rekonvensi/Penggugat Konvensi; 4. Bahwa pada faktanya barang-barang dan dokumen-dokumen milik Para Penggugat

Rekonvensi/Para

Tergugat

Konvensi

yang

belum

dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut: a. Surat Girik + AJB tanah dan bangunan rumah atas yang terletak di Cluster Milala, Jalan Jaya Abadi No. 80, Jatiwaringin, Bekasi (asli); b. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan Nomor:653/58/BPPT/I/2012 atas nama Rikut Muli Sembiring untuk keperluan kavling siap bangun “Cluster Milala”, yang berlokasi di Jalan Jaya Abadi RT 001 RW 015, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, seluas 11.996 M2 yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi, tertanggal 12 Januari 2012 (asli); c. Peta

Situasi

Nomor:653/1119-Distako/Rekom-PPL-228/XI/2011

tertanggal 10-11-2011 yang terdiri dari tanah seluas 10.905 m2 atas nama Antoni Sembiring dan luas tanah seluas 1.091 m2 atas nama Rikut Muli Sembiring sehingga total keseluruhan luas tanah seluas 11.996 m2(asli); d. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan Nomor:653/565/BPPT/X/2012 atas nama Antoni Sembiring untuk pembangunan Ruko yang berlokasi di Jl.Jatiwaringin RT 06 RW 03, terletak di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, seluas 558 M2,yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi, tertanggal 8 Oktober 2012 (asli); e. Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan No. 503/0504/IB/BPPT.I/XI/2012 kepada Antoni Sembiring untuk membangun Ruko seluas 64 M2 (toko), seluas 66 M2 (rumah tinggal), seluas 64 M2 (toko), seluas 75 M2 (rumah tinggal), yang terletak di Jalan Jatiwaringin RT 006 RW 003, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

Pondok Gede, Kota Bekasi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tertanggal 14 November 2012; f.

2 (dua) unit kendaraan bermotor jenis Truck merk Mitsubishi;

g. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Mitsubishi jenis Pajero Sport; h. Dokumen-dokumen lainnya yang terkait sehubungan dengan proses pengurusan tanah dan bangunan di Cluster Milala I dan Cluster Milala II; 5. Bahwa pada faktanya Pengugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah mengirimkan

Surat

Teguran

(Surat

Somasi)

kepada

Tergugat

Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan barang-barang dan dokumen-dokumen milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagai berikut: a. Surat

Somasi/Peringatan

I

(Pertama)

No:105/Som.1/I/15/AA

tertanggal 15 Januari 2015; b. Surat Somasi/Peringatan II (Kedua) dan Terakhir No.:112/Som. Terakhir/I/15/AA tertanggal 24 Januari 2015; 6. Bahwa pada faktanya surat-surat tersebut dikembalikan oleh jasa ekspedisi

surat

TIKI

dengan

catatan

“penerima

(Tergugat

Rekonvensi/Penggugat Konvensi) sudah pindah”, padahal alamat yang dicantumkan adalah di Jalan Jaya Abadi No. 8, Jatiwaringin, Bekasi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat yang pernah dikirimkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Kepada Penggugat Ii Rekonvensi/Tergugat II Konvensi; 7. Bahwa pada faktanya pencantuman alamat Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang tidak benar menunjukkan adanya itikad buruk dari Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi seolah-olah tidak diberitahu hal pemindahan barang-barang miliknya sesuai dengan dalil gugatan aquo

padahal

alamat


yang

Konvensi

dicantumkan berbeda

oleh

dengan

Tergugat

alamat

yang

sebenarnya, bukankah hal tersebut strategi yang tidak baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena mencantumkan alamat yang berbeda termasuk alamat gugatan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi adalah bukan rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi melainkan rumah milik Penggugat Ii Rekonvensi/Tergugat Ii Konvensi; 8. Bahwa

pada

faktanya

tindakan

Tergugat


Konvensi yang meninggalkan tanggung jawabnya dan pekerjaannya begitu saja karena tuntutan bagi hasil 30% (tiga puluh persen) tidak Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

dipenuhi oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menimbulkan kerugian yang sangat besar terlebih lagi adanya barang-barang dan dokumen-dokumen yang harus diurus kembali oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang nilainya diperkirakan kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Majelis Hakim yang mulia, bahwa tindakan-tindakan dari Tergugat Rekonvensi

yang

menyembunyikan

menguasai,

tanpa

hak

dan

menyimpan, melawan

menggelapkan,

hukum

serta

tidak

mengembalikan dokumen-dokumen dan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan

pembebasan

tanah

Cluster

Milala

milik

Para

Penggugat

Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. C. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum membayar hutanghutangnya kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi 1. Bahwa pada faktanya dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan tidak diberikan haknya adalah dalil yang tidak benar dan penuh kebohongan belaka karena selama ini Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi diberikan fasilitas-fasilitas,uang yang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) perbulan,serta pinjaman-pinjaman dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi; 2. Bahwa pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam periode 2010-2012 adalah sebagai berikut: a) Pembelian mobil Mistsubishi Truck type Colt Diesel Engkel 4 ban tahun 2010 sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah); b) Pembelian mobil Mistsubishi Truck type Colt Diesel roda 6 (enam) tahun 2010 sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah); c) Sisa pinjaman pembelian mobil Mitsubishi Pajero Sport Exceed tahun 2012 Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah); d) Sisa pinjaman pembelian rumah di daerah Ciapus pada tahun 2012 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah); e) Pengambilan bibit kelapa sawit sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);


f)

Pengeluaran L]ladang saudari Suriani Sembiring (istri Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Total dari hutang tersebut adalah sebesar Rp1.173.500.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga lima ratus ribu rupiah); 3. Bahwa pada faktanya,Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan intropeksi terhadap dirinya sendiri karena dengan adanya jumlah hutang sebesar Rp1.173.500.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga lima ratus ribu rupiah) bukannya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar hutang tersebut malahan menggugat Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan gugatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Majelis Hakim yang mulia, pada faktanya sungguh suatu kenyataan yang ironis

dan

memprihatinkan

karena

Tergugat


Konvensi meninggalkan pekerjaannya, menuntut hak 30% (tiga puluh persen) yang bukan miliknya bahkan tidak membayar hutangnya tersebut namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan arogan dan khilaf menggugat Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang selama ini begitu banyak memberikan bantuan untuk menopang finansial keluarga Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi. D. Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan intimidasi dengan menyuruh oknum preman yang tidak berperikemanusiaan untuk memaksakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menandatangani kesepakatan bagi hasil sebesar 30% (tiga puluh persen) Majelis Hakim yang mulia, hal yang paling mengecewakan dan melukai keluarga besar Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah perbuatan intimidasi yang tidak berperikemanusiaan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan menyuruh oknum-oknum preman datang dan mengepung rumah kediaman Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi dengan tujuan memaksakan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi menyetujui pembagian hasil 30% (tiga puluh persen), jumlah yang sangat besar dan bukan merupakan hak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; Bahwa perbuatan-perbuatan intimidasi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 16 April 2014 salah satu oknum preman suruhan Terggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masuk ke Cluster Milala Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

dengan

tujuan

menanyakan

keberadaan

Penggugat

II

Rekonvensi/Tergugat II Konvensi kemudian beberapa hari kemudian oknum preman tersebut masuk lagi ke Cluster Milala dan melakukan intimidasi kepada tukang-tukang yang bekerja pada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi; 2. Bahwa tindakan intimidasi dilakukan kembali pada hari Senin tanggal 21 April 2014 yaitu oknum-oknum preman datang kembali ke Cluster Milala dan tidak memperbolehkan keluarga Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang pada saat itu membawa anak kecil keluar melalui

pintu

gerbang

sehingga

keluarga

Para

Penggugat

Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi keluar melalui tanah kosong dalam kondisi yang gelap bahkan sampai dijemput oleh mobil polisi dari Polsek Pondok Gede; 3.

Bahwa tindakan intimidasi dilanjutkan pada tanggal 22 April 2014 ketika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengumpulkan para penyewa dan memberitahukan tidak bisa melewati gerbang Cluster Milala sebelum membayar kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

4.

Bahwa tindakan intimidasi tersebut mencapai puncaknya ketika pada tanggal 14 Mei 2015 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengunci pintu gerbang Cluster Milala dan melarang mobil Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat Ii Konvensi untuk keluar gerbang;

Majelis Hakim yang mulia, bahwa pada faktanya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak pernah menyangka bahwa demi memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan 30% (tiga puluh persen) tersebut ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sanggup melakukan tindakan intimidasi sekejam dan searogan tersebut di atas kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang merupakan keluarga kandung dari istrinya sendiri dan selama ini sudah sangat banyak membantu kondisi keuangan dan bahkan mengangkat kehidupan dari keluarga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; Bahwa pada faktanya, Para Penggugat

Rekonvensi/Para Tergugat

Konvensi tidak menyangka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai itikad buruk untuk menguasai cluster Milala dengan cara-cara yang tidak berperikemanusiaan dan dibutakan oleh ketamakan akan harta belaka;


Majelis Hakim yang mulia, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terbukti apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrehctmatigedaad) sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan pembunuhan karakter (Character Assassination) terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi 1.

Bahwa telah terjadi pembunuhan karakter (character assassinatin) terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang notabene dilakukannya dengan cara membangun opini yang buruk termasuk mengaku-ngaku bahwa Cluster Milala adalah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada para penyewa dan lingkungan untuk merusak nama baik, harkat dan martabat Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sehingga konsumen-konsumen tidak mempercayai lagi kredibilitas dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi;

2.

Bahwa

perbuatan

tersebut

sangat

merugikan

Para

Penggugat

Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi karena ketika Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi melakukan rehabilitasi, sosialisi dan pengurusan dokumen-dokumen baik surat dan secara fisik yang berhubungan dengan Cluster Milala, sempat mengalami kendala karena para

penyewa

dan

lingkungan

sekitar

mengetahui

berdasarkan

pengakuan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa Cluster Milala adalah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima dan mengabulkan dalil-dalil dalam gugatan balik/gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut di atas untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Tergugat


Konvensi

telah

melakukan

Perbuatan

Melawan Hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi. Tuntutan ganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

1.

Bahwa pada faktanya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah menderita kerugian baik materiil maupun immaterial atas adanya

perbuatan

wanprestasi

yang

dilakukan

oleh

Tergugat

Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagai berikut : a)

Kerugian yang timbul karena Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mau tidak mau secara terpaksa harus mengeluarkan dan mengorbankan pikiran, tenaga, waktu, biaya yang sangat besar untuk menghadapi gugatan aquo;

b)

Kerugian materiil yang jumlahnya amat sangat besar karena Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi harus mengurus pekerjaan yang ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

termasuk

dokumen-dokumen

dan yang

tidak belum

terbatas

kepada

dikembalikan

pengurusan

oleh

Tergugat

Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sehingga Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi harus mengeluarkan biaya tambahan yang besar untuk mengurus hal-hal tersebut dan biayabiaya yang dikeluarkan untuk menyewa hotel, akomodasi dan transportasi karena Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat masuk ke dalam Cluster Milala akibat tindakan intimidasi dengan mengerahkan oknum preman; 2.

Bahwa akibat perbuatan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

tersebut diaas telah mengakibatkan

kerugian baik materiil mau pun immaterial bagi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp2.899.500.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian dan bukti-bukti sebagai berikut: Kerugian Materiil: a) Berdasarkan total hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.173.500.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); b) Berdasarkan

harga

sewa

rumah

milik

Para

Penggugat

Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang terletak di Jalan Jaya Abadi No. 79, yang ditaruh barang-barang milik Tergugat Rekonvensi selama 6 (enam) tahun sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sehingga total mencapai Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah); Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

c) Berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk mengurus dokumendokumen

yang

tidak

dikembalikan

oleh

Tergugat

Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Bahwa total kerugian materiil adalah sebesar Rp2.299.500.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); Kerugian Immateriil: Bahwa atas adanya tuntutan dari gugatan aquo yaitu Para Penggugat Rekonvensi/Para

Tergugat

Konvensi

telah

melakukan

Perbuatan

Melawan Hukum tanpa dasar dan alasan yang jelas hal mana mengakibatkan kerugian secara psikologis, intimidasi oleh oknum preman suruhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan pencemaran nama baik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi terhadap tindakan yang tidak dilakukannya yang apabila diukur dengan uang maka layak untuk dihargai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima dan mengabulkan tuntutan rugi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut di atas untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi. Permohonan Peletakkan Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) 1.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi dan agar gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi ini yang apabila nanti dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat menjadi tidak hampa (illusoir) dan mengingat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mencantumkan alamat yang tidak benar pada gugatan aquo

karena

alamat tersebut adalah rumah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi; 2.

Bahwa pada faktanya karena adanya itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan mencantumkan alamat yang bukan alamat rumahnya sendiri maka terdapat kemungkinan akan mengalihkan harta bendanya kepada pihak ketiga maka sehingga cukup beralasan menurut hukum bagi Para Penggugat Rekonpensi/Para Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

Tergugat Konpensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yaitu berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak sebagai berikut: Barang tidak bergerak: -

Sebuah tanah dan bangunan milik Terguga

-

Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di Ciapus Bogor;

-

Perkebunan kelapa sawit milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di Pekanbaru, Riau;

Barang Bergerak: -

Mobil Mistsubishi Truck type Colt Diesel Engkel 4 ban tahun 2010;

-

Mobil Mistsubishi Truck Type Colt Diesel Roda 6 (Enam) Tahun 2010;

-

Mobil Mitsubishi Pajero Sport Exceed tahun 2012;

3. Bahwa selanjutnya atas permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) tersebut diatas maka Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menyatakan bahwa Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi dinyatakan sah dan berharga. Tuntutan biaya perkara yang timbul dalam perkara Bahwa mengingat perkara gugatan balik/Rekonvensi aquo ini timbul akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi Terhadap Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konvensi maka sudah seharusnya dan sepantasnya apabila biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Permohonan Putusan Provisi (Putusan serta Merta) 1.

Bahwa gugatan balik/Rekonvensi ini diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konvensi dengan berdasarkan dan didukung oleh fakta-fakta, dasar-dasar, alasan-alasan dan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

2.

Bahwa mengingat gugatan balik/Rekonvensi ini diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konvensi dengan berdasarkan dan didukung oleh fakta-fakta, dasar-dasar, alasan-alasan dan bukti-bukti yang sah menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

selain itu mengingat besarnya kepentingan hukum, nama baik, kredibilitas dan kepercayaan masyarakat serta untuk kelangsungan usaha dan atau bisnis Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konvensi, maka dengan segala kerendahan hati mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat member putusan hukum dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum bantahan, perlawanan (verzet), banding, atau pun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad verklaard). Permohonan Petitum Dalam Konvensi dan dalam gugatan balik (Rekonvensi) Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, dasar dan alasan-alasan tersebut di atas maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konvensi agar berkenan untuk menerima seluruh dalil-dalil Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konvensi baik dalam Konvensi, maupun dalam Rekonvensi sekaligus mengeluarkan putusan sebagai berikut: DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI: - Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi; - Menolak gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Konvensi Penggugat nVerklaard); DALAM POKOK PERKARA: - Menolak Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya; - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul; DALAM REKONVENSI: 1.

Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

3.

Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan atau pihak ketiga lainnya yang menguasai barang-barang milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk mengembalikan dengan seketika kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut: Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

a) Surat Girik + AJB tanah dan bangunan rumah atas yang terletak di Cluster Milala, Jalan Jaya Abadi No. 80, Jatiwaringin, Bekasi (asli); b) Izin Peruntukan Penggunaan Lahan Nomor:653/58/BPPT/I/2012 atas nama Rikut Muli Sembiring untuk keperluan kavling siap bangun “Cluster Milala”, yang berlokasi di Jalan Jaya Abadi RT 001 RW 015, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, seluas 11.996 M2 yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi, tertanggal 12 Januari 2012 (asli); c) Peta

Situasi

Nomor:653/1119-Distako/Rekom-PPL-228/XI/2011

tertanggal 10 Nopember 2011 yang terdiri dari tanah seluas 10.905 m2 atas nama Antoni Sembiring dan luas tanah seluas 1.091 m2 atas nama Rikut Muli Sembiring sehingga total keseluruhan luas tanah seluas 11.996 m2(asli); d) Izin Peruntukan Penggunaan Lahan Nomor:653/565/BPPT/ X/2012 atas nama Antoni Sembiring untuk pembangunan ruko yang berlokasi di Jalan Jatiwaringin RT 06 RW 03, terletak di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, seluas 558 M2, yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi,tertanggal 8 Oktober 2012 (asli); e) Surat

Izin

Pelaksanaan

Mendirikan

Bangunan

No.503/0504/I-

B/BPPT.I/XI/2012 kepada Antoni Sembiring untuk membangun ruko seluas 64 M2 (toko), seluas 66 M2 (rumah tinggal), seluas 64 M2 (toko), seluas 75 M2 (rumah tinggal), yang terletak di Jalan Jatiwaringin RT 006 RW 003, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tertanggal 14 Nopember 2012; f)

2 (dua) unit kendaraan bermotor jenis Truck merk Mitsubishi;

g) 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Mitsubishi jenis Pajero Sport; h) Dokumen-dokumen lainnya yang terkait sehubungan dengan proses pengurusan tanah dan bangunan di Cluster Milala I dan Cluster Milala II; 4.

Memerintahkan

Tergugat


Konvensi

untuk

mengambil/memindahkan barang-barang miliknya yang ditaruh di Cluster Milala milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan seketika atau apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak gugatan Rekonvensi ini dikabulkan maka apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengambil barang-barang miliknya tersebut akan dititipkan pada Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang; Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

5.

Memerintahkan

Tergugat


Konvensi

untuk

membayar hutang kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan perincian sebagai berikut: a)

Pembelian mobil Mistsubishi Truck type Colt Diesel Engkel 4 ban tahun 2010 sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah);

b)

Pembelian mobil Mistsubishi Truck type Colt Diesel roda 6 (enam) tahun 2010 sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

c)

Sisa pinjaman pembelian mobil Mitsubishi Pajero Sport Exceed tahun 2012 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

d)

Sisa pinjaman pembelian rumah di daerah Ciapus pada tahun 2012 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

e)

Pengambilan bibit kelapa sawit sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

f)

Pengeluaran

ladang

milik

Tergugat


Konvensi dengan atas nama saudari Suriani Sembiring (istri Tergugat


Konvensi)

sebesar

Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); Total dari hutang tersebut adalah sebesar Rp1.173.500.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga lima ratus ribu rupiah); 6.

Memerintahkan

meletakkan

Sita

Jaminan

(Conservatoir

Beslaag)

terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa barang tidak bergerak dan bergerak sebagai berikut: Barang tidak bergerak: -

Sebuah tanah dan bangunan milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di Ciapus Bogor;

-

Perkebunan

kelapa

sawit

milik Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi yang terletak di Pekanbaru, Riau; Barang Bergerak:

7.

-

Mobil Mistsubishi Truck type Colt Diesel Engkel 4 ban tahun 2010;

-

Mobil Mistsubishi Truck type Colt Diesel roda 6 (enam) tahun 2010;

-

Mobil Mitsubishi Pajero Sport Exceed tahun 2012

Menyatakan sebagai hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) adalah sah dan berharga;

8.

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti

rugi

bagi

materiil

maupun

immaterial

kepada

Tergugat


Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp2.899.500.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Kerugian Materiil: a)

Berdasarkan

total

hutang

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi sebesar Rp1.173.500.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); b)

Berdasarkan harga sewa rumah milik Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi yang terletak di Jalan Jaya Abadi No. 79, yang ditaruh barang-barang milik Tergugat Rekonvensi selama 6 (enam) tahun sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sehingga total mencapai Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

c)

Berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk mengurus dokumendokumen yang tidak dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa total kerugian materiil adalah sebesar Rp2.299.500.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kerugian Immateriil: Bahwa atas adanya tuntutan dari gugatan aquo yaitu Para Penggugat Rekonvensi/Para

Tergugat

Konvensi

telah

melakukan

Perbuatan

Melawan Hukum tanpa dasar dan alasan yang jelas hal mana mengakibatkan kerugian secara psikologis, intimidasi oleh oknum preman suruhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan pencemaran nama baik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi terhadap tindakan yang tidak dilakukannya yang apabila diukur dengan uang maka layak untuk dihargai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 9.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij vooraad verklaraad);

10.

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kompensasi keseluruhan denda keterlambatan perhari melaksanakan isi Putusan aquo sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);


11.

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan kemungkinan akan timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Kelas

IA

Khusus

Bekasi

telah

menjatuhkan

Putusan

Nomor

545/Pdt.G/2015/PN.Bks., tanggal 2 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONPENSI Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard); DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menghukum

Penggugat

Konpensi/Tergugat

Rekonpensi

dan

Para

Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi, untuk membayar ongkos perkara masing-masing separoh jumlah yang hingga kini ditaksir sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) Membaca, Surat Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi tanggal 15 Juni 2016 yang menerangkan

bahwa

Kuasa

Pembanding

semula

Penggugat

Dalam

Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, telah menyatakan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi

Nomor

545/Pdt.G/2015/PN.Bks., tanggal 2 Juni 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II Dalam Konvensi/Penggugat I dan II Dalam Rekonvensi pada tanggal 24 Januari 2017; Membaca, Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor

545/Pdt.

G/2015/PN.Bks Jo. No. 54/Bdg/2016/PN.Bks., tanggal 23 Agustus 2016 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Terugugat Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Agustus 2016 , memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II Dalam Konpensi/Penggugat I dan II Dalam Rekonpensi pada tanggal 26 Oktober 2016; Membaca, Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 545/Pdt.G/2015/PN.Bks Jo No. 54/Bdg/2016/PN.Bks., tanggal 2 Nopemer 2016 dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II Dalam Konvensi/Penggugat I dan II Dalam Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Nopember 2016i, kontra memori banding mana telah diberitahukan melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 9 Pebruari 2017; Membaca, Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada tanggal 26 September 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok Nomor 54/Bdg/2016 Jo. 545/Pdt.G/2015/ PN.Bks., kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II Dalam Konvensi/Penggugat I dan II Dalam Rekonpensi pada tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2015/PN.Bks. Jo. Nomor 54/Bdg/2016/PN.Bks., telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)

selama 14

(empat belas hari), sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat Banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonpensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: 1.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya mendengar keterangan seorang Saksi tanpa didukung oleh bukti lain, sehingga membenarkan adanya ancaman terhadap diri Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II Dalam Konvensi/Penggugat I dan II Rekonpensi; Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

2.

Bahwa menurut fakta persidangan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonpensi menyatakan bahwa sebagai Pengelola dari Cluster Milala, sehingga barang-barang a quo ditempatkan di ruangan yang dijadikan kantor berdasarkan kerja sama, hal

tersebut

dikesampingkan

dalan

petimbangan

Majelis

Hakim

Pengadilan Tingkat Pertama; 3.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan pendapat Ahli Hukum, dimana Para Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II Dalam Konvensi/Penggugat I dan II Dalam Rekonpensi telah merusak barang-barang milik Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonpensi seingga tidak dapat diergunakan;

4.

Bahwa Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Reknvensi keberatan atas pertimbangan hukum yang menyatakan tidak dapat membuktikan gugatannya dan menolak petitum gugatan karena di persidangan telah terbukti bahwa barang milik Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat dipergunakan karena kunci telah dirusak dan diganti oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonpensi;

5.

Bahwa Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonpensi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima; Berdasarkan hal tersebut di atas Pembanding semula Penggugat memohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi Nomor 545/Pdt/G/2015/PN.Bks., tanggal 2 Juni 2016; Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II

Dalam Konvensi/Penggugat I dan II Dalam Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: 1.

Bahwa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II Dalam Konvensi/ Penggugat I dan II Dalam Rekonvensi menolak secara tegas semua keberatan-keberatan

Pembanding

semula

Penggugat

Dalam

Konvensi/Tergugat dalam Rekonpensi dalam memori bandingnya; 2.

Bahwa Terbanding I dan II

semula Tergugat I dan II Dalam

Konvensi/Penggugat I dan II Dalam Rekonvensi

sependapat dengan

pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;


Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II Dalam Konvensi/Penggugat I

dan

II

Dalam

Rekonvensi,

Pengadilan

Tinggi

berpendapat

bahwa

pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi dalam putusannya Nomor 545/Pdt.G/2015/PN.Bks., tanggal 2 Juni 2016 telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding; Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi serta kontra memori banding dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II Dalam Konvensi/Penggugat I dan II Dalam Rekonvensi

maka Pengadilan

Tinggi berpendapat bahwa dalam dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar, maka dalil-dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2015/PN.Bks., tanggal 2 Juni 2016 haruslah dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan; Memperhatikan

Undang-undang

dan

peraturan-peraturan

yang

bersangkutan dalam perkara ini; MENGADI LI 1.

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2015/PN.Bks., tanggal 2 Juni 2016 yang dimohonkan Banding tersebut; Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 99/PDT/2017/PT BDG

3.

Menghukum Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 oleh Kami Djernih Sitanggang, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DR. (H.C) Satria Us Gumay, S.H., dan Syafaruddin, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Nomor:99/PEN/PDT/ 2017/PT.BDG., tanggal 23 Pebruari 2017, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh U. Yuniati, S.H., C.N., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd DR. (H.C). Satria Us Gumay, S.H..

ttd Djernih Sitanggang, Bc.Ip, S.H., M.H.

ttd S y a f a r u d d i n, S.H.

Panitera Pengganti, ttd U. Yuniati, S.H., C.N.

Perincian biaya perkara: 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp 5.000,00 2. Meterai Putusan ---------------------- Rp 6.000,00 3. Pemberkasan ------------------------- Rp139.000,00+ J u m l a h ----------------------------- Rp150.000,00


PT BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents