PUTUSAN NOMOR : 585/PDT/2016/PT. BDG “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : TONI HERLAMBANG : NIK 3271020108440002, beralamat Jalan Pajajaran Indah V,
RT.001/RW.011,
Kelurahan Baranang Siang,
Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Ahli waris sah (Almarhum) Ny. NONI SAERANG sesuai dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur No. 02/ PDT-P/ 2001 /PNCJ tertanggal 22 Januari 2001. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Sukran Abdul Gani,SH 2. Julius Ginting, SH 3. Rahmad Jaya, SH 4. J.A.Juswadi, SH 5. R. Mursigit Soemaryo, SH 6. Bambang Kusuma Edi, SH 7. Ruben Alexander Hutagalung, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sukran A. Gani & Rekan Alamat Gedung Mitsubishi Berlian Lantai 3 Jl. Raya Panjang No.8 Kebon Jeruk Jakarta Barat sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;
MELAWAN 1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur di Jalan Raya Bandung Sadewata, Cq Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Barat, Cq Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Pusat Jakarta, sebagi TERBANDING I semula TERGUGAT I ;
Hal 1 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
2. Sdr. Kresno Wahyono S, beralamat di Jalan Benda No.8, RT.010/001,
Kelurahan
Ciganjur,
Kecamatan
Jagakarsa,
Jakarta Selatan, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II”.; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca: 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 08 Desember 2016 Nomor : 585 Pen /Pdt/ 2016/ PT. Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; 2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 50/ Pdt.G/2015 /PN. Cjr, dalam perkara para pihak tersebut di atas; TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 30 November 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 30 November 2015
dibawah Register Nomor: 50/
Pdt.G/ 2015/ PN.Cjr, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1975, Ibu PENGGUGAT yang bernama Ny. Noni Saerang membeli tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat setempat dikenal dengan nama Villa Angsa milik ahli waris The Sam Djin dengan Akta Jual Beli No. 560.8.68/1975 untuk tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.904/Desa Cipanas seluas 2.014 M2, tertanggal 20-7-1974 dan Akta Jual Beli No.561.869/1975 untuk tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.905/Desa Cipanas seluas 1.757 M2,tertanggal 20-7-1974 yang dibuat dihadapan Notaris SamsaSasmitadimaja, S.H., Wakil Notaris sementara di Cianjur. Berikut Gambar Situasi: SHM No. 904
Utara
: Eigendom Verp 392
Barat
: M. 389
Selatan
: Tanah Negara
Timur
: Jalan Raya Cipanas Hal 2 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
Dengan tanda-tanda batas : Batu I, II, V, berdiri didalam III berdiri diluar batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMA No.8/1961 Pasal 2 bahagian c. SHM No. 905
Utara
: Milik Adat
Barat
: Tanah Negara
Timur
: M.388
Selatan
: Selatan
Dengan tanda-tanda batas : Batu I, II berdiri didalam III, IV berdiri diluar batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMA No.8/1961 Pasal 2 bagian c. 2. Bahwa sesuai dengan PP No.10/1961 Pasal 33 ayat 1 jo Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN No.10/1993 Pasal 2 dan surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat tanggal 14 Juli 1997 No.60.1.545 perihal : Permohonan ijin pembuatan buku tanah pengganti atas SHM No. 904 dan SHM 905 Desa Cipanas, maka Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ny. Noni Saerang tersebut berubah menjadi SHM No. 388 dan SHM No. 389 Desa Cipanas. 3. Bahwa pada tanggal 2 Juni 1996, tanah dan bangunan Villa Angsa Milik
Ibu
PENGGUGAT
Ny.
Noni
Saerang
tersebut
telah
diduduki/dikuasai oleh H. Edi Sukarmas Akbar dengan cara melawan hukum dengan alasan tanah tersebut milik ahli waris WL.GT.Faber, Verp.727 No.77. WL (dalam hal ini yang bersangkutan telah keliru dalam objek lokasi berdasarkan keterangan BPN Propinsi Jawa Barat), dan atas tindakan melawan hukum tersebut Ibu PENGGUGAT Ny. Noni
Saerang
dan
PENGGUGAT
putranya
HM.Ichsan
Toni
Herlambang melaporkan ke Kepolisian, dimana tanah dan bangunan serta SHM-nya telah disita oleh Polwil Bogor tanggal 13 Nopember 1996. Bahwa pada tanggal 11 desember 2001 keluar putusan perkara pidana atas tindakan melawan hukum tersebut atas terdakwa H. Edi Sukarmas Akbar Faber No.320/Pid/B/2001/PN.Cj, yang berbunyi : Mengembalikan barang bukti berupa tanah dan bangunan Villa Angsa beserta SHM-nya kepada saksi pelapor Toni Herlambang. Dan telah dieksekusi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2002 oleh Kejaksaan Negeri Cianjur.
Hal 3 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
4. Bahwa
pada
mengajukan
tahun
1997,
gugatan
Edi
Sukarmascs
pembatalan
sertifikat
(keluarga Hak
Faber)
Milik
Ibu
PENGGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Bandung terhadap kantor Pertanahan Kab. Cianjur (Ibu PENGGUGAT Noni Saerang sebagai pemilik Villa Angsa tidak ikut digugat/tidak ikut disertakan sebagai pihak dalam gugatan yang diajukan tersebut), dimana putusan PTUN sudah sampai tingkat kasasi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membetalkan SHM atas nama Ny. Noni Saerang. 5. Bahwa SHM Milik Ibu PENGGUGAT tersebut dibatalkan karena adanya kelalaian dari Kantor Pertanahan Kab. Cianjur yang tidak mencantumkan tanda tangan dalam buku tanah, dimana dengan kejadian tersebut Ny. Noni Saerang telah sangat dirugikan. 6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1999 Ny. Noni Saerang meninggal dunia dan dengan penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Negeri
Cianjur
tanggal
22
Januari
2001
No.02/PDT.P/2001/PN.Cj ditetapkan 3 (tiga) ahli waris (salah satunya adalah Penggugat). 7. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2002 tanah dan bangunan Villa Angsa telah kembali dikuasai oleh pemiliknya yang sah (ahli waris Ny. Noni Saerang) dan bersamaan dengan itu PENGGUGAT mengurus penerbitan sertifikat yang baru atas nama Ny. Noni Saerang tersebut. 8. Bahwa sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang, SPPT/Pajak Bumi dan Bangunan dan rekening listrik selalu dibayar atas nama Ny. Noni Saerang, pada tahun 1982 Ny. Noni Saerang membuat patung Angsa sehingga bangunan tersebut diberi nama dan dikenal dengan Villa Angsa dan terdaftar di Kantor Keluruhan Desa Cipanas serta tercatat dalam buku C desa No.C.37 Persil 295. 9. Bahwa setelah Villa Angsa dikuasai kembali oleh ahli waris Noni Saerang tahun 2001, Villa Angsa diperbaiki dan didepannya dipasang papan pengumuman “dilarang masuk tanpa seijin pemilik/yang menguasai”
dengan
dasar
putusan
Pengadilan
dan
eksekusi
Kejaksaan Negeri Cianjur. 10. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2002, PENGGUGAT telah memberikan kuasa kepada 3(tiga) orang yaitu H. Tjetjep Efendi, Sjarifuddin, dan Syarif Hidayat untuk menempati, mendiami, dan memelihara Villa Angsa. Hal 4 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
11. Bahwa PENGGUGAT sejak tahun 2000 melalui Kuasa Hukumnya terdahulu, mengajukan permohonan penerbitan SHM yang baru atas tanah dan bangunan Villa Angsa atas nama Noni Saerang/ahli warisnya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur, akan tetapi tidak direalisasikan. 12. Bahwa pada tanggal 19 April 2005 telah dikeluarkan Keputusan Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional
No.16-VI-2005
tentang
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.60/G/1997/PTUN.BDG
tanggal
2
Pengadilan
Tata
Usaha
Tinggi
No.60./B/1998/PT.TUN.JKT
tanggal
Maret 15
1998
Jo.
Negara
Juli 1998
Jo.
Putusan Jakarta Putusan
Mahkamah Agung RI No.227/K/TUN/1998 tanggal 30 Maret 2000. 13. Bahwa untuk menindaklanjuti putusan tersebut, pada tanggal 19 mei 2005 kami telah menyerahkan SHM asli No.388 dan 389 atas nama Ny. noni saerangkepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur. 14. Bahwa pada tanggal 8 juni 2005, PENGGUGAT kembali membuat surat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur tentang permohonan Penerbitan Sertifikat Baru atas nama Noni Saerang yang tembusannya kepada BPN Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat. 15. Bahwa sesuai dan berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat dengan Nomor surat 570-2721 tertanggal 5 Januari 1999 dan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor : 16-VI-2005 tertanggal 19 April 2005, yang pada prinsipnya menyatakan : A. Data Fisik dan Data Yuridis. a. Data Fisik Bahwa mengenai lokal tanah berdasarkan Peta Sket Lokasi Eigendom Verp.436, 612 Sisa (Gedung Angsa) dan Eigendom Verp.727 dimana ternyata Eigendom Verp.No.436,612 Sisa telah terbit Sertifikat Hak Milik No.388 dan No. 389 pengganti Sertifikat Hak Milik No.904 dan 905/ Cipanas yang dikenal dengan VILLA ANGSA terletak di Desa Cipanas, sedangkan bekas Eigendom Verp.727 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 8-10-1935 No.319, luas 3005 M2tercatat atas nama HENDRIK MOEN ternyata sebagian telah diterbitkan Sertifikat Hal 5 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
Hak Milik No.504/Cimacan, Gambar Situasi tanggal 24-4-1980 No.30, luas 1.005 M2terakhir atas nama RATNASIH, terletak di Desa Cimacan, sehingga dengan demikian objek gugatan atas dasar Eigendom Verp. No.727 bukan berada di Desa Cipanas akan tetapi terletak di Desa Cimacan (objek
tanah
berjauhan). b. Data Yuridis. I.
Bahwa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur Eigendom Verp. No. 727 tertulis atas nama HENDRIK MOEN dan tidak terdapat atau tidak terdaftar Eigendom Verp. 727 atas nama G.T.FABER, yang mana terhadap tanah-tanah G.T. FABER telah terkena Undang-undang No.1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelier yang sejak tanggal 24-1-1958 demi hukum menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.
II.
Bahwa
terhadap
EigendomVerp.
No.436,612
berdasarkan pasal 1 ayat (1) Ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria (UU No.5 tahun 1960) status
hukum
tanah
tersebut
telah
berubah
dari
Eigendom Verp. Menjadi Hak Milik karena atas Objek tanah tersebut terjadi pebuatan hukum berdasarkan Akta Eigendom Verp. Tanggal 1-9-1951 No.1101 dan 1100 atas nama THE SAM DJIN yang didaftarkan pada tanggal 20-9-1961, sehingga objek tanah tersebut tidak dapat
diklasifikasikan
sebagai
tanah
yang
dikembalikan menjadi status semula yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan tidak terdapat amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.60/G/1997/PTUN.BDG tanggal 2 Maret 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.60./B/1998/PT.TUN.JKT tanggal 15 Juli 1998 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.227/K/TUN/1998 tanggal 30 Maret 2000 yang memutus batalnya perbuatan hukum beralih hak berdasarkan
Akta
Eigendom Verp. No.1101 tanggal 1-9-1951 dan akta Eigendom Verp. No.1100 tanggal 1-9-1951 atas nama THE SAM DJIN. Hal 6 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
16. Bahwa sesuai dan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Cipanas, Nomor : 590/326/Pem tanggal 22 September 2015 yang pada prinsipnya menyatakan : bahwa berdasarkan buku “C” Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur tahun 1991 tercatat memiliki tanah nomor : C.37, Persil: P.295, Klass : D.I, luas ± 3.918 M2 (tiga ribu sembilan ratus delapan belas meter persegi) tercatat atas nama : NONI SAERANG, yang terletak di Jl. Raya CipanasKp. Pasekon Rt.02 Rw.15 Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. Tanah tersebut berstatus Hak Milik dan telah bersertifikat atas nama NONI SAERANG, Nomor M.388/Cipanas dan Nomor M.389/Cipanas. 17. Bahwa
pada
tanggal
22
September
2015,
Kantor
BBBadan
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur mengumumkan dalam harian Radar Cianjur edisi Jum’at, 25 September 2015, yang pada prinsipnya mengumumkan bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cianjur akan menerbitkan sertifikat dan/atau memproses Sertifikat pengganti atas permohonan dari TERGUGAT II (sdr. Kresno Wahyono S) dan bukan atas Permohonan PENGGUGAT. 18. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sangat merugikan
PENGGUGAT,
dimana
seharusnya
TERGUGAT
I
memproses permohonan dari PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, dan akibat tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II PENGGUGAT telah menderita kerugian akibat tidak dapat
memanfaatkan
tanah
dan
bangunan
tersebut,
dimana
PENGGUGAT dapat menyewakan bangunan tersebut, dan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sejak tahun 1997 adalah sekitar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah). 19. Bahwa untuk menjamin PENGGUGAT tidak menderita kerugian lebih besar PENGGUGAT memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini mengeluarkan putusan PROVISIONIL dan meletakkan sita jaminan dan nyatakan sebagai tanah status qou atas Tanah Objek sengketa, sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Yang Terhormat memeriksa dan mengadili gugatan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: Hal 7 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
DALAM PROVISI -
Mengabulkan permohonan PENGGUGAT
-
Menyatakan tanah dan bangunan objek sengketa yang terletak di
Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat setempat dikenal dengan nama Villa Angsa, dalam keadaan Status Quo. DALAM POKOK PERKARA 1.
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2.
Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat setempat dikenal
dengan
nama
Villa
Angsa
dengan
Akta
Jual
Beli
No.560.8.68/1975 untuk tanah Hak Milik No.904/Desa Cipanas seluas 2.014 M2 dan Akta Jual Beli No.561.869/1975 untuk tanah Hak Milik No.905/Desa
Cipanas
seluas
1.757
M2,
yang
dibuat
Notaris
SamsaSasmitadimaja, S.H., sertifikat Hak Milik No.388, tertanggal 29-71997 sebagai Pengganti Sertifikat Hak Milik No.904 Desa Cipanas, dan Sertifikat Hak Milik 905 Desa Cipanas milik PENGGUGAT ahli waris Ny. Noni Saerang adalah sah dan berharga. 3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 4. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur untuk menolak
permohonan
penerbitan
Sertifikat
atas
Permohonan
TERGUGAT II; 5. Memerintahkan TERGUGAT I untuk menerbitkan Sertifikat baru atas nama PENGGUGAT, sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik No. 388, tertanggal 29-7-1997, dan Sertifikat Hak Milik No. 389,tertanggal 29-71997; 6. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan sah dan berharga; 7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar kerugian Materiil secara tanggung-renteng kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah); 8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara; 9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya bantahan, Banding atau Kasasi (uitvoerbaarbijvoorraad); Bilamana Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapt lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaquoetbono)
Hal 8 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
Menimbang,
bahwa
sebelum
gugatan
dibacakan
oleh
kuasa
Penggugat, didepan persidangan Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan berupa perubahan nomor surat dan tanggal yang tertera dalam surat gugatan petitum nomor 15 halaman 4 menjadi “Bahwa sesuai dan berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat dengan Nomor surat 570-179 tertanggal 7 Februari 2001 dan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor : 5701038 tertanggal 30 Juni 2005,…” Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawabannya pada tanggal 23 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I. 2. Bahwa Tergugat I pernah menerbitkan : 1. Bekas SHM No. 388/Cipanas, GS No. 110 tanggal 26-7-1997, luas 2.014 m2 tercatat a.n. Ny . Noni Saerang diterbitkan pada tanggal 29-7-1997, sebagaipengganti SHM No. 905/Cipanas terakhir tercatat atas nama Ny. Noni Saerang di Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. 2. Bekas SHM No. 389/Cipanas, GS No. 109 tanggal 26-07-1997, luas 1.757 m2 tercatat a.n. Ny. Noni Saerang diterbitkan tanggal 29-07-1997, sebagai pengganti SHM No. 905/Cipanas terakhir tercatat atas nama Ny. Noni Saerang di Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. 3. Bahwa telah dikeluarkan Surat Keputusan Kepala BPN No. 16-VI2005
tanggal
Pengadilan
19
April
Tata
60/G/1997/PTUN.Bdg Pengadilan
Tinggi
2005 tentang pelaknsaan
Usaha tanggal Tata
Negara 05
Usaha
Maret
Bandung 1998
Negara
Jo.
Jakarta
Putusan Nomor Putusan Nomor
60/B/1998/PT.TUN-JKT tanggal 15 Juli 1998 tanggal 30 Maret 2000 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Hal 9 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
277/k/TUN/1998 tanggal 30 Maret 2000, dengan Putusan yang pada pokoknya antara lain : 1. Membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 388/cipanas luas 2.014 M2, Surat Ukur Nomor 110/1997 tanggal 26 Juli 1997 berikut Dertifikat asalnya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 904/Cipanas luas 2014 M2, Surat Ukur No. 512 tanggal 04 November 1916 dan Sertifikat Hak Milik No. 389/Cipanas luas 1.757 m2, surat ukur No. 109/1997 tanggal 26 Juli 1997 berikut Sertifikat asalnya yaitu Sertifikat Hak Milik No. 905/Cipanas Luas 1.757m2, surat ukur No. 826/1974 tanggal 20 Juli 1974, Terletak di desa Cipanas kecamatan Pacet kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barta dan tanahnya dikembalikan menjadi status semula yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh Negara bekas Hak Eigendom Verponding No. 436 dan 612 sisa yang telah dikonversi menjadi Hak Milik. 2. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Cianjur untuk : a. Mencatat batalnya Sertifikat b. Menarik dari peredaran Sertifikat Hak Milik dan apabila tidak dapat dilaksanakan penarikan Sertifikat tersebut agar diumunkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Surat Kabar Harian yang berdar/terbit di Wilayah Kabupaten Cianjur. 3. Proses selanjutnya menyangkut kepemilikan tanah (hak keperdataan) agar diselesaikan terlebih dahulu melalui Lembaga Peradilan (PN) agar mendapat kepastian hukum siapa yang paling berhak atas tanah tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang menangani perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
Hal 10 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini. Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawabannya pada tanggal 24 Februari 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Penggugat Tidak berkualitas mengajukan gugatan Bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka (6) gugatannya bahwa ternyata Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari Ny. Noni Saerang sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur No. 02/PDT.P/2001/PN.Cjr tanggal 22 Januari 2001 melainkan masih terdapat ahli waris lainnya, yaitu Peter Saerang dan Paul Saerang, namun dalam perkara a quo yang dijadikan sebagai Penggugat hanyalah Toni Herlambang dan tidak ternyata para ahli waris lainnya telah memberikan kuasa kepada Toni Herlambang untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak berkualitas dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini; 2. Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (obscuur libel) a. Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat dalam perkara a quo, ternyata gugatan Penggugat adalah kabur alias tidak jelas karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan lebih lanjut bentuk dan perbuatan apa yang telah dilakukan Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat namun dalam petitum gugatannya terdapat petitum untuk menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan di hukum untuk membayar ganti rugi; b. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa Penggugat ternyata bukanlah merupakan satu-satunya ahli waris Ny. Noni Saerang karena masih ada ahli waris lainnya, yaitu sdr. Peter Saerang dan sdr. Paul Saerang namun demikian tidak diikutsertakan sebagai Penggugat dalam perkara ini sedangkan disisi lain dalam petitum gugatannya dimohonkan tanah dan bangunan objek perkara yang untuk selanjutnya dalam perkara ini cukup dikenal dengan Gedung Angsa adalah sah miliknya Penggugat dan pada petitium (5) Hal 11 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
dimohonkan supaya Tergugat I menerbitkan sertifikat baru atas nama Penggugat padahal gedung angsa tersebut oleh Penggugat didalilkan adalah harta warisan dari Ny. Noni Saerang; c. Bahwa hal sedemikian ini telah mengakibatkan gugatannya menjadi kabur alias tidak jelas, karena andai kata quod non Gedung Angsa adalah milik Ny. Nonoi Saerang itu adalah merupakan boedel warisan yang merupakan hak dari seluruh ahli waris Ny. Noni Saerang dan bukan hanya hak dari Toni Herlambang (Penggugat); d. Bahwa dengan mencermati dan memperhatikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo, ternyata bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Pusat Jakarta sebagai Tergugat I, namun pada angka (4) petitum gugatannya Penggugat mohon supaya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur diperintahkan untuk menolak permohonan penerbitan sertifikat atas permohonan Tergugat II, demikian
pada petitum angka (5)
Penggugat mohon supaya Tergugat I yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor BPN Pusat Jakarta menerbitkan sertifikat baru atas nama Toni Herlambang, hal mana telah mengakibatkan gugatan menjadi
kabur
karena
yang
mempunyai
kewenangan
untuk
menerbitkan sertifikat dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dan bukan kepala BPN Pusat; DALAM POKOK PERKARA 1.
Bahwa apa yang dimuat pada bagian eksepsi diatas, mohon dianggap dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2.
Bahwa Tergugat II dengan ini menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang ada dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
3.
Bahwa dalil Penggugat yang tersebut pada angka (3) gugatannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pada tanggal 2 Juni 1996 tanah dan bangunan gedung angsa telah diduduki dan dikuasai oleh H. Edi Sukarmas, dkk sebagai ahli waris Gerald Tugo Faber (GT. Faber) dengan cara melawan hukum adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak karena penguasaan pisik yang dilakukan ahli waris GT. Faber atas tanah dan bangunan gedung angsa adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan kewenangan yang ada Hal 12 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
padanya sebagai pemilik berdasarkan eigendom verponding No. 727 tanggal 22 Oktober 1899 Anshcrift Nomor 77 WL seluas 3.600 m2 sebagaimana hasil penelitian dari Kantor Pertanahan Kabuapten Cianjur Jawa Barat dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” No. 6892/Pan”A”/HM/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 pada bagian V angka (1) huruf (b) dan pada bagian V angka (1); 4.
Bahwa selain itu perlu disampaikan bahwa para ahli waris GT. Faberr telah mengajukan gugatan pembatalan sertifikat kepemilikan yang tercatat atas nama Ny. Noni Saerang melalui PTUN Bandung dalam perkara No. 60/G/1997/PTUN.BDG yang diputus pada tanggal 5 Maret 1998 jo No. 60/B/1998/PT.TUN JKT tanggal 15 Juli 1998 jo No. 277 K/TUN/1998 tanggal 3 Maret 2000 yang pada pokoknya memutuskan : a. Menyatakan tidak sah SHM No. 388/Cipanas tanggal 29 Juli 1997, Gambar Situasi No. 150 tahun 1997 tanggal 26 juli 1997 berikut sertifikat asalnya, yakni SHM No. 904/Cipanas tanggal 20 Juli 1974, Surat Ukur No. 512 tahun 1916 tanggal 4 Nopember 1916 dan SHM No. 389/Cipanas tanggal 29 Juli 1997 berikut sertifikat asalnya, yakni SHM No. 905/Cipanas tanggal 20 Juli 1974, Surat Ukur No. 826 tahun 1974 tanggal 29 Juli 1974; b. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pencabutan terhadap sertifikat-sertifikat tersebut;
5. Bahwa dalil Penggugat yang tersebut pada angka 7 gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2002 tanah dan bangunan gedung angsa telah kembali dan dikuasai Ny. Noni Saerang adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak karena awal GT. Faber dan/atau para ahli warisnya adalah pihak yang menguasai dan bertempat tinggal di atas tanah dan bangunan gedung angsa tersebut dan sejak tahun 2000 dikuasai oleh M. Zaky Abdullah sampai tahun 2015 dan sejak tahun 2015, tanah dan bangunan gedung angsa telah dikuasi secara pisik oleh Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tanggal 10 Agustus 2015; 6. Bahwa andai kata quod non, bahwa SPPT/PBB dibayar dan atas nama Ny. Noni Saerang,
perlu dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/PJ/2008 tanggal 2 September 2009 tentang Bentuk dan Isi Formulir SPT Pajak Terhutang PBB dinyatakan bahwa SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah (Pasal 1 ayat (3) anghka 3), Hal 13 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
dan selain itu, SHM atas tanah dan bangunan gedung angsa yang tercatat atas nama Ny. Saerang telah dibatalkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dengan mengembalikan status tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagaimana Pengumuman dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur tanggal 8 Nopember 2000 No. 500-2073-KP-2000 yang dimuat di harian Galamedia tanggal 9 Nopember 2000 halaman 2; 7. Bahwa dalil Penggugat yang tersebut pada angka 10 gugatannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pada tanggal 28 Juli 2002 Penggugat telah memberikan kuasa kepada H. Tjetjep Efendi, Sjarifuddin dan Syarif Hidayat untuk menempati, mendiami dan memelihara villa gedung angsa adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak karena sebagaimana didalilkan pada angka 5 diatas bahwa dari awal GT. Faber dan/atau para ahli warisnya adalah pihak yang menguasai dan bertempat tinggal di atas tanah dan bangunan gedung angsa tersebut dan sejak tahun 2000 dikuasai oleh M. Zaky Abdullah sampai tahun 2015 dan sejak tahun 2015, tanah dan bangunan gedung angsa telah dikuasi secara pisik oleh Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tanggal 10 Agustus 2015; 8. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang tersebut pada angka 11 s/d 16 gugatannya dapat ditanggapi sebagai berikut : a. Bahwa sebagaimana didalilkan diatas, bahwa berdasarkan putusan pengadilan
yang
telah
60/G/1997/PTUN.BDG
berkekuatan tanggal
5
hukum Maret
tetap
No.
No.
1998
jo
No.
60/B/1998/PT.TUN JKT tanggal 15 Juli 1998 jo No. 277 K/TUN/1998 tanggal 3 Maret 2000, kedua SHM yang tercatat atas nama Ny. Noni Saerang telah dinyatakan
batal dan dinyatakan tanah kembali
menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara; b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan kepala BPN tanggal 19 April 2005 No. 16-IV-2005 tentang pelaksanaan putusan pengadilan
tata
usaha
negara
Bandung
No.
No.
60/G/1997/PTUN.BDG tanggal 5 Maret 1998 jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 60/B/1998/PT.TUN JKT tanggal 15 Juli 1998 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 277 K/TUN/1998 tanggal 3 Maret 2000 60 telah memutuskan : (a)
Pada Diktum Pertama :
Hal 14 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
Membatalkan SHM No. 388/Cipanas lus 2.014 M2, Surat Ukur No. 110/1997 tanggal 26 juli 1997 berikut sertifikat asalnya, yakni SHM No. 904/Cipanas, luas 2.014 m2, Surat Ukur No. 512 tanggal 4 Nopember 1916 dan SHM No. 389/Cipanas, luas 1.757 m2, Surat Ukur No. 109/1997 tanggal 26 Juli 1997 berikut sertifikat asalnya, yakni SHM No. 905/Cipanas, luas 1.757 m2, Surat Ukur No. 826/1974 tanggal 20 Juli 1974, terletak di Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat dan tanahnya dikembalikan mejadi status semula yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh negara bekas hak eigendom verponding No. 436 dan nomor 612 sisa yang telah dikonversi menjadi hak milik; (b)
Pada Diktum Kedua : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur untuk : - Mencatat batalnya sertifikat hak milik sebagaimana Diktum Pertama pada buku tanah yang bersangkutan dalam daftar umum serta daftar isian lainnya yang ada pada adminsitrasi pendaftaran tanah; - Menarik dari peredaran sertifikat hak milik sebagaimana Diktum Pertama dan apabila penarikan tidak dapat dilaksanakan agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar/terbit di wilayah Kabupaten Cianjur mengenai isi Diktum Pertama keputusan ini atas biaya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur;
(c)
Pada Diktum Ketiga Mempersilahkan kepada pihak yang berpentingan untuk mengajukan permohonan suatu hak atas tanah dikenal dengan gedung angsa di Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat sesuai syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c. Bahwa untuk memenuhi Diktum Kedua Surat Keputusan Kepala BPN tanggal 19 April 2005 No. 16-IV-2005 tersebut, kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur telah mengirim surat tanggal 10 September 2015 No. 719/5.32.03/IX/2015 perihal penarikan sertifikat hak milik No. 388/Cipanas dan hak milik No. 389/Cipanas;
Hal 15 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
d. Bahwa dikarenakan sertifikat hak milik tersebut diatas tidak dapat ditarik, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur telah mengumumkan SHM No. 388/Cipanas dan Hak Milik No. 389/Cipanas tidak berlaku sebagaimana pengumuman tanggal 22 September 2015 nomor 58.59/7.32.03/IX/2015 yang dimuat di harian Radar Cianjur tanggal 25 September 2015 halaman 2; e. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan sanggahan dengan surat tertanggal 28 September 2015 No. 098/SAGR-BPNC/SAS/IX/2015
terhadap
surat
Kepala
Kantor
Pertanahan Kabupaten Cianjur tanggal 10 September 2015 No. 719/5.32.03/IX/2015, perihal penarikan sertifikat hak milik No. 388/Cipanas dan hak milik No. 389/Cipanas; f. Bahwa atas sanggahan tersebut diatas, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur telah menyampaikan surat kepada Penggugat tanggal
30
Oktober
2015
No.
890/5.32.03/X/2015
dengan
memberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya surat tersebut untuk menyampaikan gugatan ke lembaga peradilan yang diikuti sita jaminan dan apabila dalam dalam waktu tersebut tidak mengajukan gugatan, maka permohonan hak atas tanah dari Pemohon (Kresno Wahyono) akan diproses dan ternyata sampai dengan berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat tersebut diterima, pihak Penggugat belum menyampaikan surat pemberitahuan gugatan ke lembaga peradilan yang diikuti dengan sita jaminan; 9. Bahwa perlu disampaikan bahwa pengajuan permohonan hak oleh Tergugat II sebagai pemilik dan yang menguasi pisik tanah dan bangunan gedung angsa telah diajukan sesuai prosedur dan persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku, yaitu sebagai berikut : a. Penguasaan pisik yang dilakukan Tergugat II atas tanah dan bangunan
gedung
angsa
didasarkan
kepada
pengadilan/oper
garapan dari M. Zaki Abdullah sejak tahun 2015 berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tanggal 10 Agustus 2015 yang diketahui oleh kepala Desa Cipanas No. Reg. 590/66/Pem/2015 dan Camat Cipanas No. 593/102/PM serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
Hal 16 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
b. Bahwa sebagaimana pada angka 10 Risalah Panitia Pemeriksa Tanah “A” No. 6892/Pem “A”/HM/XII/2015 tanggal 22 Oktober 2015 ditetapkan bahwa penguasaan dan penggarapan atas tanah yang dimohon itu maupun batas-batas tanah tidak terjadi perubahan batas, bukan merupakan asset instansi pemerintah sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik selain itu terdapat surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah negara tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat oleh Tergugat II sebagai pemohon permohonan pendaftaran hak diatas; c. Bahwa demikian pada butir (c) halaman 7 ditetapkan antara lain : -
Bahwa penggunaan tanah yang dimohon saat ini adalah untuk bnangunan
rumah
dan
rencana
selanjutnya
adalah
untuk
bangunan rumah; -
Bahwa diatas tanah yang dimohon itu tidak terdapat penguasaan dan penggarapan pihak lain selain Tergugat II sebagai Pemohon;
-
Bahwa tanah yang dimohon tidak tumpang tindih dengan sertifikat pihak lain baik perorangan, badan hukum maupun instansi pemerintah;
d. Bahwa selain itu telah juga ditetapkan pada angka 8 halaman 9 bahwa tanah yang dimohon telah mempunyai data fisik yang jelas sebagaimana tercantum dalam Peta Bidang Tanah tanggal 8 September
2015
No.
5856/2015
Nomor
Induk
Bidang
10.13.28.11.00715 sehingga tanah yang dimohon telah memenuhi syarat sebagai objek hak, sehingga akhirnya pada angka 3 bagian Kesimpulan telah ditetapkan bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan
hak
dipertimbangkan
atas untuk
nama
Kresno
diberikan
hak
Wayhono milik
S
dengan
dapat alasan
permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik fisik maupun yuridis
sebagaimana
dimaksud
dalam
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; e. Bahwa hal yangt sama telah diuji dan berdasarkan hasil penelitian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur sebagaimana tersbeut pada Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Milik tahun 2015 untuk meneliti dan menilai keabsahan persyaratan secara administratif
dan
materil
(data
fisik
dan
yuridis)
pengajuan
permohonan hak yang diajukan Tergugat II atas tanah bangunan gedung angsa hingga dilakukannya pengumuman oleh Kepala Kantor Hal 17 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
Pertanahan Kabuapten Cianjur pada harian Radar Cianjur edisi Jumat 25 Nopember 2015; 10. Bahwa mengingat tidak terdapat perbuatan yang dilakukan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Tergugat I dalam perkara ini yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sesuai hubungan kausalitas dalam unsur perbuatan melanggar hukum, maka tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat pada angka 18 gugatannya adalah beralasan hukum untuk ditolak, karena selain itu tuntutan ganti ruginya tidak dirinci sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk permohonan sita jaminan dan status quo yang tersebut pada angka 19 gugatannya adalah beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan; Maka : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dengan ini, Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : DALAM EKSEPSI : - Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard); DALAM POKOK PERKARA - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono); Memperhatikan,
mengutip
dan
menerima
keadaan-keadaan
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri
Cianjur
tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN. Cjr yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Provisi : -
Menolak gugatan provisi Penggugat;
Dalam Eksepsi : -
Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; Hal 18 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
Dalam Pokok Perkara : -
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.521.000,- (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding
semula
Penggugat
menyatakan permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan tersebut diatas yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Cianjur
pada tanggal 30 Juni 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal
04 Agustus 2016 dan tanggal 11 Oktober
2016.; Menimbang,
bahwa
kepada para pihak telah diberi kesempatan
untuk melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage), masing-masing pada tanggal 01, 08,09 Nopember 2016; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur
tanggal 28 Juni
2016 Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN. Cjr telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
yang ditentukan dalam Undang-undang oleh
karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang,
bahwa
Pembanding
semula
Penggugat
untuk
kepentingan pemeriksaan banding, dalam hal ini tidak mengajukan memori banding secara tertulis, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi keneratannya terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut.; Menimbang, bahwa
setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari
dengan seksama berkas perkara berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Cjr, Berita Acara Persidangan, saksi-saksi
dan alat-alat bukti kedua belah pihak,
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
bahwa alasan-alasan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan Hal 19 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh
Mejelis Hakim tingkat banding
dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 28 Juni 2016 Nomor :50 /Pdt.G/2015/PN. Cjr, yang dimohonkan banding tersebut, beralasan hukum untuk DIKUATKAN ; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding
semula Penggugat
tetap berada dalam pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ; Mengingat, pasal-pasal dalam HIR (Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura) , R.V, KUH Perdata dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur
tanggal 28
Juni 2016 Nomor :50/Pdt. G / 2015 / PN. Cjr, yang dimohonkan banding tersebut ;
Menghukum Pembanding
semula
Penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;
Demikianlah diputus dalam
sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin 2017
oleh Kami
tanggal
13 Februari
DALIZATULO ZEGA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis,
A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH dan BERLIN DAMANIK, SH.M.Hum, Hal 20 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
masing-masing selaku Hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota dengan dibantu oleh BAMBANG BELARDAYA, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para pihak yang berperkara ;
Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
TTD
TTD
ANOM HARTANINDITA, SH.MH
DALIZATULO ZEGA, SH.
TTD
BERLIN DAMANIK, SH.M.Hum
Panitera Pengganti, TTD BAMBANG BELARDAYA, SH.
Rincian Biaya : Redaksi ------------------------ Rp. 5.000,Materai----- --------------------Rp. 6.000,Pemberkasan------------- --- Rp. 139.000,Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal 21 putusan No.585/Pdt/2016/PT.Bdg
