PT BDG DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 460/PDT/2014/PT BDG

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----------------------------------------------------------------1. R. MOCH DJUNUN, umur 60 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Warga RT 19 RT 05, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang; -------------------------------------------------------------------------2. Rt. MAEMUNAH, umur 59 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Astana Garib No. 5, RT 01 RW 07, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon; -----------------------------------------------3. RADEN SRI ANDAYANI, umur 31 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kesambi Dalam I No.42, RT 06 RW 04, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon; Selaku Ahli Waris dari Almarhumah Rt.DJAUJIAH binti R.KASAN DJAJANINGRAT; ---------4. R. HARORI SANTOSA, umur 29 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Suratno RT 002 RW 007, Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon; Selaku Ahli Waris dari Almarhumah Rt RATNA MULYASIH binti R.KASAN DJAJANINGRAT; ---------------------5. R. NURUL KASANUDIN, umur 56 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulasaren No.14, RT 004 RW 001, Kerlurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon; ----------------6. R.SUMBAGA, umur 55 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Klayan, RT 019 RW 005, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon; ------------------------------------------------------------------------------------7. R. SUMBAGJA, umur 48 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Angkasa Pura II Blok A V No.5, RT 005 RW 006, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang; ----------8. R. HARDADI, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kesambi Dalam Gg. Pijat Yayat No.46, RT 006 RW 004, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon; ---------------------------------------

Halaman 1 dari 21 halaman putusan Nomor 460/Pdt/2014/PT BDG

9. R. HERNAWAN, umur 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Cluster Kedaung Blok D V No.8, RT 006 RW 004, Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang; --------------------10. R. MOCHAMAD WIYARDI, umur 39 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulasaren No.14, RT 004 RW 001, Kerlurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon; ----------------11. R. YUDI SUGARA, umur 56 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulasaren No.14, RT 004 RW 001, Kerlurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon; ----------------Kesemuanya bertindak dalam kapasitas selaku ahli waris dari Almarhum R. KASAN DJAJADININGRAT dan Almarhumah NY.TJARMINAH, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya : 1. H. AGUS SUPRIANTO,SH., 2. UGI HIKMAT SUGIA,SH., 3. Hj.NUNUNG SUGIHARTATI,SH., 4. H. DENI AFGANI,SH., 5. GATOT SUTRIYO,SH., dan 6. EKO SUPIJANDI,SH., Advokat-advokat pada Law Office HIKMAT SUGIA & Partners, yang beralamat Kantor di Cirebon Bisnis Center (CBC) Blok F No.12, Jalan Tuparev, Desa Sutawinangun, Kabupaten Cirebon, baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 154/W/Pdt/2013/PN.CN, pada tanggal 26 Agustus 2013,

semula Para Penggugat Konvensi, sekarang para Tergugat

Rekonvensi/Pembanding I, yang juga sebagai Para Terbanding; --------M E L A W A N: 1. AHLI WARIS dari Almarhum DR. H. PRA. MAULANA PAKUNINGRAT, SH.

selaku SULTAN SEPUH KESEPUHAN XIII

pada KESULTANAN

KASEPUHAN CIREBON, beralamat di Keraton Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon; -----------------------------------------------------------2. SUHANTO SUHARTONO, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Pekalipan No. 17 RT.02/RW.03, Kelurahan Pekalipan, Kota Cirebon; ---------3. SUGIONO SUHENDANG, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Tuparev No.87A RT. 05 RW, 03, Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon; --------------------------------------------------------------------------4. ENGNIATI, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Tuparev No. 87A, RT.05, RW.03 Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;


Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasanya bernama P. ROESLAN AM, S.H. dan PATAR WALDEMAR SITEPU, S.H. Advokat dari Kantor Hukum PRAM & PARTNERS, berkantor di Jl. Pulasaren No 49 Pekalipan Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2014, semula Para Tergugat Konvensi, sekarang Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding, yang juga sebagai Pembanding II; ---------------------------------DAN : 1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. WALIKOTA CIREBON, beralamat di Jalan Siliwangi, No. 84, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon; -----------------2. Pemerintah RI, Cq. Kementerian Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Jawa Barat,

Cq.

Walikota

Cirebon

Cq.KEPALA

DINAS

KELAUTAN,

PERIKANAN, PETERNAKAN dan PERTANIAN KOTA CIREBON (dahulu disebut DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN), beralamat di Jalan Raya Kalijaga, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon; -----------------------------------------------------------------------------------------3. Pemerintah RI, Cq. Kementerian Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Jawa Barat, Cq. Walikota Cirebon, Cq. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kesambi, Cq. KEPALA KELURAHAN PEKIRINGAN, beralamat di Jalan Arya Kemuning No. 85, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon; -----------------------------------------------------------------------------------------4. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 44, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon; -----------------------------------------------------------------------------------------5. Drs ARISANDI IRAWAN, SH., Notaris di Cirebon, berkedudukan di Jalan Saputra No.18, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon; 6. AAY ARINI EKAHARTI, SH., Notaris Di Cirebon, berkedudukan terakhir di Jalan Drajat Gg. Semangka No.7, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon; ----------------------------------------------------------------------------------semula

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut

Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI atau Para Turut Tergugat, Sekarang Para Turut Terbanding; -------------------------------------


Pengadilan Tinggi tersebut ; ----------------------------------------------------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan pekara ini; --------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA : Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 17 Juni 2014

Nomor

: 43/Pdt/G/2013/PN.CN

yang amar selengkapnya berbunyi

sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------DALAM KONVENSI; -----------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI; --------------------------------------------------------------------------------

Menolak Eksepsi dari Tergugat I , II, III dan IV serta Turut Tergugat IV untuk seluruhnya; -----------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA; -------------------------------------------------------------------

Menyatakan

Gugatan

Para

Penggugat

Tidak

dapat

diterima

(Niet

ontvankelijke Verklaard); -------------------------------------------------------------------DALAM REKONVENSI; ------------------------------------------------------------------------- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard); --------------------------------------------------------------------DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI; -------------------------------------------------

Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.521.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah); -------------------------------------------------------------------Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding I/Para Terbanding telah mengajukan permohonan melalui kuasa hukumnya agar perkaranya yang diputus oleh tanggal

Pengadilan Negeri Cirebon

17 Juni 2014 Nomor : 43/Pdt.G/2013/PN.Cn untuk diperiksa dan

diputus dalam peradilan tingkat banding; ----------------------------------------------------


Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan bahwa Permohon banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/ Para Terbanding/Para Pembanding II masing-masing pada tanggal 1 Juli 2014 dan tanggal 3 Juli 2014, sedangkan kepada Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding masing-masing tanggal 1 Juli 2014, 2 Juli 2014 dan 3 Juli 2014; Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding pada tanggal 5 Juli 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan

dengan

cara

seksama

kepada

pihak

Para

Tergugat

Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding/Para Pembanding II melalui kuasa hukumnya pada tanggal

26 Agustus 2014, sedangkan kepada

Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding masing-masing tertanggal

18

Agustus 2014 dan 20 Agustus 2014; --------------------------------------------------------Membaca pula akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juni

2014

Para

Tergugat

Konvensi/Para

Penggugat

Rekonvensi/Para

Terbanding/Para Pembanding II telah mengajukan permohonan melalui kuasa hukumnya agar perkaranya yang diputus oleh

Pengadilan Negeri Cirebon

tanggal 17 Juni 2014 Nomor : 43/Pdt.G/2013/PN.Cn untuk diperiksa dan dputus dalam peradilan tingkat banding; -------------------------------------------------------------Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita

Pengganti

pada Pengadilan Negeri Cirebon

yang menyatakan,

bahwa Permohon banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak

Para Pengggat Konvensi/Para Tergugat

Rekonvensi/Para Pembanding I masing-masing pada tanggal 1 Juli 2014 dan tanggal

3 Juli 2014,

sedangkan kepada

Para Turut Tergugat/Para Turut

Terbanding masing-masing tanggal 1 Juli 2014, 2 Juli 2014 dan 3 Juli 2014; Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding pada tanggal 17 September 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding/Para pembanding I pada tanggal

30 September

2014,

melalui kuasa hukumnya

sedangkan kepada Para Turut


Tergugat/Turut Terbanding masing-masing tertanggal 24 September 2014 dan tanggal 30 Sepetember 2014; ----------------------------------------------------------------Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 43/Pdt.G/2014/PN.Cn yang menerangkan, bahwa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding dalam perkara ini; ---------------------------------------------------------------------Membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas pekara (inzage) Nomor :

43/Pdt.G/2014/PN.Cn yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Cirebon telah memberi kesempatan kepada pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding I/Para Terbanding pada tanggal 9 September 2014 dan kepada pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding/Para Pembanding II pada

tanggal

15 September 2014, sedangkan

kepada

Para

Turut

Tergugat/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 9 September 2014 dan 10 September 2014, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan diterimanya; ------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

dari

Para

Penggugat

Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding I/Para Terbanding dan Para

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/Para

Terbanding/Para

Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu pemohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Cirebon

tanggal

17 Juni

2014

Nomor

43/Pdt.G/2013/PN.CN. berpendapat sebagai berikut: ---------------------------------DALAM EKSEPSI; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menyatakan

Menolak

Eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat IV untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; ----------------------------------------------------------


DALAM POKOK PERKARA; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan diktum putusan Hakim tingkat pertama sebagaimana yang menyatakan bahwa : -------

Menyatakan

Gugatan

Para

Penggugat

Tidak

dapat

diterima

(Niet

ontvankelijke Verklaard); -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencemati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 17 Juni 2014 Nomor : 43/Pdt.G/2013/PN.Cn.

dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan

seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding I/Para Terbanding tertanggal

5 Juli 2014 dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat

Rekonvensi/Para Terbanding/Para Pembanding II tertanggal

17 September

2014 berpendapat sebagai berikut : ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama pada halaman 74 dan 75 dalam putusannya telah mempertimbangkan, sebagai berikut : ----------------------1. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut dihubungkan batas-batas obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat maka terdapat pihak-pihak lain yang menduduki tanah obyek sengketa yaitu ada tanah Ex Tanah Pemkot, M 537, Casablanca homestay, Kantor Bank Bukopin, ada 3 rumah tinggal yang pemiliknya tidak dikenal oleh para pihak, ada mesjid Nurul Jannah, ada rumah kediaman Pangeran Yunan denda Brata, ada rumah perlindungan anak (tanah ex. Bapeda) dan terdapat bangunan Tower yang ikut menduduki /mendiami dan berdiri diatas tanah obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat; ------------------------------------------2. bahwa

Pihak-Pihak

lain

yang

menguasai

obyek

sengketa

tanpa

sepengetahuan dan seijin Para Penggugat tersebut sudah seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena hal tersebut nantinya akan berpengaruh pada saat eksekusi atau pengosongan obyek tanah sengketa; 3. bahwa selanjutnya dengan tidak disertakannya pihak-pihak lain tersebut yang menduduki tanah obyek sengketa sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat maka terhadap gugatan yang diajukan oleh para Penggugat


tersebut

mengandung cacat

formil hal mana

dikarenakan adanya

kekurangan pihak dalam gugatan (plurium litis consortium); ---------------------4. bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat kurang Pihak, materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvakelijke Verklaard); ----------Menimbang, rekonvensi/para

bahwa

para

pembanding

I/para

penggugat terbanding

konvensi/para

tergugat

mengemukakan

alasan

keberatannya di dalam memori bandingnya sebagai berikut : -----------------------1. Gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara No. 43/Pdt.G/2013/PN.Cn tersebut diatas, ditujukan terhadap eksekusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2008, sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi, tanggal 18 Mei 2008,

Nomor : 09/BA/.Eks/2008/Pn.Cn,

atas sebidang

tanah ada yang sesugguhnya milik para penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Raden Kasan Djajadiningrat dan Almarhum Ny. Tjarminah, yang terletak Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon atau lebih dikenal sekarang terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo, No. 59, Kota Cirebon; ----------------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa, eksekusi yang telah dilaksanakan terhadap objek sebagaimana tersebut diatas, adalah merupakan pelaksanaan atas putusan Pengadilan Negeri Cirebon yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan tanggal 20 Juni 2001, No. 01/Pdt.G/2001/PN.Cn, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 22 Nopember 2001, No. 470/PDT/2001/PT.Bdg, jo putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 2008 No. 1825 K/Pdt/2002, jo Putusan Peninjauan Kembali tanggal 24 Agustus 2009

No. 311

PK/Pdt/2009; ----------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa,

oleh

karena

43/Pdt.G/2013/PN.Cn

gugatan ini,

penggugat

dalam

perkara

No.

ditujukan terhadap eksekusi dari putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian baik subjek yang digugat maupun objek atas tanah sengketa yang menjadi objek gugatan adalah subjek dan objek dari putusan pengadilan yang telah dieksekusi itu sendiri; --------------------------------------------------------4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukumnya judex factie, yang menyatakan bawa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat gugatan penggugat mengandung cacat formal dikarenakan adanya kurang pihak adalah tidak berdasar, karena baik subjek atau pihak-


pihak yang digugat maupun objek atau tanah sengketanya oleh Para Pembanding, adalah subjek dan objek dari putusan pengadilan yang menjadi dasar dari eksekusi itu sendiri, yaitu putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 20 Juni 2001, No. 01/Pdt.G/2001/PN.Cn tersebut; ----------5. Bahwa oleh karena secara jelas yang telah menjadi objek dari gugatan ini, adalah objek yang telah dilakukan eksekusi, maka baik batas letak dan kenyataan dilapangan, adalah sama sejalan dengan maksud gugatan dan tidak berubah, sehingga pertimbangan judec factie yang telah memberikan kesimpulan yuridis yang berbeda atas pemeriksaan setempat tersebut, adalah merupakan tindakan yang dianggap melampaui batas wewenangnya sehingga sepatutnya atas pertimbangan hukum demikian mendapat koreksi dari Pengadilan Tinggi; ---------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

Para

Tergugat

Konvensi/Para

Rekonvensi/Para Terbanding/Para Pembanding II

Penggugat

telah pula mengajukan

memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : ---------1. Bahwa judex factie telah mengesampingkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 01/Pdt.G/2001/PN.Cn

tanggal 20 Juni 2001

jo putusan

Pengadilan Tinggi Bandung No. 470/Pdt/2001/Bdg tanggal 22 Nopember 2001

jo

Putusan Mahkamah Agung. RI

No.1825K/Pdt/2002 tangal 17

Maret 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 311 PK/Pdt/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan ini juga berhubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 38/Pdt.G/2010/PN.Cn tanggal 15 Maret 2011

jo

putusan

telah dikuatkan oleh

Putusan Pengadilan Tinggi

Bandung No. 243/Pdt/2011/PT.Bdg jo putusan Mahkamah Agung No. 675 K/Pdt/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dan juga berhubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 34/Pdt.G/2011/PN.Cn telah dikuatkan

dengan

putusan

Pengadilan

Tinggi

Bandung

No.

355/Pdt/2011/PT.Bdg tanggal 6 Desember 2011 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1443 K/Pdt/2012 tanggal 18 April 2013 dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewijsdezaak),

sebagaimana

terurai dalam vide bukti TI, II, III dan IV-1, T I, II, III dan IV-2, T I, II, III dan IV-3, T I, II, III dan IV-9 jo T I, II, III dan IV-13, T I, II, III dan IV-14, T I, II, III dan IV-15, jo T I, II, III dan IV-16, T I, II, III dan IV-117, T I, II, III dan IV-18;


2. Bahwa dalam putusan Pengadilan Cirebon No. 38/Pdt.G/2010/PN.Cn tanggal

15

Maret

2011

jo

putusan

Pengadilan

Tinggi

No.

243/Pdt/2011/PT.Bdg tanggal 27 September 2011 jo putusan Mahkamah Agung

No. 75 K/Pdt/2012

pertimbangan

Majelis

38/Pdt.G/2010/PN.Cn

tanggal

Hakim

14 Nopember 2012,

Pengadilan

Negeri

tanggal 15 Maret 2011,

Cirebon

dalam No.

halaman 56 paragraf 3

pada, telah jelas dan nyata menyebutkan “menimbang bahwa selain itu, berdasarkan surat bukti. …..dst, ditentukan

secara

pasti

tersebut dalam pertimbangan telah

mengenai

hubungan

hukum

hal

objek

disengketakan sehingga mengenai tanah yang disengketakan dalam surat gugatan para penggugat tersebut telah ditentukan secara pasti dalam putusan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak berwenang lagi menilai atau mempertimbangkan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsdezaak); 3. Bahwa dengan pertimbangan hukum yang sama juga dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 34/Pdt.G/2010/PN.Cn jo putusan Pengadilan Tiggi Bandung

No. 355/Pdt/2011/PT.Bdg

jo

putusan

Mahkamah Agug No. 1443 K/Pdt/2012 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsdezaak); --------------------------------------------4. Bahwa dahulu Para Penggugat (Para Terbanding) telah melakukan penilaian terhadap suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini terlihat pada

Petitum para penggugat point 5

yang

menyatakan Surat Pendaftaran Hak Milik Sementara Surat C No. 12 Persil 93 atas nama PPA Bambang Suryadiningrat yang menunjuk tanah objek Perkara tanah wewengkon milik tergugat I adalah telah salah objek atau error in Objekto; ------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa judex factie tidak memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat tentang letak objek di Blok Sidamulya (dahulu Blok Sijarak), mempunyai kesamaan dengan dalil yang telah digunakan oleh Tergugat terdahulu dalam perkara

No. 01/Pdt.G/2001/PN.Cn

dimana Tergugat terdahulu

mengajukan bukti surat T I, II, III-3 (Ft. Copy Peta Blok Sijarak dimana letak tanah sengketa tersebut ), namun pertimbangan Majelis Hakim, hal. 57 paragraf 2 menyebutkan “menimbang, ……….bukti P-1 (ft,copy tanah pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, Letter C No. Persil 93 luas 4478

m2

atas

nama

PPA

Bambang

Surya

Diningrat).

…….di

Desa/Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Cirebon Barat (sekarang termasuk


Kecamatan Kesambi ) Kodya Cirebon. Telah Terdaftar sebidang tanah milik adat seluas 4478 m2. ……….. dst; ------------------------------------------------------6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa jelas Para Penggugat melakukan penilaian terhadap suatu putusan yang telah mempunyai kekuaan hukum tetap, sehingga oleh karenanya sangat beralasan hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon agar SEPENDAPAT dengan pendapat Majelis Hakim yang memutus Perkara No. 38/Pdt.G/2010/PN.Cn tanggal 15 Maret 2011 jo Perkara No. 34/Pdt.G/2010/PN.Cn

tanggal 28 April 2011,

tentang

Majelis Hakim mengadili dalam perkara ini tidak berwenang lagi untuk menilai atau mempertimbangkan kembali putusan yang telah berkekuatan tetap (inkracht van gewijsdezaak); -----------------------------------------------------7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas kiranya cukup beralasan hukum apabila pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon

No.

43/Pdt.G/2013/PN.CN berdasarkan Azas Plurun Litis Consursium, Patutlah Dikesampingkan dengan alasan Hakim Judex Factie menggunakan dan mempertimbangkan Azas Kepastian Hukum, dan azas Hemat cepat biaya Ringan dalam perkara a quo, maka menolak gugatan Penggugat, dengan alasan objek sengketa adalah telah terbukti milik Tergugat II, III dan IV yang diperoleh berdasarkan Pelepasan Hak No. 21 tanggal 22 Juni 2010, jo No. 22 tanggal 22 Juni 2010, jo No. 23 tanggal 22 Juni 2010, kesemuanya dikeluarkan oleh Notaris AAY Arini Ekahartati, SH

yang semula

berdasarkan persil 93 c 12 yang terletak di objek sengketa Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dengan luas 4330 m2 sebagaimana disebutkan dalam SHM

No. 4838 atas nama Suharto

Suhantono (Pembanding II), jo SHM No. 4839 atas nama Sugiono Suhendang (Pembanding III), jo SHM No. 4340 atas nama Engniati (Pembanding IV) adalah cukup beralasan hukum; ---------------------------------8. Bahwa sebagaimana kita ketahui dalam memutus perkara, Majelis Hakim haruslah berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan dan manfaat, maka pertimbangan

dan

putusan

Pengadilan

Negeri

Cirebon

No.

43/Pdt.G/2013/PN.CN tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan azas Plurum Litis Consursium, secara hukum patutlah dikesampingkan maka putusan tersebut harus diperbaiki dan atau dibatalkan sebab Para Tergugat I, II, III dan IV dapat membuktikan dalil bantahannya dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana bukti surat T I, II, III dan


IV-1 s/d T I, II, III dan IV-36, sehingga sangat beralasan hukum bila putusan Pengadilan Negeri Cirebon

No. 43/Pdt.G/2013/PN.CN

tanggal 17 Juni

2014 yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (NO) diperbaiki dan atau dibatalkan menjadi gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dihubungkan dengan memori banding Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding I/Para Terbanding dan memori banding para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding/Para Pembanding II, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang,

bahwa

Para

Penggugat

Konvensi/Para

Tergugat

Rekonvensi/Para Pembanding I/Para Terbanding di dalam gugatannya telah mendalilkan sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------1. Bahwa, Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 20 Juni 2001, No.01/Pdt.G/2001/ PN.Cn. jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 22 November 2001 No.470/Pdt/2001/PT.Bdg.

Jo.

Putusan

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia, tanggal 17 Maret 2008, No.1825 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali tanggal 24 Agustus 2009, No. 311 PK/Pdt/2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi

No. 08/BA.Pdt.Eks/2008/PN.Cn

tanggal 21 Juli

2009; ---------------------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa, dalam perkara No.01/Pdt.G/2001/PN.Cn. jo No.470/Pdt/2001/PT. Bdg. Jo. No.1825 K/Pdt/2002 Jo. No. 311 PK/Pdt/2009 tersebut, Tergugat I bertindak selaku Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali, telah mendalilkan, menjadikan alas hak dan menunjuk sebagian dari tanah objek perkara seluas 4.478 m2, berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama PPA. Bambang Surjadiningrat, Surat C No. 12, Persil No. 93, tertulis seluas 4 ha 478 da (44.780 m2), yang terletak di Blok Sigendeng, Desa Pekiringan No.6, Kecamatan Tjirebon Barat, Kawedanan Tjirebon, Kabupaten Tjirebon, Kawedanan Tjirebon, Kabupaten Tjirebon, Karesidenan Tjirebon, Propinsi Jawa Barat serta menuntut sebagian dari tanah objek perkara tersebut merupakan tanah wewengkon miliknya; ------------------------------------------------3. Bahwa, adapun Petitum Putusan perkara tersebut pada pokoknya angka 2


berbunyi menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang hak turun temurun atas tanah milik adat dari Keraton Kasepuhan seluas 4.478 m2, yang terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo dahulu Jalan Dermaga Malang, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dengan batasbatas sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------Sebelah Utara

: Kantor Bukopin Cabang Cirebon

Sebelah Timur

: Jalan Cempaka

Sebelah Selatan

: Jalan Sutomo

Sebelah Barat

: Jalan Dr. Cipto mangunkusumo ;

4. Bahwa, namun tanah yang dimaksud Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama PPA. Bambang Surjadiningrat, Surat C No. 12, Persil No. 93, tertulis seluas 4 ha 478 da (44.780 m2) tersebut adalah tanah yang terletak di Blok Sigendeng, Desa Pekiringan No.6, Kecamatan Tjirebon Barat, Kawedanan Tjirebon, Kabupaten Tjirebon, Kawedanan Tjirebon, Kabupaten Tjirebon, Karesidenan Tjirebon, Propinsi Jawa Barat; ------------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa, sedangkan tanah yang menjadi obyek gugatan dan ditunjuk oleh Tergugat I sebagai tanah wewengkon miliknya tersebut, dahulu terletak di Blok Sijarak Kelurahan Panjunan, namun sejak tahun 1975 terletak di Blok Sidamulya, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon ; ------6. Bahwa, sehingga sebagian tanah objek perkara yang menjadi obyek gugatan dan ditunjuk oleh Tergugat I sebagai tanah wewengkon miliknya tersebut, bukanlah tanah yang lokasinya dimaksud oleh Surat Tanda Pendaftaran Hak Milik Sementara Surat C No. 12, Persil No. 93, tertulis seluas 4 ha 478 da (44.780 m2), tertulis atas nama PPA. Bambang Surjadiningrat, sebagaimana Tergugat I dalilkan sebagai alas hak dalam perkara tersebut; ------------------------------------------------------------------------------7. Bahwa, karena yang sebenarnya sebagian dari tanah objek perkara yang ditunjuk oleh Tergugat I sebagai tanah wewengkon miliknya dalam perkara tersebut, adalah tanah yang terletak dalam tanah bagian objek perkara sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku pendaftaran Huruf C No. 271 milik Almarhum R KASAN DJAJADININGRAT, dengan demikian Tergugat I telah salah menunjuk obyek atau error in objekto ; ---------------------------------------------------------------8. Bahwa, karena nyata-nyata Surat Tanda Pendaftaran Hak Milik Sementara


Surat C No. 12, Persil No. 93, tertulis seluas 4 ha 478 da (44.780 m2), tertulis atas nama PPA. Bambang Surjadiningrat yang dijadikan dasar Gugatan Tergugat I, telah salah menunjuk obyek atau error in objekto sebagai tanah wewengkon miliknya, maka secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 20 Juni 2001 No.01/Pdt.G/ 2001/PN.Cn. jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 November 2001 No.470/Pdt/2001/PT.Bdg. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 2008 No.1825 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali tanggal 24 Agustus 2009, No.311 PK/Pdt/2009, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum apapun juga sehingga tidak memiliki nilai eksekutorial atau non eksekutable atas obyek tanah perkara tersebut; -------------------------------9. Bahwa, karena Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 20 Juni 2001 No. 01/Pdt.G/2001/PN.Cn. jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 November 2001 No.470/Pdt/2001/PT.Bdg. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 2008 No.1825 K/Pdt/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali tanggal 24 Agustus 2009, No. 311 PK/Pdt/2009 tidak mempunyai kekuatan hukum apapun juga sehingga tidak mempunyai nilai eksekutorial atau non eksekutable atas obyek tanah perkara tersebut, maka tindakan Tergugat I yang telah melepaskan hak prioritas dan penguasaan fisik atas sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat II adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga Akta Pelepasan Hak Prioritas dan Penguasaan Fisik No.35 tanggal 11 April 2008 dari Tergugat I kepada Tergugat II di hadapan Turut Tergugat V adalah tidak mengikat dan batal demi hukum; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara cermat dalil gugatan Para Penggugat, maka ternyata eksekusi yang telah dilaksanakan terhadap objek sebagaimana tersebut di atas, adalah merupakan pelaksanaan atas putusan Pengadilan Negeri Cirebon yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan tanggal 20 Juni 2001, No. 01/Pdt.G/2001/PN.Cn, Nopember 2001,

jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 22

No. 470/PDT/2001/PT.Bdg, jo putusan Mahkamah Agung

tanggal 17 Maret 2008 No. 1825 K/Pdt/2002, jo putusan Peninjauan Kembali tanggal 24 Agustus 2009

No. 311 PK/Pdt/2009 yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap; --------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara No. 43/Pdt.G/2013/PN.Cn ini, ditujukan terhadap eksekusi dari putusan pengadilan


yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian baik subjek yang digugat maupun objek atas tanah sengketa yang menjadi objek gugatan adalah subjek dan objek dari putusan pengadilan yang telah dieksekusi itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding I/Para Tebanding di dalam memori bandingnya; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, yang menyatakan

bawa

berdasarkan

hasil

pemeriksaan

setempat

gugatan

Penggugat mengandung cacat formal dikarenakan adanya kurang pihak adalah tidak tepat, karena baik subjek atau pihak-pihak yang digugat maupun objek atau tanah sengketanya, adalah subjek dan objek dari putusan pengadilan yang menjadi dasar dari eksekusi itu sendiri, yaitu putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 20 Juni 2001, No. 01/Pdt.G/2001/PN.Cn tersebut; ---------------Menimbang, bahwa oleh karena yang telah menjadi objek dari gugatan ini, adalah objek yang telah dilakukan eksekusi, maka baik batas letak dan kenyataan dilapangan, adalah sama sejalan dengan maksud gugatan dan tidak berubah, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama

yang telah

memberikan kesimpulan yuridis yang berbeda atas pemeriksaan setempat tersebut,

adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan oleh karenanya

pertimbangan hukum tersebut haruslah dikesampingkan; -----------------------------Menimbang, bahwa bukti surat P-2

yaitu

Tanda Pendaftaran

Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pandaftaran Huruf C, diberikan kepada R. Kasan Djajadiningrat, No. Buku Pendaftaran Huruf C 271, Desa Pandjunan

No. Ketjamatan Kotapradja Tjirebon Barat, Kewedanaan

Tjirebon, Kabupaten Kotapraja Tjirebon, Keresidenan Tjirebon, Propinsi Djawa Barat, tahun 1959,

yang dianggap oleh Para Penggugat sebagai bukti

kepemilikan Almarhum R. R. Kasan Dhjajadiningrat sebagai dasar gugatan Para Penggugat pada halaman 8,

ternyata tidak ada surat aslinya diajukan

dipersidangan, maka Bukti P-2 tersebut adalah tidak sah sebagai alat bukti (vide Pasal 1888 KUH-Perdata jo Putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 ); --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Bukti P-2 bukan alat bukti yang tidak sah, maka terhadap bukti surat dari Para Penggugat selebihnya dalam perkara


a quo, yang merupakan derivative dari bukti P-2, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T. I, II, III, dan IV -1 sampai dengan T.I, II, III, dan IV-36, dan surat-surat bukti tersebut telah dicocokan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, kecuali bukti bertanda T.I, II, III, dan IV-34 dan T.I, II, III, dan IV-36 tidak ada aslinya, oleh karenanya bukti surat tersebut tidak merupakan alat bukti yang sah; -----------------------------Menimbang, bahwa Bukti T. I, II, III, dan IV-1 adalah putusan Pengadilan Negeri Cirebon yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan tanggal 20 Juni 2001, No. 01/Pdt.G/2001/PN.Cn,

Bukti T.I, II, III dan IV-2

adalah putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 22 Nopember 2001, No. 470/PDT/2001/PT.Bdg, Bukti T.I, II, III, dan IV-3 adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 2008 No. 1825 K/Pdt/2002,

dan Bukti T-I, II, III, dan

IV-9 adalah Putusan Peninjauan Kembali tanggal 24 Agustus 2009 No. 311 PK/Pdt/2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; --------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut telah mempunyai hukum tetap, maka telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cirebon sesuai

dengan

Berita

08/BA.Pdt.Eks/2008/PN.Cn

Acara

Pelaksanaan

Eksekusi

No.

tanggal 21 Juli 2009 (Bukti-P.I, II, III, dan IV-8),

yang didasarkan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Cirebon No. 08/Pdt.Eks/2008/PN.Cn tanggal 18 Mei 2009 (Bukti-P.I, II, III dan IV-7); --Menimbang, bahwa akan tetapi, menurut Para Penggugat, karena nyatanyata Surat Tanda Pendaftaran Hak Milik Sementara Surat C No. 12, Persil No. 93, tertulis seluas 4 ha 478 da (44.780 m2), tertulis atas nama PPA. Bambang Surjadiningrat yang dijadikan dasar gugatan Penggugat I, telah salah menunjuk obyek atau error in objekto sebagai tanah wewengkon miliknya, maka secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 20 Juni 2001 No.01/Pdt.G/ 2001/PN.Cn. jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 November 2001 No.470/Pdt/2001/PT.Bdg. Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Agustus 2009, No. 311 PK/Pdt/2009, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum apapun juga sehingga tidak memiliki nilai eksekutorial atau non eksekutable atas obyek tanah perkara tersebut; -----------------------------------------Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi keberadaan ataupun status tanah sengketa telah ditetapkan secara pasti dengan beberapa putusan


pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dikemukakan oleh Para Tergugat baik dalam jawabannya maupun di dalam memori, yaitu putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 01/Pdt.G/2001/PN.Cn tanggal 20 Juni 2001

jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung

No.

470/Pdt/2001/Bdg tanggal 22 Nopember 2001 jo Putusan Mahkamah Agung. RI No.1825K/Pdt/2002 tangal 17 Maret 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 311 PK/Pdt/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan ini juga berhubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Maret 2011

jo

putusan

No. 38/Pdt.G/2010/PN.Cn tanggal 15

telah dikuatkan oleh

Putusan Pengadilan Tinggi

Bandung No. 243/Pdt/2011/PT.Bdg jo putusan Mahkamah Agung No. 675 K/Pdt/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dan juga berhubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 34/Pdt.G/2011/PN.Cn telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung

No.355/Pdt/2011/PT.Bdg

tanggal 6

Desember 2011 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1443 K/Pdt/2012 tanggal 18 April 2013 dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewijsdezaak), sebagaimana terurai dalam vide bukti TI, II, III dan IV-1, T I, II, III dan IV-2, T I, II, III dan IV-3, T I, II, III dan IV-9 jo T I, II, III dan IV-13, T I, II, III dan IV-14, T I, II, III dan IV-15, jo T I, II, III dan IV-16, T I, II, III dan IV-117, T I, II, III dan IV-18, yang menegaskan bahwa : “Menyatakan gugatan Penggugat ( DR. H. PRA MAULANA PAKUNINGRAT, S.H, ) adalah pemegang hak turuntemurun atas tanah milik adat dari keraton Kesepuhan seluas 4.478 M2, yang terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, dahulu Jalan Darmaga Malang, yang terletak di Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kodya Cirebon, dengan batas-batasnya sebagai berikut : --------------------------------------------------- Sebelah Utara

: Kantor Bukopin Cabang Cirebon ;

- Sebelah Barat

: Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo ;

- Sebelah Selatan

: Jalan Dr. Sutomo ;

- Sebelah Timur

: Jalan Cempaka I ;

Yang semula berasal dari Persil 93 c No 12; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena itu, tidaklah mungkin dan tidak logis akan terjadi bahwa Tergugat I

salah menunjuk tanah objek eksekusi yang

dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cirebon berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 01/Pdt.G/2001/PN.Cn tanggal 20 Juni 2001 jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 470/Pdt/2001/Bdg tanggal 22 Nopember 2001 jo Putusan Mahkamah Agung. RI No.1825K/Pdt/2002 tangal 17 Maret 2008 jo


Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 311 PK/Pdt/2009 tanggal 24 Agustus 2009; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan surat bukti T. I, II, III dan IV-1, T. I, II, III dan IV-2, T. I, II, III dan IV-3, T. I, II, III dan IV-9 jo T. I, II, III dan IV-13, T. I, II, III dan IV-14, T. I, II, III dan IV-15, jo T. I, II, III dan IV-16, T.I, II, III dan IV-117, T. I, II, III dan IV-18, tersebut dalam pertimbangannya telah ditentukan

secara

disengketakan,

pasti

mengenai

hubungan

hukum

hal

objek

yang

sehingga mengenai tanah yang disengketakan dalam surat

gugatan Para Penggugat tersebut telah ditentukan secara pasti dalam putusan tersebut, dengan demikian Majelis hakim yang mengadili dalam perkara ini tidak berwenang lagi untuk menilai atau mempertimbangkan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsdezaak ) tersebut; -----------Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Para Turut Tergugat I, II, dan III/Turut Terbanding I, II, dan III yang diberi tanda T.T. I, II, III-1 sampai dengan bukti T.T. I, II, III-4 telah dipertimbangkan dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap a quo, oleh karenannya dalam hal ini tidak dipertimbangkan lagi; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap bukti T.T. IV-1 sampai dengan T.T. IV-12 adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerbitan Buku Tanah No. 4838

atas nama Suhanto Suhartono,

No. 4839 atas nama Sugiono

Suhendang, dan No. 4840 atas nama Engniati. Jika diteliti secara cermat, maka proses penerbitannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding I/Para Terbanding tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatanya tersebut haruslah dinyatakan ditolak; -------------------DALAM REKONVENSI; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama gugatan dalam rekonvensi pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard) ( Tergugat I , II, III dan IV serta Turut Tergugat IV ) untuk seluruhnya sudah tepat dan benar,

maka oleh karena itu putusan dalam rekonvensi

tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; ----------------------------------------------


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cirebon 43/Pdt.G/2013/PN.CN

tanggal

17 Juni 2014

Nomor :

tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan,

selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini; ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding I/ Para Terbanding di pihak yang dikalahkan,

maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan

tersebut dibebankan kepadanya; -------------------------------------------------------------Memperhatikan Undang-Undang

Nomor

48 Tahun 2009 tentang

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang untuk Jawa dan Madura dan HIR

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang

bersangkutan; --------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI 

:

Menerima permohonan banding dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi /Para Pembanding I/Para Terbanding Para

Tergugat

Konvensi/Para

Penggugat

dan

Rekonvensi/Para

Terbanding/Para Pembanding II; ------------------------------------------------

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 17 Juni 2014 Nomor 43/Pdt.G/2013/PN.CN

yang dimohonkan banding

tersebut, dengan ;-------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI : DALAM KONVENSI : --------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : -----------------------------------------------------------------

Menolak Eksepsi dari Tergugat I , II, III dan IV serta

Turut

Tergugat IV untuk seluruhnya; ---------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : --------------------------------------------------

Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para

Pembanding

I/Para

Terbanding

untuk

seluruhnya ; ----------------------------------------------------------------------


DALAM REKONVENSI; ----------------------------------------------------------- Menyatakan Gugatan

Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat

diterima (Niet ontvankelijke Verklaard); -----------------------------------DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI; ----------------------------------- Menghukum

Para

Rekonvensi/Para

Penggugat

Pembanding

Konvensi/Para

I/

Para

Tergugat

Terbanding

untuk

membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); ---------------------------------------------------------

Demikilan

diputus

dalam

rapat

permusyawaratan

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung Pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 oleh kami H. WAHIDIN, SH. MH.Ph.D Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis dengan RADJAWANE, SH,

HARTONO ABDUL MURAD,SH. MH., dan

ENOS

masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan

penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

tanggal

3 Desember

2014

Nomor 460/PEN/PDT/2014/PT.BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jum’at tanggal 9 Januari 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut

dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh

Dra. DEDEH SUMIATI J Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak-pihak dalam perkara ini; -----------------------------Anggota-anggota Ttd

Hakim Ketua Ttd

HARTONO ABDUL MURAD, SH. MH.

H. WAHIDIN, SH. MH., Ph.D

Ttd ENOS RADJAWANE, SH PANITERA PENGGANTI Ttd Dra. DEDEH SUMIATI J.


Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............…….. Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan ...….

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ..……..

Rp. 139.000,-

Jumlah …………………………

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT BDG DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents