PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

EKSISTENSI DAN KEKUATAN ALAT BUKTI ALAS HAK BERUPA AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS ATAU CAMAT STUDI DI KABUPATEN DELI SERDANG

NASKAH PUBLIKASI

Oleh : HELENA NIM: 067011002

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007 Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008


NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Dalam Program Studi Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh : HELENA NIM: 067011002

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007 Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL TESIS

: EKSISTENSI DAN KEKUATAN ALAT BUKTI ALAS HAK BERUPA AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS ATAU CAMAT STUDI DI KABUPATEN DELI SERDANG

NAMA

: HELENA

NIM

: 067011002

PROGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN

Menyetujui Komisi Pembimbing

Prof.Dr. Muhammad Yamin, SH,MS,CN. Ketua

Chairani Bustami, SH, SpN, MKN. Anggota

Ketua Program Studi

Prof.Dr. Muhammad Yamin, SH,MS,CN.

Syafnil Gani, SH, M.HUM. Anggota

Direktur

Prof.Dr.Ir. T. Chairun Nisa B, MSc.

Tanggal Lulus : 27 Desember 2007 Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

Telah Diuji pada Tanggal : 27 Desember 2007

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua : Prof.Dr. Muhammad Yamin, SH,MS,CN, Anggota : Chairani Bustami, SH,Sp.N, MKN, Syafnil Gani, SH,M.Hum Chadijah Dalimunthe, SH,M.Hum. Dr. Pedastaren Tarigan, SH,MS.

Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008


HELENA * MUHAMMAD YAMIN ** CHAIRANI BUSTAMI** SYAFNIL GANI** INTISARI Peranan seorang notaris adalah sangat penting dalam pembuatan sebuah akta pelepasan hak atas tanah yang belum bersertipikat, yaitu memberikan kepastian hukum dan alat bukti yang sah. UUJN telah memberikan mengenai kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta-akta otentik dan juga memberi kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan Pertanahan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f. Kewenangan Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN adalah dalam rangka turut serta menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibidang hukum pertanahan nasional yang merupakan tujuan pokok dari UUPA. Oleh karena itu perlu penelitian mengenai kekuatan alat bukti alas hak berupa akta pelepasan hak dengan ganti rugi yang dibuat dihadapan notaris dan eksistensinya di Kabupaten Deli Serdang. Untuk mengkaji hal tersebut dilakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan cara menggambarkan atau menelaah dan memberikan penjelasan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai peralihan hak-hak atas tanah yang belum bersertipikat yang dihubungkan dengan pembuatan akta yang dilakukan dihadapan Notaris di Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Eksistensi Notaris membuat akta pelepasan hak dengan ganti rugi atas tanah yang belum bersertipikat adalah: berdasarkan Pasal 1 UUJN, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf F UUJN yang mengatur wewenang notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan tanah, berdasarkan pada Pasal 1457 KUH Perdata mengenai pengertian jual beli tanah, berdasarkan yurisprudensi. Eksistensi Notaris telah dapat diterima oleh masyarakat, dibuktikan dengan peningkatkan alas hak yang digunakan masyarakat untuk pendaftaran tanah di BPN Deli Serdang setiap tahun berupa akta Notaris. Hal ini berarti bahwa eksistensi Notaris pada masyarakat umum mulai meningkat seiring dengan peningkatan manfaat ekonomis dari tanah. 2. Akta pelepasan hak dengan ganti rugi yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik dengan demikian mempunyai kekuatan hukum sebagai alat pembuktian. *

Mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pascasarjana USU. Staf Pengajar Magister Kenotariatan Program Pascasarjana USU.

**


Akta pelepasan hak dengan ganti rugi yang dibuat oleh Notaris diterima oleh BPN Deli Serdang sebagai alas hak untuk pendaftaran tanah. 3. Dalam prakteknya di Kabupaten Deli Serdang, banyak akta-akta pelepasan hak dengan ganti rugi atas tanah yang belum mempunyai alas hak yang jelas atau belum mempunyai sertipikat dan masih merupakan tanah negara yang dialihkan atau diganti rugikan oleh dan di hadapan Camat. Sebagai akta di bawah tangan, akta yang dibuat oleh Camat tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti. Akibatnya adakalanya akta tersebut di kemudian hari dapat menimbulkan terjadinya konflik antara para pihak maupun terhadap pihak ketiga. Kenyataan yang ditemukan penulis di Kabupaten Deli Serdang, surat yang dibuat oleh Camat dianggap sah bahkan surat pengakuan pernyataan penguasaan fisik yang dibuat oleh pihak yang berhak dengan sepengetahuan kepala desa dianggap sah dan dapat diterima oleh pihak BPN apabila pihak pemilik hak atas tanah yang baru hendak mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh kepemilikan hak atas tanah. Akhirnya disarankan agar masyarakat diberikan pemahaman yang terpadu oleh BPN mengenai eksistensi dan fungsi Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik karena akta tersebut dibuat berdasarkan ketentuan UU seperti yang diatur dalam UU No. 30/2004 mengenai UUJN dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mutlak yang diatur oleh UU. Meskipun akibat hukum dari akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah legal (sah) namun ada baiknya Notaris selalu bertindak profesional dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menerima seluruh alat bukti yang diberikan oleh para penghadap agar Notaris terlepas dari perbuatan yang dapat merugikan semua pihak. Kata kunci : Akta Notaris Pelepasan hak atas tanah Tanah yang belum bersertifikat.


THE EXISTENCE AND THE ESSENCE OF EVIDENCE TOOL AS BASE RIGHT WITH A DEED RELEASING RIGHT BY INDEMNITY PREPARED BEFORE NOTARY OR CAMAT CASE STUDY ON KABUPATEN DELI SERDANG HELENA ∗ MUHAMMAD YAMIN ** CHAIRANI BUSTAMI** SYAFNIL GANI **

ABSTRACT The role of notary held is very important in setting up a deed releasing right upon a land has not any certificate yet, by there give law assurance and as proof tool legally. UUJN regulations has provided it with authority over notary for producing an authentic deed and also there give an authority to set a deed pertaining to Lands refers to the content of Article 15 verse (2) point f. The notary authority to set up a deed regarding to Lands refers to the intention of UUJN regulations is to allow them involving to let a certain, order and law protection on the national land law as the main purpose of UUPA Agrarian regulations. In connecting with it, it is required highly specific study about the essence of proof tool as basic right with a deed releasing right by an indemnity prepared before notary and how the existence found in Deli Serdang District. In order to study it, there has been conducted a research based normative juridical even with describe it out or interpret and give explanation, of course to analyze the regulation rules be valid regarding the transformation of rights upon land having no any certificate yet connected with the producing deed established before a notary in Deli Serdang District. Refers to the study there showed the result as : 1. The existence of Notary prepare a deed releasing right with an indemnity upon a land having no certificate yet, it should be based on Article 1 UUJN regulations, refers to Article 15 verse (2) point F UUJN regulations rule the authority of a notary in setting up a deed pertaining to the land, referred to Article 1457 KUH Perdata Codes regarding the meaning of selling-buying of land based on jurisprudence. The existence of Notary, public has accepted welcome, for it is proved a tend increasing demand a right basic the people hold for registering the land on BPN Deli Serdang year by year with a notary deed. It means that the existence of Notary by public got trend to increase along with improving its economy merits of land. 2. Deed of releasing right with indemnity prepared by Notary is recognized an authentic deed in such way it has its law power as proof. The deed of releasing ∗

Student, Postgraduate Program, Notary School – USU ** Lecturer, Postgraduate Program, Notary School - USU


right with indemnity prepared by Notary received properly by BPN Deli Serdang as right base for registering the land. 3. In practicing, on Deli Serdang District, there are many found the deeds releasing right with indemnity upon land having no any base right with them or having no any certificate yet and it seemly as state land took over or compensated by and before Camat, it is known under hand which deed prepared by Camat however having no any law power as evidence tool, with a consequence once time later the deed sometime may cause occurrence conflict between those side or over the third side. In actually, as writer found on Deli Serdang District, the documents prepared by Camat is assumed legal even the letter of recognition declaring hold controlling it physically issued by the holder right under acknowledged by Kepala Desa is considered legal and the BPN Authority could receive it if the side of right newly owner truly on the land will register his land for having right ownership over the land. At last, it is suggestible for people let know and understand it more integrated by BPN Agency about the existence and the function of Notary as the legal authority in preparing the deed authentic for the deed is provided based on the UU regulations rule as refers to the UU Regulations No. 30/2004 pertaining UUJN and it should be referred as evidence tool absolutely regulated by UU. Although its legal consequence of the deed produced by Notary is perhaps legal but preferable Notary should be always take action professional by adopting a carefully principle in receiving all evidence tools given by those appears for Notary free from any action may loose all sides. Keywords

: Notary deed Releasing right on land Land has no certificate


KATA PENGANTAR

Dengan iringan doa dan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan karena izinNyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (MKn) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. Adapun judul tesis ini adalah “Eksistensi dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang Dibuat Dihadapan Notaris atau Camat Studi di Kabupaten Deli Serdang”. Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan moril, masukan dan saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Ucapan terimakasih khususnya penulis sampaikan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Prof.Dr. Muhammad Yamin, SH,MS,CN, Ibu Chairani Bustami, SH,Sp.N, MKN, dan Bapak Syafnil Gani, SH,M.Hum, atas kesediannya membantu dalam rangka memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan kepada penulis demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Berkat bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan sehingga telah diperoleh hasil yang maksimal. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan, petunjuk, arahan yang


konstruktif terhadap penyempurnaan tesis ini sejak tahap kolokium dan seminar hasil sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih terarah. Dalam menyelesaikan tesis ini bukan tidak banyak cobaan, rintangan dan tantangan yang penulis hadapi, namun penulis rela menempatkan semua itu menjadi pelajaran tersendiri dalam hati penulis. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan dan menerima saran-saran maupun kritikan yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Tidak semua nama bisa penulis sebutkan, namun penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Ibu Prof.Dr.Ir. Chairun Nisa B, MSc. selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dan para Asisten Direktur beserta seluruh staf atas bantuan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan (MKn). 2. Bapak Prof.Dr. Muhammad Yamin, SH,MS,CN, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini. 3. Ibu Chadijah Dalimunthe, SH,M.Hum dan Bapak Dr. Pedasteran Tarigan, SH,MS, sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan dan arahan untuk penyempurnaan tesis ini.


4. Para bapak dan ibu dosen di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara khususnya pada Program Studi Magister Kenotariatan, yang membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi, atas jasa dan budi para bapak dan ibu dosen saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. 5. Para pegawai/staf pada Program Studi Magister Kenotariatan yang selalu membantu penulis dengan sepenuh hati, terutama dalam kelancaran administrasi yang dibutuhkan. 6. Para Notaris di Kabupaten Deli Serdang, Kepala Kantor BPN Deli Serdang Bapak Mangapul, SH, dan para staf, Kepala BPS, para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang telah bersedia penulis wawancarai dan memberikan informasi serta telah menjawab seluruh pertanyaan sehubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini. 7. Teristimewa buat suamiku tercinta Ir. Jannen Pardosi dan kedua anakku Cinthya Stephanie dan Brian Kevin, yang telah banyak memberikan dorongan baik secara moril maupun materil, terutama dukungan doa dan pengertian yang begitu besar kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. 8. Rekan-rekan pada Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana USU Medan dan semua pihak yang ikut membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu


per satu yang telah memberikan bantuan, semangat, dorongan, motivasi kepada penulis dalam penyelesaian studi. Akhirnya dengan rendah hati dan penuh rasa hormat yang sangat mendalam, penulis sampaikan terimakasih kepada yang terhormat dan sangat terpelajar para pendidik dan pengajar penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita. Amin !

Medan, Desember 2007 Penulis,

HELENA


RIWAYAT HIDUP

Nama

: HELENA

Tempat/Tgl. Lahir : Kutacane, 18 Oktober 1968 Alamat

: Jl. Bunga Mawar XXI Blok C No. 8 Kecamatan Medan Selayang II Medan

Pekerjaan

: Pegawai Notaris

Nama Ayah

: A.M. Panjaitan, SH.

Nama Ibu

: N.M. Saragih

Pendidikan

:

1. Sekolah Dasar Perguruan Katolik Kotacane Aceh Tenggara, Tamat tahun 1981. 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri Kutacane, Aceh Tenggara, Tamat tahun 1984. 3. Sekolah Menengah Atas YP Pembangunan Medan, Tamat tahun 1987. 4. Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Tamat tahun 2000. 5. Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Tamat tahun 2007.


DAFTAR ISI Halaman LEMBAR PENGESAHAN.............................................................................

ii

PENITIA PENGUJI TESIS............................................................................

iii

INTISARI .........................................................................................................

iv

ABSTRACT .....................................................................................................

vi

KATA PENGANTAR ..................................................................................... viii RIWAYAT HIDUP ......................................................................................... xii DAFTAR ISI .................................................................................................... xiii BAB I. PENDAHULUAN........................................................................... A. Latar Belakang ............................................................................ B. Perumusan Masalah.................................................................... C. Tujuan Penelitian........................................................................ D. Manfaat Penelitian...................................................................... E. Keaslian Penelitian ..................................................................... F. Kerangka Teori dan Konsepsi..................................................... 1. Kerangka Teori...................................................................... 2. Kerangka Konsepsi................................................................ G. Metode Penelitian....................................................................... BAB II. EKSISTENSI NOTARIS DALAM MELAKUKAN PEMBUATAN AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI DI KABUPATEN DELI SERDANG ................................ A. Gambaran Umum Status Tanah di Kabupaten Deli Serdang..... B. Permasalahan Umum Status Hak Atas Tanah di Deli Serdang.. C. Kewenangan Notaris Melakukan Pembuatan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi terhadap Tanah yang Belum Bersertifikat ................................................................................ BAB III. KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ALAS HAK BERUPA AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS..............................................


1 1 4 5 5 6 6 6 11 12

14 14 16

17

22

A. Kekuatan Hukum Alat Bukti Alas Hak yang Dibuat Dihadapan Notaris ...................................................................... B. Akibat Hukum dari Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Atas Tanah yang Dibuat Dihadapan Notaris .............................. BAB IV. KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ............... A. Tugas dan Kewenangan Camat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi terhadap Tanah yang Belum Bersertifikat............................................................ B. Kekuatan Alat Bukti Alas Hak yang Dibuat oleh Camat ........... C. Akibat Hukum Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah yang Dibuat oleh Camat .............................................................

24 26

29

29 36 38

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... A. Kesimpulan.................................................................................. B. Saran ...........................................................................................

39 39 42

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................

44


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Tanah sangat erat hubungannya dengan manusia, bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Tanah adalah tempat pemukiman umat manusia disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usahatani dan perkebunan. Setiap orang memerlukan tanah, tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi juga pada masa meninggalnya manusia masih berhubungan dengan tanah. Oleh sebab itu tanah merupakan kebutuhan vital manusia. Nilai ekonomis tanah yang terus meningkat setiap saat menyebabkan seringnya terjadi masalah tanah. Salah satu diantara masalah pertanahan yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat adalah persoalan hak atas tanah. Banyaknya permasalahan-permasalahan dibidang pertanahanan yang timbul pada saat ini disebabkan karena tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan dibidang pertanahan tersebut sebagaimana mestinya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat dalam lima tahun terakhir ini, pengaduan yang menyangkut persoalan sengketa tanah menempati posisi lima besar dari seluruh kasus yang ditangani. Tingginya kasus tanah di Indonesia tidak bisa dihindari terutama karena dari seluruh tanah di Indonesia hanya 30 % yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

telah tersertifikasi. Seperti yang disampaikan oleh Sudaryatmo dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam diskusi mengenai mafia tanah yang diadakan di Jakarta pada tanggal 09 Februari 2004, yaitu : ”Jangankan yang tidak bersertipikat, yang jelas-jelas memiliki sertipikat tanah pun bisa menimbulkan masalah”. 1 Rendahnya kemauan masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran tanah di Indonesia selama ini tidak bisa dilepaskan dari peran BPN selaku lembaga yang memiliki otoritas dibidang pendaftaran tanah. Masyarakat masih beranggapan bahwa apabila ingin mengurus pendaftaran tanah di BPN sangat sulit dan tidak jelas prosedurnya. Selain kendala pengurusan pendaftaran di BPN, faktor biaya cukup tinggi untuk melakukan pendaftaran tanah juga turut mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah. Akibat dari sulitnya prosedur pendaftaran tanah di BPN dan memerlukan biaya yang cukup tinggi, maka sebagian masyarakat di Indonesia tidak mau mendaftarkan tanahnya untuk dikonversi menjadi hak menurut Undang-Undang Pokok Agraria, demikian juga dengan kegiatan peralihan hak-hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu perlu kemauan dan kesadaran seluruh bangsa Indonesia untuk memahami dan menjalankan dengan sebaik-baiknya peraturan-peraturan

dibidang pertanahan

agar dapat tercipta suatu kepastian hukum yang dapat mengantisipasi setiap permasalahan-permasalahan dibidang pertanahan.

1

Majalah Tempo Tanggal 9 Februari 2004. hal. 13.


Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 disingkat dengan UUPA yang disahkan pada tanggal 24 September 1960 dalam Lembaran Negara No. 104 tahun 1960 yang merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia dalam hal penyusunan Hukum Agraria Nasional. Selain telah menumbangkan puncak kemegahan modal asing yang telah berabad-abad memeras kekayaan dan tenaga bangsa Indonesia, hendaknya akan mengakhiri pertikaian dan sengketasengketa tanah yang telah ada di Indonesia. Di dalam memori penjelasan atas rancangan UUPA disebutkan tujuan pokok dari UUPA, adalah : a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur. b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan. c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 2 Tujuan pokok dari UUPA itu sendiri adalah dalam rangka mewujudkan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : ”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. 3 Bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan yang mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang 2

Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia. Djambatan. Jakarta. 2005. hal. 216. Harun Al-Rasyid. Sekilas Tentang Jual Beli Hak Atas Tanah. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1989. hal.2 3


mengenai bumi, air dan ruang angkasa di Indonesia

berkewajiban untuk

memperhatikan berbagai kepentingan mengenai penguasaan dan penggunaan hakhak atas tanah dewasa ini. Dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia maka Pemerintah akan melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yang menyebutkan bahwa “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 4 Adapun

Peraturan

Pemerintah,

disingkat

PP,

untuk

pelaksanaan

pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam UUPA adalah PP Nomor 10 Tahun 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1961 yang kemudian disempurnakan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 yang berlaku pada tanggal 8 Oktober 1997. Sebelum UUPA berlaku, pendaftaran tanah yang kita kenal adalah hanya pendaftaran untuk hak-hak atas tanah yang tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat, seperti hak Eigendom, Erfpacht, Opstal dan sebagainya yang pendaftarannya dilakukan di Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster). Sedangkan pendaftaran tanah untuk golongan Bumi Putera tidak ada suatu ketentuan hukum pendaftaran tanah yang bersifat uniform yang mengatur, 4

AP. Parlindungan. Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria. Mandar Maju. Bandung. 1993.hal. 133. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

walaupun ada kita temukan beberapa pendaftaran secara sporadis, akan tetapi masih sederhana dan belum sempurna, seperti Grant Sultan, Grant Controleur, Grant Deli Maatschappij, dan lain-lain yang sudah berkembang dan menirukan sistem pendaftaran kadaster. Pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan beberapa kendala seperti luasnya letak geografis Indonesia, sehingga memakan waktu yang lama untuk dilaksanakannya pendaftaran tanah seluruh wilayah, faktor biaya untuk pendaftaran tanah yang cukup tinggi, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dan sulitnya pendaftaran tanah di BPN. Apabila kita melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat pada saat ini masih saja kita temukan di tengah-tengah masyarakat surat-surat tanah yang dibuat oleh Camat maupun oleh Lurah atau Kepala Desa. Surat yang dibuat oleh Camat maupun oleh Lurah atau Kepala Desa tersebut adalah untuk menciptakan bukti tertulis dari tanah-tanah yang mereka kuasai, tanpa melalui prosedur sebagaimana yang ditetapkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997. Tanah-tanah tersebut ada yang belum dikonversi atau tanah-tanah negara yang telah diduduki oleh rakyat, baik dengan sengaja ataupun diatur oleh Lurah/Kepala Desa ataupun oleh Camat, seolah-olah tanah tersebut telah merupakan hak seseorang ataupun termasuk kategori hak adat.


Sebagai contoh masih berlangsungnya praktek pembuatan surat-surat tanah diluar ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 yaitu seperti yang ada di daerah Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Para Camat sering mengeluarkan surat yang berkenaan dengan tanah yang dikenal dengan istilah “SK Camat”. SK Camat dibuat dengan berbagai judul, seperti: Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi, dan lain-lain. SK Camat yaitu surat yang dibuat oleh Camat baik sebagai bukti hak ataupun sebagai bukti peralihan hak atas tanah sehubungan dengan adanya jual beli tanah. Surat-surat kepemilikan dan peralihan hak atas tanah yang dibuat dalam bentuk SK Camat tersebut masih berlaku di masyarakat sehingga dapat dipergunakan sebagai jaminan/agunan untuk memperoleh pinjaman di Bank Pemerintah atau Bank Swasta. Yang menjadi permasalahan adalah kekuatan hukum atas akta yang dibuat oleh Camat karena Camat bukan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Ada beberapa pengertian yang berhubungan dengan kedudukan tanah, yaitu tanah yang bersertipikat dan tanah yang tidak bersertipikat. Tanah yang bersertipikat artinya tanah yang telah memiliki hak dan telah terdaftar di Kantor Pertanahan setempat, hal ini dibuktikan dengan telah diterbitkannya buku tanah dalam bentuk sertipikat.


PP Nomor 24 Tahun 1997 menerangkan bahwa “buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya”. 5 Di dalam Pasal 1 ayat (20) menyebutkan bahwa “sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, seperti Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”. 6 Sertipikat tanah yang diberikan itu akan memberikan arti dan peranan penting bagi pemegang hak yang bersangkutan yang berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah. Namun dengan adanya sertipikat bukanlah jaminan bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa, tetapi dengan adanya sertipikat tersebut dapat dijadikan sebagai pegangan dan kepastian hak atas subjek tanah tersebut bahwa tanahnya telah diukur, telah ditentukan batas-batasnya oleh yang berwenang untuk itu dan telah memberikan hak prerogatif terdaftar atas nama pemilik. Apabila seseorang bermaksud untuk mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimilikinya, biasanya dapat dilakukan dengan cara jual beli, hibah, tukar menukar, pemisahan pembagian harta warisan dan sebagainya. Untuk memperoleh kekuatan hukum dalam mengalihkan hak atas tanah, maka sebaiknya semua perbuatan hukum tersebut dilakukan dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dibuatkan akta otentiknya. 5 6

Djumialdji, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Mandar Maju, Jakarta, 1995, hal.13. Ibid, hal. 15.


Namun apabila peralihan hak atas tanah tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang akan tetapi hanya dibuat dengan cara ditulis diatas kertas segel atau kertas yang bermaterai, maka hal itu merupakan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dalam bentuk akta dibawah tangan, yaitu hanya berupa catatan dari suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dapat dilihat terhadap tanah-tanah yang tidak mempunyai sertipikat (SK Camat, SK Bupati, SK Gubernur, Tanah Grant), jika hendak melakukan perjanjian jual beli dengan akta otentik, maka hal itu merupakan kewenangan dari Notaris untuk membuat akta otentiknya dan akan dibuatkan dengan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi. Akta Notaris dengan judul Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi lazimnya digunakan terhadap tanah yang tidak bersertipikat. Hal ini disebabkan karena tanah tersebut belum dimiliki dengan hak tertentu oleh seseorang dan status kepemilikan tanah tersebut merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Terhadap tanah yang tidak bersertipikat atau tanah yang dikuasai oleh negara, maka seseorang hanya boleh menguasainya untuk diusahakan sehingga mendapat manfaat dari tanah tersebut. Apabila dilakukan jual beli terhadap tanah tersebut berarti terjadi peralihan hak dari penjual kepada pihak pembeli yang diikuti dengan pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk ganti kerugian atas peralihan hak atas tanah tersebut. Perlu ditegaskan dalam hal ini bahwa peralihan hak yang dimaksud dalam jual beli ini adalah peralihan hak dalam arti hak menguasai dan mengusahakan tanah tersebut.


Demikian juga apabila diatas tanah tersebut terdapat bangunan, dan atau tanaman yang turut diperjualbelikan, maka hal ini dapat juga dilakukan pembuatan aktanya dengan cara melepaskan hak atas bangunan dan atau tanaman dan membayar sejumlah uang sebagai bentuk ganti kerugian terhadap bangunan dan atau tanaman tersebut. Pasal 1868 Kitab Undang-udang Hukum Perdata disingkat KUHPerdata sebagai dasar hukum Akta Notaris menyatakan bahwa: “Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akte dibuatnya.” 7 Apabila suatu akta dibuat bukan oleh atau di hadapan pejabat umum atau pejabat yang berwenang lainnya menurut udang-undang, maka akta tersebut bukan akta otentik. Ketentuan di atas menerangkan bahwa pihak yang berwenang membuat akta otentik adalah pejabat umum. Selanjutnya mengenai pejabat umum tersebut dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 pada tanggal 6 Oktober 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disingkat UUJN sebagai pengganti dari Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesia (Stb. 1860; 3) atau di Indonesia disebut dengan Peraturan Jabatan Notaris, selanjutnya disingkat PJN, bahwa Pejabat Umum yang dimaksud adalah Notaris.

7

Effendi Perangin-angin, Kumpulan Kualiah Pembuatan Akta, Jakarta, 1991, hal. 4.


Dalam Pasal 1 UUJN menyebutkan bahwa, “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini”. 8 UUJN telah memberikan mengenai kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta-akta otentik dan juga memberi kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan Pertanahan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f. Kewenangan Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN adalah dalam rangka turut serta menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibidang hukum pertanahan nasional yang merupakan tujuan pokok dari UUPA. Peranan seorang notaris adalah sangat penting dalam pembuatan sebuah akta pelepasan hak atas tanah yang belum bersertipikat, yaitu memberikan kepastian hukum dan alat bukti yang sah dan Notaris tentunya akan dihadapkan kepada fungsinya agar memberikan pelayanan kepada semua pihak yang menghadapnya sehingga para pihak bisa saling percaya dan dapat bekerja sama dalam mencegah terjadinya suatu persoalan antara para pihak di kemudian hari.

8

Bandingkan dengan Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut PJN) menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum dan atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan groses, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”. (Dikutip dari G.H.S. Lumban Tobing, dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1996, hal.3). Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

Dalam hal mana Notaris harus selalu netral dan berupaya untuk mencarikan jalan keluar bagi para pihak.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : 1. Bagaimana eksistensi Notaris dalam pembuatan akta pelepasan hak dengan ganti rugi terhadap tanah yang belum bersertipikat di Kabupaten Deli Serdang? 2. Bagaimana kekuatan hukum alat bukti alas hak berupa akta pelepasan hak dengan ganti rugi yang dibuat dihadapan Notaris ? 3. Bagaimana kewenangan Camat dalam pembuatan akta melepaskan hak atas tanah yang belum bersertipikat di Kabupaten Deli Serdang?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui eksistensi Notaris dalam menyelesaikan masalah alas hak atas tanah melalui prosedur pembuatan akta pelepasan hak dengan ganti rugi di Kabupaten Deli Serdang.


2. Untuk mengetahui kekuatan hukum alat bukti alas hak berupa akta pelepasan hak dengan ganti rugi yang dibuat dihadapan Notaris. 3. Untuk mengetahui kewenangan Camat dalam pembuatan akta melepaskan hak atas tanah yang belum bersertipikat.

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu : 1. Secara Teoritis Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan Hukum Perdata terutama yang berhubungan dengan Hukum Perjanjian yaitu perjanjian jual beli terhadap tanah yang belum bersertipikat. 2. Secara Praktis Diharapkan akan bermanfaat bagi para Notaris dalam hal pembuatan akta tersebut dan bagi masyarakat sebagai masukan untuk pengetahuan tentang tata cara dan fungsi eksistensi Notaris dalam pembuatan akta khususnya pelepasan hak dengan ganti rugi.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada, maupun sedang dilakukan, Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

khususnya pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, belum ada penelitian yang menyangkut masalah eksistensi dan kekuatan alat bukti alas hak berupa akta pelepasan hak dengan ganti rugi yang dibuat dihadapan Notaris atau Camat di Kabupaten Deli Serdang. Namun penulis ada menemukan tesis atas nama: 1. Gloria Gita Putri, NIM: 037011029, dengan judul: Pertanggung-jawaban Notaris terhadap Akta yang Mengandung Sengketa (Studi di Kota Medan). 2. Juniaty Berliana Barus, NIM: 037011042, dengan judul: Peranan Notaris Dalam Kaitan dengan Pengurusan Piutang Negara (Studi Kasus di KP2LN). 3. Zulfahmy, NIM: 027011067, dengan judul: Kekuatan dan Kelemahan dari Akta Perjanjian Jual Beli yang Dibuat Notaris (Studi Kasus di Kota Medan). 4. Tony, NIM: 037011101, dengan judul: Pemberdayaan Notaris sebagai Mediator Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi di Kota Medan). 5. Mirza Baharsan, NIM: 047011045, dengan judul: Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Atas Akta Jual Beli yang Dibuat oleh Notaris (Kajian Putusan Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Medan). Dari penelusuran terhadap tesis tersebut, ternyata bahwa bahasan dari permasalahan yang diajukan berbeda dari penelitian tesis yang pernah dilakukan, sehingga dengan demikian maka penelitian ini adalah asli, serta dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah.


F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Jual beli mempunyai sifat konsensuil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1458 KUHPerdata, menyebutkan bahwa hak atas tanah yang dijual baru berpindah kepada pembeli dengan dilakukan perbuatan hukum lain yaitu dengan penyerahan yuridis, seperti yang terdapat pada Pasal 1459 KUHPerdata. Pasal 1459 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616 9 KUHPerdata yang mensyaratkan bahwa penyerahan dalam rangka jual beli harus dilakukan dengan akta otentik sebagaimana yang dinyatakan lebih lanjut dalam Pasal 620 KUHPerdata. 10 Adapun maksud dan tujuan penyerahan dilakukan dengan akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 620 KUHPerdata adalah dalam rangka untuk membuat alat bukti. Akta sengaja dibuat untuk dapat dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa hukum dan ditandatangani. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1867 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisantulisan di bawah tangan”. 11 Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka akta berfungsi untuk memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan menghindari

9

R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hal. 305. Ibid., hal. 152. 11 Ibid., hal. 397. 10


sengketa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembuatan akta harus sedemikian rupa sehingga apa yang diinginkan untuk dibuktikan itu dapat diketahui dengan mudah dari akta yang dibuat. Pasal 1 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang yang ditetapkan oleh Undang-undang untuk membuat akta otentik. Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik meliputi 4 hal, yaitu: 1. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat. 2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. 3. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. 4. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta. Apabila salah satu dari persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat menjadi tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan apabila akta ditandatangani oleh para pihak. Disinilah letak arti pentingnya dari profesi Notaris, bahwa ia karena Undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak. Dalam pembuktiannya apa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.


Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Dengan perkataan lain, wewenang Notaris bersifat umum (regel) sedangkan wewenang pejabat lain adalah pengecualian. Dalam hal kewenangan utama Notaris adalah untuk membuat akta otentik, maka otensitas dari akta Notaris tersebut bersumber dari Pasal 1 UUJN, dimana Notaris dijadikan sebagai Pejabat Umum (Openbaar Ambtenaar) sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BPN. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BPN untuk melaksanakan kewenangan tersebut adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kewenangan PPAT sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 37 Tahun 1998 adalah untuk membuat akta peralihan hak atas tanah-tanah yang telah memiliki hak atau tanah telah bersertipikat. Sedangkan peralihan hak atas tanah yang dibuat dengan akta Notaris adalah untuk tanah yang belum bersertipikat. Jadi Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

pengertian peralihan hak tanah disini adalah peralihan penguasaan tanah oleh seseorang kepada orang lain dalam rangka untuk mendapat manfaat dari tanah tersebut. Hak atas tanah merupakan hak atas sebagian tertentu permukaan bumi dan ruang yang terbatas, karena hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tubuh bumi yang dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya dengan pembatasan Pasal 4 UUPA ayat (1) yaitu sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan dalam batas-batas menurut UUPA dan Peraturan lainnya yang lebih tinggi. Hak atas tanah yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan salah satu hal yang diatur dalam Hukum Agraria dan didasarkan pada hukum adat yang disediakan dalam Hukum Tanah Nasional. Menurut ketentuan Pasal 16 UUPA dikenal beberapa macam hak atas tanah. Hak-hak yang dimaksud adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53. Pengertian hak atas tanah-tanah yang belum bersertipikat lebih mengacu kepada hak seseorang yang telah meperoleh manfaat dari tanah yang dikuasai oleh


negara. Dalam hal ini tanah tersebut masih dalam kekuasaan negara dan seseorang dapat menggarapnya untuk diusahakan dengan izin mengelola. Tanah tersebut dapat beralih kepemilikannya setelah terlebih dahulu dimohonkan haknya untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat sehingga tanah tersebut beralih menjadi tanah hak milik. Seseorang yang telah menjadi pemegang hak atas tanah tidak dapat memberikan hak miliknya kepada orang lain dengan begitu saja karena hak tersebut merupakan kewenangannya namun yang dapat dilakukannya adalah mengalihkan atau melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya. Dengan melepaskan haknya itu, tanah yang terlibat menjadi tanah negara, yaitu dikuasai langsung oleh negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain selain negara yang berhak atas tanah tesebut. 12 Untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mengalihkan hak atas tanah, baik tanah yang telah memiliki hak maupun tanah yang langsung dikuasai oleh Negara (belum terdaftar haknya) sebaiknya dilakukan dihadapan seorang pejabat umum yaitu Notaris atau PPAT untuk dibuatkan dengan akta otentik agar memperoleh kekuatan pembuktian yang sah. Dalam kehidupan sehari-hari, sering orang membuat surat tanah untuk dipergunakan dengan maksud mendapatkan kepastian hukum mengenai suatu

12

AP. Parlindungan. Konversi Hak-hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju Bandung. 1997. hal. 135. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

perbuatan atau peristiwa yang dilakukan. Surat atau tulisan tersebut akan dipergunakan sebagai alat bukti yang disebut dengan akta. Akta sengaja dibuat untuk dapat dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa hukum dan ditandatangani. Hal ini sesuai dengan Pasal 1867 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut : ”pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1867 KUHPerdata tersebut di atas maka akta dibuat sebagai tanda bukti yang berfungsi untuk memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan menghindari sengketa. Sehubungan dengan hal tersebut maka pembuatan akta harus sedemikian rupa sehingga apa yang diinginkan untuk dibuktikan itu dapat diketahui dengan mudah dari akta yang dibuat. Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan surat dalam 3 (tiga) jenis, yaitu : 1) Akta otentik Akta yang perbuatannya dilakukan oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Akta otentik akan menjadi sah secara hukum apabila akta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah sehingga mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna dan mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang menandatangani akta itu.


2) Akta di bawah tangan Akta yang dibuat tidak dihadapan atau oleh pejabat umum tetapi sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. 3) Surat biasa Surat biasa dibuat oleh yang bersangkutan tetapi pada asasnya tidak dimaksudkan sebagai alat bukti dikemudian hari. Oleh karena itu surat-surat yang demikian itu dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan atau dapat juga dikesampingkan dan sama sekali tidak dipergunakan. Kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat akte otentik dibidang pertanahan merupakan wujud dari pelaksanaan ketentuan Pasal 19 UUPA yang berbunyi sebagai berikut : (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketantuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai latar pembuktian yang kuat. Tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat atau dikenal dengan akta


pelepasan hak dan ganti rugi adalah begitu besar, dimana akta tersebut dapat dijadikan sebagai bukti untuk memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan untuk menghindarkan perselisihan atau sengketa dikemudian hari, maka pembuatan akta tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga apa-apa yang ingin dibuktikan itu dapat diketahui dengan mudah dari akta yang telah dibuat. Menurut ketentuan Pasal 16 UUPA dikenal beberapa macam hak atas tanah. Hak-hak yang dimaksud adalah hak-hak atas tanah yang telah bersertipikat yang haknya tidak pernah berakhir atau yang disebut dengan hak milik (diatur dalam Pasal 20 UUPA). Ada juga hak atas tanah bersertipikat yang haknya dapat berakhir sampai jangka waktu yang ditentukan, termasuk didalamnya Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Sewa, Hak Pakai, Hak Pengelolaan dan sebagainya. PP Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang agraria/ pertanahan (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Pejabat)”. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).


Dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pejabat lain yang membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam pendaftaran tanah, adalah pejabat dari Kantor Lelang, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dan Panitia Ajudikasi. Ketentuan tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu: (1) PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, 13 (2) Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara, (3) Peraturan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998, PPAT dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

13

Menteri yang dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (1) adalah Menteri Negara Agraria. Oleh karena pada saat ini tidak ada lembaga Menteri Negara Agraria, tetapi yang ada adalah Badan Pertanahan nasional (BPN). Dengan demikian, kata Menteri pada Pasal 7 ayat (1) harus dibaca Kepala Badan Pertanahan Nasional. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat aktaakta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Yang menjadi PPAT disini adalah seseorang yang merangkap menjadi Notaris atau mantan pejabat dari Badan Pertanahan Nasional setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. 2. PPAT Sementara. PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. PPAT sementara ini adalah Kepala Kecamatan. 3. PPAT Khusus. PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu. PPAT Khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukkannya. PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, sedangkan PPAT sementara diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang mendapatkan limpahan


kewenangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketentuan tentang penunjukkan PPAT sementara dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Camat yang wilayah kerjanya berada di dalam daerah Kabupaten/Kota yang formasi PPAT-nya belum terpenuhi dapat ditunjuk sebagai PPAT sementara. 2. Surat Keputusan Penunjukan Camat sebagai PPAT sementara ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional. 3. Untuk keperluan penunjukan sebagai PPAT Sementara, Camat yang bersangkutan melaporkan pengangkatannya sebagai PPAT Sementara kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan salinan atau foto copy keputusan pengangkatan tersebut. 4. Penunjukkan Kepala Desa sebagai PPAT sementara oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah diadakan penelitian mengenai keperluannya berdasarkan letak desa yang sangat terpencil dan banyaknya bidang tanah yang sudah terdaftar di wilayah desa tersebut. Dengan berlakunya PP Nomor 24 tahun 1997 maka setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk Pemerintah. Perbuatan jual beli tanah pada hakekatnya merupakan salah satu cara peralihan hak atas tanah dari pihak penjual kepada pihak pembeli tanah. Peralihan


hak-hak kepemilikan atas tanah tidak hanya meliputi jual beli saja tetapi peralihan hak atas kepemilikan juga dapat terjadi karena hibah, tukar menukar, pemasukan ke dalam perseroan terbatas, pemisahan dan pembagian, akta pembagian atas harta warisan. Sedangkan yang dimaksud dengan pembebanan hak, termasuk didalamnya akta pemberian Hak Tanggungan (sesudah berlakunya UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996) yang sebelumnya berlaku ketentuan Hypotheek dan Credietverband. Perbuatan jual beli dalam pengertian sehari-hari diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang menyerahkan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki secara sukarela. 14 Pengertian jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1547 KUHPerdata dikaitkan dengan jual beli tanah adalah bahwa jual beli tanah merupakan sesuatu perjanjian dengan mana penjual mengikat dirinya untuk menyerahkan hak atas tanah yang bersangkutan kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disetujui. 15 Jual beli dalam pengertian ini baru suatu kewajiban tertentu yang harus dilakukan, maka pengertian jual beli tersebut masih bersifat “obligatoir” saja. Bersifat obligatoir artinya jual beli tersebut belum memindahkan hak milik. Penyerahan (levering) adalah perbuatan hukum yang memindahkan hak milik itu. Selanjutnya mengenai pemindahan hak milik (levering) ini KUHPerdata 14

Mariam Darus Badrulzman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1981, hal. 25. R. Wiryono Prodjodokoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1974, hal. 13. 15


menganut sistem causal, artinya pemindahan hak milik secara juridis (levering) adalah sah apabila ia berdasarkan suatu titel yang sah dan dilakukan oleh orang yang berhak memindahkan milik yang pada umumnya si pemilik sendiri. Dianutnya sistem causal ini oleh KUHPerdata disimpulkan dari kata-kata Pasal 584 KUHPerdata. Yang dimaksud dengan “titel” adalah perjanjian obligatoir-nya, yaitu jual belinya, tukar-menurkarnya, hibahnya dan sebagainya. Dengan demikian maka apabila perjanjian obligatoir tersebut batal atau dibatalkan, atau apabila orang yang menyerahkan barangnya tidak berhak memindah-tangankan barang tersebut, maka pemindahan hak milik menjadi batal. 16 Dengan berlakunya UUPA maka semua ketentuan dalam Buku II KUHPerdata sekedar hanya mengenai bumi dan air telah dicabut kecuali mengenai hipotik. Mengenai tanah, sudah ada hukum nasional yang seragam tersusun atas dasar-dasar dan asas-asas hukum adat. Dalam sistem hukum adat dikenal dan berlaku asas perlindungan si pembeli yang beritikad baik, asas mana berlaku dan dipegang teguh baik terhadap barang bergerak maupun tanah. Jual beli menurut hukum adat adalah suatu transaksi tunai (kontan), bahkan perkataan “jual” lebih tertuju pada pengalihannya hak milik (overdracht) dari pada tertuju kepada perbuatan semacam perjanjian obligatoir menurut konstruksi hukum Barat. 17

16 17

R. Subeki, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 34. Ibid., hal. 4.


Dalam hukum Adat, jual beli tanah merupakan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dengan membayar sejumlah harga pada saat bersamaan dilakukan secara tunai dan terang. Tunai artinya ketika jual beli dilakukan, penjual menyerahkan haknya untuk menguasai atau mengusahakan atas tanah tersebut kepada pembeli dan penjual menerima pembayaran harganya dari pembeli, maka pembuatan jual beli tersebut dianggap telah selesai. Terang dalam pengertian jual beli menurut Hukum Adat termasuk juga telah diserahkannya secara fisik benda yang dibeli itu yang dalam hal ini adalah tanah. Di dalam Hukum Adat, sistem yang dipakai berkenaan dengan peralihan hak atas tanah umumnya terjadi seketika pada saat pembayaran harga tanah tersebut diserahkan oleh pembeli. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam jual beli tanah diantaranya: a. Subjek jual beli Pihak penjual dan pembeli merupakan subjek dari jual beli. Apabila tanah yang akan dijual telah mempunyai sertipikat maka pemegang hak atas tanahnya harus membawa sertipikat aslinya, tetapi seandainya tanah yang akan dibeli itu belum mempunyai sertipikat tanah maka harus dilengkapi dengan beberapa syarat antara lain surat keterangan Lurah atau Kepala Desa dan sebagainya atau mungkin juga dengan surat kuasa jika pembeli menguasakan kepada orang lain atau jika penjual menguasai juga kepada orang lain.


Seorang penjual sebagai pemilik dari sebidang tanah, ia berhak untuk menjual sendiri tanah tersebut, tentu saja dengan memperhatikan keadaan atau status dari tanah tersebut. Jika kedudukan tanah tersebut termasuk dalam harta bersama dalam suatu perkawinan, maka suami istri secara bersama-sama bertindak sebagai pihak penjualnya. Seorang istri tidak berwenang bertindak sendiri sebagai pihak penjual untuk menjual tanah tersebut karena untuk melakukan suatu tindakan hukum seorang istri harus memperoleh bantuan atau persetujuan dari suaminya atau dengan perolehan persetujuan atau kuasa dari Hakim pengadilan. 18 Apabila pemilik sebidang tanah berjumlah dua orang maka yang berhak menjual tanah itu adalah keduanya secara bersama-sama, boleh seorang saja yang bertindak sebagai penjual sedangkan satu orang lagi dapat memberikan kuasa tetapi harus dengan adanya surat kuasa. Demikian juga jika tanah tersebut merupakan milik bersama karena adanya pewarisan, untuk itu diperlukan surat keterangan waris dari instansi yang berwenang yaitu dari Pengadilan Negeri untuk orang pribumi yang beragama

18

Ini diatur dalam Pasal 108 KUHPerdata dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) bahwa seorang wanita bersuami dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan hukum tetapi sepanjang tindakan hukum itu berhubungan dengan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan maka harus memperoleh persetujuan dari suaminya. Demikian juga sebaliknya. Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menentukan bahwa setiap tindakan hukum berupa tindakan pemilikan yang hendak dilakukan oleh seorang subjek hukum yang sudah kawin haruslah dilakukan dengan akta yang bersangkutan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pasangannya. Maka jika suami atau istri dari penghadap tidak dapat menghadap Notaris pada saat pembuatan akta maka dapat diusahakan surat persetujuan atau kuasa tertulis dari yang bersangkutan. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

Kristen, sedangkan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris diberikan terhadap Golongan Tionghoa dan biasanya untuk golongan orang pribumi yang beragama Islam dapat dibuat sendiri oleh semua ahli waris dengan diketahui oleh Lurah atau dibuat oleh Camat atau oleh Pengadilan Agama setempat. Apabila salah seorang penghadap yang termasuk dalam ahli waris merupakan anak di bawah umur maka anak di bawah umur tersebut harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Untuk golongan hukum tertentu perbuatan hukum tersebut hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan penetapan Hakim. Selanjutnya bagi pihak penjual yang dinyatakan pailit, yang dalam melakukan tindakan hukum yang bersangkutan harus diwakili sepanjang tindakan hukum tersebut menyangkut dengan harta kekayaannya oleh Curator atau Curatrice-nya yang Balai Harta Peninggalan yang dalam wilayah kerjanya si pailit itu berdomisili. 19 Terhadap orang yang dinyatakan berada di bawah pengampunan (Onder Curatele Gesteld), maka yang bertindak mewakili sebagai penjual adalah pengampunya. Khusus bagi golongan hukum yang tunduk kepada BW (Burgelijke Wetbook), maka pengampunya harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri dimana ia berdomisili. Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dimana seorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerima kuasa sebagai atas namanya untuk 19

Menurut Pasal 67-A Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang menjadi Curator dalam suatu kepailitan adalah Badan Harta Peninggalan disingkat dengan BHP atau Curator non BHP. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 KUHPerdata). 20 Dari pengertian pemberian kuasa tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerima kuasa berhak untuk dan atas namanya bertindak mengurus kepentingan pemberi kuasa. Dalam hal pemberian kuasa ini, pemberi kuasa dapat memberikan kekuasaan yang sifatnya khusus dalam suatu urusan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1795 KUHPerdata, pemberian kuasa dapat dilakukan secara umum meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. 21 Kuasa dapat diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dan atas namanya dalam melakukan tindakan-tindakan hukum atau menerima pernyataanpernyataan. 22 Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum atau akta di bawah tangan bahkan dalam sepucuk surat ataupun hanya secara lisan saja. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa (Pasal 1793 KUHPerdata). Mengenai berakhirnya kuasa diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata, yaitu: 23 a. Ditariknya kembali kuasa yang telah diberikan oleh pihak pemberi kuasa. b. Penghentian kuasa oleh pihak pemberi kuasa. c. Dengan telah meninggalnya, pengampunan atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa. 20

Habib Adji, Pemahaman Terdapat Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 44. 21 Ibid., hal. 9. 22 Effendi Perangin-angin, Op. cit., hal. 90. 23 Habib Adji, Op. cit., hal. 18. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

d. Dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

Kuasa dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada seseorang untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama orang yang memberikan kuasa itu. Kuasa dapat dicabut atau ditarik kembali oleh si pemberi kuasa bilamana kuasa tersebut terkandung dalam suatu perikatan atau merupakan suatu perikatan yang lebih luas.

b. Objek jual beli Objek jual beli adalah tanah, dalam praktek disebut jual beli tanah. Secara hukum disebut dengan jual beli hak atas tanah, maksudnya hak atas tanahnya yang dijual bukan tanahnya. Seseorang yang hendak menjual tanahnya tentu telah mengetahui baik secara fisik maupun status hukum dari hak atas tanah yang akan dijualnya. Sedangkan tujuan si pembeli hendak membeli hak atas tanah adalah supaya pembeli dapat menguasai dan mengusahakan atau mempergunakan hak atas tanah yang dibelinya. Karena yang dijual adalah hak atas tanah, maka harus diketahui secara pasti jenis tanah yang bagaimana yang menjadi objek jual beli itu. Untuk tanah khususnya tanah yang belum bersertipikat dapat diketahui dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan tentang perubahan hak-hak atas tanah (konversi) yang terdapat dalam UUPA. Tetapi hal itu belum pasti karena kepastiannya hanya terjadi apabila konversi hak tersebut telah ditegaskan. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

Mengenai jual beli atas tanah, sering kali bangunan dan atau tanaman di atas tanah tersebut turut menjadi objek. Maka sebelum pembuatan akta otentik, harus jelas disebutkan secara tegas apakah objek bangunan dan atau tanaman di atas tanah tersebut turut dijual atau tidak karena dalam UUPA berlaku asas pemisahan horizontal. Dalam hal ini jika suatu tanah dijual bukan berarti bangunan yang ada di atasnya juga turut dijual kecuali jika ada diperjanjikan. 24 Apabila kita melihat peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat yang dilakukan oleh Camat maupun Notaris yang pada hakekatnya merupakan perbuatan jual beli, akan tetapi pada pelaksanaannya oleh para Camat dan Notaris dilakukan dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi. Hal ini disebabkan karena tanah tersebut belum bersertipikat maka jual beli tanah tersebut tidak dapat dilakukan sebelum tanah tersebut dikonversi menjadi tanah hak milik. Jual beli hanya dapat dilakukan atas tanah yang bersertipikat dan dibuat dengan akta otentik oleh PPAT. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Salah satu kunci yang juga cukup menentukan dalam perbuatan hukum di atas adalah yang berkenaan dengan 24

Perbuatan hukum mengenai tanah dengan sendirinya karena hukum meliputi juga tanaman dan bangunan yang ada di atasnya. Umumnya bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah adalah milik empunya tanah tetapi hukum tanah kita menggunakan asas hukum adat yang disebut dengan asas pemisahan horizontal. Bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah maka perbuatan hukum mengenai hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas. Perbuatan hukum yang dilakukan bisa meliputi tanahnya saja atau hanya meliputi bangunan dan atau tanamannya saja yang kemudian dibongkar atau tetap berada di atas tanah yang bersangkutan. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

ganti rugi dalam pelepasan hak atau pembebasan tanah itu merupakan imbalan sebagai pengganti nilai tanah yang diserahkan oleh pemilik atau pemegang hak atas tanah. Mengenai pencabutan atau pelepasan hak atas tanah, AP. Parlindungan menyatakan : Orang yang dicabut haknya itu tidak berada dalam keadaan lebih miskin ataupun menjadi lebih miskin setelah pencabutan hak tersebut, ataupun akan menjadi miskin kelak karena uang pembayaran ganti rugi itu telah habis karena dikonsumsi. Minimal dia harus dapat dalam situasi ekonomi yang sekurang-kurangnya sama seperti yang dicabut haknya, syukur kalau bertambah lebih baik. 25 Sejalan dengan pendapat di atas, Boedi Harsono merumuskan bahwa baik dalam perolehan tanah atas dasar kata sepakat maupun cara pencabutan hak, kepada pihak yang telah menyerahkan tanahnya wajib diberikan imbalan yang layak, sehingga keadaan sosial dan keadaan ekonominya tidak menjadi mundur. 26 Dengan demikian maka pemberian ganti rugi ini harus betul-betul mampu mengantisipasi munculnya kemiskinan dalam masyarakat, bukan penyebab timbulnya kemiskinan baru. Pasal 1 ayat (7) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 menunjukkan ganti rugi sebagai pengganti atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Prinsip yang terkandung dalam pasal di atas adalah

25

A.P. Parlindungan, Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah, Suatu Perbandingan, Mandar Maju, Bandung, 1993, hal. 5. 26 Boedi Harsono, Kasus-kasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan, Suatu Tinjauan Yuridis, Makalah pada Seminar Nasional Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 1994, hal. 116. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

penghormatan hak-hak yang sah atas tanah. Hal ini merupakan asas universal sebagaimana yang telah dituangkan antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1973 dan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1993, Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993. Prinsip perundang-undangan Indonesia tidak mengenal pensitaan tanah. Artinya pencabutan hak atas tanah, pembebasan tanah harus dengan suatu ganti rugi yang layak. 27 Berdasarkan ketentuan tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa ganti rugi merupakan suatu imbalan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah yang telah dilepas atau diserahkan. Kegiatan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagai dasar hukum materilnya adalah hukum perdata yang terletak pada bidang hukum perikatan. Perbuatan hukum untuk melepaskan hubungan hukum pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya, tergantung kepada ada tidaknya kesepakatan atau persetujuan diantara kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa kesepakatan hukum tersebut harus memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya suatu perjanjian/ persetujuan harus dipenuhi 4 syarat yaitu : 1. Adanya kesepakatan atau persetujuan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus). 27

A.P. Parlindungan, Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA. Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 44. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

Pasal ini menyebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian/perikatan yang dibuat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Adanya kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Syarat ini merupakan awal dari terbentuknya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu, timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan dan kekeliruan (Pasal 1322 KUHPerdata). 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (capacity); Pada saat penyusunan kontrak, para pihak secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Di dalam KUHPerdata yang disebut sebagai pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada di bawah pengampunan. 3. Suatu hal tertentu (a certain subject matter); Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu disini adalah suatu objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas dan tegas. 4. Suatu sebab yang halal (illegal cause). Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdata).


Dua syarat yang pertama dinamakan sebagai syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat yang objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri dan mengenai objek perbuatan hukum yang dilakukan. Syarat subjektif dan syarat objektif harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka persetujuan tersebut dapat dibatalkan atau

diminta

pembatalannya

kepada

Hakim

oleh

pihak-pihak

yang

berkepentingan. Sepanjang tidak dimintakan pembatalan kepada Hakim maka persetujuan itu tetap mengikat bagi pihak-pihak sebelum lewat waktu 5 (lima) tahun sebagaimana disebut dalam Pasal 1454 KUHPerdata. Sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka persetujuan itu batal demi hukum artinya dari semula dianggap tidak pernah ada persetujuan. Persetujuan kehendak mengenai pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang diatur dalam UUPA, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973, Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 15 Tahun 1975 dan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1973 harus dilakukan dengan musyawarah. Prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah merupakan unsur essensial, maka oleh karena itu perbuatan hukum untuk hubungan pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya tergantung ada tidaknya kesepakatan atau persetujuan kehendak diantara kedua belah pihak. Hal ini berarti


perbuatan hukum tersebut harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang disebut di atas merupakan syarat materil yang harus dipenuhi dalam rangka musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah, mengenai bentuk besarnya ganti rugi.

2. Kerangka Konsepsi Dalam rangka penelitian tesis ini maka perlu ditegaskan konsepsi sebagai suatu defenisi operasional atas beberapa variabel yang digunakan untuk mendukung judul dalam penelitian ini, sehingga dengan demikian tidak akan menimbulkan beda tafsir atas sejumlah variabel dimaksud. Disamping itu dengan adanya penegasan kerangka konsepsi ini akan diperoleh suatu persamaan pandangan baik dari aspek kaedah kebangsaan maupun dari aspek yuridis. Beberapa kerangka konsepsi dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik. 2. Peralihan hak atas tanah adalah perubahan status kepemilikan, penguasaan, peruntukan atas tanah yang dilakukan dengan jual beli, hibah, tukar menukar, pemasukan ke dalam perseroan, pemisahan dan pembagian, atau pembagian harta warisan.


3. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak atas tanah sebagaimana ditetapkan dalam UUPA. 4. Tanah yang belum bersertipikat adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak tertentu oleh seseorang, tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara. Penguasaan tanah oleh seseorang hanya sebatas untuk memperoleh manfaat dari tanah yang dikuasainya saja. 5. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah secara

terus

menerus,

berkesinambungan

dan

teratur,

meliputi

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar.

G. Metode Penelitian 1. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat analitis, maksudnya bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan atau menelaah dan memberikan penjelasan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai peralihan hak-hak atas tanah yang belum bersertipikat yang dihubungkan dengan pembuatan akta yang dilakukan dihadapan Notaris di Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini akan dilakukan suatu analisis terhadap berbagai aspek hukum baik mengenai ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai


pertanahan serta meneliti dan menelaahnya dari segi pelaksanaan. Metode pendekatan penelitian yang dilakukan melalui pendekatan yuridis dan normatif.

2. Lokasi, Populasi dan sampel Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Deli Serdang, yaitu di kantorkantor Notaris dalam wilayah kerja Kabupaten Deli Serdang. Penelitian dilakukan di Kabupaten Deli Serdang karena Kabupaten Deli Serdang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah Kota Medan yang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Utara, dimana dari segi pertumbuhan usaha, ekonomi, pendidikan dan hukum mengalami perubahan yang cukup tinggi, juga masih banyak terdapat tanah-tanah yang belum bersertipikat yang sering terjadi peralihan hak yang dilakukan oleh masyarakat sehingga kebutuhan akan penggunaan jasa Notaris semakin tinggi. Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris-Notaris yang berada di wilayah Kerja Kabupaten Deli Serdang, yang berdasarkan penelitian awal jumlah Notaris di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 120 orang. Dari jumlah populasi tersebut di atas dipilih sampel sebanyak 12 orang Notaris yang dipilih atas dasar banyaknya akta pelepasan hak dengan ganti rugi yang dibuat Notaris tersebut di Kabupaten Deli Serdang. Alasan digunakan metode purposive sampling karena sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa sampel sifatnya homogen, yaitu para Notaris yang membuat akta otentik mengenai peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri sampel yang akan Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

diambil dan dari sampel beberapa Notaris tersebut sekaligus akan dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini. Selain responden Notaris, juga diambil responden Camat. Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan, dengan demikian diambil Camat sebagai responden sebanyak 3 orang. Untuk melengkapi data yang hendak diperlukan tambahan informasi atau keterangan dari nara sumber lainnya seperti Pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang sebanyak 2 (dua) orang.

3. Alat Pengumpul Data Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah questionaire dan studi terhadap bahan-bahan dokumen lainnya. a. Questionaire Yaitu cara untuk memperoleh akta dengan informasi primer dari responden tentang segala aktivitas

yang ada kaitannya dengan penelitian. Cara

memperoleh informasi ini perlu dilengkapi dengan questinaire yang dibagikan kepada responden untuk dijawab oleh responden sesuai dengan pertanyaanpertanyaan yang diajukan untuk memandu agar data yang diperoleh data tercatat. b. Bahan-bahan dokumen atau pustaka Bahan-bahan dokumen diperoleh dari akta pelepasan hak dengan ganti rugi yang dibuat dibawah tangan, sedangkan bahan pustaka dimasukkan untuk Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

memperoleh bahan hukum sekunder, maka perlu dilakukan studi dokumen yang meliputi dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang erat hubungannya dengan objek permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahanbahan pustaka terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanahan khususnya hak-hak atas tanah yang belum bersertipikat.

4. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini dilakukan terdiri dari dua hal yaitu : a. Data Primer Untuk memperoleh data primer, penelitian dilakukan dengan memberikan questionaire secara langsung kepada notaris atau camat untuk dijawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. b. Data Sekunder Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang diperoleh dari berbagai literatur yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat terhadap objek permasalahan yang diteliti. 5. Analisis Data Semua data

yang diperoleh dikelompokkan, diolah dan diteliti serta

dievaluasi keabsahannya. Setelah selesai diseleksi dan diolah lalu dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, hal ini dimaksudkan untuk dianalisis lalu ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Pada tahap Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

penarikan kesimpulan, data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan menelaah semua data yang diperoleh dari responden sehingga hal ini dapat memberikan jawaban mengenai penerapannya di lapangan.


BAB II EKSISTENSI NOTARIS DALAM MELAKUKAN PEMBUATAN AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI DI KABUPATEN DELI SERDANG

A. Gambaran Umum Status Tanah di Kabupaten Deli Serdang Penelitian ini dilaksanakan sehubungan dengan pembuatan akta yang dilakukan di hadapan Notaris yang disebut dengan Akta Notaril. Untuk hal tersebut diteliti Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi, disingkat dengan PHGR yang berisikan substansi tentang perjanjian jual beli hak atas tanah-tanah yang belum bersertipikat yang ada bangunan dan atau tanaman diatasnya maupun tidak. Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi merupakan salah satu akta otentik yang pembuatannya dilakukan oleh Notaris dan mempunyai kekuatan pembuktian formil, artinya para pihak benar-benar menerangkan bahwa apa yang telah ditulis dalam akta itu mempunyai kekuatan pembuktian materiil, maksudnya semua keterangan yang diberikan dan tertulis di dalam akta tersebut adalah benar dan berlaku terhadap pihak ketiga. 28

28

Menurut Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, segala akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris harus diterima sebagian besar oleh Hakim dimuka Pengadilan, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya. Akta Notaris dapat mengikat dalam hukum sebab akta Notaris mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu: 1) Kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendingebewijskracht) 2) Kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht) 3) Kekuatan pembuktian materiil (material bewijskracht) Kedua pasal tersebut diatas merupakan pangkal berpijak bagi para Notaris sebab apabila pembuatan undang-undang lupa memasukkan ketentuan pasal ini berarti lembaga Notaris kehilangan tempat berpijak. Dengan adanya kedua pasal tersebut, lembaga Notaris sangat dibutuhkan dalam masyarakat (Vide Varia Peradilan, Majalah Hukum Bulanan Tahun IV, 28 November 1988). Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

Fungsi Notaris dalam pelaksanaan jual beli hak atas tanah adalah untuk membuktikan dan memastikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum yaitu jual-beli dengan tujuan untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari antara para pihak. Maka pembuatan akta harus dibuat sedemikain rupa sehingga hal-hal yang ingin dibuktikan dapat diketahui dengan mudah di dalam akta Notaris yang dibuat. Penelitian ini dilakukan terhadap 12 (dua belas) orang Notaris yang dipilih atas dasar banyaknya akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang dibuat Notaris tersebut di Kabupaten Deli Serdang. Dipilihnya Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat penelitian karena wilayah Kabupaten Deli Serdang berbatasan langsung dengan Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, sehingga berbagai kebutuhan masyarakat cukup tinggi. Salah satunya adalah kebutuhan akan penggunaan jasa Notaris khususnya di bidang pertanahan. Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan, yaitu: Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit, Kutalimbaru, Pancur Batu, Namorambe, Biru-biru, STM Hilir, Bangun Purba, Galang, Tanjung Morawa, Patumbak, Deli Tua, Sunggal, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Beringin, pantai Labu, Lubuk Pakam dan Pagar Merbau. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang berdasarkan hasil pencacahan lengkap sensus penduduk 2005 adalah


1.582.213 jiwa, dengan luas administrasi wilayah adalah 249.772 Ha. 29 Sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 telah diterbitkan sebanyak 98.178 bidang sertipikat hak atas tanah dengan luas seluruhnya 961.396.270 m2 (96.139,627 Ha) yang terdiri dari: Hak milik

: 65.879 bidang (92.536.147 m2)

Hak guna usaha

: 244 bidang (583.492.545 m2)

Hak guna bangunan : 31.473 bidang (13.426.329 m2) Hak pakai

: 573 bidang (247.520.376 m2)

Hak pengelolaan

: 9 bidang (24.420.873 m2)

Dengan demikian, jumlah keseluruhan luas wilayah Kabupaten Deli Serdang yang telah bersertipikat hanya 38,49 persen, sedangkan yang belum bersertipikat mencapai 61,51 persen dari luas wilayah. 30 Dilihat dari luasnya wilayah Kabupaten Deli Serdang yang masih belum bersertipikat yang dikuasai langsung oleh masyarakat pada saat ini, berpotensi mengakibatkan banyaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat atas tanah tersebut termasuk diantaranya pengalihan hak atas tanah yang dilakukan dihadapan Notaris. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bahrum, SH, bahwa pada umumnya alas hak yang digunakan masyarakat untuk pendaftaran tanah di BPN Deli Serdang adalah SK Camat, hingga saat ini diperkirakan mencapai 60 persen 29

Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2005,

hal.15. 30

Hasil Wawancara dengan Ibu Sontian Siahaan, SH, selaku Kepala Seksi Pemetaan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

dari permohonan pendaftaran hak atas tanah, sedangkan akta Notaris lebih kurang 32 persen, dan selebihnya 8 % merupakan alas hak yang lain. Namun pada beberapa tahun belakangan, khususnya lima tahun terakhir (2002 – 2007), alas hak akta Notaris menunjukkan laju peningkatkan yang cukup tinggi setiap tahun. Hal ini dimungkinkan terjadi akibat dari semakin banyaknya Notaris yang berpraktek di Kabupaten Deli Serdang dimana sampai saat ini sudah berjumlah 120 orang. 31

B. Permasalahan Umum Status Hak Atas Tanah di Deli Serdang Permasalahan status hak atas tanah yang dihadapi sampai saat ini di Kabupaten Deli Serdang antara lain: (1) potensi sengketa dan konflik pertanahan menjadi tinggi akibat aturan hukum pertanahan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, (2) jumlah bidang tanah yang terdaftar (bersertipikat) masih rendah, (3) lemahnya kepastian hukum menyebabkan hak-hak masyarakat atas tanah menjadi kurang terlindungi, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin, sehingga berakibat pada rendahnya akses permodalan masyarakat miskin, (4) kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanahan di daerah, (5) masih timpangnya struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. 32

31

Hasil Wawancara dengan Bapak Bahrum, SH, selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang. 32 Hasil Wawancara dengan Ibu Sontian Siahaan, SH, Loc.cit. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, ada tiga masalah yang paling dominan, yaitu: (1) Potensi sengketa dan konflik pertanahan menjadi tinggi akibat aturan hukum pertanahan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum. Berdasarkan UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) ada ketentuan yang menyebutkan jaminan bagi setiap individu memiliki tanah. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 9 ayat 2. Bila mengacu pada ketentuan tersebut semestinya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat menerbitkan dokumen legal untuk kepentingan rakyat. Implementasi UUPA 1960 hingga saat ini masih lemah, hingga saat ini belum ada pengukuran tanah yang dilakukan secara nasional dan menyeluruh oleh pemerintah pusat, padahal pengukuran itu sangat penting sebagai upaya mengurangi masalah sengketa. Begitu juga pembuktian surat tanah melalui sertifikasi, ternyata juga belum bisa menyelesaikan masalah karena seringkali sebuah tanah mempunyai sertipikat lebih dari satu. PP Nomor 24/97, menyebutkan setelah terbitnya sertipikat selama lima tahun dan tidak ada keberatan dari pihak mana pun, maka tidak boleh dibuat sertipikat baru atas tanah yang sama. Nyatanya, pengadilan dalam menangani kasus tanah sering mengesampingkan PP ini dengan alasan jika ada bukti baru atas sebuah tanah bersertipikat, maka BPN berhak mengeluarkan sertipikat baru. Dengan demikian, sertipikat itu bukan sesuatu yang mutlak sebagai tanda kepemilikan tanah. Keluarnya Keppres


34/2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang memberikan mandat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyempurnakan UUPA 1960 diharapkan bisa membenahi sengketa agraria yang tak pernah berakhir. Namun perlu diingat bahwa sengketa agraria juga terkait dengan UU Nomor 32/2004 tentang Otonomi Daerah. Dalam UU ini, tanah ternyata tidak berada di tangan otoritas pemerintah pusat. 33 (2) Jumlah bidang tanah yang terdaftar (bersertipikat) masih rendah, Kesadaran masyarakat membuat sertipikat tanah masih saja rendah. Padahal sertipikat adalah jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Karena itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus mendorong masyarakat mengurus sertipikat tanahnya. Upaya terkini, dilakukan melalui program pembaharuan agraria nasional dengan model manajemen pertanahan berbasis masyarakat (MPBM). Sertifikasi tanah penting untuk penguatan hak rakyat atas tanah. Selain itu diperlukan untuk mengatisipasi dan mengeliminasi sengketa pertanahan. Sertifikasi juga sebagai upaya pengentasan kemiskinan, serta upaya membangun tanah sebagai aset yang masih tidur menjadi hidup secara ekonomis karena dapat sebagai agunan bank. Tidak kalah penting untuk terwujudnya catur tertib pertanahan. 34

33

Dayat Limbong dan Moshedayan Pakpahan, 2005, Perlindungan Hak Masyarakat atas Tanah, Tempo Interactive 08 Desember 2005. 34 Kakanwil BPN Sumut, Data Sengketa Pertanahan di Sumut Terus Bertambah. Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) 8 Nopember 2007. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

(3) Lemahnya kepastian hukum menyebabkan hak-hak masyarakat atas tanah menjadi kurang terlindungi, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Dalam setiap kasus tanah, posisi rakyat selalu lemah. Sejumlah kasus menunjukkan, rakyat biasanya tidak memiliki dokumen legal seperti sertipikat. Rakyat mengklaim tanah hanya berdasarkan kepada fakta historis belaka. Tingginya biaya untuk mengurus dokumen legal tanah menyebabkan kelompok masyarakat miskin tidak mampu memiliki sertipikat tanah. Ketidakjelasan aturan perundangan membuat posisi rakyat terpinggirkan. Dalam penyelesaian konflik tanah, pemerintah harus melibatkan masyarakat. Banyak kasus yang terjadi, pemerintah selalu berpihak kepada para pemodal saat terjadi konflik agraria antara masyarakat dengan sebuah perusahaan. Dan kalaupun dengan perusahaan negara, biasanya pemerintah selalu mengatasnamakan milik negara. Konflik agraria memang kompleks karena sebenarnya ini tidak semata masalah hukum. Corak dan watak sengketa agraria berhubungan erat dengan tiga faktor.

Pertama, proses ekspansi dan perluasan skala akumulasi modal, baik

modal

domestik

maupun

internasional.

Kedua,

watak

otoritarian

dari

pemerintahan. Ketiga, berubahnya strategi dan orientasi pengembangan sumbersumber agraria dari strategi agraria yang populis (membangun masyarakat sosialis) menjadi agraria yang kapitalistik (mengintegrasikan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari perkembangan kapitalisme internasional). 35

35

Hasil Wawancara dengan Ibu Mariani Waty, SH, selaku Notaris di Kabupaten Deli Serdang.


Mengingat pentingnya masalah pertanahan tersebut, langkah-langkah untuk memperbaiki administrasi pertanahan harus diambil: 36 1. Memperjelas dasar hukum atas kepemilikan tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan tugas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan kepastian hukum bidang pertanahan. Untuk memperoleh kekuatan hukum, rangkaian kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik, pengajuan kebenaran materiil pembuktian data fisik dan data yuridis hak atas tanah, ataupun lain hal yang dibutuhkan sebagai dasar hak pendaftaran tanah, mengetahui status hak dan atau riwayat asal usul pemilikan atas tanah, jualbeli, warisan, kesemuannya memerlukan suatu peraturan perundang-undangan selaku payung hukum dan pengesahan pejabat pendaftaran yang berwenang dan akan dijadikan sebagai bukti kepemilikan yang terkuat dan terpenuhi. Penyelesaian masalah ini akan membuat masyarakat dapat memanfaatkan secara penuh keuntungan dari tanah yang mereka miliki, dan memberikan insentif atas penggunaan tanah secara berkelanjutan. Memperkenalkan pengakuan hukum atas kepemilikan, serta memperbolehkan bukti nondokumenter sebagai basisnya. Masyarakat yang telah mengelola suatu lahan dalam waktu yang lama, umumnya telah menginvestasikan waktu dan sumber daya mereka pada tanah tersebut. Tetapi, hanya pemilik tanah yang 36

Fahmi Amhar, Menyelesaikan Masalah Pertanahan, Suara Islam no 21, Minggu III-IV Mei

2007. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

mempunyai bukti kepemilikan yang dapat menerima perlindungan hukum, walaupun sertifikasi pertanahan Indonesia hanya mencakup 20% dari lahan yang ada. Pengakuan atas kepemilikan berdasar penempatan lahan, serta berbagai bukti informal lainnya, seperti bukti pembayaran pajak ditambah dengan pengakuan dari para tetangga, misalnya, dapat meningkatkan jaminan terhadap kepemilikan oleh masyarakat miskin. 37 Hal ini juga dapat menjadi dasar untuk memformalisasikan jutaan pengalihan lahan secara informal, sehingga dapat mengurangi sumber konflik dan meningkatkan insentif dalam mendukung investasi pada sumber daya tanah yang tersedia. Jika dijalankan, program ini akan memberikan hasil yang jauh lebih tinggi daripada program pendataan tanah secara formal yang berlangsung saat ini. Memperbolehkan kepemilikan lahan oleh komunitas. Dalam banyak kejadian, aturan adat dalam penggunaan tanah adat tidak lagi mencukupi dalam memecahkan masalah pertanahan. Saat ini, satu-satunya cara untuk menjamin status kepemilikan atas tanah adat adalah dengan merubahnya menjadi kepemilikan pribadi, yang biaya surveynya sering tidak terjangkau oleh kebanyakan orang. Mengakui kepemilikan tanah oleh komunitas dapat memberikan perlindungan dari pihak luar, meningkatkan insentif investasi dan dapat menjadi mekanisme yang tepat untuk peralihan kepada hak milik individual jika diperlukan.

37

Lemahnya Administrasi Penyebab Karut Marutnya Kasus Pertanahan. Harian Pikiran Rakyat 05 Agustus 2007. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

Memberikan kesempatan untuk memiliki lahan bekas hutan. Sekitar 70% area tanah di Indonesia merupakan lahan hutan yang tidak dapat dimiliki oleh perorangan. Diperkirakan banyak lahan hutan tersebut yang kualitasnya telah menurun. Untuk memperbaikinya dibutuhkan investasi dan pengelolaan. Walaupun pemberian kepemilikan atas lahan tersebut bukan merupakan solusi ajaib (terutama dalam kondisi dimana alokasi awal tidaklah merata), hal tersebut dapat menjadi basis bagi pengelolaan yang lebih bertanggung jawab. Pemberian kepemilikan juga dapat menanggulangi masalah kurang jelasnya deskripsi mengenai area kehutanan yang dalam banyak kasus semakin membuat rumit masalah, dan bersamaan dengan terpisahnya tanggung jawab BPN dan Departemen Kehutanan, akan membawa bahaya duplikasi. 2. Menciptakan sistem pertanahan yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi modern. Bersamaan dengan pembangunan ekonomi di Indonesia, banyak tuntutan yang tidak lagi dapat dipenuhi oleh sistem pengelolaan pertanahan yang ada. Memisahkan pemberian hak atas tanah dengan penggunaan lahan. Penggunaan tanah di Indonesia harus sesuai dengan izin yang ditetapkan pada hak atas tanah yang diberikan. Perubahan penggunaan lahan membutuhkan pengurusan hak baru yang melibatkan proses birokratis yang panjang dan dapat menjadi sumber korupsi dan salah kelola. Untuk menanggulangi masalah ini, diperlukan pemisahan fungsi-fungsi teknis, seperti pencatatan, dari aspek


politis seperti alokasi pertanahan. Perubahan terhadap masalah ini juga harus memasukkan provisi yang memperbolehkan perusahaan untuk memiliki tanah, sehingga dapat membantu pengembangan pasar untuk pinjaman dan surat berharga lainnya, seperti hipotek. 38 Memperkuat fasilitas hipotik dan berbagai macam fasilitas surat berharga lainnya. Di Indonesia, kreditor sulit mendapatkan kembali tanah dan jaminan lainnya apabila mengalami gagal bayar, tanpa adanya intervensi dari pengadilan, yang biayanya tinggi dan sulit didapat mengingat pengadilan biasanya lebih memihak debitor. Sehingga tidak mengherankan kalau biaya pinjaman di Indonesia menjadi tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Memperbaiki fasilitas hipotek dan surat berharga lainnya, seperti dengan cara menampilkan suku bunga hipotek pada sertipikat tanah serta memperbaharui praktik pelaksanaanya, akan membantu perubahan budaya pembayaran tanah, menjadi basis untuk pemberian fasilitas hipotek sekunder dan berbagai jenis hak pemilikan lainnya yang lebih komplek. Pada akhirnya perkembangan tersebut akan memperbaiki kinerja sistem keuangan, yang akan membuat penanam modal lebih mudah dalam mengakses modal yang lebih murah. Memperbaiki efisiensi sistem registrasi dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Jika biaya pendaftaran tanah terlalu tinggi, biasanya pemilik lahan akan merujuk pada cara-cara informal, yang dapat menurunkan tujuan dari 38

Bhotghel, Potret Konflik Agraria dan Urgensi Pelaksanaan Pembaruan Agraria, Voice of Subaltern. http://voiceofsubaltern.blogspot.com/ Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

pendaftaran tersebut, yaitu memberikan informasi yang otoritatif dan tersedia untuk umum. Prosedur yang tidak efiesien dan berulang, seperti tidak digunakannya informasi yang dikumpulkan oleh badan pengelola PBB, telah menaikkan biaya pendaftaran dan menghambat keberlangsungan administrasi pertanahan. Untuk memecahkan hal ini, penetapan standar pelayanan dalam pengelolaan pertanahan menjadi penting. Begitu pula tersedianya informasi yang terbuka mengenai skema biaya pelayanan dan kinerja kantor-kantor pertanahan,

diterapkannya

audit

independen,

serta

dimungkinkannya

partisipasi sektor swasta, akan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan. 39 3. Meningkatkan kualitas dan kredibilitas pencatatan pertanahan. Pencatatan pertanahan merupakan sesuatu yang patut dilaksanakan hanya jika proses itu dapat memberikan informasi yang berharga dan terpercaya, sehingga dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan investasi dan pengalihan lahan yang mendorong produktifitas. Menciptakan mekanisme yang efisien dan terdesentralisasi bagi pengalihan lahan. Biaya pengalihan lahan di Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi, sehingga berbagai aktifitas pemanfaatan lahan yang berguna menjadi terhambat atau proses pengalihan mengambil bentuk informal, dengan berbagai konsekuensi negatifnya. 40

39 40

Hasil Wawancara dengan Ibu Guna Waty SH, selaku Notaris di Kabupaten Deli Serdang. Hasil Wawancara dengan Bapak Pantas Situmorang, SH, selaku Notaris di Kabupaten Deli

Serdang. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

Aturan perundangan yang jelas dapat membantu masalah ini dan menjadikan proses pencatatan sebagai aktifitas yang berdasarkan hukum, dengan menetapkan standar dan aturan yang harus dijalankan di dalam proses transaksi, dengan mengendalikan pemalsuan dan dengan mengurangi kesempatan

untuk

melakukan

korupsi.

Peraturan

tersebut

harus

memungkinkan terbentuknya prosedur yang sederhana dan cepat dalam berbagai urusan seperti masalah pewarisan dan pembagian lahan. Juga harus memungkinkan tersedianya informasi pencatatan dan transaksi atas lahan, seperti mengharuskan adanya saksi untuk mengesahkan pengalihan lahan dan menjadikan hasil survey sebagai bagian dari catatan publik, serta secara terbuka menjelaskan bahwa pemalsuan pencatatan akan dibatalkan dan pencatatan hak kepemilikan palsu secara formal tidak dapat diterima. Memperluas cakupan pencatatan dengan berbagai mekanisme. Lebih dari 50% sertipikat pertanahan di Indonesia diperkirakan bermasalah dalam satu dan lain aspek, yang dapat menjadi sumber konflik. Mengurusi permasalahan ini secara terpusat tampaknya merupakan suatu hal yang mustahil. Sebaliknya menerapkan proses yang dapat mengurangi kesalahan seiring dengan waktu merupakan pilihan yang lebih memungkinkan. Cara yang banyak diterapkan adalah menetapkan kualifikasi tertentu untuk berbagai lahan yang bermasalah secara hukum atau belum disurvey, dan mengembangkan mekanisme yang memungkinkan kualifikasi tersebut dapat diperbaiki, baik dengan seiring


waktu maupun dengan melengkapi survey yang diperlukan. Ini dapat dilengkapi dengan meningkatkan proses pendaftaran secara sistematik di sisi penawaran, maupun dengan meningkatkan insentif di sisi permintaan. Berbagai mekanisme tersebut dapat memperbaiki kondisi masyarakat miskin dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada proses pencatatan, dan insentif untuk melakukan pencatatan. 4. Perencanaan penggunaan lahan yang transparan dan partisipatif. Cara yang saat ini digunakan pemerintah dalam menyusun rencana penggunaan ataupun pengelolaan tanah, sering tidak mendukung tercapainya tujuan yang ditetapkan. Bahkan lahan yang bernilai tinggi sering tidak digunakan atau hanya menjadi elemen spekulasi yang tidak produktif. Pemecahan masalah ini membutuhkan pendekatan bottom-up. 41 Mendefinisikan status tanah milik pemerintah dan mengusahakan pendataan lahan-lahan tersebut. Meskipun negara pada prinsipnya memiliki seluruh tanah yang ada, lingkup dari klaim tersebut maupun hak dan kewajiban dalam masalah yang berkaitan tidaklah terdefinisikan dengan baik. Langkah pertama adalah memperbolehkan pemerintah di berbagai tingkatan untuk memiliki dan mendapatkan lahan serta mendefinisikan tanggung jawab masing-masing pemerintah untuk mengelola lahan-lahan tersebut, termasuk kewajiban untuk melindungi, merawat dan melestarikan sumber daya alam dan infrastruktur 41

Bhotghel, Reforma Agraria sebagai Landasan Revitalisasi Pertanian, Voice of Subaltern. http://voiceofsubaltern.blogspot.com. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

publik di daerah tersebut. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pendataan dan pencatatan lahan-lahan milik pemerintah, serta memperkenalkan proses administrasi yang transparan dalam pemberian, penjualan serta pemberian hak guna untuk lahan tersebut. Dengan begitu perlidungan, pengelolaan dan pendayagunaan dapat ditingkatkan, dalam rangka memisahkan proses pencatatan dan alokasi lahan. Mengusahakan perencanaan tata guna lahan secara transparan dan dilaksanakan pada tingkatan lokal. Tingginya intervensi dan kontrol terhadap tanah yang dilakukan oleh negara telah menyebabkan berbagai ketidakpuasan di antara masyarakat lokal. Untuk mengatasi masalah ini, sangatlah penting untuk mengakui wewenang seluruh pemilik untuk menggunakan lahan mereka berdasarkan peraturan tata guna tanah yang berlaku dan menjamin konsultasi kepada masyarakat, serta menyebarluaskan informasi mengenai rencana tersebut hingga tingkat kecamatan. Hal ini akan membantu pelaksanaan undang-undang otonomi, memperbaiki proses dan akuntabilitas alokasi lahan. Mengembangkan pendekatan perencanaan nasional dan mengkoordinasi rencana tata ruang yang ada. Hirarki yang ada dalam perencanaan tata guna lahan menyebabkan proses tersebut menjadi berbiaya tinggi atau tidak dapat dijalankan. Dengan memusatkan aktifitas pemerintah pusat pada usaha mendefinisikan kriteria yang jelas atas penggunaan tanah, sementara perencanaan secara terinci dilakukan pada tingkat pemerintah lokal, dapat menciptakan sistem perencanaan yang terkoordinasi dan terkonsolidasi yang Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

lebih efisien dan efektif. Ini juga dapat diiringi dengan memperkenalkan sistem zoning, di berbagai lokasi dimana peta pertanahan kadastral belum tersedia dan tidak akan tersedia di waktu dekat.

C. Eksistensi Notaris Melakukan Pembuatan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi terhadap Tanah yang Belum Bersertifikat 1. Prosedur Pembuatan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Jual beli hak atas tanah merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pihak penjual dalam hal ini adalah pemegang yang sah dari hak atas tanah tersebut. Namun apabila jual beli hak atas tanah dilakukan oleh pihak lain dengan etiket yang tidak baik, perbuatan hukum tersebut akan berakibat batal demi hukum (van rechtswegnictige atau disebut juga batas absolut). Maksudnya objek yang diperjual-belikan menurut hukum akan tetap sah namun perbuatan hukum yang dilakukan yaitu jual beli hak atas tanah menjadi batal. Apabila tanah yang dimaksud masih merupakan kesatuan tanah bundel warisan maka harus ada fatwa yang menerangkan tentang tanah tersebut dari instansi yang berwenang yaitu dari Pengadilan Negeri untuk orang pribumi yang beragama Kristen, sedangkan Surat Keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris diberikan terhadap golongan Tionghoa. Sedangkan untuk golongan orang pribumi yang beragama Islam dapat dibuat sendiri oleh semua ahli waris dengan diketahui Lurah atau dibuat oleh Camat atau Pengadilan Agama setempat. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

Dalam jual beli hak atas tanah, seringkali bangunan dan atau tanaman di atas tanah yang bersangkutan turut menjadi objek jual beli, sebelum dibuatkan akta tersebut harus jelas apakah bangunan dan atau tanaman di atas tanah tersebut turut dijual atau tidak. Hal itu nantinya akan disebut secara tegas dan jelas dalam akta. Apabila bangunan dan atau tanaman itu tidak disebutkan secara jelas dan tegas di dalam akta, maka tanaman dan atau bangunan itu tidak turut diperjualbelikan karena menurut hukum pertanahan di Indonesia berlaku asas hukum adat, yaitu asas pemisahan horizontal. Menurut asas ini, bangunan dan atau tanaman bukan merupakan bagian dari tanah, dengan demikian hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan atau tanaman yang ada diatasnya. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan lagi adalah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat-surat yang menyatakan kepemilikan seseorang terhadap tanah tersebut. Kepemilikan tanah yang dimaksud dalam hal ini adalah penguasaan atas tanah yang belum bersertipikat atau tanah yang belum memiliki hak tertentu dan tanah tersebut langsung dikuasai oleh Negara. Penguasaan atas tanah yang belum bersertipikat lebih mengacu kepada hak seseorang yang telah memperoleh manfaat dari tanah tersebut atau seseorang hanya dapat menggarapnya untuk diusahakan. Tanah tersebut dapat berobah kepemilikannya setelah terlebih dahulu


dimohonkan haknya untuk didaftarkan ke kantor Pertahanan setempat sehingga tanah tersebut beralih menjadi tanah hak milik. Begitu juga tanah-tanah hak adat pada saat pemerintah swapraja seperti Grant Sultan dan sebagainya disebut dengan tanah-tanah hak Indonesia yang kekuatan pembuktiannya lebih luas lagi dari tanah-tanah adat lainnya, tanah-tanah tersebut hampir kesemuanya belum terdaftar. Mengenai hal ini hendaknya diperhatikan apakah tanah tersebut juga mempunyai alas hak yang menyatakan seseorang itu adalah pemilik tanah yang sah misalnya dengan adanya surat keterangan dari pengetua adat setempat ataupun dengan adanya surat pemberitahuan pajak terutang, hak-hak yang demikian dapat di jadikan sebagai bukti pengganti tentang kepemilikan tanah tersebut. Untuk itu yang harus diperhatikan dari isi surat tersebut adalah kesesuaian nama yang tercantum dalam surat keterangan dengan nama pemilik yang mengakui hak atas tanah itu sebagai kepunyaannya. Apabila kelengkapan surat-surat telah diperiksa oleh calon pembeli dan telah mengetahui bahwa penjual adalah benar-benar pemilik tanah tersebut, selanjutnya pihak calon penjual dan pembeli dapat melakukan penawaran atau transaksi harga yang bertujuan untuk mencari kesepakatan tentang harga tanah yang diperjual belikan. Setelah tercapai kesepakatan tentang harga tanah tersebut, maka surat-surat kelengkapan yang berhubungan dengan tanah tersebut juga harus diperiksa


kebenarannya. Lalu kedua belah pihak dapat segera menghadap Notaris untuk dimintakan pembuatan Akta Notaris sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan. Pada dasarnya seorang notaris sebelum membuat Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi ini terlebih dahulu harus memeriksa keabsahan dan kelengkapan alas hak maupun surat-surat yang berhubungan dengan pembuktian kepemilikan tanah tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai syarat pembuatan akta. Untuk pembuktian material atau kebenaran isi surat-surat yang berkenaan dengan eksistensi bidang tanah yang bersangkutan, Notaris tidak secara langsung pergi ketempat dimana letak tanah itu berada. Dapat disebutkan bahwa bukan merupakan wewenang notaris untuk menilai secara langsung tentang kebenaran material alas hak yang diberikan oleh para penghadap, karena notaris cukup memeriksa bukti-bukti hak yang diberikan kepadanya tanpa perlu turun kelapangan untuk memeriksa kebenarannya. Sebenarnya ini merupakan salah satu perbedaan dalam hal pelaksanaan pembuatan akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang dibuat oleh notaris dengan akta atau surat pernyataan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang dibuat oleh Camat. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang diperoleh dengan camat Lubuk Pakam, bahwa untuk pembuatan akta yang dibuat oleh camat, terlebih


dahulu pegawai kantor camat akan terjun memeriksa secara langsung tentang eksistensi bidang tanah tersebut. Berdasarkan berita acara pengukuran di lapangan untuk memperoleh keterangan atau gambaran tentang keadaan tanah yang sebenarnya. Namun tidak semua Camat memeriksa eksistensi bidang tanah yang bersangkutan karena dengan berdasarkan bukti keterangan tanah yang telah ada dapat langsung diterima oleh Camat untuk dijadikan sebagai alat bukti. 42 Lain halnya dengan pelaksanaan di kantor notaris, menurut Notaris Parningotan Simbolon, SH, “Notaris tidak perlu mendatangi secara langsung lokasi tanah tersebut, Notaris cukup menerima surat bukti yang sah tentang kepemilikan tanah yang ada”. 43 Maka pada saat para pihak datang menghadap notaris hendaklah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan antara lain : 1. Tanda pengenal atau identitas diri para pihak. 2. Surat Kuasa ( apabila penjual atau pembeli diwakili oleh seseorang kuasa ) dan bukti si penerima kuasa. 3. Tanda bukti hak atas tanah. 4. Bukti setoran pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB.

42

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sariguna Tanjung M.si selaku camat Lubuk Pakam, tgl 14 September 2007. 43 Hasil wawancara dengan Bapak Notaris Parningotan Simbolon, SH, tanggal 12 September 2007. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

Beberapa syarat tersebut harus di serahkan kepada notaris untuk selanjutnya diteliti guna pemenuhan pembuatan akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi. Identitas para penghadap harus dikenal oleh notaris, sebab jika terjadi pemalsuan mengenai diri seseorang dihadapan notaris akan berakibat akta tersebut menjadi batal secara relatif. 44 Jika pembeli atau penjual atau keduanya tidak bisa hadir semua dan yang hadir hanya para kuasanya saja, maka diperlukan surat kuasa yang sedapat mungkin dibuat secara otentik setidak-tidaknya kuasa dibawah tangan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, terhadap pihak penjual harus dengan kuasa tertulis sedangkan bagi kuasa pembeli dimungkinkan dengan kuasa lisan. Menurut keterangan dari notaris Reno Yanti, SH, SPN, MKn 45 , terlebih dahulu notaris akan meminta identitas diri dari pihak penjual maupun pihak pembeli, identitas para penghadap dapat berupa KTP dan paspor. Terhadap calon pembeli atau penjual atau keduanya berhalangan atau tidak dapat hadir dihadapan notaris maka dapat dikuasakan pada kuasanya, pihak penerima kuasa harus menyerahkan surat kuasa yang telah dibuat sebagai bukti diri bahwa ia benar telah dikuasakan oleh pihak pemberi kuasa dan sedapat mungkin surat kuasa tersebut dibuat secara otentik, setidak-tidaknya dibuat

44

R. Soegondo Notodisoerjo,1982, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 148. 45 Hasil wawancara dengan notaris RenoYanti, SH, SPN, MKn, tanggal 28 Agustus 2007. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

dengan surat kuasa dibawah tangan yang telah dilegalisir oleh notaris. Surat kuasa ini harus tertulis (bukan lisan) terlebih lagi bagi pihak penjual, sedangkan bagi kuasa pembeli dapat dengan kuasa lisan sebagaimana menurut penjelasan tersebut diatas. Pemegang hak atas tanah harus menyerahkan tanda bukti hak atas tanah, salah satunya dengan menyerahkan surat keterangan bahwa tidak ada silang sengketa. Surat silang sengketa ini dikeluarkan Lurah setempat yang diketahui oleh Camat sebagai bukti bahwa tanah yang akan dijual berada dalam keadaan tidak bersengketa. Dalam hal ini Lurah dapat mengeluarkan silang sengketa jika diminta oleh sipenjual. Mengenai berlakunya surat keterangan silang sengketa, Camat Lubuk Pakam 46 menjelaskan bahwa pengeluaran surat keterangan silang sengketa atas tanah tidak ada dasar hukumnya, surat tersebut hanya bersifat keterangan mengenai keadaan fisik tanah di lapangan yang diketahui oleh Lurah maupun Camat. Akan tetapi surat keterangan silang sengketa ini sering digunakan sebagai salah satu alat bukti kepemilikan tanah oleh pemiliknya. Dapat disebutkan bahwa dasar hukum berlakunya surat keterangan silang sengketa tidak secara jelas disebutkan dalam perundang-undangan yang berlaku sekarang ini karena pada mulanya surat keterangan silang sengketa hanya diatur

46

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sariguna Tanjung, MSi, Camat Lubuk Pakam, tgl 14 September 2007. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

secara tersirat didalam Pasal 198 HIR berlaku di Jawa dan Madura dan Pasal 213 R.Bg untuk daerah luar Jawa dan madura. 47 Surat

keterangan silang sengketa ini untuk pelaksanaannya berguna

terhadap: 1. Pihak penjual Untuk menunjukkan itikad baik bahwa benar objek hak atas tanah yang hendak dijual tidak dalam keadaan sengketa. 2. Pihak pembeli Pihak pembeli juga mempunyai itikad baik terhadap pihak penjual bahwa pihak pembeli percaya atau membenarkan surat keterangan silang sengketa yang diterbitkan oleh Lurah (dikuatkan oleh Camat) merupakan salah satu syarat akan kebenaran dari keadaan tanah yang hendak dijual. 3. Pejabat Notaris terhadap pihak ketiga. Bahwa notaris telah melakukan tugasnya menjaga kebenaran akan bukti-bukti yang di perlukan dalam perjanjian peralihan hak atas tanah.

47

Menurut Mr. Trsina, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 177, Pasal 198/Pasal 213 R.Bg, yaitu: (1) jika barang yang tidak bergerak disita maka berita acara penyitaan itu diumumkan kepada umum, apabila jika barang tidak bergerak itu sudah didaftarkan berdasarkan ordonansi pendaftaran pemindahan hak milik atas barang tidak bergerak dan pendaftaran Hypotheek di Indonesia (S.1834-27) dengan menyalin berita itu dalam daftar yang tersebut pada Pasal 50 dari peraturan tentang menjalankan undang-undang baru dan perubahan untuk itu (S.1848-10) jika tidak diftarkan menurut Ordonansi yang tersebut di atas itu dengan menyalin berita acara itu dalam daftar yang disediakan untuk maksud itu di kantor Panitera Pengadilan Negeri, dalam kedua hal itu dengan menyebut jam, hari, bulan dan tahun itu harus disebut oleh Panitera dalam surat asli yang diberikan kepadanya, (2) selain itu haruslah orang yang diperintahkan menyita barang itu menyuruh kepada Kepala Desa atau Kampung supaya tentang penyitaan barang itu diumumkan di tempat itu menurut acara yang biasa sehingga diketahui oleh orang sebanyak-banyaknya. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

Maka dalam kenyataan sehari-hari oleh masyarakat surat keterangan silang sengketa ini masih tetap berlaku dan hanya diperlukan untuk pembuatan peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat melalui Akta Notaris maupun SK Camat. Begitu juga dengan bukti lainnya, misalnya meminta keterangan dari kantor Badan Pertanahan Nasional, apakah tanah tersebut merupakan sebidang tanah Negara yang sedang dalam proses penyitaan atau tidak. Namun untuk meminta Surat Keterangan ini hanya sedikit masyarakat yang mau melakukannya karena disamping prosesnya lama, biaya yang dibutuhkan juga mahal. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, disingkat PBB, terhadap tanah-tanah yang belum bersertipikat hanya dibuktikan dengan kohir atau petok yaitu surat keterangan Pajak (Ipeda dan Ireda) dan bukan bukti tentang hak atas tanah. Pada umumnya masyarakat tidak mempunyai bukti lain atas hak tanah yang dimilikinya, maka petok atau girik ini diterima sebagai bukti pengganti tentang pemilikan tanah tersebut. 48 Dalam praktek-praktek, surat setoran PBB ini sangat diperlukan untuk dijadikan dasar penentuan besarnya harga transaksi dari objek tanah yang akan dijual, yaitu berdasarkan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tertera. Para pihak dapat dengan mudah menentukan besarnya harga transaksi jual beli tanah tersebut.

48

Harun Al Rashid, Op.Cit., hal. 56.


Bukti setoran PBB ini juga membantu para pihak baik itu pembeli maupun Notaris untuk mengetahui bahwa pihak penjual telah membayar kewajiban perpajakannya ke kas Negara. Berdasarkan setoran PBB ini juga dapat diketahui ukuran luas tanah dan bangunannya, sehingga akan lebih menguatkan kebenaran bukti lainnya. 49 Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka Notaris dapat membuatkan aktanya dengan memperhatikan substansi yang penting dari isi akta, diantaranya kesesuaian dengan tanggal pembuatan akta tersebut, identitas dan kedudukan para pihak di dalam akta tersebut, keadaan dari objek jual beli, maksudnya apakah peralihan hak atas tanah tersebut juga disertakan dengan bangunan yang berada diatas tanah tersebut, atau apakah hanya terhadap hak atas tanahnya saja atau hanya bangunan saja. Di dalam akta harus dijelaskan tentang bagaimana keadaan tanah dan bangunannya sehingga pihak lainnya dapat mengetahui tentang keadaan objek jual belinya. Begitu juga dengan isi pasal-pasal yang terdapat di dalam akta. Setelah Notaris selesai membuat aktanya, dihadapan para pihak yang juga dihadiri oleh dua orang saksi, Notaris membacakan dan menjelaskan isi dari akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi ini dengan maksud para pihak dan saksi-saksi dapat mengerti isi akta yang telah dibuat Notaris.

49

Jika terdapat perbedaan besarnya harga yang tertera di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan surat bukti hak atas tanah yang dihubungkan dengan besarnya harga transaksi antara pihak penjual dan pihak pembeli, maka Notaris hendaknya menanyakan kepada para pihak bahwa harga manakah yang akan diberlakukan sebagai harga transaksi di dalam akte karena harga tersebut akan mempengaruhi terhadap besarnya iuran pajak yang harus dibayar. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

Setelah para pihak dan saksi-saki telah mengetahui isi akta tersebut lalu para pihak, saksi-saksi dan Notaris menandatangani akta tersebut. Minuta akta akan disimpan oleh Notaris, sedangkan salinan aktanya hanya dapat diserahkan kepada pihak pembeli saja karena dalam hal ini pihak pembeli diartikan sebagai pihak yang memperoleh hak atas peralihan hak atas tanah tersebut sehingga kepadanya diperlukan akta otentik sebagai alat bukti telah terjadinya perbuatan hukum jual beli dihadapan Notaris. Sedangkan kepada pihak penjual tidak diserahkan salinan aktanya karena pihak penjual dianggap telah menyerahkan atau melepaskan hak-haknya atas tanah tersebut.

2. Kewenangan Notaris dapat Melakukan Pembuatan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi terhadap Tanah yang Belum Bersertipikat

Mengalihkan hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan seorang Notaris atau PPAT. Untuk akta-akta tanah, sebenarnya kewenangan khusus dari PPAT karena untuk membuat akta otentik dalam perjanjian peralihan hak atas tanah ini dimaksudkan adalah untuk: 1. Memindahkan hak atas tanah; 2. Memberikan sesuatu hak baru atas tanah; 3. Menggadaikan tanah; 4. Meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan. 50

50

Efendi Perangin-angin, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, Rajawali Press, Jakarta, 1993,

hal. 34. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

Dari keempat macam perjanjian tersebut, yang penting berhubungan dengan perjanjian peralihan hak atas tanah yang menurut ketentuan dapat berupa: a. Jual beli b. Hibah c. Tukar menukar d. Pemindahan dan pembagian biasa e. Pemindahan dan pembagian harta warisan f. Penyerahan hibah wasiat (legaat). 51 Namun dalam kenyataan yang terjadi di kota-kota besar, untuk perjanjian peralihan hak-hak atas tanah seperti yang disebutkan di atas dapat dilaksanakan dihadapan Notaris. Khusus untuk tanah-tanah yang bersertipikat, jual beli atau pengalihan hak atas tanah berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut harus dilaksanakan dihadapan PPAT tetapi ada kalanya kewajiban PPAT ini atas permintaan para penghadap dibuat dengan Akta Notaris. Dalam hal ini jika dihubungkan mengenai pembuatan akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi dengan akta-akta tanah tersebut di atas, dapat diketahui bahwa akta-akta tanah tersebut objek tanahnya adalah tanah-tanah yang telah bersertipikat yang apabila hendak melakukan perbuatan hukum misalnya

51

Ibid., hal. 35.


perjanjian memindahkan hak atas tanah, maka pembuatan aktanya akan menjadi wewenang PPAT. Tetapi apabila ada syarat ataupun sebab lain sehingga pemindahan hak atas tanah tersebut yang kurang memenuhi persyaratan pembuatan akta tanah oleh PPAT, sedangkan perbuatan hukum perjanjian jual beli tanah dan bangunan itu tetap dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli, maka Notaris tidak dapat menolak untuk membuat akta perjanjian jual beli dengan akta Notaris. Bentuk akta PPAT dalam peralihan hak atas tanah harus mempergunakan formulir baku yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga setiap deeds of conveyance (setiap peralihan hak ataupun pengikatan sebagai jaminan dengan hak tanggungan) harus menggunakan formulir baku tersebut. Sedangkan bentuk akta Notaris diatur berdasarkan UUJN sehingga dapat dilihat bentuk akta PPAT jauh berbeda dengan bentuk akta Notaris. Kewenangan seorang Notaris dapat melakukan pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat, adalah: 1. Berdasarkan Pasal 1 UUJN Menurut Pasal 1 UUJN, bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Hal ini mengandung pengertian bahwa Notaris mempunyai kewenangan khusus untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan-tindakan,


perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan. Akta otentik itu harus dibuat berdasarkan apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan oleh undang-undang, hal mana tersebut di atas harus dinyatakan dalam akta. Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN menentukan bahwa Notaris berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang terutama membuat akta-akta yang diperlukan oleh yang berkepentingan. Notaris hanya dibenarkan menolaknya apabila ada alasanalasan yang kuat. 2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UUPA Berpangkal pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bangsa Indonesia tidak perlu dan tidak pada tempatnya bertindak sebagai pemilik tanah, lebih tepat jika Negara sebagai organisasi kekuasaan dari rakyat bertindak selaku badan penguasa. Adapun kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai semua bumi, air, ruang angkasa. Jadi baik sudah dimiliki haknya oleh seseorang maupun yang tidak, kekuasaan Negara mengenai hak yang sudah dipunyai dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak tersebut artinya sampai seberapa jauh Negara memberi kekuatan kepada yang memilikinya untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan Negara. Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di


atas, Negara dapat memberikan tanah yang sedemikian itu kepada seseorang ataupun badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya. Misalnya hak milik, hak guna usaha, atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu badan penguasa untuk dipergunakan dalam tugasnya masing-masing. 3. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf F UUJN yang mengatur wewenang notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan tanah. 4. Berdasarkan pada Pasal 1457 KUH Perdata Sebelum diberlakukannya UUPA, dikenal lembaga hukum jual beli tanah, ada yang diatur dalam KUH Perdata yang tertulis dan ada yang diatur oleh hukum adat yang tidak tertulis. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata yang disebut jual beli adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang mempunyai tanah disebut penjual menyerahkan tanah kepada pihak lain yang disebut pembeli. Dengan dilakukannya jual beli tersebut belum terjadi perubahan apapun atas hak atas tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketentuan hukum mengenai jual beli tanah tersebut bukan merupakan hukum tanah, melainkan ketentuan perdata, tegasnya hukum perjanjian Barat. Tidak ada bedanya dengan jual beli benda-benda bukan tanah, biasanya jual belinya dilakukan dihadapan Notaris.


Hak atas

tanah baru berpindah kepada pembeli jika penjual sudah

menyerahkan secara yuridis kepadanya dalam rangka memenuhi kewajiban hukumnya (Pasal 1459 KUH Perdata). Menurut Pasal 616 dan 620 KUH Perdata, penyerahan yuridis itu harus juga dilakukan di hadapan Notaris dengan membuat akta transport (acte transport) dan wajib didaftarkan kepada pejabat yang disebut penyimpan hypothek. Dengan selesainya dilakukan pendaftaran tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pembeli. 5. Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 1972 Nomor 1363/K/SIP/1972 adalah menyangkut jual beli persil berikut bangunannya yang dilakukan di Bandung yang tidak dilaksanakan dengan Akta PPAT. Dalam putusan tersebut ditetapkan

bahwa

Peraturan

Pemerintah

tidak

bermaksud

untuk

mengesampingkan pasal-pasal KUH Perdata atau ketentuan hukum tidak tertulis lainnya mengenai jual beli. Hal ini berarti bahwa suatu Peraturan Pemerintah tidak dapat menetapkan suatu syarat bagi sahnya suatu perbuatan hukum jual beli tersebut. Akta PPAT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 PP Nomor 37 Tahun 1998 berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai tanda sudah dilakukannya peralihan hak (jual beli), akan tetapi jual beli tersebut masih dapat dibuktikan dengan alat bukti lainnya seperti akta yang dibuat oleh Notaris.


Keputusan hukum tersebutlah yang mendasari sehingga kewenangan Notaris dapat membuat akta untuk setiap perbuatan peralihan hak atas tanah yang dibuat secara otentik.


BAB III KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ALAS HAK BERUPA AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS A. Gambaran Umum Tentang Notaris 1. Pengertian Notaris Sejarah dari lembaga notaris yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman Romawi di Italia Utara. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan “Latijnse notariat” yaitu Notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum pula. 52 Notaris berasal dari perkataan Notarius, ialah nama pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan perkerjaan menulis. Nama. Menurut sejarahnya, Notaris adalah seorang Pejabat Negara/Pejabat Umum yang diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum berupa otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam suatu peraturan perundangundangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 UUJN, yang menyatakan sebagai berikut : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 52

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 3-4.


otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undangundang ini”. 53 Berdasarkan pengertian di atas, Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta otentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Notaris adalah suatu

53

Sedangkan pengertian Notaris menurut Pasal 1 PJN, menyebutkan : Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Sebagai perbandingan dalam http://www.sos.state.tx.us/statdoc/edinto.shtml, tertanggal 17 Maret 2005, dinyatakan bahwa : “A Notary Public is a public servent with statewide jurisdiction who is outhorizet to take acknowiedgments, Protest instrumend by law to be protested (primarily negotiable instruments and bills and notes), administer oathes, take depositions, and certify copies of documents not recordable in the public records, A Notary Public is, in the true sense of the world, “a public servent” and “an officer of the State of Texas”, conveniently located in the community so thet the notary may be of service to the public. Each Notary publics takes on official oath of the office to faithfully perform the duties of the office, and to insure such performance, a notary public is required to post a $10.000.00 bond with the Secretary of State”, sedangkan pada bagian lainnya juga ada menyatakan bahwa : “The primary duty of Notary Public is to show that a disinterested pary (the Notary Public) has duty notified the signer of an instrument as to the importance of such document, and the signer of such document has declared that the signer’s identity, signature, and reasons for signing such instrument are genuine. The signature and seal of a Notary Public do not prove these facts conclusively, but provide prima facial proof of them, and allow persons in trade and commerce to rely upon the truth and veracity of the Notary public as a third party who has no personal interest in the transaction.” Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

jabatan yang tidak digaji oleh Pemerintah akan tetapi berdiri sendiri dan mendapat honorarium dari orang-orang yang meminta jasanya. Menurut Hoge Road (arrest tanggal 30 Januari 1911, W.p.n.r.9149; tanggal 25 Oktober 1915, N.J. 1915, 1205 Desember 1920, N.J. 1921, 121), menyatakan bahwa pegawai negeri adalah mereka yang dianggap penguasa yang berhak untuk kepentingan atau kegunaan dari setiap orang atau mereka yang bekerja pada badan publik, misalnya negara, provinsi atau kotapraja yang mewakili badan itu di dalam menjalankan tugasnya dan menjalankan kekuasaan yang ada pada badan ini. 54

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara administratif, Notaris memang memiliki hubungan dengan negara dalam hal ini pemerintah, misalnya yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris 55 Untuk menjalankan jabatannya, Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UUJN, yaitu : a. warga negara Indonesia; b. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berumur paling sedikit 27 tahun; d. sehat jasmani dan rohani; e. berijazah sarjana hukum dan jenjang strata dua kenotariatan; f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa

54

Majalah Renvoi, Nomor 4.16.11,. tanggal 3 September 2004, hal. 37. Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 PJN, jabatan Notaris dijalankan oleh: (1) Orang yang khusus diangkat untuk itu; (2) Pegawai negeri, pada jabatan siapa itu dirangkapkan menurut hukum. 55


sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata kenotariatan; dan g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. 56 Bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama yaitu : 1. Notariat functional, dalam mana wewenang pemerintah didelegasikan (gedelegeerd), dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara “wettelijke” dan “niet wettelijke”, “werkzaamheden” yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat. 2. Notariat profesional, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuasaan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya. 57 Ciri yang tegas untuk menentukan apakah Notaris di Indonesia merupakan Notaris fungsional atau Notaris profesional : i. Bahwa akta yang dibuat dihadapan/oleh Notaris fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti formal dan mempunyai daya eksekusi. Akta Notaris seperti ini harus dilihat apa adanya, sehingga jika ada pihak

56

Sedangkan menurut Pasal 13 UUJN, syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris, yaitu: (1) berkewarganegaraan Indonesia; (2) telah mencapai umur 25 tahun; (3) membuktikan kelakuan baik, sedapat mungkin selama 4 tahun terakhir, yang dinyatakan dengan suatu keterangan yang diberikan oleh Kepala Pemerintah setempat, dimana ia selama waktu itu mempunyai tempat tinggal yang tetap; (4) telah memiliki ijazah bagian III Ujian Negara atau lulusan pendidikan notariat pada suatu universitas negara. 57 Komar Andasasmita, Notaris I, Sumur Bandung, 1981, hal. 12. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

yang berkeberatan dengan akta tersebut maka pihak yang berkeberatan, berkewajiban untuk membuktikannya. ii. Bahwa Notaris fungsional menerima tugasnya dari negara dalam bentuk delegasi dari negara. Hal ini merupakan salah satu rasio Notaris di Indonesia memakai lambang negara, yaitu Burung Garuda. Oleh karena menerima tugas dari negara maka yang diberikan kepada mereka yang diangkat sebagai Notaris dalam bentuk sebagai jabatan dari Negara. iii. Bahwa Notaris di Indonesia diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (Reglement op het Notarisambt) Stb. 1860 Nomor 3. Dalam teks asli disebutkan bahwa “ambt” adalah “jabatan”. 58 Dalam UUJN, Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak profesional (profesional dalam tindakan) dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Menurut Wawan Setiawan, unsur dan ciri yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris profesional dan ideal, antara lain dan terutama adalah : 1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana termasuk dalam Peraturan Jabatan Notaris; 2. Di dalam menjalankan tugas dan jabatan dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi/ perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundangan; 3. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif didalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya; 4. Memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas/profesinya 59

58 59

Majalah Renvoi, Nomor 2.14. II, tanggal 3 Juli 2004, hal. 20. Media Notariat, edisi Mei-Juni 2004, hal. 23.


2. Tugas dan Wewenang Notaris Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara mempunyai tugas yang berat, yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum. Dalam PJN dan KUHPerdata umumnya diatur ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pelayanan jabatan Notaris. Pelayanan jabatan Notaris maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakantindakan preventif yang khusus, antara lain juga memperhatikan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta Notaris. 60

Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan

perundang-undangan

dan/atau

yang

dikehendaki

oleh

yang

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris selain untuk membuat akta-akta otentik juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran (waarmeker dan legaliseren) 61 surat-surat/akta-akta yang

60

Muhammad Adam, Asal Usul Dan Sejarah Notaris, Sinar Baru, Bandung, 1985, hal. 45. Menurut M. Yahya Harahap, 1997, dalam bukunya Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 207, Waarmerking terdapat dalam Ordonansi tanggal 17 Januari 1916, Stb 1916 No. 46 junto 43, yakni: “Waarmerking Van Onderhandse Akten Enz”, yang diatur dalam ordonansi tersebut dalam “waarmerking” tanda tangan dan cap ibu jari dalam akta di bawah tangan, sedangkan perumusan kalimat legalisasi dicantumkan dalam Pasal 2 Ayat (1) ordonansi tersebut berbunyi: Keterangan yang oleh para Notaris dan Pejabat 61


dibuat di bawah tangan serta memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang terutama isi dari akta yang dibuat dihadapan Notaris. Pada dasarnya akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah atas dasar permintaan

undang-undang

dan

demi

kepentingan

pihak-pihak

yang

membutuhkan jasa Notaris. Berdasarkan atas dua kepentingan di atas, dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu : 1. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris; 2. Perintah dari peraturan perundang-undangan kepada Notaris agar perbuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan suatu akta otentik. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Notaris diangkat oleh pemerintah bukan hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri akan tetapi bertugas untuk kepentingan masyarakat dan negara. Selain itu Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan 4 hal yang menyangkut kewenangannya, yaitu : a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat; b. Notaris harus berwenang sepanjang orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;

lainnya yang ditunjuk oleh Pasal 1 yang dicantumkan pada kaki akta ; pada akta legalisasi Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap Akta tersebut yakni menjamin tanda tangan yang dibubuhkan di akta tersebut yang dilakukan dihadapan Notaris yang bersangkutan sedangkan pada akta waarmerking Notaris tidak mempunyai tanggung jawab apapun terhadap akta tersebut karena hanya sebatas bahwa akta tersebut telah didaftarkan di kantor Notaris dimana akta tersebut didaftarkan. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. 62

Sedangkan menurut Pasal 15 Ayat (2) UUJN, kewenangan Notaris yang lain adalah : a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat copi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana tertulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat asli; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang. Selain Notaris bertugas dan berwenang untuk membuat akta, menurut GHS Lumban Tobing bahwa Notaris bertugas juga untuk mengkonstatir perbuatan hukum. Dalam hal mengkonstatir perbuatan hukum terdapat 2 (dua) pendapat, yaitu pendapat yang sempit dan luas. 63 Pendapat yang sempit mengemukakan bahwa Notaris tidak berwenang untuk mengkonstatir dalam akta otentik

62 63

G.H.S. Lumban Tobing, Op.cit., hal. 49. Ibid, hal. 40.


penyerahan uang untuk melunasi suatu hutang atau melunasi harga pembelian barang ataupun uang yang dipinjam, yang dilakukan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, Notaris juga tidak berwenang untuk mengkonstatir dalam akta sedemikian penyerahan yang benar (feitelijke levering) dari barang-barang yang dilakukan dihadapan Notaris dan para saksi. Sedangkan menurut pendapat yang luas, bahwa Notaris berwenang untuk mengkonstatir hal-hal tersebut dalam akta otentik, asal saja Notaris dapat menyaksikannya (waarnemen). Menurut pendapat ini, Notaris memperoleh wewenang dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris untuk mengkonstatir dalam akta otentik “perbuatan hukum (rechtsandeling)” dan “perbuatan nyata feitelijke handelingen” yang bukan merupakan perbuatan hukum, perjanjian dan ketetapan. Begitu juga dengan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, dimana akta tersebut dapat dijadikan sebagai bukti untuk memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan untuk menghindarkan suatu sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu pembuatan akta harus dibuat sedemikian rupa sehingga apa-apa yang ingin dibuktikan itu dapat diketahui dengan mudah dari akta yang telah dibuat.


B. Akta Notaris 1. Pengertian Akta Akta adalah tulisan yang ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan yang bertujuan menjadi alat bukti. 64 Ditinjau dari cara pembuatannya akta dibedakan atas 2 (dua) bahagian yakni akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang diisyaratkan dan dibuat oleh pejabat-pejabat (ambtenaren) yang berwenang yang menurut atau berdasar pada undang-undang dibebani untuk menyatakan apa yang telah disaksikan (waarneming) atau dilakukannya, sedangkan akta di bawah tangan adalah semua akta yang bukan akta otentik. 65

Secara umum, perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut: 1. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedang akta di bawah tangan tidak selalu demikian 2. Grosse akte dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan Hakim, sedangkan akta di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial. 3. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik. 66

Pasal 1874 ayat (1) KUHPerdata, menyatakan bahwa akta di bawah tangan adalah sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang

64

M.U. Sembiring, Tehnik Pembuatan Akta, Program Pendidikan Spesialis Notariat, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1997, hal. 3. 65 Trimoelja. D. Soerjadi, Beberapa Permasalahan Tentang Akta Notaris/PPAT, yang disampaikan pada acara Temu Ilmiah dan Pembinaan Serta Pembekalan Anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Garden Palace Hotel, Surabaya tanggal 14 Juni 2003. 66 G.H.S. Lumban Tobing, Op. cit., hal. 54. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Sedangkan pengertian akta otentik diuraikan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Dari perumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) jenis akta otentik, yaitu : 1. Akta yang diperbuat oleh (door een) Notaris. Akta jenis ini biasanya diberi nama “akta relaas ” atau “Acara” , yang termasuk jenis akta ini antara lain akta berita acara rapat pemegang saham perseroan terbatas, akta berita acara rapat direksi perseoran terbatas, akta pendaftaran atau inventaris harta peninggalan, akta berita acara penarikan undian. Akta ini merupakan keterangan atau kesaksian dari Notaris tentang apa yang dilihatnya, atau apa yang disaksikannya terhadap perbuatan yang dilakukan orang lain. 2. Akta yang diperbuat di hadapan (ten overstaan van een) Notaris. Akta ini dinamakan akta pihak-pihak (partij-akte). Isi akta ini ialah catatan Notaris yang bersifat otentik mengenai keterangan-keterangan dari pada penghadap yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta bersangkutan. Golongan akta ini termasuk akta jual beli, sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai, akta persetujuan kredit dan sebagainya. 67

Menurut ketentuan perundang-undangan setiap akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (velleding bewijs). Artinya apabila suatu

67

M.U. Sembiring, Op. cit., hal. 6-7.


pihak mengajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akta itu adalah sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Pasal 1 Ayat (7) UUJN menyebutkan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta Notaris yang dibuat Notaris memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya, karena undang-undang yang memberikan wewenang kepada Notaris untuk membuat suatu akta otentik yang fungsinya sebagai alat bukti di pengadilan apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak yang membuat akta tersebut. Menurut pendapat umum yang dianut pada setiap akta otentik, demikian juga pada akta Notaris, dibedakan 3 kekuatan pembuktian, yakni : a. Kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijsracht); Dengan kekuatan bukti lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan ; akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai benar-benar yang berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatanganinya mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Sepanjang mengenai kekuatan ini, yang merupakan pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya maka akta partij dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama. b. Kekuatan pembuktian formal (formele bewijskracht); Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

sebagai mana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya didalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (ambtelijke akte), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan Notaris sebagai Pejabat Umum di dalam menjalankan jabatannya. c. Kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht); Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari Notaris yang dicantumkan didalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga akan isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh diadakan/buatkan akta itu sebagai bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan “prevue preconstituee ” akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal-pasal 1870, 1871 dan 1875 KUHPerdata; antara para pihak yang bersangkutan dan para ahliwaris serta penerima hak mereka akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dari akta itu, dengan pengecualian dari apa yang dicantumkan didalamnya sebagai hanya suatu pemberitahuan belaka (blote mededeling) dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang menjadi akta pokok itu. 68

2. Bentuk-bentuk Akta Menurut UUJN, 69

bentuk-bentuk akta terdapat dalam beberapa pasal,

yakni :

68

G.H.S. Lumban Tobing, Op. cit., hal. 55-59 Dalam UUJN ada pula pasal-pasal yang terkait dalam penentuan bentuk dari akta Notaris yakni: (a) Pasal 26 UUJN, menyatakan bahwa akta Notaris harus ditulis dengan dapat dibaca, dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus, tanpa kependekan-kependekan, ruangan-ruangan kosong atau sela-sela kosong, terkecuali untuk beberapa macam akta terdapat contoh-contoh yang dicetak berdasarkan ketentuan dari pihak yang berwajib; ruangan-ruangan kosong dalam badan akta yang terpaksa tidak ditulis, harus digaris dengan jelas dengan tinta sebelum akta ditutup, agar tidak dapat dipergunakan lagi; semua angka-angka yang menentukan jumlah atau besarnya benda yang disebutkan dalam akta, demikian juga tanggal-tanggal harus dinyatakan dengan huruf-huruf tulisan, akan tetapi dapat diulangi atau didahului dengan angka-angka; (b) Pasal 27, menyatakan bahwa akta dapat dibuat dalam bahasa yang dikehendaki oleh para pihak, asal saja dimengerti oleh Notaris; (c) Pasal 37 menyatakan bahwa semua perubahan dan tambahan harus ditulis disisi akta, akan tetapi hal itu hanya 69


1. Pasal 42, berbunyi sebagai berikut : a. Akta Notaris dituliskan dengan jelas satu sama lain yang tidak terputusputus dan tidak menggunakan singkatan. b. Ruang dan sela kosong digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. c. Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka. 2. Pasal 43, berbunyi sebagai berikut : a. Akta dibuat dalam bahasa Indonesia. b. Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta Notaris wajib menterjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. c. Apabila Notaris tidak dapat menterjemah atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penterjemah resmi.

sah, apabila itu tersendiri-sendiri ditanda tangani atau disahkan oleh para penghadap yang menandatangani akta itu, oleh Notaris dan para saksi. Jika suatu perubahan atau tambahan terlalu panjang untuk ditulis disisi akta, hal tersebut ditulis pada akhir akta, akan tetapi sebelum penutup akta, asal saja ditunjuk halaman dan baris dimana itu termasuk, dengan ancaman batal setiap perubahan atau tambahan yang dilakukan dengan cara lain atau tanpa penunjukan; (d) Pasal 33, menyatakan bahwa tidak dibenarkan dalam suatu akta atau perubahan dan tambahan yang tertulis disisi atau pada sebelum penutup akta menulis tindih, menyisipkan atau menambah kata-kata atau huruf-huruf dengan cara lain mencoret atau menghapus dan menggantinya dengan yang lain, dengan ancaman batal kata-kata atau huruf-huruf yang ditulis sebagai gantinya dan yang disisipkan atau ditambahkan. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

d. Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. e. Dalam hal akta dibuat sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (4), Notaris wajib menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. 3. Pasal 44 berbunyi sebagai berikut : a. Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dalam akta dengan menyebutkan alasannya. b. Alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta. c. Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, saksi, Notaris dan penterjemah resmi. d. Pembacaan, penterjemahan atau penjelasan dan penanda tanganan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (3) dan Pasal 43 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

3. Bagian-bagian Akta Akta Notaris mempunyai bagian-bagian atau kerangka akta yang terdiri dari :


1. Judul akta. 2. Keterangan-keterangan dari Notaris mengenai para penghadap atau atas permintaan siapapun dibuat berita acara atau lajim dinamakan “komparisi”. 3. Keterangan-keterangan pendahuluan dari para penghadap (jika ada) atau lajim dinamakan “premisse ”. 4. Isi akta itu sendiri, berupa syarat-syarat dan ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Penutup dari akta yang biasanya didahului oleh perkataan-perkataan : “maka akta ini” dan seterusnya atau “akta ini dibuat” dan seterusnya. 70 Ditinjau dari segi anatomi akta, 71 akta Notaris dibagi dalam 3 bagian yakni : kepala akta, badan akta, dan kaki akta. Kepala akta ialah bagian pembukaan atau bagian depan dari suatu akta yang memuat hal-hal yang perlu memenuhi syarat-syarat formal dari satu akta akan tetapi belum menyentuh isi akta. Kepala akta terdiri dari lima bagian yakni: judul Akta, nomor Akta, tanggal Akta, komparisi Akta, dan premisse Akta. Badan akta ialah bahagian dari akta yang memuat hal-hal yang merupakan isi akta berupa pernyataan atau perjanjian yang diperbuat oleh para pihak yang meminta itu diperbuat. Dengan perkataan lain badan akta adalah identik dengan isi akta. Kaki akta adalah bahagian paling akhir akta yang dalam praktek Notariat memuat : 1. Tempat dimana akta tersebut diperbuat;

70

G.H.S. Lumban Tobing, Op. cit., hal. 215. M.U. Sembiring, Op. cit., hal. 23.

71


2. Nama-nama pekerjaan dan tempat tinggal para saksi instrumentair; 72 3. Nama-nama, pekerjaan dan tempat tinggal para saksi attesteren (saksi yang memperkenalkan) jikalau dalam kasus bersangkutan para penghadap memang diperkenalkan oleh saksi attesteren; 73 4. Disebutkan pula bahwa akta tersebut telah dibacakan kepada para penghadap dan saksi ; 5. Seandainya salah seorang atau semua penghadap tidak memahami dengan baik bahasa yang dipergunakan dalam akta tersebut dan karena itu harus diterjemahkan kepada yang bersangkutan oleh Notaris itu sendiri atau oleh orang

lain

maka

dilakukannya

penterjemahan

serta

nama

yang

menterjemahkan itu harus pula dinyatakan dalam akta tersebut ; 6. Harus pula disebutkan dalam kaki akta bahwa “segera setelah akta itu dibacakan maka seketika itu juga akta ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris.” Dalam Pasal 38 UUJN, menentukan bahwa setiap akta Notaris terdiri atas : a. Awal akta atau kepala akta memuat : 1. Judul akta; 2. Nomor akta ;

72

Saksi instrumentair adalah orang yang memberikan kesaksian tentang apa yang ia saksikan yakni yang dialaminya, didengarnya dan dilihatnya baik berupa tindakan atau perbuatan maupun berupa keadaan atau kejadian. 73 Saksi attesteren adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

3. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun ; dan 4. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. b. Badan akta memuat : 1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; 2. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; 3. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan 4. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. c. Akhir atau penutup akta memuat : 1. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Huruf l atau Pasal 16 ayat (7); 2. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penterjemah akta apabila ada; 3. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan 4. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.


C. Kekuatan Hukum Alat Bukti Alas Hak yang Dibuat Dihadapan Notaris Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan suatu alat pembuktian, sehingga dalam membuat suatu akta, seorang Notaris harus memperhatikan norma-norma tersebut di sampaing kode etik dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Menurut Pasal 30 RBg pada Pasal 1888 KUH Perdata bahwa kekuatan pembuktian dari surat-surat bukti terletak pada aktanya yang asli. Bertitik tolak dari pasal ini, kekuatan pembuktian dari akta Notaris terletak dalam minuta aktanya. Menurut Pasal 16 UUJN, minut akta Notaris itu tetap disimpan oleh Notaris dan tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali undang-udang menentukan lain. Hal ini adalah penting, sebab sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan utama pembuatan akta otentik (akta Notaris) adalah untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian dari grose dan salinan dari akta Notaris tersebut, telah diatur dalam Pasal 302 RBg, yang menyatakan antara lain: bahwa grose-grose dan salinan-salinan pertama mengandung kekuatan bukti yang setaraf dengan aktanya. 74 Akta Notaris sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa hukum dan ditandatangani. Hal ini sesuai dengan Pasal 1867 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta itu dibuat sebagai tanda bukti berfungsi untuk memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan menghindari sengketa, maka 74

Victor M. Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, Grose Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 115. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

pembuatan akta harus sedemikian rupa sehingga apa yang diinginkan untuk dibuktikan itu dapat diketahui dengan mudah dari akta yang dibuat. Akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah akta otentik, hal ini sesuai dengan Pasal 1 UUJN. Akta otentik akan menjadi sah karena hukum apabila akta tersebut memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna. Maksudnya adalah akta tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian keluar, baik dalam bentuk formil maupun materil, karena itu kedudukannya sama dengan undang-undang, yaitu apabila suatu pihak mengajukan sebuah akta resmi, maka apa yang tertulis di dalam akta itu harus dipercayai oleh Hakim. Kecuali jika ada bukti-bukti lain yang mempunyai derajat atau nilai yang mempunyai kekuatan yang melumpuhkan. Disamping mempunyai bukti sempurna, akta otenttik mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang mendatangani akta ini. Sedangkan terhadap pihak ketiga, akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas. Letak kekuatan pembuktian yang istimewa dari suatu akta otentik menurut Pasal 1870 KUH Perdata adalah suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa akta otentik sudah tidak memerlukan penambahan pembuktian.


Sebagaimana dikatakan oleh R. Subekti, bahwa akta otentik merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. 75 Berkaitan dengan pembuktian akta Notaris sebagai alat bukti, dapat dibedakan menjadi tiga macam pembuktian, yaitu: 1. Kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijsracht); yaitu syaratsyarat formal yang diperlukan agar akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik. 2. Kekuatan pembuktian formal (formele bewijskracht); yaitu kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. 3. Kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht); yaitu kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). 76

D. Akibat Hukum dari Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Atas Tanah yang Dibuat Dihadapan Notaris

Dalam hal menyaksikan atau mengkonstatir keadaan yang sebenarnya, Notaris membatasi diri dan hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang ditulisnya dalam aktanya sehingga betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan karena Notaris tidak berkewajiban untuk menyaksikan peristiwa yang sebenarnya yang terjadi di lapangan karena yang diperlukan oleh Notaris dalam membuat aktanya adalah bukti-bukti tertulis yang jelas di hadapan Notaris.

75 76

R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hal. 107. G.H.S. Lumban Tobing, Op. cit., hal. 55-59


Notaris harus dapat menilai kekuatan pembuktian dari akta yang telah dibuatnya. Ada kalanya kekuatan pembuktian lahiriah lebih kuat daripada kekuatan pembuktian formal dan material. Hal ini disebabkan karena isi akta tersebut terlalu banyak mengandung unsur tindakan hukum. Akta Notaris yang dibuat dengan cara menyimpang dari ketentuan yang berlaku merupakan akta yang mengandung cacat hukum dan akta yang seperti ini menurut Pasal 1869 KUH Perdata hanya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti surat di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagai contoh, akta yang mengandung cacat hukum adalah akta yang dibuat tanpa prosedur pembuatan yang ditetapkan dalam Pasal 38 UUJN mengenai bentuk dan sifat akta. Penghadap tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 38 UUJN, akta yang dibacakan oleh Notaris tanpa dihadiri oleh saksi-saksi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 40 UUJN, isi akta bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan lain-lain. Akta Notaris yang mengandung cacat hukum itu menjadi bukti ketidakprofesionalan dari Notaris yang membuat. Sebagai konsekwensinya Notaris yang bersangkutan wajib bertanggung jawab menurut Pasal 1365 KUH Perdata terhadap malpraktek Notaris. 77

77

Varia Peradilan, Majalah Hukum Bulanan, Tahun IV, 28 November 1988, hal. 154.


Sebagai akibat dari akta yang dibuat oleh Notaris sampai terjadinya malpraktek Notaris adalah tindak pidana yang dapat mengakibatkan Notaris dijatuhi hukuman. Sedangkan akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya itu adalah akta tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan namun tidak terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh para pihak. Atas dasar itulah seorang Notaris ketika telah berpraktek tidak boleh bekerja hanya dengan mengandalkan pengetahuan yang ada saja tetapi harus terus menerus dan senantiasa menambah ilmu pengetahuannya dengan terus belajar. Akibat hukum yang ditimbulkan dari akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah akan tetap dinilai sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat. Notaris dalam membuat akta-akta otentik yang bersifat keperdataan harus sesuai dengan pengertian Notaris yang terdapat dalam Pasal 1 UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya. Terhadap akta-akta yang dibuat baik oleh Notaris hanya akan menimbulkan akibat hukum dari masing-masing maksud dan tujuan pembuatan akta tersebut. Demikian juga halnya, mengenai akta pelepasan hak atas tanah yang dibuat dengan akta Notaris, maka akan mempunyai akibat hukum yang legal (sah) terhadap akta yang telah dibuatnya itu. Jika di kemudian hari ternyata si pemilik tanah atau si pembeli tanah hendak mendaftarkan tanahnya yang belum bersertipikat guna memperoleh kepemilikan hak yang baru, maka akta Notaris ini dapat diterima oleh BPN untuk dijadikan sebagai alas hak yang sah atas tanah tersebut. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

BAB IV KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH A. Camat sebagai Perangkat Pemerintahan Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat berkedudukan di ibukota negara yang dipimpin oleh Presiden dengan dibantu Wakil Presiden dan Menteri, sedangkan Pemerintah Daerah berada di daerah yang terdiri dari Pemerintah Propinsi yang dipimpin oleh Gubernur dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Bupati atau Walikota. Salah satu unsur pemerintah yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di bawah Bupati atau Walikota adalah Camat yang mewilayahi suatu kecamatan tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota. Dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Pengertian daripada Camat dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan adalah “Camat merupakan pemerintah kecamatan merangkap sebagai administrator kecamatan.” 78

78

S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal.

17. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

Secara umum suatu wilayah kecamatan mempunyai empat pengertian, yaitu : a. Wilayah pemerintahan dan administrasi umum; b. Wilayah jabatan (daerah administratif) ; c. Aparatur atau perangkat pemerintahan/administrasi ; d. Unit organisasi pemerintahan teritorial dekonsentral. Dalam prakteknya kecamatan sebagai suatu wilayah pemerintahan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota dengan suatu wilayah kerja yang tertentu. Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Segala tugas dan kewenangan yang dimiliki Camat sebagai perangkat daerah dan kepala wilayah kecamatan tertentu yang menerima pelimpahan sebahagian tugas dan kewenangan dari Bupati atau Walikota merupakan tugastugas dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Secara umum administrasi negara merupakan tugas-tugas dan kegiatankegiatan : 1. Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi, policy) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata (implementasi).


2. Menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasalnya) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. 79 Ada perbedaan antara kewenangan (authorithy, gezag) dan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu ataupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu sebahagian yang tertentu saja misalnya membuat akta jual beli atas tanah dalam kedudukannya sebagai PPAT.

B. Tugas dan Kewenangan Camat dalam Pembuatan Surat Keterangan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi terhadap Tanah yang Belum Bersertifikat

Camat sebagai perangkat daerah yang menerima sebahagian pelimpahan tugas dan wewenang Bupati dan Walikota, maka Camat karena jabatannya juga berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara pada daerah-daerah kecamatan yang belum mempunyai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Yang dimaksud dengan PPAT Sementara menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemeritah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya

79

Ibid, hal. 12.


untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Camat sebagai PPAT ditegaskan : 1. Camat dapat diangkat sebagai PPAT apabila di daerah kerja Camat yang bersangkutan berada dalam daerah kerja Kabupaten/Kotamadya yang formasi PPAT-nya dinyatakan masih belum tertutup. 2. Melimpahkan wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mengangkat dan memberhentikan Camat sebagai PPAT. Setiap PPAT termasuk Camat sebagai PPAT Sementara dan PPAT Khusus berhak dan berwenang untuk membuat akta-akta PPAT yang telah ditentukan untuk itu oleh Undang-undang, yaitu akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Selain itu hak-hak atas tanah yang dapat dialihkan dihadapan Camat dalam kedudukannya selaku PPAT Sementara sebagaimana juga terhadap PPAT pada umumnya adalah hanya terhadap hak-hak atas tanah yang telah mempunyai alas hak atau dengan kata lain tanah yang telah bersertipikat dan masa berlakunya belum habis.


Secara umum mengenai tugas-tugas pokok dan kewenangan dari PPAT adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 1998 yaitu : 1. PPAT bertugas melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan memuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran data tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 2. Perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) adalah meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Kesemua jenis akta-akta sebagaimana tersebut di atas merupakan jenisjenis akta peralihan hak atas tanah yang dapat dibuat dan ditandatangani serta merupakan kewenangan dari PPAT seuai dengan PP Nomor 37 Tahun 1998, dan selain dari jenis akta tersebut yang ditegaskan dalam ketentuan di atas, maka PPAT tidak berhak untuk membuat dan menandatangani aktanya. Kenyataan yang terjadi dalam prakteknya banyak akta-akta peralihan hak dan ganti rugi atas tanah yang belum mempunyai alas hak yang jelas atau belum mempunyai sertipikat dan masih merupakan tanah negara yang dialihkan atau


diganti rugikan oleh dan di hadapan Camat, yang biasanya atau secara umum disebut Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi. Apakah tindakan Camat yang telah menerbitkan dan menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi atas tanah negara yang belum mempunyai sertipikat ini merupakan kewenangan Camat dan diperbolehkan Undang-Undang ? Pada dasarnya tindakan Camat yang telah menerbitkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi atas tanah-tanah negara secara hukum telah melampaui batas kewenangan Camat dalam kedudukannya sebagai PPAT Sementara, dan hal ini tidak boleh dilaksanakan oleh Camat PPAT Sementara, sebab kewenangan tersebut hanyalah dimiliki oleh pejabat umum yang dalam hal ini Notaris. Tindakan Camat yang telah menerbitkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas tanah-tanah negara yang belum mempunyai sertipikat sebagaimana yang terjadi, menurut Camat Lubuk Pakam dari hasil tanya jawab secara tertulis menjelaskan bahwa kewenangan Camat yang menerbitkan dan menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi atas tanah-tanah negara yang belum bersertipikat adalah dilakukan oleh Camat dalam kedudukannya sebagai kepala wilayah kecamatan. 80

80

Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Sariguna Tanjung, MSi, selaku Camat Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 September 2007. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

Penjelasan yang sama juga diperoleh dari Camat Pancur Batu, bahwa Camat mengeluarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi bertujuan untuk tertib administrasi di Kantor Camat. 81 Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering menganggap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi sebagai bukti kepemilikan atas tanah, padahal surat tersebut hanya menjelaskan bahwa telah terjadi pelepasan penguasaan hak atas tanah dari satu pihak ke pihak ketiga, yang didalamnya dilengkapi berita acara pengukuran tanah yang dilakukan aparat kelurahan/desa dan surat keterangan situasi letak tanah. 82 Dari hasil pengamatan penulis tidak ada satupun peraturan perundangundangan yang memberikan hak dan kewenangan kepada Camat untuk menerbitkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi atas tanah-tanah negara yang belum bersertipikat, sebab tugas dan wewenang Camat selaku kepala wilayah kecamatan adalah untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi negara sebagai perpanjangan tangan penyelesaian tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota. Camat selaku kepala pemerintahan yang mewilayahi suatu kecamatan yang tertentu adalah sebagai pejabat negara yang bertugas menjalankan tugas-tugas administrasi kenegaraan, dan secara hukum Camat sebagai kepala wilayah 81

Hasil Wawancara dengan Bapak S.P. Tambunan, SE, selaku Camat Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, tanggal 3 Desember 2007. 82 Hasil Wawancara dengan Bapak H. Syafrullah, S.Sos, selaku Camat Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, tanggal 4 Desember 2007. Helena : Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi..., 2007 USU e-Repository © 2008

kecamatan bukanlah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat dan menandatangani akta peralihan hak atas tanah-tanah negara yang belum bersertipikat. Satu-satunya pejabat umum yang diberikan hak dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat dan menandatangani akta-akta peralihan dan ganti rugi hak atas tanah-tanah negara yang belum bersertipikat sebagai akta otentik sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata adalah Notaris. Dengan demikian semua pejabat lainnya yang bukan merupakan pejabat umum sebagaimana halnya Camat sebagai pejabat perangkat daerah pada wilayah kecamatan hanya mempunyai hak dan wewenang yang tertentu, artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan oleh Undang-Undang. Adapun alasan masyarakat untuk membuat akta pelepasan hak dengan ganti rugi untuk tanah yang tidak bersertipikat yang dilakukan oleh Camat adalah sebagai berikut : 1. Ada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat bahwa lebih mudah menyelesaikan masalah jual beli tanah langsung dihadapan Camat dimana letak objeknya berada, dengan biaya pembuatan akta yang lebih murah dibandingkan biaya pembuatan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris.


2. Ada kalanya masyarakat mempunyai kepentingan tersendiri, misalnya para pihak hendak menghindari pembayaran pajak yang wajib dibayar sebelum akta dibuat. Oleh karena akta yang dibuat Camat bukanlah dalam bentuk akta otentik seperti akta yang dibuat oleh pejabat umum maka akta tersebut termasuk dalam akta di bawah tangan walaupun isi akta tersebut hampir sama dengan isi akta yang dibuat oleh Notaris. Akta di bawah tangan dibuat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang dalam pembuatannya tidak berdiri sendiri yaitu harus dihadiri oleh saksi-saksi dan didukung oleh bukti lainnya. Camat dalam hal ini berperan sebagai pejabat pemerintah berdasarkan jabatannya dapat mengetahui tentang kepemilikan tanah dalam wilayah pemerintahannya, maka Camat dapat menjadi saksi atas dasar jabatannya untuk menguatkan kebenaran isi akta tersebut apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sampai pada tingkat pengadilan. Di dalam akta itu sendiri dapat diartikan bahwa Camat mengetahui tentang keberadaan tanah yang hendak diperjual belikan ataupun Camat mengetahui akan pemilik tanah tersebut. Bagi masyarakat sendiri seperti ada keyakinan bahwa dengan diketahui oleh Camat maka jual beli tanah tersebut lebih sah lagi dalam arti bahwa Camat telah mengetahui bahwa kepemilikan tanah di wilayah kerjanya telah berganti antara penjual sebagai pemilik yang lama dengan pembeli sebagai pemilik baru.


Keabsahan akta yang dibuat oleh Camat sebagai alat bukti yang dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata maka akta tersebut akan dinilai dari segi kebenaran formalnya yang berarti apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dianggap benar dan adanya keyakinan Hakim bahwa isi akta tersebut adalah benar kecuali ada bukti lain yang dapat melumpuhkan bukti tersebut. Walaupun tidak adanya kewenangan Camat dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah dengan ganti rugi akan tetapi pada kenyataannya akta yang dibuat oleh Camat tetap dapat dipergunakan oleh pemilik tanah apabila hendak memohon pendaftaran haknya kepada BPN dan BPN sendiri dapat menerima bukti akta Camat tersebut sebagai bukti alas hak. Didalam proses pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat yang dilakukan oleh Camat ada sedikit perbedaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Di dalam akta Camat terdapat pemetaan tanah sampai dengan pengukuran tanah langsung dilakukan oleh pegawai kantor Camat dengan adanya surat tugas pemetaan dan pengukuran. Sedangkan di dalam akta Notaris hal tersebut tidak dilakukan. Karena adanya proses tersebut pembuatan akta yang dibuat oleh Camat tidak dapat langsung diterbitkan pada saat itu juga. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan salah satu tugas pemerintah yaitu untuk pemetaan ulang terhadap bidang tanah di wilayah tersebut.


C. Kekuatan Alat Bukti Alas Hak yang Dibuat oleh Camat Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di Kabupaten Deli Serdang, terdapat akta pelepasan hak dengan ganti rugi atas tanah yang dibuat oleh Camat. Dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, bahwa akta yang dibuat oleh Camat adalah termasuk akta di bawah tangan, karena Camat bukanlah pejabat yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti. 83 Akta di bawah tangan ini berisi pernyataan maksud para pihak guna mewujudkan suatu perbuatan hukum yang oleh mereka dituliskan dengan tulisan sebagai pengganti atau lanjutan pernyataan lisan mereka. Berbeda dengan akta otentik, maka akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan untuk dijadikan bukti. Dalam pembuktian akta di bawah tangan, apabila para pihak mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta resmi. Akan tetapi jika tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian itu wajib untuk membuktikan kebenaran tentang penandatanganan atau isi akta tersebut. Untuk kekuatan pembuktian dari surat akta di dalam HIR maupun KUH Perdata tidak ditentukan secara tegas. Walaupun surat biasa dibuat oleh yang

83

Effendi Perangin-angin, Op.Cit., hal. 64.


bersangkutan tetapi pada asasnya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari. Oleh karena itu surat-surat yang demikian itu tidak dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan atau dapat juga dikesampingkan dan sama sekali tidak dipergunakan. Surat biasa agar dapat mempunyai kekuatan pembuktian, sepenuhnya tergantung hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata.

D. Akibat Hukum Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah yang Dibuat oleh Camat

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang dibuat melalui akta di bawah tangan oleh Camat, ada kalanya kemungkinan akan menimbulkan akibat hukum yang mengacu kepada terjadinya konflik antara para pihak maupun terhadap pihak ketiga. Namun terkadang akta tersebut dapat juga menimbulkan akibat hukum, misalnya akta yang dibuat di bawah tangan oleh Camat di kantor Camat tidak dicatat atau disimpan sebagai arsip sehingga memungkinkan hilangnya akta tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh Camat Lubuk Pakam, bahwa surat yang dibuat oleh Camat dianggap sah dan diterima oleh pihak Badan Pertanahan Nasional apabila pihak pemilik hak atas tanah yang baru hendak mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh kepemilikan hak atas tanah tersebut.


Apabila akta yang dibuat oleh Camat dikemudian hari ternyata mengakibatkan konflik, maka akta tersebut dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang dirugikan melalui jalur hukum di pengadilan dan Camat sendiri dapat dihukum baik secara perdata maupun pidana atas akta yang dibuatnya tersebut.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan tentang Eksistensi Notaris membuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi di Kabupaten Deli Serdang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1.a. Eksistensi Notaris membuat akta pelepasan hak dengan ganti rugi atas tanah yang belum bersertipikat adalah: a. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUJN, bahwa ”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”. Notaris mempunyai kewenangan khusus untuk membuat akta-akta otentik, dalam hal ini juga sesuai dengan Pasal 16 UUJN dimana Notaris memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya. b. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf F UUJN yang mengatur wewenang notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan tanah. c. Berdasarkan pada Pasal 1457 KUH Perdata mengenai pengertian jual beli tanah, yaitu suatu perjanjian dalam mana pihak yang mempunyai tanah disebut penjual menyerahkan tanah kepada pihak lain yang disebut


pembeli, dan berdasarkan Pasal 616 dan Pasal 620 KUH Perdata tentang penyerahan yuridis atas tanah. d. Berdasarkan yurisprudensi. b. Secara kualitatif, data persentase dari alas hak berupa Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Camat sebesar ± 60 % jauh lebih besar dibandingkan dengan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Notaris yang hanya sebesar ± 32 %. Namun dengan terjadinya peningkatan jumlah Notaris dari tahun ke tahun, terlebih pada periode lima tahun terakhir ini, dimana terjadi peningkatan yang cukup tajam terhadap Akta Notaris sebesar 50 % dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan terjadi akibat dari semakin banyaknya jumlah Notaris yang berpraktek di wilayah Kabupaten Deli Serdang dimana sampai saat ini sudah 120 orang. Gambaran di atas menunjukkan bahwa eksistensi Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik telah dapat diterima oleh masyarakat di Kabupaten Deli Serdang secara umum, dan secara khusus dalam pembuatan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi. Bahwa alas hak berupa akta pelepasan hak dengan ganti rugi yang dibuat dihadapan Notaris sah diterima oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang sebagai alat bukti yang kuat untuk dijadikan pedoman dalam proses permohonan sertifikat.


2. Kekuatan hukum alat bukti alas hak yang dibuat dihadapan Notaris dilandasi oleh: a. Pasal 1 UUJN, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah akta otentik. Akta otentik akan menjadi sah karena hukum apabila akta tersebut memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna. Maksudnya adalah akta tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian keluar, baik formil maupun materil, karena itu kedudukannya sama dengan undang-undang, yaitu apabila suatu pihak mengajukan akta resmi, maka apa yang tertulis di dalam akta itu harus dipercayai oleh Hakim, kecuali jika ada bukti-bukti lain yang mempunyai

derajat

atau

nilai

yang

mempunyai

kekuatan

yang

melumpuhkan. Di samping mempunyai bukti sempurna, akta otentik mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang menandatangani akta ini, sedangkan terhadap pihak ketiga akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas. b. Pasal 1870 KUH Perdata, letak kekuatan pembuktian yang istimewa dari suatu akta otentik adalah suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. 3. Bahwa walaupun belum ada ketentuan perundang-undangan yang jelas mengatur tentang kewenangan Camat dalam pembuatan akta pelepasan hak


dengan ganti rugi atas tanah yang belum bersertifikat, akan tetapi pada kenyataannya akta yang dibuat oleh Camat sangat banyak dipergunakan oleh pemilik tanah apabila hendak memohon pendaftaran haknya kepada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Deli Serdang, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang sendiri dapat menerima bukti akta Camat tersebut sebagai kategori alas hak.

B. Saran Memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa saran sebagai masukan kepada semua pihak yang terkait dengan perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris di Kabupaten Deli Serdang, yaitu: 1. Agar masyarakat diberikan pemahaman yang terpadu oleh Badan Pertanahan Nasional mengenai arti pentingnya alas hak tanah sebagai dasar pengajuan permohonan hak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alas hak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang bersifat mutlak. 2. Meskipun akibat hukum dari akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah legal (sah) namun ada baiknya Notaris selalu bertindak profesional dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menerima seluruh alat bukti


yang diberikan oleh para penghadap agar Notaris terlepas dari perbuatan yang dapat merugikan semua pihak. 3. Hendaknya Notaris di dalam menjalankan jabatannya selaku pembuat akta peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat agar menyarankan kepada para pihak untuk segera melakukan permohonan sertipikat atas tanahnya tersebut kepada BPN dan membayar pajak-pajaknya demi kepentingan bersama.


DAFTAR PUSTAKA

Adam, Muhammad, 1985. Asal Usul Dan Sejarah Notaris, Sinar Baru, Bandung. Adji, Habib. 1999. Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Mandar Maju. Bandung. Al-Rasyid, Harun. 1989. Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturanperaturannya). Ghalia Indonesia. Jakarta. Andasasmita, Komar, 1981. Notaris I, Sumur, Bandung. Atmosudirjo, S. Prajudi, 1994. Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta. Baadrulzaman, Mariam Darus. 1981. Asas-Asas Hukum Perikatan. Mandar Maju. Bandung. _______, 1981. Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung. Bachtiar, Effendi. 1993. Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah. Alumni. Bandung. Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2005. Bustami, Chairani, 2002. Aspek-aspek Hukum yang Terkait Dalam Akta Perikatan Jual Beli yang Dibuat Notaris dalam Kota Medan, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. Djumialdji. 1995. Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti. Mandar Maju. Bandung. Gautama, Sudargo, 1986. Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria. Alumni, Bandung. Harahap, M. Yahya. 1997, Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.


________. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Alumni. Bandung. Harsono, Boedi. 2005. Hukum Agraria Indonesia. Djambatan. Jakarta. ________, 1994. Kasus-kasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan, Suatu Tinjauan Yuridis, Makalah pada Seminar Nasional Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta. Kartasapotera, A.G, 1984. Tanah, Masalah Tanah dan Pelestariannya, Sumur, Bandung. Lumban Tobing, G.H.S. 1996. Peraturan Jabatan Notaris. Erlanga. Jakarta. Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, CV. Rajawali, Jakarta. Parlindungan, AP. 1997. Pendaftaran Tanah di Indonesia (PP 24 Tahun 1997). Mandar Maju. Bandung. , 1997. Konversi Hak-hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA. Mandar Maju Bandung. , 1993. Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria. Mandar Maju Bandung. , 1993. Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah, Suatu Perbandingan. Mandar Maju Bandung. , 1990. Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA. Mandar Maju Bandung. Perangin-angin, E, 1994. 401. Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum Agraria. Raja Grafindo Persada. Jakarta. _______, 1993. Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, Rajawali Press, Jakarta. _______, 1991. Kumpulan Kuliah Pembuatan Akte 1. Raja Grafindo Persada, Jakarta.


Prodjodokoro, R. Wiryono, 1974. Hukum Perdata Tentang PersetujuanPersetujuan Tertentu, Sumur, Bandung. Sembiring, M.U., 1997. Tehnik Pembuatan Akta, Program Pendidikan Spesialis Notariat, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan. Siahaan, Marihot Pahala. 2003. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktik. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Sitorus, Oloan, dkk. 1995. Pelepasan atau Pergerakan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah. Dasamedia Utama. Jakarta. Soerjadi, Trimoelja. D., 2003. Beberapa Permasalahan Tentang Akta Notaris/PPAT, yang disampaikan pada acara Temu Ilmiah dan Pembinaan Serta Pembekalan Anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Garden Palace Hotel, Surabaya tanggal 14 Juni. Subekti, R, 1996. Hukum Perjanjian, PT. Internusa Rajawali. Jakarta. _______, 1992. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta. _______, 1985. Perbandingan Hukum Perdata. Pradya Paramita. Jakarta. ________, 1985. Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta. Sunardi, 2005. Hukum Agraria. Badan Penerbit Iblam, Jakarta. Sunggono, Bambang. 2001. Metode Penelitian Hukum. Raja Grafika Persada. Jakarta. Teluki, A., 1978. Perbandingan Hak Milik Atas Tanah dan Recht Van Eigendom, PT. Eresco, Bandung. Trsina, 1993. Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta. Wargakusumah, Hasan, dkk. 2001. Hukum Agraria 1. Prenhallindo. Jakarta.


Peraturan Perundang-undangan : Buku Tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Departemen Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Agraria. 1984. Yayasan Hudaya Bina Sejahtera. Jakarta. Himpunan Perubahan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000. CV. Novindo Pusaka Mandiri. Jakarta. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Dan Petunjuk PPAT Di Indonesia Tahun : 1951-2004, CV. Citra Mandiri, Jakarta, Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria. , Undang-Undang Nomor 30. Tahun 2004. Taentang jabatan Notaris. , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. tentang Pendaftaran Tanah. _______, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Publikasi Media: Majalah Tempo Tanggal 9 Februari 2004. Majah Renvoi, Nomor 4.16.11,. tanggal 3 September 2004. Majalah Renvoi, Nomor 2.14. II, tanggal 3 Juli 2004. Media Notariat, edisi Mei-Juni 2004. Varia Peradilan, Majalah Hukum Bulanan, Tahun IV, 28 November 1988. Limbong, Dayat dan Moshedayan Pakpahan, 2005, Perlindungan Hak Masyarakat atas Tanah, Tempo Interactive 08 Desember 2005.


Kakanwil BPN Sumut, Data Sengketa Pertanahan di Sumut Terus Bertambah. Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) 8 Nopember 2007. Lemahnya Administrasi Penyebab Karut Marutnya Kasus Pertanahan. Harian Pikiran Rakyat 05 Agustus 2007. Bhotghel, Reforma Agraria sebagai Landasan Revitalisasi Pertanian, Voice of Subaltern. http://voiceofsubaltern.blogspot.com/2007/05 _______, Potret Konflik Agraria dan Urgensi Pelaksanaan Pembaruan Agraria, Voice of Subaltern. http://voiceofsubaltern.blogspot.com/2007/05


PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Recommend Documents