AKIBAT HUKUM DARI SUATU PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (SUATU KAJIAN LAPANGAN DI KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH)
TESIS
Oleh :
JULIANI NIM : 002111025
MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2002 Juliani : Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang…, 2002 USU Repository © 2007
INTISARI AKIBAT HUKUM DARI SUATU PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (SUATU KAJIAN LAPANGAN DI KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH) Juliani*) Rehngena Purba**) T. Syamsul Bahri**) Syahril Sofyan**) Suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi masih juga terjadi perkawinan yang tidak didaftarkan atau perkawinan yang dilangsungkan hanya dihadapan ulama atau pemuka agama saja di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Walaupun peraturan perundang-undangan memberikan sanksi kepada kedua calon mempelai dan petugas agama yang melangsungkan perkawinan diluar prosedur Undangundang. Untuk mengetahui jawaban permasalahan dilakukan penelitian di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Dengan mengambil responden pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan yang tidak didaftarkan. Dengan sampel 25 orang yang dipilih secara purposive yaitu 10 pasang yang beragama Islam dan 15 pasang yang beragama non Islam dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptis analitis. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan yang tidak didaftarkan karena: 1) pengaruh adat istiadat; 2) prosedur yang lebih mudah; 3) adanya pemuka agama yang mau menikahkan; 4) anak dapat diakui pada waktu pembuatan akta kelahiran; 5) tidak berjalannya sanksi bagi pelaku; 6) rendahnya pengetahuan. Keabsahan den suatu perkawinan yang tidak didaftarkan menurut hukum agama perkawinannya sah asal terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara agama Islam yaitu adanya mempelai, saksi, wali, mahar dan ijab qabul tetapi menurut hukum positif tidak diakui karena tidak didaftarkan dan tidak bisa dibuktikan (tidak terpenuhinya ketentuan Undang-undang No 1 Tahun 1974
*) **)
Mahasiswi Magister Kenotariatan Pasca Dosen Magister Kenotariatan Pasca Sarjana USU-Medan.
Sarjana
USU-Medan.
Juliani : Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang…, 2002 USU Repository © 2007
yaitu pasal 2 ayat 2). Akibat hukum yang timbul terhadap anak dan harta bersama dari perkawinan yang tidak didaftarkan adalah menurut hukum agama anak mempunyai hubungan darah dengan orang tuanya tetapi menurut hukum positif anak berstatus anak luar kawin dan bagi mereka yang beragama non Islam status anak juga dianggab anak luar kawin sebelum orang tuanya mengakui didalam akta kelahiran atau sebelum orang tuanya mendaftarkan perkawinan mereka sekaligus mengakui anak tersebut. Terhadap harta bersama tidak dapat diterimanya pembagian harta bersama serta penuntutan harta warisan dari bapak oleh anak yang lahir dari perkawinan yang tidak didaftarkan menurut prosedur Undang-undang dan biasanya pembagian harta bersama dilakukan dengan musyawarah atau secara kekeluargaan. Untuk mengatasi terjadinya perkawinan yang tidak didaftarkan maka disarankan kepada instansi yang berwenang disamping sanksi hukum yang telah ada perlu diperberat dan lebih tegas dalam penjatuhan hukuman kepada pemuka agama yang tidak berwenang menikahkan. Selanjutnya diharapkan kepada pihak pemerintah untuk meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai tata cara perkawinan yang benar. Kata kunci :
- Akibat hukum - Perkawinan tidak didaftarkan
Juliani : Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang…, 2002 USU Repository © 2007
ABSTRACT LEGAL CONSEQUENCE OF UNREGISTERED MARRIAGE ACCORDING TO THE LAWS NO. 1 IN 1974 (A FIELD REVIEW AT KUTA ALAM SUBREGENCY BANDA ACEH) Juliani*) Rengena Purba**) T. Syamsul Bahri **) Syahril Sofyan **) A marriage is valid when it is carried out according to the consecutive religious and belief laws. In addition, any marriage should be registered according to the prevailing legislation. Nevertheless, there were still many marriages unregistered or those marriages that were only carried in the presence of religious figures as occurred at Kuta Alam Subregeny of Banda Aceh even though legislation rules sanction both bride and bridegroom and even the religious authority who arrange a marriage out of the legal rules. To find know the solution for such problems, a research was carried out at Kuta Alam Sub regency of Banda Aceh by looking some pairs of h u s b a n d a n d w i f e w h o a r r a n g e d t h e i r u n r e g i s t e r e d m a r r i a g e s f o r respondents. The respondents were sampled using a purposive sampling covered 25 persons consisting of 10 pairs of Islamic unregistered marriage, 15 pairs of non-Islamic unregistered marriage using juridical sociological method and descriptive analysis. From the result of research, it can be drawn that there were six causative factors of unregistered marriage; 1). Effect of tradition and custom, 2) relatively easier procedures, 3) the readiness of some religious figures to arrange such a marriage, 4) any child is only recognized when clearing a birth decree, 5) there is no sanction on the conductors and 6) lack of knowledge. Validation of any unregistered marriage according to the prevailing laws is acceptable provided that the Islamic requirements of marriage are fulfilled such as; there are at least one bride and bridegroom, witnesses, guardians, marriage gift and the sacred agreement, however these are all unacceptable in positive laws because of these are unregistered and cannot be proven (the Laws no. 1 year 1974 the article 2 (2) is not fulfilled. A legal consequence resulting from an unregistered marriage on child and property is the status of child out of marriage and the child cannot inheritance or claims any property
*) **)
Student of Notary Magister of North Sumatra University Medan Teaching Staff of Notary Magister of North Sumatra University Medan
Juliani : Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang…, 2002 USU Repository © 2007
owned by his/her parents, however viewed in terms of positive laws, any child generated from out of the valid marriage and even for those who have non-Islamic religious, the status of their children are also considered to be out of the valid marriage until their parents recognized them in their individual decree of birth or until their parents registered them whilst recognized them. For the property, sharing of the
property or inheritance is unacceptable by those children who are born out of the unregistered marriages according to the Laws and it is always performed in a consensus or familiar ship manner . To prevent a possible recurrence of an unregistered marriage, it is suggested that the existing institutions arrange a heavier sanction or punishment for those religious figures who arrange the unregistered marriage. Furthermore, it is suggested that the Government improves legal extension /promotion to the society especially related to the valid and proper procedures of marriage arrangement. Key words:
- Legal consequence - Unregistered marriage
Juliani : Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang…, 2002 USU Repository © 2007
