PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TANGGUNG JAWAB AGEN PELAYARAN PT.ADMIRAL LINES SEBAGAI PENGANGKUT BARANG DALAM PENGANGKUTAN LAUT DI PELABUHAN BELAWAN
TESIS
Oleh :
DJAFAR ALBRAM NIM : 017005045
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2002 Djafar Albram : Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggung Jawab Agen..., 2002 USU Repository © 2007
I N T I S A R I PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TANGGUNG JAWAB AGEN PELAYARAN PT. ADMIRAL LINES SEBAGAI PENGANGKUT BARANG DALAM PENGANGKUTAN LAUT DI PELABUHAN BELAWAN Djafar Albram*) Mariam Darus**) Sanwani Nasution***) Amiruddin A. Wahab****) Republik Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdi kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, sejak kemerdekaan UndangUndang Pelayaran Nasional belum dapat dibentuk sehingga Indische Scheepvaarswet Staatsblad 1936 No. 700 masih diberlakukan berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada kenyataannya produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut di atas selama ini sudah tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, dikaitkan dengan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan Pelayaran sebagai salah satu sarana pengangkutan laut yang sangat vital dalam menunjang perdagangan nasional maupun internasional, oleh karenanya dalam rangka antisipasi globalisasi ekonomi dalam penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan untuk mewujudkan hal-hal tersebut dipandang perlu untuk dilakukan pembaharuan yaitu dengan membentuk UndangUndang No.21 Tahun 1945 tentang Pelayaran yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan moda jasa transportasi sekaligus mempererat hubungan antara bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang tanggung jawab perusahaan pelayaran PT. Admiral Lines di dalam kapasitasnya sebagai pengangkut barang di pelabuhan Belawan, terhadap kerugian yang diderita oleh pengirim atau penerima barang, maka dalam hal ini digunakan suatu bentuk metode pendekatan dengan cara penggabungan yuridis normatif dan yuridis sosiologis yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Didalam pengangkutan terdapat berbagai-bagai bentuk transaksi bisnis yang melahirkan hubungan-hubungan yang bersifat yuridis, terutama yang berkaitan dengan perjanjian bisnis perdagangan internasional termasuk penyelesaian sengketa, tuntutan ganti rugi yang penyelesaiannya menggunakan cara berrnusyawarah/mufakat
*) Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta. **) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan ***) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. ****) Fakultas Hukum Universitas Syahkuala, Banda Aceh.
Djafar Albram : Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggung Jawab Agen..., 2002 USU Repository © 2007
untuk kepentingan kedua belah pihak yang terkait dalam pengangkutan yaitu pelayaran sebagai pengangkut dan pemilik/penerima barang. Terhindarnya para pihak dari Birokrasi yang rumit dan berbelit-belit menghindarkan dana relatif yang lebih besar, menghindarkan waktu yang relatif lebih panjang adalah menjadi alasan yang kuat para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui musyawarah dan mufakat disamping adanya indikasi kurangnya kepercayaan para pihak terhadap institusi peradilan formal. Adanya kecenderungan dalam hubungan hukum ini bahwa para pihak lebih menyukai kesederhanaan. Hal-hal yang diatur secara detail dalam kontrak cenderung tidak menjadi perhatian khusus mereka. Khususnya mengenai prinsip moralitas, nampaknya menjadi prinsip pokok yang harus tetap dipertahankan. Ini terbukti dari alasan para pihak untuk mematuhi isi kontrak. Mereka bukan takut akan sanksi hukum yang dirumuskan dalam contract, tetapi mereka lebih mematuhi isi contract dan cenderung bermusyawarah untuk penyelesaian sengketa, dilandasi oleh rasa moral. Mereka bukan hanya berhubungan satu kali saja untuk jangka waktu yang panjang dengan beberapa kali mengikat contract. Para pihak saling merebut rasa simpati agar hubungan menjadi langgeng. Cacat dalam setiap contract menyebabkan hilangnya nama baik, yang lebih lanjut berkurangnya kepercayaan pihak-pihak lain yang justru sangat diperlukan dalam hubungan bisnis. Oleh karena itu dalam pengembangan hukum bisnis pada umumnya, khususnya dalam contract yang lahir dalam peristiwa angkutan laut, prinsip kesederhanaan, prinsip saling menguntungkan, prinsip kepercayaan, prinsip moralitas merupakan dasar untuk musyawarah/mufakat harus dikembangkan lebih lanjut. Asasasas hukum ini haruslah dijadikan dasar bagi perumusan kaedah hukum konkrit.
Kata Kunci : Dengan dilandasi suatu itikad balk dengan Cara bermusyawarah/ mufakat disertai prinsip - Kepercayaan - Kesederhanaan - Saling menguntungkan Maka tuntutan ganti rugi (Claim) dapat diselesaikan bagi kepentingan kedua belah pihak.
Djafar Albram : Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggung Jawab Agen..., 2002 USU Repository © 2007
ABSTRACTION THE IMPLEMENTATION OF LEGISLATION REGARDING THE RESPONSIBILITY OF NAVIGATION AGENT OF PT. ADMIRAL LINES AS GOODS - TRANSPORT ON THE SEA - TRANSPORTATION AT BELAWAN HARBOR Djafar Albram*) Mariam Darus**) Sanwani Nasution***) Amiruddin A. Wahab****) Republic of Indonesian as the law country intends to create good national law and loyalty national needs which is based on the five principle of Indonesian and constitution 1945. It is however, its independence day, the legislation for national navigation has not been ever formed. The Indishe Scheepvaarswet Staablad 1936 No.700 still prevails based on article 2 for the transition regulation of Constitution 1945. In fact, the law product made bay Deutsche can not follow the present development related to national economy and navigation as one of very vital sea transportation in supporting either national or international trade. On such the case to anticipate the economy global in performing trade activity and to create such as the point, it is necessary to have to have any upgrading, that is bay forming Constitution No.21 of 1945 regarding the navigation it is expected, that such as the constitution can fulfill the present development and needs for transportation. In addition, it can add relationship among countries for achieving the national objectives based on the five principles of Indonesian and Constitution 1945. This research is intended to give answer regarding the responsibility of navigation company PT. Admiral Lines as the goods-transport at Belawan harbor for any loss suffered by goods sender and receive. Normative juridical and sociological juridical approach are performed on this research and supported by primary and secondary data. Due to transportation, there are variety forms of business transaction producing juridical relationship, especially related to international trade business agreement including dispute resolution, compensation. Its solution is by using consensus for the both parties in transportation, namely the navigation company as the transportation means and owner/goods receiver. The avoidance from uncertain bureaucratic, avoidance for larger fund, avoidance for longer time will be as the reasons for the related parties in solving any dispute through such as consensus. Besides, there is inaction of less trust for the institution of formal justice. On this relationship the prefer the simplicity. The
*) Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta. **) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. ***) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. ****) Fakultas Hukum Universitas Syahkuala, Banda Aceh.
Djafar Albram : Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggung Jawab Agen..., 2002 USU Repository © 2007
detailed clauses on the contract tend to be special concern. Especially for morality principle, it is surely as the main principle. It is obviously seen from their reasons to obey such as the contract. In fact, they are not afraid of the sanction formulated on the contract however, they tend to obey the contents of contract and prefer consensus for solving any dispute which is based on morale feeling. Those parties intend to have any sympathy for having harmonious relationship. Bad reputation on each contract will lead into less trust from other parties. Therefore in the development of business law in general, especially come out in sea transportation event, principle of simplicity, and principle of mutual interaction, principle of reliance and morality principle as the basic of deliberation for more developed. The base of law must be made as the basic for formulating concrete law principle.
Key words :
Good attitude for consensus supported by: - Reliance - Simplicity - Morality - Mutual interaction On such as the issue, then the claim can be solved for the needs of the two
parties.
Djafar Albram : Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggung Jawab Agen..., 2002 USU Repository © 2007
