WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN MODAL KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)
TESIS
Oleh :
ZULKARNAIN AMIN Nomor Pokok 992105103
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2004 Mundarizal : Tugas Dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa…, 2003 USU Repository © 2007
I N T I S A R I W A N P R E S T A S I D A L A M P E R J A N J I A N P E M B E R I A N MODAL KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN K E L U A R G A S E J A H T E R A ( U P P K S ) (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BESAR) Zulkarnain Amin* Dahlan* M . D j a m i l U s a m y * Abdurrahman** Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dilakukan pemberdayaan keluarga dalam bidang ekonomi melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga (UPPKS). Tabungan keluarga sejahtera merupakan cara yang dikembangkan untuk menjadi dan menyerahkan dari keluarga dan masyarakat untuk membantu keluarga prasejahtera dan sejahtera I untuk membangun keluarga secara gotong royong peningkatan pendapatan keluarga. Kantor Menteri Negara Kependudukan BKKBN bekerja sama dengan PT. Bank Negara Indonesia 1946 dan PT. Pos Indonesia, tanggal 29 Maret 1996 No. 83/Hak. 1041E6/96, tentang penyelenggaraan kredit usaha sejahtera kredit tersebut diberikan kepada kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), pemberian kredit untuk kelompok UPPKS bersumber dari Dana Yayasan Mandiri, yayasan tersebut dibentuk oleh kepala BKKBN Pusat, untuk memperolehnya diberi kemudahan-kemudahan, antara lain menjadi anggota kelompok, dengan bunga 6% per tahun, tanpa dibebani agunan kredit, namun k e n y a t a a n p e m b e r i a n m o d a l k e l o m p o k d a p a t t e r j a d i p e n u n g g a k a n - penunggakan atau terjadinya wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh kelompok-kelompok UPPKS. poIa penyelesaian wanprestasi (penunggakan kredit kelompok UPPKS) bentuk wanprestasi yang dilakukan dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Aceh Besar selama ini dalam praktek. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis impiris. Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Besar dengan memilih 5 kecamatan untuk KUKESRA, sample masing-masing kecamatan, dipilih 5 kelompok KUKESRA yaitu di Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Kota Baro, Kecamatan Mesjid Raya dan Kecamatan Peukan Bada. Untuk kelompok KPKU dipilih Kecamatan
* Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. **Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Mundarizal : Tugas Dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa…, 2003 USU Repository © 2007
Peukan Bada dan Kecamatan Ingin Jaya dimana dari masing-masing Kecamatan tersebut dipilih 4 kelompok. Pengumpulan data dilakukan melalui kuestioner dan wawancara baik dengan responden maupun dengan informan terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif. H a s i l p e n e l i t i a n m e n u n j u k k a n b a h w a f a k t o r p e n y e b a b t e r j a d i n y a wanprestasi atau penunggakan kredit kelompok UPPKS karena faktor ekonomi y aitu k arena terjad iny a k risis ekono mi y ang b erk ep an jang an meng ak ib at turunnya daya beli masyarakat terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh kelompok UPPKS, penyalahgunaan kredit, usaha kelompok macet dan tidak mampu mengelola usaha, karena kelompok-kelompok UPPKS tidak dapat lagi menjalankan usaha-usaha seperti usaha penjahitan bordir, usaha penjahitan motif Krawang Aceh. membuat kue arafik, usaha kripik ubi kayu, dan lain-lain. D i s a m p i n g i t u h a s i l p e n e l i t i a n j u g a m e n u n j u k k a n b a h wa p a d a p o l a y an g ditempuh oleh Bank dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh anggota kelompok UPPKS, maka langkah-langkah yang ditempuh oleh Bank antara lain : a. Mengirim surat peringatan tertulis sebagai teguran agar debitur dapat memenuhi kewajibannya sebagai mana yang telah di perjanjikan b. Perpajangan waktu kredit c. Penjadwalan kembali angsuran hutang d. Pengurangan dan penghapusan bunga Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh anggota kelompok di daerah Kabupaten Aceh besar dapat digolongkan 2 bentuk wanprestasi antara lain : a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali b. Terlambat melakukan prestasi Pola yang ditempuh pihak BKKBN dalam menyelesaikan wanprestasi dalam pemberian modal UPPKS, pejabat BKKBN telah melakukan berbagai solusi untuk mengusahakan supaya penunggakan yang terjadi dapat menyelesaikan dengan sebaikbaiknya, antara lain dengan melakukan inventarisasi secara akurat terhadap keberadaan kelompok, melakukan dan menelusuri sebab terjadinya tunggakan, melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan scara terpadu, memberikan masukan dan saran kepada BKKBN Pusat supaya dapat melanjutkan kembali pencairan dana KUKESRA kepada kelompok yang sudah macet. Terjadinya wanprestasi pada kelompok KUKESRA dan kelompok KPKU di temukan karena faktor komplik keamanan yang terjadi di Nanggroe Aceh D a r u s s a l a m d a n K a b u p a t e n A c e h B e s a r s e l a m a i n i , m e n j a d i p e n y e b a b utamanya penunggakan kredit pada PT. Bank BNI 1946 Cabang Banda Aceh. Di sarankan agar dalam pemberian kredit kepada kelompok-kelompok usaha supaya di turut sertakan jaminan kredit atau anggunan kredit sehingga p ara p eng amb ilan k red it d ap at di pertanggu ng jawabk an, ap ab ila terjadi penunggakan atau kemacetan kredit.
Kata kunci :
Wanprestasi Kelompok UPPKS
Mundarizal : Tugas Dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa…, 2003 USU Repository © 2007
ABSTRACT BREACH OF CONTRACT IN AGREEMENT GIVING OF CAPITAL FOR BUSSINESS GROUP OF INCREASING FAMILY PROSPERITY INCOME ( A Study in Aceh Besar District) Zulkarnain Amin* Dahlan* M . D j a m i l U s a m y * Abdurrahman** Government Regulation No. 21 of year 1992 on Establishment of Welfare Family that constitute the implementation of Act No. 10 of year 1992 concerning the Implementation of Demography and Family Development which is conducted by family empowering in economic sector through business group of increasing family prosperity income. Saving of welfare family is the only way that developed to become and to give from family and society in order to assist pre-welfare family and welfare 1 to develop a family by spirit cooperation to increase family income State Minister Office for Demography (BKKBN) in cooperation with PT Bank Negara Indonesia 1946 and PT Pos Indonesia dated March 29, 1996 No. 83/Flak. 104/E.6/96, on the Implementation of Business Credit Welfare. The credit that source from fund of Dana Yayasan Mandiri established by the Central Office BKKBN is given to business group of increasing family prosperity income. 'The credit can be obtained with the facilities of being the business group members. For the members, credit will be given by 6 per cent of interest per year and without credit loading. However, in fact, in giving the capital for business group breach of contract such as delay of credit payment unvoiced. The objectives of this research are; to know and explain causing factors that lead breach of contract by the business group or UPPKS, pattern settlement breach of contract, and efforts done by the bank and Family Planning National Agency or BKKBN of Aceh Besar District in practice lately. Research method applied in this study is descriptive analysis by using normative juridical approach and empirical juridical approach. The research was conducted in Aceh Besar District by selecting 5 sub-districts for Kukesra, then 5 Kukesra groups were selected as the samples of the research respectively in the subdistrict of Indrapuri. Lhoknaa, Kota Baro, and Mesjid Raya. Whereas, sub district of Peukan Bada and Ingin Jaya were selected for KPKU groups with the selection o f 4 aroup s resp ectively . The data were co llected by distributing questionnaire to the respondents and by conducting interview with them as well as informants from various interrelated institutions. The collected data were processed and then analyzed descriptively.
Faculty of Law, Syiah Kuala University Darussalam Banda Aceh Faculty of Law, North Sumatera University, Medan
Mundarizal : Tugas Dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa…, 2003 USU Repository © 2007
The result of study shows that causing factors breach of contract such as delay of credit repayment by UPPKS groups due to economic factor since the happening long time economic crisis resulting the drop of community's purchasing power in goods produced by UPPKS groups, misuse of credit, the business stagnant and disablelity to manage the business, or because of the UPPKS groups cannot any longer run the business of sewing, producing Acehnese traditional embroidery, producing traditional Acehnese cakes and producing cassava crispy. Besides, the study shows that the happening, breach of contract by the 1\-714-cAra and KPKU groups to PT BNI 1946 Banda Aceh Branch Office is due to security reason in NAD Province and Aceh Besar District. Besides, there is a pattern of bank in settling breach of contract conducted by UPPKS groups, therefore it needs some steps that should be taken by the bank, among of them are: a. to send written summon as stern warning in order the debitor can fulfill their obligation as agreed upon; b. prolongation of credit time-, c. Rescheduling of debt installment payment. d. Reducing and erasing of interest. The form of breach of contract conducted by members of group within Aceh Besai District can be categorized into two breaches of contracts: a. do not fulfill obligation completely; b. delay of contract performance There are some solutions that have been taken by BKKBN in settling breach of contract, among of them: by conducting accurate inventory on groups existence, by tracing causing factors of arrears, by doing integrated control, and by providing input and suggestion to higher level of BKKBN in order to reproviding KUKESRA fund for arreared groups. The errear caused by security conflict reasons in the province and Aceh Besar District particularly. It is a main reason of credit arraying at PT. Bank BNI 1946 Banda Aceh office. It is suggested that in giving credit to the business groups should include the credit guarantee, so that debitors will take responsibility in case of breach of contract happens.
Key Words:
- Breach of contract - UPPKS groups
Mundarizal : Tugas Dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa…, 2003 USU Repository © 2007
