TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN HARGA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG MILIK PEMERINTAH YANG TERBAKAR SEBELUM SERAH TERIMA (Suatu Penelitian di Kabupaten Breuen)
TESIS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora Pada Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Perdata
Oleh :
HAMDANI NIM. 992105076
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2004 Hamdani : Tanggung Jawab Pembayaran Harga Kontrak Kerja Konstruksi Dan Pengadaan Barang…, 2004 USU Repository © 2007
I N T I S A R I TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN HARGA KONTRAK KEW KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG MILIK PEMERINTAH YANG TERBAKAR S EBELUM SERAH TERI MA (Suatu Penelitian di Kabupaten Bireuen) Hamdani*) Djalaluddin*) Muzakkir Abubakar*) Syamsul Arifin**) Menurut Pasal 1 angka 5 Undang- Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi “kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kontrak kerja konstruksi menurut Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menentukan bahwa (1) Kontrak Kerja konstruksi pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pelaksanaan dan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pengawasan, (2) Dalam hal pekerjaan terintergrasi kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dituangkan dalam 1(satu) kontrak kerja konstruksi. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 20 juga ditentukan bahwa kontrak kerja konstruksi harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang terpisah masing-masing penyedia jasa, yaitu perencanaan konstruksi, pe1aksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi. Namun dalam praktek di Kabupaten Bireuen pelaksanaan pembangunan gedung dan pengadaan barang komputer milik pemerintah daerah khususnya pada beberapa objek kontrak sama sekali tidak dibuat kontrak kerja konstruksi secara tertulis dan objek kontrak telah musnah terbakar sebelum serah terima dilakukan dan objek dimaksud telah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan proses pembuatan kontrak kerja konstruksi dan pengadaan yang dibuat secara lisan terhadap pembangunan gedung dan pengadaan komputer milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen, pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul dari kontrak kerja konstruksi dan pengadaan barang y a n g t i d a k s e s u a i d e n g a n k e t e n t u a n y a n g b e r l a k u , p r o s e s pertanggungjawaban pembayaran harga kontrak dan administrasi keuangan apabila harus dibayar oleh Pemerintah Daerah atas bangunan gedung dan baang komputer yang musnah terbakar sebelum dilakukan serah terima.
*) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh **) Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara, Medan.
Hamdani : Tanggung Jawab Pembayaran Harga Kontrak Kerja Konstruksi Dan Pengadaan Barang…, 2004 USU Repository © 2007
Metode penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, dimana termasuk dalam Iingkup penelitian yang menggunakan/ menggambarkan penerapan suatu peraturan hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat. Di samping itu, juga akan menjelaskan secara cermat menyeluruh dan sistematik tentang aspek-aspek hukum kontrak, khususnya dalam bidang kontrak kerja konstruksi dan pengadaan barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Proses pembuatan kontrak kerja konstruksi terhadap pembangunan gedung dan pengadaaan barang komputer milik pemerintah di Kabupaten Bireuen dilakukan secara lisan sehingga kemudian mengakibatkan terjadinya perekayasaan kontrak kerja konstruksi dan pengadaan barang akibat belum jelasnya status hukum tentang hak dan kewajiban dalam kontrak karena gedung dan barang objek kontrak telah musnah terbakar sebelum serah terima dilakukan dan pemerintah daerah telah m e m a n f a a t k a n n y a . P e m e r i n t a h D a e r a h K a b u p a t e n B i r e u e n bertanggung jawab terhadap kontrak kerja konstruksi pembangunan gedung dan pengadaan barang komputer yang diperintahkan secara lisan kepada pihak penyedia jasa atas kewajiban melunasi pembayaran harga setelah dilakukan perhitungan oleh pihak ketiga. Pertanggungjawaban terhadap kerugian tetap menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pengguna jasa sepanjang penyedia jasa telah melaksanakan pekerjaan pembangunan dan pemerintah telah memanfaatkannya walaupun secara administrasi belum diserah terimakan. Pertanggungjawaban pembayaran harga dan administrasi keuangan terhadap gedung dan barang komputer yang terbakar sebelum serah terima namun telah dimanfaatkan oleh pemerintah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Kewajiban melunasi pembayaran harga telah dilakukan pada tahun anggaran berikutnya seiring dengan selesai dibuatnya dokumen kontrak kerja konstruksi dan pengadaan barang secara permanen. Disarankan kepada pemerintah daerah sebagai pengguna jasa untuk tidak lagi membuat kontrak kerja konstruksi dan pengadaan barang sebelum tersedianya dana untuk kepentingan tersebut guna menghindari sengketa apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan para pihak. Diharapkan kepada pihak yang terkait dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk masa yang akan datang sudah dapat diselesaikan lebih awal setiap tahun anggaran agar pembuatan dan pelaksanaan kontrak kerja kontrsuksi dan pengadaan barang milik pemerintah dapat terselesaikan tepat waktu. Pemerintah Daerah segera menginventasikan kembali gedung dan barang yang terbakar untuk diajukan proses penghapusan k e p a d a D e w a n P e r w a k i l a n D a e r a h K a b u p a t e n B i r e u e n s e k a l i g u s mengeluarkan asset tersebut dari buku induk dan buku inventarisasi barang milik Pemerintah Daerah. Kata Kunci
:
-
Tanggung Jawab Kontrak Kerja Konstruksi Pembayaran Harga
Hamdani : Tanggung Jawab Pembayaran Harga Kontrak Kerja Konstruksi Dan Pengadaan Barang…, 2004 USU Repository © 2007
SUMMARY RESPONSIBILITY FOR PAYMENT ON CONSTRUCSION WORKING CONTRACT PRICE AND GOVERNMENT OWNED GOODS SUPPLYING THAT BURNED BEFORE TAKING OVER (A STUDY IN REGENCY OF BIREUEN) Hamdani* Djalaluddin* Muzakkir Abubakar* Syamsul Arifin* According to Article 1 point 5 of the Act No. 18/1999 on Construction service construction working contract is the whole document that regulates legal relationship between service user and service provider in conduction construction working. According to article 20 (1) and (2) of Government Regulation No. 29/1999 on Operation of Construction Service stipulates that that construction working contract can be defined as follows: (1) construction working contract is basically written separately in a accordance with stages in construction working which consists of construction working contract for planning, construction working contract for operation and construction working contract for supervision (2) in case of integrated working of construction working contract as mentioned in the paragraph (1) can be formulated in a construction working contract. Further more, in the explanation of Article 20 is also stipulated that construction working contract must be formulated separately in written document for each service provider, namely, construction planning, construction operation, and construction supervision. However, in practice in Bireuen Regency the implementation of building construction and supplying of local government owned computer especially at some object of contract has already destroyed due to burned out before handing over and the object has been utilized by local government. This study aims to explain the process of formulation construction working contract and supplying which is formulated orally on building construction and supplying local government owned computers, liability for financial loss because of construction working contract and supplying of objects which are not appropriate with existing regulations, the process of liability for contract price payment and financial administration if the local government is being uncharged to pay on buildings and computers which has burned out before taking over.
*) Law Faculty Of Syiah Kuala University Darussalam, Banda Aceh **) Law Faculty Of North Sumatra, Medan.
Hamdani : Tanggung Jawab Pembayaran Harga Kontrak Kerja Konstruksi Dan Pengadaan Barang…, 2004 USU Repository © 2007
The research is analytical descriptive, which includes within the scope of study that depict the application of a legal norm and its implementation in society. Besides, it also explains precisely and comprehensively about contract law aspects, particularly in the contract of construction working and Bireuen local government owned goods. The study show that the process of formulating of contract in building construction working and computers supplying owned by local government of Bireuen Regency has been formulated orally that cause fake construction working and goods supplying contract because of unclear legal status on right and obligation in the contract because building and object of contract has burn out before taking over and local government has used it. Local government of Bireuen Regency responsibility on construction working contract of building development and computers supplying which was ordered orally to service provider on obligation to settle the payment after calculation is done by the third party. Liability for financial loss still becomes governments responsibility as a service user as long as service provider has completed construction working and the government has used the building even tough, in administrative on building and computers that have burned out before transferring but has been used government still remain government still remain governments responsibility. Obligation to settle the payment has been done in the following fiscal year as document of construction working and supplying of objects contract has been formulated permanently. It is suggested to local government as service user not user to produce construction working and supplying objects of contract anymore before budget is available in order to avoid dispute if something beyond the willingness of the party. It is expected to parties who have an authority in arranging local budget, in the future, should complete it earlier in fiscal year so that the formulating and implementing of working contract and supplying objects contract owned by the government can be completed on time. Local government should recalculated the burned building and building and then propose to legislative body to eliminate as well as to exclude the assets from main registration book of regional government.
Key Word
:
-
responsibility construction working contract payment on the price
Hamdani : Tanggung Jawab Pembayaran Harga Kontrak Kerja Konstruksi Dan Pengadaan Barang…, 2004 USU Repository © 2007
