KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN PENGAWAS DAERAH (BAWASDA) DALAM PENGAWASAN FUNGSIONAL SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS BAWASDA PROPINSI SUMATERA UTARA)
TESIS
Oleh : ANTONY SINAGA NIM. 017005041
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2003 Antony Sinaga : Kedudukan Dan Peran Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Dalam Pengawasan…, 2003 USU Repository © 2007
KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN PENGAWAS DAERAH (BAWASDA) DALAM PENGAWASAN FUNGSIONAL SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS BAWASDA PROPINSI SUMATERA UTARA) Antoni Sinaga M. Solly Lubis 1) A l v i S y a h r i n 1) Faisal Akbar Nasution 1 ) IKHTISAR Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diwarnai dengan desentralisasi dan otonomisasi pemerintahan. Titik berat ini berimplikasi terhadap struktur dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam konteks pembinaan dan pengawasan. Eksistensi lembaga pengawasan fungsional me miliki arti penting dan peran y ang signifikan dalam proses peng awasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Salah satu lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Daerah (Bawasda) yang dibentuk sebagai pernagkat daerah yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan dan peran Badan Pengawas Daerah dalam pengawasan fungsional terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sumatera Utara. Penelitian ini bercorak kepustakaan dengan menitikberatkan sumber data sekunder, namun untuk mendukung kelengkapan data, maka data empiris tidak diabaikan begitu saja. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriftif analitis. Adapun sifat penelitian adalah yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Data primer diperoleh melalui kepustakaan dan data sekunder diperoleh melalui penelusuran empiris. Data yang telah trekumpui dipilah dan dianalisis secara yuridis dan ditafsirkan secara logis sistematis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan peran Bawasda Propinsi Sumatera Utara sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah sangat strategis. Selain eksistensinya didukung oleh kekuatan yuridis, peran Bawasda Propinsi Sumatera Utara, khususnya dalam membantu togas pengawasan Gubernur sangat signifikan bagi upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (clean and good governance). 1)
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Antony Sinaga : Kedudukan Dan Peran Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Dalam Pengawasan…, 2003 USU Repository © 2007
Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedudukan dan peran Bawasda Propinsi Swnatera Utara sangat strategis dan signifikan, namun dalam proses aktualisasinya menemukan berbagai kendala, seperti lemahnya kualitas sumber daya manusia, anggaran pendanaan operasional dan masih Iemahnya sinerjitas koordinasi dan konsolidasi dengan lembaga-lembaga penegakan hukum terkait, seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Selain itu, tidak jarang berbagai kasus yang ditemukan “berhenti” tanpa diperoleh proses hukum yang signfikan.
Kata Kunci : o o o
Pengawasan Pengawasan Fungsional Badan Pengawas Daerah (Bawasda)
Antony Sinaga : Kedudukan Dan Peran Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Dalam Pengawasan…, 2003 USU Repository © 2007
THE POSITION AND TILE ROLE OF BADAN PENGAWAS DAERAH (BAWASDA) WITHIN A FUNCTIONAL CONTROL BY ISSUE UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 ON LOCAL GOVERNMENT (Case Study BAWASDA PROPINSI SUMATERA UTARA) Antony Sinaga M. Solly Lubis 1 Alvi Syahrini 1 Faisal Akbar Nasution 1 ABSTRACT By issue the regulation, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 about Local Government, resulting in the government administration for Indonesia marked with a decentralization and autonomy locally. By that action greatly implicated on the structure and mechanism for government administration nationally in Indonesia, on the context for building and supervision in particular. The existence of the functional monitoring agency has a specific mean and hold a significant role in the process of supervising government administration locally.. One of such agencies for provincial government known as Badan Pengawas Daerah (Bawasda) established to function as local authority and aimed to assure that Provincial Government administer to serve according to the rules. The research is conducted to know the position and the role of Badan Pengawas Daerah of course in regarding with the role for its functional control in the administration of local government on North Sumatra Province. This study is through completely by a library research that focusing on a secondary data source, but in order to support the data in more details then an empirical data is never ignored however. This study adopted an analytical descriptive approach. In this case, the research is also conducted by normative juridical supported by an empirical data. The primary data obtained through a library study and secondary data gained through an empirical study. The data that has already been collected however need to classify and to analyze them juridical, later interpreting wholly by systematically logic with adopting inductive and deductive methods through a qualitative approach. The result of study showed that the position and the role of the Bawasda Propinsi Sumatera Utara as specific local authority that serve its function for monitoring over the administration government locally is known very strategic. Since the existence seemly supported by a juridical hold power, the role of Bawasda 1
Law Faculty, University of North Sumatra
Antony Sinaga : Kedudukan Dan Peran Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Dalam Pengawasan…, 2003 USU Repository © 2007
Propinsi Sumatera Utara, in particularly to assist as Governor instructed to serve, namely to create a CLEAN AND GOOD GOVERNANCE. The study showed that although the position and the role of BAWASDA Propinsi Sumatera Utara is very significant and strategic, but in the process for actualization found variously constraints, such as weakness the quality of human resources, shortage fund according to the operational budget, for deficiency coordination and consolidation, not synergy with the concerned law enforcement agencies, such as Public Prosecutor (Kejaksanaan), and Police. In addition, there are many cases found later “stop” without any legal processes significantly. Keywords: o Control o Functional Monitoring o Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Agency
Antony Sinaga : Kedudukan Dan Peran Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Dalam Pengawasan…, 2003 USU Repository © 2007
