TANGGUNG JAWAB BALAI HARTA PENINGGALAN SELAKU WALI PENGAWAS TERHADAP HARTA ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Mengenai Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)
TESIS
Oleh :
SITI HAFSAH RAMADHANY 027011062
MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2003 Siti Hafsah Ramadhany : Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas…, 2003 USU Repository © 2007
RESPONSIBILITY OF THE COURT OF ORPHAN AS A SUPERVISING GUARDIAN TOWARD THE WEALTH OF UNDER AGE CHILDREN (Study of the Existence of Medan Court Of Orphan as a Supervising Guardian) Siti Hafsah Ramadhany*) T. Syamsul Bahri**) Runtung Sitepu**) Syafnil Gani**) Abstract Guardianship is an institution that being provided by the law, to take care and defend the needs of under age children who is not under parental supervision. This guardianship of under age children is supervised by the law, so that the management of the needs of that under age children can be guaranteed to be carried out, if the needs of those children are in the contrary to the needs of their guardian. The institution which has the highest authority, according to Article 366 — 375 in The Indonesian Civil Code and The State Gazette 1872 Number 166 (an Instruction for The Court Of Orphan in Indonesia), to supervised the guardianship of under age children is The Court Of Orphan. However, it is practically known that the duty of The Court Of Orphan as Supervising Guardian toward the guardianship of under age children is often neglected, with the result that the volume of The Court Of Orphan's activity decreasing from time to time. That condition caused problems such as : 1) Why the role of Supervising Guardian in supervising the wealth of under age children is not carried on properly, 2) Is the function of this Supervising Guardian can be implicated in a larger community so that can be applicator to the Native people, 3) How does The Marriage Ordinance effects the existence of Court Of Orphan as Supervising Guardian, especially for Indonesian citizen that bent in submission to The Indonesian Civil Code. To answer the issues above, a research in Medan was conducted. Main data completed with additional information from several informant key using judicial nonnative approach and descriptive analysis characteristic. All data has been analyzed by Juridical Qualitative analysis. The result of the research showed that the element which decreased the volume of Medan Court Of Orphan's activity are due to: 1) Lack of cooperation between related institutions, 2) Large expenses if there is a participation of The Court Of Orphan, 3) The Indonesian Civil Code itself gives a chance to sell the wealth of under age children without The Court Of Orphan's supervision, and 4) Not regulated completely about Supervising Guardian in The Marriage Ordinance and in The Child *) Student of Magister Program of North Sumatera University Majoring in Notary **) Teaching Staff of Magister Program of North Sumatera University Majoring in Notary
Siti Hafsah Ramadhany : Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas…, 2003 USU Repository © 2007
Protection Ordinance. By releasing The Child Protection Ordinance, which is valid for all citizen's category, the possibility to applicant the institution of Supervising Guardian toward native people has been opened, because in that ordinance exist the regulation about Supervising Guardian. The Marriage Ordinance and The Child Protection Ordinance indirectly had caused the duty of Supervising Guardian to decrease in the future, specially for the Indonesian citizen who are bent in submission to The Indonesian Civil Code. This is caused by The Marriage Ordinance validity for all citizens’ category, so any citizen who bent in submission to The Indonesian Civil Code no longer submits to the condition of Supervising Guardian that exists in The Indonesian Civil Code. They neglected the role of the Supervising Guardian because The Marriage Ordinance has also neglected the use of the condition of Supervising Guardian's enforcement (the state) toward every guardianship. Hopefully there will be an ordinance that regulate a definite law consequence toward a guardian which has been appointed as guardian and toward staffs of related institutions, so that the guardian and related institutions cannot neglect the condition of Supervising Guardian's existence (the state) toward every guardianship that emerge. And expected the existence of government's policy to decreased The Court Of Orphan's fee which felt as a big burden for the people who need The Court's service. Considering the advantages that can be received from the existence of this Court Of Orphan, being expected that the existing draft of Court Of Orphan's Ordinance to be legalized immediately, so that the existence of Court Of Orphan as Supervising Guardian can operates as how it supposed to be according to Indonesia's Ordinance management.
Key Words:
The Court Of Orphan Supervising Guardian Under Age Children
Siti Hafsah Ramadhany : Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas…, 2003 USU Repository © 2007
TANGGUNG JAWAB BALAI HARTA PENINGGALAN SELAKU WALI P E N G A W A S TERHADAP HARTA ANAK DI BAWAH UMUR ( S t u d i M e n g e n a i E k s i s t e n s i B a l a i H a r t a P e n i n g g a l a n M e d a n Sebagai Wali Pengawas) Siti Hafsah Ramadhany*) T. Syamsul Bahri**) Runtung Sitepu**) Syafnil Gani**) Intisari Perwalian merupakan salah satu lembaga yang disediakan oleh hukum, untuk mengurus dan membela kepentingan anak yang masih di bawah umur yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua. Terhadap perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur ini oleh Undang-undang dilakukan pengawasan, agar dapat terjamin terlaksananya pengurusan atas kepentingan dari anak di bawah umur tersebut seandainya kepentingannya bertentangan dengan kepentingan Walinya. Lembaga yang paling berwenang, berdasarkan Pasal 366 – 375 KUHPerdata dan Stb. 1872 Nomor 166 (Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia), untuk melakukan pengawasan terhadap perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur tersebut adalah Balai Harta Peninggalan. Namun dalam prakteknya diketahui bahwa sering kali tugas BHP sebagai Wali Pengawas terhadap perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur ini diabaikan, sehingga menyebabkan volume kerja Balai Harta Peninggalan semakin menurun dari waktu ke waktu. Hal tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan : 1) Mengapa fungsi Wali Pengawas dalam penyelesaian warisan yang atasnya turut berhak anak di bawah umur tidak berjalan sebagaimana mestinya, 2) Apakah fungsi Wali Pengawas tersebut dapat diperluas daya berlakunya sehingga dapat diberlakukan terhadap golongan Pribumi, dan 3) Bagaimana pengaruh Undang-undang Perkawinan terhadap eksistensi Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas, khususnya bagi Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada KUHPerdata. Untuk menjawab permasalahan di atas dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis di Kota Medan. Data utama dilengkapi dengan tambahan informasi dari beberapa narasumber dengan menggunakan pendekatan juridis normatif. Analisis data dilakukan secara Juridis Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab menurunnya volume kerja Balai Harta Peninggalan Medan karena : 1) Kurangnya kerjasama antar instansi terkait, 2) Besarnya beban biaya apabila ikut serta peran Balai Harta Peninggalan, 3) KUHPerdata memberikan peluang untuk menjual harta anak di bawah umur tanpa
*) Mahasiswi Program Pascasarjana USU Medan Program Studi Magister Kenotariatan **) Dosen Program Pascasarjana USU Medan Program Studi Magister Kenotariatan
Siti Hafsah Ramadhany : Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas…, 2003 USU Repository © 2007
pengawasan Balai Harta Peninggalan, dan 4) Tidak lengkapnya pengaturan tentang W a l i P e n g a w a s d a l a m U n d a n g - u n d a n g P e r k a w i n a n d a n U n d a n g - u n d a n g Perlindungan Anak. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Perlindungan Anak, yang diberlakukan bagi semua golongan penduduk, maka kemungkinan untuk memberlakukan lembaga Wali Pengawas terhadap Golongan Pribumi telah terbuka, karena dalam Undang-undang tersebut sudah ada pengaturan tentang Wali Pengawas. Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak, secara tidak langsung sudah mengakibatkan semakin berkurangnya peran Wali Pengawas dimasa yang akan datang, khususnya bagi warga negara Indonesia yang tunduk kepada KUHPerdata. Hal ini disebabkan oleh karena Undang-undang Perkawinan tersebut diberlakukan kepada semua golongan penduduk, sehingga warga negara yang tunduk pada KUHPerdata tidak lagi mematuhi aturan tentang syarat adanya Wali Pengawas dalam KUHPerdata. Mereka mengabaikan peran Wali Pengawas tersebut karena dalam Undang-undang Perkawinan juga diabaikan tentang syarat adanya pengawasan (negara) terhadap setiap perwalian. Hendaknya ada peraturan yang mengatur sanksi hukum yang tegas terhadap seorang Wali yang telah diangkat sebagai Wali dan terhadap pejabat-pejabat instansi terkait, sehingga Wali dan instansi-instansi terkait tidak dapat mengabaikan syarat adanya pengawasan (negara) terhadap setiap perwalian yang timbul. Juga diharapkan adanya kebijakan pemerintah untuk menurunkan upah Balai yang dirasakan sangat membebani para pihak yang membutuhkan jasa Balai tersebut. Mengingat manfaat yang dapat diperoleh dan eksistensi Balai Harta Peninggalan ini, diharapkan Rancangan Undangundang Balai Harta Peninggalan yang ada segera disahkan, agar eksisten si Balai Harta Peningg alan sebagai Wali Pengawas dapat berjalan sebagaimana mestinya menurut tata perundang-undangan Indonesia.
Kata Kunci :
Balai Harta Peninggalan Wali Pengawas Anak Di Bawah Umur
Siti Hafsah Ramadhany : Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas…, 2003 USU Repository © 2007
