KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PENGELOLAHAN PERPARKIRAN KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
TESIS
Oleh :
ASLAN HARAHAP 992105021
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2003 Aslan Harahap : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Pengolahan Perpakiran Kaitannya….,2003 USU Repository © 2007
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PENGELOLAAN PERPARKIRAN KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999. INTISARI Aslan Harahap 1 Prof. Muhammad Abduh, S.H2 Prof. Rehngena Purba, S.H.M.S.3 Prof. Chainur Arrasyid, S.H.4 Salah satu masalah yang banyak menyentuh kehidupan masyarakat dalam pergaulan lalu lintas sehari-hari adalah masalah pengelolaan perparkiran, pengelolaan perparkiran sebelum era reformasi merupakan salah satu obyek retribusi bagi pemerintah kota Medan namun dalam perkembangannya, aturan perparkiran tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan iklim otonomi daerah sehingga perlu dicarikan solusinya lewat kebijakan publik, yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan ash daerah kota Medan. Namun pengelolaan perparkiran sebagai penyumbang pendapatan asli daerah, t e r n y a t a d a l a m p r a k t e k n y a t i m b u l k e c u r i g a a n m a s y a r a k a t b a h w a u a n g pengelolaan perparkiran tidak banyak yang masuk ke kas pemerintah kota Medan. Hal ini terbukti bahwa pemasukan ke kas pemerintah kota Medan relatif kecil dengan perincian tahun 2001 hanya disetorkan lebih dari Rp. 6 milyar dan tahun 2002 ditargetkan akan dapat menyumbangkan sekitar Rp. 8,4 milyar. Selain persoalan pendapatan ash daerah dan pelayanan perparkiran sebagai s a l a h s a t u a s p e k p u b l i k , p e m e r i n t a h k o t a j u g a m e l a k u k a m p e r u b a h a n paradigma pengelolaan perparkiran lewat pranata hukum yang semula hanya merupakan obyek retribusi kemudian bergeser menjadi obyek retribusi dan obyek pajak. Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis untuk membahas permasalahannya. Lokasi penelitan adalah kota Medan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai data sekunder dan juga dengan melakukan studi lapangan untuk mendapatkan data primer. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara yang menggunakan suatu pedoman wawancara (interview guide). Responden ditentukan secara purposive sampling sebanyak 50 orang dari lokasi penelitian, empat buah plaza dan di pinggiran jalan sedangkan informan key adalah: -
Badan Pengelola Perparkiran Pihak Plaza Petugas Parkir
1. 2. 3. 4.
Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum Unversitas Sumatera Utara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Aslan Harahap : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Pengolahan Perpakiran Kaitannya….,2003 USU Repository © 2007
Selain itu, dilakukan wawancara terhadap sejumlah informan yang dianggap mengetahui dan berwenang dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah kota Medan dalam pengelolaan perparkiran, guna melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui responden. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan antara lain temuafiadalam kebijakan pengelolaan perparkiran setelah otonomi daerah dalam era reformasi saat ini mengalami perubahan yaitu pada muianya pengelolaan perparkiran h any a bersifat retribu si kemudian berubah menjad i retribusi dan pajak. Perubahan ini dilakukan dengan peraturan daerah dan diikuti dengan surat keputusan Walikota Medan. Pelaksanan kebijakan pemerintah kota Medan dalam pengelolaan perparkiran kaitannya dengan pendapatan daerah adalah bahwa pengelolaan perparkiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem otonomi daerah dan memiliki arti strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah. Realisasi penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan telah mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah kota Medan. Namun dalam dua tahun terakhir ini tidak berhasil memenuhi target karena terdapat hambatan baik dad aspek internal pengelolaan perparkiran maupun dari aspek eksternal. Aspek h u k u m p u b l i k pengelolan perparkiran merupakan campur tangan pemerin ah daerah untuk m e n g a t u r k e p e n t i n g a n u m u m d e n g a n c a r a memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara hukum administrasi campur tangan pemerintah daerah tersebut tidak menyalahi peraturan. Aspek hukum p r i v a t d a l a m p e n g e l o l a a n p e r p a r k i r a n a d a l a h p a r a p i h a k y a n g menyelenggarakan parkir dengan pihak konsumen parkir menyatakan hubungan kontraktual yang tunduk pada hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Sebenarnya secara normatif, perjanjian kertas parkir yang dibuat secara sepihak oleh pengelola perparkiran tidak sah di mata hukum perjanjian karena tidak melibatkan pihak konsumen dalam proses pembuatan perjanjiannya atau telah melanggar asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian sistem pengelolaan perparkiran seharusnya dikelola secara profesional dengan melibatkan orangorang yang memiliki pengalaman dan ilmu tentang perparkiran. Kesempatan kepada para preman untuk mengutip uang parkir dan melakukan penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan demi tertibnya perparkiran dan lalu lintas jalan raya. Dalam hal ini perlu dipikirkan bahwa pengelolaan perparkiran bukan monopoli pemerintah tetapi memberikan kesempatan kepada pihak lain yang mampu menerapkan sistem perparkiran yang berwawasan limgkungan perkotaan. Di samping itu juga perlu dipikirkan mekanisme pemasukan dana perparkiran ke kas daerah yang dapat memberikan kontribusi maksimal dengan melibatkan unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, sehingga pertanggungjawabannya dapat dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Kata Kunci:
-
Kebijakan Pemerintah Kota Medan Pengolahan Perpakiran Otonomi Daerah
Aslan Harahap : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Pengolahan Perpakiran Kaitannya….,2003 USU Repository © 2007
POLICY OF MEDAN CITY GOVERNMENT IN PARKING AFFAIRS IN RELATIONSHIP TO REGIONAL AUTONOMY BASED ON REGULATION NO. 22 OF 1999 ABSTRACT Aslan Harahap 1 Prof. Muhammad Abduh, S.H2 Prof. Rehngena Purba, S.H.M.S.3 Prof. Chainur Arrasyid, S.H.4 One of issue in the daily traffic activities of the society is parking affairs where as a retribution object for Medan city government its regulations issued before reformation era is not suitable to the regional autonomy climate. Therefore, it is very necessary to find out its solution by a public policy to increase the original income Medan city. Practically, there is a society distrust treasury indicated by the lower of treasury income in 2001 about Rp. 6 billion and in 2002 would be targeted about Tp. 8,4 billion. In addition to the original income and parking service as one as public aspect, the city government make any paradigma revision in parking management through law institutions from the retribution object to the retribution and tax object. This research is an analytic descriptive by normative juridics and sociology approach. The location of research is Medan city. The data is collected by library researches secondary data and field method based on interview guide. Respondents are sampled by purposive sampling for 50 respondents from the research location, four plaza and road edge, while informant key are : -
Parking Management Agent Plaza Parking Operator
A l l i f i n f o r m a t i o n t h a t k n o w a n d h a s a u t h o r i t y in th e M e d a n c i t y government policy in parking affairs are interviewed to complete the collected data from respondents. The data is analyzed qualitatively. Based on the results, there is a revision in marking affairs after the implementation of regional autonomy in reformation era the retribution
1. 2. 3. 4.
Law Faculty of Islam University Yogyakarta Law Faculty of North Sumatera University Law Faculty of North Sumatera University Law Faculty of North Sumatera University
Aslan Harahap : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Pengolahan Perpakiran Kaitannya….,2003 USU Repository © 2007
parking to be retribution and tax. This revision based on regional regulations and followed by the decree of Mayor of Medan. In the implementation of Medan city government of parking affairs as an original income for region, the parking affairs is an integral part of regional autonomy system and has a strategically role in the increasing of regional income. Realization of parking retribution h as ach ieved th e d etermin ed targ et by the p oor ma rking management internal aspect or external aspect. Public law aspect of parking affairs is a regional intervention to manage the public interest by the society service. Based on administrative law, the intervention of local government is not breakdown the regulation. Private law aspect in parking affairs is a contractual relationship between parking operator and consumer under the contract law mentioned in Civil law. In fact, the agreement on parking ticket that made by the parking operator in one side is not valid in contract freedom. So, the parking management must be managed professionally by involvement of experts and science of parking. The opportunity for the unemployed to collect the parking fee and the law enforcement consistently and continuously for the good parking area and traffic. It must considered that parking management is not a government monopoly but to provide the other party with opportunity to implement the urban environment oriented parking system. In addition to consider the flow of parking money to local treasury for the maximal contribution by the involvement of higher education, non government organization for the transparant and accountability management. Keywords : - Medan City Government Policy - Parking affairs - Regional Autonomy
Aslan Harahap : Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Pengolahan Perpakiran Kaitannya….,2003 USU Repository © 2007
