PROFIL PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kata Pengantar Proses demokratisasi telah mengubah paradigma semua Kementerian/Lembaga Pemerintah saat ini dimana transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik menjadi tuntutan sekaligus ukuran keberhasilan sebuah institusi dalam hal ini Pusat Komunikasi Publik (Puskom) Kementerian Perindustrian. Hal tersebut bermuara pada semakin menguatnya tuntutan masyarakat akan kebutuhan informasi dan pelayanan publik. Dalam situasi demikian, eksistensi Puskom mempunyai peran penting dan strategis untuk melakukan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), sehingga mampu memainkan peran lebih besar dalam mendukung pengembangan sektor industri. Keberadaan Puskom perlu dipahami bukan semata dari sisi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25 tentang Pelayanan Publik, tetapi lebih dari itu, Pemerintah/Kementerian memandang bahwa komunikasi merupakan komponen vital dalam membangun dan mencapai sukses sasaran kebijakan institusi. Puskom mempunyai peran penting dalam sebuah institusi. Kaitannya dengan fungsi-fungsi pemerintahan, Puskom adalah unit yang sangat esensial dan komponen yang terintegrasi dengan pelayanan publik atau kebijakan publik. Berbagai program Puskom akan memastikan Pemenuhan Hak Tahu Publik; Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik dan mengkomunikasikan Citra Positif Kementerian. Melalui publikasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang lingkup tugas dan fungsi serta kegiatan Pusat Komunikasi Publik.
Visi dan Misi Visi Menjadi Pusat Komunikasi Publik yang kredibel dalam mendukung pembangunan sektor industri.
Misi Mewujudkan kapasitas dan kapabilitas komunikasi publik Kementerian Perindustrian; Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel; Membangun akses komunikasi publik yang efektif bagi pembangunan industri.
Prinsip-Prinsip dan Nilai-Nilai Prinsip-Prinsip Pusat Komunikasi Publik Menyampaikan informasi melalui cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan;
Membangun dan menjaga integritas kepercayaan publik atas integritas Kementerian Perindustrian; Dalam melaksanakan semua aktifitas komunikasinya, senantiasa menjaga dan menghormati nilai dan reputasi kelembagaan Kementerian Perindustrian; Membangun kerjasama di dalam dan lintas lembaga untuk melayani kepentingan publik; Menyampaikan informasi yang memiliki manfaat: tepat waktu, akurat, jelas, objektif dan selengkap mungkin kepada publik; Senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi kepentingan nasional dan keamanan nasional; Menghindari terjadinya konflik dan/atau persaingan tidak sehat, bagi seseorang atau lembaga.
Nilai-Nilai Pusat Komunikasi Publik : Efektifitas Membangun dukungan dan legitimasi atas kebijakan, program, dan jasa bidang industri. Responsif Mengetahui dan merespon kebutuhan masyarakat berkomunikasi, dan melakukan koreksi yang diperlukan.
dengan
mendengarkan
dan
Akuntabilitas Menjalankan fungsi pengawasan dan menyediakan mekanisme pertanggungjawaban.
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kedudukan 1) Pusat Komunikasi Publik adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal. 2) Pusat Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala.
Tugas Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan antar lembaga, pemberitaan, publikasi, dan informasi pelayanan publik.
Fungsi 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program komunikasi publik; 2) Pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dunia usaha dan lembaga pendidikan, riset dan teknologi; 3) Pelaksanaan hubungan media massa, pemberitaan, analisis opini publik, promosi, publikasi, pameran, dan pencitraan; 4) Pelaksanaan urusan layanan informasi publik serta pengelolaan informasi dan perpustakaan; 5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan komunikasi publik; dan 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Pusat Komunikasi Publik.
Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Pusat Komunikasi Publik terdiri atas :
1) Bidang Hubungan Antar Lembaga Tugas : Melaksanakan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, riset dan teknologi. Fungsi a. Pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara dan lembaga pemerintah; dan b. Pelaksanaan hubungan dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan, riset dan teknologi. Sub-bidang a. Sub-bidang Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah; Mempunyai tugas melakukan urusan hubungan dengan lembaga negara dan lembaga pemerintah. b. Sub-bidang Hubungan Dunia Usaha Mempunyai tugas melakukan urusan hubungan dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan, riset dan teknologi.
2) Bidang Pemberitaan dan Publikasi Tugas Melaksanakan hubungan media massa, pemberitaan, analisis opini publik, promosi, publikasi, pameran, dan pencitraan. Fungsi a. Pelaksanaan urusan hubungan dengan media massa, pemberitaan, dan analisis opini publik; dan b. Penyiapan bahan promosi, publikasi, pameran, dan pencitraan. Sub-bidang a. Subbidang Hubungan Media Massa; Mempunyai tugas melakukan urusan hubungan dengan media massa,pemberitaan, dan analisis opini publik. b. Subbidang Promosi dan Publikasi. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, publikasi, pameran, dan pencitraan.
3) Bidang Informasi Pelayanan Publik Tugas Melaksanakan urusan layanan informasi publik serta pengelolaan informasi dan perpustakaan. Fungsi a. Pelaksanaan urusan layanan informasi publik; dan b. Pengelolaan informasi dan perpustakaan. Sub-bidang a. Sub-bidang Layanan Publik; Mempunyai tugas melakukan urusan layanan informasi publik. b. Sub-bidang Pengelolaan Informasi dan Perpustakaan; Mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi dan perpustakaan.
4) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja Tugas Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Pusat Komunikasi Publik. Adapun struktur organisasi Pusat Komunikasi Publik dapat dilihat pada bagan dibawah ini :
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK SUB-BAGIAN TATA USAHA DAN MANAJEMEN KINERJA
BIDANG
BIDANG
BIDANG
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
SUB-BIDANG
SUB-BIDANG
SUB-BIDANG
HUBUNGAN LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH
HUBUNGAN MEDIA MASSA
LAYANAN PUBLIK
SUB-BIDANG SUB-BIDANG SUB-BIDANG HUBUNGAN DUNIA USAHA
PENGELOLAAN INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN
PROMOSI DAN PUBLIKASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 5
Lingkup Kegiatan 1.
Bidang Hubungan Antar Lembaga: a. Forum Komunikasi Bako Humas, menyampaikan informasi kebijakan dan hasil capaian sektor industri; b. Dengar Pendapat Pimpinan dengan Organisasi, Lembaga, Tokoh Masyarakat dan Instansi Pemerintah untuk menyampaikan dan menyamakan persepsi tentang arah kebijakan dan hasil yg telah dicapai sektor industri; c. Peningkatan Jejaring Kerja untuk menggali informasi tentang kondisi dan permasalahan yang dihadapi sektor industri di daerah; d. Forum Komunikasi dengan dunia usaha untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi sektor industri; e. Forum Komunikasi Pimpinan Kementerian Perindustrian dengan Instansi Terkait/Dunia Usaha/Lembaga Riset/Pendidikan Tinggi untuk mencari masukan tentang permasalahan yang dihadapi dan menyamakan persepsi arah kebijakan sektor industri; f. Penyelenggaraan Ceramah/ Diskusi/ Seminar/Workshop/ saresehan/ Diseminasi/Sosialisasi untuk mensosialisasikan kebijakan industri dan memetakan permasalahan untuk dicarikan solusi serta langkah-langkah tindak lanjutnya; g. Forum Koordinasi Lintas Sektor (ABG-Academic Bussiness Goverment), untuk menghimpun masukan masyarakat dan merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi sektor industri dengan melibatkan akademisi; h. Rangkuman Hasil Rapat Kerja/RDP untuk menyiapkan bahan pimpinan berupa intisari substansi yang dibahas dalam Raker untuk ditindak lanjuti; dan i. Menyusun Daftar Perusahaan Industri Menengah dan Besar dalam rangka penyediaan informasi, yang dibukukan dan dapat diakses melalui website Kemenperin (www.kemenperin.go.id) atau website Puskom Kemenperin (puskom.kemenperin.go.id).
2.
Bidang Pemberitaan dan Publikasi a. Publikasi Majalah ‘Karya Indonesia’ (KINA), untuk mempromosikan produk-produk unggulan industri nasional yang memiliki daya saing; b. Publikasi Majalah ‘Media Industri’ untuk menyebarluaskan informasi kebijakan dan hasil yang telah dicapai sektor industri; c. Publikasi Buku ‘Industry Fact & Figures’ untuk menyampaikan perkembangan industri dalam angka serta faktor-faktor yang mendukungnya; d. Mengembangkan Guntingan Pers Terkait Sektor Industri dan menyiapkan berita terpilih terkait sektor industri sebagai informasi dini untuk pimpinan Kemenperin; e. Monitoring Media dan Analisis Pemberitaan, sebagai bahan masukan atas isu-isu terkait sektor industri yang berkembang di masyarakat; f. Mengembangkan Industry Update, informasi terkini terkait sektor industri; g. Mengembangkan program TV dan Radio untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan hasil-hasil yg dicapai sektor industri; h. Pembuatan dan penayangan film iklan layanan masyarakat (PSA) di media TV untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi untuk mendorong pengembangan industri; i. Partisipasi dalam penyelenggaraan Pameran dan Promosi Industri, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arah kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai sektor industri;
j. Koordinasi Peningkatan Jaringan Kerja Kehumasan dengan instansi terkait untuk penyebarluasan informasi tentang hasil kunjungan ke obyek-obyek industri melalui media massa; k. Menjaga dan meningkatkan hubungan dengan media cetak dan elektronik melalui Workshop, dalam rangka pendalaman materi kebijakan terkait sektor industri; l. Mengadakan Jumpa Pers, yang diharapkan dapat terjadi dialog dan tatap muka antara Pimpinan Kemenperin dengan wartawan cetak dan elektronik; m. Mengadakan ‘Media Visit’, dalam rangka mengembangkan komunikasi dan meningkatkan hubungan kerja dengan berbagai media massa, untuk menyamakan persepsi terkait kebijakan sektor industri; dan n. Liputan Pers, dengan melakukan reportase dan peliputan kegiatan ke obyek-obyek industri yang memiliki bobot pemberitaan terkait sektor industri. 3.
Bidang Informasi Pelayanan Publik a. Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi Publik, sesuai dengan amanat UndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pengelolaan dan Pemberian Layanan Publik sektor industri di bidang rekomendasi/pertimbangan teknis, permintaan informasi, konsultasi, dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada ruang lingkupnya sesuai dengan amanat UndangUndang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Pembuatan Industrial Outlook, menyediakan informasi dalam bentuk multimedia kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang peluang bisnis dan investasi di sektor industri di Indonesia; d. Menyediakan Buku Kerja Kemenperin, untuk pimpinan dan jajaran Eselon I, II, III dan mitra kerja Kemenperin; e. Membuat Buku Alamat Pejabat Kemenperin, untuk mempermudah komunikasi bagi pejabat Perindustrian dengan mitra kerja; f. Mengembangkan pembuatan leaflet/brosur/booklet layanan publik sektor industri untuk meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan melalui berbagai produk publikasi; g. Sosialisasi Layanan Publik Sektor Industri di Daerah, menyebarluaskan informasi tentang kebijakan industri dan fasilitas layanan di Lingkungan Kemenperin; h. Pengelolaan Perpustakaan untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi dan layanan serta pengembangan perpustakaan; dan i. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Perpustakaan untuk meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan.
4.
Bidang Tata Usaha dan Manajemen Kinerja a. Peningkatan Pelayanan pada TU & Manajemen Kinerja Puskom, agar tercipta pelayanan administrasi dan kerumahtanggaan yang memadai dalam mendukung kegiatan Puskom; b. Penyusunan program/kegiatan, evaluasi, laporan kegiatan Puskom serta menetapkan sasaran dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mempermudah pengendalian sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan terukur keberhasilannya; c. Operasional perkantoran dan pimpinan untuk meningkatkan dukungan fasilitas untuk kelancaran tugas Puskom termasuk membayarkan gaji sesuai dengan golongan dan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perUU-an yang berlaku; d. Pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor beserta pendukungnya untuk menunjang tugas sehari-hari.
