LAPORAN TAHUNAN PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK 2014

LAPORAN TAHUNAN

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK 2014

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2015

LAPORAN TAHUNAN

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK 2014

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2015

KATA PENGANTAR Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan Badan Publik wajib menyediakan informasi mengenai capaian kinerja dan realisasi kegiatannya kepada masyarakat. Penyusunan Laporan Tahunan Pusat Komunikasi Publik 2014 ini dimaksudkan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2014. Laporan ini berisi mengenai capaian kinerja Pusat Komunikasi Publik sepanjang tahun 2014 yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) sasaran strategis, yaitu: tersedianya informasi publik yang aktual dan terpercaya, meningkatnya kualitas pelayanan publik, mewujudkan sistem prencanaan dan pengendalian industri yang handal, meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf, serta meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang profesional. Melalui Laporan Tahunan Pusat Komunikasi Publik 2014 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Komunikasi Publik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/Per/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Hasil-hasil yang telah dicapai tersebut merupakan wujud kerja sama dan sinergi yang baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian serta dukungan para pemangku kepentingan terkait. Karenanya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja samanya kepada Pusat Komunikasi Publik.

Jakarta, Maret 2015 Kepala Pusat Komunikasi Publik

Hartono

lAPORAN tAHUNAN pUSAT kOMUNIKASI pUBLIK 2014

i

ii


DAFTAR ISI Kata Pengantar

i

Daftar Isi

iii

Daftar Tabel

v

Daftar Gambar

vi

Daftar Grafik

vii

Ringkasan Eksekutif

viii

Bab I

Bab II

Profil Pusat Komunikasi Publik 1.1

Visi dan Misi

2

1.2

Tugas dan Fungsi

2

1.3

Struktur Organisasi

2

Rencana Kerja Pusat Komunikasi Publik 2.1

Bab III

1

5

Pengelolaan Kinerja Organisasi

6

2.1.1

Peta Strategi Kementerian Perindustrian

6

2.1.2

Indikator Kinerja Utama

8

2.1.3

Kebijakan

8

2.1.4

Sasaran

8

2.1.5

Penetapan Kinerja

9

2.2

Penganggaran 2014

9

2.3

Program Kegiatan 2014

10

Pelaksanaan Kegiatan 3.1

17

Sasaran Strategis: Tersedianya informasi publik yang aktual dan terpercaya

18

3.1.1

Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian

18

3.1.2

Pembuatan Majalah Media Industri

24

3.1.3

Pembuatan Majalah Karya Indonesia

26

3.1.4

Pembuatan Buku Industry Fact & Figures

27

3.1.5

Pembuatan Buku MS Hidayat Dalam Berita Foto 2009-2014

28

3.1.6

Pembuatan Buku Potret Industri Era MS Hidayat

28

3.1.7

Pembuatan Monitoring Analisis Berita Sektor Industri

30

3.1.8

Pembuatan Guntingan Pers dan Digitalisasi Kumpulan Berita Sektor Industri

31

3.1.9

Pembuatan Pemberitaan Khusus Industry Update

31

3.1.10

Dialog Pimpinan Kemenperin di Media Televisi

31

3.1.11

Rubrik Industri di Media Cetak

32

3.1.12

Advertorial Industri Unggulan di Media TV, Cetak dan Online

33

3.1.13

Koordinasi Penyelenggaran Pameran Dalam Negeri

34


iii

3.2

3.3

Bab IV

Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia

36

3.1.15

Koordinasi Pemberitaan dan Jaringan Kerja Kehumasan

37

3.1.16

Workshop Pendalaman Kebijakan Industri untuk Wartawan

37

3.1.17

Jumpa Pers Akhir Tahun

41

3.1.18

Diskusi Pimpinan dengan Media Massa

42

3.1.19

Liputan Video/Foto kegiatan Pimpinan Kemenperin

43

3.1.20 Liputan Pers Pimpinan Kemenperin

44

3.1.21

Forum Komunikasi Bakohumas

46

3.1.22

Forum Komunikasi Menteri Perindustrian dengan Dunia Usaha dan Instansi Terkait

49

3.1.23

Seminar/Sarasehan dengan Perguruan Tinggi

52

3.1.24

Dialog Industri

54

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

55

3.2.1

Peningkatan Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian

55

3.2.2

Pengembangan Perpustakaan Kementerian Perindustrian

58

3.2.3

Peningkatan Kompetensi Pustakawan di Lingkungan Kementerian Perindustrian

62

3.2.4

Pengelolaan Informasi dan Publikasi

64

Sasaran Strategis: Mewujudkan Sistem Prencanaan dan Pengendalian Industri yang Handal

65

3.3.1

65

Konsinyering Internal Pusat Komunikasi Publik

3.4

Sasaran Strategis: Meningkatkan Budaya Pengawasan pada Unsur Pimpinan dan Staf

66

3.5

Sasaran Strategis: Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional

67

3.6

Penghargaan

67

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 4.1

iv

3.1.14

71

Laporan Keuangan

72

4.1.1

Laporan Realisasi Anggaran

72

4.1.2

Neraca

72

4.1.3

Catatan Atas Laporan Keuangan

73

4.1.4

Tren Penyerapan Anggaran Pusat Komunikasi Publik

73

4.2

Analisis Capaian Kinerja

74

4.3

Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

76

4.4

Langkah Tindak Lanjut

76


DAFTAR TABEL Tabel 2.1.

Sasaran Strategis Pusat Komunikasi Publik Tahun 2011 - 2014

8

Tabel 2.2

Penetapan Kinerja Pusat Komunikasi Publik Tahun 2014

9

Tabel 2.3

Anggaran Pusat Komunikasi Publik Tahun 2014

10

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Pelayanan Publik

18

Tabel 3.2

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2014

22

Tabel 3.3

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dengan Datang Langsung (Januari – Desember 2014)

23

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Informasi Industri yang di Publikasikan

24

Tabel 3.5

Jadwal Advertorial Tahun 2014

33

Tabel 3.6

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kepuasan Pelanggan

55

Tabel 3.7

Jumlah surat permohonan yang diterima UP2 bulan Januari s/d Desember 2014

58

Tabel 3.8

Jumlah surat rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh Eselon I/ Eselon II dan diserahkan ke UP2 bulan Januari s/d Desember 2014

58

Tabel 3.9

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Dengan Dokumen Perancanaan

65

Tabel 3.10

Capaian Sasaran Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

66

Tabel 3.11

Capaian Sasaran Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional

67

Tabel 4.1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014

72

Tabel 4.2

Ringkasan Neraca Semester II TA 2014 dan TA 2013

72


v

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1

Struktur Organisasi Pusat Komunikasi Publik

3

Gambar 2.1

Peta Strategis Kementerian Perindustrian

7

Gambar 3.1

Peserta Pada Konsinyering Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

20

Gambar 3.2

Pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi Publik

21

Gambar 3.3

Majalah Media Industri 2014

25

Gambar 3.4

Majalah Karya Indonesia Edisi Satu dan Dua

26

Gambar 3.5

Buku Fact & Figures 2014

27

Gambar 3.6

Buku MS Hidayat Dalam Berita Foto 2009-2014

28

Gambar 3.7

Buku Potret Industri Era MS Hidayat

29

Gambar 3.8

Data Base Monitoring Analisis Berita Sektor Industri

30

Gambar 3.9

Jadwal Penerbitan Rubrik Industri 2014

32

Gambar 3.10

Partisipasi pada Pameran Sanur Kreatif Expo (SKE) 2014

34

Gambar 3.11

Partisipasi pada Pameran Hari Pangan Sedunia

35

Gambar 3.12

Pelaksanaan Pameran Produksi Indonesia 2014

36

Gambar 3.13

Booth Hiburan Pameran Produksi Indonesia 2014

37

Gambar 3.14

Pelaksanaan Workshop Pendalaman Kebijakan Industri untuk Wartawan

38

Gambar 3.15

Pelaksanaan Workshop Pendalaman Kebijakan Industri untuk Wartawan

38

Gambar 3.16

Pengarahan dari Wakil Menteri Perindustrian, Alex W. Retraubun

39

Gambar 3.17

Kunjungan ke Sekar Sepun UKM Bali

39

Gambar 3.18

Suasana FGD RIPIN I

40

Gambar 3.19

Suasana FGD RIPIN II

41

Gambar 3.20 Pengarahan Oleh Menteri Perindustrian dalam Jumpa Pers

42

Gambar 3.21

Liputan yang dilakukan saat Menteri Perindustrian Periode 20092014 MS Hidayat meresmikan Ground Breaking Engine Plant Toyota Motor Manufacturing Indonesia

43

Gambar 3.22

Pembukaan Forum Bakohumas 2014

46

Gambar 3.23

Narasumber dan Peserta pada Forum Bakohumas 2014

48

Gambar 3.24

Kunjungan Ke Sentra Industri Tekstil, Bali

49

Gambar 3.25

Keynote Spech dari Menteri Perindustrian M.S Hidayat

50

Gambar 3.26

Pelaksanaan Safari Ramadhan Menteri Perindustrian

51

Gambar 3.27

Pelaksanaan Seminar/Sarasehan dengan Perguruan Tinggi

53

Gambar 3.28

Peserta Bersama Pembicara pada Dialog Industri 2014

54

Gambar 3.29

Katalog Majalah & Surat Kabar 2014

60

Gambar 3. 30 Katalog Pustaka Industri Tahun 2014

61

Gambar 3. 31

61

vi

Daftar Tajuk Subjek Industri


Gambar 3.32

Cover depan serta sebagian dari isi publikasi “Katalog SNI”

62

Gambar 3. 33 Kegiatan Talkshow mengenai perpustakaan yang merupakan rangkaian acara Open House

62

Gambar 3.34

Daftar Informasi Publik Kementerian Perindustrian

64

Gambar 3.35

Menteri Perindustrian Menerima Penghargaan Ketebukaan Informasi Publik dari Wakil Presiden

67

Gambar 3.36

Piala Juara 2 Booth Terbaik Pameran Sanur Kreatif Expo 2014

68

Gambar 3.37

Piala Juara 2 Booth Terbaik Pameran Sanur Kreatif Expo 2014

68

Gambar 3.38

Piala Juara 3 Anugerah Media Humas Kategori Laporan Kerja Humas

69

DAFTAR GRAFIK Grafik 3.1

Grafik Permohonan Informasi Publik 2014

22

Grafik 3.2

Grafik Rata-Rata Waktu Menjawab Permintaaan Informasi Publik 2014

23

Grafik 3.3

Jumlah Permintaan Informasi Publik dengan Datang Langsung

24

Grafik 3.4

Staitistik Kumulatif Pemberitaan Kementerian Perindustrian 2014

30

Grafik 3.5

Pelaksanaan Liputan Foto/Video Kegiatan Pimpinan Kemenperin Januari-Desember 2014

43

Grafik 4.1

Persentase Penyerapan Pusat Komunikasi Publik

73

Grafik 4.2

Jumlah Pelayanan Publik

75

Grafik 4.3

Skor Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik

75


vii

RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pusat Komunikasi Publik sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/Per/10/2010, pada tahun 2014 Pusat Komunikasi Publik telah menetapkan sejumlah program dan kegiatan serta mencapai target-target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Perindustrian, Rencana Strategis Sekretariat Jenderal, dan Rencana Strategis Pusat Komunikasi Publik. Secara garis besar, program dan kegiatan Pusat Komunikasi Publik terbagi atas dua kelompok, yaitu kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Program utama diarahkan pada upaya pencapaian sasaran-sasaran strategis yang pada hakekatnya merupakan aktivitas untuk mendukung program Kementerian Perindustrian di bidang pengembangan sektor industri. Sedangkan kegiatan pendukung merupakan kegiatan yang lebih bersifat administratif untuk mendukung pelaksanaan kegiata-kegiatan utama. Sesuai dengan penetapan kinerja Pusat Komunikasi Publik tahun 2014, terdapat lima sasaran strategis dengan delapan indikator kinerja utama. Sasaran strategis pertama yaitu terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal dengan dua indikator, yaitu nilai SAKIP Sekretariat Jenderal dan kesesuaian dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan. Sasaran strategis kedua yaitu tersedianya informasi publik yang aktual dan terpercaya dengan dua indikator, yaitu jumlah pelayanan publik dan jumlah informasi yang dipublikasikan. Sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya kuaitas pelayanan publik dengan indikator tingkat kepuasan masyarakat yang diukur dengan indeks kepuasan masyarakat. Sasaran strategis keempat yaitu meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf dengan indikator terbangunnya SPI di unit kerja, dan sasaran strategis kelima yaitu meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional dengan dua indikator tingkat kualitas laporan keuangan dan tingkat penyerapan anggaran. Dalam mencapai target dari sasaran strategis dan indikatornya, Pusat Komunikasi Publik melakukan beberapa kegiatan, seperti: sosialisasi kebijakan sektor industri dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang tergolong efektif di media cetak dan media elektronik, serta media lainnya yaitu tatap muka, sarasehan, forum komunikasi bisnis, dan sebagainya. Pemuatan informasi di media cetak dan media elektronik ditempuh antara lain melalui aktivitas penyebaran siaran pers, temu/jumpa pers, wawancara langsung atau talk show pimpinan Kementerian Perindustrian dengan kalangan pers yang selama ini menjadi mitra kerja Pusat Komunikasi Publik. Sosialisasi kebijakan industri di kalangan Instansi Pemerintah terkait diwujudkan dalam bentuk keterlibatan Pusat Komunikasi Publik dalam Forum Bakohumas Pusat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam Forum yang diikuti seluruh aparatur Humas Pemerintah Pusat dan Daerah, Pusat Komunikasi Publik menginformasikan berbagai kebijakan yang diambil Kementerian Perindustrian, termasuk penanganan kasus industri yang bersifat nasional. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan pemanfaatan informasi kebijakan sektor industri dan memperkenalkan hasil produksi industri nasional, Pusat Komunikasi Publik telah menyediakan sarana komunikasi dalam bentuk website dan media sosial, selain itu juga menerbitkan beberapa media cetak, seperti majalah Karya Indonesia, Majalah Media Industri, buku Industry Facts and

viii


Figures, Brosur, Booklet, dan sebagainya. Dalam upaya memperkenalkan hasil produksi industri nasional, Pusat Komunikasi Publik juga melaksanakan Pameran Produksi Indonesia dan ikut serta di beberapa pameran lainnya. Kegiatan menyerap aspirasi masyarakat dan dunia usaha dilakukan melalui pertemuan antara pimpinan Kementerian Perindustrian dengan dunia usaha dan instansi terkait. Aspirasi dan pendapat masyarakat akan menjadi masukan/input yang cukup baik bagi pimpinan Kementerian Perindustrian dalam mengambil langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. Demikian pula pembuatan analisis pemberitaan sektor industri yang dimuat harian/koran, merupakan bahan masukan pimpinan Kementerian Perindustrian yang digarap oleh Pusat Komunikasi Publik. Kegiatan strategis lainnya yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah pelayanan publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kedua bentuk layanan publik tersebut merupakan implementasi dari UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kedua UU tadi mewajibkan lembaga publik untuk memberikan pelayanan informasi publik dan layanan jasa publik kepada masyarakat dengan sebaik dan seefisien mungkin serta tidak memberatkan. Selama tahun 2014, Pusat Komunikasi Publik dapat mencapai beberapa target dari penetapan kinerja, seperti Pusat Komunikasi Publik melalui UP2 dan PPID memberikan pelayanan publik hingga sebanyak 11.267 orang atau sudah mencapai 173,3% dari taget capaian, serta melakukan publikasi 59 jenis atau sebesar 147,5 % dari target publikasi. Sedangkan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat, Pusat Komunikasi Publik mendapatkan skor 3,1 atau lebih rendah dari target awal 4. Dalam hal pemanfaatan anggaran, Pusat Komunikasi Publik berhasil menyerap APBN sebesar 92,00% dari total anggaran sebesar Rp 30.787.553.000,- . Pada tahun 2014, Kementerian Perindustrian/Pusat Komunikasi Publik meraih peringkat ke-2 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, mendapatkan juara 2 stand/booth terbaik pada Pameran Sanur Kreatif Expo 2014 dan meraih juara 1 stand/booth terbaik kategori Non Pemda pada Pameran Hari Pangan Sedunia.


ix

x


Bab

PROFIL PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK


1

1

1.1

VISI dan MISI

Visi Menjadi Pusat Komunikasi Publik yang kredibel dalam mendukung pembangunan sektor industri Misi 1. Mewujudkan kapasitas dan kapabilitas komunikasi publik Kementerian Perindustrian, 2. Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel; 3. Membangun akses komunikasi publik yang efektif untuk mendukung pembangunan industri.

1.2

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/Per/10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, terbentuklah unit kerja baru yaitu Pusat Komunikasi Publik yang merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal. Tugas pokok Pusat Komunikasi Publik adalah melaksanakan hubungan antar lembaga, pemberitaan, publikasi dan informasi pelayanan publik, dengan menyelenggarakan fungsi: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.3

Penyusunan kebijaksanaan teknis, rencana dan program komunikasi publik; Pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dunia usaha dan lembaga pendidikan, riset dan teknologi; Pelaksanaan hubungan media masa, pemberitaan, analisis opini publik, promosi, publikasi, pameran dan pencitraan; Pelaksanaan urusan layanan informasi publik serta pengelolaan informasi dan perpustakaan; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan komunikasi publik; Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Pusat Komunikasi Publik.

STRUKTUR ORGANISASI

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pusat Komunikasi Publik dilengkapi oleh tiga Bidang dan satu Sub-bagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja. Tugas pokok dan fungsi ketiga Bidang dan satu Sub-bagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja adalah sebagai berikut: 1.

Bidang Hubungan Antar Lembaga Mempunyai tugas melaksanakan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, riset dan teknologi. Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai dua Sub Bidang, yaitu: a. Sub Bidang Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Subbidang Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan urusan hubungan dengan lembaga negara dan lembaga pemerintah. b. Sub Bidang Hubungan Dunia Usaha Subbidang Hubungan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan urusan hubungan dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan, riset dan teknologi

2


2.

Bidang Pemberitaan dan Publikasi Mempunyai tugas melaksanakan hubungan media massa, pemberitaan, analisis opini publik, promosi, publikasi, pameran dan pencitraan. a. Sub Bidang Hubungan Media Massa Sub Bidang Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan urusan hubungan dengan media massa, pemberitaan, dan analisis opini publik b. Sub Bidang Promosi dan Publikasi Sub Bidang Promosi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, publikasi, pameran, dan pencitraan

3.

Bidang Informasi Pelayanan Publik Mempunyai tugas melaksanakan urusan layanan informasi publik serta pengelolaan informasi dan perpustakaan. a. Sub Bidang Layanan Publik Sub Bidang Layanan Publik mempunyai tugas melakukan urusan layanan informasi publik b. Sub Bidang Pengelolaan Informasi dan Perpustakaan Sub Bidang Pengelolaan Informasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi dan perpustakaan

4.

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta manajemen kinerja Pusat Komunikasi Publik.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Komunikasi Publik


3

4


Bab

2

RENCANA KERJA PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK


5

2.1 2.1.1

Pengelolaan Kinerja Organisasi Pusat Komunikasi Publik Peta Strategis Kementerian Perindustrian

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2010-2014, Kementerian Perindustrian mempunyai Visi “Indonesia mampu menjadi negara industri tangguh pada tahun 2025” dengan Misi “Membangun industri manufaktur untuk menjadi tulang punggung perekonomian”. Dalam usaha menjabarkan visi dan misi tersebut, Kementerian Perindustrian menggunakan balance scorecard dalam penjabaran. Terdapat tiga perspektif dalam balance scorecard tersebut yaitu Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok, dan Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan. Pada perspektif peningkatan kelembagaan, terdapat lima poin yang penting, yaitu SDM, organisasi, informasi, perencanaan, dan dana. Poin-poin ini akan mendukung setiap pelaksanaan kegiatan pada perspektif proses pelaksanaan tugas pokok, yang terdiri atas tiga unsur utama yaitu perumusan kebijakan, pelayanan dan fasilitasi, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Unsur-unsur ini diharapkan akan mendukung pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang pada akhirnya bertujuan untuk memperkokoh basis industri manufaktur dan industri andalan masa depan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dalam usaha mencapai visi dan misi serta tujuan Kementerian perindustrian tersebut, Pusat Komunikasi Publik memiliki peran pada perspektif proses pelaksanaan tugas, yaitu pada unsur pelayanan dan fasiliasi. Pusat Komunikasi Publik memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik di Kementerian Perindustrian. Di dalam peta strategis tersebut, Pusat Komunikasi Publik bertanggung jawab pada kegiatan atau indikator untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengukuran dari indikator ini menggunakan indeks kepuasan masyarakat yang diukur setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya, Peta Strategi Kementerian Perindustrian dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini.

6



7

0 Organisasi & Terbangunnya organisasi yang profesional dan pro bisnis

Berkembangnya kemampuan SDM aparatur yang kompeten

Tersusunnya kebijakan dan iklim usaha dalam mendukung pengembangan industri Tersusunnya usulan insentif yang mendukung pengembangan industri Ditetapkannya rencana strategis dalam pengembangan industri prioritas dan industri daerah

SDM

•

•

•

Meningkatnya Produktivitas SDM Industri

Perumusan Kebijakan

Tingginya penguasaan pasar dalam dan

Tingginya nilai tambah industri

• • • • • •

•

• •

Kuat, lengkap dan dalamnya struktur

Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan handal

Informasi

•

•

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan

Perencanaan

Berkembangnya R & D di instansi dan industri Meningkatnya penerapan, pengembangan dan penggunaan Kekayaan intelektual Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas produksi Meningkatnya promosi industri Meningkatnya kerjasama industri internasional Meningkatnya usulan penerapan SNI Meningkatnya Pengembangan Industri Hijau Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

Pelayanan dan Fasilitasi

Tingginya kemampuan inovasi dan

Kokohnya basis industri manufaktur dan industri andalan masa depan menjadi tulang punggung

: Indonesia mampu menjadi negara industri tangguh pada tahun 2025 : Membangun industri manufaktur untuk menjadi tulang punggung perekonomian

Laporan TahunanPusat Komunikasi Publik 2014

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok

Perspektif Pemangku Kepentingan

Visi Misi

Gambar 2.1 Peta Strategis Kementerian Perindustrian

Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional

Dana

Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri

Pengawasan, Pengendalian dan

Tersebarnya pembanguna n industri

Meningkatnya peran industri kecil dan menengah

5

2.1.2


Tahun 2011-2014 Pusat Komunikasi Publik mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan pada beberapa sasaran strategis, yaitu: Sasaran Strategis I: Tersedianya Informasi Publik yang Aktual dan Terpercaya Indikator kinerja dari sasaran ini adalah jumlah pelayanan publik yang diberikan oleh Pusat Komunikasi Publik kepada stakeholder dan jumlah informasi industri yang di publikasikan oleh Pusat Komunikasi Publik. Sasaran Strategis II: Tingkat Kepuasan Pelanggan Indikator kinerja dari sasaran ini adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kementerian Perindustrian yang merupakan pengukuran tingkat atau kualitas pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik (UP2). Tabel 2.1. Sasaran Strategis Pusat Komunikasi Publik Tahun 2011 - 2014

No. 1

2

Sasaran Strategis


Target

Tersedianya Informasi Publik yang Aktual dan Terpercaya

Jumlah pelayanan publik

23.500 orang

Jumlah informasi industri yang dipublikasikan

129.500 Publikasi

Tingkat Kepuasan Pelanggan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4

2.1.3 Kebijakan Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2010-2014 harus memberikan dampak positif yang mengarah pada terwujudnya Visi dan Misi Pusat Komunikasi Publik. Untuk itu, kebijakan yang diterapkan selama 2010-2014 adalah: 1. 2. 3. 4.

Meningkatkan layanan informasi publik yang semakin berkualitas. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang pengelolaan informasi publik dan perpustakaan. Menyediakan dan menyebarluaskan informasi sektor industri sesuai kebutuhan stake holder dan masyarakat. Meningkatkan hubungan antar lembaga untuk membangun sinergi yang kuat guna mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan sektor industri.

2.1.4 Sasaran 1. 2.

Terwujudnya layanan informasi publik yang makin efektif dan berkualitas guna memenuhi permintaan masyarakat dan dunia usaha. Tersosialisasikannya informasi kebijakan sektor industri di kalangan dunia usaha/

8


stakeholder, masyarakat dan kalangan perguruan tinggi melalui pelaksanaan hubungan antar lembaga, pemberitaan, penyediaan publikasi dan pameran. Tersedianya publikasi cetak dalam jumlah yang memadai guna mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, sosialisasi, dan pemberitaan sektor industri.

3.

2.1.5

Penetapan Kinerja Pusat Komunikasi Publik

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, maka penetapan kinerja Pusat Komunikasi Publik tahun 2014 sebagai berikut: Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Pusat Komunikasi Publik Tahun 2014

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 1

Terwujudnya sistem perencanaan Tingkat kesesuaian pelakdan pengendalian industri yang sanaan kegiatan dengan handal dokumen perancanaan Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal

2

Tersedianya informasi publik yang aktual dan terpercaya

90 persen

75

Jumlah pelayanan publik

6500 Orang

Jumlah informasi industri yang dipublikasikan

40 Publikasi

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 1

Meningkatnya kualitas pelayanan Tingkat kepuasan pelanggan publik

2

Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

3

Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional

Tingkat kualitas laporan keuangan

2.2

Tingkat penyerapan anggaran

4 (Indeks) 1

4 indeks opini BPK (WTP = 4) 90 Persen

Penganggaran Tahun 2014

Pada tahun anggaran 2014, Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 30.787.553.000,- yang terdistribusi sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :


9

Tabel 2.3 Anggaran Pusat Komunikasi Publik Tahun 2014 No. 1831

Kegiatan/Output

Alokasi Anggaran (Rp)

Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik

Rp. 30.787.553.000,-

1

Layanan Manajemen Kinerja dan Peningkatan Hubungan Antar Lembaga/dunia usaha

Rp 5.754.373000,-

2

Sosialisasi/disseminasi/visualisasi/publikasi dan pemberitaan

Rp 13.601.911.000,-

3

Layanan Informasi Publik

4

Layanan perkantoran

Rp 5.970.643.000,-

5

Kendaraan bermotor

Rp 194.570.000,-

6

Perangkat pengolah data dan komunikasi

Rp 58.400.000,-

7

Peralatan dan fasilitas perkantoran

Rp 80.544.000,-

2.3

Rp 5.127.112.000,-

Program dan Kegiatan Tahun 2014

Dalam penyusunan program tahunan, Pusat Komunikasi Publik, senantiasa memperhatikan, pertama, permasalahan yang terjadi yang belum terselesaikan pada tahun yang lalu. Kedua, mengarahkan program pada upaya pencapaian visi dan misi yang sudah ditetapkan dan ketiga, memperhatikan perkembangan strategis yang ikut mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan. Keempat, mengacu pada rencana strategis dan tugas pokok serta fungsi Pusat Komunikasi Publik sebagaimana digariskan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Perindustrian. Tahun 2014, Pusat Komunikasi Publik mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut. 2.3.1

Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian

Peningkatan pelayanan informasi publik Kementerian Perindustrian dimaksudkan sebagai upaya berkelanjutan untuk memberikan pelayanan publik yang dari waktu ke waktu semakin berkualitas. Tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik tertuang dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut, melalui Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351 tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik di tingkat pusat Kementerian Perindustrian maupun Satuan Kerja di tingkat daerah yang jumlahnya mencapai 48 Satuan Kerja. 2.3.2

Pembuatan Majalah Media Industri

Pembuatan majalah Media Industri untuk menyediakan informasi tentang berbagai kebijakan terbaru di sektor industri, capaian kinerja sektor industri, serta liputan kegiatan Kementerian Perindustrian, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan untuk melakukan investasi atau pengembangan usaha sebagai bagian dari upaya pembangunan sektor industri.

10


2.3.3

Pembuatan Majalah Karya Indonesia

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi tentang kemampuan industri dalam negeri khususnya produk-produk unggulan sehingga dapat menjadi acuan oleh pemangku kepentingan untuk menggunakannya atau melakukan pengembangan usahanya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap produksi Indonesia. 2.3.4

Pembuatan Buku Industry Fact & Figures

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai kinerja ekonomi nasional yang meliputi kebijakan terkait sektor industri, neraca perdagangan dalam dan luar negeri serta peluang investasi di Indonesia sehingga dapat memberikan gambaran secara komprehensif. 2.3.5


Keterbukaan informasi merupakan hak bagi masyarakat dari pemerintah. Untuk itu, humas pemerintah dalam menyampaikan informasi haruslah berimbang. Buku ini bertujuan untuk informasi kepada masyarakat luas mengenai pertumbuhan industri yang telah dicapai selama kepemimpinan MS Hidayat 2.3.6

Pembuatan Buku MS Hidayat Dalam Berita Foto Tahun 2009-2014

Kegiatan ini bertujuan sebagai dokumentasi berbagai kegiatan Menteri Perindustrian MS Hidayat selama periode 2009-2014 yang diarsipkan dalam bentuk berita foto, mulai dari kegiatan yang sifatnya formal maupun kegiatan informal bersama keluarga, kerabat, dan para sahabat. 2.3.7

Pembuatan Monitoring Analisis Berita Sektor Industri

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi terkini bagi pimpinan berupa analisis pemberitaan sektor industri di media massa. Sedangkan tujuannya adalah untuk memetakan permasalahan yang dihadapi sektor industri sebagai masukan dalam mengambil keputusan dan langkah tindak lanjutnya. 2.3.8

Pembuatan Guntingan Pers dan DIgitalisasi Kumpulan Berita Sektor Industri

Dalam upaya menjaring informasi perkembangan dan atau permasalahan sektor industri yang dimuat media cetak/Koran, Pusat Komunikasi Publik setiap harinya menerbitkan guntingan pers dari berbagai harian yang terbit di ibukota. Guntingan Pers ini didistribusikan kepada pimpinan Kementerian Perindustrian (Menteri, Para Eselon I, dan Eselon II ). 2.3.9

Pembuatan Pemberitaan Khsusus Industry Update

Pembuatan Industry Update diterbitkan dalam periode tahun 2014 untuk disebarkan ke Pimpinan Kementerian Perindustrian dan masyarakat luas. Industry Update memuat data dan informasi tentang kebijakan pengembangan industri termasuk di dalamnya peluang bisnis yang terbuka bagi para calon investor. 2.3.10 Dialog Pimpinan Kemenperin di Media Televisi Kegiatan ini pada dasarnya tidak terlepas dari upaya mensosialisasikankebijakan dan hasilhasil pengembangan industri, termasuk didalamnya pembahasan masalah tertentu yang ditayangkan media televisi, baik swasta maupun nasional. Bentuk kegiatannya antara lain, dialog/talk show pimpinan Kementerian Perindustrian, dengan melibatkan tokoh/pimpinan


11

dunia usaha, pimpinan asosiasi, dan sebagainya, serta membahas topik tertentu di sektor ekonomi dan industri. 2.3.11


Penayangan rubrik industri pada halaman pertama media cetak diharapkan dapat meningkatkan jumlah pembaca karena letaknya yang strategis. Rubrik juga ditampilkan dengan grafis yang berbeda dengan kolom-kolom yang lain untuk menarik perhatian pembaca. Rubrik ditayangkan dalam format 3-5 paragraf untuk setiap judulnya, memuat informasi yang ringkas dan padat mengenai perkembangan yang terjadi di sektor industri. 2.3.12


Advertorial industri di media cetak dan televisi diterbitkan/ditayangkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada tahun 2014. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk publikasi Kementerian Perindustrian bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas agar memberikan partisipasi dan dukungan dalam pengembangan sektor industri. 2.3.13

Koordinasi Penyelenggaranan Pameran Dalam Negeri

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan upaya promosi produk buatan dalam negeri yang dibarengi sosialisasi tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian beserta seluruh unit kerjanya dalam membangun perekonomian nasional lewat pengembangan sektor industri. Melalui kegiatan ini diharapkan agar masyarakat luas dapat mengetahui program, kebijakan dan langkah-langkah serta hasil-hasil yang dicapai sektor industri selama periode tertentu. Pada kegiatan ini, Pusat Komunikasi Publik bukan sebagai penyelenggara pameran, tetapi hanya berpartisipasi di event pameran yang dilaksanakan pihak lain. 2.3.14


Berbeda halnya dengan partisipasi pada pameran, maka penyelenggara Pameran Produksi Indonesia adalah Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian, didukung oleh unit kerja terkait maupun pihak swasta selaku kontraktor fisik bangunan. Tujuan Pameran Produksi Indonesia (PPI) secara umum adalah, mempromosikan produk unggulan industri nasional yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat untuk memanfaatkan produksi bangsanya sendiri. Upaya ini pada akhirnya diharapkan bisa mendongkrak penggunaan produk nasional dikalangan masyarakat luas, sekaligus mengurangi pemakaian produk impor di pasar dalam negeri. 2.3.15


Kegiatan koordinasi peningkatan jaringan kerja kehumasan dengan instansi terkait dilaksanakan dengan harapan kunjungan kerja dapat membantu menjalin hubungan dengan sesama lembaga negara. Agar kegiatan tersebut dapat dipublikasikan di media massa seluas-luasnya, maka diperlukan pula menjalin hubungan kehumasan yang berkelanjutan dengan pihak redaktur media massa yang bersangkutan. 2.3.16 Workshop Pendalaman Kebijakan Industri untuk Wartawan Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para wartawan selaku mitra kerja Pusat Komunikasi Publik dalam menyebarluaskan informasi/pemberitaan sektor industri. Pendalaman dimaksud adalah, pemberian informasi terbaru mengenai kebijakan dan

12


penanganan program masing-masing sektor pada periode tertentu oleh Menteri Perindustrian bersama Para Eselon Satu Kementerian Perindustrian. Sasaran yang ingin dicapai dalam workshop ini adalah, terserapnya informasi kebijakan terbaru di sektor industri yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan penulisan berita. Selain itu, melalui penguasaan informasi terbaru di sektor industri, para insan pers diharapkan dapat menepis issue negatif yang mungkin timbul, terkait pelaksanaan pembangunan industri. 2.3.17 Jumpa Pers AKhir Tahun Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media komunikasi dan mendiskusikan permasalahan dan capaian dalam pengembangan sektor industri. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi tentang capaian dan arah kebijakan sektor industri dan program-program prioritasnya 2.3.18 DIskusi Pimpinan Dengan Media Massa Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media komunikasi dan silaturahmi untuk mendiskusikan permasalahan dan solusi dalam pengembangan sektor industri. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi antara Pimpinan Kemenperin dengan media massa dalam memahami arah kebijakan sektor industri. 2.3.19 Liputan Video/Foto Kegiatan Pimpinan Kementerian Perindustrian Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengabadikan kegiatan penting pimpinan Kementerian Perindustrian. Sedangkan tujuannya adalah untuk mendokumentasikan, membuat database, mengisi website sehingga mudah diakses media massa untuk dipublikasikan secara lebih luas. 2.3.20 Liputan Pers Pimpinan Kementerian Perindustrian Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada wartawan tentang suatu kebijakan atau capaian kinerja, atau menanggapi suatu isu agar tak berkembang ke arah negatif. 2.3.21


Sebagai anggota Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas), Pusat Komunikasi Publik cq Bidang Hubungan Antar Lembaga, memanfaatkan forum ini sebagai ajang penyebarluasan informasi kebijakan pengembangan industri dikalangan aparatur pemerintah dan juga diharapkan adanya umpan balik dari Instansi Pemerintah terkait pembangunan sektor industri. Umpan balik tersebut pada akhirnya dapat menjadi bahan penyusunan konsep kebijakan dimasing-masing sektor/unsur pemerintah serta penyusunan program/kegiatan bersama lintas sektoral. Selama tahun 2014, Forum Komunikasi Bakohumas diselenggarakan sebanyak dua kali. 2.3.22 Forum Komunikasi Menteri Perindustrian dengan DUnia Usaha dan Instansi Terkait Kegiatan ini merupakan upaya untuk membangun sinergi antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dengan Dunia Usaha dan instansi terkait agar terdapat kesamaan visi dan langkah dalam melaksanakan pengembangan industri. Kesamaan visi dan langkah yang dilandasi oleh kebersamaan/sinergi diantara Kementerian Perindustrian dan Dunia Usaha, merupakan sarana untuk mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pengembangan industri. Dengan pertimbangan seperti itu, maka selama tahun 2014, Pusat Komunikasi Publik telah menyelenggarakan kegiatan dimaksud sebanyak dua kali


13

2.3.23 Seminar/Sarasehan dengan Perguruan Tinggi Kegiatan ini merupakan upaya penyebaran informasi dan kebijakan pengembangan industri, sekaligus menjadi sarana untuk menyerap aspirasi atau pendapat/opini masyarakat khususnya kalangan dunia pendidikan seperti Univeristas dan Perguruan Tinggi. Aspirasi dan pendapat masyarakat ini dapat merupakan bahan masukan/input bagi penyusunan kebijakan yang sesuai kebutuhan sektor industri. 2.3.24 Dialog Industri Penyelenggaraan dialog industri dengan menghadirkan hasil-hasil riset yang perlu didiseminasikan dengan mengundang dunia usaha, akademisi dan instansi terkait. Tujuan dari kegiatan ini adalah menjadi jembatan bidang Riset dan Pengembangan dengan dunia usaha dan masyarakat. Diharapkan, dari kegiatan ini makin banyak teknologi-teknologi di bidang industri yang lahir dan diterapkan. 2.3.25 Peningkatan Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian Bersamaan dengan pelayanan informasi publik , kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh lembaga publik termasuk Kementerian Perindustrian adalah pemberian layanan publik . Kegiatan ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, Menteri Perindustrian telah mengeluarkan Peraturan nomor 55/M-IND/PER/6/2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian. Dalam keputusan itu, UP2 Kemenperin mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atau badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada Ditjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Ditjen Industri Kecil dan Menengah, Ditje Industri Agro, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri dan Badan Penelitian dan Pengembagan Industri 2.3.26 Pengembangan Perpustakaan Kementerian Perindustrian Bentuk lain layanan publik, yang dikelola Pusat Komunikasi Publik adalah Perpustakaan Kemenperin. Perpustakaan ini dibentuk dengan tujuan utamanya adalah, memberi dukungan dalam bentuk penyediaan literatur yang sesuai bagi kepentingan pegawai Kemenperin untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Selain itu, perpustakaan Kemenperin juga dimanfaatkan para mahasiswa perguruan tinggi dan akademi di lingkungan Kemenperin, seperti Politkenik Manajemen Industri, Politeknik Pimpinan Perusahaan, dan sebagainya. Bersamaan dengan aktivitas layanan perpustakaan, Pusat Komunikasi Publik juga memberi perhatian cukup besar kepada petugas/pengelola perpustakaan yang berstatus fungsional pustakawan. 2.3.27 Peningkatan Kompetensi Pustakawan di Lingkungan Kementerian Perindustrian Seperti telah disinggung pada butir di atas, bahwa selain menjalankan program layanan perpustakaan, juga dilakukan pembinaan terhadap fungsional pustakawan yakni peningkatan kompetensi fungsional pustakawan. Baik di tingkat pusat Kemenperin maupun Satuan Kerja di lingkungan Kemenperin yang ada di daerah. Sebagai tambahan informasi, perpustakaan di bawah koordinasi Kementerian Perindustrian tidak hanya di kantor pusat Jakarta, tetapi juga mencakup Satuan Kerja Balai Besar Litbang Industri, Balai Diklat Industri, Baristand dan Unit Pendidikan yang tersebar di 17 provinsi

14


2.3.28 Pengelolaan Informasi dan Publikasi Pengelolaan informasi dan publikasi pada tahun 2014 akan melakukan pengumpulan bahan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, pengklasifikasian informasi serta updating database informasi. Rangkaian kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui kecepatan dan ketepatan akses informasi. 2.3.29 Program Penunjang Program/kegiatan penunjang merupakan Program/Kegiatan yang dilakukan oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja, kegiatan ini untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan utama yang dilakukan Pusat Komunikasi Publik. Kegiatan yang dilaksanakan seperti peningkatan SDM Pusat Komunikasi Publik, penyusunan rencana dan program kegiatan, keuangan, penyediaan dan pemeliharaan sarana/prasarana kerja hingga pembinaan kepegawaian seperti pemberian diklat. Aspek strategis yang diperankan oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja adalah pengawasan dan pembinaan terhadap penyusunan pertanggung jawaban administratif keuangan. Pengawasan dan bimbingan yang dilakukan pada akhirnya bermuara pada upaya mencegah terjadinya penyimpangan keuangan negara.


15

16


Bab

3

PELAKSANAAN KEGIATAN


17

Berdasarkan sasaran strategis Pusat Komunikasi Publik tahun 2014, terdapat lima (5) sasaran strategis dari perspektif pemangku kepentingan/stakeholders dan perspektif pelaksanaan tugas pokok. Dari lima (lima) sasaran strategis tersebut terdapat delapan (8) Indikator Kinerja Utama (IKU) capaian sasaran strategis. Untuk lebih detailnya, capaian dari sasaran strategis tersebut akan di jelaskan sebagai berikut.

3.1

Sasaran Strategis I: Tersedianya Informasi Publik yang Aktual dan Terpercaya

Sasaran strategis ini juga terdapat pada perspektif stakeholder. Untuk mengukur sasaran strategis “Tersedianya informasi publik yang aktual dan terpercaya” terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu: 1) Jumlah pelayanan publik dan 2) Jumlah informasi industri yang dipublikasikan. Secara ringkas, capaian masing-masing indikator tersebut sebagai berikut: 1.

Jumlah Pelayanan Publik

Pada tahun 2014, Pusat Komunikasi Publik mempunyai target jumlah layanan publik yang diberikan sebanyak 6500 orang. Layanan yang dimaksud disini layanan yang diberikan melalui website dan layanan langsung melalui unit pelayanan publik. Selama tahun 2014, target dari Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat dicapai dengan layanan publik yang diberikan mencapai 11.323 orang. Dengan rincian pelayanan di Unit Pelayanan Publik (UP2) sebanyak 9726 orang dan di Pusat Pelayanan Informasi dan Data (PPID) sebanyak 1597 orang . Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Pelayanan Publik

Sasaran Strategis Tersedianya informasi publik yang aktual dan terpercaya

IKU Jumlah Pelayanan Publik

2014 Target

Realisasi

6500

11.323

Satuan Jumlah Layanan

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dicapai melalui kegiatan, antara lain: 3.1.1 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Kementerian Perindustrian telah melakukan hal-hal sebagai berikut: •

Menunjuk dan mengangkat Kepala Pusat Komunikasi Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat dan menginstruksikan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kepala Unit Pendidikan di Daerah untuk menunjuk pengemban fungsi pengelola informasi dan atau dokumentasi pada unit kerjanya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah melalui Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351/M-IND/Kep/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Sampai saat ini, sebanyak 48 satker UPT dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian telah membentuk PPID.

•

Menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata

18


Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian, untuk kelancaran dan optimalisasi serta menjamin pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang cepat, tepat dan sederhana. •

Menerbitkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/Kep/1/2012 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Perindustrian, untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di bidang pelayanan informasi publik.

•

Meterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/5/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian pada tanggal 20 April 2014,untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian.

•

Mengeluarkan Keputusan Sekretaris Jenderal dengan Nomor 165/SJ-IND/Kep/10/2014 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrianpada tanggal 2 Oktober 2014 dalam rangka melaksanakan kewajiban layanan informasi publik.

Dalam pemberian layanan informasi publik sebagaimana dituntut oleh UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pusat Komunikasi Publik menerapkan metode layanan langsung dan tidak langsung melalui website Kementerian Perindustrian. Kedua metode tersebut ditempuh guna memberikan kemudahan, sekaligus meningkatkan kesempatan bagi pemohon/masyarakat untuk memperoleh informasi. Pelayanan langsung dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas Desk Layanan Informasi yang terletak di lantai dasar Gedung Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan. Melalui fasilitas inilah, pemohon atau masyarakat yang berkeinginan mendapatkan informasi, bisa datang langsung dan berhubungan dengan petugas layanan informasi. Sebagai upaya untuk meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian, berbagai kegiatan dilaksanakan Pusat Komunikasi Publik cq Bidang Informasi Pelayanan Publik diantaranya adalah, sebagai berikut: a.

Konsinyering PPID

Pelaksanaan kegiatan Konsinyering PPID Kementerian Perindustrian Tahun 2014 bermaksud menyamakan persepsi antara PPID Pusat dan Daerah terkait pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik dan permasalahan yang dihadapi. Kegiatan ini mempunyai sasaran untuk menyosialisasikan informasi mengenai jenis-jenis informasi publik yang kemudian dapat dilakukan klasifikasi informasi, meningkatkan pemahaman mengenai tugas dan fungsi PPID, dan meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Konsinyering PPID diselenggarakan oleh pejabat lingkungan Kementerian Perindustrian di Yogyakarta pada tanggal 26-28 Februari 2014. Konsinyering PPID dengan tema “Penguatan Kelembagaan PPID Untuk Mewujudkan Layanan Informasi Publik Yang Berkualitas”, dihadiri oleh 96 peserta dari seluruh satuan kerja Kementerian Perindustrian baik dari Pusat (44 satker) maupun Daerah (48 satker) yang berada di 17 Provinsi. Pembicara/narasumber yang hadir pada kegiatan konsinyering tersebut yaitu Ibu Henny S. Widyaningsih (Komisioner Komisi Informasi Pusat), Bapak Mujiyono (Kepala Pusdiklat Industri), Bapak Zakiyudin (Sekretaris BPKIMI), Bapak Sri Wuri Handono (Kepala Bidang Pengembangan


19

Jasa Teknis BBIA), Ibu Juli Astuti (Direktur APP Jakarta), Bapak Jonni Afrizon (Kepala BDI Regional II Padang), dan Bapak Supomo (Kepala Baristand Industri Surabaya). Dari hasil Konsinyering PPID tersebut, diperoleh bahwa Bimbingan teknis mengenai pengelolaan informasi dan klasifikasi informasi publik perlu diadakan secara rutin dan ada penambahan materi lanjutan yang dapat disesuaikan dengan tugas sehari-hari dalam layanan informasi publik. Selain itu diperlukan adanya tambahan pengetahuan peningkatan penguasaan jenisjenis informasi, pengelolaan dan dokumentasi database informasi publik, dan serta tata cara pengecualian informasi publik.

Gambar 3.1 Peserta Pada Konsinyering Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

b. Uji Konsekuensi Informasi Publik Kegiatan Konsinyering Uji Konsekuensi Informasi Publik Kementerian Perindustrian dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 22-23 September 2014 dalam rangka menyusun Daftar Informasi Publik Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini dihadiri oleh 60 peserta yang berasal dari satuan kerja pusat maupun daerah. Pembicara/narasumber yang hadir pada kegiatan Uji Konsekuensi tersebut adalah Bapak Ir. Arif Syamsudin, SH, M.Si (Kepala Sub Dit.Permohonan & Publikasi, Kemenkum & HAM), Bapak Fidel Kasman (Kabag. Hukum & HKI, BPPT), Bapak Moh. Reza SH, MH (Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama KPPU), Bapak Sugiyarto (Kabag Umum Ses.BPKIMI), dan Bapak Mulyono (STMI Jakarta).

20


Gambar 3.2 Pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi Publik

c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPID Satuan Kerja Dalam rangka pembentukan PPID Daerah dan penyusunan daftar informasi publik dilakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada satker daerah (UPT dan Unit Pendidikan). Dari hasil Monev dengan menyebarkan kuesioner ke PPID Daerah, diketahui bahwa PPID Daerah sudah memahami tentang jenis-jenis informasi yang harus dikelola. Adapun hal lain yang dilakukan oleh PPID Daerah selain memberikan layanan informasi, adalah mengadakan sosialisasi dan promosi sekolah, mengikuti pameran pendidikan, dan lain-lain. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi saat ini yaitu terbatasnya SDM dan rendahnya kompetensi SDM di masingmasing PPID Daerah. d. Rekapitulasi Layanan Informasi Publik Dalam meningkatkan transparansi dan pelayanan kepada masyarakat, Pusat Komunikasi Publik memberikan layanan informasi melalui website Kementerian Perindustrian. Dari bulan Januari hingga Desember tahun 2014, Pusat Komunikasi Publik melalui website Kementerian Perindustrian (www.kemenperin.go.id) telah menerima permintaan informasi dari masyarakat sebanyak 1.597 permintaan dengan rata-rata waktu menjawab 1,23 hari.


21

Tabel 3.2 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2014

Jumlah Pemohon

Bulan

Januari

Jumlah Permintaan

Alasan Penolakan kan

Dipenuhi

Dikuasai

Ditolak

Dikecualikan

1

-

Keterangan

Informasi tidak Informasi dikuasai -

161

0,9

161

0

164

1,1

164

0

157

1,3

156

1

Mei Mei

105105

1,2 1,2

105105

0

0

-

-

-

--

- -

Juni Juni

113113

1,2 1,2

113113

0

0

-

-

-

--

- -

Juli

151151

0,9 0,9

151151

0

0

-

-

-

--

- -

-

176176

1,3 1,3

176176

0 0

-

-

-

--

- -

-

-

-

Februari

Februari

161

Maret

164

Maret

April

Juli

April

Agustus Agustus

157

September Septembe 117 Oktober r

Oktober

November

November

Desember

0,9

89 161

1,1

164

1,3

156

1,2

117

117

1,2

117

0

121

1,2

121

0

139

1,1

138

1

121

139

103

Desember 1.597 103 Jumlah Jumlah

1,2

1.597

1,2

121

1,1

138

2,1

102

2,1 1,225 1,225

102 1.593 1.593

1 0 0 1

0 0 1 1

-

-

1 4

-

4

-

-

-

1

1

1 1

1 1

-

Lainnya

89

90

1

Belum Dikuasai

1,2

Januari

90

Waktu Rata-Rata Menjawab Menjawab (hari) (hari)

-

-

1

4-

4

-

-

-

tidak dikuasai -

-

-

Informasi tidak Informasi dikuasai -

tidak dikuasai -

-

Informasi tidak dikuasai Informasi tidak -

dikuasai

-

Informasi tidak dikuasai

Informasi tidak dikuasai

Grafik 3.1 Grafik 3.1 Grafik Permohonan Informasi Publik 2014 Grafik Permohonan Informasi Publik 2014

180 160 140 120 100 80

Jumlah Pemohon Dipenuhi

60 40

Ditolak

20 0


22

20


Grafik 3.2 Grafik 3.2

GrafikGrafik Rata-Rata Waktu Menjawab Informasi Publik Rata-Rata Waktu Menjawab Permintaaan Permintaaan Informasi Publik 2014 2014 (hari) 2.5 2.1 2

1.5

1.3

1.2

1.2

1.1

1.2

1.2

1.1

0.9

0.9

1

1.3

1.2

0.5

0

Kementerian Perindustrian juga melayani permintaan informasi melalui tatap muka atau datang langsung bagi pemohon yang meminta informasi. Hasil rekapitulasi selama awal bulan

Kementerian Perindustrian juga melayani permintaan informasi melalui tatap muka atau datang Januari hingga akhir Desember 2014 berjumlah 48 permintaan informasi yang diterima oleh petugas langsung bagi pemohon yang meminta informasi. Hasil rekapitulasi selama awal bulan Januari desk Layanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian. hingga akhir Desember 2014 berjumlah 48 Tabel permintaan informasi yang diterima oleh petugas 3.3 Rekapitulasi Permohonan Publik dengan Datang Langsung (Januari – Desember 2014) desk Layanan Informasi PublikInformasi Kementerian Perindustrian. Jumlah Permintaan Alasan Penolakan Tabel 3.3 Jumlah Keterangan Dikecualik Belum PemohonInformasi DipenuhiPublik Ditolak Lainnya – Desember 2014) Rekapitulasi Permohonan dengan Datang Langsung (Januari an Dikuasai Bulan

Januari

14

Februari

18

Jumlah25 Bulan April Pemohon 5

14

Maret

Januari

Mei

6

Juni

8

Juli

14

FebruariAgustus

7

18 11 MaretSeptember 25 19 April

Oktober

November

5

9 5

0

Jumlah18Permintaan 0 25 5 Dipenuhi 6

14

0 0 Ditolak

8 7

18 11

-

-

-

Dikecualikan

- Dikuasai-

0

-

-

--

-

0

-

-

0

-

6 16

--

-

9

0

-

Mei Desember Juni Jumlah

6 16 8 132

8 132

00 00

Juli

7

7

0

-

Agustus 11 11 Publik 20140 Laporan TahunanPusat Komunikasi September

19

19

0

-

-

25 19 5

Belum -

-

00 00

5

-

-

Alasan- Penolakan -

-

0

0

0

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lainnya -

-

-

-

-

-

-

Keterangan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

Oktober

9

9

0

-

-

-

-

November

5

5

0

-

-

-

-

Desember

16

16

0

-

-

-

-

Jumlah

132

132

0

-

-

-


21

23

Grafik 3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik Grafik 3.3 dengan Datang Langsung Jumlah Permintaan Informasi Publik dengan Datang Langsung 25

25

15

19

18

20

16

14 11

10 5

6

8

7

9 5

5 0

2. Jumlah InformasiIndustri Industri yang dipublikasikan 2. Jumlah Informasi yang dipublikasikan Dalam penetapan kinerja Pusat Komunikasi Publik tahun 2014, jumlah informasi industri yang Dalam penetapan kinerja Pusat Komunikasi Publik tahun 2014, jumlah informasi industri dipublikasikan sebanyak 40 publikasi. Selama tahun 2014 Pusat Komunikasi Publik telah yang dipublikasikan sebanyak 40 yang publikasi. tahunMedia 2014Industri, Pusat Komunikasi mempublikasikan 59 jenis publikasi terdiri Selama dari, Majalah Majalah Kina,Publik buku Industry Fact and Figures, Pemberitaan Khusus Pers, Rubrik di telah mempublikasikan 59Monitoring jenis publikasi yang terdiri dari,Industri, MajalahGuntingan Media Industri, Majalah Media Cetak dan Advertorial di Media Cetak dan Online. Persentase capaian kegiatan ini sebesar Kina, buku Industry Fact and Figures, Monitoring Pemberitaan Khusus Industri, Guntingan 147,5 % dari total publikasi sebanyak empat puluh kali. Pers, Rubrik di Media Cetak dan Advertorial di Media Cetak dan Online. Persentase capaian Tabel 3.4

kegiatan ini sebesar 147,5 % dari total publikasi sebanyak empat puluh kali.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Informasi Industri yang di Publikasikan

Tabel 3.4 2014 Sasaran Strategis IKU Jumlah Informasi Industri yang di Publikasikan Satuan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisasi

Tersedianya informasi Jumlah informasi Strategis IKU publik Sasaran yang aktual dan industri yang terpercaya dipublikasikan Tersedianya informasi publik Jumlah informasi

40

2014 59 Target Realisasi 40 59

Jumlah Satuan Publikasi

Jumlah industri yang Publikasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dicapai melalui kegiatan, antara lain: dipublikasikan yang aktual dan terpercaya

3.1.2 Pembuatan Majalah Media Industri Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dicapai melalui kegiatan, antara lain: Majalah Media Industri tahun 2014 dicetak sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : No. 01. 2014

UU PerindUstrian

Membangun Daya Saing

A. Edisi 01 berjudul “UU Perindustrian Membangun Daya Saing” yang berisikan mengenai substansi dari UU Perindustrian baru No.3 Tahun 2014 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1984 yang diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam mewujudkan industri nasional. UU Perindustrian tersebut dikupas tuntas pada rubrik “Laporan Utama”. Untuk mengetahui tanggapan dan pandangan sejumlah Tokoh penting mengenai UU tersebut, tim redaksi juga Publik menyajikan Laporan TahunanPusat Komunikasi 2014 hasil wawancara dengan Menperin, Ketua Komisi VI DRP RI & Ketua Panja RUU Perindustrian DPR RI. Terdapat juga rubrik “Kebijakan” yang mengulas beberapa kebijakan SNI untuk industri.

24


22

Pada rubrik “Ekonomi & Bisnis” tim redaksi menyajikan beberapa laporan mengenai perusahaan-perusahaan yang telah membuat prestasi. Tim juga mengupas Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta di rubrik “Insert” untuk mengetahui kiprahnya dalam menghadapi tantangan persiapan global. B. Edisi 02 berjudul “Investasi Menunggu Pemerintahan Baru” berisi tentang invetasi yang tertunda akibat adanya pergantian pemerintahan, edisi ini bersamaan dengan momen Pemilihan Presiden RI. Target serapan investasi hingga akhir tahun 2014 adalah Rp.162,35 trilyun hal tersebut setara dengan pertumbuuhan ekonomi sebesar 6,4-6,8%. Tetapi pada triwulan I tahun 2014 pertummbuhan industri menurun 5,56%, hal tersebut terjadi diperkirakan investor menunggu hasil pilpres yang memang sedang berlangsung saat itu. Selain investasi, isu yang disajikan pada Media Industri edisi 02 adalah kesiapan pemerintah dan pelaku usaha menghadapi lebaran 2014 yang disajikan dalam rubrik “Laporan Utama” juga terdapat liputan mengenai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dalam rubrik “Kebijakan” juga beberapa laporan mengenai “Ekonomi & Bisnis” dan juga terdapat rubrik “Teknologi”,“Insert”, “Artikel” dan “Sosok”.

C. Edisi 03 berjudul “Kinerja Industri di akhir Kabinet” berisi tentang peralihan masa jabatan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II kepada Menteri Kabinet Kerja.

Pada edisi ini menceritakan tentang capaian kinerja Kementerian Perindustrian era Presiden SBY yang beralih ke era Presiden Jokowi dengan menteri yang berbeda. Beberapa capaian misalnya program Revitalisasi Pupuk, Revitalisasi Gula, meningkatnya efisiensi PG BUMN, Restrukturisasi Industri TPT dan Alas Kaki yang menghasilkan peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan produktivitas masing-masing sebesar 17-25% dan 6-10% dan masih banyak lagi yang disajikan oleh tim redaksi pada rubrik “Laporan Utama”. Dibahas juga mengenai besarnya minat investor untuk berinvestasi di sektor industri otomotif yang ditampilkan pada rubrik “Ekonomi & Bisnis”. Sebagi informasi tambahan juga terdapat tulisan mengenai dampak UU Perindustrian bagi pembangunan sektor industri yang terdapat pada rubrik “Artikel”.

D. Edisi 04 berjudul “Mempercepat Pengembangan Industri Melalui Quick Wins” yang berisi tentang program-program Menteri Perindustrian Kabinet Kerja. Pada edisi ini Tim Redaksi menyajikan tulisan pembuka mengeani program kerja Kementerian Perindustrian 2014-2019 di sebagai “Laporan Utama”, pada rubrik “Kebijakan” tim redaksi membahas pembangunan 13 kawasan industri di luar Pulau Jawa dan pemerataan pembangunan industri ke luar Pulau Jawa. Masih disajikan juga pembahasan UU Perindsutrian No. 3 tahun 2014 mengenai Fasilitas Fiskal dalam rubrik “Artikel” dan beberapa isu atau kebijakan industri lainnya yang juga menarik untuk disimak.

MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUI

Quick Wins

Gambar 3.3 Majalah Media Industri 2014


No. 04. 2014

25

3.1.3 Pembuatan Majalah Karya Indonesia Sementara itu, Majalah Karya Indonesia atau KINA yang terbit sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, memuat informasi kemampuan industri berorientasi ekspor maupun potensial ekspor yang diarahkan dalam rangka promosi pasar ekspor maupun kemungkinan membangun kerjasama pasar antara produsen dalam negeri dengan luar negeri. Untuk menjangkau target audience dalam jumlah yang cukup luas, maka setiap edisi penerbitan dicetak sebanyak 3.000 eksemplar. Sesuai dengan spesifikasinya, distribusi majalah KINA ditujukan kepada audience terkait promosi ekspor seperti kantor perwakilan dagang asing di Jakarta, Kedubes RI di luar negeri, kalangan eksportir dan importir, Atase Perdagangan RI di luar negeri, dan sebagainya. A. Kina Edisi 01 Tahun 2014 Di Indonesia potensi tanaman obat, kosmetik dan aromatic berjumlah sekitar 30ribu jenis. Maka peluang dan kreativitas industri jamu dan kosmetik serta produk herbal lainnya terbuka lebar di dalam negeri. Pada KINA edisi 01 tahun 2014 ini tim redaksi mengambil judul “Industri Kosmetika dan Herbal Menghadapi MEA 2015”. Pada edisi ini di rubrik “Made In Indonesia” tim redaksi menyajikan beberapa industri yang bergerak di bidang kosmetika, jamu dan herbal buatan Indonesia. Di samping itu Redaksi juga menyuguhkan produkproduk unggulan dalam negeri lainnya, seperti radio kayu, tas rajut, bulu mata dan lain- lain. Terdapat rubrik “Teknologi” yang menampilkan aplikasi teknologi terapan dari Satuan Kerja Kementerian Perindustrian di daerah. B. Kina Edisi 02 Tahun 2014 EDISI 02 - 2014

Made In IndonesIa

KIKO Indonesia PT. Eta Sidoarjo Tenun Baduy Lurik Cawas Lenan Pearl of Silk Denim Tenun Elhaus F-Flo Design MT Jewelry Anbiyaa Collections Puspa Collection Webe Bag Kayun Wiracana Handycraft Mandiri Art Komunitas Pensil Kertas Banana Paper ABC Toys Jogjakarta Koperasi Petani Kopi Kayumas Farrel Pattiserie

teknologI

Alat Konversi Energi Mobil Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut

opInI Ade Sudrajat

apa & sIapa

Penguatan IndustrI Manufaktur Strengthening the national Manufacturing induStry

Runi Palar

KINA edisi 02 tahun 2015 mengangkat tema “Penguatan Industri Manufaktur” yang dikupas pada rubrik “Aktualita”. Pada rubrik “Made In Indonesia” tim redaksi tetap menyajikan produk-produk unggulan buatan dalam negeri seperti Koperasi Industri Komponen Indonesia, beberapa tentang garmen dalam negeri, handycraft unik, dan beberapa perhiasan atau aksesoris. Redaksi memamerkan hasil karya anak bangsa seperti alat konversi Energi Mobil Listrik dan Pembangkit tenaga Gelombang Laut yang terdapat pada rubrik “Teknologi”. Juga terdapat wawancara dengan Ade Sudrajat sebagai Ketua Asosiasi Pertekstilan dan Runi Palar untuk memberikan wawasan baru bagi pembaca. Gambar 3.4 Majalah Karya Indonesia Edisi Satu dan Kedua

26


3.1.4 Pembuatan Buku Industry Fact & Figures Buku Industry Facts & Figures dibuat rutin setiap tahun dan untuk tahun 2014 ini dicetak sebanyak 2.500 eksemplar. Buku Industry Facts & Figures memuat data dan informasi tentang kebijakan pengembangan industri termasuk di dalamnya peluang bisnis yang ditawarkan bagi para investor. Topik-topik yang diangkat pada tahun ini menitikberatkan kepada pertumbuhan sektor industri non migas, peluang dan tantangan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, serta mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025 serta visi dan misi dan program Masterplan Percepatan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Untuk mendukung investasi, artikel tentang pembangunan infrastruktur di Indonesia tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industry yang sekaligus untuk mendukung program MP3EI juga disajikan dalam buku ini. Disamping hal diatas, kerjasama internasional dalam industri, baik bilateral maupun multilateral dirangkum dalam artikel “International Industry Coorperation: Global Network”. Diantaranya adalah Asean Economic Community (AEC), Regional Comperhensive Economic Partnership (RCEP) Agreement, APEC. Termasuk di dalamnya usaha Kementerian Perindustrian untuk mempromosikan produk dalam negeri serta investasi dan upaya untuk menjaga ketahanan industri nasional. “Green Industry” dan “Small and Medium Industry”. Yaitu Industri hijau yang ramah lingkungan baik dari segi produksi maupun produk harus terus dipacu perkembangannya. Dalam hal ini kementerian Perindustrian setiap tahunnya menyelenggarakan Green Industry Award sehingga para pelaku industri terpacu untuk meningkatkan kualitasnya dalam menjaga lingkungan. Untuk mendorong perkembangan “Small and Medium Industry”, program One Village One Product atau yang lebih dikenal dengan istilah OVOP sengaja kami angkat dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan perkembangan Industri Kecil dan Menengah.

REPUBLIC OF INDONESIA

INDUSTRY F A C T S

&

F I G U R E S

Menitikberatkan pada pembahasan tentang : 1. Pertumbuhan Sektor Industri Nonmigas 2. UU Perindustrian No. 3 Tahun 2014 3. Visi, Misi dan Program Masterplan Percepatan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 4. Peluang dan Tantangan menghadapi MEA 2015

MINISTRY OF INDUSTRY REPUBLIC OF INDONESIA 2014

Gambar 3.5 Buku Fact & Figures 2014


27

3.1.5

Pembuatan Buku MS Hidayat Dalam Berita Foto 2009-2014

Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian juga menerbitkan buku berjudul MS Hidayat Dalam Berita Foto 2009-2014: Lima Tahun Sebagai Menteri Perindustrian. Buku ini merupakan kumpulan atas berbagai berita foto pilihan MS Hidayat selama 5 (lima) tahun menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

mS Hidayat

dalam berita foto 2009-2014

lima tahun sebagai menteri perindustrian

Gambar 3.6 Buku MS Hidayat Dalam Berita Foto 2009-2014

Buku ini menggambarkan berbagai kegiatan yang dilakukan MS hidayat sejak awal dilantik sebagai anggota Kabinet Indonesia Bersatu II hingga akhir periode kepemimpinannya di Kementerian Perindustrian, baik kegiatan yang sifatnya formal kedinasan maupun kegiatan informal bersama keluarga, kerabat, dan para sahabatnya. Foto-foto yang digunakan dalam buku ini merupakan foto-foto dokumentasi yang dihimpun dari database foto kegiatan Menteri Perindustrian yang dikelola oleh Pusat Komunikasi Publik, serta foto-foto lainnya dari berbagai sumber terpercaya, seperti Sekretariat Negara. 3.1.6


Kegiatan ini menghasilkan Buku Potret Industri di Era MS Hidayat, Buku Potret Industri di Masa MS Hidayat pada tahun 2014 didistribusikan pada pejabat Eselon I dan II Kementerian Perindustrian, KADIN, serta Para Wartawan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menggambarkan pertumbuhan industri selama lima tahun. Di dalam buku ini dijelaskan mengenai data-data yang bermanfaat bagi masyarakat. Buku ini berisikan:

28


Gambar 3.7 Buku Potret Industri Era MS Hidayat

Bab I Membumikan Gagasan Dalam Membangun Industri Bab ini berisikan mengenai Usaha membangun daya saing industri melalui penguatan daya saing, penyebaran dan pemerataan industry, pengembangan IKM, Penguasaan pasar dalam dan luar negeri, peningkatan penguasanaan SDM dan Teknologi, serta dukungan Sarana dan prasarana. Bab II Kinerja dan prestasi Bab ini berisi mengenai pertumbuhan industri dan kontribusinya terhadap ekonomi, pertumbuhan ekspor dan impor serta investasi, pengembangan IKM, kawasan industry dan P3DN, prestasi Kemenperin dan Revormasi birokrasi, dan kerjasama industry internasional. Bab III Legacy Bab ini berisikan mengenai Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014, peraturan pelaksanaannya, serta RIPIN. Selain itu dijelaskan pula proses pengambialiahn PT INALUM. Bab IV Prospek Pembangunan Industri Kedepan Bab ini berisi mengenai prospek pembangunan industri, usaha menjadikan ASEAN sebagai Pasar Produk Dalam Negeri dan Upaya menjadikan Indonesia sebagai Negara industry tangguh, dan meningkatkan daya saing di era predagangan bebas. Bab V Penutup dan Epilog Bab ini berisikan mengenai testimonial mengani MS Hidayat selama memimpin Kementerian Perindustrian. Testimonial tersebut berasal dari Menko Perekonomian, Menteri Perdaganga, Anggota DPR, Ketua APINDO, Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Ketua Forum Ekonomi Jabr, Ketua Umum API, Seniman, Sahabat, serta Wartawan. Buku MS Hidayat dalam Foto memuat dokumentasi pilihan berupa foto-foto kegiatan Mohamad S Hidayat selama menjadi Menteri Perindustrian. Sedangka Buku MS Hidayat dalam berita berisi pemberitaan-pemberitaan terpilih dari media massa mengenai Mohamad S Hidayat selama menjabat sebagai Menteri Perindustrian.


29

Buku MS Hidayat dalam Foto memuat dokumentasi pilihan berupa foto-foto kegiatan Mohamad S Hidayat selama menjadi Menteri Perindustrian. Sedangka Buku MS Hidayat dalam berita berisi pemberitaan-pemberitaan terpilih dari media massa mengenai Mohamad S Hidayat selama menjabat sebagai Menteri Perindustrian. 3.1.7 Pembuatan Monitoring Analisis Berita Sektor Industri 3.1.7 Pembuatan Monitoring Analisis Berita Sektor Industri Monitoring Analisis berita dibuat setiap hari berdasarkan pemberitaan yang ada di media cetak, elektronik, maupun media online. Kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan tone Monitoring Analisis berita dibuat setiap hari berdasarkan pemberitaan yang ada di media pemberitaan yangmaupun ada di media masing-masing berita. ini Fokus pemberitaan media nasional cetak, elektronik, online. Kegiatan dilakukan dengan pada memperhatikan tone dan beberapa media local. Pembeirtaan yang memiliki tone positif akan dan pemberitaan yang ada di masing-masing berita. Fokus pemberitaan pada mediadianalisis nasional dan diberikan media rekomendasi apa yang harus mengarahkan pemberitaan kearah beberapa local. Pembeirtaan yangdilakukan memiliki untuk tone positif akan dianalisis dan diberikan positif. rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk mengarahkan pemberitaan kearah positif.

Selain itu, kepada para Selain itu, disebarkan disebarkan pula pula pemberitaan pemberitaan tersebut tersebut kepada para pimpinan pimpinan Kementerian Kementerian Perindustrian melalui email setiap hari agar para pimpinan dapat mengetahui Perindustrian melalui email setiap hari agar para pimpinan dapat mengetahui perkembangan perkembangan isu sektor industri dan dapa membantu menyusun arah kebijakannya. isu sektor industri dan dapa membantu menyusun arah kebijakannya.

Grafik 3.4 Staitistik Kumulatif Pemberitaan Kementerian Perindustrian 2014 Gambar 3.8 Gambar 3.8 Data Base Monitoring Analisis Berita Sektor Industri Data Base Monitoring Analisis Berita Sektor Industri


3.1.8 Pembuatan Guntingan Pers dan Digitalisasi Grafik 3.4 Kumpulan Berita Sektor Industri Staitistik Kumulatif Pemberitaan Kementerian Perindustrian 2014

Dalam rangka memonitor atau menjaring informasi perkembangan termasuk permasalahan di sektor industri yang dimuat di media cetak/koran, Pusat Komunikasi Publik setiap harinya menerbitkan Guntingan Pers dan juga melakukan Digitalisasi Berita Sektor Industri. Tercatat sebanyak 20 eksemplar guntingan pers didistribusikan setiap hari kepada pimpinan lAPORAN tAHUNAN pUSAT kOMUNIKASI pUBLIK 2014 30 Kementerian Perindustrian yakni Menteri, Wakil Menteri, Para Staf Ahli Menteri, Sekretaris Jenderal dan Para Direktur Jenderal, Kepala Badan serta pejabat Eselon II. Pemberian kliping

29

3.1.8 Pembuatan Guntingan Pers dan Digitalisasi Kumpulan Berita Sektor Industri Dalam rangka memonitor atau menjaring informasi perkembangan termasuk permasalahan di sektor industri yang dimuat di media cetak/koran, Pusat Komunikasi Publik setiap harinya menerbitkan Guntingan Pers dan juga melakukan Digitalisasi Berita Sektor Industri. Tercatat sebanyak 20 eksemplar guntingan pers didistribusikan setiap hari kepada pimpinan Kementerian Perindustrian yakni Menteri, Wakil Menteri, Para Staf Ahli Menteri, Sekretaris Jenderal dan Para Direktur Jenderal, Kepala Badan serta pejabat Eselon II. Pemberian kliping koran kepada pimpinan Kementerian Perindustrian bertujuan untuk memberikan masukan/input tentang kondisi sektor industri termasuk permasalahan yang dihadapi dunia usaha dewasa ini. Dengan mengetahui kondisi industri saat ini, termasuk permasalahannya, diharapkan agar kliping koran ini dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun konsep kebijakan, baik pengembangan maupun langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. 3.1.9 Pembuatan Pemberitaan Khusus Industry Update Kegiatan Liputan pers di Kementerian Perindustrian dilaksanakan sebanyak 40 (empat puluh) kali dari Januari sampai dengan bulan Desember 2014. Kegiatan ini dilakukan dalam memberikan informasi kepada wartawan tentang suatu kebijakan atau capaian kinerja, atau menanggapi suatu isu agar tak berkembang ke arah negatif. Kegiatan liputan dilaukan dengan melibatkan wartawan untuk peliputan kegiatan-kegiatan Pimpinan yang memiliki potensi yang baik untuk menjadi isu nasional, maupun kegiatan-kegiatan prioritas yang dapat meningkatkan potensinya untuk lebih berkembang. 3.1.10

Dialog Pimpinan Kemenperin di Media Televisi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyosialisasikan kebijakan, layanan, dan capiaan kinerja sektor industri kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan melalui media massa televisi yang sampai saat ini masih merupakan sumber informasi sekaligus hiburan utama untuk masyarakat Indonesia. Diharapkan melalui program televisi, masyarakat dapat memahami halhal yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Dialog Pimpinan Kemenperin di Media Televisi dilakukan 2 (dua) kali pada tahun 2014. Narasumber yang diundang yaitu Staf Ahli Menteri Perindustrian bidang Pemasaran dan P3DN. Tema yang dibahas dalam dialog tersebut mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri. 1. Tanggal 3 April 2014 (Metro TV) :

Staf Ahli Menteri Perindustrian bidang Pemasaran dan P3DN

2. Tanggal 10 November 2014 : (Metro TV)

Staf Ahli Menteri Perindustrian bidang Pemasaran dan P3DN

Secara singkat, dapat disampaikan bahwa pembahasan yang terjadi dalam dialog pimpinan Kemenperin di media televisi pada tahun 2014 menitikberatkan pada kebutuhan industri dalam negeri untuk peningkatan daya saing dan perlindungan pasar dalam negeri dari serbuan produkproduk impor. Industri dalam negeri akan sanggup memenuhi kebutuhan operasi nasional dan menjadi substitusi impor apabila kepastian hukum dan kepastian usaha terjamin. Oleh karena itu, dibutuhkan landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang kokoh dan rencana strategis yang tepat guna. Sebagai contoh, disebutkan pada Perpres 54/2012 Pasal 97


31

ayat (2); Permen Perindustrian 03/2014 Pasal 5; dan PTK 007 Rev-II Buku II BAB III 6.1.2.1 bahwa wajib dipergunakan barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP lebih dari atau sama dengan 40% dan memiliki capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 25%. Di samping itu, perlu dimaksimalkan utilisasi potensi dan kemampuan industri nasional agar pohon industri dalam negeri lengkap sampai ke hilir sehingga ekspor bahan mentah dan impor barang jadi bisa dikurangi. Potensi belanja barang dan jasa pemerintah dan BUMN/BUMD mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun. Sehingga belanja produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa juga menjadi strategi P3DN. 3.1.11


Kegiatan publikasi rubrik industri di media cetak adalah untuk menyediakan informasi tentang kebijakan dan capaian kinerja sektor industri secara komprehensif kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat dengan menggunakan jangkauan distribusi media massa yang luas agar tersebarnya informasi mengenai perkembangan sektor industri nasional dan capaian Kementerian Perindustrian kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat. Dengan diterbitkannya rubrik industri di media cetak, diharapkan para pemangku kepentingan, seperti dunia usaha dan instansi terkait, dapat melihat bahwa program yang dikerjakan Kemenperin tersebut termasuk isu yang strategis. Diharapkan masyarakat luas juga dapat mengetahui bahwa isi dari rubrik industri di media cetak merupakan hal yang bersifat krusial. Melalui pemberian informasi yang komprehensif ini, diharapkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat dapat meningkat sehingga memberikan partisipasi dan dukungan dalam pengembangan sektor industri. Rubrik Industri di media cetak diterbitkan sebanyak 22 kali di beberapa surat kabar harian nasional, di halaman pertama pada kolom rubrik industri. Jadwal terbitnya adalah sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Hari Senin Selasa Rabu Selasa Selasa Selasa Rabu Rabu Rabu Kamis Kamis Kamis Jumat Jumat Jumat Kamis Kamis Jumat Jumat Senin Selasa

Tanggal 19 Mei 2014 20 Mei 2014 21 Mei 2014 04 November 2014 04 November 2014 04 November 2014 05 November 2014 05 November 2014 05 November 2014 06 November 2014 06 November 2014 06 November 2014 07 November 2014 07 November 2014 07 November 2014 27 November 2014 27 November 2014 28 November 2014 28 November 2014 08 Desember 2014 09 Desember 2014

Judul

Media Media Indonesia Media Indonesia Media Indonesia Media Indonesia Suara Karya Republika Media Indonesia Suara Karya Republika Media Indonesia Suara Karya Republika Media Indonesia Suara Karya Republika Suara Karya Republika Suara Karya Republika Media Indonesia Media Indonesia

"Industrialisasi Pasca-UU Perindustrian" "PPI 2014 Mengedukasi Masyarakat" "PPI 2014 Unjuk Kemampuan Produk Dalam Negeri" "Tujuh Quick Wins Menperin" "Tujuh Quick Wins Menperin" "Tujuh Quick Wins Menperin" "P3DN Mendorong Pertumbuhan Ekonomi" "P3DN Mendorong Pertumbuhan Ekonomi" "P3DN Mendorong Pertumbuhan Ekonomi" "Undang-Undang Perindustrian Tingkatkan Daya Saing Industri Nasional" "Undang-Undang Perindustrian Tingkatkan Daya Saing Industri Nasional" "Undang-Undang Perindustrian Tingkatkan Daya Saing Industri Nasional" "Undang-Undang Perindustrian Wujudkan Industri Hijau" "Undang-Undang Perindustrian Wujudkan Industri Hijau" "Undang-Undang Perindustrian Wujudkan Industri Hijau" "SNI Wajib Mainan Anak" "SNI Wajib Mainan Anak" "Membangun Daya Saing Industri" "Membangun Daya Saing Industri" "Pembangunan Kawasan Industri" "Peningkatan Kompetensi SDM Industri TPT"

Gambar 3.9 Jadwal Penerbitan Rubrik Industri 2014

32


Topik yang diangkat dalam rubrik industri di media cetak antara lain mengenai program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang telah dijalankan oleh Kemenperin sebagai koordinatornya, Undang-Undang Perindustrian yang disahkan di tahun 2014 dan implikasinya terhadap beberapa bidang yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang yang lama, pembangunan daya saing industri dan peningkatan kompetensi SDM dalam rangka menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015, pemberlakuan SNI Wajib untuk mainan anak, dan mengenai arah kebijakan Kementerian Perindustrian dalam masa pemerintahan kabinet yang baru. 3.1.12


Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi tentang kebijakan dan capaian kinerja sektor industri secara komprehensif. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat sehingga memberikan partisipasi dan dukungan dalam pengembangan sektor industri. Advertorial Industri Unggulan di media TV, Cetak dan Online diterbitkan sebanyak 8 (delapan) kali di beberapa surat kabar harian nasional. Jadwal terbitnya adalah sebagai berikut: Tabel 3.5 Jadwal Advertorial Tahun 2014

No

Tanggal

Media Majalah Agrofarm

Judul

1

Edisi 44, Maret 2014

“UU Perindustrian Dorong Pemberdayaan Industri Dalam Negeri”

2

Senin, 29 September 2014 Koran Sindo “Memaknai dengan Benar UU Perindustrian”

3

Senin, 29 September 2014 Rakyat Merdeka

“Memaknai dengan Benar UU Perindustrian”

4

Sabtu, 4 Oktober 2014

Harian Ekonomi Neraca

“Sektor Industri Penopang Utama Pertumbuhan Ekonomi”

5



“RI Menuju Negara Industri Tangguh Dunia”

6



“MS Hidayat, Menteri Perindustrian Birokrat, Pengusaha, dan Politisi”

7

Selasa, 16 Desember 2014 Koran Sindo “Kementerian Perindustrian Prioritaskan Bangun Kawasan Industri di Luar Jawa”

9

Selasa, 16 Desember 2014 Media Indonesia

“Kementerian Perindustrian Prioritaskan Bangun Kawasan Industri di Luar Jawa”

Advertorial ini lebih mengangkat mengenai kebijakan baru atau capaian keberhasilan Kementerian Perindustrian, seperti pembahasan UU Perindustrian No. 3 Tahun 2014 yang baru disahkan untuk menggantikan UU Perindustrian No. 5 Tahun 1984. Karena pada tahun 2014 terdapat pergantian Presiden yang juga terjadi pergantian menteri, maka sebagai penghormatan


33

terhadap menteri sebelumnya MS. Hidayat, terdapat juga advertorial tentang MS. HIdayat yang menggambarkan kiprah beliau menjadi pilot Kementerian Perindustrian pada 1 periode jabatan. Dan untuk program menteri baru yaitu membangun kawasan industri di luar Pulau Jawa, juga menjadi bahan yang bagus untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai kinerja Kementerian Perindustrian. 3.1.13

Koordinasi Penyelenggaran Pameran Dalam Negeri

Kegiatan Koordinasi Penyelengggaraan Pameran Dalam Negeri dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam tahun 2014. Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi pada pameran yang dilaksanakan di dalam negeri. Kementerian Perindustrian diwakili Pusat Komunikasi Publik sebagai koordinator pameran dalam negeri memilih 2 (dua) pameran besar yang diikuti yaitu Pameran Sanur Kreatif Expo 2014 dan Hari Pangan Sedunia ke-34 tahun 2014. Pelaksanaan pameran tersebut, sebagai berikut: 1.

Pameran Sanur Kreatif Expo (SKE) 2014

Sanur Kreatif Expo 2014 adalah agenda tetap para stakeholder Pariwisata, Pecinta, dan Penggiat Pariwisata Bali. SKE 2014 merupakan program unggulan Sanur Village Festival dalam rangka mendukung Program Pemerintah dibidang Ekonomi Kreatif Nasional dan kepedulian akan perkembangan sub-sektor Industri Kreatif Indonesia. SKE 2014 ini diharapkan menjadi wadah yang selalu efektif bagi para pelaku Industri Kreatif terutama pengrajin untuk berpromosi dan bertukar pikiran dalam tujuan meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kreatifitas mereka. SKE 2014 sekaligus menjadi event yang memberikan informasi untuk mengenal seluruh potensi yang dimiliki Indonesia dengan Bali sebagai gerbang utamanya yang ditunjukkan untuk meningkatkan investasi di Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya. Pusat Komunikasi Publik sebagai koordinator pameran dalam negeri di Kementerian Perindustrian bersama BDI Denpasar dan beberapa UKM binaan BDI Denpasar berpartisipasi dalam Sanur Kreatif Expo 2014 yang diselenggarakan di Maisonnete area Segara Beach, Sanur, Bali 20-24 Agustus 2014. Keikutsertaan Kementerian Perindustrian dalam pameran ini bertujuan untuk menampilkan keunggulan serta keunikan kerajinan dari produsen kreatif dalam negeri. Sekaligus menyosialisasikan kebijakan atau peraturan dan sekolah yang dimiliki Kementerian Perindustrian, seperti BDI Denpasar yang memiliki Bali Creative Industry Centre yang di dalamnya telah ada kelas membuat animasi untuk siswanya. Sanur Kreatif Expo 2014 yang mengangkat tema “CreACTIVE YOUTHivity” sangat cocok untuk menampilakn kekreatifan generasi penerus bangsa. Gambar 3.10 Partisipasi pada Pameran Sanur Kreatif Expo (SKE) 2014

34


2.

Pameran Hari Pangan Sedunia

Pameran Hari Pangan Sedunia 2014 merupakan agenda Internasional yang diselenggarakan untuk menampilkan penyediaan pertanian yang baik dan berkualitas, dengan target untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Tahun 2014 merupakan penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia ke-34 yang diselenggarakan di Lapangan Maccini Sombala Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 6 - 11 November 2014 dengan tema “Pertanian Bioindustri Berbasis Pangan Lokal Potensial”. Pameran Hari Pangan Sedunia ke-34 bertujuan untuk menstimulasi dan memotivasi para stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ketahanan pangan dan penyebaran teknologi yang efektif dan efisien untuk peningkatan produksi pangan, serta sebagai penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pentingnya optimalisasi sumber daya lokal untuk kemandirian pangan. Kementerian Perindustrian yang diwakili oleh Pusat Komunikasi Publik sebagai koordinator dalam memilih untuk berpartisipasi di pameran ini adalah untuk menunjukkan kekuatan pangan lokal yang potensial. Sekaligus menyosialisasikan kebijakan dari Klinik Kemasan, HKI, dan informasi pelayanan publik. Selain itu Pameran Hari Pangan Sedunia yang diselenggarakan di Lapangan Maccini Sombala Makassar, Sulawesi Selatan ini adalah pameran ke-34 dan dijadwalkan untuk dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Pada Pameran Hari Pangan Sedunia, Pusat Komunikasi publik dengan Balai Diklat Industri Makassar, Sekolah Menengah Analisis Kimia (SMAK) Makassar, Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Makassar, dan Akademi Tehnik Industri (ATI) Makassar berpartisipasi dengan mendisplay hasil penelitian di masingmasing sekolah tersebut dan membawa mitra/UKM binaan dari BDI Makassar. Seperti nama pamerannya yaitu Hari Pangan, yang di tampilkan/dipromosikan untuk pameran adalah produk coklat olahan, kopi, dan makanan olahan hasil laut, seperti agar-agar rumput laut. Gambar 3.11 Partisipasi pada Pameran Hari Pangan Sedunia


35

3.1.14


Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2014 diselenggarakan dengan menganut konsep perpaduan unsur informasi, edukasi, bisnis, dan hiburan. Konsep ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk memajukan industri nasional. Untuk itu, terkait dengan konsep penyelenggaraan pameran, thema yang dipilih dalam pergelaran pameran adalah Inovasi dan Kreatifitas Kunci Kemandirian Indonesia. Insprirasi diharapkan tumbuh dan berkembang dari kalangan generasi muda dengan latar belakang pemikiran bahwa generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dimasa depan diharapkan tampil dan berpartisipasi aktif dalam membangun sektor industri. Harapan akan tampilnya generasi penerus dalam pengembangan industri memang cukup beralasan. Pasalnya, dewasa ini generasi muda dengan latar belakang pendidikannya, terbukti mampu menghasilkan karya-karya yang bermanfaat secara ekonomis dan sosial melalui kreatifitas dan inovasi yang dihasilkannya. Sebagai gambaran, kreatifitas dan inovasi kawula muda di kota Bandung, telah mendorong terbentuknya komunitas-komunitas tertentu dikalangan masyarakat. Bisa disebutkan disini, komunitas elektronika dan telematika, komunitas penggemar hijab, penggemar jaket, dan sebagainya. Jumlah peserta PPI 2014 mencapai 106 perusahaan. Bila dilihat dari komposisi produk yang ditampilkan, tercatat produk Fesyen ( TPT, Hijab, Batik, Alas Kaki ) menempati urutan pertama dan diikuti oleh 38 perusahaan, disusul berturut-turut produk kerajinan dan aksessoris, 10 perusahaan, makanan dan minuman, 10 perusahaan, elektronika dan telematika, 10 perusahaan, musik dan olahraga, 9 perusahaan, produk kosmetik dan herbal, 6 perusahaan, alat transportasi, dan aksessoriesnya, 6 perusahaan. Bila dilihat dari asal kota peserta, terbanyak berasal dari Kota Bandung dan sekitarnya, dengan 48 perusahaaan, disusul ditempat kedua dan seterusnya , DKI Jakarta dengan 27 peserta, Kota Tanggerang Selatan, 10 peserta, Yogyakarta, dengan 3 peserta. Kota lainnya seperti Lombok, Depok, Cimahi, Cianjur, Cirebon, Garut Bekasi, Sidoarjo, Semarang, masing-masing dengan 1 peserta. Selama berlangsungnya PPI 2014, pengunjung pameran selain bisa menyaksikan produk unggulan, juga disuguhkan berbagai acara pendukung seperti Talk-Show, Aneka Demo, dan hiburan musik. Acara yang dikemas secara apik, ternyata mampu menyedot pengunjung dalam jumlah yang cukup banyak. Sebagai gambaran, talk-show yang membahas upaya peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dihadiri sekitar Gambar 3.12 Pelaksanaan Pameran Produksi Indonesia 2014

36


100 pengunjung, baik mahasiswa maupun pegawai negeri peserta Bakohumas Pusat. Demikian pula, ketika membahas desain Hijab dan perkembanggannya, tampak 50-an kaum ibu yang tergabung dalam komunitas “Hijabers”, Kota Bandung dan sekitarnya, tampak antusias mendengarkan paparan nara sumber yang juga menjadi salah satu peserta pameran.

Gambar 3.13 Booth Hiburan Pameran Produksi Indonesia 2014

3.1.15


Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dengan membuat rancangan peliputan wartawan dalam kunjungan pimpinan Kemenperin dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait di pusat dan daerah. Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan, terhitung sejak Januari sampai Desember 2014. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dengan membuat rancangan peliputan wartawan dalam kunjungan pimpinan Kemenperin dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait di pusat dan daerah. Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan, terhitung sejak Januari sampai Desember 2014. 3.1.16

Workshop Pendalaman Kebijakan Industri untuk Wartawan

a. Workshop Pendalaman Kebijakan Industri untuk Wartawan Kegiatan workshop pendalaman kebijakan industri tahun 2014 diikuti 38 wartawan dari media cetak dan elektronik. Workshop dimaksudkan untuk menginformasikan informasi dan kebijakan terkait sektor industri kepada wartawan. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat luas melalui media massa serta untuk meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan dengan media. Dalam workshop kebijakan industri, dihadirkan narasumber para pejabat Kementerian Perindustrian untuk memaparkan kebijakan dan program dari sektor-sektor yang dibina agar dapat menyampaikan pemaparan yang komprehensif bagi para peserta. Informasi yang disampaikan para narasumber di antaranya mengenai Prospek dan Tantangan Industri Permesinan Nasional Menghadapi MEA 2015, Peningkatan Daya Saing Industri Menjelang


37

MEA 2015, Kebijakan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri, Prospek dan Tantangan Hilirisasi Minerba, Prospek dan Tantangan Industri Makanan dan Minuman Menghadapi MEA 2015 serta Peran Pemerintah dalam Penguatan IKM Pangan danMinuman.

Gambar 3.14 Pelaksanaan Workshop Pendalaman Kebijakan Industri untuk Wartawan

Gambar 3.15 Pelaksanaan Workshop Pendalaman Kebijakan Industri untuk Wartawan

38


Gambar 3.16 Pengarahan dari Wakil Menteri Perindustrian, Alex W. Retraubun

Melengkapi agenda kegiatan workshop pendalaman kebijakan industri untuk wartawan, dilakukan kunjungan ke IKM tenun Sekar Jepun untuk melihat sekaligus meliput kegiatan usaha kecil menengah di bidang kain tenun khas Bali yang sudah mendunia tersebut.

Gambar 3.17 Kunjungan ke Sekar Sepun UKM Bali


39

b. Focus Group Discussion tentangRIPIN Kegiatan workshop ini dilaksanakan tanggal 13 Juni 2014 di Bali. Workshop dihadiri 40 peserta yang terdiri dari wartawan dari media cetak dan elektronik nasional, dan pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, pejabat Eselon III dan IV Pusat Komunikasi Publik, serta beberapa staf Puskom. FGD bertujuan memberikan informasi mendalam mengenai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) serta mencari masukan dalam proses penyusunan RIPIN. RIPIN merupakan rumusan untuk melaksanakan isi UU No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian dalam rangka melaksanakan akselerasi industri nasional. Inti dari akselerasi industrialisasi 2012-2014 ini adalah hilirisasi sumber daya alam (minerba, agro, gas). Dalam FGD, disampaikan informasi yang di antaranya mengenai industri prioritas yang didorong pengembangannya oleh Kementerian Perindustrian. Industri prioritas merupakan industrian dalan dengan mengacu pada perwilayahan khusus seperti yang diamanatkan dalam UU No 3 tahun 2014 tentang perindustian. Informasi yang komprehensif mengenai RIPIN diharapkan dapat disebarluaskan kepada masyarakat melalui tulisan para jurnalis media yang mengikuti FGD.

Gambar 3.18 Suasana FGD RIPIN I

c. Focus Group Discussion tentang P3DN Kegiatan FGD mengenai P3DN dilaksanakan pada 13-14 November 2014 di Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan ini diikuti 30 peserta yang terdiri dari wartawan dari media cetak dan elektronik nasional. FGD menghadirkan Staf Ahli Bidang Pemasarandan P3DN serta pelaku industri dan ketua Asosiasi industri sebagai narasumber. Dalam FGD, dibahas mengenai upaya pemerintah mendorong penggunaan barang/jasa produk dalam negeri khususnya dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, BUMN/BUMD. Disampaikan oleh narasumber bahwa upaya tersebut masih mengalami hambatan dengan belum

40


diterapkannya sanksi bagi instansi yang tidak mengikuti aturan terkait P3DN serta kebijakan yang belum memihak pada produk dalam negeri. Diharapkan, dari FGD tersebut, dapat diperoleh masukan guna mendorong pelaku usaha untuk menerapkan aturan P3DN dalam belanja modal.

Gambar 3.19 Suasana FGD RIPIN II (P3DN)

3.1.17 Jumpa Pers Akhir Tahun Kegiatan ini diadakan pada tanggal 22 Desember 2014. Kegiatan ini dilakukan untuk menginformasikan apa saja yang telah berhasil dilakukan Kementerian Perindustrian selama satu tahun berjalan untuk memajukan sektor industri. Selain itu, pada kegiatan ini disampaikan pula keberhasilan yang dicapai maupun kegagalannya. Secara umum, pertumbuhan industri non migas lebih besar dari pertumbuhan nasional dan memiliki kontribusi yang cukup besar. Oleh karena itu, keberhasilan ini tentunya perlu disampaikan kepada masyarakat luas melalui kegiatan jumpa pers yang mengundang media cetak, elektronik, maupun online nasional. Kegiatan ini juga memberikan gambaran kedepan mengnai pertumbuhan dan target-target industri kedepannya dan arah kebijakannya. Pada jumpa pers ini, Menteri Perindustrian didampingi oleh seluruh Pejabata Eselon I, Staf Ahli, dan Staf Khusus.


41

Gambar 3.20 Pengarahan Oleh Menteri Perindustrian dalam Jumpa Pers

3.1.18

Diskusi Pimpinan dengan Media Massa

Diskusi Pimpinan Dengan Media Massa pada tahun anggaran 2014 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut: 1. Diskusi pertama dilaksanakan di Festival Citilink, Bandung dengan mengangkat tema “Perkembangan Pertumbuhan Industri Nasional” pada tanggal 25 Mei 2014. Pada diskusi tersebut Sekjen Kemenperin Ansari Bukhari menyampaikan paparan mengenai pertumbuhan industri pada tahun 2014. Pelaksanaan diskusi beriringan dengan pelaksanaan Pameran Produksi Indonesia sehingga pemberitaan dapat mengangkat pula mengenai pertumbuhan industri yang didukung pemasaran produk melalui pameran yang diselenggarakan. 2. Diskusi kedua dilakukan pada tanggal 24 Juli 2014 mengangkat tema pertumbuhan industri terkini. Pemilihan topic ini didasarkan atas akan berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, sehingga perlu disebarluaskan capaian selama pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. 3. Diskusi ketiga mengangkat tema “Potret Industri garam Nasional” yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan narasumber Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun, Kepala Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, dan Kepala Sub direktorat Industri Kimia Dasar Lainnya Wahyudi. Pada diskusi ini dipaparkan mengnai teknologi terkini yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan garam berkualitas lebih baik dibandingkan pembuatan garam dengan teknologi konvensional. 4. Diskusi keempat dilakukan pada tanggal 3 Desember 2014 dengan narasumber Menteri Perindustrian Saleh Husin.Diskusi ini juga merupakan perkenalan Menperin yang baru kepada wartawan dengan membahas mengenai visi misi dari Menperin Saleh Husin untuk memajukan pertumbuhan industri Indonesia kedepannya. 5. Diskusi kelima dilakukan pada tanggal 12 Desember 2015. Diskusi ini dilaksanakan

42


berbarengandenganacara workshop yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Industri. Menteri perindustrian memberikan paparan mengenai pertumbuhan dan perkembangan industri menjelang berakhirnya tahun 2014. 3.1.19 Liputan Video/Foto kegiatan Pimpinan Kemenperin Kegiatan liputan video/foto kegiatan Pimpinan Kemenperin dilakukan untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan Pimpinan Kementerian Perindustrian yang kemudian disebarluaskan melalui website Kementerian Perindustrian dan sebagai dokumentasi bagi Kemenperin. Kegiatan liputan Video/Foto Pimpinan Kementerian Perindustrian ini dilakukan dalam periode tahun 2014 dengan jumlah kegiatan seperti tercantum dalam tabel berikut.

Grafik 3.5 Pelaksanaan Liputan Foto/Video Kegiatan Pimpinan Kemenperin Januari-Desember 2014

Gambar 3.21 Liputan yang dilakukan saat Menteri Perindustrian Periode 2009-2014 MS Hidayat meresmikan Ground Breaking Engine Plant Toyota Motor Manufacturing Indonesia


43

Liputan Kegiatan pimpinan ini bukan hanya untuk meliput semua kegiatan Menteri Perindustrian tetapi juga Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Direktur yang mengikuti acara-acara atau kegiatan yang mengundang Kementerian Perindustrian. Seperti pada contoh foto di atas, adalah saat Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian memberikan pemaparan sekaligus diskusi dengan forum Badan Koordinasi Kehumasan yang membahas tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 3.1.20 Liputan Pers Pimpinan Kemenperin Kegiatan Liputan pers di Kementerian Perindustrian dilaksanakan sebanyak 40 (empat puluh) kali dari Januari sampai dengan bulan Desember 2014. Kegiatan ini dilakukan dalam memberikan informasi kepada wartawan tentang suatu kebijakan atau capaian kinerja, atau menanggapi suatu isu agar tak berkembang ke arah negatif. Kegiatan liputan dilaukan dengan melibatkan wartawan untuk peliputan kegiatan-kegiatan Pimpinan yang memiliki potensi yang baik untuk menjadi isu nasional, maupun kegiatan-kegiatan prioritas yang dapat meningkatkan potensinya untuk lebih berkembang. Liputan pers hingga akhir tahun 2014 telah dilakukann sebanyak 40 kali, yaitu: 1.

Liputan Pers Pimpinan Kemenperin Dalam Rangka Pengukuhan Pengurus Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ASTRULI) di Kemenperin pada tanggal 28 Februari 2014,

2. Liputan Pers Pimpinan Kemenperin Dalam Rangka Pelantikan Pejabat Eselon I dan II di Kemenperin pada tanggal 3 Maret 2014 3.

Liputan Pers Kunjungan Menteri Perindustrian ke PT Dirgantara Indonesia di Bandung pada tanggal 6-7 Maret 2014

4.

Biaya Liputan Pers Pimpinan Kemenperin Dalam Rangka Launching Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI) pada tanggal 12 Maret 2014

5. Liputan Pers Pimpinan Kemenperin dalam rangka Peresmian Gedung Pusat Kreatif Bali pada tanggal 20-21 Maret 2014 6.

Liputan Pers Pelantikan Dirjen BIM Kemenperin di Kementerian Perindustrian pada tanggal 26 Maret 2014

7.

Liputan Pers Rapat Koordinasi Antara Menperin dan Menkeu Membahas Tindak Lanjut Langkah-langkah Pengendalian Impor dan Peningkatan Ekspor Produk Industri pada tanggal 1 April 2014

8. Liputan Pers 6th Indonesian International Cocoa Conference and Dinner 2014 di Bali pada tanggal 16-17 Mei 2014 9.

Liputan Pers Seminar Nasoinal Teknnologi Industri Hijau di Semarang

10. liputan pers Forum Komunikasi Pimpinan dengan Instansi terkait di Bandung, pada tanggal 22-23 Mei 2014 11. Liputan Pers diskusi pertumbuhan industri di Bandung pada tanggal 24-25 Mei 2014 12. Liputan Pers peletakan batu pertama pembangunan pabrik baja khusus PT. Resteel Industry Indonesia di Batam, pada tanggal 28-29 Mei 2014 13. liputan MoU pendirian dan pengembangan Akademi Komunitas antara Kemenperin dengan Kemendikbud di Kementerian Perindustrian, pada tanggal 27 Juni 2014

44


14. liputan pers Smartphone 4G pertama di Indonesia di Batam, pada tanggal 5-6 Juli 2014 15. liputan kegiatan Buka Puasa bersama di Ruang Garuda Kemenperin, pada tanggal 7 Juli 2014 16. liputan pers Forum Komunikasi Menteri Perindustrian dengan Dunia Usaha dan Instansi Terkait dalam rangka Safari Ramadhan 1435 H di Bandung, pada tanggal 18-19 Juli 2014 17. liputan pers Halal Bihalal Kementerian Perindustrian di Ruang Garuda, pada tanggal 6 Agustus 2014 18. liputan Launching Kapal Ferry RORO 5.000 GT “KMP LEGUNDI” di Surabaya, pada tanggal 11-12 Agustus 2014 19. liputan pers Penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana, pada tanggal 13 Agustus 2014. 20. Liputan Pers Forum Komunikasi Bakohumas di Discovery Kartika Plaza Kuta, Bali. tanggal 29-30 Agustus 2014 21. liputan Keynote Speech Wakil Menteri Perindustrian pada Marintec Indonesia. Surabaya, tanggal 9-10 September 2014 22. Liputan Pers Penerimaan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Jakarta, pada tanggal 12 September 2014 23. Liputan Wisuda dan Persemian Gedung ATK dan SMTI di Yogyakarta, pada tanggal 24-26 September 2014 24. Liputan Pers Test CAT Kemenperin, pada tanggal 7 Oktober 2014 25. Liputan Pers Diseminasi Hasil Litbang Terapan BBTPPI, pada tanggal 29-31 Oktober 2014 di Semarang 26. Liputan Pers Kunjungan Menperin ke Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 14-16 Nopember 2014 27. Liputan pers kunjungan kerja Menperin ke Semarang dan Kudus pada tanggal 17-19 Nopember 2014 28. liputan pers pelaksanaan ujian Online CPNS Kemenperin pada tanggal 20 September 2014 29. Liputan Pers penyerahan penghargaan bidang Industri 2014 pada tanggal 15 Oktober 2014 30. liputan pers pertandingan futsal dalam rangka pembukaan HUT KORPRI, pada tanggal 24 Nopember 2014 31. Liputan Pers Silaturahmi Menteri Perindustrian, Wamenperin dan staff Khusus dengan Dunia Usaha, pada tanggal 16 Oktober 2014 32. liputan pers kunjungan kerja Menperin ke Batam, pada tanggal 4 Desember 2014. 33. Liputan pers kunjungan Menperin ke Palu, pada tanggal 5 Desember 2014 34. Liputan pers kunjungan Menperin ke Gresik dan Lamongan, pada tanggal 10 Desember 2014 35. Liputan pers peresmian pabrik Honda di Karawang, pada tanggal 11 Desember 2014 36. Liputan Pers pembukaan Muktamar ke 4 Serikat Tani Islam Indonesia, pada tanggal 12 Desember 2014 37. liputan pers penyerahan anugrah keterbukaan informasi publik, pada tanggal 12 Desember 2014


45

38. liputan pers Kunjungan Menperin ke Family Gathering FORWIN Bogor, pada tanggal 12-13 Desember 2014 39. Liputan pers pertemuan Menperin dengan Kepala BKPM, pada tanggal 16 Desember 2014 40. liputan pers kunjungan Menperin ke STTT dan Industri Tekstil di Bandung 19-20 Desember 2014 3.1.21


Forum Komunikasi Bakohumas merupakan kegiatan yang digunakan sebagai wadah bagi pejabat kehumahasan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk menyosialisasikan isu dan kebijakan strategis di masing-masing instansi. Dengan demikian, Forum Komunikasi Bakohumas dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Perindustrian sebagai media untuk menyosialisasikan program dan kebijakan strategis di sektor industri kepada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dalam rangka penyelarasan dan memberikan pemahanan, maupun untuk memperoleh masukan terhadap isu dan kebijakan sektor industri melalui penyelenggaraan Forum Komunikasi Bakohumas. Kegiatan Forum Komunikasi Bakohumas pertama kali pada tanggal 26 – 28 Maret 2014 di Yogyakarta, dengan jumlah peserta 80 orang. Tema yang diangkat yaitu “Sosialisasi UndangUndang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian”. Narasumber yang hadir pada kegiatan tersebut yakni Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi Kemenperin dan Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya Kemenkominfo.

Gambar 3.22 Pembukaan Forum Bakohumas 2014

46


Disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perindustrian menjadi Undang-Undang oleh DPR RI pada tanggal 19 Desember 2013 yang lalu dan telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 15 Januari 2014 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat serta memberikan ruang yang lebih luas untuk peningkatan kinerja sektor industri dan lebih memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam pengembangan industri nasional. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian merupakan pengganti dari UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang pada kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan paradigma pembangunan industri dewasa ini. Hal utama dalam penggantian UU ini dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam paparannya, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi Kemenperin, Ibu Dyah Winarni Poedjiwati menyampaikan substansi dari UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, antara lain: 1. 2.

Undang-Undang tentang Perindustrian yang baru diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan Industri nasional. Untuk dapat diketahui bahwa UU tentang Perindustrian ini terdiri dari 17 Bab dan 125 Pasal yang mengatur beberapa ketentuan pokok, antara lain mengenai : a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian; b. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN); c. Industri Strategis; d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam; e. Pembangunan Sumber Daya Manusia; f. Infrastruktur Industri; g. Standardisasi Industri; h. Indakan Pengamanan Industri; serta i. Fasilitas Industri.

Ketentuan-ketentuan tersebut harus dijalankan dengan semangat dan paradigma baru, dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor industri nasional sebagai salah satu sektor utama penggerak ekonomi nasional. Ketentuan-ketentuan tersebut juga harus diimplementasikan secara konkret dalam berbagai program dan kegiatan prioritas Kementerian Perindustrian. Sementara narasumber yang kedua yaitu Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Djoko Agung Harijadi. Beliau berharap lahirnya UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dapat menjadi landasan hukum yang baru dan kuat bagi para pengembang industri untuk mendapatkan kepastian berinvestasi di berbagai sektor industri. Selain itu, UU ini juga diharapkan dapat membangun industri berdaya saing yang tidak hanya mengandalkan landasan hukum tetapi juga dukungan berbagai macam infrastruktur dan pihak-pihak lain termasuk para Humas Pemerintah di dalamnya. Beliau juga menambahkan bahwa pengurus Bakohumas menyadari sinergitas dan koordinasi dalam komunikasi lintas sektor saat ini masih belum maksimal sehingga sudah seyogyanya seluruh humas pemerintah bekerjasama dalam penyebaran informasi pemerintah yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat. Pada kesempatan ini, peserta Forum Komunikasi Bakohumas juga melakukan kunjungan ke unit kerja Kementerian Perindustrian, yakni Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) di Yogyakarta


47

dan Akademi Teknologi Kulit (ATK). Forum Komunikasi Bakohumas kegiatan kedua dilaksanakan oleh Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian pada tanggal 29-31 Agustus 2014 di Denpasar, Bali dengan tema “Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional”. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) merupakan salah satu dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang diamanatkan oleh undang-undang dari keseluruhan satu (1) Rancangan UU tentang Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri, enam (6) Rancangan Peraturan Pemerintah, lima (5) Rancangan Peraturan Presiden, dan empat belas (14) Rancangan Peraturan Menteri.

Gambar 3.23 Narasumber dan Peserta pada Forum Bakohumas 2014

Sekjen Kemenperin memaparkan bahwa pada dasarnya kesepuluh industri prioritas dalam RIPIN akan dikembangkan oleh Indonesia dengan menitikberatkan pada keunggulan SDA dan SDM yang dimiliki. Sebagai contoh, dalam industri otomotif, Indonesia berfokus pada industri komponen mobil untuk meningkatkan TKDN mobil merek global yang diproduksi di Indonesia. Pertimbangan pembangunan industri tidak hanya berdasarkan potensi industri seperti SDA dan SDM yang dimiliki, tetapi juga faktor jarak sentra industri dengan sumber bahan baku. Contohnya, industri yang akan dikembangkan di Kalimantan dan Sulawesi dapat difokuskan untuk mineral tambang, sebaliknya industri hilir tidak disarankan untuk dibangun di kawasan timur karena harus berdekatan dengan konsumen langsung. Sekjen Kemenperin menaruh harapan pada pemerintahan presiden terpilih yang akan datang untuk kesesuaian program-program kerja yang akan disusun dengan UU Perindustrian. Sekjen menilai saat ini terdapat banyak keterkaitan antara UU Perindustrian dengan program yang pernah dipaparkan, misalnya pengembangan IKM dalam negeri dan pengembangan transportasi laut maupun sumber daya laut. Diharapkan, program-program pemerintah yang akan datang bisa semakin bersinergi dengan rumusan dalam UU Perindustrian. Selain sesi paparan dengan narasumber, kegiatan Forum Komunikasi Bakohumas kali ini juga mengadakan kunjungan ke sentra industri tekstil di Bali, yaitu industri tekstil Suka Pandawa, pabrik tekstil yang memproduksi pakaian bordir. Dalam kunjungan ini peserta berkesempatan

48


menyaksikan proses pembuatan sebuah produk tekstil yang awalnya hanya berupa gulungan kain menjadi pakaian jadi lengkap dengan bordiran khas Bali di dalamnya.

Gambar 3.24 Kunjungan Ke Sentra Industri Tekstil, Bali

3.1.22 Forum Komunikasi Menteri Perindustrian dengan Dunia Usaha dan Instansi Terkait Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Kementerian Perindustrian dengan Dunia Usaha dan Instansi Terkait akan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali selama periode tahun 2014. Kegiatan pertama dilaksanakan di Harris Convention Festival Citylink Bandung pada tanggal 22 Mei 2014 dengan mengangkat topik “UU Perindustrian dan Pentingnya Peraturan Pendukungnya”. Narasumber yang hadir pada kegiatan ini yaitu Guru Besar ITB, Prof. Dradjad Irianto selaku Tim Pokja Penyusunan UU Perindustrian, Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri Kemenperin, Sony Maulana selaku Legal Drafter Penyusunan UU Perindustrian, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan Tenaga Ahli Ditjen Bina Marga Kementerian PU. Kegiatan ini diresmikan langsung oleh Menteri Perindustrian, didampingi oleh Wakil Menteri Perindustrian, Wakil Gubernur Jawa Barat, para Pejabat Eselon I dan II Kemenperin serta Kepala Dinas Terkait se-Provinsi Jawa Barat. Peserta yang hadir adalah kalangan Ketua KADIN Jawa Barat, Pengurus APINDO Jawa Barat, Asosiasi Industri seperti ASMINDO, GAIKINDO, AMKRI, AIKI, APRISINDO, INSA, GAPMMI, API, Ketua dan Pengurus Forum Ekonomi Jabar serta perusahaan binaan Kementerian Perindustrian. Dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan dalam rangka menjaring masukan dari berbagai pihak terkait dengan penyusunan Peraturan Pendukungnya, kegiatan ini bertujuan untuk menjaring masukan dari stakeholder industri sebagai bahan penyusunan Peraturan Pendukung Pelaksanaan UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.


49

Dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan dalam rangka menjaring masukan dari berbagai pihak terkait dengan penyusunan Peraturan Pendukungnya, kegiatan ini bertujuan untuk menjaring masukan dari stakeholder industri sebagai bahan penyusunan Peraturan Pendukung Pelaksanaan UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

Gambar 3.25 Keynote Speech dari Menteri Perindustrian MS Hidayat

Gambar 3.25 Keynote dari Menteri Perindustrian MS Hidayat beberapa ketentuan Berkaitan dengan tema ForumSpeech Komunikasi kali ini, Menperin menyampaikan pokok yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang harus menjadi Berkaitan dengan tema Forum Komunikasi kali ini, Menperin menyampaikan beberapa perhatian kita bersama, antara lain mengenai:

ketentuan pokok yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian; (2) Rencana Induk harus menjadi perhatian kita bersama, antara lain mengenai: Pembangunan Industri Nasional (RIPIN); (3) Industri Strategis; (4) Pemanfaatan Sumber Daya

(5) Pembangunan Sumber Daya Manusia; Infrastruktur Industri;(2) (7) Rencana Standardisasi (1)Alam; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di (6) Bidang Perindustrian; Induk Industri; (8) Tindakan Industri;(3) serta (9) Fasilitas Industri. Pembangunan IndustriPengamanan Nasional (RIPIN); Industri Strategis; (4) Ketentuan-ketentuan Pemanfaatan Sumber tersebut harus dijalankan dengan semangat dan paradigma baru, dalam rangka mendorong Daya Alam; (5) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (6) Infrastruktur Industri; (7) pertumbuhan sektor industri nasional sebagai salah satu sektor utama penggerak Standardisasi Industri; (8) Tindakan Pengamanan Industri; serta (9) Fasilitasekonomi Industri. nasional. Ketentuan-ketentuan juga harus dengan diimplementasikan konkret dalam Ketentuan-ketentuan tersebut tersebut harus dijalankan semangat secara dan paradigma baru, berbagai program dan kegiatan prioritas Kementerian Perindustrian. dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor industri nasional sebagai salah satu sektor Pemerintah bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan industri nasional memiliki utama penggerak ekonomi nasional. Ketentuan-ketentuan tersebut juga harus tanggung jawab untuk menyusun berbagai peraturan perundangan sebagai ketentuan diimplementasikan secara konkret dalam berbagai program dan kegiatan prioritas pendukung yang diamanatkan oleh UU tentang Perindustrian tersebut, berupa 1 (satu) UU Kementerian Perindustrian. tentang Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri, 6 Peraturan Pemerintah, 5 (lima) Peraturan Presiden, serta 14 Peraturan Menteri.

Memasuki sesi pemaparan, Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri Kemenperin, Achdiat Laporan TahunanPusat Komunikasimengenai Publik 2014UU Perindustrian secara umum. Ada beberapa hal yang Atmawinata menyampaikan disampaikan, diataranya mengenai latar belakang dibentuknya UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi disusunnya UU Perindustrian ini seperti otonomi daerah, era globalisasi, dan liberalisasi ekonomi telah membawa perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta perlunya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal oleh industri

50


64

nasional guna penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya di dalam negeri dan perlunya peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintah secara langsung di dalam mendukung pengembangan industri nasional. Selain itu, ada hal baru dari UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian ini, yakni Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN) dan Rencana Kerja Pembangunan Industri (RKPI). Forum Komunikasi Kementerian Perindustrian dengan Dunia Usaha dan Instansi Terkait kegiatan-2 kembali dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Forum Komunikasi kali ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2014 di The Trans Luxury Hotel Bandung dalam rangka Safari Ramadan 1435 H dengan mengambil tema “Kilas Balik 2009-2014, Prospek dan Tantangan Pembangunan Industri Jawa Barat ke Depan”. Kegiatan Safari Ramadan di Bandung diawali dengan forum dialog yang dipandu oleh Suryopratomo sebagai moderator, serta dilanjutkan dengan buka puasa bersama oleh seluruh peserta. Dalam forum dialog, hadir sebagai narasumber yaitu Bapak Menteri Perindustrian; Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Deddy Mizwar; Ketua Umum KADIN Jawa Barat, Agung Suryamal; dan Ketua Forum Ekonomi Jawa Barat, Jajat Priyatna Purwita. Kegiatan ini dihadiri oleh ± 350 peserta, terdiri dari Pejabat Eselon I dan II Kemenperin, Pengurus dan Anggota KADIN Provinsi Jawa Barat, Pengurus dan Anggota Forum Ekonomi Jawa Barat, asosiasi industri, perbankan kalangan dunia usaha dan Pejabat dinas terkait se-Provinsi Jawa Barat. Selain diskusi, dalam rangkaian acara forum tersebut juga diserahkan bingkisan Idul Fitri serta Al-Quran kepada beberapa pondok pesantren di Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut disampaikan paparan mengenai: a. Perkembangan Industri di Jawa Barat, oleh Ketua KADIN Jawa Barat, Agung Suryamal; dan b. Tantangan Industri di Jawa Barat, oleh Ketua Forum Ekonomi Jawa Barat, Jajat Priatna Purwita.

Gambar 3.26 Pelaksanaan Safari Ramadhan Menteri Perindustrian


51

Menteri Perindustrian juga menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki keunggulan dan peran strategis baik dari sisi geografis maupun ekonomi. Dari sisi geografis, Provinsi Jawa Barat berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional yang dapat dijadikan sebagai pasar, pusat keuangan dan permodalan, serta pengembangan teknologi. Dari sisi ekonomi, pada tahun 2012, Provinsi Jawa Barat merupakan penyumbang PDB nasional terbesar ketiga (14,07%), setelah Provinsi DKI Jakarta (16,40%) dan Jawa Timur (14,88%). Di samping itu, Provinsi Jawa Barat mempunyai keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM), dimana jumlah penduduk Jawa Barat adalah yang terbesar di Indonesia sehingga merupakan potensi yang besar, baik sebagai faktor produksi maupun sebagai pasar yang sangat potensial. Kualitas SDM cukup diandalkan, khususnya di tingkat pendidikan tinggi karena ditunjang oleh banyaknya perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang berkualitas di Jawa Barat. Keunggulan-keunggulan tersebut harus terus dimanfaatkan dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi di Jawa Barat. Namun demikian, pembangunan ekonomi Jawa Barat selama ini masih belum merata dan terjadi disparitas pembangunan ekonomi antara wilayah Jawa Barat bagian selatan dengan Jawa Barat bagian utara. Di samping itu, masih dijumpai kendala dalam pembangunan ekonomi seperti aspek infrastrukur (jalan, lahan, pasokan listrik dan air bersih), serta aspek birokrasi yang masih menyebabkan high cost economy, misalnya terkait dengan perizinan. Wakil Gubernur Jawa barat, Dedy Mizwar dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini yang diharapkan dapat menjadi pertukaran ide dan informasi antara dunia usaha dengan pemerintah guna mencari solusi dan terobosan untuk pengembangan industri ke depan. Beliau juga menambahkan bahwa sektor industri sangat strategis untuk pembangunan nasional, Jawa Barat sebagai provinsi terbesar untuk industri telah mengembangkan industri sesuai dengan keunggulan daerah. Saat ini fokus pengembangan industri diarahkan untuk menghasilkan tata ruang yang kondusif untuk investasi, sebagai upaya untuk menarik investor dengan berbagai kemudahan dan kenyamanan. Kedepan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memprioritaskan pengembangan industri sektor pertanian yang berasaskan ekonomi kerakyatan. Jawa Barat juga akan mengembangakan industri yang berbasis dari air, karena ke depannya air akan menjadi komoditas yang bernilai tinggi yang akan memberikan manfaat untuk generasi yang akan datang. Informasi industri di Jawa Barat diharapkan dapat menjadi masukan untuk rencana invetasi di jawa Barat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Momentum ini sangat strategis dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha untuk mendukung daya saing perekonomian Jawa Barat dan daya saing nasional secara umumnya. Informasi yang diberikan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk rencana pembangunan industri untuk peningkata kesejahteraan rakyat Jawa Barat. 3.1.23 Seminar/Sarasehan dengan Perguruan Tinggi Kegiatan Penyelenggaraan Seminar dengan Perguruan Tinggi sampai dengan bulan Juni 2014 telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Kegiatan ini dilakukan di Harris Conventions Festival Citylink Bandung, pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014. Kegiatan tersebut dihadiri oleh

52


Bapak Fauzi Aziz dan Kepala Sub Bagian Peraturan Iklim Industri Biro Hukum dan Organisasi Kemenperin, Ikana Yossye A selaku wakil dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenperin yang berhalangan hadir. Selaku tim teknis penyusunan UU Perindustrian sebagai narasumber, dengan memilih tema “Sosialisasi Undang-Undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian”. Peserta yang hadir pada kegiatan ini berjumlah ± 200 orang, antara lain para Dosen dan Mahasiswa Fakultas Teknik Industri ITB, Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Jurusan Teknik Industri Universitas Telkom, dan Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil. Kegiatan Seminar dengan Perguruan Tinggi kali ini dibuka oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik, Bapak Hartono dengan moderator Plt. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Bapak R. Janu Suryanto. Dalam sambutannya, Kapuskom menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan ikut berpartisipasi dalam menyukseskan seminar pada hari itu karena melalui partisipasi mereka dalam melaksanakan program pengembangan industri secara bersinergi diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan industri. Kapuskom juga sedikit mengulas mengenai latar belakang disahkannya UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai pengganti dari UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang pada kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan paradigma pembangunan industri saat ini, terutama dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Gambar 3.27 Pelaksanaan Seminar/Sarasehan dengan Perguruan Tinggi

Undang-Undang baru yang ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 15 Januari 2014 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan saat ini sedang dipercepat penyusunan Peraturan Pendukungnya. UU Perindustrian yang baru ini diharapkan dapat menjadi landasan


53

hukum yang kuat dan memberikan ruang yang lebih luas untuk peningkatan kinerja sektor industri, serta lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemerintah, pelaku industri dan masyarakat dalam pengembangan Industri nasional. Di samping itu, UU Perindustrian juga untuk menjawab tantangan, kebutuhan, dan perkembangan kondisional dan situasional akibat perubahan lingkungan strategis agar dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri nasional saat ini dan di masa mendatang. 3.1.24 Dialog Industri Kegiatan Dialog Industri diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2014 di Ruang Rajawali lantai 2 Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta. Tema yang diangkat pada dialog kali ini yaitu “Produktivitas dan Nilai Tambah Agroindustri/Agribisnis Untuk Memperkuat Kedaulatan Pangan”. Narasumber pada kegiatan ini adalah Sekjen Kementerian Perindustrian, Bapak Ansari Bukhari, Ketua Umum Serikat Tani Islam Indonesia (STII), Bapak Noer Soetrisno dan Bapak Abdullah Puteh.

Gambar 3.28 Peserta Bersama Pembicara pada Dialog Industri 2014

Dalam dialog ini dibahas mengenai urgensi pengembangan agroindustri/agrobisnis untuk memperkuat kedaulatan pangan, guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong. Kementerian Perindustrian dirasa perlu mendengarkan masukan terkait hambatan dan tantangan secara umum yang akan dihadapi oleh pelaku industri agro dalam mengembangkan agroindustri/agrobisnis di Indonesia, dan secara khusus dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

54


Dalam kegiatan ini, disampaikan pula program-program pemerintah untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam mewujudkan pengembangan agroindustri/agrobisnis di Indonesia. Harapannya, masyarakat dapat berperan serta dalam membantu mewujudkan program pemerintah untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam mewujudkan pengembangan agroindustri/agrobisnis di Indonesia.

3.2 Sasaran Strategis II: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator kinerja dari sasaran ini adalah tingkat kepuasan pelanggan atau indeks kepuasan masyarakat yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik (UP2). Sasaran ini termasuk dalam perspektif proses pelaksanaan tugas pokok. Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kepuasan Pelanggan

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

IKU Tingkat Kepuasan Pelanggan

2014 Target

Realisasi

4

3,10

Satuan Indeks

Pada tahun 2014, Pusat Komunikasi Publik telah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public seperti:

3.2.1

Peningkatan Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik yang cepat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka Menteri Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 55/M-IND/ PER/6/2011, tanggal 10 Juni 2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian. Pusat Komunikasi Publik sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian perlu mendorong percepatan Program Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian di Bidang Penataan Ketatalaksanaan melalui Unit Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik. Sejalan dengan Peraturan Menteri Perindustrian tersebut, maka Pusat Komunikasi Publik menyelenggarakan kegiatan peningkatan pelayanan pada Unit Pelayanan Publik (UP2) Kementerian Perindustrian, di antaranya: a.

Pembuatan/pencetakan bahan publikasi Unit Pelayanan Publik (UP2) Untuk mendukung pemberian layanan publik, Pusat Komunikasi Publik membuat/ mencetak bahan publikasi UP2. Penerbitan publikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemohon dalam upaya mereka memperoleh layanan jasa publik dari Kementerian Perindustrian. Pembuatan atau pencetakan bahan publikasi UP2 tersebut berupa leaflet (Profil Unit Pelayanan Publik; Visi, Misi, Motto Unit Pelayanan Publik); Booklet Peraturan Menperin Nomor 55 tahun 2011 tentang Unit Pelayanan Publik


55

Kemenperin; Buku Persyaratan Pengurusan Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis di Kementerian Perindustrian; Banner; dan stiker. b.

Konsinyering Unit Pelayanan Publik (UP2) Konsinyering UP2 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 13-15 Maret 2014 di Kuta Paradiso Hotel, Bali. Peserta berjumlah 100 orang, terdiri dari para Pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian (Pusat dan Daerah) khususnya yang menangani pelayanan publik di satuan kerja masing-masing, sedangkan para narasumber kegiatan ini meliputi, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB, Komisioner Ombudsman RI, Inspektur III, Kepala Biro Perencanaan selaku Wakil Ketua Tim RB Kemenperin, Kepala Pusdiklat Industri, dan Kepala Bagian Umum Sekretariat BPKIMI. Hasil dari konsinyering tersebut yaitu :

c.

-

UP2 belum menjadi unit tersendiri karena pemrosesan dilakukan di unit-unit terkait (Pelayanan Satu Atap).

-

Pada dasarnya pelayanan telah dilaksanakan di setiap unit daerah, tetapi karena adanya keterbatasan anggaran menyebabkan pelayanan di unit-unit daerah belum optimal, khususnya di balai-balai sehingga mempengaruhi kegiatan pengembangan produk atau penelitian.

-

Sebagai fasilitator, BPKIMI akan mencoba menganggarkan kegiatan bimbingan/ pelatihan serta sharing knowledge antar balai.

-

Untuk mencapai target kinerja pelayanan, perlu melakukan inovasi-inovasi dan perbaikan layanan, sehingga dibutuhkan penyempurnaan SOP layanan, waktu layanan (tepat waktu), dan biaya layanan (sesuai aturan).

-

Terkait dengan penerapan SNI Wajib untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM), sudah menjadi tugas pemerintah untuk membantu pembiayaan sertifikasi bagi IKM yang berkualitas; apabila tidak dilakukan, maka IKM tidak akan memiliki peran dalam industri nasional.

-

Penanganan pengaduan masyarakat di Kemenperin dikelola oleh Inspektorat Jenderal dan telah dibentuk Pengaduan Masyarakat Online yang dibangun oleh Pusdatin.

Bimbingan Teknis Petugas Unit Pelayanan Publik (UP2) Kementerian Perindustrian Bimbingan teknis petugas UP2 Kemenperin diselenggarakan pada tanggal 25-26 Agustus 2014 bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta. Peserta berjumlah 25 orang, terdiri dari para petugas UP2 masing-masing Direktorat Jenderal dan petugas Non PNS. Kegiatan Bimbingan Teknis difokuskan pada materi “Pelayanan Pelanggan Yang Prima”, dengan tujuan agar petugas UP2 dapat memahami pentingnya pola pikir dan budaya kerja yang positif, meningkatkan motivasi kerja, melayani dengan “Peduli” dan “Sepenuh Hati”, serta tata cara menghadapi pelanggan. Metode pelatihan yang digunakan adalah presentasi dari narasumber, experiential workshop, games, sharing, diskusi dan tanya jawab. Materi yang diberikan meliputi : “Positive Service Mindset”, “Professional Customer Management Operational”, dan “Advanced Emotional Intelligence” serta latihan/praktik dengan metode role play, sharing dan diskusi yang dipandu oleh Bapak Ferry Fibriandani dari PT. Merantau Mandiri.

56


Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan penilaian dari seluruh peserta terhadap pemberian bimbingan teknis cukup positif. Hal ini ditandai dengan jawaban kuesioner (review kegiatan) yang menyatakan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat untuk dapat diterapkan dalam memberikan pelayanan. d.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada UP2 Tahun 2014 Survei IKM pada UP2 dilakukan oleh pihak ketiga (PT.KOKEK) pada bulan Agustus s/d bulan Desember 2014. Data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan secara elektronik kepada 1.946 responden yang merupakan pengguna jasa UP2 Pusat dan responden yang mengisi kuesioner adalah sebanyak 263 responden. Dari survei yang dilakukan oleh PT. KOKEK, diperoleh angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas kinerja pelayanan UP2 Pusat Kementerian Perindustrian secara keseluruhan berada dalam kategori “Baik” yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,10 atau konversi IKM 77,39.

e.

Sertifikasi ISO 9001:2008 Sertifikasi ISO 9001:2008 dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Unit Pelayanan Publik (UP2) Pusat Kementerian Perindustrian. Bimbingan Sertifikasi ISO 9001:2008 ini dilaksanakan pada bulan September s/d bulan Desember 2014 oleh PT. Bina Mutuprima Indonesia. Pada tanggal 14 November 2014 telah dilakukan penilaian pada Unit Pelayanan Publik (UP2) Pusat terkait Proses Penerbitan Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet Direktorat Industri Elektronika dan Telematika (Ditjen. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi) oleh PT. SGS dan UP2 berhasil lulus memperoleh sertifikat ISO 9001:2008.

f.

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Unit Pelayanan Publik (UP2) kepada Stakeholder Sosialisasi Kebijakan UP2 Kementerian Perindustrian diselenggarakan selama dua hari pada tanggal 27-28 Oktober 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta dan diikuti oleh pengguna jasa UP2 sejumlah 100 pengusaha dari berbagai wilayah. Kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan kepada para pengguna jasa UP2 Kementerian Perindustrian tentang kebijakan terbaru terkait penerbitan surat rekomendasi/pertimbangan teknis, meliputi dasar hukum dan persyaratan jenis-jenis rekomendasi/pertimbangan teknis dari masingmasing Direktorat Teknis/Unit Pemroses, serta memperkenalkan layanan pengaduan masyarakat Kementerian Perindustrian.

Para Narasumber berjumlah 11 orang, terdiri dari wakil masing-masing Direktorat Teknis (Ditjen. Agro, BIM, dan IUBTT), dan Sekretaris Inspektorat Jenderal mengenai proses Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kemenperin.

Dari hasil diskusi, diperoleh masukan sebagai berikut : - Perlunya penunjukan Plt pejabat penandatangan surat rekomendasi/pertimbangan teknis apabila pejabat yang berwenang melakukan dinas luar kantor sehingga dapat mempercepat waktu pemrosesan; - Meningkatkan kompetensi petugas UP2 untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi terkait penerbitan rekomendasi/pertimbangan teknis agar tidak ada kesalahan saat verifikasi dokumen; - Agar persyaratan rekomendasi/pertimbangan teknis di web dilengkapi oleh pemroses sehingga pemohon mendapat kepastian tentang kelengkapan berkas yang diajukan.


57

g.

Perkembangan Jumlah Layanan Tahun 2014 Penerimaan dan Penerbitan Surat Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis Pada tahun 2014 total penerimaan surat rekomendasi/pertimbangan teknis di UP2 sebanyak 10.538 dengan rincian Ditjen Industri Agro 2.023 (19%), Ditjen BIM 4.235 (40%) dan Ditjen IUBTT 4.280 (41%). Tabel 3.7 Jumlah surat permohonan yang diterima UP2 bulan Januari s/d Desember 2014

No

Unit

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

Jumlah

1

Ditjen Industri Agro

114

167

89

118

109

124

99

96

151

96

721

139

2.023

2

Ditjen BIM

356

300

381

368

296

300

297

344

345

383

417

448

4.235

3

Ditjen IUBTT

283

378

364

442

349

332

325

431

424

425

266

261

4.280

Jumlah

753

845

834

928

754

756

721

871

920

904

1404

848

10.538

Surat rekomendasi/pertimbangan teknis yang sudah ditandatangani oleh Eselon I/Eselon II yang penyerahannya di UP2 dari bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 sebanyak 9.726 surat, dengan rincian Ditjen Industri Agro 1.281 (63%), Ditjen BIM 4.253 (100%), dan Ditjen IUBTT 4.192 (98%). Tabel 3.8 Jumlah surat rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh Eselon I/Eselon II dan diserahkan ke UP2 bulan Januari s/d Desember 2014 No

Unit

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

Jumlah

1

Ditjen Industri Agro

115

90

84

76

151

102

118

73

109

103

106

154

1281

2

Ditjen BIM

304

325

375

312

301

383

327

364

371

382

313

496

4253

3

Ditjen IUBTT

325

299

314

413

370

349

315

334

280

564

325

304

4192

Jumlah

744

714

773

801

822

834

760

771

760

1049

744

954

9726

3.2.2

Pengembangan Perpustakaan Kementerian Perindustrian

Perpustakaan Pusat Kementerian Perindustrian sejak tahun 2011 telah fokus untuk meningkatkan perannya sebagai pusat informasi, rujukan, dan penelitian di bidang industri. Peningkatan jumlah koleksi terus dilakukan dengan mayoritas disiplin ilmu yang menunjang kegiatan organisasi. Namun, perpustakaan ini telah lama tidak melakukan fungsinya dalam melakukan sirkulasi, sehingga peran perpustakaan kurang dirasakan oleh internal organisasi maupun eksternal sebagai stakeholder Kementerian Perindustrian. Selain itu, Perpustakaan Pusat hanya memiliki enam orang pustakawan dengan jenjang jabatan yang hampir seragam yaitu pustakawan penyelia, pertama, dan muda, sehingga hampir seluruh tugas perpustakaan dilakukan sendiri oleh pustakawan ini.

58


Untuk itu, pada tahun 2014, perpustakaan pusat akan fokus dalam upaya peningkatan kualitas layanan dengan rangkaian perbaikan di berbagai aspek pendukung perpustakaan. Selain itu, tahun 2014 akan menjadi batu pijakan bagi perpustakaan pusat untuk beralih pada perpustakaan digital. Kegiatan pengembangan perpustakaan Kementerian Perindustrian tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Penekanan Kualitas Koleksi Koleksi perpustakaan Kementerian Perindustrian difokuskan pada koleksi muktahir di dalam kategori industri yang berfungsi untuk mendukung kegiatan Kementerian Perindustrian. Koleksi suatu perpustakaan khusus seperti yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian tidak terletak dalam banyaknya jumlah bahan pustaka atau jenis terbitan lainnya melainkan ditekankan kepada kualitas koleksinya, agar dapat mendukung jasa penyebaran informasi muktahir serta penelusuran informasi. Pembinaan koleksi perpustakaan khusus menekankan pada beberapa jenis bahan pustaka seperti referensi, buku teks, majalah, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan sejenisnya dalam bidang khusus, baik dalam bentuk tercetak mau pun media rekam lainnya. Pada tahun 2014, pengadaan koleksi pustaka Kementerian Perindustrian fokus pada buku penunjang kebijakan seperti kebijakan publik, manajemen dan ilmu teknis terkait industri seperti kimia, mesin dan ekonomi. Selain itu, mengingat bahwa salah satu tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian secara teknis sebagai perumus Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mulai diwajibkan oleh pemerintah sejak lima tahun terakhir, maka penambahan koleksi SNI dirasa perlu sebagai acuan bagi internal Kementerian Perindustrian khususnya Balai, Direktorat teknis serta untuk para pelaku industri. Jumlah pengadaan koleksi perpustakaan Kementerian Perindustrian pada tahun 2014 berjumlah kurang lebih 354 buah dengan rincian sebagai berikut: 1. Buku teks sebanyak 43 buah 2. SNI sebanyak 307 buah 3. Referensi sebanyak 4 buah Sehingga total koleksi perpustakaan Kementerian Perindustrian hingga tahun 2014 berjumlah 6.114. b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas perpustakaan. Melalui sumber daya manusia yang andal, pemustaka dapat mencari informasi akan data/koleksi yang diinginkan, sehingga pemanfaatan perpustakaan sebagai salah satu bentuk layanan publik dapat dioptimalkan. Untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian para pustakawan di lingkungan Pusat Komunikasi Publik, berbagai pelatihan di bidang perpusdokinfo dilaksanakan sepanjang tahun 2014 sebagai berikut: 1. 2. 3.

Seminar Ilmiah Nasional dengan tema “Pustakawan Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”. Bimbingan Teknis Digitalisasi Koleksi Perpustakaan dengan tema “Digitalisasi Koleksi Perpustakaan, Mengubah Perspektif Perpustakaan” Konferensi Perpustakaan Digital Ke-7 (KPDI-7) dengan tema “Portal Web Perpustakaan Digital Indonesia”


59

c. Pengolahan dan Perawatan Koleksi Perpustakaan Pengolahan dan perawatan koleksi perpustakaan yang terdiri dari Weeding (penyiangan), Pembersihan Debu, Re-klasifikasi Koleksi Referensi, Penjilidan Koleksi Majalah/Buletin/Jurnal, shelving (penataan bahan pustaka yang disusun berdasarkan jenis dan kelas, serta diurutkan sesuai nomor kelas masing-masing). d. Publikasi dan Promosi Bahan Pustaka Kegiatan publikasi dan promosi sangat penting dilakukan untuk mengenalkan koleksi bahan pustaka, terutama mengingat sirkulasi di perpustakaan pusat sudah lama vakum. Pada tahun 2014 ini, kegiatan publikasi dan promosi mulai dilakukan berupa pembuatan: 1. Katalog surat kabar/majalah Untuk memancing minat para pembaca akan koleksi bahan pustaka Kementerian Perindustrian, khusus koleksi majalah/surat kabar yang dilanggan perpustakaan dibuatkan katalog singkatnya. Katalog ini disebar ke seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian, serta dipajang di desk informasi layanan publik, sehingga siapa pun pegawai Kementerian Perindustrian dapat mengetahui koleksi majalah yang tersedia. Katalog ini disebar ke seluruh pejabat di lingkungan Kemenperin, berbagai sekolah di lingkungan Kemenperin serta dibagikan saat pameran ataupun dipampang lepas sehingga siapa pun berhak mengambil katalog ini.

Gambar 3. 29 Katalog Majalah & Surat Kabar 2014

2. Katalog pustaka industri tahun 2014 Katalog pustaka industri memuat seluruh jenis koleksi perpustakaan pusat Kemenperin yang didapat melalui pengadaan. Katalog ini mencakup hampir 200 koleksi baru dengan berbagai disiplin ilmu seperti standar, ekonomi, manajemen, kebijakan, peraturan, hobi, lifestyle, bahasa, sastra, fiksi, DVD/CD tutorial dan lain sebagainya. Katalog ini dikemas dalam bentuk mini booklet yang berisi judul, cover, serta abstrak singkat, sehingga pemustaka dapat mengetahui gambaran tentang sebuah bahan pustaka. Katalog ini disebar ke seluruh pejabat di lingkungan Kemenperin, berbagai sekolah di lingkungan Kemenperin serta dibagikan saat pameran ataupun dipampang lepas sehingga siapa pun berhak mengambil katalog ini.

60


Gambar 3. 30 Katalog Pustaka Industri Tahun 2014

3. Buku Petunjuk Menentukan Daftar Tajuk Subjek Tahun 2013, tim perpustakaan Kementerian Perindustrian telah menyusun buku Daftar Tajuk Subjek yang merupakan pedoman dasar bagi pustakawan dalam menentukan subjek suatu bahan pustaka. Subjek berfungsi untuk memudahkan para pustakawan dalam melakukan proses telusur ulang. Subjek ini merupakan gambaran yang mewakili isi dari suatu bahan pustaka. Saat ini penentuan subjek dilakukan dengan berpedoman pada DDC yang merupakan standar internasional dalam penentuan subjek untuk semua bidang ilmu. Mengingat Kementerian Perindustrian merupakan perpustakaan khusus yang memiliki cakupan bidang industri yang luas dan spesifik dengan sebaran satker di berbagai daerah, maka tahun ini tim perpustakaan Kementerian Perindustrian mencoba membuat tajuk subjek khusus bidang industri. Mengingat kompleksitas subjek bidang industri, tahun ini banyak terdapat tambahan indeks baru yang belum dimasukkan pada tahun sebelumnya.

Gambar 3.31 Daftar Tajuk Subjek Industri

4. Katalog SNI Katalog SNI memuat seluruh jenis koleksi SNI yang dimiliki oleh Perpustakaan Pusat Kemenperin yang didapat melalui pengadaan. Katalog ini mencakup 377 koleksi SNI yang terdiri atas SNI air, alas kaki, bahan bangunan, baja, batu bara, ekolabel, industri minyak dan gas, kaca, karet, kendaraan bermotor, keramik, kertas, keselamatan kerja, kimia, limbah, LPG, mainan, makanan, manajemen, minuman, peralatan listrik, plastik, pupuk, semen, dan tekstil. Katalog ini disebar ke seluruh pejabat di lingkungan Kemenperin, berbagai sekolah di lingkungan Kemenperin serta dibagikan saat pameran ataupun dipampang lepas sehingga siapa pun berhak mengambil katalog ini.


61

Gambar 3. 32 Cover depan serta sebagian dari isi publikasi “Katalog SNI”

5. Kegiatan Open House Perpustakaan Kegiatan Open House Perpustakaan Kementerian Perindustrian ini dikemas dalam berbagai bentuk rangkaian acara yaitu pengenalan perpustakaan, talkshow dengan tema “Penelusuran Informasi” dan “Pengenalan Perpustakaan Sebagai Jendela Informasi Kementerian Perindustrian”, pemutaran film, galeri photo, photo booth dan bazar buku. Kegiatan Open House Perpustakaan Kementerian Perindustrian dilaksanakan pada tanggal 24–26 September 2014 pukul 09.00-16.00 WIB yang bertempat di Perpustakaan Kementerian Perindustrian lt. 21. Total peserta yang hadir pada kegiatan ini mencapai sekitar 300 orang yang berasal dari pustakawan dan pegawai Kemenperin, siswa dan mahasiswa dari sekolah dan akademi di lingkungan Kementerian Perindustrian seperti SMAK Bogor, AKA Bogor, APP Jakarta, SMTI Jakarta, pustakawan dan staf pengelola perpustakaan Kementerian/Lembaga, perusahaan, dan masyarakat umum.

Gambar 3.33 Kegiatan Talkshow mengenai perpustakaan yang merupakan rangkaian acara Open House

3.2.3 Peningkatan Kompetensi Pustakawan di Lingkungan Kementerian Perindustrian Untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian para pustakawan di lingkungan Pusat Komunikasi Publik, berbagai pelatihan di bidang perpusdokinfo dilaksanakan sepanjang tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:

62


1.

Seminar Ilmiah Nasional dengan tema “Pustakawan Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”. Seminar ini diselenggarakan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia di Pontianak pada tanggal 8 - 12 Oktober 2014. Seminar ini berisi materi berupa “Pustakawan dan Masyarakat Ekonomi Asean 2014” dengan narasumber dari Kementerian Luar Negeri, “PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan” dengan narasumber dari Perpustakaan Nasional, “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan di Era Otonomi Daerah” dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, “Kerjasama Perpustakaan dalam Menghadapi MEA 2014” dengan narasumber dari Pustaka Negeri Sarawak, “Sertifikasi Pustakawan menghadapi MEA 2015” dengan narasumber dari Lembaga Sertifikasi Pustakawan, “Peran Perpustakaan dalam Ketahanan Nasional sepanjang Sabuk Perbatasan NKRI” dengan narasumber Pangdam XII Tanjungpura. Dengan adanya MEA tahun 2015, memungkinkan pustakawan ASEAN bekerja di sepuluh negara anggota. Persaingan lapangan kerja terbuka luas, pustakawan asing akan masuk ke Indonesia dan kita pun dapat bekerja di negara asing. Dalam hal ini kompetensi pustakawan menjadi penting. Melalui seminar ini, pustakawan diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pustakawan sehingga mampu memberikan layanan prima sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Pustakawan juga diharapkan dapat memperkuat jaringan silaturahmi antar pustakawan sekaligus berbagi pengalaman dan pengetahuan. 2.

Bimbingan Teknis Digitalisasi Koleksi Perpustakaan dengan tema “Digitalisasi Koleksi Perpustakaan, Mengubah Perspektif Perpustakaan” Bimbingan Teknis ini diselenggarakan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia di Jakarta pada tanggal 20 - 21 Agustus 2014. Bimbingan Teknis ini berisi materi berupa “Panduan Teknis Digitalisasi Bahan Perpustakaan” dengan narasumber dari Perpustakaan Nasional, “Infrastruktur Perangkat Digitalisasi dan Alih Media Digital Karya Cetak” dengan narasumber dari Perpustakaan Nasional. Pada bimbingan teknis ini juga diberikan praktik mengenai software-software yang sering digunakan dalam digitalisasi koleksi perpustakaan, di antaranya yaitu : Adobe Photoshop, Canon Utilities, Total Image Converter, Personal Renamer, Bulk Rename Utilities, Adobe Acrobat Professional, Abby Fine Reader, Flip PDF Professional, dan Autoplay Media Studio 8. Melalui bimbingan teknis ini, pustakawan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan digitalisasi koleksi perpustakaan yang bertujuan untuk membangun komunitas sosial berbasis online, melestarikan koleksi langka, dan memudahkan dalam pengaksesan koleksi. 3.

Konferensi Perpustakaan Digital Ke-7 (KPDI-7) dengan tema “Portal Web Perpustakaan Digital Indonesia” Konferensi ini diselenggarakan di Aceh pada tanggal 10-13 November 2014. Melalui KPDI7 diharapkan akan semakin terbangun kesadaran para pengelola perpustakaan mengenai e-Resources dalam rangka menyediakan bahan perpustakaan digital yang lengkap dan mudah untuk para pemustaka. Konferensi ini berisi materi mengenai “Kebijakan Perpustakaan Nasional Terhadap Ketersediaan dan Akses Infomasi” dengan narasumber Dra. Welmin Sunyi Ariningsih (Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional). Selain itu juga pada konferensi ini menghadirkan beberapa narasumber lainnya, yaitu Freddy H. Tulung (Direktur Utama Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika), Prof. Kacung Marijan, Ph.D. (Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian


63

Pendidikan dan Kebudayaan), Dr. Effendi Wahyono, M.Hum (Kepala Pusat Layanan Pustaka Universitas Terbuka). Ilmu yang didapatkan pada pelatihan/seminar/lokakarya ini diharapkan dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam pengelolaan dan pengembangan perpustakaan pusat Kementerian Perindustrian serta membantu pustakawan daerah dalam mengembangkan perpustakaannya (sharing informasi).

3.2.4

Pengelolaan Informasi dan Publikasi

Kuantitas dan kualitas ketersediaan informasi harus selalu ditingkatkan setiap tahunnya. Mengingat ketersediaan informasi industri bagi pelaku ekonomi maupun calon investor mempunyai andil yang cukup penting dalam menunjang pengembangan industri, sehingga pengelolaan informasi perlu dilakukan dengan lebih profesional. a.

Pengolahan Data Digital

Pengolahan data digital ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi yang berbentuk digital yang dapat diakses dengan lebih mudah secara online. Bentuk informasi yang diharuskan oleh Komisi Informasi Pusat terdiri dari dua jenis yaitu cetak dan digital, dan seringkali data yang didapat dari para satker berbentuk cetak. Sehingga perlu adanya pengolahan digital agar data cetak tersebut dapat diubah ke dalam bentuk digital. Data digital ini di-scan terlebih dahulu dan diolah sedemikian rupa sehingga bisa digunakan pada aplikasi layanan publik Kementerian Perindustrian yaitu perpustakaan (website dan libranet) dan desk layanan informasi (dash board informasi). Data dan informasi dalam bentuk cetak yang telah dikumpulkan dari satuan-satuan kerja Kementerian Perindustrian, kemudian dikumpulkan dan dipublikasikan dalam bentuk katalog “Daftar Informasi Publik Kementerian Perindustrian Tahun 2014”:

Gambar 3.34 Daftar Informasi Publik Kementerian Perindustrian

b.

Updating Database Informasi

Updating database informasi dilakukan setiap tahunnya mengingat adanya upgrading sistem dan aplikasi terkait informasi dan layanan publik. Sebagai contoh, pada aplikasi libranet, adanya penambahan modul dan menu serta penambahan atribut informasi buku. Penambahan ini

64


mengakibatkan seluruh data buku yang telah diinput harus di-update agar sesuai dengan format baru yang telah dimodifikasi. c.

Mendukung Pengembangan Aplikasi Internal

Sebagai pengelola sistem informasi, subbidang pengelolaan informasi dan perpustakaan juga memiliki tugas untuk mendukung proses pengembangan aplikasi internal yang sedang dikembangkan. Pada tahun 2014, subbidang membantu proses instalasi dan pengembangan aplikasi dokumentasi foto yang dikembangkan oleh bidang pemberitaan. Aplikasi ini dikelola di file server dengan penambahan kapasitas harddisk.

3.3 Sasaran Strategis III: Mewujudkan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Industri yang Handal Sasaran strategis ini terdapat pada perspektif stakeholder. Untuk mengukur sasaran strategis “mewujudkan sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal” terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu: 1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perancanaan dan 2) Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal. Secara ringkas, capaian masingmasing indikator tersebut sebagai berikut: 1.

Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Dengan Dokumen Perancanaan

Tahun 2014, Pusat Komunikasi Publik menetapkan target untuk indikator ini sebesar 90% kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan. Berdasarkan hasil perhitungan, kesesuaian kegiatan dengan dokumen perencanaan selama tahun 2014 mencapai 100%. Ini dibuktikan dengan terselenggaranya kegiatan Pusat Komunikasi Publik dan sesuainya realisasi jumlah output dengan output di dokumen RKA-K/L. Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Dengan Dokumen Perancanaan

Sasaran Strategis

Mewujudkan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Industri Yang Handal

IKU

Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perancanaan

2014 Target

Realisasi

90

100

Satuan

Persen

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dicapai melalui kegiatan, antara lain: 3.3.1

Konsinyering Internal Pusat Komunikasi Publik

Kegiatan Konsinyering Internal Pusat Komunikasi Publik dilakukan untuk penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2014. Dengan dilakukan konsinyering internal diharapkan pelaksanaan kegiatan Pusat Komunikasi Publik sesuai dengan dokumen perencanaan. Pada tahun 2014 ini, konsinyering dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada bulan Maret 2014 yang di fokuskan untuk penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, cara pengisian ALKI dan


65

evaluasi triwulan pertama pelaksanaan kegiatan. Konsinyering yang kedua dilakukan pada bulan Juli 2014, pada konsinyering ini difokuskan untuk penyusunan rencana kerja tahun 2015, penyusunan Rencana Strategis Pusat Komunikasi Publik dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan selama semester pertama. Dengan dilakukan kegiatan ini mempermudah Pusat Komunikasi Publik dalam pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Hasil dari konsinyering ini seperti dibuatnya time table kegiatan selama tahun 2014, evaluasi kegiatan yang sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan tahun 2015 dan meningkatkan kinerja Pusat Komunikasi Publik setiap triwulannya. 2. Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal Berdasarkan dari rencana kinerja Sekretariat Jenderal, target dari penilaian dokumen SAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian mencapai 75 (tujuh puluh lima). Target ini merupakan target bersama antara unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan, Pusat Komunikasi Publik mempunyai kegiatan “Penyusuan LAKIP Pusat Komunikasi Publik”. Dengan adanya kegiatan khusus untuk penyusunan LAKIP, diharapkan Pusat Komunikasi Publik dapat memberikan berkontribusi yang baik dalam penilaian nilai SAKIP Sekretariat Jenderal.

3.4 Sasaran Strategis IV: Meningkatkan Budaya Pengawasan pada Unsur Pimpinan dan Staf Sasaran strategis perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Komunikasi Publik yaitu optimalnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf, dengan indikator terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja. Pada prinsipnya, untuk sasaran strategis ini Pusat Komunikasi Publik hanya sebagai unit pendukung dengan penanggung jawab utama adalah Inspektorat Jenderal. Salah satu kegiatan Pusat Komunikasi Publik untuk mencapai sasaran ini adalah melalui penyusunan Standar Operational Procedure (SOP). Untuk tahun 2014 Pusat Komunikasi Publik mempunyai 38 jenis SOP untuk mendukung penyelenggaran kegiatan. Tersusunnya SOP ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga tercipta budaya pengawasan. Selain penyusunan SOP, Pusat Komunikasi Publik telah menyusun peta resiko kegiatan yang merupakan salah satu dari pelaksanaan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di dalam kertas kerja ini memuat daftar identifikasi resiko yang mungkin terjadi dan solusi untk mengantisipasi resiko tersebut. Tabel 3.10 Capaian Sasaran Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja

66

2014 Target

Realisasi

Capaian

1

1

100

Satuan

Unit Kerja


3.5 Sasaran Strategis V: Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional Sasaran strategis perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Komunikasi Publik yaitu meningkatnya sistem tata kelola dan BMN yang profesional, dengan indikator tingkat penyerapan anggaran sebesar 90% dan tingkat laporan keuangan WTP. Pusat Komunikasi Publik mempunyai kegiatan khusus untuk pengelolaan BMN yaitu “Penyusunan Laporan Persediaan & Pengelolaan BMN”. Ini dilakukan agar pengelolaan BMN di Pusat Komunikasi Publik dapat dikelola sesuai aturan yang berlaku. Pada prinsipnya, untuk sasaran strategis ini Pusat Komunikasi Publik hanya sebagai unit pendukung dengan penanggung jawab utama adalah Biro Keuangan. Tabel 3.11 Capaian Sasaran Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional

3.6 1.

2014

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Tingkat kualitas laporan keuangan

4 indeks opini BPK (WTP = 4)

-

-

Unit Kerja

Tingkat penyerapan anggaran

90 Persen

92,22

100

Persentase

Penghargaan Kementerian Perindustrian Peringkat ke-2 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Meraih peringkat ke-2 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Menteri Perindustrian Saleh Husin pada tanggal 12 Desember 2014 di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Gambar 3.35 Menteri Perindustrian Menerima Penghargaan Ketebukaan Informasi Publik dari Wakil Presiden


67

2.

Pada Pameran Sanur Kreatif Expo 2014, Stand Kementerian Perindustrian mendapatkan juara 2 stand/booth terbaik setelah stand/booth milik Provinsi Jawa Timur.

Gambar 3.36 Piala Juara 2 Booth Terbaik Pameran Sanur Kreatif Expo 2014

3.

Pada Pameran Hari Pangan Sedunia, panitia memberikan penilain untuk beberapa kategori dan sekali lagi Kementerian Perindustrian mendapatkan juara 1 stand/booth terbaik kategori Non Pemda.

Gambar 3.37 Piala Juara 2 Booth Terbaik Pameran Sanur Kreatif Expo 2014

68


4.

Pada Pertemuan Tahunan Bakohumas 2014 yang diikuti sekitar 700 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri dari humas Kementerian, Lembaga Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan PTN, Pusat Komunikasi Publik mendapatkan Juara Ketiga dalam Anugrah Media Humas Kategori Laporan Kerja Humas.

Gambar 3.38 Piala Juara 3 Anugerah Media Humas Kategori Laporan Kerja Humas


69

70


Bab

4

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN


71

4.1 Laporan Keuangan 4.1.1 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp 28.324.032,00 atau mencapai 92,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 30.787.553.000,00. Tabel 4.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 Uraian

TA 2014

Pusat Komunikasi Publik

4.1.2

Anggaran

Realisasi

30.787.553.000,00

28.324.032,00

% Real. thd Anggaran

92,00

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013. Jumlah Aset adalah sebesar Rp 1.742.267.983,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 122.961.400,00, Aset Tetap sebesar Rp 1.521.951.583,00, Piutang Jangka Panjang Rp 0,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp 97.355.000,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp 124.678.479,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 1.617.589.504,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar minus Rp 1.717.079,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 1.619.306.583,00 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 4.2 Ringkasan Neraca Semester II TA 2014 dan TA 2013 Uraian

Tanggal Neraca

Kenaikan/ (penurunan)

31 Des 2014 (Rp)

31 Des 2013 (Rp)

(Rp)

%

Aset Lancar

122.961.400

1.077.400

121.884.000

11.312,79

Aset Tetap

1.521.951.583

2.023.454.048

(501.502.465)

(24,78)

-

-

Aset

Piutang Jangka Panjang Aset Lainnya

97.355.000

-

97.355.000

0

Jumlah Aset

1.742.267.983

2.024.531.448

(282.263.465)

(13,94)

124.678.479

0

124.678.479

0

Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Ekuitas Dana

72


Uraian

Tanggal Neraca

Kenaikan/ (penurunan)

31 Des 2014 (Rp)

31 Des 2013 (Rp)

(Rp)

%

(1.717.079)

1.077.400

(2.794.479)

(59,37)

Ekuitas Dana Investasi

1.619.306.583

2.023.454.048

(404.147.465)

(19,97)

Jumlah Ekuitas Dana

1.617.589.504

2.024.531.448

(406.941.944)

(20,10)

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

1.742.267.983

2.024.531.448

(282.263.465)

(13,94)

Ekuitas Dana Lancar

4.1.3 Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan akrual, yaitu pada saat diperoleh hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Negara. 4.1.4

Tren Penyerapan Anggaran Pusat Komunikasi Publik

Pusat Publik mempunyai mempunyaitren tren yang cukup bagus dalam penyerapan anggaran. PusatKomunikasi Komunikasi Publik yang cukup bagus dalam penyerapan anggaran. Sejak Sejak berdirinya Pusat Komunikasi Publik hingga tahun 2014, penyerapan selalu di atas 90%. berdirinya Pusat Komunikasi Publik hingga tahun 2014, penyerapan selalu di atas 90%. Grafik4.1 4.1 Grafik

PersentasePenyerapan Penyerapan Pusat Pusat Komunikasi Komunikasi Publik Persentase Publik


4.2


73

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Pusat Komunikasi Publik tahun 2014, telah

4.2


Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Pusat Komunikasi Publik tahun 2014, telah ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis, dimana terdapat dua sasaran strategis perspektif stakeholder dan tiga) sasaran strategis perspektif tugas pokok dan fungsi. Secara ringkas capaian kinerja masingmasing sasaran strategis tersebut sebagai berikut: Sasaran Strategis I: Mewujudkan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Industri Yang Handal Sasaran strategis perspektif stakeholder Pusat Komunikasi Publik mewujudkan sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal, mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu: 1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perancanaan dan 2) Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal. Secara ringkas, capaian masing-masing indikator tersebut seperti berikut ini: 1.

Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan Target indikator ini pada tahun 2014 adalah 90 persen kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan. Capaian dari target ini sampai dengan Triwulan IV tahun 2014 mencapai 100 %, yaitu sesuainya realisasi jumlah output dengan output di dokumen RKA-KL.

2.

Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal Target indikator ini pada tahun 2014 adalah Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal sebesar 75. Capaian dari target ini sampai dengan triwulan IV tahun 2014 belum dapat di ukur karena baru akan disusun di awal Triwulan I Tahun 2015. Sedangkan untuk penilaian nilai SAKIP juga dilaksanakan pada Triwulan I 2015

Sasaran Strategis II: Tersedianya informasi publik yang aktual dan terpercaya Sasaran strategis perspektif stakeholder Pusat Komunikasi Publik Tersedianya informasi publik yang aktual dan terpercaya, mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu: 1) Jumlah pelayanan publik dan 2) Jumlah informasi industri yang dipublikasikan. Secara ringkas, capaian masingmasing indikator tersebut seperti berikut ini: 1.

74

Jumlah pelayanan publik Target indikator ini pada tahun 2014 adalah 6500 orang yang mendapatkan pelayanan. Capaian dari target ini, Pusat Komunikasi Publik pada tahun 2014 telah memberikan pelayanan kepada 9726 orang di unit Pelayanan Publik (UP2) dan 1541 orang di Pusat Pelayanan Informasi dan Data (PPID). Total dari jumlah pelayanan publik hingga Triwulan IV sebesar 11.267 orang atau sudah mencapai 173,3% dari taget capaian.


Pelayanan Informasi dan Data (PPID). Total dari jumlah pelayanan publik hingga Triwulan IV sebesar 11.267 orang atau sudah mencapai 173,3% dari taget capaian.

Grafik 4.2 Jumlah Pelayanan Publik

Jumlah Pelayanan Publik 12000 10000

Orang

8000 6000 4000 2000 0 Jumlah Pelayanan Publik

2.

2011

2012

2013

2014

157

6406

9916

9726

Grafik 4.2 2. Jumlah informasi industri yang dipublikasikan Jumlah Pelayanan Publik Target indikator ini pada tahun 2014 sebanyak empat puluh informasi industri yang dipublikasikan. Pusat Komunikasi Publik telah mempublikasikan 59 jenis publikasi yang Jumlahdari, informasi industri dipublikasikan terdiri Majalah Mediayang Industri, Majalah Kina, Majalah Industri Fact and Figures, Target indikator ini pada tahunIndustri, 2014 sebanyak puluh diinformasi industri Monitoring Pemberitaan Khusus Guntingan empat Pers, Rubrik Media Cetak danyang Laporan TahunanPusat Komunikasi Publik 2014 dipublikasikan. Pusat Komunikasi telahcapaian mempublikasikan 59 jenis147,5 publikasi Advertorial di Media Cetak dan Online.Publik Persentase kegiatan ini sebesar % dariyang90 total sebanyakMedia empat Industri, puluh kali.Majalah Kina, Majalah Industri Fact and Figures, terdiripublikasi dari, Majalah

Monitoring Pemberitaan Khusus Industri, Guntingan Pers, Rubrik di Media Cetak dan Advertorial di Media Cetak dan Online. Persentase capaian kegiatan ini sebesar 147,5 % dari Sasaran Strategis dari perspektif pelaksanaan total publikasi sebanyak empat puluh kali. tugas pokok dan fungsi Pusat Komunikasi Sasaran Strategis III: Tingkat Kepuasan Pelanggan

Publik yaitu Tingkat Kepuasan Pelanggan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Sasaran Strategis III: Tingkat Kepuasan Pelanggan (IKM) sebesar empat (4). Telah dilaksanakan pengukuran atas Indeks Kepuasan Masyarakat Sasaran Strategis Perindustrian. dari perspektifHasil pelaksanaan pokokUnit danPelayanan fungsi Pusat (IKM) Kementerian pengukurantugas IKM pada PublikKomunikasi (UP2) Publik yaitu Tingkat Kepuasan Pelanggan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pusat Kemenperin Tahun 2014 mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata (IKM) sebesar dilaksanakan pengukuran tertimbang IKMempat adalah(4). 3,10Telah atau konversi IKM sebesar 77,39. atas Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) Kementerian Perindustrian. Hasil pengukuran IKM pada Unit Pelayanan Publik (UP2) Pusat Kemenperin Tahun 2014 mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata Grafik 4.3 tertimbang IKM adalah 3,10 atau konversi IKM sebesar 77,39. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik

Skor Indeks Kepuasan Masyarakat 3.3 3.25

Indeks

3.2 3.15 3.1 3.05 3 Skor Indeks Kepuasan Masyarakat

2013

2014

3.12

3.1

Grafik 4.3 Skor Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Sasaran Strategis IV: Optimalnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Sasaran strategis perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Komunikasi Publik yaitu optimalnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf, dengan indikator terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja. Pada prinsipnya, untuk sasaran lAPORAN tAHUNAN pUSAT kOMUNIKASI pUBLIK 2014 75 strategis ini Pusat Komunikasi Publik hanya sebagai unit pendukung dengan penanggung jawab utama adalah Inspektorat Jenderal. Salah satu kegiatan Pusat Komunikasi Publik

Sasaran Strategis IV: Optimalnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Sasaran strategis perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Komunikasi Publik yaitu optimalnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf, dengan indikator terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja. Pada prinsipnya, untuk sasaran strategis ini Pusat Komunikasi Publik hanya sebagai unit pendukung dengan penanggung jawab utama adalah Inspektorat Jenderal. Salah satu kegiatan Pusat Komunikasi Publik untuk mencapai sasaran ini adalah melalui penyusunan Standar Operational Procedure (SOP). Untuk tahun 2014 Pusat Komunikasi Publik mempunyai 38 jenis SOP untuk mendukung penyelenggaran kegiatan. Tersusunnya SOP ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga tercipta budaya pengawasan. Sasaran Strategis V: Meningkatnya sistem tata kelola dan BMN yang profesional Sasaran strategis perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Komunikasi Publik yaitu meningkatnya sistem tata kelola dan BMN yang profesional, dengan indikator tingkat penyerapan anggaran sebesar 90% dan tingkat laporan keuangan WTP. Pada prinsipnya, untuk sasaran strategis ini Pusat Komunikasi Publik hanya sebagai unit pendukung dengan penanggung jawab utama adalah Biro Keuangan. Sehingga pada prinsipnya, semua kegiatan Pusat Komunikasi Publik diarahkan untuk mencapai sasaran strategis ini.

4.3

Hambatan dan kendala pelaksanaan.

Pencapaian target realisasi pada tahun 2014 di Pusat Komunikasi Publik berdasarkan pada data realisasi di e-Monitoring mencapai 92,2 %. Pada penyelenggaraan kegiatan Pusat Komunikasi Publik tahun 2014 mengalami berbagai kendala, diantaranya sebagai berikut: 1.

Beberapa kegiatan Pusat Komunikasi Publik yang terkait dengan para Pimpinan sehingga sering terjadi penundaan kegiatan yang disebabkan oleh agenda Pimpinan yang mengalami perubahan.

4.4 Langkah tindak Lanjut Dalam rangka mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan kegiatan, Pusat Komunikasi Publik telah membuat langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti oleh koordinator dan penanggungjawab kegiatan. Adapun langkah-langkah kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi organisasi agar penyelenggaraan kegiatan dapat sesuai dengan perencanaan dan mengikuti jadwal pimpinan. b. Menyusun time table kegiatan agar sesuai dengan jadwal pimpinan dan dapat mengejar keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

76



77

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Jalan Gatot Subroto Kav.52-53 Lt. 6 Jakarta 12950 T : (021) 5255509 ext. 4074 F : (021) 5255609 E : [email protected] W : www.kemenperin.go.id

78


LAPORAN TAHUNAN PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK 2014

Recommend Documents