LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2014

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2014

1

BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik setiap unit pemerintah yang menguasai informasi publik diwajibkan untuk memberikan layanan informasi publik. Tujuan diterbitkannya UU No.14/2008 adalah: 1) Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4) Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; 5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Berdasarkan pasal 1 UU no.14/2008 yang dimaksud informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara atau penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai UU no.14/2008, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Yang dimaksud Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative,yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Berdasarkan pengertian di atas maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi badan publik yang harus melakukan pelayanan keterbukaan informasi publik sehingga perlu di tunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan, kriteria PPID adalah pejabat eselon II yang membidangi penyediaan dan/atau pelayanan Informasi Publik dan/atau kehumasan sehingga untuk Ditjen Perbendaharaan yang menjadi PPID adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2

BAB II DEMOGRAFI PEMOHON, CAPAIAN DAN KEGIATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DITJEN PERBENDAHARAAN SERTA PENDING MATTERS A. Demografi Pemohon Informasi pada Ditjen Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan mempunyai kantor vertikal sebanyak 33 Kantor Wilayah dan 179 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ditjen Perbendaharaan memiliki 8 fungsi utama sebagai berikut: 1. Fungsi Pelaksanaan Anggaran. 2. Fungsi Pengelolaan Kas. 3. Fungsi Sistem Manajemen Investasi. 4. Fungsi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 5. Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah. 6. Fungsi Dukungan Teknis Perbendaharaan. 7. Fungsi Penyempurnaan Proses Bisnis Sistem Perbendaharaan. 8. Fungsi Pemberdayaan dan Integrasi Sumber Daya Organisasi. Permintaan informasi publik kepada Ditjen Perbendaharaan selama tahun 2014, didominasi oleh permintaan informasi terkait dengan fungsi pelaksanaan anggaran yaitu realisasi anggaran suatu pekerjaan/proyek pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Selain itu terdapat permintaan informasi mengenai data pagu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) beserta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pemohon informasi publik pada PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah terkait penelitian/kajian dan Lembaga Swadaya

Masyarakat

proyek/kegiatan.

serta

Sebaran

wartawan

informasi/data

terkait

transparansi

terutama

pada

penggunaan

realisasi

dana

pelaksanaan

proyek/kegiatan berada pada kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan terutama pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), misalnya permintaan informasi Pekerjaan Jembatan Kali Pepe dan Jembatan IC Solo.

3

B. Capaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Periode Januari s.d Desember 2014 Sekretaris

Ditjen

Perbendaharaan

selaku

PPID

Ditjen

Perbendaharaan

telah

menetapkan Daftar Informasi Periode Januari s.d Desember 2014. Daftar Informasi Publik tersebut telah dilakukan uji konsekuensi dengan klasifikasi sesuai dengan PMK 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan. Klasifikasi Informasi Publik yang disusun ke dalam dua kelompok, yaitu : a. Pertama, Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan, Pada Kelompok ini

terdiri dari Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; b. Kedua, Informasi Publik yang dikecualikan. Adapun klasifikasi Informasi Publik tersebut secara detil dapat dilihat pada table berikut ini: Tabel.1 Daftar Informasi Publik Ditjen Perbendaharaan Periode Januari s.d Desember 2014 No

Nama Informasi

Unit Eselon II

Waktu dan Tempat Pembuatan

Bentuk Informasi yang Tersedia

Informasi Publik yang wajib disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 1 Laporan Keuangan Direktorat 8 Bulan di Hardcopy/Softcopy Pemerintah Pusat Akuntansi dan Jakarta (LKPP) Pelaporan Keuangan 2 Lap. Keuangan UAPPA Sekretariat Ditjen Pebruari 2014 Hardcopy Es.1 Perbendaharaan

4

Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi

Sesuai Ketentuan mengenai Arsip 1 Tahun

3

LK BUN

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

8 Bulan di Jakarta

Hardcopy/ Softcopy

Sesuai Ketentuan mengenai Arsip

4

E-Procurement

Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

Desember 2013 s.d. Desember 2014 Jakarta

Softcopy dan Hardcopy

1 tahun

5

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Bagian Anggaran 999.04 dan Bagian Anggaran 999.03

Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Semesteran dan Tahunan

Hardcopy dan softcopy

satu tahun

6

Panduan teknis Akuntansi Pemerintahan

Direktora Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sepanjang Tahun di Jakarta

Hardcopy/ Softcopy


7

IPSAP/ Bultek Akuntansi Pemerintahan



Hardcopy/ Softcopy

Selama Peraturan tersebut Berlaku

8

Helpdesk Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



Hardcopy/ Softcopy

Sepanjang relevan dan masih berlaku

No 9

Nama Informasi Rencana umum Pengadaan (RUP)

Unit Eselon II Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

Waktu dan Tempat Pembuatan Desember 2013 s.d. Desember 2014, Jakarta




1 tahun

Sepanjang Tahun



Semesteran




satu tahun

Informasi Publik yang wajib diumumkan Secara Serta Merta Informasi Publik yang wajib Tersedia Setia Saat 1 Peraturan Menteri Direktorat Keuangan terkait Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan 2

Peraturan Menteri Keuangan terkait Investasi Pemerintah, Kredit Program dan Penerusan Pinjaman.

Direktorat Sistem manajemen Investasi

3

Tingkat Bunga Kredit ketahanan pangan dan Energi (KKP-E)


4

Tingkat Bunga Pengembangan Energi Nabati dan Revalitas Perkebunan (KPEN-RP) Tingkat Bunga Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias(KPP NAD Nias) Tingkat Bunga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)


Maret dan September

Hardcopy dan sofcopy

satu tahun


Maret dan September


satu tahun


Januari ,April, Juli, Oktober


satu tahun

7

Tingkat Bunga Skema Subsidi Gudang (SSRG)




satu tahun

8

Tingkat Bunga Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK)


Februari,Mei, Agustus,Novem ber


satu tahun

9

Laporan Realisasi APBN bulanan

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

5 Hari Kerja setelah akhir bulan

Hardcopy dan softcopy I account bulanan

10

Pelaksanaan review kinerja satker BLU

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

Mei s.d Juli 2014

Hasil Penilaian Kinerja

-

11

Penyusunan perangkat peraturan BLU


Januari s.d Desember 2014

Peraturan tentang pengelolaan keuangan BLU

-

12

Penyempurnaan penyusunan persyaratan administratif untuk menerapkan PK BLU dan implementasinya


Maret s.d Desember 2014

PMK penetapan dan pencabutan status satker BLU

-

13

Penyempurnaan penyusunan usulan remunerasi satker BLU dan implementasinya


Pebruari s.d Agustus 2014

KMK remunerasi satker BLU

-

14

Penyempurnaan penyusunan usulan tarif layanan satker BLU dan implementasinya



PMK Tarif Satker BLU

-

5

6

5

Sem I (JanJun) Sem II (JulDes) Maret dan Sep

1 bulan

No 15

Nama Informasi


Unit Eselon II


Realisasi APBN Tahun Anggaran 2005-2013

Direktorat Sistem Perbendaharaan

Waktu : 4 hari kerja, Subdit Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi

Softcopy

Selama periode Januari s.d

Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi 10(sepuluh) tahun sejak data diterima

Desember 2014 jumlah pemohon informasi kepada PPID

Direktorat Jenderal Perbendaharaan berjumlah 17 pemohon, yaitu rincian sebagai berikut: 1)

Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatera Utara ( Gerbaksu);

2)

Majalah Global Review;

3)

Kantor Konsultan Hukum Widyawan & Partners;

4)

Sdr.Gery Agriawan;

5)

Sekretaris Daerah Kab.Banyumas;

6)

Asisten Deputi Investasi IPTEK, Kementerian Riset dan Teknologi;

7)

Kepala Biro KOmunikasi dan Layanan Informasi ;

8)

Kepala Bagian Monitoring Evaluasi Biro Perencanaan Sekjen Kementerian Dalam Negeri (sebanyak 3 kali);

9)

Pimpinan KPK;

10) Sdr. Murrah Salman Azzuhra Batubara sebagai Guru PNS 11) Sdr. Guruh Alvianda Putra; 12) Sdr. Jacques Antonius Latuhihin; 13) Sdr. Muhammad HS 14) Direktur Perencanaan Monitoring Evaluasi dan Pengadaan LKPP RI 15) Sdr. Kusnoto, S.Sos selaku Pustakawan Madya pada BPTP Yogyakarta 16) Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) 17) Sdri.Nurlaily Zakiyanto Dari 17 permohonan tersebut dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut yaitu : 1. Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatera Utara (Gerbraksu) meminta pendapat dan klarifikasi kepada Menteri Keuangan atas terjadinya ketidaksesuaian antara Peraturan Bupati langkat nomor 24 Tahun 20111 dengan PMK No.45/PMK.05/2008 terkait perjalanan dinas.

6

2. Majalah Global Review bermaksud mengadakan wawancara liputan khusus dengan Bapak Marwanto Harjowiryono selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan. Liputan khusus ini terkait dengan ”Program pencanangan Pemerintah tentang Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 -2025, yang akan dipadukan dengan program dan target untuk membangun Direktorat Jenderal Perbendaharaan baik secara materiil maupun spirituil menuju Masyarakat Madani yang aman, tentram, sehat dan sejahtera” 3. Kantor Konsultan Hukum Widyawan & Partners mengajukan permohonan untuk mendapatkan informasi berupa Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor: S-4621/PB/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Penetapan Perlakuan Dana Pengamanan Obyek Vital (Pam Obvit) Sebagai Hibah, dan peraturan terkait lainnya. 4. Sdr.

Gery

Agriawan

melakukan

permohonan

informasi

melalui

PPID

Sekjen

Kementerian Keuangan terkait dengan Standard Biaya Umum (SBU) uang harian mengikuti diklat dalam kota. 5. Sekretaris Daerah Kab. Banyumas meminta penjelasan ” Apakah PNS yang menerima Tunjangan Biaya Radiasi tetap menerima Tunjangan Umum meskipun penghasilannya melebihi satu juta rupiah? ” mengingat gaji pokok CPNS golongan I.a (80%), berdasarkan PP nomor 22 tahun 2013 gaji pokoknya telah melampaui satu juta rupiah. 6. Asisten Deputi Investasi IPTEK, Kementerian Riset dan Teknologi bekerjasama dengan pihak konsultan bermaksud akan melakukan pengumpulan data sekunder tentang alokasi anggaran penelitian dan pengembangan pada kementerian dan lembaga pemerintah. Pengumpulan data dimaksud dilakukan dalam rangka penghitungan persentase anggaran litbang nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 7. Untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi anggaran ke depan, pihak Biro Komunikasi dan Layanan Informasi menyarankan agar data yang relevan dan up to date mengenai rincian jumlah dana yang dicatat dan didistribusikan sebagai dana bantuan sosial dapat ditayangkan pada portal resmi Kemenkeu dan/atau website Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran sehingga dapat menjadi referensi yang dapat dipercaya oleh publik 8. Kepala Bagian Monitoring Evaluasi Biro Perencanaan Sekjen Kementerian Dalam Negeri melakukan permohonan informasi sebanyak 3 kali, mengajukan permintaan data realisasi penyerapan anggaran Kementerian Dalam Negeri per jenis belanja. 9. Pimpinan KPK mengajukan permintaan beberapa dokumen pendukung terkait kasus tersebut antara lain DIPA Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang TA 2004, 2007, 2008, 2010 dan 2011. 10. Sdr. Murrah Salman Azzuhro Batubara, sebagai Guru PNS pada SMK Negeri 2 Karang Baru meminta informasi mengenai kejelasan hukum atas masalah penggajian Pemohon yang berprofesi sebagai guru PNS pada SMK Negeri 2 Karang Baru, Kabupaten Aceh 7

Tamiang terhitung mulai tanggal 1 November 2012. Sebelumnya yang bersangkutan bertugas di SMA Negeri 7 Binjai, Kota Binjai, Sumatera Utara. 11. Sdr. Guruh Alvianda Putra melakukan permohonan informasi melalui PPID Sekjen Kementerian Keuangan, informasi yang diminta adalah Nilai DIPA dan Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPPN Padang Tahun Anggaran 2013. Informasi dimaksud akan digunakan oleh pemohon sebagai bahan penyusunan penulisan skripsi 12. Sdr. Jacques Antonius Latuhihin

(dari Harian Metro Times) melakukan permohonan

informasi melalui PPID Sekjen Kementerian Keuangan untuk

paket pekerjaan

Konstruksi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Keramaian Tahun Anggaran 2013, paket pekerjaan Jembatan Kali Pepe dan Jembatan IC Solo, penyerapan

anggaran

pada

paket

pekerjaan

Pembangunan

Jembatan

Ploso,

penyerapan anggaran pada paket pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda antara Bojonegoro-Surabaya Pasarturi sepanjang 120 km Multiyears APBN Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, serta penyerapan anggaran pada paket pekerjaan Pembangunan Flyover Tenggulungan Lintas Sidoarjo-Tarik, APBN Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013. 13. Sdr. Muhammad HS melakukan permohonan informasi

melalui PPID Sekjen

Kementerian Keuangan mengenai Kementerian mana saja yang mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Sosial (Bansos) dari APBN tahun anggaran 2014 dan 2015, dan berapa jumlah alokasi anggarannya untuk masing-masing Kementerian. 14. Direktur Perencanaan Monitoring Evaluasi dan Pengaduan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI menyampaikan permohonan data total pagu anggaran

masing-masing

Kementerian/Lembaga

dan

Pemerintah

Daerah

(Provinsi/Kabupaten/Kota) berdasarkan jenis belanja. 15. Sdr. Kusnoto, S.Sos selaku Pustakawan Madya pada BPTP Yogyakarta menanyakan Apakah kepada yang bersangkutan dapat dibayarkan tunjangan terbaru sesuai Perpres No.71 Tahun 2013 mengingat yang bersangkutan akan pensiun pada tanggal 1 Juni 2014. 16. Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) mengajukan ijin Riset dalam rangka penulisan tugas laporan riset mata kuliah Metode Penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa atas nama Agustina Rahayuningtyas. 17. Sdri. Nurlaily Zakiyanto meminta informasi mengenai ”pemberian uang makan kepada PNS yang melakukan dinas dalam kota dan melakukan absensi masuk dan pulang” Jumlah pemohon informasi pada PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan selama tahun 2014 dapat digambarkan seperti pada tabel dibawah ini:

8

Tabel.2 Rekapitulasi Layanan Informasi Periode Tahun 2014 Jumlah Permohonan

Bulan

Waktu

Jmlah Pemohon

Jumlah

dikabulkan

Permohonan

Rata2

Alasan Permohonan yg ditolak

Pelayanan

Sepenuhnya

Sebagian

yang ditolak

Dikecualikan

-

-

-

-

Blm

Lainnya

dikuasai Januari

-

-

-

-

Pebruari

1

7 hari

sepenuhnya

-

-

-

-

Maret

2

7 hari

sepenuhnya

-

-

-

-

-

April

3

7 hari

sepenuhnya

-

-

-

-

-

Mei

2

7 hari

sepenuhnya

-

-

-

-

-

Juni

1

-

-

-

1

-

-

1

Juli

2

7 hari

sepenuhnya

-

-

-

-

-

Agustus

1

7 hari

sepenuhnya

-

-

-

-

-

September

1

7 hari

sepenuhnya

-

-

-

-

-

Oktober

2

7 hari

sepenuhnya

-

-

-

-

-

November

1

7 hari

sepenuhnya

-

-

-

-

-

Desember

1

7 hari

sepenuhnya

-

-

-

-

-

Tabel.3 Rekapitulasi Sengketa Informasi Ditjen Perbendaharaan Periode Tahun 2014 Hasil Tanggapan Atasan Jumlah Bulan

PPID atas Keberatan

Permohonan Menerima

-

Sengketa ke

Mediasi/Ajudikasi Non

Status Putusan Komisi

Litigasi di Komisi

Informasi Nasional

Informasi

Komisi

Keberatan

-

Penyelesaian

-

Menolak

-

Informasi

Berhasil

1

-

Gagal

-

Menguatkan

Menguatkan

atasan

Pemohon

PPID

Informasi

-

-

C. Kegiatan internal PPID/unit layanan informasi Kegiatan Internal PPID Ditjen Perbendaharaan lebih banyak pada koordinasi antar bagian terkait terutama untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon. Hal tersebut dilakukan mengingat sampai dengan saat ini secara struktural pengelola PPID pada Ditjen Perbendaharaan belum terbentuk, namun demikian hal tersebut sudah di akomodir pada rancangan perubahan struktur organisasi kantor pusat Ditjen Perbendaharaan yang telah diajukan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

9

D. Pending Matters 1. Penyusunan Unit Organisasi Pengelola Informasi Publik, menunggu Reorgansiasi Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan 2. Penyusunan SOP, Untuk Standard Operating Procedure pelayanan informasi publik pada PPID Ditjen Perbendaharaan masih dalam tahap penyusunan sambil menunggu ditetapkannya struktur organisasi Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang baru.

BAB III PENUTUP

Keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 yang harus dilaksanakan oleh setiap Badan publik, termasuk seluruh unit pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan, selama tahun 2014 telah melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dengan melakukan pemberian layanan informasi publik berdasarkan peraturan yang berlaku. Selama tahun 2014 PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menerima 17 pemohon informasi dimana 1 permohonan ditolak sedangkan sisanya berhasil dipenuhi tepat waktu. Selain itu juga PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah berhasil menyusun klasifikasi informasi Publik (yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, setiap saat dan dikecualikan). Capaian tersebut pada paragraph dua, berhasil dilakukan ditengah keterbatasan unit PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan.Keterbatasan tersebut disebabkan tugas dan fungsi PPID belum terakomodir secara struktural pada level eselon III dan IV. Untuk sementara fungsi PPID dikelola oleh Subbag Penilaian Kinerja dan Pelaporan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanpa legitimasi yang kuat sehingga menyebabkan fungsi layanan informasi yang diberikan pada para pemohon menjadi kurang optimal. 10

Permasalahan tersebut telah dideteksi dan diakomodir pada rancangan struktur organisasi kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan di Biro Organta Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

11

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2013

1

BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik setiap unit pemerintah yang menguasai informasi publik diwajibkan untuk memberikan layanan informasi publik. Tujuan diterbitkannya UU No.14/2008 adalah: 1) Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4) Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; 5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Berdasarkan pasal 1 UU no.14/2008 yang dimaksud informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara atau penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai UU no.14/2008, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Yang dimaksud Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative,yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Berdasarkan pengertian di atas maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi badan publik yang harus melakukan pelayanan keterbukaan informasi publik sehingga perlu di tunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan, kriteria PPID adalah pejabat eselon II yang membidangi penyediaan dan/atau pelayanan Informasi Publik dan/atau kehumasan sehingga untuk Ditjen Perbendaharaan yang menjadi PPID adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2

BAB II DEMOGRAFI PEMOHON, CAPAIAN DAN KEGIATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DITJEN PERBENDAHARAAN SERTA PENDING MATTERS A. Demografi Pemohon Informasi pada Ditjen Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan mempunyai kantor vertikal sebanyak 33 Kantor Wilayah dan 179 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ditjen Perbendaharaan memiliki 8 fungsi utama sebagai berikut: 1. Fungsi Pelaksanaan Anggaran. 2. Fungsi Pengelolaan Kas. 3. Fungsi Sistem Manajemen Investasi. 4. Fungsi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 5. Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah. 6. Fungsi Dukungan Teknis Perbendaharaan. 7. Fungsi Penyempurnaan Proses Bisnis Sistem Perbendaharaan. 8. Fungsi Pemberdayaan dan Integrasi Sumber Daya Organisasi. Permintaan informasi publik kepada Ditjen Perbendaharaan selama tahun 2013, didominasi oleh permintaan informasi terkait dengan fungsi pelaksanaan anggaran yaitu realisasi anggaran suatu pekerjaan/proyek pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Selain itu terdapat permintaan informasi mengenai data pagu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) beserta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pemohon informasi publik pada PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah terkait penelitian/kajian dan Lembaga Swadaya

Masyarakat

proyek/kegiatan.

serta

Sebaran

wartawan

informasi/data

terkait

transparansi

terutama

pada

penggunaan

realisasi

dana

pelaksanaan

proyek/kegiatan berada pada kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan terutama pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), misalnya permintaan informasi Pekerjaan Pembangunan Bandara Kofur di Pulau Seram.

3

B. Capaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Periode Januari s.d Desember 2013 Sekretaris

Ditjen

Perbendaharaan

selaku

PPID

Ditjen

Perbendaharaan

telah

menetapkan Daftar Informasi Periode Januari s.d Desember 2013. Daftar Informasi Publik tersebut telah dilakukan uji konsekuensi dengan klasifikasi sesuai dengan PMK 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan. Klasifikasi Informasi Publik yang disusun ke dalam dua kelompok, yaitu : a. Pertama, Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan, Pada Kelompok ini

terdiri dari Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; b. Kedua, Informasi Publik yang dikecualikan. Adapun klasifikasi Informasi Publik tersebut secara detil dapat dilihat pada table berikut ini: Tabel.1 Daftar Informasi Publik Ditjen Perbendaharaan Periode Januari s.d Desember 2013 No

Nama Informasi

Unit Eselon II




INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 1

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)


8 Bulan di Jakarta

Hardcopy/Softcop y


2

Lap. Keuangan UAPPA Es.1


Pebruari 2013

Hardcopy

1 Tahun

3

Lap. Keuangan UAKPA Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan


Pebruari 2013

Hardcopy

1 Tahun

4

LK BUN

Direktorai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

8 Bulan di Jakarta

Hardcopy/ Softcopy


5

E-Procurement


Desember 2012 s.d. Desember 2013 Jakarta


1 tahun

6

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Bagian Anggaran 999.04 dan Bagian Anggaran 999.03


Semesteran dan Tahunan


satu tahun

7

Panduan teknis Akuntansi Pemerintahan



Hardcopy/ Softcopy


8

IPSAP/ Bultek Akuntansi Pemerintahan



Hardcopy/ Softcopy

Selama Peraturan tersebut Berlaku

4

No

Nama Informasi

9

Helpdesk Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Unit Eselon II Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Waktu dan Tempat Pembuatan Sepanjang Tahun di Jakarta

Bentuk Informasi yang Tersedia Hardcopy/ Softcopy

Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi Sepanjang relevan dan masih berlaku

Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta -

-

-

-

-

-

Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat 1

Peraturan Menteri Keuangan terkait Sistem Akuntansi


Sepanjang Tahun



2

Peraturan Menteri Keuangan terkait Investasi Pemerintah, Kredit Program dan Penerusan Pinjaman.


Semesteran



3

Tingkat Bunga Kredit ketahanan pangan dan Energi (KKP-E)



satu tahun

4

Tingkat Bunga Pengembangan Energi Nabati dan Revalitas Perkebunan (KPEN-RP) Tingkat Bunga Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias(KPP NAD Nias) Tingkat Bunga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)


Maret dan September

Hardcopy dan sofcopy

satu tahun


Maret dan September


satu tahun




satu tahun

7

Tingkat Bunga Skema Subsidi Gudang (SSRG)




satu tahun

8

Tingkat Bunga Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK)


Februari,Mei, Agustus,Nove mber


satu tahun

9

Laporan Realisasi APBN bulanan

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

5 Hari Kerja setelah akhir bulan

Hardcopy dan softcopy I account bulanan

10

Pelaksanaan review kinerja satker BLU


Mei s.d Juli 2013

Hasil Penilaian Kinerja

-

11

Penyusunan perangkat peraturan BLU


Januari s.d Desember 2013

Peraturan tentang pengelolaan keuangan BLU

-

12

Penyempurnaan penyusunan persyaratan administratif untuk menerapkan PK BLU dan implementasinya



PMK penetapan dan pencabutan status satker BLU

-

13

Penyempurnaan penyusunan usulan remunerasi satker BLU dan implementasinya


Pebruari s.d Agustus 2013

KMK remunerasi satker BLU

-

5

6

Sem I (JanJun) Sem II (JulDes) Maret dan Sep

1 bulan

5



No

Nama Informasi

Unit Eselon II

14

Penyempurnaan penyusunan usulan tarif layanan satker BLU dan implementasinya



PMK Tarif Satker BLU

15

Realisasi APBN Tahun Anggaran 2005-2013

Direktorat Sistem Perbendaharaan

Waktu : 4 hari kerja, Subdit Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi

Softcopy

Selama periode Januari s.d

Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi -

10(sepuluh) tahun sejak data diterima

Desember 2013 jumlah pemohon informasi kepada PPID

Direktorat Jenderal Perbendaharaan berjumlah 5 pemohon, yaitu rincian sebagai berikut: 1) LSM Sarvodaya-KPODI; 2) Harian Metro Times (sebanyak 2 kali); 3) Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) 4) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Dari kelima permohonan tersebut, ada satu pemohon informasi yang diselesaikan melalui proeses mediasi melalui Komisi Informasi Publik yaitu LSM Sarvodaya-KPODI yang meminta data softcopy salinan informasi DIPA seluruh Pemerintah Pusat dan Lembaga TA.2011 dan 2012 sampai dengan revisi terakhir APBNP (tanggal 19 Juli 2012). Untuk Harian Metro Times melakukan permohonan informasi melalui PPID Sekjen Kementerian Keuangan sebanyak 2 kali, yang pertama mereka meminta informasi terkait realisasi anggaran paket pekerjaan jembatan kali pepe dan jembatan IC Solo (APBN-P) TA.2012 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Solo-Kertosono dan yang kedua mereka meminta informasi realisasi anggaran Pembangunan Bandar Udara Kofur di Pulau Seram. Sementara itu permintaan informasi dari lembaga pemerintah, yaitu dari Sekjen DPD RI dak LKPP terkait informasi pagu dana DIPA dan realisasi anggaran seluruh Kementerian Lembaga sebagai bahan penyusunan kajian dan analisa untuk menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijakan kedepan. Jumlah pemohon informasi pada PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan selama tahun 2013 dapat digambarkan seperti pada tabel dibawah ini:

6

Tabel.2 Rekapitulasi Layanan Informasi Periode Tahun 2013 Jumlah Permohonan

Bulan

Waktu

Jmlah Pemohon

Jumlah

dikabulkan

Permohonan

Rata2

Alasan Permohonan yg ditolak

Pelayanan

Sepenuhnya

Sebagian

yang ditolak

Dikecualikan

Blm

Lainnya

dikuasai Januari

-

-

-

-

-

-

-

-

Pebruari

1

14 hari

-

-

1

-

-

-

Maret

-

-

-

-

-

-

-

-

April

-

-

-

-

-

-

-

-

Mei

-

-

-

-

-

-

-

-

Juni

-

-

-

-

-

-

-

-

Juli

-

-

-

-

-

-

-

-

Agustus

-

-

-

-

-

-

-

-

September

-

-

-

-

-

-

-

-

Oktober

1

7 Hari

sepenuhnya

-

-

-

-

-

November

2

7 Hari

sepenuhnya

-

-

-

-

-

Desember

1

7 Hari

sepenuhnya

-

-

-

-

-

Tabel.3 Rekapitulasi Sengketa Informasi Ditjen Perbendaharaan Periode Tahun 2013 Hasil Tanggapan Atasan Jumlah Bulan

PPID atas Keberatan

Permohonan Menerima

1

Sengketa ke

Mediasi/Ajudikasi Non

Status Putusan Komisi

Litigasi di Komisi

Informasi Nasional

Informasi

Komisi

Keberatan

Feb

Penyelesaian

-

Menolak

Menolak

Informasi

1

Berhasil

Berhasil

Gagal

-

Menguatkan

Menguatkan

atasan

Pemohon

PPID

Informasi

-

Menguatkan

C. Kegiatan internal PPID/unit layanan informasi Kegiatan Internal PPID Ditjen Perbendaharaan lebih banyak pada koordinasi antar bagian terkait terutama untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon. Hal tersebut dilakukan mengingat sampai dengan saat ini secara struktural pengelola PPID pada Ditjen Perbendaharaan belum terbentuk, namun demikian hal tersebut sudah di akomodir pada rancangan perubahan struktur organisasi kantor pusat Ditjen Perbendaharaan yang telah diajukan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

7

D. Pending Matters 1. Penyusunan Unit Organisasi Pengelola Informasi Publik, menunggu Reorgansiasi Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan 2. Penyusunan SOP, Untuk Standard Operating Procedure pelayanan informasi publik pada PPID Ditjen Perbendaharaan masih dalam tahap penyusunan sambil menunggu ditetapkannya struktur organisasi Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang baru.

BAB III PENUTUP

Keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 yang harus dilaksanakan oleh setiap Badan publik, termasuk seluruh unit pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan, selama tahun 2013 telah melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dengan melakukan pemberian layanan informasi publik berdasarkan peraturan yang berlaku. Selama tahun 2013 PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menerima 5 pemohon informasi dengan komposisi satu pemohon diselesaikan melalui mediasi pada Komisi Informasi Publik, sementara sisanya berhasil dipenuhi sepenuhnya dengan tepat waktu. Selain itu juga PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah berhasil menyusun klasifikasi informasi Publik (yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, setiap saat dan dikecualikan). Capaian tersebut pada paragraph dua, berhasil dilakukan ditengah keterbatasan unit PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan.Keterbatasan tersebut disebabkan tugas dan fungsi PPID belum 8

terakomodir secara struktural pada level eselon III dan IV. Untuk sementara fungsi PPID dikelola oleh Subbag Penilaian Kinerja dan Pelaporan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanpa legitimasi yang kuat sehingga menyebabkan fungsi layanan informasi yang diberikan pada para pemohon menjadi kurang optimal. Permasalahan tersebut telah dideteksi dan diakomodir pada rancangan struktur organisasi kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan di Biro Organta Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

9

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2014

Recommend Documents