PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 41/M-IND/PER/3/2010 TENTANG PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Kementerian Perindustrian, perlu menetapkan peta startegi dan indikator kinerja utama sebagai dasar penilaian kinerja Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I Kementerian Perindustrian;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara RI Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Negara RI (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4406);

2

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 41/M-IND/PER/3/2010

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);

9.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

10.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan unit tugas eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;

11.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;

12.

Keputusan Presiden No 84/P tahun 2009 tentang pembentukan kabinet Indonesia bersatu II Periode Tahun 2009 - 2014

13.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Perindustrian; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

14.

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 41/M-IND/PER/3/2010

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

:

Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I Kementerian Perindustrian sebagaimana pada Lampiran Peraturan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I Kementerian Perindustrian.

KEDUA

:

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 29 Maret 2010 MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Menteri Keuangan RI; Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; Wakil Menteri Perindustrian; Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian; Inspektur Jenderal Depperin Perindustrian; Kepala KPPN Jakarta I; Kepala Biro Keuangan; Pejabat Pengujian dan Penandatanganan SPM; Bendahara Pengeluaran; Yang bersangkutan; Pertinggal.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 41/M-IND/PER/3/2010 TANGGAL : 29 Maret 2010

PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BAB I BAB II BAB III

: : :

PENDAHULUAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 41/M-IND/PER/3/2010

BAB I PENDAHULUAN

2


PENDAHULUAN Sesuai dengan hasil analisis lingkungan strategis yang telah diidentifikasi dan dengan memperhatikan visi dan misi Industri Nasional Indonesia, maka dapat dirumuskan kondisi mendatang yang diharapkan dapat diwujudkan oleh Industri Nasional. Kondisi mendatang ini dibagi ke dalam tiga tahapan waktu, yaitu 2020-2025 sebagai kurun waktu untuk mewujudkan visi pembangunan industri nasional jangka panjang menjadikan Indonesia Negara Industri Tangguh Dunia, 2015-2019 sebagai kurun waktu mewujudkan visi pembangunan industri nasional menjadikan Indonesia Negara Industri Maju Baru, dan 2010-2014 sebagai titiktolak untuk mewujudkan kedua visi tersebut, arah Pembangunan Jangka Panjang adalah pembangunan daya saing bangsa dengan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, terwujudnya perekonomian domestik berorientasi dan berdaya saing global, penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan maju serta reformasi hukum dan birokrasi. Penjabaran RENSTRA merupakan kerangka berpikir menyeluruh yang mengkaitkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), penetapan Kebijakan Pembangunan Industri dan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Integrasi RENSTRA diperlukan dengan terjabarnya Rencana Strategis Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keberhasilan membaca fenomena masalah dan pemetaan keunggulan strategis Provinsi dan Kabupaten/Kota dipadu dengan pemetaan tantangan tingkat nasional dan makro akan menjadikan RENSTRA berpeluang terwujud dalam implementasi program-program yang dapat dipertanggungjawabkan. Lima garis besar pengembangan yang dijabarkan pada RPJPN adalah pengembangan industri yang mengolah Sumber Daya Alam, pengembangan industri yang memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi dan informasi, pengembangan industri yang mampu merespon dinamika pasar dalam negeri maupun pasar global dan pengembangan industri yang memperkuat integrasi ekonomi nasional, kemandirian bangsa, dan keterkaitan antar industri ke depan.

3


A. VISI Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) adalah Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh Dunia yang bercirikan : 1. Industri kelas dunia; 2. PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa; 3. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar.

Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Visi tahun 2020 yakni Tercapainya Negara Industri Maju Baru sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC. Sebagai Negara Industri Maju Baru, Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: 1. Kemampuan tinggi untuk bersaing dengan Negara industri lainnya; 2. Peranan dan kontribusi sektor industri tinggi bagi perekonomian nasional; 3. Kemampuan seimbang antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar; 4. Struktur industri yang kuat (pohon industri dalam dan lengkap, hulu dan hilir kuat, keterkaitan antar skala usaha industri kuat); 5. Jasa industri yang tangguh. Berdasarkan Visi tahun 2020, kemampuan Industri Nasional diharapkan mendapat pengakuan dunia internasional, dan mampu menjadi basis kekuatan ekonomi modern secara struktural, sekaligus wahana tumbuh-suburnya ekonomi yang berciri kerakyatan. Dalam mewujudkan Visi Kementerian Perindustrian tahun 2020, diperlukan upaya-upaya sistemik yang dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi perspektif pemangku kepentingan berupa pencapaian strategis (Strategic Outcomes) yaitu : 1. Meningkatnya nilai tambah industri; 2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri; 3. Meningkatnya kemampuan SDM Industri, R&D dan kewirausahaan; 4. Meningkatnya penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan; 5. Lengkap dan menguatnya struktur industri; 6. Tersebarnya pembangunan industri; 7. Meningkatnya peran IKM terhadap PDB. Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam visi lima tahun sampai dengan 2014 yakni Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan.

4


B. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi 2025 di atas, Kementerian Perindustrian sebagai institusi pembina Industri Nasional mengemban misi sebagai berikut: 1.

Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;

2.

Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional;

3.

Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat;

4.

Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi nasional;

5.

Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat;

6.

Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat;

7.

Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.

Sesuai dengan Visi tahun 2014 di atas, misi tersebut dijabarkan dalam misi lima tahun sampai dengan 2014 sebagai berikut: 1.

Mendorong peningkatan nilai tambah industri;

2.

Mendorong peningkatan perluasan pasar domestik dan internasional;

3.

Mendorong peningkatan industri jasa pendukung;

4.

Memfasilitasi penguasaan teknologi industri;

5.

Memfasilitasi penguatan struktur industri;

6.

Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa;

7.

Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.

5


C. KONDISI YANG DIHARAPKAN TAHUN 2010-2014 Kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014 sebagai berikut:

1.

Terselesaikannya permasalahan yang menghambat, dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis;

2.

Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar;

3.

Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk-produk olahan;

4.

Semakin meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor;

5.

Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan;

6.

Tumbuh berkembangnya IKM, khususnya industri menengah sekitar dua kali lebih cepat daripada industri kecil.

Keluaran jangka menengah yang diharapkan adalah : 1.

Besarnya kemampuan sektor industri untuk menyediakan lapangan kerja baru,

2.

Pulihnya industri yang terpuruk akibat krisis,

3.

Meningkatnya kemampuan daerah menghasilkan produk olahan,

4.

Menguatnya struktur industri, seiring dengan tumbuhnya industri penunjang, komponen, dan bahan baku industri,

5.

Meningkatnya ekspor secara signifikan,

6.

Terbangunnya pilar-pilar industri masa depan

7.

Semakin kuatnya keterkaitan antar skala-industri, dan seimbangnya sumbangan nilai tambah antara industri besar dan IKM.

6


D. KONDISI YANG DIHARAPKAN TAHUN 2020-2025

Penentuan arah Kebijakan Industri Nasional Jangka Panjang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 - 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Dalam jangka panjang, pembangunan industri diarahkan untuk: 1.

Mampu memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;

2.

Membangun karakter budaya bangsa yang kondusif terhadap proses industrialisasi menuju terwujudnya masyarakat modern, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai luhur bangsa;

3.

Menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa di bidang teknologi industri dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan daya saing industri nasional menghadapi era globalisasi/liberalisasi ekonomi dunia;

4.

Mampu ikut menunjang pembentukan kemampuan bangsa dalam pertahanan diri dalam menjaga eksistensi dan keselamatan bangsa, serta ikut menunjang penciptaan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat.

Arah kebijakan industri 2005-2025 seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN adalah sebagai berikut : 1.

Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan, serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktek terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh;

2.

Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi secara nasional;

3.

Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa;

4.

Struktur dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar;

5.

Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan Industri Kecil dan Menengah sebagai basis industri nasional yang sehat, sehingga mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilir dan industri berskala besar;

7


6. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, sektor industri perlu dibangun guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui : a. Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulu, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); b. Penguatan hubungan antarindustri yang terkait secara horisontal termasuk industri pendukung dan industri komplemen, termasuk dengan jaringan perusahaan multinasional terkait, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya dan; c. Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif, yang, antara lain, sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi), sarana dan prasarana teknologi, prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas, serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri. Sesuai dengan visi 2025, menjadikan Indonesia Negara Industri Tangguh di dunia, dan arah kebijakan 2005-2025 di atas, serta dengan asumsi bahwa pencapaian industri di tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat dirumuskan kondisi yang diharapkan untuk kurun waktu tahun 2020-2025 sebagai berikut: 1. Peran Industri Kecil dan Menengah telah mencapai keseimbangan dengan Industri Besar dalam hal kontribusi terhadap PDB Industri; 2. Industri berbasis Agro, Industri Telematika, dan Industri alat-angkut telah menjadi tulang-punggung Industri Nasional khususnya dalam kontribusi industri-industri tersebut dalam PDB Industri, sehingga bersama-sama dengan industri lainnya yang telah tumbuh telah merupakan basis industri dengan daya saing kelas dunia; 3. Persebaran industri ke luar Pulau Jawa telah terwujud dengan baik, sehingga peran Pulau Jawa sebagai lokasi industri telah berkurang sampai di bawah 50 persen, sedangkan sisanya tersebar di luar Pulau Jawa; 4. Terjadi pergeseran pertumbuhan industri dari industri berbasis tenaga kerja dan industri berbasis sumber daya alam ke industri padat modal dan industri berbasis teknologi yang didukung oleh kemampuan teknologi dan R&D sebagai ujung tombak daya saing industri; 5. Sumbangan industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional telah mencapai sekitar 30 persen pada tahun 2025 yang dihitung dari harga konstan berdasarkan total sumbangan industri terhadap PDB nasional. Angka PDB nasional pada tahun 2025 dihitung menurut harga berlaku adalah sebesar Rp.16.068 triliun, atau menurut harga konstan tahun 2000 adalah sebesar Rp.6.270 triliun, sehingga sumbangan industri non-migas bagi PDB nasional pada tahun 2025 menurut harga konstan tahun 2000 adalah sebesar Rp. 1.856.161 triliun; 6. Berbagai infrastruktur untuk peningkatan kapasitas kolektif, antara lain, sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi), sarana dan prasarana teknologi, prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas; serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri telah tersedia secara memadai; 7. Regulasi yang meniadakan praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar serta mendorong persaingan usaha yang sehat dan ditegakkannya prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar telah tersedia dan ditegakkan secara memadai.


BAB II PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


PETA STRATEGI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN VISI DAN MISI

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok Departemen

Perspektif Pemangku Kepentingan

Visi : Indonesia mampu menjadi negara industri tangguh pada tahun 2025 Misi : Membangun industri manufaktur untuk menjadi tulang punggung perekonomian

1

Kokohnya basis industri industri manufaktur dan industri andalan masa depan menjadi tulang punggung perekonomian nasional

Tingginya Nilai tambah industri

2

7

6

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

Kokohnya faktorfaktor penunjang pengembangan industri

3

Perumusan Kebijakan Mempersiapkan dan/atau Menetapkan Kebijakan dan produk hukum Industri Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan Menetapkan peta panduan pengembangan industri Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan ind

4

Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri

5

Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB Tersebarnya pembangunan industri

Kuat, lengkap dan dalamnya Struktur industri

Pelayanan & Fasilitasi

Pengawasan, Pengendalian & Evaluasi

Mengembangkan R&D di instansi dan industri

Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan Kekayaan intelektual Memfasilitasi pengembangan industri

Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri

Memfasilitasi promosi industri Memfasilitasi penerapan standardisasi Meningkatkan kualitas pelayanan publik Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

SDM

Organisasi & Ketatalaksanaan

Informasi

Perencanaan

Dana

•Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten

Membangun organisasi yang Profesional dan Probisnis

Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi & handal

Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan

Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang profesional


10

P E NJ E L AS AN S AS AR AN S T R AT E G IS DAN INDIK AT OR K INE R J A UT AMA (IK U) K E ME NT E R IAN P E R INDUS T R IAN SASARAN STRATEGIS (SS) I.

II.

III.

IV.

V.

Meningkatnya nilai tambah industri

Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri

Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri

Lengkap dan menguatnya struktur industri

PENJELASAN SS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

K E T E R ANG AN

PENJELASAN IKU

SATUAN

TARGET

1 Laju pertumbuhan industri

adalah : Pertumbuhan nilai tambah dihitung dengan melihat tingkat pertumbuhan rata-rata sektor industri sesuai data dari BPS. Untuk setiap sektor akan mengikuti dengan mencantumkan nilai pertumbuhan dalam persentase masing-masing jenis industri dan data diperoleh dari BPS. Bila ditemukan ada nilai tambah yang menggabungkan industri dari direktorat yang berbeda, lakukan kesepakatan untuk membagi nilai tambah tersebut (Gunakan sampai 5 digit nilai ISIC)

Persentase

6,8

2010=4,99 2011=7,80; 2012=7,85; 2013=7,99; 2014=8,17;

2 Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional

adalah : besaran persentase kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional (diperoleh dari nilai ISIC number kepala 3 )

Persentase

24,31

2010=23,92 2011=24,40; 2012=24,89; 2013=25,39; 2014=25,90;

adalah : Nilai perbandingan pangsa produk industri nasional di 1 Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di dalam negeri ( khusus untuk industri yang ada datanya, bila pasar DN belum ada hingga level direktorat, KPI ini dinilai hanya sampai level Dirjen saja )

Persentase

60

2 Pertumbuhan ekspor produk dan jasa industri nasional

adalah : Pertumbuhan nilai ekspor barang dan jasa industri (yang dihitung persentase pertumbuhannya dengan membandingkan pertumbuhan dalam bentuk rupiah tahun sekarang dengan tahun sebelumnya)

Persentase

10 - 15

3 Pangsa pasar produk dan jasa industri nasional di 5 (lima) negara utama tujuan ekspor utama

adalah : Peningkatan nilai ekspor produk industsri, sehingga dapat meningkatkan rasio/perbandingan nilai ekspor produk industri saja (belum termasuk jasa ) yang memang masuk di 5 negara tujuan (AS, Jepang, Uni Eropah, Cina, dan Korsel) . Ketentuan yang harus dipenuhi adalah : pisahkan antara produk manufaktur dan jasa, dan harus ada minimal untuk tingkat DIRJEN, untuk tingkat direktorat dapat mencantumkan KPI bila memang industri sektor ybs masuk dalam 5 negara tujuan tersebut data diperoleh dari BPS dan Laporan atase perindustrian di negara tujuan).

Persentase

35

2010=60; 2011=60; 2012=60; 2013=60; 2014=60; 2010=15; 2011=16; 2012=17,5; 2013=19; 2014=20; 2010=35; 2011=35; 2012=35; 2013=35; 2014=35;

Membuat faktor penunjang industri 1 Tingkat produktifitas SDM industri nasional dapat mendukung tercapainya tujuan industri (faktor dimaksud adalah dalam hal SDM dalam industri dan iklim industri yang dinilai dari berbagai hal seperti : kebijakan / peraturan yang 2 Index iklim industri nasional mengatur industri, pelayanan deperin, fasilitas dalam industri dan lain sebagainya

adalah : Persentase pembagian antara Nilai tambah dan jumlah Tenaga Kerja di sektor Industri ybs, secara ekstrapolasi dari data 2 tahun lalu yang didekati dengan peningkatan persentase pertambahan nilai tambah / jenis industri (data dari BPS) adalah : Nilai hasil pengukuran dengan menggunakan kuesioner . Dijalankan dengan sampling pada masing-masing industri (kuesioner disiapkan biro perencanaan, tetapi survey dilakukan masing-masing Dirjen pada perusahaan secara sampling)

Nilai Tambah (rupiah) per Tenaga Kerja

250.000

Index

4

Inovasi dimaksud adalah kreativitas untuk menciptakan produk baru sebagai hasil penelitian dan pengembangan teknologi terapan, dan penelitian dari berbagai sektor lainnya

1 Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Terapan Inovatif

adalah : Jumlah hasil penelitian ( khusus yang dikerjakan oleh BPPI ). Untuk tingkat Dirjen yang menjadi hasil adalah jumlah project pengembangan industri yang dikerjakan sampai level sudah keluar hasil secara komersial.

Jumlah

250

2 Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri

Jumlah

50

Struktur industri dimaksud adalah perimbangan antara industri hulu dan industri antara serta bagaimana kemampuan kandungan lokal digunakan dalam produksi

1 Pertumbuhan investasi di Industri Hulu dan Antara

adalah : Jumlah teknologi sebagai hasil penelitian yang sudah diterapkan dan dimanfaatkan industri dan telah masuk dalam skala pabrik adalah : Jumlah project yang dikerjakan di masing-masing sektor untuk mengisi (invest) pada industri -industri sebelum industri hilir

Jumlah

800

Persentase

60

Nilai tambah industri dimaksud adalah nilai tambah dari hasil produksi yang merupakan selesih antara nilai output dengan nilai input

Penguasaan pasar di dalam negeri dimaksudkan adalah untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibanding dengan seluruh pangsa pasar. Sedangkan penguasaan pasar di luar negeri dimaksudkan adalah untuk meningkatkan nilai ekspor produk industri sehingga dapat meningkatkan rasio/perbandingan nilai ekspor industri terhadap nilai ekspor keseluruhan.

2 Tingkat kandungan lokal

adalah : Persentase tingkat kandungan lokal dari masingmasing industri ( nilai TKDN dari data Deperin )

Menggunakan nilai 1 s ampai 5.


11

SASARAN STRATEGIS (SS) VI. Tersebarnya pembangunan industri

PENJELASAN SS Bagaimana perbandingan penyebaran industri di Jawa dan di luar Jawa

VII. Meningkatnya peran industri Peran industri kecil dan menengah kecil dan menengah terhadap terhadap PDB selalu PDB


PENJELASAN IKU

1 Rasio Jumlah Industri Jawa dengan adalah : Perbandingan jumlah industri yang ada di Jawa Luar Jawa dibandingkan dengan di luar Jawa setiap tahunnya (perbandingan dari data BPS )

SATUAN TARGET Rasio

60 : 40

1 Tumbuhnya industri kecil diatas pertumbuhan ekonomi nasional

adalah : Persentase pertumbuhan industri kecil selalu berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional

Persentase

6,5

2 Tumbuhnya industri menengah dua kali diatas industri kecil 3 Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi "Out-Source" industri besar

adalah : Persentase pertumbuhan industri menengah akan mencapai Persentase dua kali lipat diatas pertumbuhan industri kecil

13

adalah : Persentase jumlah output IKM yang di outsource oleh Persentase industri besar

20

Menghitung jumlah kebijakan industri yang 1 Konsep kebijakan dan produk hukum adalah : Jumlah konsep kebijakan dan produk hukum yang I. Mempersiapkan dan/atau (RUU, RPP, R.Perpres/R.Keppres) direncanakan akan dikeluarkan dalam bentuk Rancangan UU, Menetapkan Kebijakan Produk dihasilkan DEPERIN untuk tujuan keberhasilan tugas kementerian Rancangan PP dan lainnya (kerjasama dengan Biro Hukum Hukum Industri Deperin)

Konsep

9

2 Kebijakan dan produk hukum yang adalah : Jumlah penyiapan kebijakan dan telah disyahkan ditetapkan Menteri sebagai produk Hukum untuk pengaturan pelaksanaan tugas setiap sektor ( kerjasama dengan Biro Hukum )

Peraturan

200

II. Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan III. Menetapkan peta panduan pengembangan industri

Membuat rencana strategis untuk industri 1 Renstra 2010 -2014 & RENJA prioritas dan industri andalan setiap tahunnya

adalah : Terselesaikannya rencana strategis dan rencana kerja per-tahun di tiap sektor industri (terselesaikan hingga 100 %).

Paket

1

Membuat peta tentang kondisi dan situasi 1 Peta Panduan Pengembangan industri nasional sebagai panduan untuk klaster Industri prioritas pengembangan selanjutnya 2 Peta panduan industri unggulan provinsi

adalah : jumlah klaster pengembangan idsutri prioritas untuk setiap bidang sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam setahun adalah : tersedianya peta panduan industri unggulan di provinsi (jumlah peta yang dihitung berdasarkan jumlah provinsi yang sudah terselesaikan peta industrinya)

Klaster

32

Provinsi

33

3 Peta panduan kompetensi inti industri adalah : tersedianya peta panduan industri unggulan di setiap Kabupaten Kabupaten/Kota kabupaten dalam provinsi i (jumlah peta yang dihitung /Kota berdasarkan jumlah kabupaten yang sudah terselesaikan peta industrinya)

480

KE TE RANGAN

Bersifat pengaturan bidang industri.


12

SASARAN STRATEGIS (SS)

PENJELASAN SS


IV. Mengusulkan insentif yang Usulan dalam bentuk insentif yang dibuat 1 Rekomendasi usulan insentif mendukung pengembangan guna mendukung pengembangan industri di masa yang akan datang industri 2 Perusahaan industri yang memperoleh insentif V. Mengembangkan R & D di instansi dan industri VI. Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan Kekayaan intelektual

Bentuk riset dan pengembangan industri 1 Kerjasama R&D instansi dengan sesuai dengan bidangnya industri Penyediaan dukungan untuk menghargai 1 Perusahaan yang mendapatkan HKI kekayaan intelektual dalam lingkup industri 2 Produk HKI yang dikomersialkan (Paten)

PENJELASAN IKU

SATUAN TARGET

adalah : Jumlah usulan Insentif per kelompok industri yang disetujui per-tahunnya

Jenis

10

adalah : Jumlah perusahaan yang mendapat insentif atas fasilitasi dari Deperin

Perusahaan

1500

adalah : Jumlah MOU untuk kerjasama yang difasilitasi oleh Kerjasama sektor industri atau yang dilakukan oleh BPPI adalah : jumlah perusahaan yang sudah mendapat sertifikasi Perusahaan HKI adalah jumlah produk industri yang sudah dipatenkan sebagai Produk produk nasional

18

VII. Memfasilitasi pengembangan Hasil kerja fasilitasi untuk tujuan 1 Tingkat utilisasi kapasitas produksi adalah : besar persentase penggunaan kapasitas terpasang Presentase pengembangan industri dalam berbagai dalam industri masing-masing ( sesuai dengan jenis industri hal yang mendukung seperti akses industrinya) kepada sumber bahan baku, sumber 2 Perusahaan yang mendapat akses ke adalah : Jumlah fasilitasi yang dilakukan setiap sektor untuk Perusahaan modal dan lainnya sumber pembiayaan membantu industri mendapat akses dan bantuan lainnya ke sumber pembiayaan 3 Perusahaan yang mendapat akses ke adalah : Jumlah perusahaan yang berhasil mendapat fasilitasi Perusahaan sumber bahan baku jaminan pasokan bahan baku atas fasilitasi yang dilakukan oleh masing-masing level organisasi 4 Perjanjian kerjasama Internasional Jumlah kerjasama yang sudah dilaksanakan dalam bentuk project kerjasama internasional yang terkait dengan fasilitasi di bidang capacity building (misalnya : Deperin dengan donor (bentuk G to G) atau Deperin sebagai witness untuk kerjasama B to B

MoU

1100 50 80

3000

200

25

KETERANGAN


13

SASARAN STRATEGIS (SS) IX. Memfasilitasi penerapan standardisasi

X. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

PENJELASAN SS Mendukung industri dalam penerapan standar

Melihat sejauh mana kualitas layanan kementerian terhadap publik pengguna jasa Deperin


PENJELASAN IKU

1 Rancangan SNI yang diusulkan

adalah : jumlah rancangan standarisasi yang dirumuskan untuk bidang industri.

RSNI

600

2. Penambahan SNI wajib yang diterapkan

adalah : Penambahan standard industri (SNI wajib) yang diterapkan

SNI

50

3 Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 90012008 (Pedoman BSN10 dan GKM) 1 Tingkat kepuasan pelanggan

adalah : Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Perusahaan Manajemen Mutu ( catatan : GKM lebih banyak diterapkan dalam IKM) adalah : hasil penilaian kepuasan pelanggan yang akan Index dikoordinir oleh Biro Umum (HUMAS) dengan membuat survey pelanggan dan survey akan dilakukan oleh setiap bagian organisasi secara sampling . (Untuk kementerian akan dikerjakan oleh Biro HUMAS) adalah : jumlah instruktur yang sudah memiliki sertifikat dalam Jumlah setiap bidang industri kementerian (Tugas utama Pusdiklat)

Meningkatkan hasil koordinasi dari XI. Mengkoordinasikan 1 Instruktur yang bersertifikat berbagai lembaga pendidikan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta pelatihan yang disediakan Deperin untuk pengembangan berbagai kebutuhan kewirausahaan 2 Jurusan pada lembaga pendidikan adalah : jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan yang industri misalnya sertifikasi dan akreditasi dan lembaga diklat yang terakreditasi diberikan sertifikasi guna melatih dan mengembangkan kemampuan SDM industri (tugas Pusdiklat) XII. Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

SATUAN TARGET

Hasil penilaian untuk tujuan meningkatkan 1 Tingkat Penurunan penyimpangan budaya pengawasan yang dilaksanakan minimal bagian pengawasan (inspektorat jenderal) di lingkup kementerian 2 Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

Hasil evaluasi pembuatan kebijakan dan 1 Laporan evaluasi pelaksanaan XIII. Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian target kinerja untuk menjamin kebijakan efektifitas pencapaian kinerja tercapainya tujuan kementerian 2 Tingkat penurunan penyimpangan industri pelaksanaan kebijakan industri

Jumlah

1000

4

100

24

adalah : persentase penurunan sebagai standar minimal Presentase penyimpangan dalam lingkup tugas kementerian sebagai hasil tugas bidang pemeriksaan (dilaksanakan oleh bidang SPI )

60

adalah : Jumlah satuan kerja yang sudah menerapkan sistem Satuan kerja pengendalian intern (sebagai bagian kerja SPI)

57

adalah : Jumlah hasil laporan evaluasi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Biro Hukum & Itjen

Laporan

10

Presentase

40

adalah : persentase penurunan penyimpangan pelaksanaan tugas di masing-masing level organisasi sesuai dengan hasil laporan Itjen

KETERANGAN

Penilaian menggunakan angka 1 hingga 5 (dari sangat tidak puas hingga sangat puas)


14

SASARAN STRATEGIS (SS) I.

PENJELASAN SS


Mengembangkan kemampuan Melihat sejauh mana kualitas kemampuan 1 Standar kompetensi SDM aparatur SDM aparatur yang kompeten SDM sebagai pelaksana dalam memberikan layanan terhadap industri nasional

2 SDM aparatur yang kompeten

PENJELASAN IKU adalah : index penilaian kompetensi rata-rata sebagai hasil penilaian kinerja setiap SDM dalam bidang tugas kementerian ( dikerjakan bersama dengan Biro Kepegawaian dan menjadi tugas utama Biro Kepegawaian)

SATUAN TARGET Index

3

adalah : persentase jumlah pegawai yang dinilai kompeten Persentase sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian dari seluruh pegawai di masing-masing level organisasi

90

II. Membangun organisasi yang Cara yang digunakan untuk meningkatkan 1 Penerapan sistem manajemen mutu adalah jumlah satuan kerja dalam lingkup Deperin yang sudah Satuan Kerja kemampuan organisasi sehingga menerapkan standar mutu penilaian manajemen profesional dan probisnis menghasilkan kerja yang optimal

57

III. Membangun sistem informasi Cara untuk meningkatkan kemampuan penyediaan data dan informasi yang yang terintegrasi & handal mendukung tugas kementerian dalam memberikan layanan kepada industri nasional

20

IV. Meningkatkan kualitas perencanaan dan Pelaporan

V. Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional

1 Tersedianya sistem informasi online adalah : tersedianya sistem / software aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas di masing-masing sektor

Paket

2 Pengguna yang mengakses

Jumlah

adalah : jumlah pengguna informasi dan teknologi yang tersedia dalam seluruh bidang tugas kementerian

Menganalisa bagaimana pelaksanaan 1 Kesesuaian Program dengan KIN adalah : persentase program yang terlaksana sesuai dengan tugas perencanaan untuk melayani penilaian KIN di masing-masing satuan tugas pengembangan industri nasional sehingga 2 Tingkat persetujuan rencana kegiatan adalah : persentase tingkat persetujuan rata-rata untuk program-program dapat berjalan sebaik (zero stars ) program yang akan dilaksanakan di masing-masing bidang mungkin tugas 3 Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan adalah : persentase ketepatan waktu penyelesaian tugas kegiatan termasuk pemasukan laporan dan hasil keluaran setiap bidang lainnya Menganalisa bagaimana pelaksanaan adalah : persentase penyerapan anggaran di masing-masing 1 Tingkat penyerapan anggaran tugas pelaporan keuangan dan sejauh bidang tugas mana penggunaan dana atau anggaran 2 Tingkat kualitas laporan keuangan adalah : Persentase penilaian laporan keuangan kementerian dalam lingkup tugas kementerian dapat (WTP) untuk memenuhi kriteria WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dipergunakan sesuai dengan tujuannya

6.000.000

Presentase

100

Presentase

95

Presentase

85

Persentase

95

Persentase

100

K E TE RANGAN Menggunakan nilai 1 sampai 5 dengan mengikuti standar kompetensi yang akan dibangun oleh masingmasing Dirjen bersama dengan Biro Kepegawaian Kemungkinan hanya menjadi tugas untuk Biro Kepegawaian saja, kecuali di masing-masing unit organisasi sudah melakukan penilaian kompetensi


BAB III PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


DAFTAR ISI PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT JENDERAL PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT JENDERAL PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI AGRO DAN KIMIA PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI LOGAM, MESIN, TEKSTIL DAN ANEKA PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI


1. PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT JENDERAL

PETA STRATEGI SEKRETARIAT JENDERAL


VISI DAN MISI SETJEN Visi : Mewujudkan pelayanan prima kepada stakeholders Misi : 1. Melayani stakeholders secara profesional dan pro bisnis 2. Menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik dan profesional

PERSPEKTIF PROSES PELAKSANAAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT JENDERAL

PERPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

1

2

Terwujudnya Organisasi yang dinamis

Terwujudnya Kualitas Pelayanan & Fungsi Koordinasi Yg Profesional dan Probisnis

Terwujudnya Sistem Perencanaan & Pengendalian Industri yang handal

3

Terwujudnya SDM industri dan aparatur yang profesional

4

Pelayanan dan Fasilitasi  Mengevaluasi Visi, Misi dan Strategi Departemen  Melaksanakan Reformasi Birokrasi • Memfasilitasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana • Memperkuat Database Industri & kemampuan analisis data • Meningkatkan kerjasama, promosi investasi dan akses pasar domestik & internasional • Mengembangkan E-Government

  



 

PERSPEKTIF PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

8

SDM • Meningkatkan Profesionalisme dan Produktivitas Pegawai

Terwujudnya kebijakan industri yang probisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional

5

Terwujudnya sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal

Perumusan Kebijakan Operasional dan Pengelolaan Membangun Sistem Perencanaan Industri yang handal Membangun Sistem Pengembangan Pegawai Meningkatkan Sistem dan Tata Hukum Industri serta pelayanan yang berkualitas di bidang Hukum & Kebijakan Industri Mengembangkan Sistem Pendidikan & Pelatihan Aparatur yang profesional Membangun Sistem Tata Kelola Keuangan yang baik dan benar Mengembangkan Sistem Pendidikan & Pelatihan Berbasis Kompetensi

Organisasi • Menyempurnakan dan Mengoptimalkan Organisasi

Terwujudnya Kualitas Pelayanan Umum dan Hubungan Masyarakat yang profesional Terwujudnya Pengelolaan 7 Keuangan, Sarana dan Prasarana yang baik Terwujudnya Sistem 6 kerjasama yang melindungi kepentingan industri

Pengendalian dan Pengawasan • Membangun Sistem Pengendalian Internal

Tata Laksana • Memperbaiki Sistem Ketatalaksanaan • Membangun Sistem Informasi Berbasis IT


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT JENDERAL NO PERSPEKTIF 1 2

4 5

6

7

8

STAKE HOLDERS

3

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC KPI SATUAN Terwujudnya Organisasi yang Struktur Organisasi Departemen sesuai Hasil kajian dinamis kebutuhan Renstra Terwujudnya Sistem Perencanaan Diterapkannya sistem perencanaan dan Renja & Pengendalian Industri yang pengendalian industri handal DIPA Terwujudnya SDM industri dan a. Terserapnya jumlah lulusan SDM industri Persentase aparatur yang profesional yang bekerja di sektor Industri b. Tersedianya SDM industri yang kompeten Orang/Tahun Terwujudnya kebijakan industri yang probisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional Terwujudnya sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal Terwujudnya sistem kerjasama yang melindungi kepentingan industri Terwujudnya pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik Terwujudnya kualitas pelayanan umum dan hubungan masyarakat yang profesional

Efektifitas penerapan tata hukum industri a. Tersedianya sistem informasi online b. Informasi yang diakses

TARGET (T) 1 1 5 181

akhir 2009 akhir 2009 setiap Juli

100 300

Persentase

100

Paket

20

Orang/Tahun

KETERANGAN

1.000.000

Diterapkannya Sistem kerjasama industri Tahun

5

Satker

58

Skor

65

Skor

60

Terwujudnya "good financial governance"

a. Ketepatan pemilihan media dan audience dengan tingkat validitas yang terpercaya b. Meningkatnya hubungan dan kerjasama serta pertukaran informasi

(mulai 2009)

20

NO PERSPEKTIF 1 2

3

5

6

INTERNAL

4

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Mengevaluasi Visi, Misi dan Strategi Departemen Melaksanakan Reformasi Birokrasi Memfasilitasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

KPI Tersedianya Visi, Misi, Strategi sesuai postur birokrasi Terwujudnya good governance a. Kesesuaian rencana dan kebutuhan

b. Efisiensi pemanfaatan teknologi c. Efisiensi ruangan dan energi Memperkuat Database Industri & a. Ketersediaan informasi yang cepat, tepat kemampuan analisis data dan akurat b. Kajian yang diaplikasikan Meningkatkan kerjasama, a. Terbentuknya jaringan kerja internal & promosi, investasi, akses pasar eksternal domestik dan internasional b. Tersedianya informasi kerjasama internasional yang uptodate dan mudah diakses c. Tercapainya kesepakatan/ perjanjian kerjasama internasional Mengembangkan E-Government Tersedianya jenis aplikasi Membangun Sistem Perencanaan a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas Industri yang handal pelaksanaan program

7


b. Ketepatan dan Kesesuaian usulan program dengan Kebijakan Industri Nasional (KIN)

SATUAN

TARGET (T)

Tahun

1

Tahun

5

Persentase

80

Persentase Persentase

30 30

Tahun

5

Persentase

100

Unit

100

Jenis

50

MoU/ Agreement

25

Aplikasi

10

Persentase

90

Skor

100

KETERANGAN (akhir 2009)

21

NO PERSPEKTIF

9

INTERNAL

8

10

11

12

1 2 3 4

CAPACITY BUILDING

13


STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Membangun Sistem Pengembangan Pegawai

KPI a. Formulasi pegawai sesuai kebutuhan organisasi b. Standar Kompetensi Jabatan c. Ketersediaan & penempatan Pegawai sesuai kompetensi d. Diterapkannya Pola Karir, mutasi dan promosi yang konsekuen e. Adanya penghargaan, kesejahteraan & hukuman Meningkatkan Sistem dan Tata a. Publikasi Produk Hukum yang sesuai Hukum Industri serta pelayanan kebutuhan yang berkualitas di bidang Hukum b. Layanan Konsultasi dan Advokasi Hukum & Kebijakan Industri Mengembangkan Sistem Diterapkannya pola pengembangan Diklat Pendidikan & Pelatihan Aparatur yang profesional Membangun Sistem Tata Kelola Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan Keuangan yang baik dan benar akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Mengembangkan sistem pendidikan & pelatihan berbasis Pedoman diklat kompetensi Membangun Sistem Tersedianya informasi keuangan di seluruh Pengendalian Internal Satker Meningkatkan Profesionalisme Tersusunnya standar waktu penyelesaian dan Produktivitas Pegawai pekerjaan Menyempurnakan dan mengoptimalkan Organisasi Memperbaiki Sistem Ketatalaksanaan Membangun Sistem informasi Berbasis IT

KETERANGAN

SATUAN

TARGET (T)

Tahun

1

(akhir 2009)

Tahun

1

(akhir 2010)

Tahun

5

Tahun

5

Tahun

5

Persentase

100

Persentase

100

Tahun

5

Satker

60

Pedoman

30

Satker

60

Jenis

3

Persentase

100

Tersusunnya SOP unggulan

SOP

100

Tersedianya sistem kearsipan

Tahun

1

Tercapainya kesesuaian jumlah pegawai dengan pekerjaan

(mulai 2010)


2. PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT JENDERAL

PETA STRATEGI INSPEKTORAT JENDERAL

Memenuhi Harapan Stakeholders

STRATEGIC OUTCOMES

STRATEGIC OBJECTIVE

VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL

Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Efisien dan Efektif Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Sektor Industri dan Terciptanya Good Governance di Lingkungan Departemen Perindustrian

Terwujudnya Pengawasan Berbasis Pembinaan

Terciptanya Sistem Pengawasan Berbasis Pembinaan

1

Proses Pelaksanaan Tugas Pokok ITJEN

STRATEGIC DRIVER

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pengawas / Auditor

2

PELAKSANAAN PENGAWASAN

PERUMUSAN KEBIJAKAN

Pengelolaan SDM Aparat Teknologi Informasi


Merumuskan : 1. Kebijakan Pengawasan; 2. Kebijakan peningkatan kualitas SDM pengawasan; 3. Pedoman pengawasan; 4. Pedoman evaluasi dan pemantauan; 5. Pedoman pemeriksaan tujuan tertentu. 6. Pedoman Reviu Laporan Keuangan dan BMN

Melakukan Kajian Hasil Audit Kinerja dan Audit dengan tujuan tertentu Melakukan evaluasi hasil reviu dan SPIP Melakukan kajian hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan industri

Menetapkan program pembinaan dan peningkatan kualitas SDM pengawasan

Melakukan Evaluasi Hasil Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Mengoptimalkan Pemanfaatan Pelaporan Hasil Pengawasan

Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi program pengawasan dengan stakeholder

Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan.

Memberikan penghargaan dan penalti sebagai tindak lanjut hasil pengawasan

SDM

ORGANISASI

INFORMASI

Meningkatkan Kemampuan SDM Aparat Pengawas

Meningkatkan Koordinasi Internal dan Eksternal

Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan

Meningkatkan ketatalaksanaan Sistem Administrasi

PENEGAKAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERENCANAAN

DANA

Meningkatkan Kualitas Perencanaan

Dukungan Dana yang Memadai


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT JENDERAL

1

2

STAKEHOLDER

NO PERSPEKTIF

1 2 3 4

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Terciptanya Sistem Pengawasan Berbasis Pembinaan

KPI SATUAN TARGET (T) Menurunnya tingkat penyimpangan/ penyelewengan % 60

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pengawas Tenaga Pengawas/ Auditor yang mampu / Auditor memberikan pembinaan Tenaga Pengawas/ Auditor yang memiliki kompetensi/ sertifikasi Merumuskan kebijakan Pengawasan Kebijakan pengawasan yang ditetapkan dalam bentuk peraturan

orang

40

orang

40

Buah

1

Merumuskan kebijakan peningkatan kualitas SDM kebijakan peningkatan kualitas SDM Pengawasan Pengawasan Merumuskan pedoman pengawasan ITJEN Tersedianya pedoman pengawasan ITJEN Merumuskan pedoman pemantauan dan evaluasi Tersedianya Pedoman pemantauan dan evaluasi

Buah

1

Buah Buah

6 1

Laporan Kajian Hasil Audit Kinerja dan Audit tertentu Laporan

5

Melakukan Evaluasi Hasil Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan

Laporan evaluasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil Laporan pengawasan

1

7

Mengoptimalkan Pemanfaatan Pelaporan Hasil Pengawasan

Tersedianya laporan hasil pengawasan sebagai bahan pengambilan keputusan

Laporan

1

Tersedianya program Pembinaan SDM Pengawasan Program

1

8

Menetapkan program pembinaan dan peningkatan kualitas SDM pengawasan

Tersedianya SDM pengawasan yang telah mengikuti Orang diklat Tersedianya laporan hasil evaluasi reviu dan SPIP Laporan

40

6

9

INTERNAL

Melakukan Kajian Hasil Audit Kinerja dan Audit dengan tujuan tertentu

5

Melakukan evaluasi hasil reviu dan SPIP

2

KETERANGAN

25

NO PERSPEKTIF


STRATEGIC OBJECTIVE & KPI

Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Program

1

11

Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pengawasan dengan stakeholder Merumuskan pedoman reviu laporan keuangan dan BMN

Tersedianya Pedoman Reviu Laporan Keuangan dan BMN

Buah

1

13

Memberikan penghargaan dan penalti sebagai tindak lanjut hasil pengawasan

Pemberian Piagam penghargaan

Jenis

10

Pemberian sanksi Menurunnya jumlah penyimpangan/ temuan

Buah %

0 50

14

Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan.

1

Meningkatkan Kemampuan SDM Aparat Pengawas

Tersedianya SDM aparat pengawas yang telah mengikuti diklat

LHP

171

Meningkatkan Koordinasi Internal dan Eksternal Meningkatkan ketatalaksanaan Sistem Administrasi Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan

Terlaksananya koordinasi internal dan eksternal Terlaksananya tertib administrasi

Buah %

Tersedianya sistem informasi pengawasan berbasis teknologi informasi

%

Meningkatkan Kualitas Perencanaan

Berkurangnya tumpang tindih kegiatan pengawasan

%

Peningkatan 10 % Penurunan 100% Produktivitas kerja diatas 95 % 3 % dari pagu anggaran

Menetapkan anggaran

Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan

%

12

INTERNAL

SATUAN TARGET (T) Kegiatan 1

10

SASARAN STRATEGIC KPI Melakukan kajian hasil pemantauan pelaksanaan Tersedianya laporan kajian hasil pemantauan kebijakan industri pelaksanaan kebijakan industri

3 4

5 6

CAPACITY BUILDING

2

98%

KETERANGAN


3. PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI AGRO DAN KIMIA

PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA

STRATEGIC OUTCOME Memenuhi harapan stakeholders

STRATEGIC OBJECTIVE

Visi : Terwujudnya Industri Agro dan Kimia Yang Berdaya Saing Global Pada Tahun 2025. Misi : 1. Meningkatkan Industri yang Berbasis Sumber Daya Alam 2. Pengembangan Inovasi Teknologi dan SDM yang Kompeten 3. Mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan energi alternatif

Tumbuh dan berkembangnya IAK yang berkelanjutan

Meningkatny

1 a nilai tambah

6

STRATEGIC DRIVER Proses Pelaksanaan Tugas Pokok

Meningkatnya Persebaran IAK

IAK

2

Meningkatnya penguasaan pasar produk IAK

3

Meningkatnya Kompetensi SDM IAK

Perumusan Kebijakan

Pengelolaan SDM Organisasi & Informasi


VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA

Menetapkan kebijakan pengembangan IAK melalui Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek, serta Peta Panduan Pengembangan Komoditi IAK

4

Jaminan Pasok Bahan baku dan energi

Mempersiapkan Usulan Kebijakan : 1. Iklim Usaha 2. Standar IAK

Revitalisasi/ Restrukturisasi IAK Peningkatan Kemampuan Teknologi IAK

Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur IAK

Organisasi & Ketatalaksanaan Penguatan organisasi

Pengembangan Manajemen

Menguatnya struktur IAK

Pengendalian & Pengawasan

PELAYANAN / FASILITASI

Promosi investasi dan produk IAK

SDM

5

Meningkatnya penguasaan teknologi IAK

Pengembangan klaster IAK Penerapan Standar & HKI IAK

Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kebijakan dan Pelayanan

Pengembangan kompetensi SDM IAK Pengembangan Kerjasama IAK Pemberian Rekomendasi/Perizinan

Informasi Membangun dan Mengembangkan sistim informasi berbasis IT

Perencanaan & Pelaporan Meningkatkan Kualitas Perencanaan & Pelaporan (LAKIP, SAI, SAP,LAP KEGIATAN)

Dana Mengoptimalkan Pengelolaan APBN


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI AGRO DAN KIMIA NO PERSPEKTIF

2

4

STAKE HOLDER

1

5 6

2 3 4

INTERNAL

1

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Meningkatnya Nilai Tambah IAK

KPI Meningkatnya kontribusi sub sektor IAK terhadap PDB Meningkatnya Penguasaan Pasar Produk IAK Meningkatnya Nilai Ekspor Produk IAK Meningkatnya pangsa pasar produk IAK di dalam negeri Meningkatnya Kompetensi SDM IAK Meningkatnya SDM IAK yang tersertifikasi Meningkatnya Penerapan Teknologi Dalam Meningkatnya Penguasaan Teknologi IAK Negeri Tumbuhnya cabang IAK (industri turunan) baru Menguatnya Struktur IAK selama 5 tahun Meningkatnya Persebaran IAK Berkembangnya IAK di Luar Pulau Jawa Menetapkan kebijakan pengembangan IAK melalui Tersusunnya Renstra dan Renja Ditjen IAK Perencanaan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang Terususnnya Peta Panduan Pengembangan sertra Peta Panduan Pengembangan Komoditi IAK Komoditi IAK Mempersiapkan Usulan Kebijakan : 1. Iklim usaha, 2. Tersusunnya konsep usulan kebijakan iklim Standar IAK usaha Tersusunnya konsep usulan standar Ketersediaan dan Jaminan Pasokan Bahan Baku dan Jumlah Frekwensi Rapat Koordinasi Energi untuk IAK Jumlah promosi investasi Memfasilitasi promosi investasi dan produk IAK Jumlah pameran komoditi

SATUAN

TARGET (T)

%

12,9

%

2,5

%

-

%

-

Perusahaan

2

Jenis Industi

-

Unit Usaha Paket

1

Peta Panduan

12

Paket

4

Paket

42

Kali

52

Kali Kali

4 6

KETERANGAN


29

NO PERSPEKTIF 5

SASARAN STRATEGIC Memfasilitasi Revitalisasi/ Restrukturisasi IAK

INTERNAL

6 7

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI KPI Jumlah perusahaan yang direvitalisasi

Diseminasi hasil-hasil litbang dan teknologi Memfasilitasi Peningkatan Kemampuan Teknologi IAK IAK Bantuan mesin peralatan IAK Forum Komunikasi Memfasilitasi Pengembangan Klaster IAK

Memfasilitasi Pengembangan SDM Industri

10

Memfasilitasi Pengembangan Kerjasama IAK

Meningkatnya kerjasama IAK

11

Meningkatkan kualitas pelayanan publik (ketatalaksanaan)

Ketepatan waktu pelayanan pemberian rekomendasi

1

Mengembangkan Kompetensi SDM Aparatur IAK Tersedianya SDM IAK yang berkompeten

2 3 4 5 6

CAPACITY BUILDING

9

Jumlah perusahaan yang menerapkan standar Jumlah pelatihan/pemagangan

8

Penerapan Standar & HKI IAK

Penguatan Organisasi

Tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Mengembangkan sistem manajemen Membangun dan Mengembangkan sistem informasi berbasis IT Meningkatkan kualitas Prencanaan dan Pelaporan (LAKIP, SAI, SAP, Lap. Kegiatan) Optimalisasi Pemanfaatan dana

Standar Pelaksanaan Kerja Jumlah layanan yang bisa diakses oleh publik melalui IT

SATUAN

TARGET (T)

Perusahaan

8

Kali

2

Paket Kali

15 20

Perusahaan

100

Kali

4

Kesepakatan

5

hari

5

orang

200

%

-

SOP

40

Buah

Ketepatan waktu pelaporan

%

Penyerapan DIPA

%

KETERANGAN


4. PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI LOGAM, MESIN, TEKSTIL DAN ANEKA

PETA STRATEGI DITJEN ILMTA STRATEGIC OBJECTIVE


VISI DAN MISI DITJEN ILMTA

Visi : Terwujudnya Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka sebagai basis industri manufaktur yang andal dalam mendukung industri anda lan masa depan dan pertumbuhan ekonomi

Pengelolaan SDM Organisasi & Informasi

STRATEGIC DRIVER Proses Pelaksanaan Tugas Pokok Departemen

STRATEGIC OUTCOME Memenuhi harapan stakeholders

Misi : Menjadikan penggerak masyarakat untuk melakukan kegiatan industri manufaktur yang efisien dan bernilai tambah tinggi .

1

Semakin meningkatnya peran subsektor ILMTA dalam perekonomian nasional

Meningkatnya nilai tambah subsektor ILMTA

6 Meningkatnya penguasaan pangsa pasar produk ILMTA

2

3

Perumusan Kebijakan

4

Meningkatnya kemampuan SDM Industri

Meningkatnya Kemampuan Teknologi subsektor ILMTA


Menguatnya struktur ILMTA

Mengoptimalkan pemantauan kinerja industri terkait dengan pelaksanaan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan

Memfasilitasi peningkatan kemampuan Teknologi ILMTA

Memfasilitasi Pengembangan Klaster ILMTA

Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan industri

5 Meningkat dan

Pengendalian & Pengawasan

Mempersiapkan dan/atau Menetapkan Kebijakan Industri Menetapkan peta panduan pengembangan industri

Tersebarnya Industri LMTA di luar Jawa

Memfasilitasi promosi , investasi dan produk ILMTA Memfasilitasi penerapan standardisasi Meningkatkan kualitas pelayanan publik Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

SDM Mengembangkan kemampuan SDM

Organisasi & Ketatalaksanaan •Membangun organisasi yang dinamis •Mengembangkan sistem manajemen

Informasi Membangun sistem informasi yang terintegrasi & handal

Perencanaan •Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pelaporan

Dana Dukungan dana yang memadai


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI LOGAM, MESIN, TEKSTIL DAN ANEKA NO PERSPEKTIF 1.

3.

4.

5. 6.

STAKE HOLDERS

2.

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Meningkatnya nilai tambah industri

KPI Laju pertumbuhan industri Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total negeri permintaan di pasar DN

Meningkatnya kemampuan SDM industri

SATUAN Persentase Persentase

TARGET (T) 7,07 5,8

Persentase

47,5

Pertumbuhan ekspor produk dan jasa industri nasional

Persentase

11

Pangsa pasar produk dan jasa industri nasional di 5 (lima) negara utama tujuan ekspor Tingkat produktifitas SDM industri

Persentase

4

Nilai Tambah (rupiah) per Tenaga Kerja Index Jumlah

450000

Jumlah

2

Jumlah Persentase Rasio

160 45 90 : 10

Index iklim industri nasional Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Teknologi Industri Terapan Inovatif Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri Lengkap dan menguatnya struktur industri Pertumbuhan investasi di Industri Hulu dan Antara Tingkat kandungan lokal Tersebarnya pembangunan industri Rasio Jumlah Industri Jawa dengan Luar Jawa

4 3

KETERANGAN

33

NO PERSPEKTIF 1.

4. 5. 6. 7.

8.

INTERNAL

2. 3.


STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC KPI SATUAN TARGET (T) Mempersiapkan dan/atau Menetapkan Rencana Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, Konsep dan Kebijakan Industri R.Perpres/R.Keppres) Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Peraturan 31 Menteri Menetapkan rencana strategis dan/atau Renstra 2010 -2014 & RENJA Paket 1 Menetapkan peta panduan pengembangan Peta Panduan Pengembangan klaster Industri Klaster 8 industri prioritas Peta panduan industri unggulan provinsi Provinsi 5 Peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Mengusulkan insentif yang mendukung Rekomendasi usulan insentif Jenis 6 pengembangan industri Perusahaan industri yang memperoleh insentif Perusahaan 64 Mengembangkan R & D di instansi dan industri Kerjasama R&D instansi dengan industri Kerjasama Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan Perusahaan yang mendapatkan HKI Perusahaan penggunaan Kekayaan intelektual Produk HKI yang dikomersialkan (Paten) Produk Memfasilitasi pengembangan industri Tingkat utilisasi kapasitas produksi Presentase 72,5 Perusahaan yang mendapat akses ke sumber Perusahaan 332 pembiayaan Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan Perusahaan 48 baku Perjanjian kerjasama Internasional MoU 6 Memfasilitasi promosi industri Perusahaan mengikuti seminar/konfrensi, pameran, Perusahaan 480 misi dagang/investasi

KETERANGAN

34

NO PERSPEKTIF

10. 11.

12.

INTERNAL

9.

13.

2. 3. 4

5.

CAPACITY BUILDING

1.


STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Memfasilitasi penerapan standardisasi

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

KPI Rancangan SNI yang diusulkan Penambahan SNI wajib yang diterapkan Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 (Pedoman BSN10 dan GKM)

Tingkat kepuasan pelanggan Instruktur yang bersertifikat Jurusan pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang terakreditasi Tingkat Penurunan penyimpangan minimal Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri Mengembangkan kemampuan SDM aparatur Standar kompetensi SDM aparatur yang kompeten SDM aparatur yang kompeten Membangun organisasi yang profesional dan Penerapan sistem manajemen mutu probisnis Membangun sistem informasi yang terintegrasi & Tersedianya sistem informasi online handal Pengguna yang mengakses Meningkatkan kualitas perencanaan Kesesuaian Program dengan KIN Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars ) Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan Tingkat penyerapan anggaran BMN yang profesional Tingkat kualitas laporan keuangan (WTP)

SATUAN RSNI SNI Perusahaan

TARGET (T) 140 21 120

Index Jumlah Jumlah

5 -

Presentase Satuan kerja

100 1

Laporan Presentase

100

Index Persentase Satuan Kerja

5 80 -

Paket Jumlah Presentase Presentase Presentase Persentase Persentase

8 3.790 90 90 90 90 100

KETERANGAN


5. PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA

PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL IATT


VISI DAN MISI

Perspektif PeningkatanKapasi tas Kelembagaan

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok Ditjen IATT

Perspektif Pemangku Kepentingan

Visi : Terwujudnya Industri Alat Transportasi ,Telematika dan Elektronika sebagiai industri andalan masa depan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Misi : Meningkatkan kemampuan penyedia alat transportasi, komunikasi dan informasi yang efisien dalm meningkatkan nilai tambah

1

Semakin meningkatnya peran subsektor IATT sebagai industri andalan masa depan dalam perekonomian masa depan

Tingginya Nilai tambah industri

2

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

4 3

Perumusan Kebijakan

5


Memfasilitasi pengembangan industri

Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Internal di setiap Satker

Mengkoordinasikan pengembangan industri (pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha dll) Memfasilitasi promosi, investasi dan pemasaran

Meningkatkan evaluasi kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri

Memfasilitasi penerapan standardisasi Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan ind

Kuat, lengkap dan dalamnya Struktur industri

Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan , teknologi, Kekayaan intelektual

Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan

Tersebarnya pembangunan industri

Pengawasan, Pengendalian & Evaluasi

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Mempersiapkan dan/atau Menetapkan Kebijakan dan produk hukum Industri

Menetapkan peta panduan pengembangan industri

Kokohnya faktorfaktor penunjang pengembangan industri

Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri

6

Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

SDM

Organisasi & Ketatalaksanaan

Informasi

Perencanaan

Dana

•Membangun SDM aparatur yang kompeten •Mengembangkan sistem diklat SDM industri yang profesional

Membangun organisasi yang Profesional dan Probisnis

Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi & handal

Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan

Dukungan anggaran, Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang profesional


INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA NO

PERSPEKTIF

1.

3.

4.

5.

6.

STAKE HOLDERS

2.

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Meningkatnya nilai tambah industri

KPI Laju Pertumbuhan Industri Kontribusi Industri manufaktur terhadap PDB Nasional Meningkatnya penguasaan pasar dalam Pangsa pasar produk industri nasional dan luar negeri terhadap total permintaan di pasar DN

SATUAN Persentase Persentase

TARGET (T)

Persentase

9,75

Pertumbuhan ekspor produk dan jasa industri nasional

Persentase

10

Pangsa pasar produk dan jasa industri nasional di 5 (lima) negara utama tujuan ekspor

Persentase

-

Tingkat produktifitas SDM industri

Nilai Tambah (rupiah) per Tenaga Kerja Index Jumlah

4800

Jumlah

7

Jumlah

24

Persentase Rasio

53 60:40

Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri

Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri

Lengkap dan menguatnya struktur industri Tersebarnya pembangunan industri

Index iklim industri nasional Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Terapan Inovatif Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri Pertumbuhan investasi di Industri Hulu dan Antara Tingkat kandungan lokal Rasio Jumlah Industri Jawa dengan Luar Jawa

8,2 40

4 4

KETERANGAN

38

NO

PERSPEKTIF

1.

2.

4.

5. 6.

7.

8.

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SASARAN STRATEGIC Mempersiapkan dan/atau Menetapkan Kebijakan Produk Hukum Industri

KPI Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R.Perpres/R.Keppres) Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri Menetapkan rencana strategis dan/atau Renstra 2010 -2014 & RENJA pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan

SATUAN Konsep

TARGET (T)

Peraturan

5

Paket

1

Menetapkan peta panduan pengembangan industri

INTERNAL

3.


Peta Panduan Pengembangan klaster Industri Klaster prioritas Peta panduan industri unggulan provinsi Provinsi Peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Mengusulkan insentif yang mendukung Rekomendasi usulan insentif Jenis pengembangan industri Perusahaan industri yang memperoleh Perusahaan insentif Mengembangkan R & D di instansi dan Kerjasama R&D instansi dengan industri Kerjasama industri Memfasilitasi penerapan, Perusahaan yang mendapatkan HKI Perusahaan pengembangan dan penggunaan Produk HKI yang dikomersialkan (Paten) Produk Kekayaan intelektual Memfasilitasi pengembangan industri

Memfasilitasi promosi industri

Tingkat utilisasi kapasitas produksi Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku Perjanjian kerjasama Internasional Perusahaan mengikuti seminar/konfrensi, pameran, misi dagang/investasi

4

4 8 4 360 6 20 8

Presentase Perusahaan

71,25 73

Perusahaan

71

MoU Perusahaan

10 160

KETERANGAN

39

NO

PERSPEKTIF

9.

11.

INTERNAL

10.

12.

13.

2. 3. 4.

5.

CAPACITY BULIDING

1.


STRATEGIC OBJECTIVE & KPI SATUAN RSNI SNI Perusahaan

TARGET (T)

Index

4

Jumlah Jumlah

45 8

Presentase Satuan kerja

60 7

Laporan Presentase

7 40

Standar kompetensi SDM aparatur SDM aparatur yang kompeten Penerapan sistem manajemen mutu

Index Persentase Satuan Kerja

3 90 5

Tersedianya sistem informasi online Pengguna yang mengakses Kesesuaian Program dengan KIN Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars ) Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan Tingkat penyerapan anggaran Tingkat kualitas laporan keuangan (WTP)

Paket Jumlah Presentase Presentase

9 2.000.000 100 93

Presentase

100

Persentase Persentase

95 100

SASARAN STRATEGIC Memfasilitasi penerapan standardisasi

KPI Rancangan SNI yang diusulkan Penambahan SNI wajib yang diterapkan Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu (Pedoman BSN10 dan GKM) Meningkatkan kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Instruktur yang bersertifikat Jurusan pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang terakreditasi Tingkat Penurunan penyimpangan minimal Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan kebijakan dan efektifitas pencapaian Tingkat penurunan penyimpangan kinerja industri pelaksanaan kebijakan industri Mengembangkan kemampuan SDM aparatur yang kompeten Membangun organisasi yang profesional dan probisnis Membangun sistem informasi yang terintegrasi & handal Meningkatkan kualitas perencanaan

Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional

175 25 30

KETERANGAN


6. PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Peta Strategi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah

VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

STRATEGI

Visi : Mewujudkan Pelayanan Prima menuju Industri Kecil dan Menengah (IKM) berdaya saing.

Misi : Merumuskan kebijakan yang kondusif; memberikan layanan prima; memberikan fasilitasi yang tepat serta melakukan pengendalian dan pengawasan yang efektif . 1

Memenuhi Harapan Stakeholders

STRATEGIC OUTCOMES

C OBJECTIV E

Tumbuh dan berkembangnya IKM yang berdaya saing

Meningkatnya kemampuan teknologi, penerapan standardisasi dan HKI bagi IKM

2

Meningkatnya SDM IKM yang profesional dan kreatif

4 3

Meningkatnya akses sumber bahan baku bagi IKM

Proses Pelaksanaan Tugas Pokok Ditjen IKM 0

STRATEGIC DRIVER

PERUMUSAN KEBIJAKAN

Mempersiapkan rancangan dan/atau menetapkan kebijakan untuk mendorong pengembangan IKM

Mempersiapkan dan menetapkan pedoman bagi stakeholder untuk mengoptimalkan pemanfaatan layanan dan fasilitasi

SDM

Pengelolaan Sumber Daya Organisasi


Mengembangkan kemampuan SDM

6

Meningkatnya akses sumber pembiayaan bagi IKM

5

PELAYANAN DAN FASILITASI

Mengusulkan kepada instansi terkait terhadap pelaksanaan aturan yang menyangkut infrastruktur (hard dan soft infrastruktur)

Mensinkronisasikan dan mensinergikan program pengembangan IKM

Mengembangkan kemampuan teknologi

Mengembangkan standardisasi, sistem manajemen mutu dan HKI

Meningkatkan kompetensi SDM IKM

Menumbuhkan Wira Usaha Baru (WUB) IKM

Meningkatnya kerjasama kelembagaan dan iklim usaha yang kondusif

PENGENDALIAN & PENGAWASAN Melaksanakan kerjasama dan penguatan kelembagaan

Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan IKM

Melakukan

asesment dan sosialisasi Mengembangkan penyediaan bahan baku, energi dan pembiayaan IKM

Meningkatnya akses pasar dalam dan luar negeri bagi IKM

Melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kebijakan pengembangan IKM

peraturanperaturan yang terkait dengan IKM

Meningkatkan promosi investasi dan pemasaran produk IKM

ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN •Membangun organisasi yang dinamis •Mengembangkan sistem manajemen

KEUANGAN Meningkatkan pengelolaan APBN

METODE Mengembangkan basis data dan sistem informasi

SARANA Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kerja

46


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH NO PERSPEKTIF 1

2

5

6

SASARAN STRATEGIC Meningkatnya kemampuan teknologi, penerapan standardisasi dan HKI bagi IKM

KPI Meningkatnya nilai produksi IKM Meningkatnya nilai tambah Meningkatnya efisiensi Meningkatnya jumlah pendaftaran HKI

Meningkatnya SDM IKM yang profesional dan Meningkatnya SDM IKM yang kreatif profesional, inovatif dan kreatif Meningkatnya produktivitas tenaga kerja IKM Meningkatnya akses sumber bahan baku Meningkatnya jumlah IKM yang dapat bagi IKM memanfaatkan sumber bahan baku STAKE HOLDERS

3

4


Meningkatnya akses sumber pembiayaan bagi IKM

Kemitraan dengan institusi terkait dalam pengembangan depo bahan baku Meningkatnya jumlah IKM yang dapat memanfaatkan sumber pembiayaan

Meningkatnya kerjasama kelembagaan dan Meningkatnya jumlah insentif yang iklim usaha yang kondusif dapat dimanfaatkan oleh IKM Meningkatnya jumlah peraturan yang kondusif bagi IKM Meningkatnya akses pasar dalam dan luar Meningkatnya pangsa pasar dalam negeri bagi IKM negeri Meningkatnya pangsa pasar luar negeri Meningkatnya investasi IKM Meningkatnya pemanfaatan ICT

KETERANGAN

SATUAN % % % Unit

TARGET (T) 59 52 30 5.075

Orang

10.020

%

60

IKM

1500

300 per tahun

IKM

125

Perusahaan

2000

Selama 5 tahun (kumulatif): Pangan 15, Sandang 15, KBB 10, Logek 15, Kerajinan 70 5 sektor

Paket

5

Peraturan

35

%

50

%

10

% %

5 5

12% per tahun 11% per tahun 6% per tahun 1000 merek, 50 desain industri, 25 paten, 4000 hak cipta Pangan 2000, Sandang 750, KBB 750, Logek 1200, Kerajinan 5.320 12% per tahun

Perijinan, Peraturan, Pedoman


43

NO PERSPEKTIF 1

2

4

5

INTERNAL

3


KETERANGAN

SASARAN STRATEGIC Mempersiapkan rancangan dan/atau menetapkan kebijakan untuk mendorong pengembangan IKM Mempersiapkan dan menetapkan pedoman bagi stakeholder untuk mengoptimalkan pemanfaatan layanan dan fasilitasi

KPI Tersusunnya Rancangan Kebijakan yang mendorong Pengembangan IKM

SATUAN Paket

TARGET (T) 10

Tersusunnya pedoman, Juklak/Juknis dalam rangka optimalisasi pemanfaatan layanan dan fasilitasi

Paket

26

Mengusulkan kepada instansi terkait terhadap pelaksanaan aturan yang menyangkut infrastruktur (hard dan soft infrastruktur)

Tersusunnya usulan berkaitan dengan insentif untuk IKM Tersusunnya usulan berkaitan dengan fasilitasi akses pembiayaan bagi IKM yang feasible tapi tidak bankable

Paket

5

Paket

1

Tersusunnya usulan kemitraan bisnis antara IKM dengan instansi/sektor ekonomi lainnya Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renkin) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) Program Pengembangan IKM Terlaksananya Rapat Koordinasi Program Pengembangan IKM Tersusunnya APBN (DIPA, RKA-K/L, KAK, RAB) Terlaksananya Pendampingan Penerapan Teknologi Tepat Guna di IKM

Paket

10

Paket

77

7 Renstra, 35 Renkin, 35 Renja,

Kali

90

Buah

860

Rapat Koordinasi Regional, Nasional, Konsinyiring 110 DIPA/RKA-K/L, 750 KAK/RAB

Kali

250

Tahun 2009 = Pangan 12 Tenaga Ahli (TA), Sandang 8 TA, Kimia dan Bahan Bangunan 6 TA, Kerajinan 24 TA

Perusahaan

85

30 IKM Sandang, 15 IKM Kimia dan Bahan Bangunan, 30 IKM Logam, 10 IKM Kerajinan

Mensinkronisasikan dan mensinergikan program pengembangan IKM

Mengembangkan kemampuan teknologi

Terlaksananya Pendampingan Penerapan Produksi Bersih


44

NO PERSPEKTIF

SASARAN STRATEGIC

Mengembangkan standardisasi, sistem manajemen mutu dan HKI INTERNAL

6

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI KPI Terlaksananya Peningkatan Kemampuan UPT/KUB

SATUAN Unit

TARGET (T) 265

Terlaksananya Pengembangan Desain Produk, Desain Kemasan dan Merek Produk IKM

Unit

3300

Terlaksananya Pendampingan Penerapan Desain Produk, Kemasan dan Merek pada IKM Terlaksananya Pendampingan Penerapan GMP, HACCP, GKM, SNI, ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS 16949, Halal, Qseal, QS 9000, CE-Mark, HKI

UU

1835

UU

1835

Tersusunnya Rancangan SNI

SNI

70

Sertifikat

SNI = 70 SNI GMP = 200 Perusahaan HACCP = 5 Perusahaan Halal = 1500 Perusahaan Desain kemasan dan merek = 1000 IKM

Meningkatnya penerapan standard bagi IKM

CE-MARK = 35 Sertifikat ISO = 80 Sertifikat

KETERANGAN Selama 5 tahun (Kumulatif): 25 UPT/KUB Pangan, 50 UPT/KUB Sandang, 50 UPT/KUB Kimia dan Bahan Bangunan, 40 UPT/KUB Logam, 100 UPT/KUB Kerajinan Selama 5 tahun (Kumulatif): Pangan 1500, Sandang 500, KBB 200, Kerajinan 1100 Selama 5 tahun (Kumulatif): Pangan 1000, Sandang 250, KBB 60, Logek 25, Kerajinan 500 Selama 5 tahun (Kumulatif): Pangan HACCP 5, Halal 1500, Sandang ISO 50, SNI 50, KBB GMP 300 SNI 50, Logek QS 9000/ISO/TS 16949 50, SNI 40, Qseal 80 Selama 5 tahun (Kumulatif): Pangan 10, Sandang 10, Logek 50


45 NO PERSPEKTIF

8

9

SASARAN STRATEGIC

Meningkatkan kompetensi SDM IKM

INTERNAL

7

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI KPI Meningkatnya penerapan GKM-IKM

SATUAN Jml

Meningkatnya perlindungan HKI bagi produk IKM

Sertifikat

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan (AMT, CEFE, Inkubator Bisnis), Manajemen, Teknologi, Standardisasi, Desain, Mutu, HKI Terlaksananya magang, studi banding,

Menumbuhkan Wira Usaha Baru (WUB) IKM Terlaksananya Penumbuhan Wira Usaha Baru melalui Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) (AMT, CEFE, Inkubator Bisnis)

Mengembangkan penyediaan bahan baku, energi dan pembiayaan IKM

Terlaksananya pelatihan WUB Teknologi Informasi Terlaksananya pelatihan permesinan modern Terlaksananya penyediaan terminal bahan baku Terlaksananya kemitraan antara pemasok bahan baku dengan IKM Terlaksananya kemitraan antara IKM dengan Lembaga Keuangan Bank/Non Bank. Terlaksananya kemitraan antara Pemasok energi dengan IKM

KETERANGAN

Orang

TARGET (T) GKM = 4500 IKM Fasilitator = 1500 orang Merek = 1000 Desain Industri = 50 Paten = 25 Hak Cipta = 4000 1360

Orang

175

Orang

4100

orang

100

orang

100

Unit

25

Perusahaan

200

Perusahaan

260

Selama 5 tahun (kumulatif): Logek 100, Kerajinan 100, KBB 60

Perusahaan

50

Selama 5 tahun (kumulatif): Logek 50,

200 merek/thn 10 Desain Ind/thn 5 Paten /thn 800 Hak Cipta/thn Selama 5 tahun (kumulatif): Sandang (AMT 100, CEFE 60, Teknologi 100, Desain 400); KBB (HKI 250, Teknologi 150, Desain 300) Selama 5 tahun (kumulatif): Logek 50, Sandang 25, KBB 50, Kerajinan 50 Selama 5 tahun (kumulatif): Kerajinan 4000 WUB, Sandang 100

Selama 5 tahun (kumulatif): KBB 10, Kerajinan 15 Selama 5 tahun (kumulatif): Logek 100, Sandang 100


46 NO PERSPEKTIF

11

12

Melakukan asesment dan sosialisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan IKM

Meningkatkan promosi investasi dan pemasaran produk IKM

Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan IKM

INTERNAL

13

14

SASARAN STRATEGIC Melaksanakan kerjasama dan penguatan kelembagaan

INTERNAL

10

STRATEGIC OBJECTIVE & KPI KPI

SATUAN

TARGET (T)

Terlaksananya kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional

Lembaga

250

Terlaksananya perkuatan kapasitas kelembagaan asosiasi, UPT, BDS, KUB, Pesantren, Klinik Layanan IKM (HKI, Desain dan Kemasan), Koperasi

Orang

635

Terlaksananya analisis dan evaluasi peraturan yang terkait dengan IKM

Peraturan

75

Terlaksananya sosialisasi peraturanperaturan yang terkait dengan IKM

Kali

125

Tersusunnya profil investasi IKM yang prospektif Tersusunnya profil komoditi/perusahaan

Profil

40

Profil

2600

Terlaksananya promosi investasi

Kali

25

Terlaksananya promosi dan pemasaran produk IKM

Kali

360

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Unit

35

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan IKM

Kali

60

Kali

24

Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Tersusunnya Rekomendasi pelaksanaan kebijakan pengembangan Perbaikan Sistem Pelaksanaan IKM Kebijakan Pengembangan IKM

KETERANGAN D 8, ASEAN dan APEC, IJEPA (OVOP dan Shindan Shi), JICA, JETRO, UNESCO, Italia (IFSC), India, Australia, Selandia Baru, Korea, Perguruan Tinggi, LSM, Yayasan, Timor Leste, China, LPPM, LPPOM MUI, BPOM, Dewan Atsiri Indonesia (DAI), Asosiasi, MPAI (Masyara Selama 5 tahun (Kumulatif): Pangan 90, Sandang 100, KBB 120, Logek 125, Kerajinan 100, HKI 100

Analisis tentang peraturan daerah, peraturan pusat berkaitan dengan insentif, ijin, fiskal/tarif. Sosialisasi Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen Selama 5 tahun (Kumulatif): Pangan 10, Kerajinan 10, KBB 10, Sandang 10 Selama 5 tahun (Kumulatif): Logek 200, Kerajinan 1000, KBB 500, Pangan 200, Sandang 700 Sosialisasi dilakukan masing-masing Direktorat 1 (satu) kali dalam setahun Selama 5 tahun (Kumulatif): KBB 50, Pangan 35, Kerajinan 160, Sandang 100, Logek 15 LAKIP disusun masing-masing Unit Eselon II dan Ditjen. IKM selama 5 tahun (kumulatif) Dilakukan 2 (dua) kali setahun oleh masing-masing Unit Eselon II Masing-masing Unit Eselon II 4 kali


47 NO PERSPEKTIF

SASARAN STRATEGIC Mengembangkan kemampuan SDM

Capacity Building

1


Membangun organisasi yang dinamis

3

Mengembangkan sistem manajemen Meningkatkan pengelolaan APBN

4

5

Capacity Building

2

Mengembangkan basis data dan sistem informasi

Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kerja

KPI Tersusunnya formasi pegawai Ditjen. IKM

KETERANGAN

SATUAN Orang

TARGET (T) 240

Terlaksananya peningkatan kompetensi sumber daya aparat pembina IKM

Kali

40

Terbentuknya organisasi yang berorientasi kinerja (Good Government) Terlaksananya Reformasi Birokrasi Terkelolanya APBN secara akuntabel sesuai prioritas

Unit

7

Unit Unit

7 7

Paket

1

Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Produksi, Nilai Bahan Baku, Nilai Investasi, Nilai Tambah, Nilai Ekspor, Nilai Impor, Negara Tujuan Ekspor, Pegawai, Anggaran, Negara Pesaing, Perusahaan, Sentra, Penyuluh, Shindan

Tersedianya sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas

Unit

4

Website IKM, Website Mitsubishi, Website Indonesia Furniture, Website Minyak Atsiri Indonesia

Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

Paket

1

Kursi dan Meja Kerja, PC Komputer, Laptop dan perlengkapannya, Kendaraan Operasional,

Tersedianya database

AMT, CEFE, B. Inggris, B. China, B. Jepang, Komputer, BSC, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kearsipan, GKM, GMP, HKI, HACCP, RIA, Tariff, Kerjasama Internasional, Pemasaran, Penyusunan Peraturan Perundangundangan, Perencanaan, Desain dan Kemasan, Teknis Proses Produksi, Finishing, Teknologi Pangan, Tata Lay Out Pabrik, Statistik, Studi Kelayakan Bisnis, Pembentukan KUB, Motivator, Production Control, Cleaner Production, CE-Mark, ISO, SNI


7. PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

Peta Strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri


54


INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENELITIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NO PERSPEKTIF

2 3 4

STAKE HOLDERS

1

5 6

8 9

INTERNAL

7

13 14 15

KPI Meningkatnya penerapan hasil inovasi

Presentasi teknologi informasi yang berwawasan lingkungan jumlah SDM industri yang berkualitas meningkat Tumbuhnya kawasan-kawasan industri yang Meningkatnya kawasan industri yang efektif efektif Meningkatnya produk ber-SNI Bertambahnya produk industri yang ber-SNI Meningkatnya iklim usaha yang kondusif Terbitnya peraturan fasilitasi Meningkatnya kualitas litbang Banyaknya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri Meningkatnya kualitas pelayanan sertifikasi Meningkatnya jumlah hasil pengujian Meningkatnya pelayanan HKI

Meningkatnya kualitas SDM internal CAPACITY BUILDING

12

SASARAN STRATEGIC Meningkatnya Optimalisasi inovasi teknologi Peningkatan penggunaan teknologi berwawasan Meningkatnya SDM industri kualitas dan kuantitas

Meningkatnya kualitas pelayanan pelatihan

10 11


Meningkatnya anggaran yang optimal Penggunaan SOP dalam bekerja Penggunaan perangkat kerja yang efektif Penggunaan sistem informasi yang optimal

SATUAN Buah

TARGET (T) 11

%

11

Orang

60

Buah

5

Buah Buah

100 3

Buah

20

Milyar/Rp.

50

Meningkatnya hasil litbang yang mendapat perlindungan HKI

Buah

4

Meningkatnya penyediaan pelatihan

Paket

7

Meningkatnya jumlah SDM yang lebih tinggi

Orang

5

Milyar/Rp.

10

Hari

5

Buah

5

Paket Software

4

Meningkatnya ketersediaan anggaran untuk litbang Peningkatan kinerja dalam hal waktu Peningkatan penggunaan peralatan kerja (tools) yang efektif Pengurangan waktu dan biaya pelayanan

KETERANGAN

PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Recommend Documents