Permasalahan Utama ( Strategic Issued )

LkjIP Pengadilan Negeri Gorontalo Tahun 2015 2015

1.1

Latar Belakang Pelaku kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan

oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagai pelaku kekuasaan kehakimanan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Efektifitas pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Gorontalo adalah merupakan implementasi dari kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Arah dan kebijakan pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Gorontalo adalah mengoptimalkan potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, bermartabat dan akuntabel. Pengelolaan berbagai potensi yang ada di Pengadilan Negeri Gorontalo oleh masing-masing unit kerja, didasarkan pada perencanaan strategis Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah ditetapkan,yang kesemuanya dijabarkan dalam uraian tugas (Job Description). Hal ini didasarkan pada fungsi peradilan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan yang sudah lama rindu akan keadilan. Jika hal ini terlaksana maka opini di masyarakat terhadap pengadilan dapat berubah menjadi positif.

Permasalahan Utama ( Strategic Issued ) Arah dan kebijakan pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Gorontalo adalah mengoptimalkan potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan bermartabat, Independensi dan akuntabel/transparansi. Pengadilan Negeri Gorontalo

sebagai

organisasi

yang

1

memiliki

kekuasaan

hukum,

harus


mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Gorontalo dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik khususnya masyarakat pencari keadilan yang mengharapkan suatu lembaga peradilan yang mandiri dapat terakomodir. Permasalahan Utama yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Gorontalo terangkum dalam beberapa isu dibawah ini : 1. Bagaimanakah Integritas Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai Pelaku kekuasaan kehakiman? Apakah pejabat di peradilan telah transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kinerjanya? 2. Bagaimanakah akses informasi di pengadilan Negeri Gorontalo? Apakah sudah ada peningkatan mengenai pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan dan akses publik? 3. Apakah sudah ada perbaikan tata kerja dan pengembangan sumber daya manusia peradilan? Dalam menjawab permasalahan diatas Pengadilan Negeri Gorontalo membuat program prioritas dan program pendukung lainnya beserta evaluasi pencapaian kinerja selama setahun ini yang selanjutnya akan tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015 sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, di bidang

2


hukum, perdata dan pidana (Pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Fungsi :2 1. Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai berbagai perkara/sengketa sebagaimana diatur dalam Undang – undang no.48 tahun 2009. 2. Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo. 3. Memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum nasional.

1.4 Organisasi Pengadilan Negeri Gorontalo Bahwa disamping peradilan pada umumnya pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah terbentuk peradilan khusus, yang masing-masing peradilan tersebut diatur oleh undang-undang sesuai dengan kekhususan masing-masing peradilan, dan untuk itu berdasarkan pasal 21 Undang-Undang No.49 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa organisasi,administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, peradilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang ada pada lingkungan peradilan umum,yang susunan organisasi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 60,74 Undang-Undang

No.2

Tahun2004

tentang

PENYELESAIAN

PERSELISIHAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL, dan juga berdasarkan pasal 8,22 Undang-Undang No.46 Tahun2009 tentang PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, peradilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang ada pada lingkungan peradilan umum,yang susunan organisasi sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis serta Keterbukaan pada Pengadilan tindak pidana korupsi.

3


Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gorontalo, terdiri dari : 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Hakim – Hakim 4. Hakim Ad Hoc TIPIKOR 5. Hakim Ad Hoc PHI 6. Panitera/Sekretaris 7. Wakil Panitera 8. Wakil Sekretaris 9. Panitera Muda Pidana 10. Panitera Muda TIPIKOR 11. Panitera Muda Perdata 12. Panitera Muda PHI 13. Panitera Muda Hukum 14. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 15. Kepala Sub Bagian Keuangan 16. Kepala Sub Bagian Umum 17. Panitera Pengganti 18. Jurusita 19. Jurusita Pengganti Pada tanggal 8 Oktober 2015 Ketua Mahkamah Agung telah menandatangani Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Perma bernomor 7 Tahun 2015 ini mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan. Perma 7 Tahun 2015 yang terdiri dari 463 ayat ini menghapuskan jabatan wakil panitera dan wakil sekretaris. Terkait dengan pejabat wakil panitera dan wakil sekretaris yang ada saat ini, diberlakukan masa tenggang sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkanKeputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/P/1/1984 Tentang PokokPokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BALAKPUS ABRI), Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 Tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi

4


Agama, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06.PR.07.02, Tahun 1992 tentang Bagan Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.02.Tahun 1999 Tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.09.PR.07.02 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.02.Tahun 1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dinyatakan tidak berlaku lagi. Berikut susunan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gorontalo yang baru berdasarkan Perma No.7 tahun 2015 tersebut: 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Hakim – Hakim 4. Hakim Ad Hoc TIPIKOR 5. Hakim Ad Hoc PHI 6. Panitera 7. Sekretaris 8. Panitera Muda Pidana 9. Panitera Muda TIPIKOR 10. Panitera Muda Perdata 11. Panitera Muda PHI 12. Panitera Muda Hukum 13. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 14. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 15. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 16. Panitera Pengganti 17. Jurusita 18. Jurusita Pengganti

5


1.5 Sistematika Penyajian Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Gorontalo dalam tahun anggaran 2015, dengan bentuk sajian seperti berikut: 1. BAB I Pendahuluan : menjelaskan tentang latar belakang, permasalahan utama (strategic issued), tugas dan fungsi, organisasi pengadilan, serta sistematika penyajian LKjIP. 2. BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja : Rencana Strategis tahun 2015-2019 yang menguraikan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok. Rencana kinerja tahunan 2016 dan perjanjian kinerja yang menguraikan tentang dokumen penetapan kinerja tahun 2015. 3. BAB III Akuntabilitas Kinerja : diuraikan tentang pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja), perbandingan dengan tahun tahun sebelumnya, kendala serta analisa solusi. 4. Bab IV. Penutup : menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan saran-saran untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Gorontalo di masa depan. 5. Bab V. Lampiran Lampiran yang terdiri dari : 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019 4. Tabel Perbandingan Pencapaian pertahun 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

6


2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gorontalo Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan perundangan-

undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Gorontalo diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gorontalo. Visi Pengadilan Negeri Gorontalo mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO SEBAGAI BADAN PERADILAN YANG AGUNG”

7


2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Gorontalo, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.3 Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Pengadilan Negeri Gorontalo Adapunt Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gorontalo adalah sebagai berikut :

8


Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gorontalo adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Meningkatnya kualitas pengawasan Peningkatan kualitas SDM

2.4. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gorontalo Untuk mencapai Tujuan dalam rangka mencapai Visi dan Misi diatas, Pengadilan Negeri Gorontalo menjabarkan sasaran strategis beserta Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis:

9


SASARAN NO

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

10

PENJELASAN


11


12


13


14


2.5 Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja)

Pengadilan Negeri Gorontalo Tahun 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Gorontalo tahun 2015 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2015, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gorontalo. Penetapan Kinerja dapat diperinci sebagai berikut :

NO

SASARAN STRATEGIS

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase

mediasi

TARGET

yang

100%

diselesaikan. b. Persentasi mediasi yang menjadi

5%

akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang

100%

diselesaikan d. Persentase

perkara

yang

85%

perkara

yang

99%

diselesaikan e. Persentase 15


diselesaikan

dalam

jangka

waktu maksimal 5 bulan f. Persentase

perkara

yang

1%

diselesaikan lebih dari 5 bulan 2.

Peningkatan

Persentase penurunan upaya

akseptabilitas putusan

hukum:

Hakim

- Banding

80%

- Kasasi - Peninjauan Kembali 3.

Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan pengelolaan

banding, kasasi dan PK yang

penyelesaian perkara

disampaikan secara lengkap b. Persentase diregister

berkas

yang

dan

siap

100%

100%

didistribusikan ke Majelis c. Persentase

penyampaian

95%

pemberitahuan relaas putusan tepat waktu d. Prosentase Minutasi Perkara

90%

dalam jangka waktu maksimal 14 Hari 4.

Peningkatan informasi serta aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Prosentase

Penanganan

100%

Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) b. Prosentase

16

file

elektronik

60%


putusan

perkara

yang

dipublikasikan melalui Direktori Putusan c. Persentase perkara prodeo yang

100%

diselesaikan d. Persentase perkara yang dapat

5%

diselesaikan dengan cara zetting

plaat e. Persentase (amar) putusan

5%

perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line maksimal 1 hari kerja sejak diputus f. Persentase POS Pelayanan

100%

Bantuan Hukum (POSYANKUM) 5

Meningkatnya

Persentase permohonan eksekusi

kepatuhan terhadap

atas putusan perkara perdata

putusan pengadilan.

yang berkekuatan hukum tetap

70%

yang ditindaklanjuti 6

Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan

.

pengawasan

100%

masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase

temuan

hasil

pemeriksaan eksternal yang

17

99%


ditindaklanjuti. 7.

Peningkatan kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus

100%

diklat teknis yudisial

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

18

100%


Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan

sebagai

mekanisme

untuk

memberikan

reward/punishment,

melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai salah satu Satuan Kerja (SATKER) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Inpres no.7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN No.239 Tahun 2003 dan Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja sasaran dan Program/Kegiatan

19


sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo. 3.1

Realisasi Indikator Kinerja Utama Dalam melaksanakan kegiatan suatu Lembaga peradilan diperlukan

pengukuran kinerja yang diawali dengan mengetahui tugas pokok dan fungsi dari Lembaga tersebut. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama. Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai salah satu lembaga peradilan yang menegakkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah j.o Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009.

Tentang

Penetapan

Indikator

Kinerja

Utama

Kementerian/Lembaga yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tentang Penyampaian LKJP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Dari hasil kinerja Pengadilan Negeri Gorontalo tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa secara umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih beberapa hal yang belum bisa dicapai pada tahun Anggaran 2015 . Pengadilan Negeri Gorontalo telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2015 untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan melalui Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gorontalo. Berikut Analisa Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Gorontalo lewat matriks pengukuran pencapaian sasaran Pengadilan Negeri Gorontalo :

20

2015 LkjIP Pengadilan Negeri Gorontalo Tahun 2015

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO TAHUN 2015 SASARAN NO 1.

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

%

100

100

100

%

5

5.6

112

%

100

100

100

%

85

98.25

115

%

99

99.95

100.95

%

<1

0.04

100

%

80

76.2

95.25

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

2.

Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

21

KETERANGAN 7


3.

4.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase berkas yang diajukan banding kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase minutasi perkara dalam jangka waktu 14 hari. a. Prosentase Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) b. Prosentase file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan d. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaatz e. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian

22

%

100

91.52

91.52

%

100

100

100

%

95

96

101.05

%

90

94.94

105.48

%

100

100

100

%

60

59.79

99.65

%

100

100

100

%

5

0

0

%

5

0

0


masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

5.

6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatnya kualitas pengawasan

f. Persentase POS Pelayanan Bantuan Hukum (POSYANKUM)

%

100

100

100

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

%

20

16.12

80.6

%

100

0

0

%

99

100

101

%

100

100

100

%

100

100

100

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b.

7.

Peningkatan kualitas SDM

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

23


3.2

P

Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Gorontalo engukuran kinerja tahun 2015 pada tabel pengukuran kinerja dapat dianalisa bahwa pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Gorontalo telah menetapkan 7

program utama sebagai sasaran yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 23 indikator kinerja. Pada akhir tahun 2015 menunjukkan bahwa secara umum program utama yang menjadi sasaran Pengadilan Negeri Gorontalo sebagian besar memperoleh hasil capaian yang baik. Ada yang mencapai target ada pula yang tidak mencapai target ada pula yang tidak terlaksana. Tetapi secara keseluruhan total pencapaian Pengadilan Negeri Gorontalo terhitung baik dan memuaskan. Adapun beberapa program utama yang tidak mencapai target ataupun melebihi target yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja diruraikan pada analisis pengukuran kinerja dibawah ini : Peningkatan

Dari total 4935 perkara yang meliputi 87 sisa perkara tahun 2014 dan

penyelesaian

4848 yang diterima pada tahun 2015, perkara yang putus sejumlah 4849,

perkara

sehingga tersisa 86 perkara yang belum putus dan akan diselesaikan pada tahun 2016.

JUMLAH PERKARA PIDANA YANG DITERIMA / DIPUTUS PADA TAHUN 2015 JENIS SISA TINDAK PIDANA TAHUN MASUK JUMLAH PUTUS 2014 Perkara 49 296 345 301 Pidana Biasa

% 87.24

Tindak Pidana Ringan

-

17

17

17

100

Tindak Pidana Singkat

-

-

-

-

-

Tindak Pidana Anak

-

6

6

6

100

Tindak Pidana Praperadilan

-

5

5

5

100

Tindak Pidana Lalu Lintas

-

4353

4353

4353

100

Jumlah

44

4.677

4.726

4.682

99.06

24


Untuk Perkara Pidana sisa 49 perkara yang belum putus dan akan diselesaikan pada tahun 2015,

JUMLAH PERKARAPERDATA YANG DITERIMA / DIPUTUS PADA TAHUN 2015 JENIS PERKARA PERDATA Gugatan

SISA TAHUN 2014

17

53

70

47

67.14

Permohonan

0

44

44

43

100

Jumlah

24

97

114

90

78.94

MASUK JUMLAH PUTUS

%

Untuk Perkara Perdata sisa 24 perkara yang belum putus dan akan diselesaikan pada tahun 2015

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MASUK PADA TAHUN 2015 Sisa Tahun 2014 11

Masuk 34

Jumlah

Putus

45

34

% 75.55

Untuk Perkara Pidana Khusus TIPIKOR sisa 11 perkara yang belum putus dan akan diselesaikan pada tahun 2015

JUMLAH PERKARA PHI YANG DITERIMA / DIPUTUS PADA TAHUN 2015 JENIS PERKARA PHI

SISA TAHUN 2014

Gugatan

10

MASUK JUMLAH PUTUS

40

25

50

43

%

86


Perlawanan

-

-

-

-

-

Jumlah

10

40

50

43

86

Untuk Perkara Perdata PHI sisa 7 perkara yang belum putus dan akan diselesaikan pada tahun 2015.

1. Persentase Mediasi yang diselesaikan Berdasarkan Undang-Undang / SK KMA Nomor : 1 tahun 2008 tentang perkara Perdarta Gugatan yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan. Prosentase mediasi yang diselesaikan adalah Perbandingan antara jumlah mediasi yang dilakukan dengan jumlah perkara yang masuk yaitu jumlah perkara yang dimediasi dibagi jumlah perkara yang masuk dikali 100. Jumlah perkara Gugatan yang masuk pada tahun 2015 adalah 53 yang dilakukan mediasi adalah 53 perkara sehingga terealisasi 100% dari target

yang ditetapkan.

Dibandingkan dengan tahun 2014 terdapat peningkatan dari realisasi tahun 2014 hanya sebanyak 80% dan relatif stabil dengan realisasi tahun 2013 sebanyak 100%. Jumlah Perkara Mediasi Yang Diselesaikan Pertahun

TAHUN

Perkara Masuk

Perkara dimediasi

Persentase

Target

Persentase Capaian

2013

51

51

100%

100%

100%

2014

51

41

80%

100%

100%

2015

53

53

100%

100%

100%

26


2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ini adalah Jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian di bagi jumlah perkara yang dimediasi dikalikan 100, dari 53 perkara yang dilakukan mediasi, sebanyak 3 perkara yang menjadi akta perdamaian, Sehingga pencapaian prosentase perdamaian pada tahun 2015 adalah 5.6 % dari 5 % yang ditargetkan yaitu capaian sebesar 112 %. Hal ini menandakan ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya mencapai 2.4% maupun tahun 2013 yang hanya mencapai 3%. Jumlah Perkara Mediasi Yang jadi Akta Damai

TAHUN

Perkara mediasi

Perkara Akta Damai

Persentase

Target

Persentase Capaian

2013

51

2

3,9%

3%

130%

2014

41

1

2.43%

4%

60,75%

2015

53

3

5.66%

100%

113%

Secara umum, faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya mediasi, antara lain: 1. Faktor karakteristik perkara yang melatarbelakangi, rumit tidaknya perkara sehingga sulit ditemukan jalan damai. 2. Faktor Para pihak yang saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga menutup kemungkinan tercapainya suatu perdamaian . 3. Faktor mediator, dari aspek mediator yaitu adanya kegigihan mediator

untuk

merealisasikan

keberhasilan

mediasi

dan

kemampuan/skill dan penguasaan mediator terhadap teknik mediasi,

27


penguasaan perkara dll. 4. Aspek Sarana yang menunjang, yaitu apakah ruang mediasi tersedia dengan memadai. Hal ini dapat ikut membantu proses keberhasilan mediasi. Pengadilan Negeri Gorontalo selalu mengikutsertakan aparatnya dalam setiap pelatihan atau diklat khususnya diklat sertifikasi Hakim Mediator sehingga pelaksanaan mediasi diharapkan telah ditangani oleh Hakim Mediator yang berkompeten. Dalam hal sarana ruang mediasi, selama tahun 2015 belum tersedia ruang mediasi yang tetap di Pengadilan Negeri Gorontalo disebabkan adanya rehab gedung kantor Pengadilan Negeri gorontalo. Diharapkan di tahun 2016 ruang mediasi yang memadai bisa tersedia sehingga bisa menjadi salah satu penunjang proses mediasi. 3.Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah jumlah sisa perkara tahun 2014 berbanding dengan jumlah sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 dikalikan 100. Sisa perkara 2014 sebanyak 87 perkara dan semuanya telah diselesaikan pada tahun 2015 sehingga mencapai target 100%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penyelesaian sisa perkara pada tahun 2013 dan 2014 juga dapat diselesaikan dan mencapai target 100%. 4. Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan adalah jumlah perkara yang diputus pada tahun 2015 dibagi dengan total jumlah perkara yang masuk dengan sisa perkara tahun sebelumnya dikalikan 100. Dari total 4935 perkara yang meliputi 87 sisa perkara tahun 2014 dan 4848 yang diterima pada tahun 2015, perkara yang putus sejumlah 4849. Yaitu sebesar 98.25 %. Jumlah ini melampaui dari target 85 % yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan tahun 2014 persentase perkara yang diselesaikan mencapai 97.79%, tahun 2013 mencapai 68%. Ini

28


menandakan ada kemajuan dalam penyelesaian perkara dibanding tahun 2014 terlebih dengan tahun 2013. Pencapaian ini diharapkan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan pada tahun kedepan. Jumlah Perkara yang diselesaikan pertahun

TAHUN

Jumlah perkara

Jumlah yang diputus

Persentase

Target

Persentase Capaian

2012

4599

4489

97,60%

-

-

2013

6.279

6177

98,37%

80%

122,9%

2014

4669

4566

97,79%

80%

122%

2015

4935

4849

98,25%

85%

115%

5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan setelah diterima dengan jumlah keseluruhan perkara yang diputus dikalikan 100. Pada tahun 2015 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan adalah 99.95% yaitu sebanyak 4847 perkara dari total 4849 perkara. Hal ini mencapai atau sedikit melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,95%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedikit mengalami penurunan karena tahun 2014 semua perkara diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan atau sebanyak 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan dimana persentase tahun 2013 adalah sebesar 99,93%.

29


Jumlah Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5/6 bulan

TAHUN

Jumlah perkara yang diputus

Jumlah perkara yang diputus dalam jangka waktu 5/6 bulan

Realisasi

Target

Persentase Capaian

2013

6.177

6173

99,93%

95%

122,9%

2014

4566

4566

100%

99%

101%

2015

4849

4847

99,95%

99%

100,95%

6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan setelah diterima dengan jumlah keseluruhan perkara yang diselesaikan. Pada tahun 2015 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan adalah sejumlah dua perkara. Satu perkara Perdata dan satu perkara Tipikor. Target yang ditetapkan sebelumnya yaitu tidak melebihi 1 % perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan. Pada realisasinya perkara yang diselesaikan dalam jangka lebih dari 5 bulan adalah sebesar 2 perkara dari 4935 perkara dengan persentase 0.04 % sehingga bisa dikatakan mencapai target. Dibandingkan dengan tahun 2014 sedikit mengalami penurunan dimana di tahun 2014 tidak ada perkara yang melebihi jangka waktu 5 bulan. Sedangkan di tahun 2013 terdapat 1.5% perkara yang melebihi jangka waktu 5 bulan. Salah satu kendala yang menyebabkan Keterlambatan penyelesaian perkara hingga melebihi 5 bulan adalah banyaknya jumlah saksi yang diperiksa. Pada perkara Tipikor saksi sampai mencapai 70 orang sehingga memperpanjang proses persidangan.

30


Sasaran Peningkatan Penyelesaian perkara pada tahun 2015 secara keseluruhan telah tercapai dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan bahkan ada beberapa indikator yang melebihi target. Dibandingkan

dengan

tahun

tahun

sebelunya

juga

mengalami

peningkatan. Dengan demikian bisa dikatakan Pengadilan Negeri Gorontalo selama tahun 2015 telah berhasil memenuhi sasaran yang ditetapkan. Anggaran yang digunakan untuk mendukung penyelesaian peningkatan perkara juga telah terserap dengan baik. Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran penyelesaian peningkatan perkara ini adalah: 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor yang sederhana dan tepat waktu 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor 3. Penyelesaian perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor dalam jangka waktu 5 bulan.

Peningkatan

Persentase penurunan upaya hukum Banding, kasasi dan Peninjauan

akseptabilitas

kembali. Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan akseptabilitas

putusan

putusan hakim adalah persentase perkara yang tidak mengajukan

Hakim

upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 %. Jumlah putusan yang dimaksud adalah tidak termasuk perkara lalu lintas sehingga total perkara yang diputus selama tahun 2015 adalah 496 perkara sedangkan total perkara banding adalah 58 perkara, Kasasi 56 perkara dan Peninjauan Kembali sebanyak 4 perkara. Total 118 yang melakukan upaya hukum dari 496 perkara. Darisitu diperoleh 378 perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding, kasasi dan PK. Sehingga persentasinya sebesar 76.2 %. Hal ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 80 %. Pencapaian

31


dari 80% target yang ditetapkan adalah sejumlah 95.25%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan dimana pada tahun 2014 mencapai 77.07 % dan tahun 2013 sebanyak 76%. Jumlah Perkara banding kasasi dan PK tahun 2015

Upaya Hukum

Pidana

Perdata

Tipikor

PHI

Total

Banding

22

19

17

-

58

Kasasi

10

18

13

15

56

PK

-

4

-

-

4

Grasi

-

-

-

-

-

Peningkatan

1. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang

efektifitas

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.

pengeloloaan

Berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara

penyelesaian

lengkap baik Perdata maupun Pidana selama 2015 adalah 108 perkara

perkara.

dari 118 perkara . Hal ini belum memenuhi dari yang targetkan sebesar 100%. Pencapaian sebesar 91.5%. dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya mengalami penurunan dimana pada tahun 2013 dan 2014 seluruh berkas disampaikan secara lengkap. 2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Adalah jumlah berkas yang diregister dan didistribusikan ke majelis Hakim dibagi dengan jumlah perkara yang masuk di kali 100%. Berkas perkara yang diregister selama 2015 sebanyak 4848 dan siap disidangkan ke Majelis sebanyak 4848 perkara. Hal ini mencapai target sebesar 100% dari target 100% yang di rencanakan. Artinya setiap berkas yang masuk di

32


Pengadilan Negeri Gorontalo telah terdaftar dan terdistribusi dengan baik sampai ke majelis hakim. Indikator ini relatif stabil dibanding tahuntahun sebelunya yaitu tahun 2013 dan 2014 yang mencapai target 100%. 3. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Ukuran pencapaian Indikator Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu adalah sejauh mana proses pemanggilan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang Undang Hukum acara yang berlaku, Yaitu Perbandingan relaas putusan yang disampaikan tepat waktu dengan relaas putusan yang harus disampaikan tepat waktu. Di Pengadilan Negeri Gorontalo Pemanggilan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara. Sebanyak 96 % pemberitahuan relas tepat waktu pada tahun 2015. Terdapat tiga perkara Pidana dan dua perkara perdata pemberitahuan relas yang tdk tepat waktu. Hal ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 95%. Diandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2013 realisasi sebesar 90% dan tahun 2014 sebesar 90%. 4.

Persentase Minutasi perkara dalam jangka waktu maksimal 14

hari. Proses Minutasi adalah proses penyusunan putusan (termasuk petikan putusan) yang dilakukan oleh Panitera Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan penandatanganan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan serta publikasi putusan. Persentase Minutasi perkara dalam jangka waktu maksimal 14 hari adalah Perbandingan minutasi perkara Yang diselesaikan dalam jangka waktu Maksimal 14 hari Dengan minutasi Perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 14 hari. Perkara yang proses minutasi lebih dari 14 hari selama tahun 2015 adalah sejumlah 265 perkara dari total 4849 (termasuk perkara lalu lintas) perkara yang diputus artinya terdapat 4584 perkara minutasi yang diselesaikan dalam

33


jangka waktu 14 hari sehingga diperoleh pencapaian sebesar 94.53%. Hal ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 90 %. Walaupun melebihi target tetapi pada kenyataannya masih banyak perkara pidana biasa dan perkara perdata yang minutasi melebihi 14 hari. Tahun 2015 sebanyak 225 perkara pidana dan tipikor (diluar perkara lalu lintas) yang melebihi minutasi 14 hari. Kendala yang dihadapi dari mulai kurangnya jumlah Panitera Pengganti sampai dengan fasilitas PC/laptop dan printer yang belum dirasa cukup memadai. Hal ini diharapkan kedepan bisa lebih diperbaiki dengan permintaan penambahan jumlah Panitera Pengganti maupun penambahan fasilitas laptop dan printer untuk panitera pengganti.

Sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2015 secara keseluruhan telah tercapai dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan ada beberapa indikator yang melebihi target, ada pula indikator yang tidak mencapai target. Indikator yang tidak mencapai target adalah Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Menurunnya indikator ini adalah karena pengiriman berkas banding, kasasi dan PK yang tidak lengkap administasi. Tiga indikator lain bisa dikatakan berhasil dan mencapai target yang ditetapkan. Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran penyelesaian peningkatan perkara ini adalah: 1. Pelaksanaan penyampaian relas dan minutasi dengan baik sesuai dengan SOP 2. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

Peningkatan aksesibilitas

1. Prosentase

Penanganan Administrasi Perkara

melalui Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah Perbandingan antara

34


masyarakat

jumlah Perkara yang dimasukkan dalam SIPP dengan jumlah

terhadap

perkara

peradilan

Perkara)/CTS (Case Tracking System) merupakan Aplikasi Sistem

(Acces to

Informasi untuk Penerlusuran Alur Perkara yang berbasis web. CTS

justice)

merupakan Program kerjasama Mahkamah Agung melalui Ditjen

sebenarnya.

SIPP

(Sistem

Informasi

Penelusuran

Badan Peradilan Umum bersama USAID dengan program C4J (Changes For Justice), memberikan bantuan kepada Mahkamah Agung dalam peningkatan kapasitas pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi. Selama Tahun 2015 semua perkara telah dimasukkan ke dalam SIPP sehingga target yang ditetapkan tercapai yaitu sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 juga pencapaian 100%. 2. Prosentase file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan adalah Perbandingan antara jumlah Perkara dalam Direktori Putusan Yang dipublikasikan dengan data jumlah perkara sebenarnya. Direktori Putusan (http://putusan. mahkamahagung.go.id) adalah sistem berbasis web yang berfungsi untuk mempublikasikan Putusan Mahkamah Agung sehingga bisa dengan mudah diakses oleh publik. Pada tahun 2015 jumlah perkara putus yang diunggah kedalam direktori putusan adalah sebanyak 290 perkara dari 485 perkara yang putus sehingga persentase yang dimasukkan adalah sebesar 59.79%. Hal ini bisa dikatakan mencapai target yang ditetapkan sebesar 60%. Dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningatan dimana persentase tahun 2014 hanya mencapai 21.42%. Diharapkan hal ini bisa ditingkatkan pada tahun yang akan datang. 3. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah Perbandingan Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara Prodeo yang masuk.

35


Jumlah perkara Prodeo pada tahun 2015 yang masuk adalah sejumlah 40 perkara perdata PHI (pembebasan perkara PHI dibawah Rp.150.000.000) dan yang diselesaikan adalah sejumlah 40 perkara. Ini menandakan bahwa penyelesaian perkara prodeo pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu sejumlah 100%. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tidak mencapai target. 4. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaat. Untuk penyelesaian perkara dengan ztting plaat selama 2015 tidak dilaksanakan

disebabkan

tidak

tersedianya

anggaran

untuk

penyelesaian perkara dengan zetting plaat selama 2015. Hal ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Untuk tahun 2016 terdapat anggaran untuk pelaksanaan zitting plaats sehingga indikator ini diharapkan bisa terlaksana pada tahun 2016. Dibanding dengan tahun 2014 tahun ini mengalami penurunan dimana pada tahun 2014 indikator pelaksanaan perkara zitting plaats mencapai 2,6%. Di tahun 2013 tidak ada sidang secara zitting plaats. 5. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus belum dapat dilaksanakan disebabkan kekurangan tenaga IT yang ada di pengadilan Negeri Gorontalo sehingga hal ini belum bisa direalisasikan. Pada bulan desember 2015 telah dibentuk Sub bagian Perencanaan, Informasi teknologi dan Pelaporan di Pengadilan Negeri gorontalo berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yaitu Perma nomor 7 Tahun 2015. Hal ini diharapkan bisa membawa perubahan terhadap permasalahan IT di pengadilan Negeri gorontalo sehingga pengelolaan IT bisa lebih terokus dan terkendali sehingga diharapkan kedepan pengunggahan amar putusan perkara bisa dilaksanakan.

36


6. Persentase Pelayanan Bantuan Hukum (POSYANKUM) adalah Perbandingan pelaksanaan/penyerapan anggaran POSYANKUM dengan jumlah anggaran POSYANKUM yang tersedia. Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Gorontalo telah melaksanakan Perjanjian Kerja sama tentang Penyediaan Jasa Layanan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Yayasan Lembaga bantuan hukum Indonesia Gorontalo dan indikatornya adalah dengan terserapnya anggaran POSYANKUM selama tahun 2015 sebanyak 100%. Hal ini memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 100%. Pelaksanaan POSYANKUM baru dilaksanakan pada tahun 2015 dimana pada tahun sebelunya tidak ada.

Sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) pada tahun 2015 secara keseluruhan telah tercapai dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan ada beberapa indikator yang melebihi target, ada pula indikator yang tidak mencapai target. Indikator yang tidak mencapai target adalah Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaats dan Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Menurunnya indikator perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaats adalah karena pada tahun 2015 tidak terdapat anggaran untuk sidang secara zitting plaats. Untuk tahun 2016 terdapat anggaran untuk pelaksanaan zitting plaats sehingga indikator ini diharapkan bisa terlaksana pada tahun 2016. Tidak tercapainya indikator Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah karena kurangnya tenaga IT yang ada di pengadilan Negeri Gorontalo. Selain dari dua indikator diatas, indikator lain bisa

37


dikatakan berhasil dan mencapai target yang ditetapkan. Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran penyelesaian peningkatan perkara ini adalah: 1. Pelaksanaan Pos Layanan Hukum 2. Integrasi

Penyelesaian

perkara

dengan

Aplikasi

Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 3. Publikasi putusan dalam direktori putusan Mahkamah Agung RI

Meningkatnya

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan dapat

kepatuhan

dicapai dari berhasil dan terlaksananya eksekusi dengan baik.

terhadap

Permohonan eksekusi atas perkara perdata yang berkekuatan hukum

putusan

tetap yang ditindak lanjuti selama tahun 2015 dengan rincian:

Pengadilan

permohonan eksekusi perkara perdata sisa tahun 2014 sebanyak 25 perkara, masuk tahun 2015 sebanyak 10 perkara, dicabut 4 perkara,dilaksanakan 5 perkara sehingga yang belum dilaksanakan sebanyak 26 perkara. Pencapaian eksekusi hanya sebesar 16.12 % artinya dari total 31 perkara yang harus dieksekusi hanya 5 perkara yang dilaksanakan. Hal ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 20 %. Pencapaian target sebesar 80 %. Kendati demikian dibadingkan dengan tahun 2014 hal ini mengalami kemajuan dimana pada tahun 2014 hanya 1 pelaksanaan eksekusi dari 26 perkara yang harus dilaksanakan. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 31% persentasi pelaksanaan eksekusi di tahun 2015 mengalami penurunan.

sisa masuk dilaksanakan dicabut Belum dilaksanakan

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

14 8 7 15

15 15 1 4 25

25 10 5 4 26

38


Meningkatnya

1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

kualitas

Tidak ada pengaduan yang masuk selama tahun 2015 , hal ini bisa

pengawasan

dikatakan bahwa selama tahun 2015 pencari keadilan cukup puas dengan pelayanan administrasi dan kinerja di Pengadilan Negeri Gorontalo. 2. Untuk temuan hasil pemeriksaan eksternal telah ditindaklanjuti 100% dari hasil temuan. Dimana hasil pemeriksaan internal ditindaklanjuti 100%. Hal ini mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya relatif stabil Dimana hasil pemeriksaan internal ditindaklanjuti 100% Sasaran peningkatan kualitas pengawasan telah terlaksana dengan baik dengan dicapainya target dari indikator yang ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah : 1. Pengawasan Internal Pengadilan Negeri Gorontalo 2. Pelaksanaan unit kerja pengaduan yaitu meja pengaduan serta sarana Kotak pengaduan yang dikelola oleh Kepaniteraan Hukum berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengaduan Mahkamah Agung.

Peningkatan

1. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial adalah

Kualitas SDM

Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/ bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat. Pada tahun 2015 sebanyak tujuh diklat yang diikuti oleh SDM pengadilan negeri Gorontalo dan ketujuh diklat tersebut diikuti dengan baik dan memperoleh predikat lulus. Hal ini menunjukkan pencapaian 100% dari target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya mencapai presentase sebesar 70%. 2. Persentase Pegawai yang lulus

39

diklat Non Yudisial adalah


Perbandingan antara SDM Nonteknis yang lulus/ bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa dan diklat lainnya dengan jumlah yang mengikuti diklat. Pada tahun 2015 ada 7 Pegawai yang diikutsertakan mengikuti diklat Non yudisial dan kesemuanya lulus/ selesai mengikuti diklat/ pelatihan. Ini berarti mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.

Daftar Diklat Teknis Yudisial Tahun 2015

NO 1

Nama Diklat/Pelatihan Diklat Sertifikasi Hakim PHI Dilingkungan Peradilan

Keterangan Lulus

Umum 2

Diklat Teknis Fungsional Jurusita/Jurusita Prngganti

Lulus

Peradilan Umum, Agama & Tata Usaha Negara. 3

Diklat Teknis Fungsional Hakim Perkara Pilkada

Lulus

Dilingkungan Peradilan umum & Tata Usaha Negara 4

Diklat Sertifikasi Peradilan Niaga Bidang Kepailitan

Lulus

Lingkungan Peradilan Umum 5

Diklat Sertifikasi Hakim Sistim Peradilan Pidana Anak

Lulus

Bagi Hukum Peradilan Umum Seluruh Indonesia 6

Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadil Niaga Bidang

Lulus

Hakim Lingkungan Peradilan Umum 7

Diklat Pembekalan Hukum Dan Kebijakan Ketenaga

Lulus

Kerrjaan Bagi Hukum Karir 8

Bimbingan Teknis Pengendalian Dan Penanganan

Lulus

Berkas Pilkada Pidana

Daftar Diklat/ Pelatihan Non Teknis Tahun 2015

NO 1

Nama Diklat/Pelatihan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan/BMN-TA

Keterangan Lulus

2015. 2

Diklat Peningkatan Mutu Kebahasaan Bagi Staf SKPD

Lulus

Seprovinsi Gorontalo. 3

Pelatihan Pendataan Ulang PNS Secara Electronik

40

Lulus


(E-PUPNS) Instasi Di Wilayah Kerja Kanmil Ragional XI Manado. 4

Diklat

Manajement

Usaha

Simpan

Pinjam

&

Lulus

Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis IT

Sasaran

peningkatan

dilaksanakan

dengan

kualitas

Sumber

dicapainya

daya

Manusia

telah

target dari indikator

yang

ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah : 1. Pengiriman pegawai Pengadilan Negeri Gorontalo untuk pendidikan dan pelatihan (Diklat), yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Mahkamah Agung R.I. 2. Pengiriman pegawai Pengadilan Negeri Gorontalo untuk pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Instansi maupun lembaga lain baik yang bersifat teknis maupun nonteknis.

3.3

Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan DIPA Pengadilan Negeri Gorontalo kode anggaran 005.01 Tahun 2015 adalah

sebesar Rp. 12.542.422.000,- sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 10.620.418.863,- atau mencapai 84.68 % dari pagu anggaran yang ada pada mata anggaran 005.01. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut : 1. Pembinaan

Administrasi

dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan

Urusan

Administrasi. Dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 8.502.422.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 6.754.888.413,- mencapai target 79.48 %. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

41


Dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 4.040.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.865.530.450,- mencapai target 95.68 %. DIPA Pengadilan Negeri Gorontalo kode anggaran 005.03 Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 202.919.000,- sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 189.174.040,- atau mencapai 93.23 % dari pagu anggaran yang ada pada kode anggaran 005.03. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut : 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 202.919.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 189.174.040,- mencapai target 93.23 %. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis akrual (SAIBA) merupakan target Bagian administrasi dan pengelolaan keuangan Pengadilan Negeri Goontalo dan target ini telah dicapai secara 100 % dengan tersedianya laporan keuangan di Pengadilan Negeri Gorontalo. Begitu pula dengan Tertib administrasi, pembayaran gaji pegawai serta Tersedianya biaya operasional / pemeliharaan perkantoran Pengadilan Negeri Gorontalo. Selama Tahun 2015 Pengadilan Negeri Gorontalo telah melaksanakan Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai berikut :

Rehab Gedung/Bangunan Kantor Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp. 4.000.000.000,-

Jumlah Kegiatan 1072.998

Realisasi Rp. 3.825.534.450,-

Pengadaan Server Belanja modal Pengadaan sever

Rp. 40.000.000,-

Jumlah Kegiatan 1071.022

Realisasi Rp. 39.996.000,-

42


Dari data di atas bisa dilihat bahwa secara keseluruhan Penyerapan Anggaran pada Kantor Pengadilan Negeri Gorontalo pada Tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun lalu yaitu total penyerapan TA 2014 adalah sebesar 83.93% sedangkan total penyerapan TA 2015 sebesar 88.95 %. Untuk masing masing Bagian Anggaran total penyerapan TA 2014 untuk DIPA 01 sebesar 82.97 % sedangkan total penyerapan Anggaran TA 2015 sebesar 84.68 %. Untuk total penyerapan anggaran DIPA 03 TA 2014 sebesar 84.90% sedangkan total penyerapan anggaran DIPA 03 TA 2015 sebesar 93.23 %. Hal ini diharapkan bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk tahun yang akan datang karena jika dibandingkan dengan penyerapan pada tahun 2013 total keseluruhan penyerapan pada tahun 2013 sebesar 92.48%. Untuk DIPA 01 salah satu hal yang memicu rendah penyerapan pada tahun 2015 adalah adanya penambahan dari Mahkamah Agung untuk belanja pegawai khususnya belanja tunjangan Hakim adhoc sebesar Rp. 909.000.000 di akhir tahun 2015 sehingga anggaran tersebut tidak terserap. PENYERAPAN ANGGARAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO DIPA 01

DIPA 03

TOTAL

94 92 90 88 86 84 82 80 78

76 Tahun 2013

Tahun 2014

43

Tahun 2015


4.1 Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dan mengacu Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Pengadilan Negeri Gorontalo ini merupakan sarana intropeksi diri dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Gorontalo Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016. Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Pengadilan Negeri Gorontalo ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga

diketahui

penyebab

timbulnya

hambatan-hambatan

dalam

pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah mempersiapkan

strategi-strategi

pemecahannya

sehingga

tahun-tahun

mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Gorontalo pada tahun 2015 diuraikan sebagai berikut :

44


1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Gorontalo pada tahun 2015 adalah : a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi. b. Penyelesaian perkara pada tahun 2015 telah berjalan dengan baik, bahkan melampaui target, sisa perkara ditahun 2014 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2015 dan telah memenuhi target. c. Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Gorontalo tahun 2015 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target. d. Pengaduan dan pengawasan sudah berjalan dengan baik. e. Kegiatan Peningkatan kualitas Suber Daya Manusia telah dilaksanakan dengan baik.

2. Kendala atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Gorontalo diantaranya : a. Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah bisa dilaksanakan namun untuk memenuhi target sesuai indikator yaitu sehari dari putusan bisa di

45


publikasikan masih belum bisa dilaksanakan. Hal ini terkendala beberapa faktor seperti hal teknis, sumber daya manusia dan teknologi . b. Beberapa indikator realisasinya tergantung dari anggaran serta kebijakan yang

diluar

dari

kewenangan

Pengadilan

Negeri

Gorontalo

seperti

penyelenggaraan sidang zitting plaats yang pada tahun 2015 tidak tersedia anggarannya. c. Sistem Akuntansi kinerja Instansi Pemerintah masih belum dimaknai secara keseluruhan oleh segenap aparat sipil Pengadilan Negeri Gorontalo sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak yang belum berpedoman pada vis misi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kinerjanya sehingga pelaksanaan SAKIP dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik belum bisa terlaksana dengan baik.

4.2. Saran-saran Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran – saran antara lain : 1. Untuk mendapatkan capaian kinerja yang diinginkan, diperlukan kajian, analisa dan evaluasi dari semua pihak, sehingga ada keseragaman dalam pelaksanaan dan penilaian kinerja seluruh bagian. 2. Diperlukan sosialisasi, komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan. 3. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun out comes kegiatan yang bersangkutan. 4. Beberapa indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan antara lain karena keterbatasan dana, tenaga administrasi dan fungsional yang sangat kurang, maka diharapkan tambahan anggaran dan

46


tenaga, sehingga pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gorontalo tahun 2015, disusun untuk menjadi bahan informasi dan telaah bagi Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Mahkamah Agung RI. Kami menyadari penyusunan LKjIP Tahun 2015 ini masih jauh dari kesempurnaan, baik materi maupun sistematikanya, untuk itu kami berharap saran dan masukan demi perbaikan pelaksanaan kinerja di masa-masa mendatang.

Gorontalo, 15 Januari 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI GORONTALO T.T.D ARIS BAWONO LANGGENG, SH.MH NIP. 196803231992031003

47

Permasalahan Utama ( Strategic Issued )

Recommend Documents