PERAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSIPE}{ERINTAH DALAilT PENGENDALIANPE} IBANGUNAN
OIeh: ' Dr. DjunaediHadisutnafio Kepala Badan PereucanaairPernbangullanNasional
DisanipaikanPada Sistemdan Pelaksanaatr LokakaryaNasioualPemarrtaparr Kinerja InstansiPemeriutah Al
Peran Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah Dalam Pengendalian Pembangunan
Oleh: Dr. Diunaedi Hadisumarto Kep al a B adan P er encanaan Pembangunan Nasi onal
Saudarahadirin pesertalokakaryayangterhormat, Assalamu'alaikum warrahmatullahiwabarakatuh, Salam sejahterabagi kita semua, dan selamatsiang. Pendahuluan pertama-tama saya mengucapkanterima kasih atas kesempatanyang diberikan Panitia kepada saya untuk menyampaikanpandangandalam Lokakarya Nasional pemantapanSistem dan pelaksanaanAkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah(AKIP) tepat hari ini. Menurut hemat saya, lokakarya tentang AKIP ini sangat penting dan praktekmengingatkinerja aparaturnegarakita saatini dinilai rendahdan sarat dengan praklek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga akhirnya menimbulkan masyarakatterhadap aparaturnegara' kekurangperca)raan
1999 Kebijakan AKIP yang relatif baru dan didasarkanpada Inpres No. 7 Tahun LAN tentang Pedontan Penyusunan Sistem AKIP dan Keputusan Kepala
No'
PelaporanAKIP, adalahsejalandenganUU 589/lxl6lYl99 tentangPedomanPenyusunan salah satu No. 22 Tahun 1999 tentangPemerintahDaerah yang didalamnyamengatur
Jakarta' I5-l 6 Mei 2000 Disantpaikan pada Lokakarya NasionalPemantapan Sistemdan PelaksanaanAKIP' sbdi.4nak aI ah - akip - 2/ 2 ()00
kewenanganpemerintahpusat yaitu kebijakandi bidang sistem administrasinegara. KebijakanAKIP ini semakindiperkuat denganditerbitkanPP No. 25 Tahun2000 tentang KewenanganPemerintahdan KewenanganPropinsi SebagaiDaerahOtonom yang antara lain mengatur tentang ke'ivenanganpemerintah pusat dalam penetapan kebijakan akuntabilitasaparaturnegara. Dalam hubunganini, Bappenasjuga sudahmengantisipasi dalamkonsepProgramPembangunan tuntutanperlunyaAKIP denganmencantumkannya Nasional(Propenas)khususnyadi bidangaparaturnegarayang saatini sedangdisusundan disempurnakandenganmemperhatikanberbagaimasukandari berbagaipihak termasuk pemerintahpusatdan daerah. dari instansi-instansi
pada kesempatanini sayadimintauntuk menyampaikan topik "KeterkaitanAKIP Nampaknya,topik tersebut agak dalam PengendalianPemerintahandan Pembangunan." interpretasi.Apakahyang dimaksudadalah dan mengundangbeberapa membingungkan ,,peranatau FungsiAKIP Dalam Pengendalian dan Pembangunan';atau, Pemerintahan ..KeterkaitanAKIP dengan Program tertentu, misalnyaPengawasanFungsionalatau pengau,asanMelekat, Dalam PengendalianPemerintahandan Pembangunan'?,atau ,,HubunganantaraAKIP denganUpaya Pengendalian dan Pembangunan?" Pemerintahan Dalam hal ini, sayacenderungmemilihinterpretasiyangpertama,yaitu PeranAKIP dalam pengendalianPemerintahandan Pembangunan."
Pemilihan ini didasarkanpada
pertimbanganbahwa AKIP dapat dinilai sebagaisalahsatu cara untuk mengendalikan kegiatan pemerintahandan pembangunan,dan sekaligusuntuk meningkatkankinerja aparaturatauinstansipemerintah.
Jakarta,l 5- I 6 I'4ei 2000 Di sotnpaikan pa da Lokakarya Nasional Pemantapan Sistemdan PelaksanaanAKIP, 0 0 0 ,sbdihr akala h- aki D 2/ 2
Kemudian, dalam kaitannya dengan Bappenas,topik mengenai peran AKIP tersebut dinilai cukup luas sehinggaperlu dibatasiagar sesuaidengantugas dan fungsi pembangunan Bappenasdi bidang perencanaan nasional.SesuaidenganKeppresNo. 138 Tahun 1999, Bappenas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanan di bidang perencanaanPembangunanNasional, serta penilaian atas pelaksanaannya.Untuk itu, makalah ini dibatasihanya membahasperan AKIP dalam pengendalianpembangunannasionalsaja, sedangkanperan AKIP dalam pengendalian pemerintahan akan lebih tepat bila disampaikan oleh instansi yang menangani pendayagunaankegiatan pemerintahan.Mengingat Bappenas juga memiliki Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunanatau EKPP berdasarkanKeputusan Menteri Negara maka dalammakalahini juga akan dibahas PPNA(etuaBappenasNo. 195/I(ET11211996, mengenaikaitan antaraEKPP dan AKIP.
pembahasan, adabeberapapertanyaanyang Sebagaiacuandan untuk memudahkan menarik untuk dilontarkan dalam kaitannyadengan peran AKIP di atas, antara lain: Apakah AKIP itu?; Apakah ada perbedaandan atau persamaanantaraAKIP dengan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan(EKPP)?; Apakah benar AKIP dapat berperan dalam pengendaliankegiatanpembangunannasionaldi berbagaisektor?;Bila rnemang dapatberperan,dalamhal apadan bagaimana?
Di santpatkan pada Lokakary'a Nasional Pemantapan Sistemdan PelaksanaanAKIP, Jakarto,I 5- I 6 ]tlei 2()00 sbdi/m aka la h- akip- 2/ 2 000
AKIP sebagaiPertanggungiawabanPelalcanaanKewenangan Akuntabilitasmerupakansalahsatu prinsip bagi penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, jujur, adil dan profesional (good goverrletce atau good public govennnce). Prinsip-prinsip lainnya antara lain keterbukaan dan transparansi (openess and transpar:ancy), ketaatan pada aturan hukum Q'ule of law), dan partisipasi masyarakat Qteople participatiorr). Keseluruhan prinsip tersebut saling terkait dan mempengaruhi. Selainkeempatprinsiptersebut,masihbanyakprinsiplainnyayang perlu pula dikaji, yang junrlahnya
tergantung pada masing-masinglembaga, institusi atau para ahli dalarn
memandangkonsep good governance tersebut, seperti prinsip responsiveness,equillt, efectivenessand fficiency, danconsensusorientation Namun demikian,perbedaandalarn melihat prinsip-prinsip good govenldnce tersebut tidak mengubah tujuannya yaitu mewujudkankepemerintahan yang baik,jujur, adil dan profesional.
Dari sekian banyak prinsip di atas, prinsip akuntabilitasmerupakansalah satu prinsipyang sangatpentingyangharusdipenuhi,karenaberkaitandengankewajibanuntuk mempertanggungjawabkan kewenangan.SesuaidenganInpresNo. 7 Tahun 1999tentang PedomanPenyusunanSistem AkuntabilitasKinerja InstansiPemerintahdan Keputusan Kepala LAN No. 589lIXJ6Nl99, akuntabilitasadalah kewajiban untuk memberikan pertanggungiawabanatau untuk menjawab dan menerangkankinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinankolektif suatu organisasikepadapihak yang memiliki hak atau kewenanganuntuk meminta keteranganatau pertanggungjawaban. Kemudian, akuntabilitaskinerja adalahkewajibanuntuk mempertanggungjawabkan atau memberikan
Disantpatkan padaLokalcaryaNasionalPemantapanSistemdanPelaksanaanAKIP, Jakarta,l5-16 Mei2000 sbdu'ntakalah-akip- 2/2()00
keteranganmengenaikeberhasilandan atau kegagalanpelaksanaankervenanganyang diberikanpadanyakepadapihak yang memberikewenangan.Dalam hal ini, keberhasilan atau kegagalan tersebut merupakan kinerj'a Qterfonnance) da{ pelaksanaantugas orang/insitusiyang bersangkutan.OIeh karena itu, AKIP pada hakekatnyamerupakan peninijudan pertanggungjawaban suatu unit kerja atau instansi pemerintahmengenai kinerjapelaksanaan kewenanganyang diberikankepadanya. Dari pengertiantersebut dapat dilihat adanyakewajibandari pihak yang diberi kewenangan tertentu untuk menjelaskan atau mempertanggungjawabkankinerja pelaksanaankewenangantersebut, dan
adanya hak dari pihak yang memberikan
kewenangantersebut untuk meminta penjelasanatau pertanggungjawaban pihak yang diberi kewenanganataspelaksanaan kewenangantersebut.Bila kita lihat kenyataanyang ada di lingkungan aparatur negara, kewajiban atau kebiasaanuntuk mempertanggungiawabkankewenangan ini nampaknyaja,rangdilaksanakan, walaupunmungkinsecara formal telah diatur dalamsuatuperaturan.Sistempertanggungjawaban peiaksanaan tugas atau kewenanganseorangpejabatatau unit kerja belurntertata denganbaik atau bahkan mungkin menjadi sesuatuyang asing untuk dilaksanakan,dan tidak dianggapsebagai sesuatu kewajiban untuk menyusunnya.Kalaupun dilaksanakan,cenderung bersifat formalitas. Oleh karena itu, sejalan dengan tuntutan reformasi terhadap aparatur pemerintah, AKIP
diharapkan dapat berperan sebagai
salah satu cara untuk
mengembalikankepercayaaan masyarakatkepadaaparaturpemerintahdan sekaligusdapat mendorong perbaikankinerja aparatur pemerintah. Hal inilah yang nampaknyaingin dibangunoleh Tim AKIP yang dirnotori oleh LAN dan BPKP. Namun demikian,perlu
Di:atnpaikan pada Lokakarya Nasional Pemantapan Si:ttemdan PelaksanaanAKIP, Jakarta, I 5- I 6 Mei 2000 sbdt/n aka Ia h- akip- 2/ 2 l)00
disadaribahwa upayapemulihandan peningkatan kinerjatersebuttidak hanyadapat dilakukanmelaluiAKIP saja,tetapijuga harusmelaluiupaya-upaya lainbaikyangbersifat aparatur negara. internalmaupuneksternal
EKPP dan AKIP : Perbedaandan Persamaannya Sebelum Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 589 llY6lYl1999
mengenai AKIP terbit, Bappenastelah menerbitkan Surat Keputusan
Menteri Negara PPN/I(etuaBappenasNo. 195lKETll2ll996 tentang Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan (EKPP). EKPP adalah bagian dari kegiatan manajemen yang secarasistematismengumpulkandan menganalisisdata dan infornrasi pernbangunan mengenaihasil, manfaat dan dampak dari proyek pembangunanyang telah direncanakan, pencapaiansasarandan tujuan dan selanjutnyadigunakanuntuk menilaidan mengevaluasi pembangunan.Tujuan ditetapkannyaEKPP,adalahuntuk lebih menjaminpengalokasian dan pemanfaatansumber daya pembangunannasionalsecaraefektif dan efisien, serta pemanfaatanhasil pembangunan secaraoptimal.Untuk itu, EKPP dilakukanberdasarkan indikator-indikatorkinerja yang telah disusunbaik pada saat perencanaanmaupunyang ditetapkan pada saat dilakukan studi evaluasi.Evaluasi yang dilakukan dapat berupa (ex-ante),pada saat pelaksanaan(on going), dan sesudah evaluasisebelurnpelaksanaan pelaksanaan proyek (ex-post).
Setiap instansi diminta untuk melaksanakanevaluasikinerja terhadap proyekproyek pembangunanyang merupakantanggungjarvabnyabaik yang dibiayai dengan
Disantparkan pada Lokakaryo Nasional PetnantapanSiilem dan PelaksanaanAKIP, Jakarta, I 5- I 6 t(ei 20()0 sbdi/ ntaka l.oh- akip - 2/ 2 r.)t)0
rupiah murni maupundenganbantuanluar negeri.Sesuaidenganpedomanpelaksanaan EKPP, evaluasikinerja dapat dilakukanmelaluipenyusunanindikator dan sasarankinerja pada setiap usulan proyek, dan melalui studi evaluasikinerja. Unit kerja yang tidak memiliki proyek pembangunan,tidak diwajibkanmelakukanEKPP. Dengan demikian, dasar dilaksanakannya EKPP adalah keberadaanproyek pernbangunanpada suatu unit kerja atau instansi.Selanjutnya,pelaksanaan EKPP tersebutbaik dalambentuk indikator kinerja )rangtercantumdalam setiapusulanproyek ataupunhasil studi evaluasikinerja dilaporkankepadaBappenassebagaimasukanatau umpanbalik bagi prosesperencanaan berikutnva.
EKPP selaindimaksudkansebagai masukanbagi prosesperencanaarr berikutnya, baik perencanaanproyek yang sama ataupunproyek lainnya yang sejenis,juga dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk. menentukanlayak tidaknya suatu proyek pembangunan dilaksanakanatau dilanjutkan.Prosesperencanaan tersebutmencakup pula kegiatan mengalokasikan anggaranprogram dan proyek-proyekpembangunan.Namun demikian, dengan perkembanganterakhir ini dimana Bappenas hanya melakukan perencanaan pembangunan dan alokasianggaransampaipadatingkat program (Satuan2) sajadan tidak lagi padatingkat proyek (Satuan3), makanampaknyaEKPP tersebutharus disempurnakan.
BerbedadenganEKPP, cakupanAKIP lebih luas dan tidak terbataspada evaluasi yang menjaditanggungjarvab suatuinstansiatau unit kerja, tetapi proyek pernbangunan
Disanipatkan pada Lokal;arya llasional Pentantapitn Siltem dan PelaEsanaanAKIP, Jakarta,l5-16 l,lei 2t)00 .tbdi/n aka I ah- aki p- 2/2 000
pejabat/instansilunitkerja terhadap pelaksanaan lebih pada pertanggungjarvaban ini disampaikankepada Pertanggungjawaban kervenangan),ang diberikan kepadanya. 'dasar dilaksanakannya demikian, Dengan jarvab tersebut. pihak yang memberitanggung dalamtugas pokok dan fungsi suatu AKIP adalah adanyakewenanganyang tercermin kepadapihak yang memberi unit kerja atau instansiyang harus dipertanggungiarvabkan kePadanYa. kervenangan
pembangunantetapl luga AKIP tidak saja mencakup kegiatan proyek-proyek maupunkegiatanrutin yang pembangunan kegiatanrutin. Narnun demikian,baik proyek strategissaja.Bila EKPP ditujukanuntuk harus disusunAKIP-nya adalahyang bersifat proyek pembangunanbagi penyempurnaan mendapatkan masukan tentang kinerja untuk memberikaninformasi tentang perencanaanberikutnya, ntakaAKIP dirnaksudkan instansi.Laporan AKIP tentang hal pelaksanaankewenanganoleh suatu unit kerja atau menilai kinerja unit kerja atau instansi tersebut tentunya akan sangatbermanfaatuntuk laporan AKIP tersebut dapat juga yang bersangkutan.Bahlian tidak berlebihanbila bagi pembinaankarier pimpinanunit kerja digunakan sebagaisalah satu pertimbangan instansiyang menyusunAKIP tersebut'
penilaian mengenaipelaksanaan PerbedaanlainnyaantaraEKPP dan AKIP adalah kinerja selain dilakukan oleh unit atau evaluasi liinerjanya. Pada EKI(P, penilaian juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga melalui suatu kerja/instansiyang bersangkutan, sendiridan bersifatserf assessntent studi evaluasi. SedangkanAKIP hanrs dilaksanakan
Sistemdan PelaksanaanAKIP' Jakarla'I 5- I 6 tr[ei 2000 Di.santpaikanpada LokakarytaNasionalPentanlapan sbdi,4nakal ah- akiP- 2/2A00
Keharusan pihaklain di luar unit kerjaatauinstansiyangbersangkutan. tanpamelibatkan kewajiban bagisetiapunit keda AKIP merupakan padaAKIPdikarenakan selfassessntent keu'enangan tentangpelaksanaan ataupertanggungjarvaban keterangan untukrnemberikan Karenaitu, AKIP tidakdapatdilakukanolehpihaklain selainunit kerja yangditerimanya. atauinstansiyangbersangkutan.
tersebuttentunyaharusdilakukansecarajujur dan didasarkanpada Self assessment pertimbanganuntuk terus memperbaikikinerjanya,dan karenaitu memerlukandukungan laporan-laporanserta data/informasiyang relevan dan akurat. Kinerja kebijaksanaan, program dan kegiatanstrategisyang dinilai dan dilaporkanharus dapat diukur dengan indikator yang jelas. Selanjutnya,laporanAKIP ini diberikanoleh pejabat/unitkerja yang kepadapihak atauatasanyang memberikankewenangantersebut. menerimakervenangan
di atas, terdapat pula persamaanantara EKPP dan Selain perbedaan-perbedaa"n AKIP khususnyamengenaikerangkakerja logis (logical fi'amett'ork) yang mencakr"rp indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasll (outc'ontes,dalam EKPP disebut relnlts), manfaat(benefits),dan dampak(inpacts). Sedangkanindikator prosesQtrocess) hanya dikenibangkanoleh AKIP, dan tidak ada dalamEKPP. Nampaknya,pencantuman indikator proses dalam AKIP
didasarkanpada pengalamanselamaini dimana banyak
proyek pembangunanatau kegiatan pemerintahanyang lebih mengutamakanaspek kurang diperhatikan, masukandan keluaransaja,sedangkanaspekprosespelaksanaannya misalnya ketaatan pada aturan hukum dalam pengadaanbarang dan jasa;
Di.santpaftan pada LoLakaryaNasional Pentantapan Sisterndan PelaksanaanAKIP, Jakarta,l5-16 ldei 2000 sbd t/nn ka Ia h- akip - V2 i,t0()
proses
nrelibatkansecaraaktif kelompokslakeholders(misalnyabeneficiariesatautargetgt.oup) dalampenyusunan suatukebijakanekonomitertentu,atau penyusunan programatau proi'ek pembangunanmasyarakat (conmrunity deveIopment).
Selanjutnya,pencantumanindikator hasil, manfaat,dan dampakpada EKPP dan AKIP dimaksudkanuntuk mengubahorientasikerja yang selamaini ada di lingkungan aparaturpemerintahyaitu orientasipada masukan(inputs) dan keluaran(outputs) saja, termasukpada pengawasanfungsionalyang lebih menekankanpencapaianrealisasifisik dan realisasikeuangansaja.Denganperubahanorientasikerja ini, maka diharapkansetiap kebijaksanaan,program, proyek dan kegiatan yang akan dilaksanakanharus sudah memperlritungkanhasil, manfaat, dan bahkan dampak positifnya (tentunya juga yang negatif),dan tidak lagi hanyapada indikator keluaran(niisalnyadalambentuk gedungSD yang telah dibangun)apalagi sekedarindikator masukan(misalnyajumlah dana yang diterirnadalamDIP apakahsudahsesuaidenganyang diusulkandalamDttp)
DibandingkanEKPP, AKIP lebih lengkap.Namun demikianhal ini tidak berarti EKPP, yang hingga saatini masihterus disempurnakanagar sesuaidengantuntutan dan kebutuhan pembangunan,tidak bermanfaat.EKPP yang fokus kerjanya hanya pada proyek-proyekpembangunan tetap memiliki manfaatantarulain dapatdijadikanmasukan untuk perbaikan perencanaanproyek yang sama atau yang sejenis,dan juga dapat digunakansebagaisalahsatu referensiketika unit kerja atau instansitersebutmenlusurl AKIP. Disarnpingitu, ex-anleet,aluationpadaEKPP dapatdigunakansebagaisalahsatu
Di.santpaikan pada Lokakarya Nasional Pemantapan Sistemdan PelaksanaanAKIP, Jakarta,l 5- I 6 l{ei 2000 .tbdi/n aka l.ah-akip- 2/2 0()0
layaktidak suatuproyekdilanjutkan, untuk menentukan serta alat ataubahanmasukan pulauntukmengevaluasi secararincidankomprehensif mengenai kinerja dapatdigunakan suatuproyekpembangunan.
Kemudian, AKIP disusundalam suatu formulir yang lebih jelas dimanaterdapat rencana strategisyang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran,dan cara mencapaitujuan program, dan kegiatan. Dalam formulir tersebut sasaranyang nieliputi kebijaksanaan, harus pula dicantumkankebijaksanaanstrategisnasionalyang menjadi acuan rencat'la strategisinstansiyang bersangkutan.Ada pula kolom keteranganyang dapatdiisi dengan keterangan penting tertentu misalnya ada tidaknya keterkaitan rencana strategis instansilunitkerja tersebutdenganrencanastrategisinstansilunitkerja lainnya.
AKIP untuk l'IengendalikanKegiatanPernbangunan N{engingatAKIP ini masihbaru, maka sulit bagi kita untuk menilaiapakahAKIP ke-eiatanpernbangunan benar-benardapatbermanfaatdan berperandalammengendalikan instansisesuaidengantugas, fungsi dan nasionalterutamadi lingkunganmasing-masing kewenanganyang dirnilikinya.Namundemikian,pada prinsipnyaAI{P sangatdibutuhkan sebagaisalah satu upaya untuk memperbaikikinerja birokrasi pemerintahanbaik dalam konteks penyelenggaraankegiatan pemerintahan maupun kegiatan pembangunan. N{engenaiberhasiltidaknya AKIP ini dalam meningkatkankinerja aparaturpemerintah, kita perlu menunggubeberapatahun mendatang,atau paling tidak 3-4 tahun yang akan datang,terhitung sejakAKIP dilaksanakan(bukandiundangkan)oleh setiapinstansiatau
SistemdanPeloksanaanAKIP,JaLarta,l5-16 Alei 30()0 Di.sanpatkan pada LokakaryaNa.rionalPentantapan sbrlttntakalah--akip-2/2t){)0
I 1
unit-unitkerjayangdiwajibkan untukmenyusunnya.
Adapun hal-halpositif yang dapatdisumbangkan AKIP bagipengendaliankegiatan pembangunarLantaralain sebagaiberikut.Perlama, AKIP memiliki kerangkakerja logis (logical fi'amev,orks dalam bentuk rencanastrategisdan cakupanindikator kinerjanya) yang mengkaitkansuaturangkaianlogis dari indikator masukanhinggaindikator dampak, dan keterkaitanmulai dari kebijaksanaan nasionalhinggakegiatan-kegiatan dalamrencana strategisinstansisertaketerkaitandenganrencanastrategisdari instansilain. Bila kerangka kerja logis ini diterapkanpada setiap usulan program atau proyek yang akan dibiayai denganrupiah murni maupunbantuanluar negeri, maka hal ini sangatbermanfaatbagi Bappenasuntuk melakukanseleksidan penilaiannya,dan bahkanmelakukanpemantauan Walaupunsejak tahun anggaran dan pengendaliansetelahproyek tersebutdilaksanakan. 2000 ini, Bappenasrnembatasidiri untuk tidak lagi terlibat dalam penyusunanproyek (Satuan3), cukup sampaitingkat programsaja(Satuan2), namuntidak berarti kerangka kerja logis tersebut tidak berrnanfaat.Instansi lain khususnya Direktorat Jenderal Anggaran-DepartemenKeuangan dan juga instansi pengusul proyek tersebut dapat menggunakan kerangka kerja logis dalam bentuk rencana strategis tersebut dalam menlrusun prioritas,
rnelaksanakan, dan melakukanpemantauanserta pengendalian
di lingkungannya tersebut. terhadap proyek-proyekpembangunan
Sebenarnyakerangkakerja logis tersebutbukan merupakanhal i,ang baru dalarn prosesperencanaanpembangunan nasionalkhususnyauntuk proyek yang diusulkanuntuk
Di::antpaikan pada Lokakaq'a Nasional Pemanlapan Sistemdan PelaksanaanAKIP, Jakarta,I 5- I 6 Mei 2r)00 sbdi/nakalah-akip-2/2t)00
12
dibiayai dengan bantuan luar negeri. Sejak lama Bappenastelah menerapkansuatu formulir isian 1'angberisikankerangkakerja logis,u'alaupundenganindikator kinerjayang lebih sedikit, yang harusdiisi oleh setiapinstansiyangmengajukani:sulanproyek bantuan luar negeridanjuga dalamformat DUPDIP (terbataspadatujuaq sasaran,dampakpositif dan negatif, keterkaitandan koordinasiproyek). Formulir BLN dan DLIPiDIP tersebut tidak dalam bentuk tabel atau kolorn-kolomsepertiformulir AKIP denganindikator yang yangperlu diisi yang lebih ditekankan lebih sedikit, tetapi dalambentukdaftarpertanyaan untuk menggali informasipenting tentangproyek. Informasiini digunakansebagaisalah dan penilaianterhadapusulanproyek apakahlayak atau satu masukandalarnpembahasan tidak dimasukkan dalam Buku Biru (buku yang berisi proyek yang diusulkan untuk dibiayai dengan pinjaman atau hibah luar negeri), atau layak tidaknya usulan proyek (DttP). Baik informasi dari usulanproyek BLN maupuninformasidari DUP/DIP dapat digunakanuntuk keperluanEKPP.
Kedua, AKIP dapat digunakan untuk melihat apakah rencanz strategis yang disusunoleh unit kerja atauinstansitersebutsudahsesuaidengantugaspokok, fungsi, dan kewenanganyang dimiliki oleh unit kerja atau instansitersebut.Selain itu, dapat juga digunakanuntuk menilaiapakahrencanastrategistersebutsamaatau relatif samadengan rencanastrategisyang disusunoleh unit kerja atau instansilain. Bila ternyatasamaatau kedua upayauntuk menggabungkan ada sedikit kesamaan,niungkinperlu dipertimbangkan unit kerja/instansitersebutatau menghapussalahsatu di antaranya.Hal ini pentinguntuk rnenghindari tumpang tindih penyusunan dan pelaksanan program atau proyek
Dtsanpatkan padaLol:akaryaNasionalPemantapansistemdanPelal:sanaanAKIP,Jakarta,I5-16 Mei2()()0 .ybdi/nrakalah-akip-2.t2{)00
13
penbangunanserta sesuaitidaknya suatu proyek dengantugas dan fungsi unit proyek tersebut,yang dapat kerja/instansiyang mengusulkanatau melaksanakan proyek.. tujuandansasaran pencapaian kegagalan menyebabkan
Selanjutnya,sebagaisuatu kebijakanyang baru, AKIP perlu diterapkandahulu dalambeberapatahunmendatang.Hal ini pentinguntuk melihatsecaranyataberdasarkan fakta di lapanganmengenaikelemahandankelebihanAKIP ini. Walaupunperlu menunggu hasil penerapan di lapangan, namun diperkirakan AKIP masih memiliki beberapa "kelemahan" yang perlu diperbalki.Pertanta, format yang tercantumdalamformulir AKIP terkesan rumit sehinggadikhawatirkansudah menimbulkanantipati dari para pejabat birokrasi pemerintahan,sebelum AKIP dilaksanakan.Kedua, format formulir AKIP cenderung menyederhanakanmasalah, misalnya mengenai cara penilaian (dengan mernberikan nilai atau scoring) secara. berjenjang, mulai dari kegiatan hingga kebijaksanaan.Pertanyaanyang dapat diajukandisini adalahapakahbenar menilai suatu kebijakanatau programcukup denganmemberibobot aktivitasdi bawahnyadan kemudian tingkatkebijaksanaan' hinggamencapai memberibobot secaraberjenjang
Ketiga, tidak seluruh kebijaksanaan,program, dan kegiatan dapat diketahui manfaat(benefits)dan dampaknyaQntpacls)dalamjangka pendekdan menengah.Cukup program,dan proyek yang manfaatdan dampaknyabaru diketahui banyakkebijaksanaan, dalarnwaktu yang relatif lama. Selainitu, belurntentujuga manfaatdan darnpaktersebut unit kerja program,dln kegiatanyang dilaksanakan diakibatkanhanyaoleh kebijaksanaan,
Sistemdan PelaksanaanAKIP, Jakarta'l 5'l 6 Mei 2000 ' Dtsanrpaikan pada Lokakarya NasionalPemantapan sbrti/ntakalah-akip-2/2()r't0
14
atau instansi yang bersangkutan,tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar itu yang mungkin cukup berpengaruhkuat. Bila ini terjadi, maka AKIP harus sudah dapat antaralain AKIP cukup hanya sampaipada tingkat hasil (oulcomes) nrengantisipasinya, saja atau dari inpus hingga oulcomessaja. Sedangkanuntuk indikator manfaat (benefils) untuk dilaksanakantersendiri dan dampak(intpacts)hanyabersifatpilihanatau disarankan nrelalui suatu studi yang komprehensifsepertimelaluiEKPP. Keentpat,alur pelaporan UU No. 22 Tahun 1999tentangPemerintahanDaerah. AKIP harus mempertimbangkan Hal ini dimaksudkanagar AKIP tidak mengarahpada sentralisasikewenangandalarn untuk mengembangkan penilaiankinerja yang justru bertentangandengankebijaksanaan otonomi daerah. Untuk itu perlu pula dipertimbangkankemungkinan pernberian konsep, format, dan sistern kesempatankepadapemerintahdaerahuntuk mengembangkan rnendatang yang lebih sesuaidengankarakteristik dan pelaporan AKIP dimasa-masa kondisi birokrasi masing-masingdi daerah. Tentunl'4 hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikanberbagaiperaturandan kebijakanyang berkaitandenganpengembangan otonomidaerah.
Penutup KebijaksanaanAKIP tersebutmerupakanupayayang perlu didukungsepenuhnya, dikarenakantujuan AKIP tidak hanya sekedarmengetahui,menilai, dan meningkatkan kewenanganyang kinerja suatu unit kerja atau instansipemerintahdalarnmelaksanakan untukturut mendorongterbentuknya Tetapilebihjauh, dimaksudkan diberikankepadanya. kita berupa budaya bekerja dan kesadarandalam lingkunganbirokrasipemerintahan
Di.rantpaikanpadaLokakatyaNasionalPemantapanSistendanPelaksanaanAKIP,Jakarta,l5-16 )vlei20()0 ,tbdr,/makalah-'akip-2'/2000
15
secarajujur dan transaparan keu,ajibandan kebiasaanuntuk mempertanggungjawabkan mengenaipelaksanaankewenanganyang dimilikinya. AKIP bukanlahprinsip baru dalam manajemeq tetapi merupakanpelaksanaanfungsi reporting dalarn manajemen. Karena itu, AKIP cepat atau lambat harus dilaksanakan.Hanya saja persoalannyasekarang terletak pada strategi untuk memperkenalkanAKIP sehinggatidak menjadi sepertilaporan pelaksanaanpengawasanmelekat (waskat) yang cenderung formalitas. Untuk itu, penyempurnaanterhadapAKIP perlu dilakukan antaralain mengenaibentuk atau fonnat formulir AKIP dan perlu disertai contoh-contoh yang memadai, serta bagairnana menghindarkanagar AKIP tidak menjadikegiatanyang bersifatformalitas.Format laporan AKIp yang baik mungkin yang tidak sajabersifat komprehensiftetapi juga harus sintple, applicable, informatif, jelas dan logis. Saya menyadari,hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan,tetapi sayapercayaTim AKIP dapatmenyelesaikannya.
Mudah-mudahanAKIP dapatmenjadisalahsatulangkahuntuk meningkatkan kinerja aparaturpemerintahtermasukdalampemberianpelayananumum kepada masvarakat.
Terimakasih. wabarakatuh. alaikumwarrahmatullahi Wassalamu' Jakarta.l6 Mei 2000
Disanrpaikan pada Lol:akarya Nasionol Pemantapan Sistemdan PelaksanaanAKIP, Jakarta,l5- I6 Mei 2()00 .rbdi/m aka I ah-akiP- 2/2 000
