PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM PUSAT DAN DAERAH DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI WTP KEMENTERIAN KESEHATAN
OLEH: Drs. Purwadi, Apt., MM., ME INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
Disampaikan pada acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2016 Jakarta, 5 April 2016 1
LATAR BELAKANG REFORMASI KEUANGAN NEGARA • UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara • UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
• Partisipatif • Berorientasi pada Konsensus • Akuntabel • Transparan • Responsif • Efektif dan Efisien • Inklusif • Taat Hukum
PENGELOLAAN KEUANGAN TRANSAPARAN DAN AKUNTABEL
• Opini Laporan Keuangan Hasil Audit BPK WAJAR TANPA PENGECUALIAN
(WTP)
2
ASAS-ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Asas-Asas Sebagai Pencerminan Best Practice (Penerapan Kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara : • • • •
Akuntabilitas berorientasi pada hasil Profesionalitas Proporsionalitas Keterbukaan (Transparansi) dalam pengelolaan Keuangan Negara • Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri Bagian I Penjelasan Umum UU No 17 Tahun 2003) 3
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BAIK OLEH SATKER • Pengelolaan pembangunan yang baik, antara lain meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan/implementasi, monitoring dan evaluasi yang baik, • Pengelolaan program pembangunan senantiasa mendasarkan pada model pemerintahan yang amanah, mengedepankan kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat atau model Good Governance (GG). 4
Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Satker • Satker memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja kepda pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. • Akuntabilitas Keuangan yaitu pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. (LAN dan BPKP : 2001) Sasarannya adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. 5
OPINI LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
WTP – DPP (2012)
DISCLAIMER (2009-2010)
WDP (2011)
2015 ?
WTP (20132014)
6
OPINI WTP Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: 1. Kesesuaian dengan SAP (PP 71/2010), 2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern 7
PIHAK-PIHAK YANG BERKONTRIBUSI DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI WTP SATKER DIBAWAH KEMENKES (KP & KD)
ITJEN Pengawasan dan
WTP
Pengendalian
BIRO KEU PENANGGUNG JAWAB L.K.
SKPD PELAKSANA DK/TP 8
PERUBAHAN PARADIGMA PENGAWASAN YANG DILAKUKAN ITJEN WATCH DOG
1. Pendekatan birokrasi 2. Beorientasi Menghukum 3. Instruktif 4. Kurang memberi solusi 5. Kurang memberi kesempatan kepada auditan untuk menjelaskan sesuatu
COUNSELING PARTNER
Koordinatif Partisipatif Konsultatif
Guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan
QUALITY ASSURANCE
Peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku
Melalui langkah-langkah tersebut, secara ideal Pengawasan dapat memberikan input bagi pimpinan dalam : 1. Menghentikan, mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, pemborosan; 2. Mencegah terulangnya kembali hal-hal tersebut; 3. Memperoleh cara-cara yang lebih baik / mencari solusi terbaik bagi auditan dalam melaksaakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam upaya mencapai visi / akselerasi peningkatan kesejahteraan 9 masyarakat guna mendukung pencapaian Visi Kemenkes.
PENGAWASAN ITJEN TERHADAP PROGRAM KEMENTERIAN KESEHATAN
BENTUK PENGAWASAN
SIKLUS KEGIATAN SATKER
REVIU RKA-K/L • Pagu Anggaran • Alokasi Anggaran • Reviu Revisi Anggaran
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
BENTUK PENGAWASAN 1. 2. 3. 4.
PEMBINAAN PENDAMPINGAN KONSULTASI PBJ TELAAH PENETAPAN PEMENANG >100M 5. PROBITY AUDIT 6. Audt BMN hibah
KEPEMERINT AHAAN YANG BAIK DAN BERSIH
MONEV • Percepatan penyelesaian TLHA
UMPAN BALIK (FEED BACK)
ATAS SARAN/ REKOMENDASI
PELAPORAN
AUDIT: OPERASIONAL dan ADTT EVALUASI SAKIP REVIU (LK) OPINI
BENTUK PENGAWASAN LAINNYA: * Zona Integritas menuju WBK/WBBM * Penerapan SPIP *LHKPN dan LHKASN *DUMASDU
10
TUJUAN PENGAWASAN OLEH ITJEN Memberikan keyakinan atas ketaatan, kehematan, efisiensi & efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan Tupoksi Kemkes
Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
Meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi yang akuntabel di lingkungan Kemkes
Terselenggaranya pemerintahaan yang baik (good governance) serta terciptanya aparatur yang akuntabel, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Kesehatan 11
ARAH KEBIJAKAN ITJEN DALAM MENDORONG PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN (1) I. Penguatan pengawasan perencanaan program dan penganggaran
Mendorong satker dalam penyusunan perencanaan Anggaran Kesehatan berdasarkan prinsip money follow program dan bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat
Mendorong satker untuk menyusun perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan
II.Penguatan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
Mendorong setiap unit kerja melakukan Monev secara berkala terhadap pelaksanaan Anggaran Kesehatan agar dapat mempercepat penyerapan anggaran Mendorong unit kerja untuk berkomitmen meningkatkan kualitas dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui penerapan SPIP Melaksanakan MONEV pencegahan Fraud JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 12
ARAH KEBIJAKAN ITJEN DALAM MENDORONG PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN (2) III. Penguatan pengawasan pelaporan keuangan
Mendorong setiap unit kerja untuk melaksanakan strategi mempertahankan WTP
V. Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
IV.Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
Mendorong unit kerja untuk berkomitmen untuk memenuhi indikator menuju predikat WBK/WBBM
Mendorong setiap unit kerja untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal)
13
STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WTP (1) Penguatan Komitmen dan Integritas Pimpinan, Para Pengelola dan Para Pelaksana Kegiatan,
Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Penguatan Perencanaan dan Penganggaran
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran,
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan, 14
STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WTP (2) Peningkatan Kualitas Proses Pengadaan Barang/ Jasa
Peningkatan Pengelolaan BMN 3 T (Tertib Administrasi, Tertib Fisik dan Tertib Hukum) Peningkatan Penguatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Reviu LK Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 15
KESIMPULAN 1. Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih harus dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja dalam upaya mencapai kualitas Laporan Keuangan yang baik. 2. Opini WTP dapat dipertahankan apabila pihakpihak yang berkontribusi dapat mengimplementasikan strategi mempertahankan WTP dengan baik. 3. ITJEN harus tetap mengawal penyelenggaraan pelaksanaan program/kegiatan satker di lingkungan Kemenkes.
16
Terima kasih website = www.itjen.kemkes.go.id email =
[email protected]
17
