BPK memberikan opini WTP kepada Pemerintah. Membangun Komitmen Meraih WTP ROAD TO WTP

ROAD TO WTP

Membangun Komitmen Meraih WTP Pemerintah Kota Surakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2010. Komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kota untuk patuh menjadi kunci keberhasilan tersebut.

Joko Widodo, Walikota Surakarta

B

PK memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kota Surakarta atas laporan keuangan tahun anggaran 2010. Opini diberikan atas laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan rugi/ laba (laporan realisasi anggaran), laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan karena menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar. Sehingga dapat diandalkan pengguna dengan tidak akan mengalami kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Tentu saja pencapaian opini WTP memberikan kebanggaan tersendiri bagi jajaran Pemerintah Kota Surakarta. Apalagi bagi Provinsi Jawa Tengah yang baru dua pemda memperoleh predikat WTP yakni Kabupaten Jepara dan Kota Surakarta.

Warta BPK

61 - 62 road to wtp.indd 61

Walikota Surakarta Joko Widodo mengatakan perolehan opini WTP itu tentu tidak dengan mudah. Perolehan opini ini merupakan hasil perbaikan yang telah lama diperjuangkan seluruh jajarannya dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan sejak 2004. Dengan demikian, lanjutnya, opini WTP itu baru bisa didapatkan setelah menunggu 6 tahun.“Tidak mudah mendapatkannya. Opini WTP itu berarti laporan keuangan kami sudah menunjukkan tingkat kewajaran yang tinggi,” katanya. Dia menambahkan pihaknya sangat berkeinginan menyuguhkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Pasalnya, laporan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola dan tata pemerintahan yang baik. “Kita berhasil mendapat WTP merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemkot Surakarat,” kata Joko. Selain itu, lanjutnya, sejak menjabat sebagai walikota dirinya selalu menanamkan komitmen kepada jajarannya untuk patuh kepada aturan yang ada. Melalui kepatuhan itu muncul komitmen untuk meraih WTP. “Tentu saja komitmen itu tidak hanya komitmen kepala daerah saja, tetapi juga seluruh jajaran. Artinya, semua komponen harus satu suara untuk terhadap kepatuhan pada manajemen pengelolaan keuangan daerah yang benar dan sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya. Setiap kepala daerah, tuturnya, memang perlu menanamkan semangat untuk memperoleh predikat WTP. Artinya, WTP wajib bagi sebuah daerah. “Bukan dikejarkejar ingin sesuatu tetapi wajib karena aturan yang harus kita ikuti, bukan ingin dapat apa-apa. Dapat WTP karena dampak dari pengelolaan keuangan yang baik,” kata Joko. Untuk mewujudkannya, perlu dilakukan sejumlah upaya. Menurut dia, pertama yang dilakukannya yakni mengubah pola pikir dan budaya birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini dilakukan dengan menanamkan kesadaran bagi seluruh jajarannya untuk patuh terhadap aturan dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah. Tentu saja, tuturnya, membangun pola pikir dan budaya JANUARI 2012

61

2/14/2012 2:56:42 PM

ROAD TO WTP

Gedung BPKP - Jawa Tengah

birokrasi tidak mudah serta butuh proses. Oleh karena itu, pada tahun pertama Joko mengakui menemui banyak kendala. Namun, berkat kegigihannya menanamkan budaya tersebut, lambat laun terbiasa dengan pola kerja yang sesuai dengan aturan. “Di tahun pertama kendalanya mengubah pola pikir. Namun, tahun berikutnya sudah terbiasa dan seluruh jajaran mendukung,” kata Joko. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya yakni membenahi sistem yang lebih transparan dalam pengelolaan keuangan daerah. Seperti membangun Simda Online, dan memperbaiki sistem setiap tahunnya. Tujuannya untuk mempermudah bagi jajarannya untuk bekerja lebih transparan. “Semua itu kita lakukan untuk mendukung dan memudahkan kita bekerja lebih transparansi,” jelasnya.

62

JANUARI 2012

61 - 62 road to wtp.indd 62

Gandeng BPKP Selain itu, menurut Joko, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Salah satunya yakni dengan mengajak Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dengan memperkuat kerja sama peningkatan dan pengembangan manajemen pemerintah di Kota Surakarta. “Pemerintah Kota Surakarta telah bekerjasama dengan BPKP untuk membangun komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia,” katanya. Joko Widodo menjelaskan kerja sama dengan BPKP menunjukkan hasilhasil yang menggembirakan. Salah satunya di bidang penataan aset tetap Kota Surakarta yang semakin tertata dan teradministrasikan. Hal itu, menurut dia, menjadikan kualitas laporan keuangan lebih baik.

“Karena itu, langkah kongkrit Pemkot Surakarta, berupaya membenahi permasalahan aset tetap yang masih menjadi kualifikasi dari opini BPK,” jelasnya. Dia mengharapkan kerja sama yang telah terbangun antara Pemkot Surakarta dengan BPKP dapat terus berlanjut serta ditingkatkan. Dia juga berharap BPKP dapat memberikan partisipasi untuk memacu program pengembangan Kota Surakarta kearah yang lebih baik. Bahkan walikota menaruh harapan besar, predikat opini WTP yang telah diraihkan dapat dipertahankan di tahun berikutnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dalam mengelola keuangan pemeritah. “Bagi kita WTP wajib dipertahankan terus dalam mempertanggungjawab setiap penggunaan keuangannya kepada masyarakat,” kata Joko Widodo. bw Warta BPK

2/14/2012 2:56:43 PM

HUKUM

(warta bpk/rianto prawoto)

Basrief Arief, Jaksa Agung

Kejaksaan Tingkatkan Kinerja & Integritas   Kejaksaan Agung masih diwarnai  paradoksal  antara kinerja dan integritas. Di satu sisi, Kejaksaan berhasil  menyelamatkan miliaran  uang  negara, tetapi ironisnya sejumlah jaksa terkena sanksi karena masalah integritas. Warta BPK

63 - 67 hukum.indd 63

J

aksa Agung Basrief Arief tampaknya merasa sedikit lega. Pasalnya sepanjang tahun lalu, institusinya berhasil menyelamatkan  uang negara  lebih dari  Rp181 miliar dan US$6.000.  Penyelamatan uang negara itu dilakukan  melalui berbagai perkara tindak pidana khusus di seluruh Indonesia. Dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun),  jumlah uang yang diselamatkan sekitar Rp35 triliun dan empat unit truk. “Uang negara yang diselamatkan [Perdata] sebesar Rp34 triliun dan dipulihkan Rp179 miliar lebih,” tambahnya. Dia memaparkan sebanyak Rp27 miliar dihasilkan dari  penanganan  perkara di Kejaksaan Agung. Sisanya berasal  dari 32 Kejaksaan Tinggi  se-Indonesia.  “Kami berharap tahun mendatang Kejaksaan bisa lebih JANUARI 2012

63

2/14/2012 2:57:07 PM

HUKUM berperan lagi dalam upaya pegembalian keuangan negara,” kata  Jaksa Agung Basrief Arief dalam acara laporan akhir tahun  di Kejagung akhir tahun lalu. Adapun perkara yang ditangani kejaksaan sampai akhir Desember 2011 rinciannya  adalah perkara yang tengah diselidiki sebanyak 752 perkara,  tahap penyidikan  1.515 perkara, serta 1.207 perkara  masuk tahap penuntutan  yang selanjutnya akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Sekalipun  dalam beberapa hal telah terjadi perbaikan dalam tubuh   Korps Adhiyaksa , akan tetapi Jaksa Agung mengaku masih belum puas. “Masih perlu banyak perbaikan kualitas sumber daya manusia. Kejaksaan Agung  bertekad terus  meningkatkan integritas dan kinerja  para jaksa ,” katanya. Perbaikan kualitas tersebut antara lain meliputi integritas dan kualitas penanganan kasus  yang dilakukan anggota kejaksaan. “Sebenarnya yang  terpenting adalah integritas. Percuma jaksa pintar, tetapi integritasnya rendah. Justru hal itu tak mustahil akan menjadi bibit oknum yang kerap mencoreng nama  Kejaksaan.  Jadi  sekali lagi yang utama adalah integritas,” jelasnya. Menyoal  masalah kualitas SDM, Basrief mengakui sepanjang  2011 memang  masih  banyak hal yang belum dicapai secara maksimal. Dia berjanji  akan menuntaskan pencapaian tersebut tahun depan.  “Kalau soal kualitas yang dimiliki para penuntut  umum, salah satu  solusinya  tinggal diberi diklat [pendidikan dan latihan],” katanya Adapun beberapa hal yang akan dirampungkan Basrief tahun ini adalah mempercepat penyelesaian kasus-kasus yang masuk ke Direktorat Jaksa Agung Muda Pidana Umum dan Pidana Khusus. Hingga Desember, Kejaksaan Agung sedang mendalami 442 perkara pidana umum dan sedang menyelidiki 112

64

63 - 67 hukum.indd 64

JANUARI 2012

kasus pidana khusus yang masuk selama 2011. Menyikapi masih adanya jaksa yang nakal, Basrief menegaskan Jaksa Agung Muda Pengawasan akan terus mengawasi dan memberi sanksi terhadap para oknum kejaksaan yang melanggar.  Seperti diketahui sepanjang tahun lalu Kejaksaan Agung menjatuhkan sanksi terhadap 336 pegawai di seluruh Indonesia karena terbukti melakukan pelanggaran. Sebanyak 206 di antaranya adalah jaksa. Dia  memaparkan pegawai yang kena sanksi ringan terdiri dari 61 jaksa dan 52 pegawai tata usaha. Sanksi sedang diberikan kepada 78 jaksa dan 29 pegawai tata usaha. Sanksi berat diberikan kepada 67 jaksa dan 49 pegawai tata usaha. Basrief menjelaskan hukuman berat yang diberikan kepada pegawai nakal di antaranya penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Hukuman ini sudah diberikan kepada 11 jaksa dan sembilan pegawai tata usaha. Sanksi berat lainnya, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun diberikan kepada tujuh   jaksa dan tiga  pegawai tata usaha. Selain itu, hukuman dengan

cara pembebasan dari jabatan fungsional jaksa telah dilakukan terhadap sembilan jaksa. “Sementara pembebasan terhadap jabatan struktural telah dilakukan terhadap dua  pegawai tata usaha dan 34 jaksa.” Hukuman paling berat berupa pemberhentian tidak hormat alias pemecatan diberikan kepada 15 pegawai tata usaha dan satu jaksa, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS sebanyak 19 pegawai tata usaha dan enam  jaksa. Banyaknya pegawai kejaksaan yang melanggar ini diakui Basrief bahwa kejaksaan belum bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Keterpurukan kejaksaan, imbuhnya, akibat lemahnya SDM, dan lemah integritas moral. “Dalam tubuh kami sendiri juga masih perlu diperbaiki,” katanya.

Jaksa Nakal

Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan Marwan Effendy mengungkapkan selama 2011 kejaksaan menerima 2.416 laporan tentang jaksa nakal. “Dari laporan tersebut  setelah dilakukan penelitian sebanyak 215 pengaduan terbukti, 1.138 pengaduan tidak terbukti, dan 1.063 masih dalam

Warta BPK

2/14/2012 2:57:07 PM

HUKUM Mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan  profesi jaksa  selalu rawan dengan pemerasan dan penyuapan. Bahkan tak mustahil jaksa bisa kongkalikong dengan terdakwa, hakim, dan penasihat hukum

tingkat penyelesaian,” katanya di Jakarta, belum lama ini. Selain itu, ada sejumlah pegawai kejaksaan menjalani proses pidana yang saat ini penyidikannya dilakukan oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan. “Di kepolisian ada satu orang, kejaksaan dua  orang, dan KPK dua orang. Tahun lalu ada 11 orang yang diberhentikan.” Seperti diketahui, KPK menangkap tangan Jaksa Sistoyo. Dia kedapatan menerima sejumlah uang dari dua pengusaha di halaman kantornya, Kejaksaan Negeri Cibinong. Penyidik KPK menemukan uang senilai Rp99,9 juta di mobil Nissan X Trail milik Sistoyo. KPK juga pernah menangkap tangan jaksa dari Kejaksaan Negeri Tangerang, Dwi Seno Wijanarko. Dia juga diduga menerima suap dari pihak yang perkaranya tengah dia tangani. Oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, Jaksa Dwi Seno diganjar hukuman 1,5 tahun penjara. Dia terbukti meminta uang sebesar Rp200 juta kepada Kepala Kantor Pembantu BRI Ciputat Feri Priatman Hakim, ketika menangani perkara kredit fiktif di BRI Unit Ciputat.  Selanjutnya guna meng­ efektifkan penanganan para jaksa nakal serta  untuk memberikan Warta BPK

63 - 67 hukum.indd 65

Marwan Effendy, Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan

efek jera,  Marwan berharap adanya koordinasi dengan KPK.  Harapan itu dikemukakannya terkait  terpilihnya lima pimpinan KPK periode 2011-2015 yang baru terpilih. “Diharapkan dengan terpilihnya  pimpinan KPK yang baru , fungsi koordinasi itu dapat diwujudkan,” ujarnya . Lantas bagaimana dengan laporan yang masuk ke Komite Kejaksaan. Menurut  Ketua Komite Kejaksaan  Republik Indonesia (KRRI) Halius Hosen,  sepanjang tahun 2011 Komisi Kejaksaan menerima 968 laporan pengaduan dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, 405 sudah diterbitkan rekomendasi, 358 surat dalam proses pembahasan, 83 surat telah direspons Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan 51 surat dikembalikan ke pelapor. Laporan tersebut  dibuat dari  hasil evaluasi sepanjang kurun Maret hingga Desember 2011. Halius mengakui bahwa setiap tahap penanganan perkara, profesi jaksa selalu rawan dengan godaan yang antara lain berupa  pemerasan dan penyuapan. “Mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga

persidangan  profesi jaksa  selalu rawan dengan pemerasan dan penyuapan. Bahkan tak mustahil jaksa bisa kongkalikong dengan terdakwa, hakim, dan penasihat hukum,” ucapnya. Dugaan adanya pemerasan dan penyuapan bisa  tampak dari berbagai indikasi.  Di tahap penyidikan misalnya, indikasi adanya penyuapan tampak ketika tidak semua yang terlibat tindak pidana dijadikan tersangka. Menurut dia, tindak lanjut KKRI dari laporan (istimewa) masyarakat dan temuan fakta di lapangan akan menindak lanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung Basrief Arief agar tim pengawasan dapat melakukan pemeriksaan terhadap jaksa-jaksa tersebu Pada 2011, Kejaksaan Agung  sempat mendapat kritikan terkait SP3 atas  tiga kasus korupsi  yakni kasus PT Bukit Asam pada Mei 2011, PT Kiani Kertas pada  Juni 2011, dan kasus yang menjerat Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy  Arifin. Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan penghentian perkara bukanlah hal tabu bagi kejaksaan karena itu diatur dalam  Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP).  Berbeda dengan KPK yang tidak memiliki wewenang dalam penghentian perkara.  “Yang  penting  penghentian harus berdasarkan keprofesionalan. Tidak ada hangky pangky disitu,” kata Basrief. Dia menjelaskan penghentian kasus Kiani Kertas karena tidak ditemukan kerugian negara, melainkan negara malah diuntungkan. “Kalau tidak bisa dibuktikan kenapa tidak dihentikan,” kata Basrief. bd JANUARI 2012

65

2/14/2012 2:57:07 PM

HUKUM

M

iranda Swaray Goeltom sama sekali tak menyangka bila dirinya akhirnya harus menjadi tersangka dalam kasus suap 480 lembar cek pelawat yang diduga ikut mengantarkannya menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Bagi Miranda, tampaknya kenyataan ini cukup pahit dan mengejutkan. Pasalnya, hingga saat ini data menunjukkan, sangat sulit pejabat yang bisa lolos dari jeratan Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sekali KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka, muaranya bisa dipastikan akan sampai ke terali besi. “Terus terang saya merasa terkejut. Namun, kita harus menghargai proses peradilan,” kata Miranda saat ditemui wartawan. Adapun, soal penahanan, Miranda menuturkan selama ini dia cukup kooperatif. Setiap ada panggilan dari KPK untuk menjadi saksi, dirinya selalu datang memenuhi panggilan. “Memang dua kali saya tidak menepati panggilan KPK. Sekali saya hanya minta diundurkan waktunya dari pukul 10.00 WIB menjadi 13.00 WIB karena pada hari itu baru menjadi promotor doktor. Kedua, ketika saya di luar negeri. Namun, itupun setelah pulang saya langsung memberi tahu KPK. Jadi saya kira KPK memahami ini,” jelas Miranda. Meski begitu, dia menegaskan akan tetap menghormati proses hukum dan semua akan tetap dilakoninya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang jelas, menurut dia, selama ini apa yang dia ketahui telah disampaikan secara lengkap ke KPK pada saat dia dimintai keterangan. Lantas apa saja yang disampaikan Miranda ke KPK? “Saya tidak mau bicara soal substansi. Lebih baik nanti saudara dengarkan saja di persidangan,” tegas Miranda yang menjabat sebagai DGS sejak 2004

66

63 - 67 hukum.indd 66

JANUARI 2012

Miranda Akhirnya Terjerat, Siapa Menyusul? KPK akhirnya menetapkan Miranda Swaray Goeltom sebagai tersangka kasus cek pelawat. Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu dituding telah memberi suap kepada sejumlah anggota DPR. hingga 2010. Menyangkut terpilihnya menjadi DGS, Miranda memaparkan saat itu dia sudah menjalankan proses pemilihan sesuai aturan yang ada di antaranya fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Dia menilai dalam fit and proper test yang waktunya hanya 1 jam itu, para calon tidak cukup waktu untuk menjelaskan semua visi misinya. “Karena itulah dia berusaha bertemu dengan sejumlah anggota DPR seperti yang dilakukan para calon lain yang mengikuti proses pemilihan

Miranda Swaray Goeltom Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia

tersebut.” Dia mengungkapkan bertemu dengan 15 anggota DPR dari PDI Perjuangan. Saat itupun dia didampingi empat orang dari angkatan bersenjata. “Tidak pernah saya bertemu berdua-duaan, itu sudah saya jelaskan,” ujarnya. Sementara itu bila ternyata ada proses di luar itu, Mirandamenyatakan dirinya sama sekali tidak tahu sehingga tidak bisa menjawab. “Kalau saya tidak menjawab, itu karena saya benarbenar tidak tahu persoalan itu,”

(jurnalpatrolinews.com)

Warta BPK

2/14/2012 2:57:07 PM

HUKUM Dua Bukti Kuat

Abraham Samad, Ketua KPK

jelasnya. Oleh karena itu, Miranda mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang ada atas kasus yang menyeret sejumlah politisi ke penjara ini. Dia juga yakin KPK akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. “Sehingga meskipun begitu banyak tekanan, saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik,” tegasnya. Kasus yang menyeret nama Miranda Goeltom Ini terungkap dari pengakuan politisi PDIP Agus Tjondro Prayitno pada 4 Juli 2008. Dia mengaku menerima suap dalam bentuk cek perjalanan. Dia juga menyatakan ada anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 yang juga menerima suap. Selanjutnya, pada 9 September 2008, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya aliran 480 lembar cek pelawat ke 41 dari 56 anggota Komisi XI DPR Periode 2004-2009 dari Arie Malangjudo, seorang asisten Nunun Nurbaeti, istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun. Kasus ini kemudian diserahkan kepada KPK. Pada 9 Juni 2009, KPK mengumumkan empat anggota

Warta BPK

63 - 67 hukum.indd 67

(vivanews.com)

Komisi XI DPR sebagai tersangka perdana. Mereka adalah Dudhie Makmun Murod (PDIP), Endin AJ. Soefihara (PPP), Hamka Yandhu (PBR), dan Udju Djuhaeri (TNI/Polri). Dudhie, Hamka, Endin, dan Udju kemudian divonis bersalah setelah berstatus tersangka, pada 17 Mei 2010. Dari pengakuan mereka, KPK mengembangkan kasus tersebut dan pada 1 September 2010 menetapkan 26 anggota Komisi XI DPR sebagai tersangka baru lainnya. Bahkan, hingga sekarang sejumlah anggota DPR, termasuk Panda Nababan dan Paskah Suzetta sudah menjalani hukuman. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, semakin jelas kasus suap 480 cek pelawat tersebut terkait dengan pemilihan DGS BI pada 2004. Hasil pemilihan itu akhirnya menetapkan Miranda yang terpilih. Sekalipun sejak 3 tahun yang lalu telah banyak telunjuk yang menuding Miranda ikut terlibat dibalik cek pelawat itu. Namun, baru awal 2012 ini, wanita yang penampilannya selalu style tersebut belum juga bisa ditetapkan sebagai tersangka.

Alasan KPK belum menetapkan status Miranda sebagai tersangka karena belum cukup bukti. Maklumlah lembaga ini memang pantang menetapkan seseorang menjadi tersangka sebelum ada dukungan bukti-bukti yang benar–benar akurat. Namun, setelah balada “pelarian” Nunun Nurbaiti berakhir dan KPK mulai bisa mengorek keterangan mantan Wakapolri Adang Dorodjatun, sedikit demi serdikit keterlibatan Miranda mulai terkuak. “Tinggal menunggu waktu saja,” jawab Ketua KPK Abraham Samad saat ditanya wartawan beberapa pekan setelah dia dilantik. Agaknya, kali ini janji KPK bukanlah hanya isapan jempol. Miranda pun ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat pasal memberi suap kepada penyelenggara negara yakni kepada sejumlah anggota DPR periode 19992004. Miranda, kata Abraham, dijerat Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 jo pasal 56. Dia terancam pidana penjara maksimal selama 5 tahun dan denda Rp250 juta. Penetapan Miranda Goeltom sebagai tersangka ini menurut Abraham Samad, karena sudah ditemukannya dua alat bukti yang cukup. “Karena sudah ada dua alat bukti maka KPK bisa meningkatkan status Miranda dari saksi ke penyidikan,” katanya. Meski demikian, lanjut Abraham, KPK belum memutuskan untuk menahan Miranda. Dia menjelaskan penahanan Miranda tergantung kebutuhan penyidikan. “Ada tradisi di KPK kalau mau dilimpahkan ke tahap penuntutan harus dilakukan penahanan untuk mempermudah penyidikan,” ujarnya. Lantas adakah tersangka lainnya yang segera menyusul? Saat ini KPK masih terus mendalami kasus tersebut. Tak mustahil setelah Miranda akan menyusul terdakwa lainnya. bd JANUARI 2012

67

2/14/2012 2:57:08 PM

PROFESI

Proses sertifikasi bankir tak lagi dilakukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), melainkan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). Upaya meningkatkan kompetensi bankir melalui sertifikasi profesi dan mengembangkan standar kompentensi. Zulkifli Zaini, Direktur utama Bank Mandiri

(infobanknews.com)

Pentingnya Sertifikasi Bagi Profesi Bankir

S

epertinya ancaman krisis global yang terus terjadi membuat pemangku kepentingan terus mengolah formula sertifikasi profesi bankir. Salah satunya, proses sertifikasi bankir tak lagi dilakukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), melainkan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). “Terhitung 1 Oktober 2011, penyelenggaraan sertifikasi akan dilaksanakan LSPP di bawah pengawasan Ikatan Bankir Indonesia,” kata Ketua Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Zulkifli Zaini, belum lama ini. Menurut dia, LSPP tidak hanya memberikan sertifikasi manajemen risiko, tetapi juga bidang lainnya, seperti audit

68

68 - 69 profesi.indd 68

JANUARI 2012

internal, treasury, kredit, manajemen kekayaan, bank umum, dan lembaga pembiayaan. “Pemberian sertifikat ini tepat karena peningkatan dan pengembangan kompetensi menjadi tanggung jawab asosiasi profesi perbankan,” ujar bankir yang juga direktur utama Bank Mandiri itu. Dalam memberikan sertifikasi kepada bankir, LSPP mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan BNSP dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Tentu saja, sertifikasi ini harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia. Menurut dia, tugas LSPP adalah meningkatkan kompetensi bankir melalui sertifikasi profesi dan mengembangkan

Warta BPK

2/14/2012 2:57:30 PM

PROFESI standar kompentensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Zulkifli mengungkapkan terkait dengan krisis global yang melanda negara-negara maju, peningkatan kompetensi bankir dinilai strategis agar perbankan nasional tidak terlalu defensif dan protektif dalam mengelola bisnis bank. Dengan adanya LSPP, para bankir nasional didorong tetap mengelola risiko secara optimal, bukan dengan menghindari risiko. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan kualitas bankir Indonesia harus terus ditingkatkan antara lain melalui program sertifikasi. Dengan kualitas yang baik, lanjutnya, para bankir siap menghadapi globalisasi. “Saya berharap para bankir secepatnya ikut dalam program sertifikasi, sehingga bisa menjadi bankir-bankir dengan kualifikasi yang sama dengan standar internasional,”kata Agus. Dalam pandangan Agus Martowardojo, untuk menghadapi globalisasi dibutuhkan sumberdaya manusia perbankan yang berkualitas. Oleh sebab itu, para bankir harus lebih giat lagi dalam membekali diri guna menghadapi persaingan dunia perbankan ke depan yang begitu ketat. Menkeu mengatakan dengan datangnya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, sudah pasti itu menjadi ancaman bagi tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, ajak Menkeu, para bankir harus segera berbenah diri dan membekali ilmu perbankan guna meningkatkan kualitas keahliannya. Agus bependapat sudah saatnya bersaing serta meningkatkan kualitas SDM guna menghadapi globalisasi dunia perbankan. Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa era globalisasi merupakan peluang yang harus diisi. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas tenaga

Warta BPK

68 - 69 profesi.indd 69

kerja, begitu “Dengan pula di bidang mengikuti perbankan. pelatihan ini, Pemberian sertifikat Muhaimin bankir-bankir bisa menambahkan me­mini­ma­lisir ini tepat karena Indonesia risiko yang akan peningkatan dan masih banyak terjadi. Di sinilah membutuhkan diperlukan uji pengembangan tenaga kerja kela­yakan bankir yang handal di mengatasi risiko kompetensi menjadi berbagai bidang, bisnis,” katanya. termasuk tenaga Untuk itu, Didik tanggung jawab kerja perbankan. menyarankan Indonesia, lembaga sertifikasi asosiasi profesi jelasnya, bisa dan bank sentral maju pesat itu selaku regulator perbankan tertumpu pada bisa lebih sinergi sektor ekonomi untuk bisa kuat dan juga mengarahkan lajunya dunia perbankan. para bankir mengikuti uji ser­ti­fikasi “Kami mengajak para anggota profesi perbankan dengan proses IBI dan Perbanas untuk bersamamudah dan berkualitas serta  biaya sama lebih intensif dalam mencetak terjangkau. generasi bangsa. Kita mempunyai “Biaya sertifikasi memang cu­kup cukup banyak SDM yang begitu mahal. Diharapkan biaya itu bisa berpotensi untuk membangun disesuaikan de­ngan kemampuan bangsa dan negara,” katanya. bankir. Kua­litas risiko bis­nis harus di­ Dengan demikian, lanjutnya, uta­makan untuk menjaga stabilitas pihaknya juga menyadari bahwa ke­uangan dan perekonomian na­­ SDM dan keahlian yang tersedia sional,” harap Didik.   memang masih minim dan rendah. Pengamat per­bankan Krisna Oleh karena itu, pihaknya berharap Wijaya menam­bahkan dengan uji dengan program sertifikasi bisa sertifikasi, per­bankan na­sional bisa melahirkan tenaga kerja atau SDM memiliki daya saing yang tidak kalah berkualitas. he­batnya de­ngan bank asing. “Di era globalisasi, daya saing akan semakin ketat, termasuk di Sertifikasi dan Risiko industri keuangan sehingga di­ Ekonom Senior Institute for perlukan penambahan ilmu me­lalui Development Economy and Fi­ sertifikasi profesi sebagai diklat nance (Indef ) Didik Rachbini bankir,” kata Krisna. mengungkapkan masih banyak Dia berharap perbankan bisa bankir nasional yang belum me­ lebih proaktif meng­uta­ma­kan miliki kemampuan ma­na­je­men karyawannya untuk me­ng­ikuti uji risiko yang betul-betul baik. Pa­­ sertifikasi sesuai de­ngan ketentuan dahal, kemampuan ter­sebut sa­ngat yang ada. Dia bilang sertifikasi profesi dibutuhkan un­tuk men­jaga likuiditas sangat penting sebagai pondasi per­bankan di Indo­nesia. untuk menahan terjadinya li­kui­ditas Bekas anggota DPR ini meng­ di perbankan. akui, sertifikasi profesi sangat ”Ke­sa­daran dini perlu dilakukan penting karena bisnis perbankan bankir bah­wa sertifikasi profesi me­ sifatnya penuh risiko. Makanya, rupakan keharusan yang urgent di dibutuhkan tenaga handal yang industri keuangan yang harus diikuti betul-betul memiliki in­te­gritas dalam bankir,” tuturnya. manajemen risiko. bw JANUARI 2012

69

2/14/2012 2:57:30 PM

UMUM

M

ulai awal tahun ini, pemerintah telah menetapkan semua aliran dana yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial (bansos) diharuskan mengikuti aturan yang tertuang dalam Peraturan Mendagri No.32 /2011 ten­tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos. Hal ini dimaksudkan agar semua bentuk hibah dan bansos yang disediakan pemerintah bisa mencapai sasaran secara optimal dan terbebas dari kepentingan lain yang ikut “mendompleng”. Tak bisa disangkal, munculnya Permendagri No.32/2011 tak lepas dari munculnya sinyalemen dari berbagai kalangan yang menengarai adanya sejumlah penyelewengan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sekalipun perihal hibah dan bansos telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Da­lam Negeri Nomor 900/ 2677/SJ tanggal 8 November 2007, tetapi masih terdapat celah yang bisa dimainkan sehingga niatan pemerintah yang sangat baik itu menjadi sia-sia. Seperti diketahui, adanya indikasi penyelewengan ini mulai muncul ke permukaan dan ramai menjadi pembicaraan publik setelah Anggota BPK Rizal Djalil melansir hasil audit BPK. Badan pemeriksa ini menemukan sebagian dari dana hibah dan bansos pada 2007-2010 yang jumlahnya mencapai Rp300 triliun telah diselewengkan. Sekalipun BPK dan KPK sudah mencium aroma tak sedap dari pemanfaatan dana hibah dan bansos pada 2007-2010, tetapi dana yang tujuannya sangat mulia yakni untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu itu, toh tidak bisa dihentikan begitu saja. Oleh karena itu, Mendagri kemudian memperbaiki regulasi tentang dana hibah dan bansos itu memagari dengan mengeluarkan Permen No.32/2011 yang efektif berlaku mulai Januari 2012. Seperti diketahui, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bansos sebesar Rp59,571 triliun.

70

70 - 75 umum.indd 70

JANUARI 2012

Upaya Mendagri Bebaskan Bansos dari Pendompleng Menteri Dalam Negeri memberlakukan regulasi baru melalui Permen No. 32/2011 guna mengamankan dana hibah dan bansos. Mulai 2012, penerima juga menjadi subyek yang bisa diaudit BPK.

Rizal Djalil, Anggota BPK RI

Adapun definisi bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/ba­rang yang diberikan kepada ma­syarakat melalui kementerian ne­gara/lembaga dan/atau pe­me­rintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial. Dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2012 diketahui, dana itu akan digelontorkan pemerintah melalui 15 kementerian/lembaga negara. (lihat tabel) Adapun untuk penggunaan dana belanja bantuan so­sial untuk me­ ningkatkan kualitas pelayanan umum sebesar Rp3,741 triliun, untuk men­jaga ketertiban dan keamanan Rp50 miliar, Rp8,197 triliun untuk meng­ge­rak­kan perekonomian, Rp10,941 tri­liun untuk

pembangunan peru­mahan dan fasilitas umum, Rp85 miliar untuk pariwisata, Rp353 miliar untuk peningkatan kehi­ dup­an beragama, Rp27,496 tri­liun untuk pendidikan, dan Rp2,97 triliun untuk perlindungan sosial. Sekalipun dalam RKAKL peruntukkan dana bansos telah dipaparkan secara rinci, sejumlah pihak tampaknya masih mengkhawatirkan terjadinya kebocoran dalam pemanfaatan dan penggunaannya. Akibatnya, tujuan pemerintah yang tertuang dalam RKAKL tidak bisa membuahkan hasil yang optimal. Tak hanya itu, yang lebih celaka lagi niat baik pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, baik dalam bentuk barang maupun uang, tak mustahil justru akan menyebarkan virus korupsi yang merebak di berbagai daerah. Terutama yang terkait dengan pelaksanaan pilkada. Kenyataan seperti ini tampaknya memang suatu kenyataan yang tak terbantahkan. Tengok saja misalnya apa yang disampaikan Rizal Djalil dalam seminar bertema Akuntabilitas Dana Politik di Indonesia yang berlangsung di Jakarta, belum lama ini. Hasil audit BPK menyatakan peruntukkan dana bansos untuk tahun anggaran 2007 sampai dengan 2010 sebesar Rp300 triliun banyak yang disalahgunakan. Penyelewengan itu sebagian diindikasikan untuk keperluan pemenangan pilkada. Audit yang dilakukan tim auditor BPK menunjukkan bahwa dana  yang digulirkan dalam bentuk uang dan barang tersebut sangat rawan diselewengkan Warta BPK

2/14/2012 2:57:58 PM

UMUM oleh pihak petahana (incumbent). Hal ini terjadi karena para petahana mempunyai kewenangan untuk menentukan kapan dana tersebut diberikan kepada rakyat yang berhak menerimanya. Peluang inilah yang sering dimanfaatkan. Boleh jadi masyarakat yang berhak menerima tetap saja mendapatkan haknya. Namun, di balik penyaluran dana tersebut terdapat berbagai kepentingan yang menunggangi sehingga peruntukan dana bantuan itu bisa bernuansa lain. “Hasil audit BPK, menghasilkan 20 temuan penyelewengan bansos yang dilakukan oleh para petahana. Keduapuluh temuan tersebut kini telah diusut penegak hukum. Kami mengusulkan regulasi, pengelolaan dibuat lebih bagus lagi ke depannya. BPK mengharapkan tidak ada lagi ‘tumpangan gelap’ di APBN. Dana harus didesain dari awal. Dan tidak dicairkan menjelang pilkada,” tegasnya. Di sisi lain, fakta menunjukkan hampir 99,9% petahana selalu ingin maju lagi dalam pilkada, karena dalam UU memang membolehkan menjabat untuk kali kedua. Guna menunjang upaya agar bisa terpilih untuk kedua kalinya ini tentunya banyak sekali yang bisa dilakukan para petahana untuk memperkuat diri dan kelompoknya. Dalam situasi seperti itulah incumbent biasanya mengguyurkan dana bansos kepada masyarakat yang sebenarnya memang telah terdaftar memiliki hak untuk mendapatkan dana itu. Namun, sayangnya tujuan pemberian bantuan harus dibarengi dengan upaya pencitraan, sehingga tak mustahil bisa menimbulkan efek samping yang menyalahi aturan. Kemendagri pun mensinyalir adanya penggunaan dana bansos terkait dengan pilkada. Jurubicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek menyatakan menjelang pemilihan penggunaan dana itu meningkat signifikan. Kegiatan penyaluran hibah dan bansos yang sarat kepentingan dari pihak petahana ini terkesan sering dilakukan secara mendadak dan jumlahnya meningkat secara signifikan

Warta BPK

70 - 75 umum.indd 71

menjelang pilkada.

Kajian KPK

KPK juga sudah mengendus gelagat itu. Dalam kajian KPK pertengahan tahun lalu, ditemukan ba­nyak pejabat publik yang terjerat kasus korupsi garagara pem­be­rian hibah dan dana bansos. Temuan KPK dibagi ke da­lam dua aspek utama, yaitu re­gulasi dan tata laksana. Dalam aspek regulasi, KPK me­ nyatakan tidak ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permen­dagri) yang secara khusus me­ngatur pengelolaan bansos. Hal ini berdampak pada tiadanya pe­doman bagi pemerintah daerah da­lam menyusun pengelolaan be­lanja bansos. Adapun dari as­pek tata laksana ditemukan sejumlah masalah dalam proses peng­ang­garan, penyaluran, per­tang­gung­jawaban, dan

Raydonnyzar Moe­nek Kepala Pusat Penerangan Ke­men­dagri

penga­wasan. KPK mengungkapkan jum­lah dana yang dikucurkan dari APBD dan APBN di seluruh Indonesia, khusus untuk hibah dan bansos sangat fantastis. Ber­ dasarkan data KPK, sejak 2007 hingga 2010, total dana hibah dan bansos dari APBD seluruh Indo­nesia mencapai sekitar Rp48 triliun dari APBN mencapai Rp252 triliun. BPK juga melansir data yang sama. Berdasarkan audit BPK yang dirilis 28 November 2011, dana bansos APBN dan APBD yang jum­lahnya sampai Rp300 triliun itu sama dengan per­pu­taran dana partai politik dalam kurun 2007 hingga 2010 men­capai Rp300 triliun. Kelemahan-kelemahan yang

ditemukan dalam penyaluran hibah dan bansos misalnya adalah kelemahan dalam perencanaan serta proposal, realisasi yang ti­dak sesuai peruntukan, penya­lur­an ganda, adanya penyuapan dalam proses pencairannya, pertanggungjawaban fiktif, dan pemotongan dana dari panitia.  Peluang korupsi dana bansos semakin terbuka lebar karena proses penyusunan dan pelak­sa­na­an APBN dan APBD yang ter­tutup. Penggunaan dana ban­sos sesung­guhnya bukan tanpa atur­an. Surat Edaran Menteri Da­lam Negeri Nomor 900/ 2677/SJ tanggal 8 November 2007 di dalamnya me­ngatur penggunaan dana bansos. Kemendagri tidak me­nam­pik adanya indikasi penggunaan dana hibah dan bansos yang diselewengkan. Oleh karena itu, Kemendagri menyepakati adanya me­ka­nisme yang lebih tepat sehingga ke depan tidak ada lagi celah bagi pe­nyelewengan dana hibah dan ban­sos. Kepala Pusat Penerangan Ke­ men­dagri Raydonnyzar Moe­nek menjelaskan Mendagri Gamawan Fauzi, KPK dan Kepala Daerah sudah du­duk bareng membahas me­ kanisme penggunaan dana hi­bah dan bansos. KPK mem­beri masukan, agar Permendagri Nomor 59/2007 diubah. “Atas ma­sukan KPK itu kemudian, Men­dagri mengeluarkan Per­men­dagri Nomor 32/2011 ten­tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Pe­mendagri itu berlaku efektif tanggal 1 Januari 2012,” katanya. Dia memaparkan perubahan Per­mendagri itu untuk men­ja­ min transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah dan bansos. Dalam aturan baru itu, diatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi serta pertang­gung­ja­waban dan pelaporan. “Salah satu yang menonjol, pemberian hibah dan bansos adalah adanya tanggungjawab yang melekat pada yang me­nerima. Seberapa transparan, akuntabel, efektif. Itu yang diperbaiki,” jelasnya. Menurut Donny, panggilan akrapnya, bila dalam aturan lama yang JANUARI 2012

71

2/14/2012 2:57:58 PM

UMUM mem­per­tang­gungjawabkan hibah dan ban­sos hanyalah pemberi, yak­ni pemerintah. Akibatnya penerima hibah dan bansos seringkali tidak mem­ berikan laporan pertang­gung­jawaban penggunaan ang­garan. Namun, mulai 2012, penerima juga menjadi subyek yang bisa diaudit BPK. Sebab,UndangUndang mengatur bahwa setiap rupiah uang negara yang digunakan harus ada pertanggungjawabannya. “Penerima hibah dan bansos ha­rus membuat pelaporan, mulai bukti tanda terima, pe­min­dahbukuan, penggunaan ang­garan. Misalnya mau meng­adakan barang yang nilainya Rp1 miliar harus meng­ikuti Keppres,” paparnya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 maupun Permendagri Nomor 36/2010 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 2677/SJ tang­­gal 8 November 2007 dise­butkan dana hibah dan bansos tidak dilarang, tetapi bukan kewa­jiban. Namun, selama ini sering terjadi salah kaprah. Hibah dan bansos itu kewajiban dan jadi daf­tar tunggu dari LSM dan Ormas, sehinga rawan disim­ pang­­kan. Sebab saat ini mem­bentuk ormas dan LSM sangat mu­dah. “Bahkan menjelang pilkada kita menemukan terjadi pening­ katan anggaran penggunaan hi­bah dan bansos. Itu tidak ter­ban­tahkan. Makanya anggaran itu tidak boleh diskriminatif, elitis, dan politis,” tukasnya. Makanya, kata Donny, pada per­ aturan baru ini pencairan dana bansos diperketat. Bila dulu ke­pala daerah ujug-ujug bisa me­ngeluarkan dana bansos, se­karang harus dianggarkan ter­lebih dulu. Demikian juga pada pe­laksanaan, penatausahaan, dan pelaporan juga diketatkan. “Ada pula kriteria batas kepa­tutan,” katanya.

segala bansos dan stimulan kepada masyarakat harus diajukan atau dimasukkan dulu dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum dicairkan pada APBD murni atau APBD perubahan. Aturan ini, tambahnya, membuat bansos baru bisa direalisasikan setahun kemudian. “Untuk 2012 masyarakat miskin atau kelompok masyarakat yang meminta bantuan baik BSK, bantuan pendidikan, kesehatan atau dana stimulan harus mengajukan pada 2011. Hasilnya baru dapat dicairkan pada tahun anggaran 2012,” katanya belum lama ini. Konsekuensinya, tegasnya, masyarakat yang tidak kuat membayar uang sekolah, masyarakat yang tidak mampu membayar kesehatan, masyarakat yang akan membangun

pagar makam, harus mengajukan dahulu proposal pada tahun 2011 untuk dicairkan pada tahun 2012. “Mungkin kalau untuk pembangunan pagar makam bisa ditunda dilakukan tahun 2012. Namun, untuk orang yang sakit apakah sakitnya tahun 2012 harus mengajukan bantuan tahun 2011,” kata istri dari Idham Samawi, Bupati Bantul sebelumnya itu. Ida menilai Permendagri No. 32 tentunya tidak hanya merugikan bagi Pemda Bantul, tetapi daerah lain yang punya program bansos dan bantuan dana stimulan. Jika sistem ini berlanjut, katanya, maka rakyat tidak akan lagi percaya kepada pemerintah karena pemerintah sebagai pelayan masyarakat justru mempersulit apa yang saat ini dialami oleh masyarakat yang memang tidak mampu. bd

Semangat Otda

Munculnya Permendagri No.32 ini tidak sepenuhnya mulus. Namun, juga mendapatkan tentangan. Sebelum peraturan itu berlaku, Bupati Bantul Sri Suryawidati secara lantang menilai peraturan ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Dia menilai peraturan itu mengatur

72

70 - 75 umum.indd 72

JANUARI 2012

Warta BPK

2/14/2012 2:57:58 PM

UMUM

D

ua lembaga rating internasional yaitu Fitch Ratings dan Moody’s menaikkan peringkat Indonesia ke level Investment Grade. Artinya, setelah menunggu hampir 14 tahun akhirnya Indonesia kembali masuk ke radar investasi negara-negara maju. Bisa dikatakan pencapaian ini sebuah prestasi di tengah tantangan atas dampak krisis utang Eropa yang diprediksi bakal dirasakan tahun depan. Fitch Ratings menaikkan peringkat long term foreign dan local currency Issuer Default Ratings (IDR) Indonesia menjadi BBB- dari BB+ dengan outlook stabil. Sementara itu, country ceiling dinaikkan menjadi BBB, dan short term foreign currency IDR dinaikkan menjadi F3. Rating action Fitch terakhir terhadap Indonesia adalah pada 24 Februari 2011, ketika meningkatkan outlook sovereign rating Indonesia dari BB+/ stable menjadi BB+/positive. Pihak Fitch Rating mengatakan upgrade kali ini didasarkan pada peningkatan kinerja perekonomian, likuiditas eksternal yang lebih kuat, rasio public debt yang rendah dengan tren yang terus menurun, dan kebijakan makro yang berhati-hati. Indonesia juga dinilai maju pesat dalam mengatasi kelemahan struktural serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bahkan lebih baik dari proyeksi Fitch. Rendahnya ketidakseimbangan eksternal dan rendahnya inflasi akan memperkuat fundamental ekonomi Indonesia dan mendorong peningkatan peringkat sovereign Indonesia lebih lanjut. Fitch tetap menyoroti permasalahan kelemahan struktural seperti pendapatan per kapita dan penerimaan fiskal yang rendah, pasar keuangan domestik yang dangkal, dan permasalahan-permasalahan di bidang kualitas infrastruktur serta pemberantasan korupsi yang masih perlu diatasi. Namun, faktor-faktor tersebut tidak menjadi penghalang

Warta BPK

70 - 75 umum.indd 73

Ironis, Investment Grade dan Kemiskinan Kronis Indonesia berhasil meraih peringkat Investment Grade dari lembaga rating internasional. Pengakuan ini diraih di tengah angka kemiskinan yang masih berada pada angka kritis, di atas 10%.

Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia

bagi kenaikan peringkat tersebut. Dalam website resmi Moody’s menyebutkan obligasi Indonesia telah dinaikkan menjadi Baa3 dari Ba1 dengan outlook stabil. Lembaga ini menilai ada empat pendorong utama yang menjadikan Indonesia masuk ke level investment grade. Pertama, Mood’s melihat metrik keuangan Indonesia telah sejalan dengan negara-negara yang memiliki rating utang Baa. Kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi telah menunjukan bahwa ekonomi Indonesia tahan terhadap guncangan eksternal yang besar. Ketiga, adalah kebijakan dan sistem-sistem yang diterapakan oleh pemerintah mampu

mengatasi kerentanan keuangan. Keempat, adalah sistem perbankan sehat yang mampu bertahan dari stress test. Investment grade menunjukkan utang pemerintah atau perusahaan memiliki risiko yang relatif rendah dari peluang default atau gagal bayar. Dengan kata lain memiliki tingkat kepercayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.  Rating ini diberikan kepada suatu negara yang memiliki fundamental ekonomi kuat, stabilitas politik dalam jangka panjang solid, dan memiliki manajemen anggaran pemerintah serta kebijakan moneter yang prudent. Hal ini ditandai dengan defisit anggaran yang rendah, rasio utang rendah, dan inflasi yang terkendali. Kenaikan peringkat ke level investment grade dianggap sebagai penanda bahwa tingkat kepercayaan terhadap suatu negara meningkat, sehingga investor berpeluang memindahkan dana dari instrumen investasi jangka pendek, seperti saham, ke instrumen jangka panjang seperti foreign direct investment (FDI). Sebaliknya, jika rating suatu negara dinyatakan turun dari investment grade akan sangat bermasalah karena dapat mempengaruhi surat utang pemerintah atau obligasi perusahaan JANUARI 2012

73

2/14/2012 2:57:58 PM

UMUM serta kepercayaan investor. “Tentu ini adalah sebuah pencapaian yang membesarkan hati karena terjadi pada saat banyak rating negara lain khususnya di Eropa yang justru diturunkan. Kondisi paradoks tersebut semakin memperkuat keyakinan bahwa di tengah meningkatnya ketidakpastian kondisi global belakangan ini, perekonomian kita tetap memiliki ketahanan yang cukup baik,” kata Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dalam sebuah seminar Pasca-Investment Grade: What’s Next? di Jakarta, belum lama ini. Pencapaian tersebut, lanjutnya, juga merupakan buah dari hasil kerja keras dan jalinan kerja sama di antara semua pemangku kebijakan, para pelaku di dunia usaha dan sektor keuangan, serta masyarakat secara luas. Namun, Darmin melihat meski pencapaian investment grade akan memberikan keuntungan bagi perekonomian, hal itu bukanlah tujuan akhir pembangunan ekonomi Indonesia karena justru merupakan tantangan untuk memacu pertumbuhan ke tingkat potensialnya sekitar 7%. “Saya memandang, kita memiliki peluang untuk mencapainya apabila kita dapat memanfaatkan berbagai potensi besar yang kita miliki dan secara bersamaan menuntaskan berbagai persoalan struktural di tingkat mikro yang masih terus menjadi beban bawaan [perennial] dari tahun ke tahun,” kata Darmin. Pengamat ekonomi Fauzi Ichsan mengatakan peringkat investment grade akan sangat membantu perekonomian Indonesia seperti terlihat dari membaiknya indeks saham di BEI setelah kenaikan rating tersebut, dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun ini. Beberapa sektor ekonomi lain, lanjutnya, juga diperkirakan akan terus membaik seperti rasio utang bruto, neraca pembayaran, dan tingkat kemiskinan dan

74

70 - 75 umum.indd 74

JANUARI 2012

pengangguran. Darmin berpendapat rating investment grade yang didapat Indonesia juga harus diikuti optimalisasi dan efisiensi di semua sektor ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mencapai titik potensial yang bisa tercapai. “Pencapaian ekonomi kita sudah bagus, tetapi itu tidak optimal dan tidak efisien, bukan cuma di bank tetapi di seluruh sektor ekonomi,” katanya. Meski begitu, pemerintah dan masyarakat Indonesia jangan terlalu berbangga diri atas pengakuan dari

Selain itu, bantuan pemerintah di pelosok daerah kerap kali tidak tepat sasaran dengan program bantuan. Padahal, kata Hamonangan, BPS telah mempunyai data penduduk sangat miskin tersebut dunia internasional. Pasalnya, masih banyak pekerjaan rumah  yang harus dikerjakan. Deputi Menko Perekonomian Bidang Perindustrian dan Perdagangan Edy Putra Irawadi menjelaskan masih banyak yang harus dibenahi agar status investment grade ini benar-benar memberikan keuntungan kepada Indonesia. “Upaya kita memperbaiki yang masih kurang agar naik lagi peringkatnya. Terutama masalah birokrasi, korupsi, tenaga kerja, infrastruktur, dan listrik masih belum memuaskan,” ungkap Edy seperti dikutip okezone, belum lama ini.

Kemiskinan Kronis Salah satu masalah yang masih menjadi keprihatinan pemerintah adalah kemiskinan. Ironis juga, di tengah makin membaiknya kondisi

ekonomi Indonesia yang ditandai dengan level investment grade, angka kemiskinan masih tinggi. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hingga saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tetap memprihatinkan. Presiden SBY mengajak semua anggota kabinet berkerja lebih giat dan lebih bersemangat agar tahun mendatang angka kemiskinan bisa lebih menurun lagi. “Angka kemiskinan tahun ini masih di atas 10%,” kata Presiden SBY saat membuka Sidang Kabinet di Istama Negara Rabu 18 Januari 2012. Tanpa adanya kerja keras di semua sektor kementrian, maka upaya untuk menekan angka kemiskinan itu mustahil bisa terwujud. Menurut SBY, gejolak perekonomian global pada beberapa tahun terakhir langsung atau tidak ikut berdampak pada upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Satu di antaranya adalah inflasi. “Baik 2008 dan 2009, bahkan sampai 2011, masih terus terjadi inflasi harga, terutama yang menyangkut pangan dan energi. Kenaikan harga pangan dan energi langsung mengganggu program penanggulangan kemiskinan,” kata SBY. SBY memaparkan di banyak negara, gejolak perekonomian telah menciptakan pengangguran baru. Hal ini tentunya akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Melihat agenda utama dari negara tetangga yang menjaga pertumbuhan ekonomi guna menanggulangi kemiskinan itu, SBY menilai program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) sangat menetukan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Maret hingga September 2011 jumlah penduduk miskin turun 0,13 juta orang. Pada September 2011 penduduk miskin mencapai 29,89 juta orang atau 12,36% dari total penduduk

Warta BPK

2/14/2012 2:57:59 PM

UMUM Indonesia. Adapun, pada Maret sebanyak 30,02 juta orang atau 12,49%. Secara rinci data BPS menyebutkan jumlah penduduk sangat miskin pada September 2011 sebesar 10,098 juta orang atau 4,17% dari total penduduk. Sementara penduduk miskin sebanyak 19,791 juta atau 8,19% dan penduduk hampir miskin sebesar 27,824 juta atau 11,5%. Suryamin, Pelaksana Tugas Kepala BPS, menjelaskan penduduk miskin di perkotaan selama Maret hingga September 2011 berkurang 0,09 juta, di daerah perdesaan berkurang 0,04 juta orang. “Persentase penduduk miskin antara perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini,” tuturnya. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, lanjutnya, dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain, pertama, inflasi umum yang relatif rendah selama Maret hingga September 2011 sebesar 2,25%. Kedua, beberapa komoditas bahan pokok mengalami penurunan harga. Komoditas itu ialah minyak goreng sebesar 0,35%, gula pasir 2,72%, cabai rawit 61,28% dan cabai merah 30,51%. Ketiga, penghasilan petani yang mengalami perbaikan. Hal ini ditunjang kenaikan nilai tukar petani (NTP) sebesar 1,79% dari 103,32 pada Maret menjadi 105,17 pada September 2011,” ujarnya. Keempat, perekonomian Indonesia pada triwulan III tumbuh sebesar 6,4% terhadap triwulan I. Adapun, konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 3,6% pada periode yang sama. Terakhir, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan 0,24% dari Februari ke Agustus 2011. Sementara pekerja tidak penuh mengalami kenaikan dari 34,19 menjadi 34,59. Kenaikan ini didominasi oleh pekerja paruh waktu yang naik dari 18,46 pada Februari menjadi 21,06 pada Agustus 2011. Guna terus menekan angka

Warta BPK

70 - 75 umum.indd 75

kemiskinan ini, untuk tahun anggran 2012 pemerintah siap menggelontorkan dana sekitar Rp99 triliun. Dana itu berasal dari gabungan BUMN, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), APBN serta swasta. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, dalam pelaksanannya program perlindungan sosial pengentasan kemiskinan itu terdiri atas beberapa klaster. Pertama, adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Operasional Sekolah, hingga Bantuan Langsung Tunai. “Dananya sekitar Rp69 triliun,” ujar dia. Kedua, dia

Edy Putra Irawadi Deputi Menko Perekonomian Bidang Perindustrian dan Perdagangan

melanjutkan, adalah yang terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Ketiga, adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan dana yang ditargetkan sekitar Rp30 triliun. “Tahun lalu, KUR ditargetkan Rp11 triliun, namun realisasinya mencapai Rp26 triliun. Jadi, tahun ini kami targetkan Rp30 triliun. Ini program untuk penguatan masyarakat yang ingin berusaha,” tuturnya. Keempat, adalah kluster yang berkaitan dengan program intervensi berkaitan dengan penyediaan listrik murah dan air untuk nelayan serta masyarakat miskin kota.

Tak Tepat Sasaran. Sementara itu Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Hamonangan Ritonga menilai data yang yang dikeluarkan BPS telah mengambarkan, kemiskinan Indonesia telah mencapai tahap kronis dan sulit dihilangkan. Dia menjelaskan upaya pemerintah untuk mengatasi hal ini terkendala oleh beberapa hal. Seperti tempat tinggal penduduk miskin yang sangat terpencil serta keterbatasan kapasitas individu yang masih jauh tertinggal. “Jadi kalau target penurunan tiap tahun satu persen itu sangat berat. Pasalnya mereka yang kurang berdaya tinggal di daerah terpencil, jauh dari jangkauan pemerintah. Kalaupun ada beras miskin, misalkan, terkadang mereka tidak dapat,” jelas Hamonangan Selain itu, bantuan pemerintah di pelosok daerah kerap kali tidak tepat sasaran dengan program bantuan. Padahal, kata Hamonangan, BPS telah mempunyai data penduduk sangat miskin tersebut. “Sebetulnya bila pengelola program di daerah dalam membantu masyarakat miskin menggunakan nama dan alamat yang disediakan (BPS), hasilnya kemungkinan bisa lebih cepat,” imbuhnya. Sebagai contoh, program bantuan yang tepat pada penduduk kronis ini, adalah bahan makanan pokok. Kalau mereka diberi bantuan Kredit Usaha Rakyat dan infrastruktur pertanian, hasilnya tidak terlalu banyak berpengaruh. “Konsep pemberdayaan tampaknya kurang tepat bagi mereka. Mereka belum bisa mengembangkan usahanya karena kapasitasnya rendah,” tuturnya. Pengentasan kemiskinan yang mencapai 0,13%, tambahnya, tergolong rendah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pengentasan kemiskinan ditargetkan 1% selama satu tahun. bd/aiz JANUARI 2012

75

2/14/2012 2:57:59 PM

SOSOK

Mantan Marinir yang Tak Suka Kekerasan

Suparmin, Komandan satpam BPK

S

EPERTI biasanya, siang itu Suparmin tampak sibuk mengontrol kondisi keamanan seluruh kompleks gedung BPK Pusat, dari ruangannya di sayap kanan Gedung Wirahadikusuma. Sesekali dia masuk ke ruang monitor untuk memantau lewat CCTV (Closed Circuit TeleVision). “Alhamdulillah semua aman terkendali,” ucap mantan marinir itu sesaat setelah keluar dari ruang monitoring. Memastikan segala sesuatu aman dan terkendali merupakan salah satu tugas rutinnya sebagai Kepala Satpam BPK Pusat sejak 1989. 20 tahun sudah, Suparmin mengabdi di kantor BPK. Sebelumnya, dia adalah Sersan Mayor di Batalion VI Marinir, Cilandak. Namun, 3 tahun sebelum pensiun, dia mendapat penugasan sebagai Komandan Satpam di kantor BPK Pusat, Jl Gatot Subroto, Jakarta. “Ketika itu ada permintaan dari BPK untuk mengisi jabatan komandan satpam. Lalu saya yang dipilih untuk menempati posisi itu. Jadi ketika saya bertugas di BPK, saya masih aktif di Marinir.,” jelas pemegang bintang kehormatan Jalasena Nararya ini.

76

76 - 77 SOSOK.indd 76

januari 2012

Cukup lama bertugas di lingkungan BPK Pusat, membuat dia bisa bercerita banyak tentang banyak hal terkait dengan keamanan dan pengamanan di dalam dan luar kompleks. Termasuk kisah-kisah saat Jakarta diguncang demonstrasi besarbesaran pada 1998. Seperti diketahui, letak kantor BPK yang berdekatan (di tengah) lokasi-lokasi pusat demonstrasi seperti gedung MPR/ DPR, Universitas Trisakti, Universitas Atmajaya, membuat sedikit-banyak BPK terkena dampak dari kejadian itu. “Kami bersiaga penuh, menjaga keamanan kantor. Memang tidak ada demonstran yang merusak di sini. Namun, seingat saya dulu pasukan tentara pernah ‘lari’ ke mari menghindari kejaran mahasiswa. Mereka dari Gedung BNI menerobos ke mari melewati lapangan tenis [sekarang sudah dibongkar],” kenangnya. Meski areal BPK relatif aman, lanjutnya, tetapi dirinya dan anak buahnya tetap berjaga-jaga. “Info tentang adanya demo selalu disampaikan kepada kami oleh pihak kepolisian, termasuk perkiraan kekuatan pendemo serta waktunya,” jelasnya. Berbincang dengan Suparmin cukup menyenangkan. Dia ramah dan jauh dari kesan ‘angker’ seorang satpam ataupun mantan militer. “Ketika saya masuk BPK, sudah diwanti-wanti untuk tidak menerapkan kekerasan dalam membina anak buah. Mungkin karena saya berlatar belakang militer, maka pesan itu perlu disampaikan pada saya. Maklumlah kalau di militer, yang namanya plak-plak..tendang, adalah hal yang biasa,” ujarnya. Dia menjelaskan waktu itu Kepala Biro Umum Didi

Warta BPK

2/14/2012 2:58:26 PM

Yudhono berpesan agar tidak memukuli anak buah. “Pesan itu saya taati. Karena saya sendiri pun pada dasarnya tak suka itu. Bahkan, selama menjadi prajurit, saya tidak pernah menerima perlakuan seperti itu, karena saya selalu berdisiplin dalam tugas. Karena itu saya mendapat bintang jasa kehormatan,” paparnya. Di masa awal tugasnya, tutur Suparmin, kondisi keamanan kantor BPK belum seperti sekarang. Jumlah petugas keamanan tidak banyak, kurang sebanding dengan areal yang harus diamankan. Dulu, katanya, hanya ada 25 petugas, masing-masing shift hanya tujuh orang. Jika dibandingkan dengan sekarang di mana petugas keamanan mencapai 94 orang. Jumlah ini belum termasuk sejumlah polisi yang di BKO –kan ke BPK. “Ketika itu baru ada gedung arsip dan gedung utama. Namun, areal yang harus diawasi cukup luas, sementara yang jaga hanya tujuh petugas per shift,” katanya. Apalagi situasi di luar kantor, kantor BPK berdekatan dengan perumahan penduduk, lumayan rawan. Kasus kehilangan sudah serih terjadi. Bahkan ketika Suparmin baru masuk ‘disambut’ dengan hilangnya pompa air. “Dulu rawan sekali. Itu orangorang di dekat rel. Sering terjadi kehilangan, bahkan sebelum saya di sini pun begitu juga,” katanya. Segera, setelah memetakan situasi, Suparmin mengambil sejumlah langkah. Di antaranya mengubah sistem pengamanan, sistem kerja termasuk menjalin kerja sama keamanan dengan pihak luas yakni, kepolisian dan masyarakat yang tinggal di sekitar kantor.

Satpam Jadi Pejabat Upaya tersebut ternyata berhasil, perlahan situasi keamanan mulai membaik. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya jumlah kasuskasus kehilangan ataupun gangguan

Warta BPK

76 - 77 SOSOK.indd 77

keamanan lainnya. Pada masa Ketua BPK dijabat JB Sumarlin, dilakukan pergantian seluruh petugas keamanan. BPK merekrut petugas keamanan dari pensiunan militer. “Pak Sumarlin memanggil saya, dan meminta agar jajaran petugas keamanan semuanya diganti dengan pensiunan militer,” ucap Suparmin yang pada Desember genap berusia 69 tahun. Jika semua satpam diganti dari mantan militer, lalu bagaimana dengan satpam sebelumnya?

Ketika saya masuk BPK, sudah diwantiwanti untuk tidak menerapkan kekerasan dalam membina anak buah. Mungkin karena saya berlatar belakang militer, maka pesan itu perlu disampaikan pada saya Ternyata, dulu hampir semua satpam di BPK berstatus karyawan. Hanya enam satpam yang berstatus honorer. Para satpam yang berstatus karyawan ini, kemudian ditempatkan di pos lain, tidak di satuan pengaman lagi. “Mereka di tempatkan ke bidang lain. Beberapa malah memiliki karier yang lumayan, sempat menjadi pejabat di BPK,” ujarnya. Sejak itu, situasi keamanan makin terkontrol baik. Jumlah kasus gangguan keamanan menurun drastis. Kalaupun terjadi, dengan sigap para satuan pengamanan berusaha melacak dan menyelesaikannya. Pernah terjadi, kisahnya, mobil kantor hilang. Semua geger. Setelah meminta keterangan sana-sini, didapat keterangan bahwa mobil tersebut hilang salah satu

sebabnya adalah ketidaktaatan pemiliknya. “Keterangan yang diperoleh, si pemegang mobil tidak pernah mau jika diberi karcis masuk oleh satpam. Ditambah lagi, ternyata mobil itu sering dipakai oleh orang lain selain dirinya. Karena terbiasa keluar masuk tanpa karcis, akhirnya mobil itu tak terawasi, dan akhirnya hilang,” tuturnya. Jadi, pada intinya, kata Suparmin, masalah keamanan ini bukan semata semata tergantung pada petugas satpam, tetapi semua pihak ikut menjaga, dengan cara mematuhi aturan-aturan secara benar. Misalnya, soal karcis kendaraan yang wajib diterima pengendara ketika memasuki lingkungan kantor BPK. Ini untuk menghindari terjadinya hal-hal tidak diinginkan. Juga dalam pemakaian name tag. “Ketidak disiplinan memakai name tag, membuat petugas sulit membedakan antara karyawan dan pengunjung luar,” katanya. Begitu juga soal helm motor yang sebenarnya sudah disediakan tempat penitipan khusus. Namun, kurang dimanfaatkan. Kasus lainnya, pernah terjadi pengunjung luar menyelinap masuk dalam kantor dan mencuri barang milik karyawan. Ternyata, orang itu pencuri spesialis di kantorkantor. “Pakaiannya necis seperti karyawan. Pembawaannya pun meyakinkan. Ternyata dia pencuri spesialis di kantor-kantor. Salah satu kantor yang pernah dijarahnya adalah Departemen Kehutanan. Asal tahu saja, dia memakai baju berlapislapis. Mungkin untuk mengantisipasi, jika habis beroperasi bisa ganti baju dengan cepat,” tuturnya. Dengan berbagai contoh kejadian, bapak dari lima anak dan tujuh cucu ini kembali berujar,” Saya mohon, saling bantulah, saling menghormati tugas masingmasing sehingga keamanan yang dibebankan pada security bisa tercapai.” dr JANUARI 2012

77

2/14/2012 2:58:26 PM

Serba-Serbi

DWP Setjen BPK Adakan Pertemuan Caturwulan III

(warta bpk/ foto-foto: rianto prawoto)

P

Ny. Hadi Poernomo

78

JANUARI 2012

78 - 81 serba serbi.indd 78

ada 13 Desember 2011, bertempat di Ruang Pola Gedung Arsip BPK Pusat, Dharma Wanita Persatuan Setjen BPK mengadakan pertemuan Caturwulan III. Tema yang diangkat dalam pertemuan kali ini adalah Peningkatan Peran dan Sasaran Program Kerja Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Jenderal BPK (DWP Setjen BPK) dengan Mitra Kerja Pemerintah dan Swasta untuk Suksesnya Kegiatan Berkelanjutan.  Hadir dalam acara tersebut, Ikatan Istri Anggota BPK (Ikistra BPK) yakni Ny. Hadi Poernomo, Ny. Hasan Bisri, Ny. Moermahadi Soerja Djanegara, Ny. Ali Masykur Musa, Ny. Sapto Amal Damandari, dan Ny. Bahrullah Akbar. Hadir pula, istri-istri mantan pejabat BPK yakni Ny. Anwar Nasution, Ny. Agung Rai, Ny. Dharma Bhakti dan istri-istri pensiunan pegawai BPK. Selain itu, istri-istri Kepala BPK Perwakilan yang tengah berada di Jakarta pun ikut meramaikan acara ini.  “Lengkaplah, karena intinya untuk silaturahim biar tidak putus antara keluarga besar BPK yang masih aktif atau yang sudah pensiun,” ucap Ny. Ida Hendar Ristriawan, Ketua DWP Setjen BPK.  Selain acara rutin empat bulanan di bulan Desember, pertemuan DWP Setjen BPK ini juga diselenggarakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita yang ke-12 pada 7 Desember, dan Hari Ibu yang ke-82 pada 22 Desember.    Menurut Ny. Ida Hendar Ristriawan, DWP Setjen BPK, secara rutin mengadakan acara setiap catur wulan atau empat bulanan. Biasanya setiap April, Agustus, dan Desember.  “Nah, kalau catur wulannya di bulan Desember, biasanya memang kita gabungkan dengan sekalian ulang tahun Dharma Wanita dan Hari Ibu,” jelasnya.  Acara DWP Setjen BPK kali ini berisi sosialisasi kesehatan, lomba nasi uduk komplit, dan bazaar. Acara ini sendiri telah dipersiapkan selama lebih dari seminggu sebelumnya, dengan tiga kali rapat tiga. Rapat awal, kemudian rapat persiapan, dan terakhir gladi bersih.  Tema pertemuan yang diangkat kali ini juga menandaskan bagaimana DWP Setjen BPK mengkolaborasi kegiatannya dengan pihak pemerintah dah swasta. DWP Setjen BPK berperan aktif dalam penanaman bibit pohon dan kegiatan ekonomi kreatif.   “Misalnya seperti penyulaman tanaman itu, kita kerja sama dengan Dinas Kelautan dan Pertanian, untuk nanti menanam 100 bibit pohon di kompleks Gandul, pada 18 Desember. Kemudian, program kerja peningkatan wirausaha, kerja sama dengan koperasi. Kegiatan ekonomi kreatif seperti inilah ibu-ibu bikin nasi uduk, kemudian kemarin sudah kursus dengan sekadar tahu mengenai kemontiran, kendaraan, jadi tidak cuma bisa bawa mobil, tetapi paling tidak bisa tahu sedikit-sedikit. Kerjasamanya dengan Astra. Biayanya tidak besar. Kebetulan, kemarin itu, di kantor BPK sedang ada Astra, terus kita panggil mereka. Jadi, biayanya tidak terlalu besar,” papar Ny. Ida Hendar Ristriawan.

Warta BPK

2/14/2012 2:59:38 PM

SERBA-SERBI  

Kolaborasi

Dalam rangka mengambut HUT Dharma Wanita, biasanya diselenggarakan kegiatan bersama Dharma Wanita Pusat. Untuk tahun ini hanya diselenggarakan di BPK. Namun, DWP Setjen BPK juga ikut berkolaborasi dengan Dharma Wanita kementerian dan lembaga lain.  Tahun ini yang mengadakan dari pihak Dharma Wanita Kementerian Luar Negeri dan Bappenas. Diselenggarakan pertemuan tingkat nasional di Bandung, di mana pihak DWP Setjen BPK pun ikut berpartisipasi dengan mengirimkan 10 orang, termasuk Ny. Ida Hendar Ristriawan. Terkait dengan peringatan HUT BPK yang jatuh di bulan Januari 2012, DWP Setjen BPK juga biasanya ikut berpartisipasi. Pada peringatan-peringatan HUT BPK sebelumnya, DWP Setjen BPK bekerjasama dengan Setjen BPK menyelenggarakan bakti sosial dan family gathering.   “Kalau HUT biasanya kita ikut saja sama dinas, biasanya kita kerjasama hanya di kegiatan bhakti sosial dan family gathering, ya mudah-mudahan itu tetap ada karena itu menjalin silaturahmi dengan janda-janda pensiunan BPK yang bisa kita jangkau, biasanya di tiga tempat: Kebon Jeruk, Gandul, sama Bogor. Mudah-mudahan itu tetap ada,” ucap Ny. Ida Hendar Ristriawan. and  Ny. Ida Hendar Ristriawan

Suasana Pertemuan Caturwulan III, di Ruang Pola Gedung Arsip kantor pusat BPK Warta BPK

78 - 81 serba serbi.indd 79

JANUARI 2012

79

2/14/2012 2:59:45 PM

Serba-Serbi

Komunitas Fun Bike BPK Pusat Terbentuk Wakil Ketua BPK Hasan Bisri melepas peserta fun bike, yang diawali dari Pusdiklat BPK Kalibata dan berakhir di Bumi Perkemahan Cibubur tempat berlangsungnya Family Gathering, dalam rangkaian HUT ke-65 BPK RI, belum lama ini.

T

idak mudah mencari suatu kegiatan yang dapat melibatkan banyak orang dalam satu kesempatan, disukai dan  murah,  serta menyehatkan. Karenanya ketika muncul ide mengadakan acara fun bike secara rutin di kalangan pegawai BPK, langsung mendapat sambutan hangat, khususnya dari jajaran pimpinan di BPK Pusat.  Siapa sangka, ternyata  banyak petinggi di kantor BPK Pusat memiliki hobi bersepeda.  Bukan hanya di jajaran Anggota, tetapi juga pejabat eselon I dan II. Sayangnya, selama ini mereka bergerak sendiri-sendiri, karena  tidak adanya wadah yang mengorganisir  untuk menyalurkan hobi bareng. Tak heran,  ide membangun komunitas fun bike bak gayung bersambut. Pada launch perdana  komunitas Fun Bike BPK Pusat, yang diselenggarakan bertepatan dengan acara Family  Gathering dalam rangka HUT BPK, puluhan penghobi sepeda di lingkungan BPK Pusat, bersepeda bareng dari Pusdiklat Kalibata, Jakarta Selatan, menuju lokasi acara di Cibubur, Jakarta Timur. Tak kurang dari 22 km harus mereka tempuh menuju lokasi acara Gathering Family. Di antara para peserta tampak sejumlah anggota BPK seperti Hasan Bisri (Wakil Ketua), Moermahadi Soerja Djanegara (Anggota I), dan Ali Masykur Musa (Anggota IV).  Adapun, jajaran pimpinan di eselon satu di antaranya Mahendro Sumardjo, Abdul Latief, Saiful Anwar Nasution, Syafri Adnan B, pejabat eselon dua pun tak kalah banyaknya.

80

JANUARI 2012

78 - 81 serba serbi.indd 80

“Jumlah peserta fun bike mencapai 50 orang lebih. Ini sungguh di luar dugaan, padahal acara ini tidak terlalu disosialisasikan.,” ungkap Arief Senjaya, Koordinator Fun Bike. Secara terus terang dikatakannya, sebenarnya, pada tahap awal kegiatan ini memang tidak terlalu diharapkan akan diikuti banyak peserta. Hal ini berkaitan dengan persiapan panitia juga kondisi lapangan dan keamanan. Terlebih, jarak tempuh lumayan jauh yakni 22 km. “Kalau terlalu banyak, kami khawatir tak mampu mengawasi. Ini menyangkut keselamatan peserta di jalan, kami harus ekstra hati-hati. Apalagi di antara peserta adalah VVIP. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu juga, sosialisasi acara tidak terlalu gencar dilakukan. Karenanya kami terkejut, ketika tahu jumlah peserta fun bike ternyata cukup banyak. Lebih surprise lagi karena banyak di antara peserta adalah  pegawai wanita dan mereka rata-rata mencapai finish,” papar Arief yang juga Kepala Auditorat IVB BPK Pusat.

Ngobrol Santai

Animo luar biasa yang terlihat pada  event perdana itu, memberi semangat tersendiri bagi para penggagas komunitas fun bike. Mereka  makin termotivasi untuk mengembangkan komunitas yang diyakini bukan sekadar menyehatkan, tapi juga bisa mempererat tali silaturahmi di antara para pegawai BPK. “Kami senang, dan berencana akan mengadakan event Warta BPK

2/14/2012 2:59:48 PM

SERBA-SERBI yang lebih besar ,” tambah Arief, yang ditunjuk menjadi koordinator komunitas fun bike BPK Pusat. Hal senada juga disampaikan Abdul Latief, Auditor Utama Keuangan Negara VI, yang ditemui secara terpisah sebelumnya. Latief, salah satu dari penggagas komunitas fun bike, bercerita asal muasal lahirnya ide membangun komunitas bersepeda BPK Pusat.  “Awalnya dari ngobrol-ngobrol santai dengan sejumlah pejabat di antaranya Ali Masykur Musa dan Barullah Akbar di sela-sela acara santai Raker BPK di Novotel Bogor, Desember 2011.  Sambil makan,  ngobrol-ngobrol tentang  keinginan membuat sebuah kegiatan yang bukan saja menyehatkan tapi bisa melibatkan banyak pegawai BPK.  Jadi ada kebersamaan, fun juga,” ungkapnya. Dari bincang  ringan itu, lahirlah keinginan membangun komunitas bersepeda sehat yang memiliki agenda kegiatan rutin. Untuk merealisasikan gagasan ini, maka para pimpinan berinisiatif mengadakan kegiatan bersepeda pada Selasa dan Jumat, sebelum kerja. “Jadi sepekan setelah obrol-obrol di Raker, kami langsung merealisasikan dengan bersepeda bareng setiap Selasa dan Jumat. Bisa dibilang ini langkah uji coba atau pemanasan sekaligus penjajakan. Di luar dugaan, pesertanya cukup banyak, hari pertama (13 Desember 2011) terkumpul 17 orang. Rutenya tidak terlalu jauh, dari kantor lewat depan Manggala, SMA 24, TVRI dan Parkir Timur lalu kembali ke kantor,” ungkap Latief yang mengaku dengan bersepeda membuatnya menjadi lebih segar dalam memulai aktivitas rutin di kantor. Karenanya dia sangat berharap, aktivitas bersepeda sehat ini bisa eksis dan berkembang. Untuk itu, dirinya dan sejumlah penggagas berencana menggelar  acara bersepeda bareng bukan hanya di dalam kota, tapi juga ke luar kota. “Jika komunitas sudah terbentuk, maka kami mempunya rencana melaksanakan sejumlah kegiatan.  Kami sudah memiliki konsep,” ucapnya. Tentang rencana gowes bareng di luar kota, diamini oleh Arief Senjaya. Menurut dia, kemungkinan acara tersebut akan digelar bulan Maret di Sentul, Bogor. “Untuk tempat memang belum tetap, tetapi kemungkinan besar di Sentul,” jelasnya.  Acara fun bike yang lalu, tambahnya, setidaknya menjadi pengalaman berharga bagi pengurus komunitas dalam menyelenggarakan event, khususnya yang digelar di tempat terbuka atau jalan raya. Banyak persiapan yang harus dilakukan, khususnya dalam hal pengawasan, Karena menyangkut keselamatan peserta. Beberapa catatan hasil evaluasi penyelenggaraan fun bike di antaranya, soal sosialisasi yang masih minim. Meski hal tersebut memang disengaja, guna mengantisipasi membludaknya peserta, namun faktanya jumlah peserta tetap banyak. Karenanya ke depan, ujar Arief,  para pengurus harus meningkatkan sosialisasi, juga dalam mengantisipasi segala kemungkinan. Sebut saja, masalah rambu-rambu. Warta BPK

78 - 81 serba serbi.indd 81

Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara ikut berpartisipasi dalam fun bike yang digelar dalam kaitan HUT ke-65 BPK RI, baru-baru ini.

Pada event lalu, jumlah rambu kurang, khususnya pada jalan-jalan persimpangan yang berpotensi membingungkan, sehingga menyebabkan banyak peserta nyasar. “Kami tidak menyangka (soal pengunjung tersasar). Tadinya kami pikir, semua peserta akan bersepeda bareng, tapi faktanya, terpecah dalam beberapa kelompok. Hal ini menyulitkan panitia dari segi pengawasan, di sisi lain, kami tidak menempatkan panitia di semua titik. Begitu juga ramburambu di persimpangan, tidak ada.  Kami tidak menyangka. Tapi ini pembelajaran bagi kami dalam menyelenggarakan event  di tempat terbuka yang melibatkan peserta banyak,” ungkapnya. Menurut Arief, fisik para petinggi BPK dalam bersepeda ternyata luar biasa.  “Wah, mereka memang luar biasa fisiknya. Pak Hasan, Pak Murma, Pak Ali, bersepeda tak berenti. Padahal, kami siapkan beberapa check point untuk istirahat tapi mereka tidak berhenti. Luar biasa. Padahal kami tadinya sangat kuatir. Bagaimana tidak, jaraknya jauh, dan jalurnya naikturun. Cukup berat! Malah Pak Hasan, bertanya, apakah bisa bersepeda pulang ke Jakarta (Pusdiklat). Kami bilang, tidak siap.” Dengan hasil itu, dirinya makin bersemangat menggalakkan bersepeda sehat secara rutin Selasa-Jumat. dr

JANUARI 2012

81

2/14/2012 2:59:53 PM

Resensi Buku

K

Mengupas Tuntas Kasus Century

asus Century akhir-akhir ini kembali mencuat setelah lama timbul-tenggelam. Audit investigatif Bank Century yang dilakukan BPK menuai pujian, khususnya di kalangan anggota DPR Senayan yang menjadi panitia khusus Hak Angket Bank Century yang kemudian melahirkan Tim Pengawas Century. Belum cukup sampai di situ, setelah KPK menindaklanjuti temuan BPK karena perlu audit forensik, DPR kembali meminta BPK untuk melakukan audit forensik atau forensic accounting, yang lebih memperdalam audit kasus ini sebelumnya. Sebelum audit forensik keluar, Fahri Hamzah, Anggota DPR Fraksi PKS, yang juga mantan Anggota Pansus Hak Angket Bank Century DPR, menerbitkan bukunya: Kemana Ujung Century. Buku ini bisa dikatakan membedah habis Kasus Century mulai dari latar belakang munculnya kasus ini, pusaran masalahnya, sampai penanganannya hingga saat ini. Semua komponen yang terkait dengan kasus ini diangkat ke permukaan. Hasil audit investigatif BPK diurai dalam satu bab tersendiri. Panitia Khusus Hak Angket Kasus Bank Century, di mana dia berada pun dibahas dalam satu bab tersendiri. Demikian halnya dengan Tim Pengawas Century, tim bentukan DPR yang merupakan kelanjutan dari Panitia Khusus Hak Angket Bank Century, juga dibahas dalam bab tersendiri. Fahri dengan  berani mengurai secara panjang lebar mengenai kasus Century, sehingga terkuak celah tindak pidana di dalamnya. Dengan data yang dimilikinya, penulis menyatakan bahwa pemilik Bank Century telah melakukan tindakan melawan hukum dengan berbagai kecurangan dan jenis “perampokannya”. Lebih jauh lagi, Bank Indonesia pun menurut dia, menjadi pihak yang salah karena dengan otoritas dan kewenangannya menutup kejahatan yang dilakukan oleh pemilik bank. Demikian juga dengan Lembaga

82

82 - resensi buku.indd 82

JANUARI 2012

Penjamin Simpanan (LPS) yang mengambil alih Bank Century dan mengucurkan dana talangan sebesar Rp6,7 triliun. Indikasi tindakan melawan hukum diuraikan dengan cukup gamblang di Bab VI, terkait kasus Century ini. Mulai dari Bank CIC sampai kemudian merger dengan dua bank dan berganti nama menjadi Bank Century. Dalam proses itu, di dalamnya sudah banyak indikasi tindakan melawan hukum. Bahkan, dalam pengelolaan bank ini oleh pemerintah dan BI sudah mengindikasikan adanya tata kelola yang buruk. Berbeda dengan buku Bambang Soesatyo, berjudul  Perang-Perangan Melawan Korupsi, yang membedah semua kasus korupsi pada masa pemerintahan SBY, yang didalamnya terdapat kasus Century. Ada sasaran tembak yang ditetapkan. Menyerang secara frontal dalam memandang pemerintahan SBY, begitu kentara. Buku Fahri ini lebih melihat dinamika kasus Bank Century dari kacamata yang lebih ilmiah tanpa terlalu menyerang pemerintahan SBY secara frontal dan vulgar. Lebih tegas fokus tujuannya dalam menguliti kasus Century ini, tanpa bercampur baur dengan kasus-kasus lain.  Bagi Anda yang tertarik dengan kasus Century, buku ini lumayan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai objek masalah yang diangkat. Lebih dalam menggali pelbagai persoalan yang mengitarinya. Akhir kata, buku ini layak menjadi referensi berharga bagi pemerhati masalah kasus ini. and

Judul               Penulis             Penerbit           Tahun Terbit    Halaman           

: Kemana Ujung Century? : Fahri Hamzah : Yayasan Faham Indonesia : November 2011 : 642 halaman Warta BPK

2/14/2012 3:00:20 PM

VISI, MISI - BPK RI

VISI BPK RI:

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi

nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam

mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

MISI BPK RI:

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

2. Memberikan pendapat untuk

meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

3. Berperan aktif dalam mendeteksi dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan

keuangan negara.

Warta BPK

83- visi msi.indd 83

JANUARI 2012

2/14/2012 3:00:49 PM