NTT Raih WTP, Ini Untuk Pertama Kalinya
www.beritalima.com
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akhirnya meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya bagi Pemerintah Provinsi NTT dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2015. Opini WTP tersebut disampaikan saat penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015 oleh Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya dan Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno dalam rapat paripurna DPRD NTT, Senin (13/6/2016). Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntasi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan,efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan. Dengan adanya perubahan pelaporan keuangan dari Laporan Keuangan berbasis Cash Toward Accrual (CTA) ke Laporan Keuangan berbasis Akrual, jumlah Laporan Keuangan yang disajikan berubah dari tiga laporan menjadi tujuh laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemprov NTT Tahun 2015 telah diserahkan kepada BPK RI tepat waktu pada 31 Maret 2016, dan BPK RI sesuai amanat UU teleh menyelesaikan laporan hasil pemeriksaannya juga secara tepat waktu pada 31 Mei 2016, dan dapat diserahkan pada 13 Juni Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
2016. Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis dalam sambutannya menegaskan bahwa BPK menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov NTT dalam rangka perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT TA 2015, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian opini WTP ini adalah pertama kalinya bagi Pemerintah Provinsi NTT, sekaligus juga pertama bagi seluruh
entitas
pemerintah
daerah
di
Provinsi
NTT.
Perubahan sistem akuntasi Cash Toward Accrual menjadi Accrual berdampak positif terhadap kualitas laporan yang disajikan. Dampak positif ini juga merupakan buah dari sinergi yang baik antara Pemerintah Provinsi NTT, DPRD NTT, dan seluruh pemangku kepentingan termasuk BPKP dan BPK yang tidak hentinya memberikan arahan kepada Pemerintah Provinsi NTT agar kualitas laporan keuangan meningkat. Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemprov NTT, diantaranya, Pengelolaan dan penatausahaan Aset, termasuk pemanfaatannya yang belum dikelola dengan optimal sebagai pendapatan asli daerah (PAD); dan Aplikasi berbasis teknologi yang belum sepenuhnya mendukung
keuangan
daerah
dan
penyusunan
laporan
keuangan.
Terkait penyerahan LHP BPK RI dengan opini yang diberikan yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD Pemprov NTT TA 2015. Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua BPK RI, Kepala BPK Perwakilan NTT dan seluruh jajaran yang telah memberikan perhatian dan dukungan berupa petunjuk, arahan dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan dan pelaporan keuangan sehingga dalam LHP BPK tahun 2015 Pemprov NTT mendapat Opini WTP, sehingga mendorong pemerintah provinsi untuk lebih terus bekerja keras mengelola keuangan daerah mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan thema besar BPK “ Pemeriksaan Keuangan untuk Kesejahteraan Rakyat”. Ia menambahkan, Dewan dan masyarakat NTT berharap kiranya opini WTP dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang diberikan oleh BPK RI berkorelasi dan berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya terharu dan menangis saat mendengar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2015.
Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sumber : http://www.beritalima.com/2016/06/13/ntt-raih-wtp-pertama-kalinya/ , 13 Juni 2016 http://www.antarasulsel.com/berita/75183/ntt-raih-opini-wtp-dari-bpk Catatan: 1. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada bagian umum BPK diberi kewenangan melakukan 3 jenis pemeriksaan yaitu: a. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. b. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigative. 2. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. 3. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti
audit
yang
dikumpulkan,
perusahaan/pemerintah
dianggap
telah
menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. 5. Berdasarkan Pasal 17 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara : (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. (2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima
laporan keuangan dari pemerintah daerah. 6. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, hasil pemeriksaan BPK adalah : (1) “Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.” (2) “Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.” (3) “Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.” (4) “Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan” 7. Basis akrual berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 8. Basis kas berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pemerintah Daerah adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 9. Basis kas menuju Akrual berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui asset,utang dan ekuitas dana berbasis akrual. 10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 11. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir. 12. Neraca berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 13. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 14. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah adalah laporan yang
Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 15. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 16. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
