Komitmen & Sinergitas dlm mencapai WTP LK 2013
Arahan
Inspektur Jenderal Kemensos pada Entry Meeting Ass & Reviu LK 2013 Jakarta, 17 Jan 2014
CAPAIAN KINERJA 2013 Lap KEU 2012
LAKIP 2013 PIAK
WTP (Ev. Menpan =DPP “B”)
PELAYANAN Th. 2010 =1,28 (“Buruk”). UMUM *Penilaian OMBUSD MEN „RAPOT MERAH‟
Implementasi RB
Dg Capaian 45%
Impian 2014
LAKIP 2013
WTP
PIAK PELAYANAN UMUM
Rapot Hijau
Lap KEU 2013
Implementasi RB
Diatas Rata2
= “B”)
Dg Capaian 100%
OPINI Kementerian Sosial 2009
2010
2011
2012
WDP
WDP
WTP DPP
WTP DPP
• Persediaan BUFFER STOCK
PERJADIN
•Aset Tetap
Persediaan Befferstock & HTT
2013 ?? KOMITMEN u WTP
RB WBK KON-KER MS - PRES
OPINI WTP
URGENSI OPINI WTP
KOMITMEN & SINERGI antar Satker, Biro/Bag Keuangan dan ITJEN ITJEN Selaku Reviuer LK
Satker – UKE I Sbg penyusun LK
WTP Biro Keuangan Selaku kompilator dan penyusun LK KESOS
Asistensi & Reviu Laporan Keuangan 2013
Konsep dasar pemikiran Assistensi Proses penyusunan SAI n SIMAK BMN
Asistensi Peny LK
15 – 25 Jan 2014
Auditor ITJEN sesuai TUSI
Assurance Penyeleng Akntansi = SAI Penyaj LK=SAP
Reviu LK 26 Jan – 22 Feb 2014 Auditor ITJEN Reviu LK SM II/2013
Opini LK Kepatuhan PerUUan Assurance SPI
Audit LK o/ BPK Feb sd Mei 2014
Auditor BPK RI
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Syarat : 1. Lap Keuangan sesuai dg SAP 2. Kecukupan Pengungkapan (Full Disclosure) 3. Efektif dan Efisien 4. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan
(semua Tindak Lanjut hasil audit tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan diselesaikan.)
Tujuan Asistensi LK Mendorong Lap Keuangan dibuat tepat
waktu Seluruh transaksi telah terlaporkan Lap Keuangan disusun sesuai dengan aturan, dan SAP
Standar Reviu Lap Keuangan Permenkeu No: 41 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu LK
Pengertian Reviu Lap Keu
Penilaian terbatas
atas Penyeleng akuntansi dan Penyajian Lap Keu
Oleh APIP Kompeten
Lap Keuangan Berkualitas
Penilaian Terbatas Penelusuran LK
• Ke catatan akuntansi • Ke dokumen sumber
Permintaan keterangan
• Proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran, pelaporan • Proses kompilasi dan rekonsiliasi berjenjang
Analisis terbatas
• Mengetahui hubungan dan hal-hal yg kelihatan tidak biasa..
Sasaran Reviu Sasaran Reviu
Penyelenggaran BMN
SIMAK BMN
Penyelenggara n
Penyajian
akuntansi
Lap Keu
S A KPA
SA P
Kebijakan akuntansi akhir tahun Penyisihan Piutang Tak Tertagih PNBP yg kemudian dibayar
lunas setelah tgl neraca Piutang tersebut tetap disajikan dl Neraca 31 Des 2013 2. Piutang tersebut diungkapkan dalam Calk 1.
Jaminan Penyelesaian Pekerjaan Pembayaran 100%, fisik 31 Des 2013 blm selesai, garansi bank dicairkan sd 31 Des 2013 :
1.
Belanja : dikoreksi sebesar pengembalian belanja Neraca : disajikan sebagai Piutang dari KUN Neraca : Konstruksi dlm Pengerjaan, sebesar nilai kontrak dikurangi pengembalian belanja.
Kebijakan akuntansi akhir tahun
Jaminan Penyelesaian Pekerjaan
Pembayaran 100%, fisik 31 Des 2013 blm selesai, garansi bank dicairkan setelah 31 Des 2013 :
Neraca : disajikan sebagai Piutang PNBP (sebesar pekerjaan yg blm selesai ), disisihkan Cadangan Piutang (Cr Neraca) Neraca : Konstruksi dlm Pengerjaan, sebesar nilai kontrak dikurangi pengembalian belanja. Pencairan jaminan setelah tgl 31 Des 2013, disajikan sebagai pendapatan penerimaan kembali belanja lainya TAYL.
Kebijakan akuntansi akhir tahun Jaminan Pemeliharaan
Pembayaran 100%, masih dalam masa
pemeliharaan yg belum selesai per 31 Des 2013 Atas masa pemeliharaan yg blm selesai tdk berpengaruh pada neraca, shg cukup pengungkapan dalam CaLK
Hal2 yg perlu mendapat perhatian 1. Laporan Realisasi Anggaran : a) Tidak terdapat pagu minus b) PNBP telah dipungut sesuai aaturan
c) Tidak terdapat kesalahan dalam klasifikasi
belanja d) Proses pengadaan B/J dilakukan dg 3E+1K e) Setiap pengeluaran didukung dg bukti yg akuntabel ( Perjadin dan Bantuan Sosial)
Hal2 yg perlu mendapat perhatian 2. Neraca : a) Saldo kas nihil (bila msh ada hrs sama dg di KPPN ) b) Nilai Piutang ( disertai penyisihan piutang tak tertagih) c) Nilai Persediaan didukung dg Berita Acara Opname Fisik dan dilakukukan penatausahaan dl Simak BMN d) Aset Tetap adalah aset yg digunakan dl operasional Kementerian dan didukung dg dokumen sumber
Hal2 yg perlu mendapat perhatian 3. Pengungkapan. Pengungkapan yang memadai pada CaLK atas
transaksi yang memerlukan penjelasan lebih rinci atau yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
4. Temuan BPK. Agar segera menindak lanjuti dan melaksanakan
rekomendasi BPK Mengupayakan agar temuan tersebut tidak berulang
Manfaat...Komitmen
Sinergi
Reviu
Tuntas
Lap Keu
Berku alitas
&
Opini BPK
WTP Pass..
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL RI
