WTP bukan tujuan akhir

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA

EDISI II /

LHP BPK ATAS LKPD PROVINSI DIY DISERAHKAN:

”WTP bukan tujuan akhir ”

BPK Perwakilan DIY telah menyerahkan LHP atas “pengelolaan dan tanggungjawab” keuangan daerah Tahun Anggaran 2013. Lima Pemda raih WTP dan satu Pemda masih berpredikat WDP. Opini WTP merupakan predikat terbaik dan dicita-citakan dari semua entitas. Selain sebagai bentuk pengakuan atas akuntabilitas pengelolaan keuangannya, predikat WTP juga akan menghadirkan “reward” dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID) bagi pemda yang bersangkutan. Namun, khalayak seyogyanya mengerti bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah. Selain opini tersebut dapat saja turun di masa yang akan datang, namun lebih jauh dari itu opini WTP tidak serta-merta menjamin Pemda bebas dari kecurangan, korupsi, serta kolusi. Untuk itu, kolom BPK KITA edisi ini akan mengambil tema “WTP Bukan Bebas korupsi”. Akhirnya, selamat menikmati berbagai sajian menu “angkringan”. Semoga sajian kami, akan memberi kontribusi demi terciptanya pengelolaan dan tanggungjawab keuangan yang transparan dan akuntabel!!!!

Penyerahan LHP DIY…………….1 Penyerahan LHP Kota/Kab…………..2 Konsinyering ……………..3 Ekspose Kejati & Kunjungan OJK……..4 Sosialisasi……………..5 Jepret angkringan………. 6 BPK Kita: “WTP kok tetap Korupsi?”….7

(Jumat,23/5)-BPK RI Perwakilan Provinsi DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DIY Tahun Anggaran (TA) 2013. Acara penyerahan dilaksanakan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD DIY. Penyerahan LHP BPK ini dilakukan untuk memenuhi amanat UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa BPK harus menyerahkan LHP atas LKPD paling lambat dua bulan sejak diserahkannya LKPD (unaudited). “Pemerintah Daerah DIY wajib

menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan memberikan jawaban/penjelasan tentang tindak lanjut tersebut kepada BPK selambatlambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima. Selain itu, kami mengharapkan DPRD DIY untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan dan ikut mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan BPK. Sehingga fungsi pengawasan lembaga perwakilan akan semakin bermanfaat bagi terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.” Demikian

tegas Kepala Perwakilan, Sunarto merujuk pada UU Nomor 15 Tahun 2004. Lebih lanjut disampaikan bahwa Opini BPK atas LKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2013 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sunarto juga me w an ti - w a n ti b ah w a pe rlu disadari jika opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara. Hal ini karena opini WTP tidaklah menjamin bahwa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban bebas dari kecurangan. Lebih jauh Kepala Perwakilan mengingatkan bahwa tercapainya opini WTP kali ini tidaklah menjamin bahwa tahun yang akan datang BPK juga memberikan opini WTP. Perubahan opini sangat dimungkinkan terjadi, antara lain disebabkan adanya kejadian baru dan/atau peraturan perundang-undangan baru yang mempengaruhi transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, perubahan opini juga dapat terjadi jika permasalahan yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tidak diselesaikan sehingga terjadi lagi di masa depan dengan nilai dan lingkup yang lebih material, begitupun sebaliknya.

2 PENYERAHAN LHP BPK ATAS LKPD TA 2013: ”4 Kabupaten/Kota WTP dan 1 Kabupaten masih WDP” karta adalah belum memasukkan penerimaan dari pengelolaan Education Hotel (Edotel) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK N) 4 dan SMK N 6 serta Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang langsung digunakan sebagai belanja. Selain itu, masih terdapat aset K amis (22/5) – BPK RI Perwakilan Provinsi DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuang -an Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran (TA) 2013 kepada Ketua DPRD Kota/Kabupaten tetap hasil sensus yang tidak masing-masing. dapat ditemukan fisiknya, belum m e ma s u k an P i u t a ng P B B “BPK RI memberikan opini pelimpahan KPP Pratama yang mengenai kewajaran informasi sudah diverifikasi; serta sedang yang disajikan dalam laporan menghadapi gugatan perdata keuangan. Pertimbangan dalam terkait pemutusan kontrak pemberian opini atas Laporan secara sepihak atas kerjasama Keuangan antara lain adalah bangun Guna Serah (BOT).

kesesuaian dengan Standar A k u n t a n s i P e m e r i n t a h a n , Kabupaten Bantul ke c u k u p a n p e n g u n g ka p a n , kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektifitas sistem pengendalian i n te rn . ” de mi k i an K e p a l a Perwakilan, Sunarto mengawali pidatonya. Lebih lanjut disampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, disimpulkan bahwa untuk tahun anggaran 2013 sebanyak empat Kabupaten/Kota berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas dan satu Kabupaten masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kota Yogyakarta Opini BPK atas Laporan Keuangan Kota Yogyakarta TA 2013 adalah WTP dengan paragraf penjelas. Penjelasan yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kota Yogya-

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Bantul TA 2013 adalah WTP dengan paragraf penjelas. Penjelasan yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah masih adanya dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum dipertanggungjawabkan, belum diilakukannya verifikasi Piutang PBB Tahun 1994 s.d. 2012 dan belum dilakukannya pencocokan data Piutang PBB, serta Aset Tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang lengkap

dan jelas. Kabupaten Kulon Progo Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Kulon Progo TA 2013 adalah WTP dengan paragraf penjelas. Penjelasan yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah adanya penambahan aset tetap yang berasal dari rehab/renovasi/ pemeliharaan pada beberapa sekolah yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap. Selain itu masih terdapat buku perpustakaan sebanyak 6.584 eksemplar yang berasal dari hibah belum dilakukan

penilaian dan belum dicatat dalam Kartu Inventaris Barang. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga belum sepenuhnya menyajikan aset tak berwujud yang terdapat di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Juga ditemukan adanya aset lain -lain yang dikategorikan sebagai barang rusak berat, namun masih dalam kondisi baik dan rusak ringan. Kabupaten Gunungkidul

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Gunungkidul TA 2013 adalah WDP. Halhal yang menjadi pengecualian dan perlu mendapat perhatian

3 secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Gunung- kidul adalah tidak melaksanakan penatausahaan Aset Tetap secara memadai yaitu temuan terkait Aset Tetap belum selesai ditindaklanjuti dan beberapa Aset Tetap belum dicatat dalam Buku Inventaris (BI) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) serta penatausahaan Aset Tetap pada BI dan KIB di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak tertib.

namun te lah me ne rima pendapatan dari pelimpahan piutang PBB-P2 yang belum diserahterimakan tersebut. Mengakhiri pidatonya, Sunarto kembali menegaskan bahwa sesuai dengan pasal 20 UU No 15 Tahun 2004, Pemerintah Kota/Kabupaten harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Ia

Kabupaten Sleman Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Sleman TA 2013 adalah WTP dengan paragraf penjelas. Penjelasan yang perlu mendapat perhatian adalah Pemerintah Kabupaten Sleman belum menandatangani BAST piutang PBB-P2 atas pelimpahan piutang PBBP2 sebelum tahun 2013 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Sleman

juga berharap bahwa Hasil Pemeriksaan BPK ini bisa memberikan dorongan dan motivasi demi terwujudnya akuntabili tas dan transparansi keuangan Negara.

KONSINYERING PENYUSUNAN RKA TA.2015 yang terintegrasi dan akuntabel, sehingga dapat direalisasikan secara optimal dan tepat waktu.

BPK RI Perwakilan Provinsi DIY mengadakan acara konsinyering penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk Tahun Anggaran 2015. Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 19 hingga 21 Mei 2014 di Hotel Santika Yogyakarta. Kasubbag Keuangan, Bustanul Arifin yang bertindak sebagai ketua panitia melaporkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan rencana anggaran

Kepala Perwakilan, Sunarto yang hadir langsung membuka acara mengharapkan bahwa kegiatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. “RKA ini

sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan kinerja Perwakilan DIY di masa depan.” Demikian tegasnya. Lebih lanjut Kepala Perwakilan menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan RKA ini dapat diukur dari peningkatan capaian penyerapan anggaran dari TA 2013 yang mencapai 94,04%.

KONSINYERING PENYUSUNAN LHP ATAS LKPD TA.2013

BPK RI Perwakilan Provinsi DIY mengadakan acara konsinyering penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 (LKPD TA 2013). Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 12 hingga 16 Mei 2014 di Hotel LPP Garden Yogyakarta. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan, Sunarto dan diikuti oleh seluruh tim pemeriksa LKPD TA 2013. Kepala Perwakilan berharap bahwa kegiatan ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga LHP atas LKPD TA 2013 dapat diserahkan sesuai batas waktu yang diamanatkan undang undang. “Konsinyering ini

menjadi kawah candradimuka bagi pemeriksa BPK DIY agar LHP atas LKPD TA 2013 dapat diserahkan tepat pada waktunya.” Demikian tegas Sunarto merujuk UU Nomor 15 tahun 2004.

KATA MUTIARA: “Jangan pernah berhenti melangkah karena besarnya masalah yang menghadang. Yakini bahwa hadirnya masalah itu merupakan awal datangnya kreativitas., dan datangnya kreativitas merupakan awal dari solusi/kesuksesan” (NG)

4 OJK DIY KUNJUNGI BPK DIY EKSPOSE DUGAAN KORUPSI HIBAH KONI KOTA YOGYA Yogyakarta (10/6) Dalam rangka memenuhi permintaan perhitungan kerugian negara oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta, BPK Perwakilan Provinsi DIY (BPK DIY) mengadakan acara ekspose dugaan Penyimpangan Dana Hibah KONI Kota Yogyakarta TA 2011

Khususnya

Yuso

Kota

PBV

Yogyakarta.

Ekspose dilakukan oleh Tim Pidana Khusus Kejaksaan karta

di

Negeri ruang

Yogyasidang

Senin (26/5) BPK Perwakilan Provinsi DIY (BPK DIY) menerima kunjungan Otoritas Jasa Keuangan DIY (OJK DIY). Rombongan OJK DIY yang dipimpin Kepala Kantor, Dani Surya Sinaga diterima

Kepala

Perwakilan

BPK

DIY,

Sunarto di Ruang Tamu Kepala PerwakiKantor

Perwakilan.

Acara

dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan, Sunarto, Kepala Sub Auditorat, Nugroho Heru Wibowo, Kepala Sekretariat, Hardinah, Kasubbag SDM, Hukum, & Hu-

lan. Dani Surya Sinaga menyampaikan bahwa berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia, telah dialihkan

mas, Sandra Nursantie, para Ketua Tim Senior, Tim Pemeriksa

kepada OJK.

LKPD Kota Yogyakarta TA 2012, serta Tim Hukum BPK DIY.

Yuso Kota Yogyakarta. Mengakhiri pa-

“OJK juga bertugas dalam edukasi dan perlindungan konsumen, sehingga masyarakat akan lebih yakin dalam berinvestasi dan berhubungan dengan lembaga keuangan.” Demikian Dani Surya

parannya, tim ini berharap kepada BPK DIY untuk dapat mela-

Sinaga menambahkan. Di samping pen-

kukan penghitungan kerugian negara/daerah terkait dugaan

gaturan dan pengawasan Industri Jasa

korupsi tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan

Keuangan serta perlindungan konsumen

menyampaikan bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Pemerik-

dan masyarakat, sesuai dengan Undang-

saan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang Men-

Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang

gakibatkan Kerugian Negara/Daerah, sebelum dilaksanakan pen-

Lembaga Keuangan Mikro (LKM), OJK

ghitungan kerugian negara/daerah terlebih dahulu harus dibuat

diberikan mandat untuk melaksanakan

telaahan oleh BPK DIY untuk disampaikan kepada BPK Pusat

pembinaan, pengaturan dan pengawasan

dan dimintakan persetujuannya.

Lembaga Keuangan Mikro di seluruh

Selanjutnya Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Yogyakarta menyampaikan pemaparan mengenai dugaan penyimpangan Dana Hibah KONI Kota Yogyakarta TA 2011 Khususnya Persatuan Bola Volly

“Kami harapkan proses penelaahan tersebut telah didukung oleh

bukti-bukti yang kuat.” Demikian ucap Sunarto menegaskan. Kepala Perwakilan meminta Kejaksaan Negeri Yogyakarta bahwa pada saat Tim Penghitungan Kerugian Negara/Daerah melaksanakan tugasnya, diharapkan bukti pendukung telah lengkap. Kepala Perwakilan juga menyarankan, bahwa untuk mengatasi kesulitan dalam penyidikan, sebaiknya metode yang digunakan adalah follow the money, bukan follow the man.

penjuru Tanah Air mulai 2015. Kepala Perwakilan berharap semoga kehadiran OJK di DIY akan semakin mendorong terciptanya pengelolaan keuangan negara/daerah

yang

transparan

akuntabel di wilayah Yogyakarta.

dan

5

12/6/2014. Anggota BPK hadiri Pertemuan IAI, Hotel East Park

9/6/2014. Kepala Perwakilan hadiri Pisah Sambut Kejati DIY

25/6/2014. Para pegawai mengikuti Tarhib Ramadhan 1435 H

16/6/2014. Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

8/5/2014.Silaturahim KSAD, Gubernur dan tokoh masyarakat DIY.

17/4/2014. Kasubaud DIY menjadi narasumber Diskusi HiMa UTY

16/4/2014.Kunjungan staf DPR RI di Ruang Tamu Kepala Perwakilan.

8/5/2014. Kunjungan Persatuan Koperasi Pegawai RI

6 SOSIALISASI BPJS

BPK DIY TURUT CANANGKAN TAHUN PENYELAMATAN PENGGUNA NARKOBA Yogyakarta (Rabu, 10/6)

BPK

wakilan DIY

Per-

Provinsi

(BPK

DIY)

mengadakan Sosialisasi gram

Pro-

Pencanan-

(Rabu, 10/6) BPK Perwakilan gan Tahun Penye- Provinsi DIY (BPK DIY) mengadakan sosialisasi Program Pasca berlakunya Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). Acara yang dilaksanakan di lamatan Pengguna Narkoba. auditorium (lama) BPK DIY ini dibuka Acara yang dilaksanakan di audioleh Kepala Perwakilan, Sunarto dan torium (lama) BPK DIY ini diikuti oleh para pejabat struktural, dibuka oleh Kepala Perwakilan, pejabat fungsional, serta seluruh Sunarto dan diikuti oleh para pepegawai di BPK DIY dan Balai Diklat jabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai di BPK BPK di Yogyakarta. “Penjelasan yang DIY dan Balai Diklat BPK di Yogyakarta. “ Semoga kita, keluarga komprehensif tentang program BPJS

dan lingkungan kita terhindar dari jerat Narkoba.” Demikian hara- sangat diperlukan, karena sebagai peserta ASKES PNS kami berharap pan yang disampaikan Kepala Perwakilan dalam sambutannya. layanan BPJS akan lebih baik dari “Angka kematian akibat over dosis tahun 2011 mencapai 211.000 ASKES.” Demikian sekilas sambutan orang.” Demikian ungkap Kepala Badan Narkotika Nasional yang disampaikan Kepala Perwakilan. Provinsi DIY, Budiharso yang bertindak sebagai narasumber. Ia menyampaikan bahwa angka tersebut terus meningkat, bahkan diprediksi pada tahun 2015 jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan menembus angka 5,8 Juta orang. Hasil analisa dan penelitian juga menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum bagi para pengguna narkoba justru menimbulkan masalah overload tahanan. Selain itu, selepas dari tahanan, para pengguna tersebut bukannya sembuh namun justru semakin pintar dan besar jaringannya.

UPACARA HARKITNAS

“BPJS merupakan unifikasi berbagai program asuransi, diantaranya askes, jamkesda, jamkesmas, JPK Jamsostek, Jaminan TNI/Polri.” Demikian ungkap Kepala

dan Balai Diklat BPK di Yogyakarta. Bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Sugeng Sudiantoro, Ketua Tim Yunior Cabang BPJS DIY, Dr. Donni pada Sub Auditorat DIY. Hendrawan. Sementara itu Kasubbag “Sejalan dengan semangat SDM, Hukum, dan Humas, Sandra dan jiwa kebangkitan nasional Nursantie yang bertindak sebagai tersebut, maka peringatan Hari moderator mengawali sesi diskusi Kebangkitan Nasional ke-106 dengan menyampaikan harapan para tahun 2014 ini mengambil tema pegawai, bahwa layanan BPJS ini akan Maknai Kebangkitan Nasional lebih baik dan simpel daripada Askes. Melalui Kerja Nyata Dalam Sua- “Jangan sampai unifikasi program ini

Selasa (20/5) BPK Perwakilan Provinsi DIY mengadakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-106. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala sana Keharmonisan Dan KemajePerwakilan, Sunarto dan diikuti mukan Bangsa .” Demikian oleh seluruh pejabat dan pegawai disampaikan Kepala Perwakilan di lingkungan BPK Perwakilan dalam amanatnya.

justru akan menurunkan grade layanan Askes PNS dan disetarakan dengan Jamkesda dan Jamkesmas.” Demikian harapnya.

7

Masyarakat sering bertanya, mengapa pada kementerian tertentu terjadi korupsi padahal laporan keuangannya memperoleh opini WTP dari BPK. Demikian pula, opini WTP dari BPK sering dijadikan tameng oleh pihak tertentu yang menyatakan bahwa di kementerian atau lembaganya tidak mungkin ada korupsi karena BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangannya. BPK perlu menjelaskan kepada masyarakat atau para pemilik kepentingan (stakeholders). Dalam menjalankan tugasnya, ada tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Yaitu, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sementara, pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Sedang, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan selain dua jenis tersebut, termasuk disini adalah pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau korupsi, pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lain-lain. BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/ Disclaimer opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse opinion). Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini audi-

tor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW. Adapun opini TW diberikan jika system pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak. Jika misalnya dalam pemeriksaan ditemukan proses pengadaan barang atau jasa yang menyimpang dari ketentuan, namun secara keuangan sudah dilaporkan sesuai dengan SAP, maka laporan keuangan bisa memperoleh opini WTP. Misalnya, entitas membeli mobil seharga Rp10 miliar, sesuai aturan harus dilaksanakan secara tender, namun entitas tersebut melakukan penunjukan langsung, jelas ini menyalahi aturan. Dalam laporan keuangan, entitas melaporkan pembelian mobil tersebut senilai Rp10 miliar, kemudian mencatat mobil tersebut dalam pos aktiva tetap. Penyajian laporan keuangan oleh entitas atas pembelian mobil tersebut sudah sesuai dengan SAP meskipun proses pengadaannya tidak sesuai dengan aturan. Untuk menilai apakah pembelian mobil tersebut sudah ekonomis, efisien, dan efektif, BPK bisa melakukan pemeriksaan kinerja. Jika dari pemeriksaan keuangan BPK sudah melihat ada indikasi penyimpangan terhadap aturan, BPK juga bisa melakukan pemeriksaan investigatif untuk menilai apakah ada korupsi disitu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa opini WTP tidak menjamin bahwa pada entitas yang bersangkutan tidak ada korupsi. Karena pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi. Namun demikian, BPK wajib mengungkapkan apabila menemukan ketidakpatuhan atau ketidakpatutan baik yang berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan. (Ref:Biro Humas & LN)

KILAS MEDIA Kompas, 04/04/2014 “ B PK tambah auditor lingkungan jadi 200 orang ” Selamat dan sukses….

semoga semakin profesional

Bernas, 30/05/2014 “ P emkab Gunungkidul gagal (lagi) raih WTP”

Alon-alon waton kelakon…, tetap semangat!!!!

Jawa Pos, 31/05/2014 “Siapa mengaudit BPK”

Jangan dikira kebal audit ya!!!!

Tempo, 21/06/2014 “BPK turunkan opini atas 5 lembaga” Pelajaran buat yang lain, “jangan cepat berpuas diri!!!!

Tempo, 2/06/2014 “Dugaan Jual Beli Opini Pemeriksaan: Banyak Intervensi” Tantangan untuk lebih independent lagi di masa depan!!!!

Redaksi menerima tulisan/artikel dari segenap pembaca. Bagi setiap artikel yang dimuat disediakan bingkisan menarik. Silahkan kirimkan karya anda ke: Tim Publikasi Subbag SDM, Hukum, dan Humas Perwakilan DIY; Email : [email protected]

Hari ke tiga di bulan ramadhan, sepulang bekerja saya berjalan RENUNGAN…..!!! menyusuri pinggir jalan Hos Cokroaminoto. Sore itu, tak biasanya udara begitu segar, angin lembut menerpa wajah dan rambutku. Namun kenikmatan itu tak berlangsung lama, keheninganku terusik dengan pemandangan seorang perempuan tua berkerudung yang duduk di pinggir jalan. Tanpa sungkan ia melahap sebungkus nasi dan es the di tangannya. “Heeh, puasa-puasa begini seenaknya saja dia makan,” gumamku. Rasa penasaranku semakin menjadi ketika ia tak menggubrisnya dan … untuk kedua kalinya saya menelan ludah menyaksikan pemandangan yang bisa dianggap tidak sopan dilakukan pada saat kebanyakan orang tengah berpuasa. “mmm …, ibu muslim bukan?” tanyaku ragu-ragu. “Ya dik, saya muslim …” jawabnya terengah sambil terus mengunyah.

“Tapi kenapa ibu tidak puasa? Ibu tahu kan ini bulan ramadhan. Sebagai muslim seharusnya ibu berpuasa. Kalau pun tidak berpuasa, setidaknya hormatilah orang yang berpuasa. Jadi ibu jangan seenaknya saja makan di depan banyak orang yang berpuasa …” deras aliran kata keluar dari mulutku

layaknya orang berceramah. Perempuan berkerudung yang kutaksir berusia di atas empat puluh tahun itu menghentikan kunyahannya dan membiarkan sebagian nasi itu masih menyumpal mulutnya. Sesaat kemudian ia berusaha menelannya sambil memperhatikan wajah garangku yang sejak tadi menghadap ke arahnya.

“Dua hari pertama puasa kemarin ibu sakit dan tidak bisa narik becak. Jujur saja dik, ibu memang tidak puasa hari ini karena tahu goreng ini makanan pertama ibu sejak tiga hari ini.” Tanpa memberikan kesempatan ku untuk memotongnya, “Tak perlu ajari ibu berpuasa, orang-orang seperti kami sudah tak asing lagi dengan puasa.” jelas perempuan itu. “Maksud ibu?” mataku menerawang menunggu kalimat berikutnya. “Dua hari pertama puasa, orang-orang berpuasa dengan sahur dan berbuka. Kami berpuasa tanpa sahur dan tanpa berbuka. Kebanyakan orang seperti adik berpuasa hanya sejak subuh hingga maghrib, sedangkan kami kadang harus tetap berpuasa hingga keesokan harinya …” “Jadi …” belum sempat kuteruskan kalimatku, “Orang-orang berpuasa hanya di bulan ramadhan, padahal kami terus berpuasa tanpa peduli bulan ramadhan atau bukan …” “Ibu sejak siang tadi bingung dik mau makan makanan ini, malu rasanya tidak berpuasa. Bukannya ibu tidak menghormati orang yang berpuasa, tapi…” kalimatnya

terhenti. Sungguh. Saya jadi menyesal telah menceramahinya tadi. Tidak semestinya saya bersikap demikian kepadanya. Seharusnya saya bisa melihat lebih ke dalam, betapa ia pun harus menanggung malu untuk makan di saat orang-orang berpuasa demi mengganjal perut laparnya. Karena jika perutnya tak terganjal mungkin roda becak ini pun tak kan berputar … Ah, kini seharusnya saya yang harus merasa malu dengan puasa saya sendiri? Bukankah salah satu hikmah puasa adalah kepedulian? Tapi kenapa orang-orang yang dekat dengan saya nampaknya luput dari perhatian dan kepedulian saya?

Pengarah : Sunarto, Penanggungjawab: Hardinah, Pemimpin redaksi: Sandra Nursantie,SH Tim Redaksi: Wahyu Nurhayati, Nina Triningsih, Nurochman, Topan Santoso, Umi Friatiningsih, Wahyu Bagus D

Alamat Redaksi: : Jl. HOS Cokroaminoto No.52 Yogyakarta………...www.yogyakarta.bpk.go.id…[email protected]