VERIFIKASI PENATAUSAHAAN BELANJA APBD DALAM MEMPERTAHANKAN WTP

VERIFIKASI PENATAUSAHAAN BELANJA APBD DALAM MEMPERTAHANKAN WTP Oleh : Dadang Suwanda, SE, MM, M.Ak, Ak, CA

IJEN SUITES MALANG, 08 SEPTEMBER 2016 1

BIRO KEUANGAN SETDA PROV KALSEL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP NAMA

: DADANG SUWANDA, SE, M.M, M.Ak, AK, CA

NIP

: 196207201983021002

PANGKAT GOLONGAN

JABATAN

/ : PEMBINA UTAMA MUDA / IV.C

: DOSEN IPDN (INSTITUT DALAM NEGERI).

PEMERINTAHAN

TEMPAT / TANGGAL : JAKARTA / 20 JULI 1962 LAHIR

ALAMAT

: JATINANGOR SUMEDANG

email

: kangdadang207 @ yahoo.co.id

HP

: 081386082500


Dadang Suwanda, SE, MM.M.Ak, Ak, CA. memulai pekerjaan pada Direktorat Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan pada Pebruari 1983, Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Barat dan Jawa Barat dan BPKP Pusat serta di perbantukan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak Tahun 2004 sampai 2012 dengan berbagai jabatan a.l. Auditor Ahli Madya, Kepala Bagian Evaluasi Laporan dan Hasil Pengawasan serta terkhir menjadi Inspektur Wilayah III. Pernah pula diperbantukan pada Yayasan Purna Bakti sebagai Staf Ahli dan Direktur Umum pada PT. Selaras Griya Adigunatama (pengelola Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang). Dari mulai November 2012 sebagai Dosen IPDN pada spesifikasi Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah. Aktif sebagai pembicara dan dosen lepas pada acara pelatihan, Seminar dan workshop tingkat nasional dan daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah daerah. Adapun Buku yang ditulis : 1. Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda (2013, PPM Jakarta) 2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda (2013, PPM Jakarta) 3. Panduang Penerapan SPIP (2013, PPM Jakarta) 4. Menyusun SOP lembaga Pemerintahan Berbasis SPIP (2014, PPM Jakarta. 5. Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah (2013, PPM Jakarta) 6. Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP untuk Pemerintah Daerah (2014, Rosda Bandung) 7. Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual (2015, PPM Jakarta). 8. Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah (2015, Rosda Bandung)

3


RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH RUANG LINGKUP 1. Urusan Pemerintahan

DASAR ATURAN UU No. 23 Thn 2014 PP No. 38 Thn 2007

2. DPRD dan Kepala Daerah

UU No. 17 Thn 2014, UU No. 1 Thn 2015, PP No.16 Thn 2010

3. Kelembagaan /Organisasi Perangkat Daerah

UU No. 5 Thn 2014, Perpres No. 81 Thn 2010, PP No. 41 Thn 2007, Permendagri 57 Thn 2007, Permendagri No. 64 Thn 2007

4. SDM/Personil Daerah

UU No. 5 Thn 2014, UU No.43 Thn 1999 Pengganti UU No. 8 Thn 1974

5. Keuangan Daerah

UU 17 Thn 2003 . UU No. 1 Thn 2004, UU No. 33 Thn 2004, PP No. 71 Thn 2010, Permendagri 13 Thn 2006 , Permendagri No. 59 Thn 2007, Permendagri 64 Thn 2013,

6. Pelayanan Umum / Public Services

UU No. 25 Thn 2009, PP No 96 Thn 2012. Permendagri No. 35 Thn 2010

7. Kependudukan

UU N0. 23 Thn 2006, UU No. 24 Thn 2013, Permendagri No. 34 thn 2014.

PP No. 79 Tahun 2005 8. Pembinaan Pengawasan BIRO KEUANGAN SETDA PROV KALSEL

4

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN FOKUS Kes. Ekonomi

UU No. 32/2004

Ktimpangan regional

ASPEK Tujuan Otonomi Daerah Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: Peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan dan peranserta masyarakat; serta Peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip: demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI

Kesejahteraan masyarakat

Pelayanan Dasar

(Ps. 2 ayat (3) UU No.32/2004

Keberhasilan Dinilai dengan

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Kes. Sosial

Seni Budaya & OR

Pelayanan Publik

Daya Saing Daerah

INDIKATO PDRB Perkapita, laju inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, R Ketimpangan kemakmuran, Pendidikan, Kesehatan, Kepemilikan tanah, Kesempatan Kerja, Kemiskinan, kriminalitas Organisasi/event Kebudayaan dan Olahraga Pendidikan, Kesehatan, PU, Tata ruang, LH, Sarana/Prasarana, Perhubungan

Pelayanan Penunjang

Penanaman modal, KUKM, Kependudukan/capil, ketenagakerjaan, pertanahan, KB/KS, Perpustakaan, dll

Kemampuan Ekonomi Daerah

Tingkat konsumsi masy, Nilai tukar petani, produktivitas daerah,

Fasilitas / infra struktur

Aksesibiltas daerah, penataan wilayah, fas. Bank/nonbank, listrik, telepon, restoran, penginapan

Iklim Berinvestasi

Keamanan, kemudahan perijinan, pengenaan pajak/retrib daerah, dll

SDM

Kualitas TK, tingkat ketergantungan

5


KERANGKA HUBUNGAN ANTARA EKPPD DENGAN EKPOD LPPD

LPPD • Dasar Hukum • Gambaran Umum • RPJMD • Ur. Desent • Ur. Wajib • Ur. Pilihan • TP • PUM

EKPOD

EKPPD

Pengambil Kebijakan

PRESTASI EKPPD •

SANGAT TINGGI

•

TINGGI

Pelaksana Kebijakan

•

SEDANG

9 Aspek

•

RENDAH

13 Aspek

(3 tahun berturut-turut)

ASPEK YANG DINILAI 1.Peningkatan Kesra 2.Pelayanan Publik 3.Daya Saing Daerah

HAPUS GABUNG Tujuan OTONOMI DAERAH

6


13 ASPEK TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DAERAH 1. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH 2. KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUB ANT PEM DAERAH & PEMERINTAH 3. KESELARASAN ANT KEBIJAKAN PEM. DAERAH DG PEMERINTAH 4. EFEKTIVITAS HUB ANT PEM DAERAH & DPRD 5. EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBIL KEPUTUSAN OLEH DPRD 6. EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBIL KEPUTUSAN OLEH KDH BERSERTA TINJUT

PELAKSANAAN 7. KETAATAN PELAKS PENYELENGG PEM. DAERAH PADA PER UU 8. INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANT PEMDA & MASY 9. TRANSPARANSI DLM PEMANFAATAN ALOKASI PENENYERAPAN DAU, DAK & BAGI HASIL 10. INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PUNGUTAN PAD & PINJAMAN/OBLIGASI DRH 11. EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN PENGAWASAN APBD 12. PENGELOLAAN POTENSI DAERAH DAN TEROBOSAN INOVASI BARU 13. TEROBOSAN INOVASI BARU

7


9. (SEMBILAN ) ASPEK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN DAERAH 1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 2. KETAATAN THD PERATURAN / UU 3. TINGKAT CAPAIAN SPM 4. PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

5. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6. PERENC PEMBANGUNAN DAERAH 7. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 8. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 9. FASILITASI THD PARTISIPASI MASYARAKAT

8


PROSES PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH PROSES PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 1999-2002 OTDA UU 22/99 UU 25/99 PP 105/00 PP 108/00

2003

Kepmendagri 29/02

2004

2005

2006-2007

Penerapan Kepmendagri 29/02

UU 17/03

UU 1/2004 UU 15/2004 UUD 25/05 UU 32/04 UU 33/04

PP 24/2005 PP 54/2005 PP 55/2005 PP 56/2005 PP 57/2005 PP 58/2005

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

9


SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1.

PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN - UU Nomor 17/2003 - UU Nomor 1/2004 - UU Nomor 25/2005 - UU Nomor 32/2005 - UU Nomor 33/2005 - Dan Aturan Lainnya

SAKD

RASK/RKA

PROSES

APBD

Panitia Anggaran dan DPRD SPD

SPP

SPMU

SPJ

LPJ

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

SP2D

1. 2. 3. 4. 5.

2. PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA - Inpres No. 7/1999 - SK Kepala LAN No 239/1X/6/8/2003 - UU No.25/2004 - SE Mendagri. No. 050/20220/SJ.

DASK/DPA

Lap. Realisasi APBD Neraca Lap. Arus Kas Catatan atas Lap Keu Lap. Keu PD

INDIKATOR KINERJA

SISTEM PENGUKURAN KINERJA

SKPD

RENSTRA

RENJA

SAKIP

LAKIP PEMDA

RPJP

RPJM

RKP


PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  Tingginya KKN  Belum maksimalnya Kinerja

Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

• Daya serap anggaran yang rendah • Akuntabiltas

Terhambatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah


Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah UMUM  Tingginya KKN  Belum maksimalnya Kinerja  Daya serap anggaran yang rendah  Belum akuntabilitas

Harapan Masyarakat agar Tranparan, & Akuntabel

KHUSUS • Yang telah memperoleh Opini WTP  Propinsi 18%  Kabupaten 4%  Kota 13%

Penyelenggaraan urusan Wajib & Pilihan yang tidak optimal 10 Strategi memperoleh WTP

RENSTRA NASIONAL (Target WTP 60%)

Tujuan Otonomi Daerah : 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatnya Pelayanan Publik 3. Meningkatnya daya saing daerah

Good Governance & Clean Goverment


Memperoleh WTP

Instrumen Membuat keputusan

1. Komitmen Pimpinan/Membuat Fakta Intregritas

2. Membentuk Tim

10.Monitoring & Evaluasi 9. Optimalisasi Peran APIP

3. Membuat Rencana Aksi

OPINI WTP

7. Dukungan IT yang Memadai

4. Menyiapkan Anggaran

8. Peningkatan Kualitas SDM

5. Rancang SPI 6. Perbaikan SAK & SIMBADA/SIMDA


Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan RPJMD

Pelaksanaan Rancangan DPA-SKPD

RKPD KUA/PPAS

Nota Kesepakatan

Verifikasi

DPA-SKPD

Pelaksanaan APBD Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RKA-SKPD

Pendapatan

APBD

• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambatlambatnya 1 hari kerja

Penatausahaan Belanja • Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD

Penatausahaan Pembiayaan

Pembiayaan

• Dilakukan oleh PPKD

Kekayaan dan Kewajiban daerah

Laporan Realisasi Semester Pertama

Perubahan APBD

Pertgjwban Pemeriksaan

Penatausahaan Pendapatan

Belanja

RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri

Penatausahaan

• • • • • •

Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang

Disusun Sesuai SAP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • • • •

LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK

Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK

Raperda Pertanggungjawaban APBD

Akuntansi Keuangan Daerah

14


KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPALA DAERAH (PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH)

SEKRETARIS DAERAH (KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH)

PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA SKPD)

BENDAHARA

KUASA PA

PPTK

PPK - SKPD

PPKD Selaku BUD (KEPALA BPKAD)

KUASA BUD


STUKTUR PENGELOLA KEUANGAN SKPD PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (KEPALA SKPD)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid n1)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid n)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Sekretaris)

PPTK

PPTK

PPK - SKPD

1. 2. 3.

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

1. 2. 3.

Menyiapkan SPM Memverifikasi SPJ Melaksanakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan


BENDAHARA PENERIMAAN/ PENGELUARAN

Pembantu Bendahara

Membantu Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran: • Membuat dokumen • Mencatat pembukuan • Gaji

BENDAHARA PPKD selaku BUD

PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA PENERIMAAN

BENDAHARA PENGELUARAN

1. 2. 3.

STS RPH SPJ - PDPT

1. 2. 3.

SPP – UP/GU/TU/LS BUKU2 SPJ-BELANJA

HUBUNGAN FUNGSIONAL DAN ADMINISTRASI


PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD) PENGGUNA ANGGARAN PPK – SKPD (SEKRETARIS/TATA USAHA/KEUANGAN)

PENYIMPANAN SPM

VERIFIKASI SPJ

AKUNTANSI& PELAPORAN KEUANGAN


PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BENDAHARA UMUM DAERAH/ KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

PPKD Selaku BUD (Kepala BPKAD/Biro/Bagian Keuangan) SEKRETARIS

BIDANG PENDAPATAN

BIDANG ANGGARAN

•

•

• • •

Memungut Pendapatan Mengelola Pendapatan Memverifikasi pendapatan dari Bendahara Penerimaan

•

Menyusun APBD dan Perubahan APBD Mengesahkan DPA SKPD

BIDANG AKUNTANSI

• •

•

Melaksanakan Akuntansi Menyusun Laporan Keuangan Pemda Menyusun Laporan Semester

BIDANG ASET

•

Mengelola Aset Daerah

PPK - SKPD

BIDANG INVESTASI

•

Mengelola Investasi Daerah


KUASA BUD BIDANG PERBENDAHARAAN

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BIDANG PERBENDAHARAAN)

URUSAN PENERIMAAN

URUSAN PENGELUARAN

Menerima, menyimpan Uang daerah

1. 2. 3.

Menyiapkan SPD Menerbitkan SP2D Membayar

URUSAN PELAPORAN

• • •

Menyiapkan Anggaran Kas Menyusun Laporan Arus Kas Memantau Pelaksanaan APBD


URUSAN TATA USAHA

1.

Urusan Tata Usaha Internal

PENATAUSAHAAN KEUDA 1. Penatausahaan pada SKPD: • •

Prosedur Penatausahaan Bendahara Penerimaan Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran: 1. 2.

Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU) Mekanisme Pembebanan Langsung (LS)

2. Penatausahaan pada SKPKD • •

Prosedur Penatausahaan Penerimaan Kas Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas: 1.

2.

Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU) Mekanisme Pembebanan Langsung (LS)


DOKUMEN POKOK PENGANGGARAN DAERAH KUA

RPJMD/R KPD

PPAS

EVALUASI PERDA

APBD

RAPBD

RKA-SKPD

Penjabaran APBD

DKASKPD

ANGGARAN KAS


DOKUMEN POKOK PELAKSANAAN ANGGARAN SPP-LS

SPD SPP-UP SPP-GU SPP-TU

SPM-LS

SP2D

SPM-UP SPM-GU SPM-TU

SP2D

SPJ


SPP • SPP – Uang Persediaan (SPP-UP) • SPP – Ganti Uang (SPP-GU) • SPP – Tambahan Uang (SPP-TU) • SPP – Langsung (SPP – LS)


KELENGKAPAN DOKUMEN SPP •

Kelengkapan Dokumen SPP – UP • • • • • •

•

Surat Pengantar SPP – UP Ringkasan SPP – UP Rincian SPP – UP Salinan SPD Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa TIdak Boleh Digunakan Selain UP dll

Kelengkapan Dokumen SPP – GU • • • • • • •

Surat Pengantar SPP – GU Ringkasan SPP – GU Rincian SPP – GU Salinan SPD Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa Tidak Boleh Digunakan Selain GU dll


KELENGKAPAN DOKUMEN SPP •

Kelengkapan Dokumen SPP – TU • • • • • •

Surat Pengantar SPP – TU Ringkasan SPP – TU Rincian SPP – TU Salinan SPD Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa Tidak Boleh Digunakan Selain TU Dll

Karakteristik SPP-TU 1. Digunakan untuk Kegiatan yang Mendesak 2. Besaran Nilai Rupiah berdasarkan pada Periode/Bulan Permintaan 3. Harus Habis Digunakan pada Periode/Bulan Permintaan 4. Jika Tambahan Uang TIdak Habis Digunakan maka Harus Disetor Kembali pada Akhir Periode/Bulan Permintaan BIRO KEUANGAN SETDA PROV KALSEL

KELENGKAPAN DOKUMEN SPP • Kelengkapan Dokumen SPP – LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan • • • •

Surat Pengantar SPP – LS Ringkasan SPP – LS Rincian SPP – LS Lampiran SPP – LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan a.l.  Daftar pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji  SK CPNS/SK PNS/SK Kenaikan Pangkat/SK Jabatan’  Daftar Keluarga (KP4)/Surat Nikah/Akte Kelahiran  Surat Pindah/Surat Kematian  SSP PPh Pasal 21  dll

Kelengkapan digunakan sesuai peruntukannya BIRO KEUANGAN SETDA PROV KALSEL

KELENGKAPAN DOKUMEN SPP • Kelengkapan Dokumen SPP – LS Pengadaan Barang dan Jasa • • • •

Surat Pengantar SPP – LS Ringkasan SPP – LS Rincian SPP – LS Lampiran SPP – LS Pengadaan Barang dan Jasa a.l.           

Salinan surat rekomendasi SKPD teknis terkait SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) Surat perjanjian kerjasama/kontrak Berita acara penyelesaian pekerjaan/Serah Terima Kwitansi bermaterai/nota/faktur Surat jaminan bank atau yang dipersamakan Berita acara pemeriksaan Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan Pekerjaan Foto/buku/dokumentasi kemajuan/penyelesaian pekerjaan Dokumen lain yang dipersyaratkan dll


SPM • SPM – Uang Persediaan (SPM-UP) • SPM – Ganti Uang (SPM-GU) • SPM – Tambahan Uang (SPMP-TU) • SPM – Langsung (SPM – LS) Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak Diterima SPP Dikembalikan paling lambat 1 hari sejak Diterima SPP


Matriks Dokumen SPP dan SPM dengan Tupoksi PPTK

Bendahara Pengeluaran

PPK-SKPD

PA/KPA

1. Penyiapan SPP-UP

-





-

2. Penyiapan SPP-GU

-





-

3. Penyiapan SPP-TU

-





-

4. Penyiapan SPP-LS









5. Pengesahan SPP-UP/GU/TU & LS

-

-



-

6. Persetujuan SPP-UP/GU/TU & LS

-

-

-



7. Penerbitan SPM-UP/GU/TU & LS

-

-

-



Fungsi / Tugas


SP2D 1. Dapat dicairkan pada Bank yang telah ditunjuk 2. Bukan Alat Pembayaran 3. Dapat diterbitkan jika:  

Pengeluaran yang diminta tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia; dan/atau Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang - undangan

4. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak Diterima SPM 5. Dikembalikan paling lambat 1 hari sejak Diterima SPM BIRO KEUANGAN SETDA PROV KALSEL

PROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN LS PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA

SPM

PPK - SKPD

KUASA BUD

SP2D BANK

BENDAHARA PENGELUARAN (SPP-LS)

UANG

PPTK (menyiapkan dokumen)

Tagihan dan Laporan Kegiatan

FIHAK III


PROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN UP/GU/TU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA

SPM – UP/GU/TU

PPK - SKPD

KUASA BUD

SP2D

SPP – UP/GU/TU BENDAHARA PENGELUARAN

BANK UANG


PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN NO

URAIAN

KETERANGAN

1

Memberi persetujuan pengesahan DPA-SKPD

SEKDA

2

Mengesahkan DPA-SKPD dan Anggaran Kas

PPKD

3

Menerbitkan SKPD

PPKD SELAKU BUD

4

Menerima dan menyetor penerimaan SKPD

BENDAHARA PENERIMAAN

5

Penyiapan dokumen SPP-LS

PPTK

6

Pengajuan SPP-UP/GU/TU/LS (sistem UYHD)

BENDAHARA PENGELUARAN

7

Pengajuan SPM-UP/GU/TU/LS

KEPALA SKPD

8

Menerbitkan SP2D

KUASA BUD

9

Pertanggungjawaban (SPJ)

KEPALA SKPD


PENATAUSAHAAN DI PPK-SKPD & PPKD (AKUNTANSI)

Dokumen SP2D-LS SPJ

&

Catatan

Pencatatan & Penggolongan

Laporan

Peringkasan

Buku Jurnal

Buku Besar

Buku Pembantu • Bukti Penerimaan

• Buku Jurnal

Kas

Penerimaan Kas

•Bukti Pengeluaran

•Buku Jurnal

Kas

Pengeluaran Kas

•Bukti Memorial

•Buku Jurnal Umum

Laporan

Pelaporan

Keuangan

Kertas Kerja

Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian)

• Laporan Realisasi Anggaran

•Laporan Arus Kas •Neraca Daerah •Catatan Atas Laporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi


ANGGARAN KAS • Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus masuk yang bersumber dari penerimaan perkiraan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode. • Penyusunan anggaran kas pada dasarnya dilakukan untuk memberikan informasi yang jelas dan terencana serta mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaranpengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. BIRO KEUANGAN SETDA PROV KALSEL

MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN KAS • Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPASKPD menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD. • Rancangan Anggaran Kas SKPD disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan Rancangan DPA-SKPD. • Pembahasan Rancangan Anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan Pembahasan DPA-SKPD. • Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. BIRO KEUANGAN SETDA PROV KALSEL

VERIFIKASI PENATAUSAHAAN BELANJA APBD DALAM MEMPERTAHANKAN WTP

Recommend Documents