AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENDESA PDTT DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP
PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PDTT 18 Mei 2017
KEWAJIBAN UNTUK MENJAWAB DAN MENERANGKAN KINERJA DAN TINDAKAN SESEORANG
ATAU
BADAN
HUKUM
ATAU
PIMPINAN
KOLEKTIF
SUATU
ORGANISASI KEPADA PIHAK YANG MEMILIKI HAK UNTUK MEMINTA JAWABAN DAN KETERANGAN DARI PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAU PIHAK YANG BERKEWAJIBAN LAINNYA.
AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH ADALAH KEWAJIBAN SUATU INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MEMPERTANGGUNG JAWABKAN KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PELAKSANAAN MISI ORGANISASI DALAM MENCAPAI TUJUAN-TUJUAN DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN MELALUI ALAT PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERIODIK
Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kreteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah yang bersumber dari dana APBN. Bantuan Pemerintah tersebut dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa.
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengalokasian, pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersumber dari APBN .
Bantuan Pemerintah:
a.
Pemberian penghargaan;
b.
Beasiswa;
c.
Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;
d.
Bantuan operasional;
e.
Bantuan sarana/ prasarana;
f.
Bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/ bangunan; dan
g.
Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
5
1. Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan, beasiswa dan bantuan operasional dialokasikan pada kelompok akun Belanja Barang Non Operasional. 2. Bantuan Pemerintah dalam bentuk Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Lainnya dialokasikan pada kelompok akun Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS. 3. Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dialokasikan pada kelompok akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda. 4. Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA dialokasikan pada kelompok akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda.
6
PEDOMAN UMUM dan TEKNIS
Ditetapkan
PA
PA menunjuk Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah dalam rangka menyusun petunjuk teknis
Penetapan Penerima Bantuan PPK
Kriteria sesuai juknis
Seleksi
Petunjuk Teknis paling sedikit memuat: a. Dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah; b. Tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah; c. Pemberi Bantuan Pemerintah; d. Persyaratan penerima Bantuan Pemerintah; e. Bentuk Bantuan Pemerintah; f. Rincian jumlah Bantuan Pemerintah; g. Tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah; h. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah; i. Pertanggungj awaban Bantuan Pemerintah; j. Ketentuan perpajakan; dan k. Sanksi .
Surat Keputusan
Disah kan
KPA
Surat Keputusan paling sedikit memuat : 1. Identitas penerima bantuan; 2. Jumlah barang dan/ atau nilai uang; 3. Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang.
7
Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan, Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk : 1. Barang; atau 2. Uang
Bantuan Sarana/Prasarana dalam bentuk Barang PPK 1 1. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 2. PPK melakukan kontrak dengan penyedia barang
Penyedia Barang
2
Penerima Bantuan
Penyedia Barang dapat menyampaikan barang langsung kepada Penerima atau PPK yang menyampaikan kepada Penerima. Penyaluran dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Penyedia Barang melalui mekanisme LS 8
Dalam bentuk Uang
Diberikan dengan ketentuan : 1. Barang bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan; atau 2. Nilai per jenis barang bantuan di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan.
Pencairan bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan sarana/prasarana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan. Perjanjian Kerjasama minimal memuat : 1. hak dan kewajiban kedua belah pihak; 2. jumlah dan nilai barang yang akan dihasilkan/dibeli; 3. jenis dan spesifikasi barang yang akan dihasilkan/dibeli; 4. jangka waktu penyelesaian pekerjaan; 5. tata cara dan syarat penyaluran; 6. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menghasilkan/membeli barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi; 7. pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel; 8. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara; 9. sanksi; 10. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran 9
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – LK telah disajikan & diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam LK dapat diandalkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – LK telah disajikan & diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam LK yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksaan dapat diandalkan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) – LK tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan (pemeriksa tidak dapat meyakini LK apakah bebas dari salah saji material) Tidak wajar – LK tidak disajikan & diungkapkan secara wajar dalam segala hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam LK tidak dapat diandalkan 12
Efektivitas SPI
Implementasi SPIP
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
Bantuan Pemerintah yang ada di Neraca hanya untuk pengadaan tahun berjalan dan segera proses hibah
Kecukupan Pengungkapan
Kepatuhan terhadap per-UU
Ungkapkan di CaLK Belanja 526 dihubungkan dengan penambahan persediaan dan proses hibah
Kegiatan Bantuan Pemerintah Sesuai dengan 13 PMK 173
PROSES HIBAH YANG HARUS DISELESAIKAN PADA TAHUN 2017 OLEH DITJEN PDTu ADALAH SEBESAR Rp1,3 T
PENGAWASAN (PASAL 48 PP 60 TAHUN 2008)
AUDIT REVIU
EVALUASI PEMANTAUAN
PENGAWASAN LAINNYA 15
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif Pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/Pengelolaan Keuangan Negara Perumusan
Kebijakan
Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pelaporan
(PENDAPATAN & PENGELUARAN)
Penganggaran
WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI AKUNTA-BILITAS KEUANGAN WAJAR TANPA PENGECUALIAN
WTP
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
WBK
AKUNTABILITAS KINERJA
Panatausahaan
Pelaksanaan Anggaran
WTA
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT
WBBM
Peran Aparat Pengawasan Internal yang Optimal (Consulting & Assurance) 16
TERIMA KASIH
.
17 17
